Drs. Ec. Purwo Bekti, M.Si Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi Kopertis Wilayah VII Surabaya, 01-03 Maret 2017
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) UU No. 12 Tahun 2012
DASAR H U KUM Undang Undang No 12/2012, Tentang Pendidikan Tinggi BAB III PENJAMINAN MUTU Pasal 52
Ayat 3: Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ayat 4: Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. BAB III PENJAMINAN MUTU Pasal 56 Ayat 1: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional. Ayat 3: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dikembangkan dan dikelola oleh Kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian.
KEWAJIBANPERG URUAN TINGGI - UU 12/12 BAB III Pasal 56: Ayat 4: Penyelenggara Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. - PERMENRISTEKDIKTI 44/2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 39 Ayat 3 : menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. Pasal 51 Ayat 2 h: menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi; Pasal 62 Ayat 2 h: . menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
LAYANAN LAMAN FORLAP
UU 12/2012: Pendidikan Tinggi BAB III
PENJAMINAN
MUTU
Bagian Kesatu: Sistem Penjaminan Mutu (Pasal 51-53) Permendikbud 50/2014 ttg Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Permenristekdikti 62/2016 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Bagian Kedua: Standar Pendidikan Tinggi (Pasal 54) Permendikbud 49/2014 ttg Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permenristekdikti 44/2015 ttg Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Ketiga: Akreditasi (Pasal 55) Permenristekdikti 32/2016 ttg Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Bagian Keempat: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Pasal 56) Permenristekdikti 61/2016 ttg Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Bagian Kelima: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Pasal 57)
UU 12/2012: Pendidikan Tinggi BAB III PENJAMINAN MUTU Pasal 51 ayat (2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu Pasal 52 (3)Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (4)Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Pasal 53 Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas: a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi BAN-PT/LAM-PT SAPTO | AKREDITASI PRODI PTS KOP 7
PERAN STRATEGIS Pasal 56 (3. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) PDDIKTI
• (1) Pangkalan Data PendidikanTinggi merupakan kumpulan data penyelenggaraan PendidikanTinggi seluruh Perguruan Tinggi • yang terintegrasi secara nasional. • (2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi: a. lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; b. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan c. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi. • (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dikembangkan dan dikelola oleh Kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian.
PERMENRISTEKDIKTI 61/2016 BAB I: Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II: Tujuan (Pasal 2) BAB III: Ruang Lingkup Data (Pasal 3-8) Bagian Kesatu: Data Pokok Pendidikan Tinggi (Pasal 4-6) Bagian Kedua: Data Referensi Pendidikan Tinggi (Pasal 7) Bagian Ketiga: Data Transaksional Pendidikan Tinggi (Pasal 8) BAB IV: Pengelolaan PDDikti (Pasal 9-16) Bagian Kesatu: Umum (Pasal 9) Bagian Kedua: Pengumpulan Data dari Perguruan Tinggi (Pasal 10-14) Bagian Ketiga: Pengolahan Data Pendidikan Tinggi (Pasal 15) Bagian Keempat: Penyajian Data Pendidikan Tinggi (Pasal 16) BAB V: Pemanfaatan PDDikti (Pasal 17-18) BAB VI: Tugas dan Tanggung Jawab (Pasal 19-22) BAB VII: Pengendalian dan Pelaporan (Pasal 23-25) BAB VIII: Ketentuan lain (Pasal 26) BAB IX: Ketentuan Peralihan (Pasal 27) BAB X: Penutup (Pasal 28)
TUJUAN PDDIKTI
Undang Undang No 12/2012, Tentang Pendidikan Tinggi BAB III PENJAMINAN MUTU Pasal 51 Ayat 2: Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
Manfaat Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) Mendukung kebutuhan PT dalam, Serdos, Beasiswa, dll Menyediakan pusat penyimpanan data pelaporan akademik dan non akademik PT (termasuk publikasi ilmiah) Mendukung SPMI & SPME Mendukung kebutuhan benchmarking PT Mengakomodasi heterogenitas sistem informasi di PT Mempermudah pengiriman data (letak geografis) Menjamin keamanan data di level jaringan dan basisdata Mendukung integritas dan konsistensi data Membantu dalam pengambilan keputusan
Istilah Dalam Nomor Registrasi NIDN Nomor Induk Dosen Nasional, yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan adminstrasi pangkal/instansi yang lain
NIDK Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja
NUP Nomor Urut Pendidik yang selanjutnya disingkat dengan NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen, Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK
Pentingnya Penerbitan Peraturan Tentang Registrasi Pendidik Permenristekdikti No. 26 Tahun 2015
Permenristekdikti No. 2 Tahun 2016
1. Semua dosen, instruktur, tutor terdata dalam laman PDDIKTI : • Profil • Aktivitas mengajar 2. Memberikan kesempatan kpd praktisi mengajar di PT (sinergi) 3. Meningkatkan APK 4. Memudahkan dalam pembinaan
Permenristekdikti nomor 2 Tahun 2016 Istilah Pendidik N o
Istilah
Keterangan
Registrasi
1
Dosen Tetap
Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu
NIDN
2
Dosen Tidak Tetap
Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu
NUP
3
PPPTK (pegawai pemerintah
Dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja NIDN minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan
dengan perjanjian kerja)
Permenristekdikti nomor 2 Tahun 2016 Istilah Pendidik N o
Istilah
Keterangan
Registrasi
4
Instruktur
Pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek ketrampilan di perguruan tinggi
NIDN
5
Tutor
Pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem pendidikan tinggi
NUP
6
Praktisi
Seseorang professional yang mempraktekkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya
NIDK
Permenristekdikti nomor 2 Tahun 2016 Istilah Pendidik N o 7
Istilah Purna Tugas
Keterangan Adalah seseorang yang sudah menyelesaikan masa tugas formal di tempat kerjanya
Registrasi NIDK
SYARAT PERPANJANGAN NIDK
1
Perjanjian kerja dengan perguruan tinggi;
2
Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit.
Dosen Per Prodi Jumlah minimum per prodi 6 orang (BerNIDN) Komposisi dosen NIDN harus lebih banyak dari dosen NIDK Dosen NIDK yg dapat diperhitungkan rasionya 40 %, kecuali prodi spesialis di FK 50 %
MASA PEROLEHAN DAN BERLAKUNYA NOMOR REGISTRASI Permenristekdikti nomor 2 Tahun 2016
Hak Dosen PTS yang memiliki NIDN
Hak Dosen PTS yang memiliki NIDK
Hak Dosen PNS atau PPPK yang memiliki NIDN
Hak Dosen PTS yang Memiliki NUP
Upload file maksimum berukuran 500 KB dengan tipegambar/pdf
Step 1. Data Profil Dosen Dokumen Pendukung Isikan data pokok dosen kemudian Simpan terlebih dahulu sebelum mengunggah file
PENTING
1.KTP, 2.Foto, 3.Surat Keterangan Sehat Rochani, 4.Surat Keterangan Sehat Jasmani, 5.Surat Keterangan Bebas Narkotika, 6.Surat Pernyataan dari Pimpinan PT, 7.Surat Pernyataan Aktif Tridharma PT.
Step 2. Penugasan/Homebase Dosen Dokumen Pendukung
Surat Perjanjian Kerja & SK Dosen/Instruktur/Tutor
Step 3. Riwayat Pendidikan Dokumen Pendukung
Ijazah dan Transkrip
Muncul tombol lanjut (Kanan Atas Halaman)
Upload file maksimum berukuran 500 KB dengan tipe gambar (jpg) /pdf
Step 1. Data Profil Dosen Dokumen Pendukung Isikan data pokok dosen kemudian Simpan terlebih dahulu sebelum mengunggah file
PENTING
1.KTP, 2.Foto, 3.Surat Keterangan Sehat Rochani, 4.Surat Keterangan Sehat Jasmani, 5.Surat Keterangan Bebas Narkotika, 6.Surat Pernyataan dari Pimpinan PT.
Step 2. Penugasan/Homebase Dosen Dokumen Pendukung
Surat Perjanjian Kerja & SK Dosen/Instruktur/Tutor
Step 3. Surat Izin Instansi Asal Dokumen Pendukung
Surat Ijin dari Instansi Induk
Step 4. Kontrak Kerja Dokumen Pendukung
Berisi Kontrak Kerja dosen dengan BP(Yayasan) Minimal 2 th (Permenristekdikti 2 2016)
Muncul tombol lanjut Kanan Atas Halaman
Step 1. Data Profil Dosen
Upload file maksimum berukuran 500 KB dengan tipegambar/pdf
Dokumen Pendukung Isikan data pokok dosen kemudian Simpan terlebih dahulu sebelum mengunggah file
PENTING
1.KTP, 2.Foto, 3.Surat Keterangan Sehat Rochani, 4.Surat Keterangan Sehat Jasmani, 5.Surat Keterangan Bebas Narkotika, 6.Surat Pernyataan dari Pimpinan PT.
Step 2. Penugasan/Homebase Dosen Dokumen Pendukung
1.Surat Perjanjian Kerja, 2.Surat Keterangan Jadwal Mengajar, 3.SK Dosen/Instruktur/Tutor
Step 3. Riwayat Pendidikan Dokumen Pendukung
Ijazah dan Transkrip
Muncul tombol lanjut Kanan Atas Halaman
Kewajiban Lapor Perguruan Tinggi Surat Edaran Dirjen Dikti nomor 5923/E1.2/KP/2014 Tentang Pelaporan Data Dosen, Mahasiswa, Dan Kelembagaan pada PDDIKTI
1.
2.
3.
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi belum mewajibkan bagi perguruan tinggi untuk melaporkan data dosen, mahasiswa dan kelembagaan sebelum tahun akademik 2003 -2004. Calon mahasiswa yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan lulus dari Perguruan Tinggi asal sebelum periode akademik 2003-2004 tidak wajib memberikan bukti terdaftar pada PDDIKTI ke Perguruan Tinggi tujuan. Bagi mahasiswa sesudah periode akademik 2003-2004 yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan datanya belum terdaftar pada PDDIKTI dimohon untuk menghubungi bagian akademik/operator Perguruan Tinggi asal agar dapat segera mengunggah datanya sekaligus memutahirkan status datanya ke PDDIKTI PINDAH HOMEBASE.
Pembukaan Periode Pelaporan Surat Kapusdatin Kemenristekdikti
Pengajuan Online Kembali
PT
Melampirkan Surat Permohonan ke Kopertis
Valid, Persetujuan
PDDIKTI Pusat
KOPERTIS (Verifikasi 1) Valid
TERIMA KASIH
