PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 2010 PERDA KABUPATEN MADIUN NOMOR 5 TAHUN 2010: 35 HLM, LD No 5/E, TLD No PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK: -
Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu adanya penyesuaian dan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah dan terkoordinasi. -
Bahwa peraturan pelaksanaan di bidang administrasi kependudukan pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika pemerintahan dan tuntutan masyarakat sehingga perlu di sempurnakan.
-
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a
dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Madiun
tentang penyelnenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Madiun -
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Staasblad Tahun 1904 Nomor 279 tentang Reglement Pencataan Sipil untuk Perkawinan Campuran; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubaha dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19,
tambahan Lembaran Negara
Nomor 2730); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah di ubah dengan UndangUndanag Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara ( Lembaran Negara
Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) sebagaimana a telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 (Lembaran Negara Nomor 5079); Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasiaan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlingdungan Anak
(Lembarab Negara tahun 2002
Nomor 109 . Tambahan lembaran Negara Nomor 4235); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangPerundangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2006, Nomor 63. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertical di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan lembaran Negara Nomor 3373); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan
pemerintah
daerah
(lembaran
Negara
nomor
165,
tambahan lembaran Negara nomor 4593); Pereturan Pemerintah Nomor 37 Thun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negra Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736); Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; Keputusan presiden nomor 56 Tahun 1996 Bukti Kwarganegaraan Republik Indonesia; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang formulir dan Buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 125 Tahun 2003, Nomor 532 Tahun 2003 tentang Pelaporan Peyelengaraan Pencatatan Nikah, Talak , Cerai dan Rujuk; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk
Bagi
Penduduk Berusia 60(enam puluh ) Tahun Keatas; keputusan menteri dalam negeri
nomor
94
tahun
2003
tentang
spesifikasi,
pengadaan
dan
pengendaliaan blanko kartu keluarga, kartu tanda penduduk, buku regester akta dan kutipan akta cataatn sipil; Peraturan daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat ll Madiun (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 05 Seri C); Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan
kabupaten
Madiun ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E); Peraturan Daerah Kabupaten Madiun
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah tahun 2008 Nomor Seri D); Peraturan daerah Kabuptaen Madiun Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jngka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seeri E); Peraturan daerah Kabupaten Madiun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri E);
-
Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang : 1. Ketentuan Umum Yang Memuat Istilah-Istilah Dimaksud Dalam Peraturan Ini 2. Hak dan Kewajiban Penduduk 3. Kewenangan Peyelenggaraan dan Instansi Pelaksana 4. Pendaftaran Penduduk 5. Pencatatan Sipil 6. Data dan Dokumen Kependudukan 7. Pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipipl
saat
wilyaha
kabupaten madiun atau sebagian wilayah kabupaten madiun dalam keadaan luar biasa 8. Sistem informasi administrasi kependudukan 9. Perlindungan data pribadi penduduk 10. Penyidikan 11. Sanksi administratif 12. Ketentuan pidana 13. Ketentuan peralihan 14. Ketentuan penutup STATUS
: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan - Diundangkan pada tanggal 16 Februari 2011
CATATAN
: - Semua dokumen Kependudukan Kabupaten Madiun yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini Diundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Daerah ini -
Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun
