DRAFT USULAN KONSTITUSI DAN PERATURAN KAMMI

DRAFT USULAN

KONSTITUSI DAN PERATURAN KAMMI BAHAN PERSIDANGAN PRA MUKTAMAR VII KAMMI SOLO, 30 SEPTEMBER – 3 OKTOBER 2010

Disusun dan Disiapkan oleh TIM KONSTITUSI DAN SISTEM ORGANISASI (TKSO) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Amin Sudarsono [PP KAMMI] Andriyana [PW KAMMI Jabar] Jatmiko Dwi Atmojo [PW KAMMI DIY] Faturahman [PW KAMMI Jatim] Noval Abuzarr [PD KAMMI Jakarta] Aan Setyaji [PD KAMMI Bekasi] Samsul Bahri [PD KAMMI Solo]

Jakarta September 2010

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb. Hamdan wa syukran lillah, shalatan wa salaman ‘ala Rasulillah. Sejak dibentuk dan ditetapkan pada forum Rapimnas KAMMI yang digelar di LPMP Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, 26-30 Mei 2010 lalu, Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi (TKSO) mulai bekerja. Kami melakukan pembahasan via online, yaitu chatting dan email. Selain itu juga rapat pleno yang kami lakukan pada tanggal 29-30 Juli 2010 di Kaliurang Yogyakarta. Agenda utama rapat tersebut adalah membaca ulang seluruh draft konstitusi dan peraturan-peraturan yang selama ini menjadi kiblat KAMMI dalam menjalankan organisasinya. Hasil pembacaan diikuti dengan evaluasi kritis dan amandemen terhadap beberapa pasal krusial. Dalam diskusi-diskusi (baik online maupun fisik), kami mendapatkan kesimpulan: terdapat pengulangan (redundansi) antara ayat-ayat pada AD dan GBHO. Selain pengulangan, juga ada tumpang tindih dan peran yang hilang pada beberapa struktur KAMMI. Misalnya Pengurus Wilayah KAMMI yang belum memiliki kedudukan kuat. Termasuk juga mengenai penyeragaman penyebutan struktur. Untuk pengurus, maka sebutannya adalah Pengurus Daerah (PD) KAMMI, demikian juga Pengurus Wilayah (PW) KAMMI. Penyebutan ini diharapkan bisa konsisten, utamanya di media massa. Tentang kedudukan, kami bersepakat menyebut “konstitusi” hanya untuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), sementara selainnya adalah “peraturan organisasi”. Kami juga mengusulkan, Konstitusi adalah sebagai panduan dasar, GBHO adalah Rencana Strategis KAMMI, Panduan Kerja Nasional (PKN) adalah derivasi GBHO dalam kurun waktu satu periode kepengurusan. PKN ini kemudian diterjemahkan dalam Rencana

Kerja Nasional (Action Plan) yang akan ditetapkan dalam MuKerNas. Sementara itu, MPO adalah panduan Penyelenggaraan dan Fungsionalisasi Struktur Organisasi dalam satu periode mengacu pada GBHO dan PKN. TKSO berharap, Konstitusi hanya akan ditinjau ulang untuk amandemen secepat-cepatnya adalah dalam tiga kali muktamar (rentang waktu 6 tahun), hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perubahan substantif namun parsial dan tergesa. Dalam buku ini, yang akan disidangkan pada Pra Muktamar 2010, terdapat usulan draft AD, ART, GBHO, Tata Tertib Muktamar VII, Mekanisme Penetapan Ketua Umum/Formatur PP KAMMI, dan Penetapan Majelis Permusyawaratan Pusat (MPP) KAMMI. Sebab, sesuai dengan Pasal 56 Anggaran Rumah Tangga, kewenangan Pra Muktamar hanyalah membahas dan memutuskan 6 (enam) konstitusi dan peraturan tersebut. Sementara untuk Mekanisme Penyelenggaraan Organisasi (MPO), Panduan Kerja Nasional dan Atribut Organisasi, akan dibahas dan ditetapkan pada Muktamar VII. Kami akan mengirimkan 3 (tiga) draft itu seusai Pra Muktamar, dalam buku yang berbeda. Kami juga melampirkan dalam buku ini, notulensi diskusi TKSO di Kaliurang agar para Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah yang akan menjadi muktamirin mengetahui jejak rekam proses pembahasan kami. Demikian kiranya, semoga bermanfaat untuk kemaslahatan umat dan kemajuan jamaah KAMMI ini. Wallahul musta’an. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Jakarta, 21 September 2010 Amin Sudarsono Koordinator Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi

Draft Usulan Konstitusi dan Peraturan KAMMI – TKSO – September 2010

1

DAFTAR ISI

Kata Pengantar________________________________________1 Daftar Isi____________________________________________2 Draft Usulan Amandemen Anggaran Dasar KAMMI_______________3 Overview dan Rasionalisasi Amandemen AD___________________12 Draft Usulan Amandemen Anggaran Rumah Tangga KAMMI________13 Overview dan Rasionalisasi Amandemen ART__________________61 Draft Usulan Amandemen GBHO KAMMI_____________________63 Overview dan Rasionalisasi Amandemen GBHO_________________74 Draft Usulan Tata Tertib Muktamar VII KAMMI_________________75 Draft Usulan Mekanisme Pemilihan Ketua Umum/Formatur PP KAMMI_________________________80 Penjelasan dan Argumentasi______________________________82 Draft Usulan Mekanisme Pemilihan Majelis Permusyawaratan Pusat (MPP) KAMMI_________________84 Notulensi Pembahasan oleh TKSO__________________________86

1. Silakan mencetak naskah ini dalam bentuk print-out 2. Mohon mengkritisi tiap ayat yang krusial, setiap Pengurus Daerah KAMMI dan Pengurus Wilayah KAMMI yang diutus ke forum Pra Muktamar dan Muktamar harus memiliki catatan atas ayat-ayat yang tertera. 3. Masukan antum adalah bukti cinta untuk perbaikan jama’ah kita ini.


1

Draft Usulan Amandemen

ANGGARAN DASAR KAMMI

Naskah Hasil Muktamar VI Makassar KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI)

Usulan Amandemen

TETAP

ANGGARAN DASAR

MUQODDIMAH

MUQODDIMAH

Bismillahirrohmaanirrohim

Bismillahirrohmaanirrohim

Bahwa sesungguhnya hakekat penciptaan manusia adalah untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Peradaban di muka bumi akan tegak dan sempurna manakala amanah itu ditunaikan dalam kerangka penyembahan dan pengabdian kepada Allah sebagai pribadi muslim. Kaum muslimin adalah pemegang hak atas peradaban dunia yang dibangun atas nilainilai tauhid. Oleh karena itu, seorang muslim memiliki kewajiban asasi untuk berda’wah amar ma’ruf nahi munkar menegakkan kalimat tauhid. Da’wah tauhid adalah tugas suci seorang muslim untuk menyadarkan, membebaskan, dan memerdekakan manusia dari penghambaan kepada manusia dan materi menuju penghambaan yang sejati yaitu kepada Allah yang Maha Pencipta, dengan mengajak kepada kebenaran, menegakkan keadilan, dan mencegah kebathilan dengan cara yang ma’ruf. Bahwa sesungguhnya mahasiswa adalah entitas intelektual yang menempati posisi strategis dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Mahasiswa adalah agenagen pengubah, pilar-pilar keadilan dan kebenaran, teladan perjuangan, dan aset masa depan bangsa Indonesia. Kaum muslimin adalah bagian terbesar bangsa Indonesia, sehingga masa depan bangsa Indonesia akan ditentukan oleh peran-peran sejarah kaum muslimin. Sementara itu, sejarah Indonesia adalah sejarah tirani, penindasan, dan kedzaliman atas rakyatnya yang mustadh’afin, termiskinkan, dan terpinggirkan. Sejarah kelam tersebut pada penghujung abad ke-20—pada tahun 1998— telah mencapai puncaknya. Oleh karena itu,

Sesungguhnya hakekat penciptaan manusia adalah untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Peradaban di muka bumi akan tegak dan sempurna manakala amanah itu ditunaikan dalam kerangka penyembahan dan pengabdian kepada Allah sebagai pribadi muslim. Kaum muslimin adalah pemegang hak atas peradaban dunia yang dibangun atas nilainilai tauhid. Oleh karena itu, seorang muslim memiliki kewajiban asasi untuk berdakwah amar ma’ruf nahi munkar menegakkan kalimat tauhid. Dakwah tauhid adalah tugas suci seorang muslim untuk menyadarkan, membebaskan, dan memerdekakan manusia dari penghambaan kepada manusia dan materi menuju penghambaan yang sejati yaitu kepada Allah yang Maha Pencipta, dengan mengajak kepada kebenaran, menegakkan keadilan, dan mencegah kebathilan dengan cara yang ma’ruf. Sesungguhnya mahasiswa adalah entitas intelektual yang menempati posisi strategis dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Mahasiswa adalah agen-agen pengubah, pilar-pilar keadilan dan kebenaran, teladan perjuangan, dan aset masa depan bangsa Indonesia. Kaum muslimin adalah bagian terbesar bangsa Indonesia, sehingga masa depan bangsa Indonesia akan ditentukan oleh peran-peran sejarah kaum muslimin. Sementara itu, sejarah Indonesia adalah sejarah tirani, penindasan, dan kedzaliman atas rakyatnya yang mustadh’afin, termiskinkan, dan terpinggirkan. Sejarah kelam tersebut pada penghujung abad ke-20—pada tahun 1998—telah mencapai puncaknya. Oleh karena itu, sebagai manifestasi

Draft Usulan Konstitusi dan Peraturan KAMMI – TKSO – September 2010 2

sebagai manifestasi dari jiwa perjuangan Islam dan semangat perjuangan mahasiswa, maka pada tanggal 1 Dzulhijjah 1418 H bertepatan dengan 29 Maret 1998 M, Mahasiswa Muslim Indonesia sebagai Aktivis Da’wah Kampus di seluruh Indonesia menghimpun diri dalam sebuah wadah perjuangan yang bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). KAMMI meyakini bahwa Islam adalah rahmat bagi bangsa Indonesia dan bagi seluruh alam, karena Islam adalah agama Allah yang sempurna dan paripurna, yang telah meliputi seluruh aspek kemanusiaan. Sehingga KAMMI dengan potensi keimanan, keislaman, intelektual, dan kecendikiawanan sebagai anugerah Allah SWT meletakkan dirinya sebagai kawah candradimuka untuk menciptakan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia masa depan yang tangguh dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara yang Islami di Indonesia sehingga terbentuk bangsa dan negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dalam lindungan ampunan Allah SWT. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, maka KAMMI melandaskan dirinya pada Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

dari jiwa perjuangan Islam dan semangat perjuangan mahasiswa, maka pada tanggal 1 Dzulhijjah 1418 H bertepatan dengan 29 Maret 1998 M, Mahasiswa Muslim Indonesia sebagai Aktivis Dakwah Kampus di seluruh Indonesia menghimpun diri dalam sebuah wadah perjuangan yang bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). KAMMI meyakini bahwa Islam adalah rahmat bagi bangsa Indonesia dan bagi seluruh alam, karena Islam adalah agama Allah yang sempurna dan paripurna, yang telah meliputi seluruh aspek kemanusiaan. Sehingga KAMMI dengan potensi keimanan, keislaman, intelektual, dan kecendikiawanan sebagai anugerah Allah SWT meletakkan dirinya sebagai kawah candradimuka untuk menciptakan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia masa depan yang tangguh dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara yang Islami di Indonesia sehingga terbentuk bangsa dan negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dalam lindungan ampunan Allah SWT. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, maka KAMMI melandaskan dirinya pada Anggaran Dasar sebagai berikut: ==== Amandemen redaksional: 1. Kata “Bahwa” dihapus, mengikuti kaidah bahasa Indonesia, kata “bahwa” sebagai kata penghubung tidak diposisikan di awal kalimat. Muqoddimah Anggaran Dasar diawali kata “Sesungguhnya.” 2. Da’wah menjadi dakwah. 3. amar ma’ruf nahi munkar dimiringkan.

TETAP


Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, disingkat KAMMI

TETAP

Pasal 2 Waktu KAMMI didirikan di Malang pada tanggal 1 Dzulhijjah 1418 H bertepatan dengan 29 Maret 1998 M, sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

TETAP

Pasal 3

Pasal 3

Tempat Kedudukan

Tempat Kedudukan

KAMMI berkedudukan di negara Indonesia dan berpusat di DKI Jakarta.

KAMMI berkedudukan di negara Indonesia dan berpusat di ibukota negara Indonesia.

BAB II ASAS, SIFAT, VISI, DAN MISI

TETAP


Pasal 4 Asas

TETAP

KAMMI berasaskan Islam Pasal 5 Sifat

TETAP

Organisasi ini bersifat terbuka dan independen Pasal 6 Visi Wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang Islami.

TETAP

Pasal 7

Pasal 7

Misi

Misi

(1) Membina keislaman, keimanan, dan ketakwaan mahasiswa muslim Indonesia. (2) Menggali, mengembangkan, dan memantapkan potensi dakwah, intelektual, sosial, dan politik mahasiswa. (3) Memelopori dan memelihara komunikasi, solidaritas, dan kerjasama mahasiswa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara. (4) Mencerahkan dan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang rabbani, madani, adil, dan sejahtera. (5) Mengembangkan kerjasama antar elemen bangsa dan negara dengan semangat membawa kebaikan, menyebar manfaat, dan mencegah kemungkaran (amar ma’ruf nahi munkar).

(1) Membina keislaman, keimanan, dan ketakwaan mahasiswa muslim Indonesia. (2) Menggali, mengembangkan, dan memantapkan potensi dakwah, intelektual, sosial, politik dan kemandirian ekonomi mahasiswa. (3) Memelopori dan memelihara komunikasi, solidaritas, dan kerjasama mahasiswa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara. (4) Mencerahkan dan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang rabbani, madani, adil, dan sejahtera. (5) Mengembangkan kerjasama antar elemen bangsa dan negara dengan semangat membawa kebaikan, menyebar manfaat, dan mencegah kemungkaran (amar ma’ruf nahi munkar). ===== Ayat 2 ditambahi “kemandirian ekonomi”, kondisi terkini menuntut misi ekonomi dimasukkan sebagai misi KAMMI.

BAB III STATUS Pasal 8

TETAP

Status KAMMI adalah organisasi kemasyarakatan BAB IV KEANGGOTAAN

TETAP


Pasal 9 Definisi Keanggotaan Anggota KAMMI adalah Mahasiswa Muslim Indonesia yang terdaftar pada Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia maupun luar negeri dan telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan.

TETAP

Pasal 10 Kategori Anggota Anggota KAMMI terdiri atas: a. Anggota Biasa b. Anggota Kehormatan BAB V KEORGANISASIAN

TETAP

TETAP


Pasal 11

Pasal 11

Struktur Organisasi

Struktur Pengurus Organisasi

Struktur organisasi terdiri atas KAMMI Pusat, KAMMI Wilayah, KAMMI Daerah dan KAMMI Komisariat

(1) Struktur dan Pengurus KAMMI terdiri atas Pengurus Pusat (PP), Pengurus Wilayah (PW), Pengurus Daerah (PD), dan Pengurus Komisariat (PK). (2) Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum PP KAMMI, Pengurus Wilayah dipimpin oleh Ketua Umum PW KAMMI, Pengurus Daerah dipimpin oleh Ketua Umum PD KAMMI, dan Pengurus Komisariat dipimpin oleh Ketua Umum PK KAMMI.

Pasal 12 Kepengurusan (3) Kepengurusan KAMMI terdiri atas Pengurus Pusat (PP) , Pengurus Wilayah (PW), Pengurus Daerah (PD) Pengurus Komisariat (PK) (4) PP KAMMI dipimpin oleh Ketua Umum PP KAMMI, pengurus Wilayah KAMMI dipimpin oleh Ketua Umum KAMMI Wilayah, pengurus Daerah KAMMI dipimpin oleh Ketua Umum KAMMI Daerah dan pengurus Komisariat KAMMI dipimpin oleh Ketua Umum KAMMI Komisariat. Pasal 13

Pasal 12

Majelis Permusyawaratan dan Dewan

Majelis Permusyawaratan dan Dewan

Penasehat

Penasehat

Untuk menjaga keteraturan, kesinambungan, serta kesesuaian gerak langkah KAMMI dengan visi dan misi organisasi, maka dibentuk Majelis Permusyawaratan dan Dewan Penasehat di tingkat KAMMI Pusat dan KAMMI Daerah.

Untuk menjaga keteraturan, kesinambungan, serta kesesuaian gerak langkah KAMMI dengan visi dan misi organisasi, maka dibentuk Majelis Permusyawaratan dan Dewan Penasehat di tingkat Pengurus Pusat (PP), Pengurus Wilayah (PW), Pengurus Daerah (PD), dan Pengurus Komisariat (PK).

Pasal 14

Pasal 13

Badan-Badan Khusus

Badan-Badan Khusus

Apabila dianggap perlu demi pencapaian visi dan misi organisasi dalam bidang khusus dan tugas khusus maka para pengurus KAMMI dapat membentuk Badan-Badan Khusus.

Apabila dianggap perlu demi pencapaian visi dan misi organisasi dalam bidang khusus dan tugas khusus maka para pengurus KAMMI dapat membentuk Badan-Badan Khusus.

Pasal 15

Pasal 14

Lembaga Semi Otonom

Lembaga Semi Otonom

Apabila dianggap perlu demi pencapaian visi dan misi organisasi untuk meningkatkan dan mengembangkan keahlian dan profesionalisme anggota dan peran pemberdayaan masyarakat dalam bidang tertentu maka para pengurus KAMMI dapat membentuk Lembaga Semi Otonom.

Apabila dianggap perlu demi pencapaian visi dan misi organisasi untuk meningkatkan dan mengembangkan keahlian dan profesionalisme anggota dan peran pemberdayaan masyarakat dalam bidang tertentu maka para pengurus KAMMI dapat membentuk Lembaga Semi Otonom.

BAB VI PERMUSYAWARATAN

TETAP


Pasal 16

Pasal 15

Jenis-jenis Permusyawaratan

Jenis-jenis Permusyawaratan

Rapat-rapat permusyawaratan dalam KAMMI meliputi: muktamar, musyawarah dan rapat, serta bentuk-bentuk pertemuan lainnya yang dianggap perlu.

Rapat-rapat permusyawaratan dalam KAMMI meliputi: muktamar, musyawarah dan rapat, serta bentuk-bentuk pertemuan lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 17 Definisi Permusyawaratan

Pasal 16 Definisi Permusyawaratan

Yang dimaksud Permusyawaratan adalah mekanisme pengambilan keputusan yang memiliki ketetapan mengikat ke dalam dan keluar organisasi.

Yang dimaksud Permusyawaratan adalah mekanisme pengambilan keputusan yang memiliki ketetapan mengikat ke dalam dan keluar organisasi.

Pasal 18

Pasal 17

Hirarki Permusyawaratan

Hirarki Permusyawaratan

(1) Permusyawaratan tertinggi KAMMI berada pada Muktamar KAMMI. (2) Permusyawaratan tertinggi di KAMMI Wilayah berada pada Musyawarah Wilayah KAMMI (3) Permusyawaratan tertinggi di KAMMI Daerah berada pada Musyawarah Daerah KAMMI (4) Permusyawaratan tertinggi di KAMMI Komisariat berada pada Musyawarah Komisariat KAMMI.

(5) Permusyawaratan tertinggi KAMMI berada pada Muktamar KAMMI. (6) Permusyawaratan tertinggi di KAMMI Wilayah berada pada Musyawarah Wilayah KAMMI (7) Permusyawaratan tertinggi di KAMMI Daerah berada pada Musyawarah Daerah KAMMI (8) Permusyawaratan tertinggi di KAMMI Komisariat berada pada Musyawarah Komisariat KAMMI.

BAB VII KEUANGAN

BAB VII KEUANGAN

Pasal 19

Pasal 18

Keuangan

Keuangan

(1) Keuangan KAMMI dikelola dengan prinsip halal, transparan, bertanggungjawab, efektif, efisien, dan berkesinambungan. (2) Keuangan KAMMI diperoleh dari: uang pangkal, iuran wajib anggota, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan usaha-usaha halal yang dikelola KAMMI serta sumbangansumbangan lain yang halal, tidak mengikat dan tidak melanggar hukum Islam.

(3) Keuangan KAMMI dikelola dengan prinsip halal, transparan, bertanggungjawab, efektif, efisien, dan berkesinambungan. (4) Keuangan KAMMI diperoleh dari: uang pangkal, iuran wajib anggota, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan usaha-usaha halal yang dikelola KAMMI serta sumbangansumbangan lain yang halal, tidak mengikat dan tidak melanggar hukum Islam.

BAB VIII PERUBAHAN DAN PENETAPAN

BAB VIII PERUBAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 20

Pasal 19

Perubahan dan Penetapan Anggaran Dasar

Perubahan dan Penetapan Anggaran Dasar

(1) Perubahan Anggaran Dasar KAMMI hanya dapat dilakukan di Muktamar apabila perubahan tersebut disetujui oleh minimal 2/3 jumlah KAMMI Daerah yang hadir di muktamar.

(1) Perubahan Anggaran Dasar KAMMI hanya dapat dilakukan di Muktamar apabila perubahan tersebut disetujui oleh minimal 2/3 jumlah KAMMI Wilayah dan Daerah yang hadir di


(2) Penetapan Anggaran Dasar dilakukan melalui Muktamar.

KAMMI

muktamar. (2) Penetapan Anggaran Dasar KAMMI dilakukan melalui Muktamar.

BAB IX

BAB IX

PEMBUBARAN

PEMBUBARAN

Pasal 21

Pasal 20

Pembubaran

Pembubaran

(1) Pembubaran KAMMI dilakukan melalui muktamar luar biasa yang diadakan khusus untuk agenda tersebut. (2) Muktamar luar biasa tersebut dalam ayat (1) diusulkan oleh Pengurus Pusat KAMMI dan disetujui serta dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari KAMMI Daerah. (3) Keputusan pembubaran ditetapkan apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah KAMMI Daerah yang hadir. (4) Apabila KAMMI dibubarkan, maka seluruh harta kekayaan organisasi diserahkan kepada badan-badan atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial budaya, dan pemberdayaan kaum dhuafa.

(1) Pembubaran KAMMI dilakukan melalui muktamar luar biasa yang diadakan khusus untuk agenda tersebut. (2) Muktamar luar biasa tersebut dalam ayat (1) diusulkan oleh Pengurus Pusat KAMMI dan disetujui serta dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari Pengurus Wilayah KAMMI dan Pengurus Daerah KAMMI. (3) Keputusan pembubaran ditetapkan apabila disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 jumlah PW KAMMI dan PD KAMMI yang hadir. (4) Apabila KAMMI dibubarkan, maka seluruh harta kekayaan organisasi diserahkan kepada badan-badan atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial budaya, dan pemberdayaan kaum dhuafa.

BAB X ATURAN TAMBAHAN

BAB X ATURAN TAMBAHAN

Pasal 22

Pasal 21

Aturan Tambahan

Aturan Tambahan

Hal yang belum diatur, ditetapkan, ataupun dirinci dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Hal yang belum diatur, ditetapkan, ataupun dirinci dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI PENUTUP

BAB XI PENUTUP


Pasal 23

Pasal 21

Penutup

Penutup

Anggaran Dasar ini ditetapkan di Bekasi, pada Muktamar I tahun 1998. Dan diperbaharui pada: Muktamar II di Jogjakarta, Bulan November 2000 Muktamar III di Lampung, Bulan November 2002 Muktamar IV di Samarinda, tanggal 28 September 2004 Muktamar V di Palembang, tanggal 16 September 2006 Muktamar VI di Makasar, tanggal 07 November 2008

Anggaran Dasar ini ditetapkan di Bekasi, pada Muktamar I tahun 1998. Dan diperbaharui pada: Muktamar II di Jogjakarta, Bulan November 2000 Muktamar III di Lampung, Bulan November 2002 Muktamar IV di Samarinda, tanggal 28 September 2004 Muktamar V di Palembang, tanggal 16 September 2006 Muktamar VI di Makassar, tanggal 07 November 2008 Muktamar VII di Aceh, tanggal_________________2010


Overview dan Rasionalisasi AD Anggaran Dasar adalah naskah pokok yang menjadi kiblat KAMMI. Kata-kata yang tertera di dalamnya menjadi rujukan bagi peraturan di bawahnya. Kedudukan AD adalah sebagai konstitusi pertama. Berikut overview dan rasionalisasi amandemen Anggaran Dasar KAMMI:

1. Muqoddimah. Terdapat amandemen redaksional: (1). Kata “Bahwa” dihapus, mengikuti kaidah bahasa Indonesia, kata “bahwa” sebagai kata penghubung tidak diposisikan di awal kalimat. Muqoddimah Anggaran Dasar diawali kata “Sesungguhnya.” (2). Da’wah menjadi dakwah. (3) amar ma’ruf nahi munkar dimiringkan. 2. Pasal 3 Tempat Kedudukan. Naskah awal menyebut DKI Jakarta sebagai kedudukan KAMMI, kami mengganti KAMMI berkedudukan (secara hukum dan konstitusional) di ibukota negara Indonesia, tanpa menyebut Jakarta. Sebab, terdapat kemungkinan di kemudian hari, ibukota RI berpindah tempat. 3. Pasal 7 Misi. TKSO menambahkan kata "kemandirian ekonomi" pada Ayat 2, karena kondisi terkini menuntut misi ekonomi dimasukkan sebagai misi KAMMI. 4. Pasal 11 Struktur Pengurus Organisasi. Penyebutan struktur pengurus akan dirapikan. Sesuai area kerja, maka strukturnya adalah Pengurus Pusat (PP) KAMMI, Pengurus Wilayah (PW) KAMMI, Pengurus Daerah (PD) KAMMI dan Pengurus Komisariat (PK) KAMMI. Pada ayat-ayat berikutnya yang terkait penyebutan struktur, berlaku amandemen yang sama.



ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMMI Naskah Hasil Muktamar VI Makassar KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI)

Usulan Amandemen

TETAP

ANGGARAN RUMAH TANGGA Bismillahirrohmaanirrohim BAB I KEANGGOTAAN TETAP BAGIAN I ANGGOTA


Pasal 1 Pengertian Mahasiswa Muslim Indonesia adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi baik di Indonesia maupun di luar Indonesia dalam beragam jenjang kependidikan tinggi.

TETAP

Pasal 2 Jenis Anggota

Pasal 2 Jenis Anggota

(1) Anggota biasa adalah mahasiswa muslim Indonesia yang memenuhi persyaratan keanggotaan. (2) Anggota kehormatan adalah orang yang karena berjasa dalam mengembangkan dan memperjuangkan kemajuan KAMMI diusulkan oleh Pengurus Pusat atau daerah dan ditetapkan dalam forum Muktamar.

(1) Anggota biasa adalah mahasiswa muslim Indonesia yang memenuhi persyaratan keanggotaan. (2) Anggota kehormatan adalah orang yang diangkat karena berjasa dalam mengembangkan dan memperjuangkan kemajuan KAMMI. Mereka diusulkan oleh Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah atau Pengurus Daerah dan ditetapkan dalam forum Muktamar, Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Daerah, sesuai area kerja.

Pasal 3 Jenjang Keanggotaan Jenjang keanggotaan KAMMI adalah Anggota Biasa, Anggota Biasa I, Anggota Biasa II, dan Anggota Biasa III.

TETAP

BAGIAN II SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

TETAP

Pasal 4 Persyaratan Keanggotaan

Pasal 4 Persyaratan Keanggotaan

(1) Yang dapat diterima menjadi anggota biasa adalah: a. Mahasiswa Muslim Indonesia. b. Berusia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun. c. Mengajukan permohonan dan menyatakan secara tertulis kesediaan mengikuti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan/peraturan organisasi lainnya kepada pengurus KAMMI Komisariat setempat. (2) Yang dapat ditetapkan menjadi anggota biasa adalah: a. Memenuhi persyaratan pada ayat (1). b. Lulus Dauroh Marhalah I.

(1) Yang dapat diterima menjadi anggota biasa adalah: a. Mahasiswa Muslim Indonesia. b. Berusia setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun.*) c. Mengajukan permohonan dan menyatakan secara tertulis kesediaan mengikuti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan/peraturan organisasi lainnya kepada pengurus KAMMI Komisariat setempat. (2) Yang dapat ditetapkan menjadi anggota biasa adalah: a. Memenuhi persyaratan pada ayat (1). b. Lulus Dauroh Marhalah I.


(3) Anggota dinyatakan sebagai Anggota Biasa I apabila telah dinyatakan lulus sertifikasi IJDK Anggota Biasa I, Anggota Biasa II apabila telah dinyatakan lulus sertifikasi IJDK Anggota Biasa II, dan dinyatakan sebagai Anggota Biasa III apabila telah dinyatakan lulus Dauroh Marhalah III. (4) Prosedur penetapan anggota kehormatan diatur sendiri dalam ketetapan organisasi.

(3) Anggota dinyatakan sebagai Anggota Biasa I apabila telah dinyatakan lulus sertifikasi IJDK Anggota Biasa I, Anggota Biasa II apabila telah dinyatakan lulus sertifikasi IJDK Anggota Biasa II, dan dinyatakan sebagai Anggota Biasa III apabila telah dinyatakan lulus Dauroh Marhalah III. (4) Prosedur penetapan anggota kehormatan diatur sendiri dalam ketetapan organisasi. ====== *) merujuk kepada Bab I Pasal I dalam Ketentuan Umum UU No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang telah disahkan pada 15 September 2009.


BAGIAN III MASA KEANGGOTAAN Pasal 5 Masa Keanggotaan (1) Keanggotaan biasa dan keanggotaan kehormatan berakhir karena: a. Telah habis masa keanggotaannya. b. Mengundurkan diri. c. Meninggal dunia. d. Diberhentikan atau dipecat. e. Murtad. (2) Masa keanggotaan anggota biasa adalah sejak dinyatakan lulus Dauroh Marhalah 1 hingga 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya masa studi S-0 (Diploma dan Non Gelar), 5 (lima) tahun untuk S-1, dan 2 (dua) tahun untuk S-2 dan S-3. (3) Masa keanggotaan anggota biasa berakhir di usia 35 tahun. (4) Anggota biasa yang habis masa keanggotaannya saat menjadi pengurus, diperpanjang masa keanggotaannya sampai selesai masa kepengurusannya (dinyatakan demisioner), setelah itu dinyatakan habis masa keanggotaannya dan tidak dapat menjadi pengurus lagi. (5) Anggota biasa yang melanjutkan studi ke strata perguruan tinggi yang lebih tinggi atau sama lebih dari masa keanggotaannya sejak lulus dari studi sebelumnya dan tidak sedang diperpanjang masa keanggotaan karena menjadi pengurus (sebagaimana dimaksud ayat 4) maka masa keanggotaan tidak diperpanjang lagi (berakhir).

TETAP

(3) Masa keanggotaan anggota biasa berakhir di usia 30 tahun.

Pasal 6 Hak Anggota (1) Anggota biasa mempunyai hak bicara, hak suara, hak partisipasi, dan hak untuk dipilih. (2) Anggota kehormatan mempunyai hak mengajukan saran atau pertanyaan kepada pengurus secara lisan dan tulisan.

TETAP

Pasal 7 Kewajiban Anggota (1) Anggota biasa mempunyai kewajiban: a. Menjunjung tinggi etika, sopan santun, dan moralitas dalam berperilaku dan menjalankan aktivitas organisasi b. Tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan organisasi lainnya

TETAP


c.

Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi d. Menjaga dan menjunjung nama baik organisasi e. Membayar uang pangkal dan iuran anggota kehormatan mempunyai (2) Anggota kewajiban: a. Menjunjung tinggi etika, sopan santun, dan moralitas dalam berperilaku, dan menjalankan aktivitas organisasi b. Tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan organisasi lainnya c. Mendukung kegiatan organisasi d. Menjaga dan menjunjung nama baik organisasi

BAGIAN V MUTASI ANGGOTA

TETAP

Pasal 8 Mutasi Anggota (1) Mutasi angota adalah perpindahan status keanggotaan dari satu daerah ke daerah lain (2) Mutasi anggota hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan pindah studi / domisili (3) Anggota KAMMI dapat melakukan mutasi keanggotaan dari suatu KAMMI Daerah ke KAMMI Daerah lain dengan membawa Surat Pengantar atau Kartu Anggota yang menyebutkan jenjang keanggotaannya dari KAMMI Daerah asal. (4) Apabila seorang anggota KAMMI studi di 2 (dua) perguruan tinggi yang berbeda wilayah kerja daerah, maka anggota tersebut harus memilih salah satu daerah.

(3) Anggota KAMMI dapat melakukan mutasi keanggotaan dari satu KAMMI Wilayah atau Daerah ke KAMMI Wilayah atau Daerah lain dengan membawa Surat Pengantar atau Kartu Anggota yang menyebutkan jenjang keanggotaannya dari KAMMI Wilayah atau Daerah asal.

BAGIAN VI RANGKAP ANGGOTA DAN RANGKAP JABATAN

BAGIAN VI RANGKAP ANGGOTA DAN JABATAN

Pasal 9 (1) Dalam keadaan tertentu anggota KAMMI dapat merangkap menjadi anggota organisasi lain atas persetujuan Pengurus Pusat KAMMI atau Pengurus Daerah. (2) Pengurus KAMMI tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan pada organisasi lain sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Ketentuan tentang jabatan seperti dimaksud pada ayat (b) di atas diatur dalam ketentuan tersendiri. (4) Anggota KAMMI yang mempunyai

Pasal 9 Rangkap Anggota dan Jabatan (1) Dalam keadaan tertentu anggota KAMMI dapat merangkap menjadi anggota organisasi lain atas persetujuan Pengurus Pusat KAMMI, Pengurus Wilayah KAMMI atau Pengurus Daerah KAMMI. (2) Pengurus KAMMI tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan pada organisasi lain sesuai ketentuan yang


kedudukan pada organisasi lain di luar KAMMI, harus menyesuaikan tindakannya dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.

BAGIAN VII SANKSI ANGGOTA

berlaku. (3) Ketentuan tentang jabatan seperti dimaksud pada ayat (b) di atas diatur dalam ketentuan tersendiri. (4) Anggota KAMMI yang mempunyai kedudukan pada organisasi lain di luar KAMMI, harus menyesuaikan tindakannya dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.

TETAP

Pasal 10 Sanksi (1) Sanksi adalah bentuk hukuman sebagai bagian proses pembinaan yang diberikan organisasi kepada anggota. (2) Anggota mendapat sanksi karena: a. Melalaikan tugas organisasi. b. Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh KAMMI. c. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik KAMMI. d. Melakukan tindakan kriminal dan tindakan melawan hukum lainnya. (3) Jenis-jenis sanksi : a. Teguran b. Peringatan c. Skorsing d. Pemberhentian, e. Atau bentuk lain yang ditentukan oleh pengurus dan diatur dalam ketentuan tersendiri (4) Anggota yang dikenakan sangsi dapat mengajukan pembelaan di forum yang diadakan oleh Majelis Permusyawaratan.

TETAP

BAB II KEORGANISASIAN

TETAP

BAGIAN I PENGURUS PUSAT

TETAP

Pasal 11 Status (1) Pengurus Pusat (PP) adalah Badan/Instansi kepemimpinan tertinggi organisasi. (2) Masa jabatan PP adalah dua tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus Pusat demisioner.

TETAP

Pasal 12 Personalia Pengurus Pusat


(1) Pengurus Pusat terdiri dari Badan Pengurus Harian (BPH), Pengurus Harian (PH), Badan Khusus, dan LSO (2) Formasi BPH sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, BPH dibantu oleh PH yang merupakan staf-staf dari Badan Pengurus Harian. (4) Formasi Pengurus Pusat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi kinerja kepengurusan. (5) Yang dapat menjadi personalia Pengurus Pusat adalah: a. Bertaqwa kepada Allah SWT. b. Dapat membaca Al Qur’an. sedang dijatuhi sanksi c. Tidak organisasi. d. Berstatus AB3 kecuali PH minimal berstatus AB2 e. Pernah menjadi Pengurus Daerah dan/atau Wilayah. f. Tidak menjadi personalia Pengurus Pusat untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum. (6) Yang dapat menjadi Ketua Umum/formatur Pengurus Pusat adalah: a. Bertaqwa kepada Allah SWT. b. Dapat membaca al-Quran. c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi. d. Berstatus sebagai AB3 e. Pernah menjadi Pengurus Daerah dan/atau Wilayah. f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi Pengurus. g. Sehat secara jasmani maupun rohani h. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yakni karya tulis ilmiah i. Mendapatkan rekomendasi tertulis dari KAMMI Daerah. (7) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Muktamar, personalia Pengurus Pusat harus sudah dibentuk dan Pengurus Pusat demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan. (8) Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat diplih Pejabat Ketua Umum. (9) Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah: a. Meninggal dunia b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. c. Tidak hadir dalam rapat pengurus

i. Mendapat rekomendasi tertulis dari Pengurus Wilayah KAMMI dan Pengurus Daerah (PD) KAMMI.


harian dan/atau rapat BPH selama 2 (dua) bulan berturut-turut. (10)Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Muktamar apabila melanggar AD / ART. (11) Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan/ pengambilan sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum sebelum Muktamar hanya dapat melalui: a. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Rapat Pimpinan Nasional apabila pemberhentian Ketua Umum diusulkan melalui Keputusan Rapat Majelis Permusyawaratan yang diusulkan oleh 2/3 BPH. b. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional atau Rapat Majelis Permusyawaratan yang disetujui minimal 50%+1 jumlah suara utusan Rapat Pimpinan Nasional atau 50%+1 jumlah anggota Majelis Permusyawaratan apabila pemberhentian Ketua Umum diusulkan oleh minimal 1/2 jumlah KAMMI Daerah. (12) Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi (bila dibutuhkan), dan tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Majelis Permusyawaratan Pengurus Pusat dan Daerah. (13) Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Majelis Permusyawaratan Pengurus Pusat selambat-lambatnya satu mingggu sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan. Putusan Majelis Permusyawaratan Pengurus Pusat yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima. (14) Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Pusat yang terdekat. (15) Bila Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap hingga dua kali Rapat Badan Pengurus Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat secara otomatis dari salah satu


Ketua Bidang hingga dipilih, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Badan Pengurus Harian yang terdekat. (16) Sebelum diadakan Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Pusat untuk memilih Pejabat Ketua Umum, Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Majelis Permusyawaratan Pusat dan mengundang Majelis Permusyawaratan Pusat menjadi saksi dalam Rapat Badan Pengurus Harian. (17) Rapat Badan Pengurus Harian PP KAMMI untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui musyawarah atau pemungutan suara dari calon-calon yang terdiri dari Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang. (18)Pengambilan sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dilakukan oleh Koordinator Majelis Permusyawaratan Pusat atau anggota Majelis Permusyawaratan Pengurus Pusat yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Majelis Permusyawaratan Pengurus Pusat. (19) Ketua Umum dapat melakukan reshuffle atau penggantian personalia Pengurus Pusat dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat PP KAMMI b. Realisasi Program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester. c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja PP KAMMI (di luar bidang yang bersangkutan). Pasal 13 Tugas dan Wewenang (1) Menggerakkan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. (2) Melaksanakan Ketetapan-ketetapan Muktamar. (3) Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan KAMMI kepada seluruh aparat dan anggota KAMMI. (4) Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional setiap semester kegiatan, selama periode berlangsung. (5) Melaksanakan Rapat Badan Pengurus Harian PP KAMMI minimal dua minggu sekali, selama periode berlangsung. (6) Melaksanakan Rapat Pleno Pengurus

TETAP


Harian PP KAMMI minimal 1 bulan sekali, selama periode berlangsung. sidang Majelis (7) Memfasilitasi Permusyawaratan Pengurus Pusat dalam rangka menyiapkan draft materi Muktamar atau sidang Majelis Permusyawaratan Pengurus Pusat lainnya ketika diminta. (8) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota melalui Muktamar. (9) Mengesahkan Pengurus Wilayah. (10)Menerima laporan kerja Pengurus Wilayah. (11) Menaikkan dan menurunkan status Wilayah dan Daerah berdasarkan evaluasi perkembangan Wilayah dan Daerah. (12) Mengesahkan Pembentukan Daerah Persiapan berdasarkan usulan Pengurus Wilayah dan mengesahkan pemekaran Daerah berdasarkan usulan Musyawarah Daerah. (13) Memberikan sanksi dan merehabilitasi secara langsung terhadap anggota/pengurus. BAGIAN II PENGURUS WILAYAH KAMMI

TETAP

Pasal 14 Status

Pasal 14 Status

(1) KAMMI Wilayah merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk untuk mengkoordinir beberapa daerah. (2) Masa jabatan Pengurus Wilayah disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Pusat.

(1) KAMMI Wilayah merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk untuk mengkoordinir beberapa daerah. (2) Masa jabatan Pengurus Wilayah (PW) KAMMI disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Pusat.

Pasal 15 Personalia Pengurus Wilayah (1) Pengurus Wilayah terdiri dari Badan Pengurus Harian (BPH), Pengurus Harian (PH), Badan Khusus, dan LSO (2) Formasi BPH sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, BPH dibantu oleh PH yang merupakan staf-staf dari Badan Pengurus Harian. (4) Yang dapat menjadi personalia Pengurus Wilayah adalah: a. Bertaqwa kepada Allah SWT. b. Dapat membaca Al Qur’an. c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi. d. Minimal berstatus AB2 e. Pernah menjadi Pengurus Daerah. f. Tidak menjadi personalia Pengurus


Wilayah untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum. dapat menjadi Ketua (5) Yang Umum/Formatur Pengurus Wilayah adalah: a. Bertaqwa kepada Allah SWT. b. Dapat membaca Al Qur’an. c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi. d. Berstatus AB3 e. Pernah menjadi Pengurus Daerah. f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus. g. Sehat secara jasmani maupun rohani h. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yakni karya tulis ilmiah. i. Ketika mencalonkan diri mendapatkan rekomendasi tertulis dari daerah. (6) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Musyawarah Wilayah, personalia Pengurus Wilayah harus sudah dibentuk dan Pengurus Wilayah demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan. (7) Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum. (8) Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah: a. Meninggal dunia b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut. c. Tidak hadir dalam rapat harian dan/atau rapat presidium selama 2 (dua) bulan berturut-turut. (9) Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Muswil apabila melanggar AD / ART (10)Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan Pejabat Ketua Umum sebelum Muswil, hanya dapat dilakukan melalui: a. Keputusan Rapat Pimpinan Wilayah yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Rapat Pimpinan Wilayah apabila pemberhentian Ketua Umum yang diusulkan melalui Keputusan Rapat Pleno Pengurus Harian Wilayah yang disetujui oleh 2/3 jumlah Pengurus Wilayah. Pimpinan Wilayah yang b. Rapat disetujui minimal 50%+1 jumlah suara utusan Rapat Pimpinan Wilayah apabila pemberhentian Ketua Umum diusulkan oleh minimal setengah jumlah KAMMI Daerah. (11) Usulan pemberhentian Ketua Umum harus

i. Mendapat rekomendasi tertulis dari Pengurus Daerah (PD) KAMMI.


disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan sanksi (bila dibutuhkan), dan tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Pengurus Pusat. (12) Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Pengurus Pusat selambat-lambatnya satu mingggu sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan. Keputusan Pengurus Pusat yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima. (13) Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus Wilayah secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Wilayah yang terdekat. (14) Sebelum diadakan Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Wilayah, Sekretaris Umum selaku Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Daerah dan Pengurus Pusat. (15) Ketua Umum dapat melakukan reshuffle atau penggantian personalia Pengurus Wilayah dengan mempertimbangkan halhal berikut: a. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat Pengurus Wilayah b. Realisasi Program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester. c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Pengurus KAMMI Wilayah (di luar bidang yang bersangkutan). Pasal 16 Tugas dan Wewenang (1) Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musyawarah Wilayah, serta ketentuan/kebijakan organisasi lainnya yang diberikan oleh Pengurus Pusat. (2) Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan Pengurus Pusat tentang berbagai masalah organisasi di Wilayahnya. (3) Mewakili Pengurus Pusat menyelesaikan persoalan intern Wilayah koordinasinya tanpa meninggalkan keharusan konsultasi dengan Pengurus Pusat. (4) Melaksanakan Rapat Pimpinan Wilayah setiap semester kegiatan. (5) Membantu menyiapkan draft materi

TETAP


Muktamar. (6) Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan Daerah dalam wilayah koordinasinya. (7) Mempersiapkan pembentukan KAMMI Daerah Persiapan. (8) Mewakili Pengurus Pusat melantik DaerahDaerah. (9) Meminta laporan perkembangan DaerahDaerah dalam wilayah koordinasinya. (10)Menyampaikan laporan kerja Pengurus setiap semester kepada Pengurus Pusat. Muswil selambat(11) Menyelenggarakan lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Muktamar. (12) Memberikan laporan pertanggung jawaban dalam Muswil. Pasal 17 Pembentukan KAMMI Wilayah (1) Untuk pembentukan/pendirian KAMMI Wilayah (Wilayah) harus direkomendasikan di Pra Muktamar dan ditetapkan/disahkan pada Muktamar terdekat. (2) Satu KAMMI Wilayah (Wilayah) mengkoordinir minimal 2 (dua) KAMMI Daerah penuh.

TETAP

BAGIAN III KAMMI DAERAH

TETAP

Pasal 18 Status

Pasal 18 Status

Negara Kesatuan Republik (1) Dalam Indonesia, Daerah merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk di Kota Pusat atau Ibukota Propinsi/Kabupaten/Kota yang terdapat perguruan tinggi. (2) Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk di Ibukota Negara dan Kota Pusat lainnya di negara tersebut yang terdapat banyak mahasiswa muslim. (3) KAMMI Daerah Persiapan adalah KAMMI Daerah yang memiliki minimal 1 orang AB3, 6 orang AB2 dan 18 orang AB1 dan minimal mengelola 2 komisariat. (4) KAMMI Daerah penuh adalah KAMMI Daerah yang memiliki minimal 4 orang AB3, 24 orang AB2, dan 72 orang AB1, dan minimal mengelola 2 komisariat. (5) Masa jabatan Pengurus Daerah adalah dua tahun semenjak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus demisioner.

(1) Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk di Kota Pusat atau Ibukota Propinsi/Kabupaten/Kota yang terdapat perguruan tinggi. (2) Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk di Ibukota Negara dan Kota Pusat lainnya di negara tersebut yang terdapat banyak mahasiswa muslim. (3) KAMMI Daerah Persiapan adalah KAMMI Daerah yang memiliki minimal 1 orang AB3, 6 orang AB2 dan 18 orang AB1 dan minimal mengelola 2 komisariat. (4) KAMMI Daerah Penuh adalah KAMMI Daerah yang memiliki minimal 3 orang AB3, 18 orang AB2, dan 54 orang AB1, dan minimal mengelola 2 komisariat. (5) Masa jabatan Pengurus Daerah adalah dua tahun semenjak pelantikan/serah


terima jabatan demisioner.

dari

Pengurus

Pasal 19 Personalia Pengurus Daerah (1) Pengurus Daerah terdiri dari Badan Pengurus Harian (BPH), Pengurus Harian (PH), Badan Khusus, dan LSO (2) Formasi BPH sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, BPH dibantu oleh PH yang merupakan staf-staf dari Badan Pengurus Harian. (4) Yang dapat menjadi personalia Pengurus Daerah adalah: a. Bertaqwa kepada Allah SWT. b. Dapat membaca Al Qur’an. c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi. d. Minimal berstatus AB2 e. Pernah menjadi Pengurus Komisariat atau organisasi intra kampus. f. Tidak menjadi personalia Pengurus Daerah untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum (5) Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formatur Pengurus Daerah adalah: a. Bertaqwa kepada Allah SWT. b. Dapat membaca Al Qur’an. c. Tidak sedang dijatuhi sangsi organisasi. d. Berstatus sebagai AB3 e. Pernah menjadi Pengurus Komisariat dan/atau Daerah. f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus. g. Sehat secara jasmani maupun rohani. h. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yakni karya tulis ilmiah. i. Ketika mencalonkan diri mendapatkan rekomendasi tertulis dari Pengurus Komisariat. (6) Selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) hari setelah Musda, personalia Pengurus Daerah harus sudah dibentuk dan Pengurus Daerah demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan. (7) Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum. (8) Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah: a. Meninggal dunia b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat

i. Mendapat rekomendasi tertulis dari Pengurus Komisariat (PK) KAMMI.


menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. c. Tidak hadir dalam rapat pengurus harian dan/atau rapat BPH selama 1 (satu) bulan berturut-turut. (9) Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Musda apabila melanggar AD / ART. (10)Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan/pengambilan sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum melalui: a. Keputusan Rapat Pimpinan Daerah yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Rapat Pimpinan Daerah b. Usulan pemberhentian Ketua Umum hanya dapat diajukan melalui Keputusan Rapat Majelis Permusyawaratan Daerah yang disetujui 2/3 BPH KAMMI Daerah atau oleh minimal 2/3 jumlah KAMMI Komisariat. (11) Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi (bila dibutuhkan), dan tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Majelis Permusyawaratan Pusat, Ketua Umum PP KAMMI, dan Ketua Umum KAMMI Wilayah. (12) Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Pengurus Pusat selambat-lambatnya satu mingggu sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan. Keputusan Pengurus Pusat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan pembatalan gugatan diterima. Dalam hal masíh terdapat keberatan atas keputusan Pengurus Pusat maka dapat diajukan gugatan ulang kepada Pengurus Pusat selambat-lambatnya satu mingggu sejak keputusan Pengurus Pusat ditetapkan. Keputusan Pengurus Pusat yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak gugatan ulang diterima. (13) Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus Daerah secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Daerah yang terdekat. (14) Bila Sekretaris Umum Pengurus Daerah tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap hingga dua kali Rapat Badan


Pengurus Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat secara otomatis dari salah satu Ketua Bidang hingga dipilih, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Daerah yang terdekat. (15) Sebelum diadakan Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Daerah untuk memilih Pejabat Ketua Umum, Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Majelis Permusyawaratan Pengurus Daerah dan mengundangnya untuk menjadi saksi dalam Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Daerah. (16) Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Daerah untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui musyawarah atau pemungutan suara dari calon yang terdiri dari Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang. (17) Pengambilan sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dilakukan oleh Koordinator Majelis Permusyawaratan Pengurus Daerah atau anggota Majelis Permusyawaratan Pengurus Daerah yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Majelis Permusyawaratan Pengurus Daerah. (18)Ketua Umum dapat melakukan reshuffle atau penggantian personalia Pengurus Daerah dengan mempertimbangkan halhal berikut: a. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat Pengurus Daerah b. Realisasi Program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Daerah (di luar bidang yang bersangkutan).

Pasal 20 Tugas dan Wewenang (1) Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musyawarah Daerah, serta ketentuan/kebijakan organisasi lainnya yang diberikan oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Wilayah. (2) Mengesahkan Pengurus Komisariat dan Badan Khusus di tingkat Daerah (3) Membentuk dan mengembangkan BadanBadan Khusus. (4) Melaksanakan Rapat Pimpinan Daerah

TETAP


sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) bulan atau 2 (dua) kali selama satu periode berlangsung. (5) Melaksanakan Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Daerah minimal 2 (dua) minggu sekali, selama periode berlangsung. (6) Melaksanakan Rapat Pleno Pengurus Harian Daerah minimal 1 (satu) kali dalam sebulan. (7) Menyampaikan laporan kerja kepengurusan 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Wilayah. (8) Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Pengurus Komisariat dan mendemisionerkannya. (9) Mengusulkan pembentukan dan pemekaran Daerah melalui Musyawarah Daerah. (10)Menyelenggarakan Musyawarah Daerah laporan (11) Menyampaikan pertanggungjawaban kepada anggota biasa melalui Musyawarah Daerah Pasal 21 Pendirian dan Pemekaran Daerah Negara Kesatuan Republik (1) Dalam Indonesia, pendirian Daerah Persiapan dapat diusulkan oleh 2 (dua) Komisariat Penuh di daerah tersebut dan sekurangkurangnya memiliki 1 orang AB3, 6 orang AB2 dan 18 orang AB1. Usulan langsung kepada Pengurus Pusat atau melalui Pengurus Daerah terdekat dan/atau Pengurus Wilayah setempat yang selanjutnya diteruskan kepada Pengurus Pusat. (2) Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendirian Daerah Persiapan dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1 orang AB3, dan 8 orang AB2. Usulan langsung kepada Pengurus Pusat. (3) Usulan disampaikan secara tertulis disertai alasan dan dokumen pendukungnya. (4) Pengurus Pusat dalam mengesahkan Daerah Persiapan harus meneliti keaslian dokumen pendukung, mempertimbangkan potensi anggota di daerah setempat, dan potensi-potensi lainnya di daerah setempat yang dapat mendukung kesinambungan Daerah tersebut bila dibentuk. Negara Kesatuan Republik (5) Dalam Indonesia, sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun disahkan menjadi Daerah Persiapan, memiliki 2 (dua) komisariat penuh, mempunyai minimal 4 orang AB3,

TETAP


24 orang AB2, dan 72 orang AB1 dan mampu melaksanakan minimal 2 (dua) kali Daurah Marhalah I dan 1 (satu) kali Daurah Marhalah II di bawah bimbingan dan pengawasan Pengurus Wilayah setempat, dan memiliki Badan Instruktur KAMMI Daerah dan Lembaga Akreditasi Kader serta direkomendasikan Pengurus Wilayah setempat dapat disahkan menjadi KAMMI Daerah penuh. (6) Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun disahkan menjadi Daerah Persiapan, mempunyai minimal 2 orang AB3, 16 orang AB2 dan 32 orang AB1 dan mampu melaksanakan minimal 1 (satu) kali Daurah Marhalah I dan 1 (satu) kali Daurah Marhalah II di bawah bimbingan dan pengawasan Pengurus Pusat, dan memiliki Badan Instruktur KAMMI Daerah dapat disahkan menjadi Daerah Penuh. Negara Kesatuan Republik (7) Dalam Indonesia, 1 (satu) Daerah penuh dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) atau lebih Daerah penuh apabila masing-masing Daerah yang dimekarkan tersebut memiliki minimal 4 orang AB3, 24 orang AB2, dan 72 orang AB1, memiliki Badan Instruktur KAMMI Daerah dan minimal 1 (satu) Lembaga Akreditasi Kader, direkomendasikan dalam Musyawarah Daerah asal dan disetujui dalam Musyawarah Wilayah setempat, serta tidak dalam satu Wilayah administratif Kabupaten/Kota. (8) Untuk pemekaran Daerah penuh yang berkedudukan di Kota Pusat, 2 (dua) atau lebih Daerah penuh yang telah dimekarkan dapat berada dalam 1 (satu) wilayah administratif Kota bila memiliki potensi keanggotaan, potensi pembiayaan, dan potensi-potensi penunjang kesinambungan Daerah lainnya yang tinggi. (9) Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1 (satu) Daerah dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) atau lebih Daerah penuh apabila masing-masing Daerah yang dimekarkan tersebut memiliki minimal 2 orang AB3, 16 orang AB2 dan 32 orang AB1, memiliki Badan Instruktur KAMMI Daerah dan direkomendasikan Musyawarah Daerah asal. (10)Dalam mengesahkan pemekaran Daerah penuh, Pengurus Pusat harus mempertimbangkan tingkat dinamika Daerah penuh hasil pemekaran, daya dukung daerah tempat kedudukan DaerahDaerah hasil pemekaran, potensi keanggotaan, potensi pembiayaan untuk


menunjang aktifitas Daerah hasil pemekaran, dan potensi-potensi lainnya yang menunjang kesinambungan Daerah. Pasal 22 Penurunan Status dan Pembubaran Daerah (1) Daerah penuh dapat diturunkan statusnya menjadi Daerah Persiapan apabila memenuhi salah satu atau seluruh hal berikut: a. Memiliki anggota biasa kurang dari 4 orang AB3, 24 orang AB2, dan 72 orang (dalam NKRI) dan 2 orang AB3, 16 orang AB2 dan 32 orang AB1 (di luar NKRI). b. Untuk KAMMI Daerah di dalam NKRI tidak lagi memiliki salah satu atau keduanya dari Badan Instruktur KAMMI Daerah dan 1 (satu) Lembaga Akreditasi Kader. c. Dalam satu periode kepengurusan tidak melaksanakan Musyawarah Daerah selambat-lambatnya selama 2 tahun 6 bulan. d. Tidak melaksanakan Daurah Marhalah II sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut atau tidak melaksanakan 4 (empat) kali Daurah Marhalah I dalam 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut. e. Tidak melaksanakan Rapat Pimpinan Daerah minimal 3 (tiga) kali selama 2 (dua) periode kepengurusan berturutturut atau Rapat Badan Pengurus Harian dan Rapat Pleno Pengurus Daerah minimal 15 (lima belas) kali selama 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut. (2) Apabila Daerah Persiapan dan Daerah Penuh yang diturunkan menjadi Daerah Persiapan dalam waktu 2 (dua) tahun tidak dapat meningkatkan statusnya menjadi Daerah Penuh maka Daerah tersebut dinyatakan bubar melalui Keputusan Pengurus Pusat. BAGIAN IV KAMMI KOMISARIAT

a. Memiliki anggota biasa kurang dari 3 orang AB3, 18 orang AB2, dan 54 orang AB1 (dalam NKRI) dan 2 orang AB3, 16 orang AB2 dan 32 orang AB1 (di luar NKRI).

TETAP

Pasal 23 Status (1) Komisariat merupakan satu kesatuan organisasi di bawah Daerah yang dibentuk di satu perguruan tinggi atau satu/beberapa fakultas dalam satu


perguruan tinggi. (2) Masa jabatan Pengurus Komisariat adalah satu tahun semenjak pelantikan/serah terima jabatan Pengurus demisioner. (3) Komisariat persiapan adalah komisariat yang sekurang-kurangnya memiliki 3 orang AB 2 dan 18 orang AB1. (4) Komisariat penuh adalah komisariat yang sekurang-kurangnya memiliki 6 orang AB 2 dan 36 orang AB1. (5) Setelah satu tahun berdirinya dengan bimbingan dan pengawasan Daerah yang bersangkutan serta syarat-syarat berdirinya Komisariat penuh telah terpenuhi, maka dapat mengajukan permohonan kepada Pengurus Daerah untuk disahkan menjadi Komisariat penuh.

(3) Komisariat persiapan adalah komisariat yang sekurang-kurangnya memiliki 2 orang AB 2 dan 15 orang AB1. (4) Komisariat penuh adalah komisariat yang sekurang-kurangnya memiliki 4 orang AB 2 dan 25 orang AB1.

Pasal 24 Personalia Pengurus Komisariat (1) Pengurus Komisariat terdiri dari Badan Pengurus Harian (BPH), Pengurus Harian (PH), Badan Khusus, dan LSO (2) Formasi BPH sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, BPH dibantu oleh PH yang merupakan staf-staf dari Badan Pengurus Harian. (4) Yang dapat menjadi personalia Pengurus Komisariat adalah: a. Bertaqwa kepada Allah SWT. b. Dapat membaca Al Qur’an. c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi. d. Minimal berstatus AB1 e. Tidak menjadi personalia Pengurus Komisariat untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum (5) Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formatur Pengurus Komisariat adalah: a. Bertaqwa kepada Allah SWT. b. Dapat membaca Al Qur’an. c. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi. d. Berstatus AB2 e. Pernah menjadi Pengurus Komisariat. f. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus. g. Sehat secara jasmani maupun rohani h. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yakni karya tulis ilmiah. (6) Selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) hari setelah Musyawarah Komisariat,

TETAP


personalia Pengurus Komisariat harus sudah dibentuk dan Pengurus demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan. (7) Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum. (8) Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah: a. Meninggal dunia b. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut. c. Tidak hadir dalam rapat Badan Pengurus Harian dan/atau rapat Pleno Pengurus Komisariat selama 1 (satu) bulan berturut-turut. (9) Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Musyawarah komisariat apabila melanggar AD / ART (10)Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan/pengambilan sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum hanya dapat dilakukan melalui: a. Keputusan Rapat Pimpinan Daerah tempat komisariat berada, dan 50%+1 suara peserta Rapat Pimpinan Daerah tersebut. b. Usulan pemberhentian Ketua Umum dapat diajukan melalui Keputusan Rapat Pleno Pengurus Harian Pengurus Komisariat yang disetujui oleh minimal 2/3 jumlah Pengurus Komisariat atau 50%+1 dari jumlah anggota biasa dalam komisariat tersebut. (11) Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi (bila dibutuhkan), dan tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Majelis Permusyawaratan Pengurus Pusat dan Daerah. (12) Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Pengurus Daerah selambat-lambatnya satu mingggu sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan. Putusan Pengurus Daerah yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima. (13) Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus Komisariat secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Badan Pengurus Harian


Pengurus Komisariat yang terdekat. (14) Bila Sekretaris Umum Pengurus Komisariat tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap hingga dua kali Rapat BPH yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat secara otomatis dari salah satu Ketua Bidang hingga dipilih, diangkat, dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Komisariat yang terdekat. (15) Sebelum diadakan Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Komisariat untuk memilih Pejabat Ketua Umum, Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Ketua Umum KAMMI Daerah dan mengundang Majelis Permusyawaratan Pengurus Daerah menjadi saksi dalam Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Komisariat. (16) Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Komisariat untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui musyawarah atau pemungutan suara dari calon yang terdiri dari Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang. (17) Pengambilan sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dilakukan oleh Ketua Umum KAMMI Daerah atau anggota Majelis Permusyawaratan Pengurus Daerah atau salah satu BPH KAMMI Daerah yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Majelis Permusyawaratan Pengurus Daerah. (18)Ketua Umum dapat melakukan reshuffle atau penggantian personalia Pengurus Komisariat dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat Pengurus Komisariat b. Realisasi Program kerja di bidang yang bersangkutan dalam waktu 3 (tiga) bulan. c. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Komisariat (di luar bidang yang bersangkutan). Pasal 25 Tugas dan Wewenang (1) Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Musyawarah komisariat, serta ketentuan/kebijakan organisasi lainnya


yang diberikan oleh Pengurus Daerah. (2) Membentuk dan mengembangkan BadanBadan Khusus. (3) Melaksanakan Rapat Pleno Pengurus Harian Pengurus Komisariat minimal satu bulan satu kali, selama periode berlangsung. (4) Melaksanakan Rapat Badan Pengurus Harian Pengurus Komisariat minimal 1 (satu) kali dalam seminggu (5) Menyampaikan laporan kerja kepengurusan 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Daerah. (6) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota biasa melalui Musyawarah komisariat. Pasal 26 Pendirian dan Pemekaran Komisariat (1) Pendirian Komisariat Persiapan dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya 3 orang AB 2 dan 18 orang AB1 dari satu perguruan tinggi atau satu/beberapa fakultas dari satu perguruan tinggi langsung kepada Pengurus Daerah yang selanjutnya dibicarakan dalam Rapat Pimpinan Daerah. (2) Usulan disampaikan secara tertulis disertai alasan dan dokumen pendukungnya. (3) Pengurus Daerah dalam mengesahkan Komisariat Persiapan harus meneliti keaslian dokumen pendukung, mempertimbangkan potensi anggota di perguruan tinggi/fakultas setempat, dan potensi-potensi lainnya yang dapat mendukung kesinambungan komisariat tersebut bila dibentuk. (4) Sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun disahkan menjadi Komisariat Persiapan, mempunyai minimal 6 (enam) orang AB 2 dan 36 orang AB 1, dan mampu melaksanakan minimal 1 (satu) kali Daurah Marhalah I di bawah bimbingan dan pengawasan Daerah setempat, dapat disahkan menjadi Komisariat penuh di Rapat Pimpinan Daerah. (5) Pemekaran Komisariat penuh dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) atau lebih Komisariat penuh apabila masing-masing Komisariat yang dimekarkan tersebut memiliki minimal 12 orang AB2 dan 72 AB1. mengesahkan pemekaran (6) Dalam Komisariat penuh, Pengurus Komisariat harus mempertimbangkan potensi dinamika Komisariat penuh hasil pemekaran, daya dukung

(1) Pendirian Komisariat Persiapan dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang AB2 dan 15 orang AB1 dari satu perguruan tinggi atau satu/beberapa fakultas dari satu perguruan tinggi langsung kepada Pengurus Daerah yang selanjutnya dibicarakan dalam Rapat Pimpinan Daerah.

(4) Sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun disahkan menjadi Komisariat Persiapan, mempunyai minimal 4 (empat) orang AB2 dan 25 orang AB 1, dan mampu melaksanakan minimal 1 (satu) kali Daurah Marhalah I di bawah bimbingan dan pengawasan Daerah setempat, dapat disahkan menjadi Komisariat penuh di Rapat Pimpinan Daerah.


Fakultas/Perguruan tinggi tempat kedudukan Komisariat-Komisariat hasil pemekaran, potensi keanggotaan, potensi pembiayaan untuk menunjang aktifitas Komisariat hasil pemekaran, dan potensipotensi lainnya yang menunjang kesinambungan Komisariat. Pasal 27 Penurunan Status dan Pembubaran Komisariat (1) Komisariat penuh dapat diturunkan statusnya menjadi Komisariat Persiapan apabila memenuhi salah satu atau seluruh hal berikut: a. Memiliki AB2 kurang dari 6 orang dan dan AB 1 kurang dari 36. b. Dalam satu periode kepengurusan tidak melaksanakan Musyawarah komisariat selambat-lambatnya selama 18 (delapan belas) bulan. c. Tidak melaksanakan Daurah Marhalah I sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut. d. Tidak melaksanakan Rapat Pleno Pengurus Komisariat minimal 10 (sepuluh) kali selama 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut atau Rapat Badan Pengurus Harian minimal 30 kali selama 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut. Komisariat Persiapan dan (2) Apabila Komisariat Penuh yang diturunkan menjadi Komisariat Persiapan dalam waktu 2 (dua) tahun tidak dapat meningkatkan statusnya menjadi Komisariat Penuh maka Komisariat tersebut dinyatakan bubar melalui Keputusan Pengurus Daerah.

TETAP


BAB III MAJELIS PERMUSYAWARATAN

TETAP

DAN DEWAN PENASEHAT Pasal 28 Majelis Permusyawaratan (1) Majelis Permusyawaratan (MP) adalah majelis yang ada di Pengurus Pusat KAMMI yang selanjutnya disebut Majelis Permusyawaratan Pusat (MPP), dan Pengurus KAMMI Daerah yang selanjutnya disebut Majelis Permusyawaratan Daerah (MPD) (2) Majelis Permusyawaratan bertugas dan berwenang : (1) Menjaga tegaknya AD/ART KAMMI di tingkat Pengurus Pusat dan Pengurus KAMMI Wilayah bagi MPP, serta di tingkat pengurus KAMMI Daerah dan pengurus KAMMI Komisariat bagi MPD. (2) Mengawasi kinerja Pengurus KAMMI dan memberikan peringatan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturanaturan organisasi (3) Memberikan pertimbangan dan saran keorganisasian kepada pengurus KAMMI dalam menentukan kebijakan organisasi KAMMI. (4) Menyelenggarakan pengadilan bagi anggota terhadap pelanggaran aturan organisasi. (5) Memutuskan mengadakan Muktamar Luar Biasa atau Musyawarah Daerah Luar Biasa apabila diminta sesuai dengan aturan organisasi. (6) Memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat atas perkara konstitusional yang diajukan oleh anggota biasa dan struktur organisasi lainnya. (3) Anggota MPP KAMMI berjumlah 5 orang ditambah dengan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal KAMMI. (4) Anggota MPP KAMMI adalah anggota/alumni KAMMI yang memenuhi syarat sebagai berikut: a. Bertaqwa kepada Allah SWT b. Dapat membaca Al Qur’an, c. Tidak pernah dijatuhi sangsi organisasi karena melanggar AD/ART d. Berstatus AB 3 e. Pernah menjabat BPH Pengurus Pusat KAMMI, atau Ketua KAMMI Wilayah. f. Sehat secara jasmani maupun rohani

TETAP


g.

Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yaitu karya tulis ilmiah. h. Ketika mencalonkan mendapatkan rekomendasi tertulis dari 5 KAMMI Daerah. i. Tidak menjadi anggota MPP KAMMI untuk yang ketiga kalinya. (5) Ketua MPP KAMMI dipilih dari anggota MPP KAMMI selain Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal KAMMI. (6) Anggota MPD KAMMI berjumlah sekurang-kurangnya 3 orang terdiri dari dari Ketua KAMMI Daerah dan anggotaanggota berstatus Anggota Biasa III yang dipilih oleh Musyawarah Daerah. (7) Anggota Majelis Permusyawaratan KAMMI Daerah adalah anggota/alumni KAMMI yang memenuhi syarat sebagai berikut: a. Bertaqwa kepada Allah SWT b. Dapat membaca Al Qur’an, c. Tidak pernah dijatuhi sangsi organisasi karena melanggar AD/ART d. Berstatus AB 3 e. Pernah menjabat BPH Pengurus KAMMI Daerah, atau Ketua KAMMI Komisariat. f. Sehat secara jasmani maupun rohani g. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yaitu karya tulis ilmiah. h. Ketika mencalonkan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Komisariat. i. Tidak menjadi anggota MPD KAMMI untuk yang ketiga kalinya. (8) Ketua MPD KAMMI dipilih dari anggota MPD selain Ketua KAMMI Daerah. (9) Masa jabatan MPP dan MPD sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah (10)MPP berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Muktamar KAMMI (11) MPD berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Musyawarah Daerah KAMMI. (12) Apabila Majelis permusyawaratan tidak melaksanakan kewajiban pada ayat 10 diatas maka dapat diberikan sanksi oleh peserta.


Pasal 29 Dewan Penasehat (1) Dewan Penasehat KAMMI bertugas: a. Memberikan pertimbangan dan saran keorganisasian kepada Pengurus KAMMI dalam menentukan kebijakan organisasi b. Membantu mengembangkan aktivitas dan organisasi KAMMI (2) Dewan Penasehat Pusat KAMMI diusulkan pada Muktamar KAMMI kemudian ditetapkan oleh Pengurus Pusat KAMMI. (3) Dewan Penasehat Wilayah KAMMI diusulkan pada Musyawarah Wilayah KAMMI kemudian ditetapkan oleh Pengurus KAMMI Wilayah. (4) Dewan Penasehat Daerah KAMMI diusulkan pada Musyawarah Daerah kemudian ditetapkan oleh Pengurus KAMMI Daerah. (5) Anggota Dewan Penasehat adalah anggota kehormatan atau pribadi lain sesuai dengan aturan organisasi. (6) Masa jabatan Dewan Penasehat Pusat KAMMI adalah 2 (dua) tahun. (7) Masa jabatan Dewan Penasehat Wilayah KAMMI adalah 2 (dua) tahun. (8) Masa jabatan Dewan Penasehat Daerah KAMMI adalah 2 (dua) tahun.

BAB IV PERMUSYAWARATAN DAN RAPATRAPAT

TETAP

TETAP


Pasal 30 Hirarki Permusyawaratan dan Rapatrapat (1) Hirarki permusyawaratan KAMMI Komisariat dari yang tertinggi adalah Musyawarah Komisariat KAMMI, Musyawarah Kerja Komisariat KAMMI, dan musyawarah lain yang tingkatannya ditentukan oleh Mekanisme Penyelenggaraan Organisasi KAMMI Komisariat. (2) Hirarki permusyawaratan KAMMI Daerah dari yang tertinggi adalah Musyawarah Daerah KAMMI, Musyawarah Kerja Daerah KAMMI, Musyawarah Majelis Permusyawaratan Daerah KAMMI, Rapat Pimpinan Daerah dan musyawarah lain yang tingkatannya ditentukan oleh Mekanisme Penyelenggaraan Organisasi KAMMI Daerah. (3) Hirarki permusyawaratan KAMMI Wilayah dari yang tertinggi adalah Musyawarah Wilayah KAMMI, Musyawarah Kerja Wilayah KAMMI, Rapat Pimpinan Wilayah dan musyawarah lain yang tingkatannya ditentukan oleh Mekanisme Penyelenggaraan Organisasi KAMMI. (4) Hirarki permusyawaratan KAMMI Pusat dari yang tertinggi adalah Muktamar, Musyawarah Kerja Nasional KAMMI, Musyawarah Majelis Permusyawaratan Pusat KAMMI, Rapat Pimpinan Nasional KAMMI, dan musyawarah lain yang tingkatannya ditentukan oleh Mekanisme Penyelenggaraan Organisasi. BAGIAN I PERMUSYAWARATAN DAN RAPATRAPAT TINGKAT KOMISARIAT A. MUSYAWARAH KOMISARIAT

TETAP

TETAP


Pasal 31 Status (1) Musyawarah Komisariat (Muskom) merupakan musyawarah anggota biasa KAMMI Komisariat. (2) Musyawarah Komisariat diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

TETAP

Pasal 32 Kekuasaan/Wewenang (1) Meminta dan Menilai Laporan pertanggungjawaban Pengurus KAMMI Komisariat. (2) Memilih Pengurus Komisariat dengan jalan memilih Ketua Umum yang merangkap sebagai formatur dan kemudian empat mid formatur (3) Menetapkan Panduan Kerja Komisariat (4) Menetapkan aturan dan putusan lain yang dianggap perlu.

TETAP

Pasal 33 Tata Tertib (5) Peserta Muskom terdiri dari Pengurus Komisariat, Anggota Biasa Komisariat, Badan-badan Khusus serta LSO di tingkat Komisariat, dan Undangan Pengurus Komisariat. (6) Pengurus Komisariat, Badan-badan Khusus serta LSO di tingkat Komisariat, merupakan peserta penuh; dan Undangan Pengurus komisariat merupakan peserta peninjau. (7) Peserta penuh mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara. (8) Jumlah peserta peninjau ditetapkan oleh Pengurus Komisariat (9) Pimpinan sidang Muskom dipilih dari peserta penuh oleh peserta penuh dan berbentuk presidium. (10)Muskom baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ½ ditambah 1 dari jumlah angota biasa komisariat (11) Apabila ayat (f) tidak terpenuhi maka Muskom diundur selama 1 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah (12) Setelah menyampaikan LPJ dan dibahas oleh Muskom maka Pengurus Komisariat dinyatakan demisioner

TETAP


B. MUSYAWARAH KOMISARIAT LUAR BIASA

TETAP

Pasal 34 Musyawarah Komisariat Luar Biasa (1) Musyawarah Komisariat Luar Biasa (MKLB) adalah Musyawarah di tingkat KAMMI Komisariat yang diselenggarakan di luar waktu yang telah ditetapkan untuk Musyawarah KAMMI Komisariat karena pertimbangan keadaan dan keperluan yang mendesak. (2) MKLB memiliki tugas yang sama dengan Musyawarah Komisariat. (3) MKLB diselenggarakan apabila Ketua Komisariat tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya atau karena kondisi tertentu atas permintaan sekurang-kurangnya ½ ditambah 1 dari anggota Komisariat. (4) Pengurus Komisariat adalah penanggung jawab penyelenggaraan MKLB. Namun apabila pengurus Komisariat, karena suatu hal tidak dapat menyelenggarakan MKLB maka KAMMI Daerah yang melingkupi KAMMI Komisariat bersangkutan mengambil alih tanggung jawab penyelenggaraan MKLB. (5) Peserta dan tata tertib MKLB sama dengan peserta dan tata tertib pada Musyawarah Komisariat. C. MUSYAWARAH KERJA KOMISARIAT

TETAP

TETAP

Pasal 35 Status Musyawarah Kerja Komisariat (Muskerkom) diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 periode.

TETAP

Pasal 36 Tugas dan Wewenang (1) Membuat dan atau mengevaluasi program kerja KAMMI Komisariat. (2) Menampung dan merumuskan usulanusulan bagi penyempurnaan organisasi.

TETAP


Pasal 37 Tata Tertib (1) Peserta Musyawarah Kerja Komisariat terdiri dari pengurus KAMMI Komisariat dan anggota biasa komisariat. (2) Pengurus KAMMI Komisariat adalah penanggungjawab penyelenggaraan Musyawarah Kerja Komisariat KAMMI. (3) Musyawarah Kerja Komisariat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya BPH Komisariat dan ½ + 1 (setengah plus 1) jumlah anggota KAMMI Komisariat. Bila kondisi diatas tidak terpenuhi, maka dilakukan penundaan selama-lamanya 1 (satu) jam dengan kembali mengundang peserta disertai penjelasan urgensi acara dan kehadiran peserta. Setelahnya Musyawarah Kerja KAMMI Komisariat dapat dilaksanakan dan dianggap sah. (4) Peserta memiliki hak bicara, hak memilih, dan hak dipilih.

BAGIAN II PERMUSYAWARATAN DAN RAPATRAPAT TINGKAT DAERAH A. MUSYAWARAH DAERAH

TETAP

TETAP

TETAP

Pasal 38 Status (1) Musyawarah Daerah KAMMI adalah musyawarah utusan KAMMI Komisariat, atau jika tidak memungkinkan, merupakan musyawarah anggota. (2) Musyawarah Daerah KAMMI diadakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. (3) Pengurus KAMMI Daerah adalah penanggung jawab penyelenggaraan musyawarah KAMMI Daerah.

TETAP

Pasal 39 Tugas/Wewenang TETAP (1) Meminta

dan menilai pertanggungjawaban Pengurus

laporan KAMMI


Daerah dan Laporan Pelaksanaan Tugas Majelis Permusyawaratan Daerah (13) Memilih Pengurus Daerah dengan jalan memilih Ketua Umum yang sekaligus merangkap sebagai formatur dan empat mide formatur (14) Menetapkan anggota MPD KAMMI (15) Mengusulkan nama-nama Dewan Penasehat (16) Menetapkan Panduan Kerja Daerah (17) Menetapkan dan mengesahkan pembentukan KAMMI Komisariat Pasal 40 Tata Tertib (1) Peserta

Musda terdiri dari Pengurus Daerah, Pengurus Komisariat, Badanbadan Khusus serta LSO di tingkat Daerah, Anggota MPD, dan Undangan Pengurus daerah. (2) Utusan Komisariat, Pengurus KAMMI Daerah, Badan-badan Khusus serta LSO di tingkat Daerah, Anggota MPD, merupakan peserta penuh; dan Undangan Pengurus daerah merupakan peserta peninjau. (3) Peserta penuh mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara. (4) Dalam pengambilan keputusan melalui voting, suara Pengurus Daerah bernilai 2 suara, dan suara pengurus Komisariat bernilai 1 suara. (5) Banyaknya utusan komisariat dalam ditetapkan oleh SC Musda. (6) Jumlah peserta peninjau ditetapkan oleh Pengurus Daerah (7) Pimpinan sidang Musda dipilih dari peserta (utusan/peninjau) oleh peserta utusan dan berbentuk presidium. (8) Musda baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ½ ditambah 1 dari jumlah peserta utusan (Komisariat penuh) (9) Apabila ayat (8) tidak terpenuhi maka Musda diundur selama 1 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah (10) Setelah menyampaikan LPJ dan dibahas oleh Musda maka Pengurus Daerah dinyatakan demisioner (11) Daerah dan Komisariat sedapat mungkin mengikutsertakan kader muslimah sebagai peserta. B. MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA

TETAP

TETAP


Pasal 41 Musyawarah Daerah Luar Biasa (1) Musyawarah Daerah Luar Biasa (MDLB) adalah Musyawarah KAMMI Daerah yang diselenggarakan di luar waktu yang telah ditetapkan karena pertimbangan keadaan dan keperluan yang mendesak. (2) Musyawarah Daerah Luar Biasa memiliki tugas yang sama dengan Musyawarah Daerah. (3) Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan apabila Ketua KAMMI Daerah tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya atau karena kondisi tertentu atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah KAMMI Komisariat. (4) Majelis Permusyawaratan adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Daerah Luar Biasa. Namun apabila Majelis Permusyawaratan Daerah, karena suatu hal tidak dapat menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa maka KAMMI Pusat mengambil alih tanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Daerah Luar Biasa dibantu oleh Pengurus Wilayah. (5) Peserta dan tata tertib Musyawarah Daerah Luar Biasa sama dengan peserta dan tata tertib pada Musyawarah Daerah.

C. MUSYAWARAH KERJA DAERAH

TETAP

TETAP

Pasal 42 Musyawarah Kerja Daerah (1) Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode. (2) Wewenang Musyawarah Kerja Daerah. a. Membuat dan atau mengevaluasi program kerja KAMMI Daerah. b. Menampung dan merumuskan usulanusulan bagi penyempurnaan organisasi. (3) Tata tertib Musyawarah Kerja KAMMI Daerah a. Peserta Musyawarah Kerja Daerah KAMMI terdiri dari Pengurus KAMMI Daerah dan utusan KAMMI

TETAP


Komisariat. b. Pengurus KAMMI Daerah adalah penanggungjawab penyelenggaraan Musyawarah Kerja KAMMI Daerah. c. Musyawarah Kerja Daerah KAMMI dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ plus 1 Pengurus KAMMI Daerah yang mewakili Seluruh departement yang ada dan sekurang-kurangnya ½ dari utusan KAMMI Komisariat. Bila kondisi diatas tidak terpenuhi, maka dilakukan penundaan selama-lamanya 1 (satu) jam dengan kembali mengundang peserta disertai penjelasan urgensi acara dan kehadiran peserta. Setelahnya Musyawarah Kerja Daerah dapat dilaksanakan dan dianggap sah. D. MUSYAWARAH MAJELIS PERMUSYAWARATAN DAERAH

TETAP

Pasal 43 Musyawarah Majelis Permusyawaratan Daerah (1) Musyawarah Majelis Permusyawaratan Daerah adalah musyawarah anggota majelis, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Daerah. (2) Musyawarah Majelis Permusyawaratan Daerah dijalankan untuk menjalankan kewenangan pada pasal 28 Anggaran Rumah Tangga. (3) Musyawarah Majelis Permusyawaratan sah apabila dihadiri lebih dari ½ anggota Majelis Permusyawaratan. E. RAPAT PIMPINAN DAERAH

TETAP

TETAP

Pasal 44 Rapat Pimpinan Daerah (1) Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) adalah Rapat Badan Pengurus Harian KAMMI Daerah, Ketua Badan-badan Khusus, Direktur-direktur LSO, dan Ketua-ketua Komisariat yang dipimpin oleh Ketua Umum. (2) Rapimda berwenang untuk:

TETAP


a.

Membahas dan mengevaluasi kondisi keorganisasian KAMMI Daerah dan KAMMI Komisariat. b. Menerima laporan rutin Kammi Komisariat dalam daerah tersebut c. Membuat kebijakan dan kegiatan yang bersifat mengikat kepada seluruh KAMMI Komisariat. (3) Rapimda sah apabila dihadiri Badan Pengurus Harian KAMMI dan 2/3 KetuaKetua Komisariat. (4) Dilaksanakan minimal dua kali dalam satu periode.

BAGIAN III PERMUSYAWARATAN DAN RAPATRAPAT TINGKAT WILAYAH A. MUSYAWARAH WILAYAH

TETAP

TETAP

Pasal 45 Status (2) Musyawarah

Wilayah KAMMI adalah musyawarah utusan KAMMI Daerah. (18)Musyawarah KAMMI Wilayah diadakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. KAMMI Wilayah adalah (19) Pengurus penanggung jawab penyelenggaraan musyawarah KAMMI Wilayah.

TETAP

Pasal 46 Tugas/Wewenang (1) Meminta dan menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus KAMMI Wilayah (2) Memilih Pengurus Wilayah dengan jalan memilih Ketua Umum yang sekaligus merangkap sebagai formatur dan empat mide formatur (3) Mengusulkan nama-nama Dewan Penasehat Wilayah (4) Mengusulkan pembentukan KAMMI Daerah (5) Menetapkan Panduan Kerja Wilayah (6) Menetapkan aturan dan putusan lain yang diangap perlu Pasal 47 Tata Tertib

TETAP

TETAP


(1) Peserta Muswil terdiri dari Pengurus Wilayah, Utusan/Peninjau Pengurus Daerah, Badan-badan Khusus serta LSO di tingkat Wilayah, dan Undangan Pengurus Wilayah. (2) Utusan Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Badan-badan Khusus serta LSO di tingkat Wilayah, merupakan peserta penuh; dan Undangan Pengurus wilayah merupakan peserta peninjau. (3) Peserta penuh mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara. (4) Dalam pengambilan keputusan melalui voting, suara Pengurus Wilayah bernilai 2 suara, dan suara Pengurus Daerah bernilai 1 suara. (5) Banyaknya utusan Daerah ditetapkan oleh SC Muswil. (6) Jumlah peserta peninjau ditetapkan oleh Pengurus Wilayah (7) Pimpinan sidang Muswil dipilih dari peserta (utusan/peninjau) oleh peserta utusan dan berbentuk presidium. (8) Muswil baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ½ ditambah 1 dari jumlah peserta utusan (Daerah penuh) (9) Apabila ayat (8) tidak terpenuhi maka Muswil diundur selama 1 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah (10)Setelah menyampaikan LPJ dan dibahas oleh Musda maka Pengurus Daerah dinyatakan demisioner (11) Wilayah dan Daerah sedapat mungkin mengikutsertakan kader muslimah sebagai peserta.


B. MUSYAWARAH WILAYAH LUAR BIASA

TETAP

Pasal 48 Musyawarah Wilayah Luar Biasa (1) Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MWLB) adalah Musyawarah KAMMI Wilayah yang diselenggarakan di luar waktu yang telah ditetapkan karena pertimbangan keadaan dan keperluan yang mendesak. (2) Musyawarah Wilayah Luar Biasa memiliki tugas yang sama dengan Musyawarah Wilayah. (3) Musyawarah Wilayah Luar Biasa diselenggarakan apabila Ketua KAMMI Wilayah tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya atau karena kondisi tertentu atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah KAMMI Daerah dalam wilayah tersebut. KAMMI Wilayah adalah (4) Pengurus penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Wilayah Luar Biasa. Namun apabila Pengurus KAMMI Wilayah, karena suatu hal tidak dapat menyelenggarakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa maka KAMMI Pusat mengambil alih tanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Wilayah Luar Biasa dibantu oleh Pimpinan KAMMI Daerah dalam wilayah tersebut. (5) Peserta dan tata tertib Musyawarah Wilayah Luar Biasa sama dengan peserta dan tata tertib pada Musyawarah Wilayah. C. MUSYAWARAH KERJA WILAYAH

TETAP

TETAP

Pasal 49 Status Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode.

TETAP

Pasal 50 Tugas dan Wewenang (1) Membuat dan atau mengevaluasi program kerja KAMMI Wilayah. (2) Menampung dan merumuskan usulanusulan bagi penyempurnaan organisasi.

TETAP


Pasal 51 Tata Tertib (1) Peserta Musyawarah Kerja Wilayah KAMMI terdiri dari Pengurus KAMMI Wilayah dan utusan KAMMI Daerah. (2) Pengurus KAMMI Wilayah adalah penanggungjawab penyelenggaraan Musyawarah Kerja KAMMI Wilayah. (3) Musyawarah Kerja Wilayah KAMMI dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ plus 1 Pengurus KAMMI Daerah yang mewakili Seluruh departement yang ada dan sekurangkurangnya ½ dari utusan KAMMI Daerah. Bila kondisi diatas tidak terpenuhi, maka dilakukan penundaan selama-lamanya 1 (satu) jam dengan kembali mengundang peserta disertai penjelasan urgensi acara dan kehadiran peserta. Setelahnya Musyawarah Kerja Daerah dapat dilaksanakan dan dianggap sah.

D. RAPAT PIMPINAN WILAYAH

TETAP

TETAP

Pasal 52 Rapat Pimpinan Wilayah (1) Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) adalah Rapat Badan Pengurus Harian KAMMI Wilayah, Ketua Badan-badan Khusus, Direktur-direktur LSO, dan Ketua-ketua Daerah yang dipimpin oleh Ketua Umum KAMMI. (2) Rapimwil berwenang untuk: a. Membahas dan mengevaluasi kondisi keorganisasian KAMMI Wilayah dan KAMMI Daerah. b. Menerima laporan rutin Kammi Daerah dalam wilayah tersebut c. Membuat kebijakan dan kegiatan yang bersifat mengikat kepada seluruh KAMMI Daerah. (3) Rapimwil sah apabila dihadiri Badan Pengurus Harian KAMMI dan 2/3 KetuaKetua Daerah. (4) Dilaksanakan minimal dua kali dalam satu

TETAP


periode.

BAGIAN IV PERMUSYAWARATAN DAN RAPATRAPAT TINGKAT PUSAT A. MUKTAMAR

TETAP

TETAP

Pasal 53 Status (1) Muktamar merupakan musyawarah tertinggi organisasi. (2) Muktamar memegang kekuasaaan tertinggi organisasi. (3) Muktamar diadakan 2 (dua) tahun sekali. KAMMI Pusat adalah (4) Pengurus penanggungjawab penyelenggaraan Muktamar KAMMI. (5) Dalam keadaan luar biasa, Muktamar dapat diadakan menyimpang dari ketentuan pasal 19 ayat (3). (6) Dalam keadaan luar biasa Muktamar dapat diselenggarakan atas inisiatif satu Daerah dengan persetujuan sekurang-kurangnya melebihi separuh dari jumlah Daerah penuh.

TETAP

Pasal 54 Kekuasaan/Wewenang (1) Meminta dan menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat dan Majelis Permusyawaratan Pusat. (2) Menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan Penjabaran AD/ART. (3) Memilih Pengurus Pusat dengan jalan memilih Ketua Umum yang sekaligus merangkap sebagai ketua formatur dan empat anggota formatur. (4) Menetapkan anggota MPP KAMMI. (5) Menetapkan anggota kehormatan KAMMI. (6) Mengusulkan nama-nama Dewan Penasehat. (7) Menetapkan calon-calon tempat penyelenggaraan Muktamar berikutnya. (8) Menetapkan dan mengesahkan pembentukan dan pembubaran KAMMI Wilayah. (9) Menetapkan aturan dan putusan lain yang dianggap perlu.

TETAP

Pasal 55 Tata Tertib


(1)

Peserta muktamar terdiri dari Pengurus pusat, Utusan/Peninjau Pengurus Daerah, Pengurus KAMMI Wilayah, Badan-badan Khusus serta LSO di tingkat pusat, Anggota MPP KAMMI, dan Undangan Pengurus pusat. (2) Pengurus Pusat, Utusan Pengurus Wilayah dan Utusan Pengurus Daerah merupakan peserta penuh. (3) Badan-badan Khusus serta LSO di tingkat pusat, Anggota MPP KAMMI, dan Undangan Pengurus pusat merupakan peserta peninjau. (4) Dalam pengambilan keputusan melalui voting, suara Pengurus Pusat bernilai 2 suara, dan suara Wilayah dan Daerah masing-masing bernilai 1 suara. (5) Peserta Penuh mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak dipilih, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara. (6) Banyaknya utusan Wilayah dan Daerah dalam muktamar ditetapkan oleh SC Muktamar. (7) Jumlah peserta peninjau ditetapkan oleh Pengurus pusat (8) Pimpinan sidang muktamar dipilih dari peserta penuh oleh peserta penuh dan berbentuk presidium. (9) Muktamar baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta penuh. (10) Apabila ayat (9) tidak terpenuhi maka muktamar diundur selama 1 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah. (11) Setelah menyampaikan LPJ dan dibahas oleh muktamar maka Pengurus Pusat dinyatakan demisioner. (12) Wilayah dan Daerah sedapat mungkin mengikutsertakan kader muslimah sebagai peserta. B. PRA MUKTAMAR

(4) Dalam pengambilan keputusan melalui voting, suara Pengurus Pusat bernilai 3 suara, suara Pengurus Wilayah 2 Suara dan Pengurus Daerah bernilai 1 suara.

TETAP

Pasal 56 Pra Muktamar (1) Pra Muktamar merupakan Forum yang diadakan sebelum pelaksanaan Muktamar. (2) Pra Muktamar adalah Forum yang dihadiri oleh PP KAMMI, Pimpinan Daerah dan Wilayah, Badan-badan Khusus serta LSO di tingkat pusat dan Anggota MPP KAMMI. (3) Pra Muktamar berfungsi untuk membahas dan memutuskan draf AD/ART, draft GBHO, draft Mekanisme Pemilihan Ketua Umum/Formatur, dan draft Mekanisme Pemilihan Anggota MPP, yang selanjutnya

(3) Pra Muktamar berfungsi untuk membahas dan memutuskan rancangan draf AD/ART, draft GBHO, draft Mekanisme Pemilihan Ketua Umum/Formatur, dan draft Mekanisme


akan ditetapkan pada Muktamar.

B. MUKTAMAR LUAR BIASA

Pemilihan Anggota MPP, yang selanjutnya akan dibahas, di putuskan dan ditetapkan pada Muktamar. TETAP

Pasal 57 Muktamar Luar Biasa (1) Muktamar Luar Biasa (MLB) adalah Musyawarah tingkat nasional yang diselenggarakan di luar waktu yang telah ditetapkan karena pertimbangan keadaan dan keperluan yang mendesak. (2) Muktamar Luar Biasa memiliki kewenangan yang sama dengan Muktamar. (3) Muktamar Luar Biasa diselenggarakan sekurang-kurangnya atas permintaan 2/3 dari KAMMI Daerah setelah mendapat persetujuan MPP KAMMI Pusat. (4) Majelis Permusyawaratan Pusat adalah penanggung jawab penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa namun apabila Majelis Permusyawaratan Pusat karena suatu hal tidak dapat menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa maka Pimpinanpimpinan KAMMI Wilayah dan Daerah akan membentuk suatu Presidium untuk mengambil alih penyelenggaraan MLB. (5) Tata tertib Muktamar Luar Biasa sama dengan tata tertib pada Muktamar KAMMI.

C. MUSYAWARAH KERJA NASIONAL

TETAP

TETAP

Pasal 58 Status Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode.

TETAP

Pasal 59 Tugas dan Wewenang (1) Membuat dan mengevaluasi program kerja KAMMI Pusat (2) Menampung dan merumuskan usulanusulan bagi penyempurnaan organisasi.

TETAP


Pasal 60 Tata Tertib (1) Peserta Musyawarah Kerja Nasional KAMMI terdiri dari Pengurus Pusat KAMMI dan Utusan KAMMI Wilayah dan Daerah. Pusat KAMMI adalah (2) Pengurus penanggungjawab penyelenggaraan Musyawarah Kerja Nasional KAMMI. (3) Jumlah utusan KAMMI Wilayah dan Daerah akan ditentukan oleh Pimpinan KAMMI Pusat. (4) Musyawarah Kerja Nasional KAMMI dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ plus 1 Pengurus KAMMI Pusat yang mewakili seluruh bidang yang ada dan sekurang-kurangnya ½ utusan KAMMI Wilayah dan Daerah. Bila kondisi diatas tidak terpenuhi, maka dilakukan penundaan selama-lamanya 2 (dua) jam dengan kembali mengundang peserta disertai penjelasan urgensi acara dan kehadiran peserta. Setelahnya Musyawarah Kerja Nasional KAMMI dapat dilaksanakan dan dianggap sah.

D. MUSYAWARAH MAJELIS PERMUSYAWARATAN PUSAT

TETAP

TETAP

Pasal 61 Musyawarah Majelis Permusyawaratan Pusat (1) Musyawarah Majelis Permusyawaratan Pengurus adalah musyawarah anggota majelis, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Pusat. (2) Musyawarah Majelis Permusyawaratan Pusat dijalankan untuk menjalankan kewenangan pada pasal 28 Anggaran Rumah Tangga. (3) Musyawarah Majelis Permusyawaratan sah apabila dihadiri lebih dari ½ anggota Majelis Permusyawaratan.

TETAP

E. RAPAT PIMPINAN NASIONAL

TETAP

Pasal 62

TETAP


Rapat Pimpinan Nasional (1) Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) adalah Rapat Badan Pengurus Harian KAMMI Pusat, Ketua Badan-badan Khusus, Direktur-direktur LSO, Ketuaketua Wilayah yang dipimpin oleh Ketua Umum KAMMI. (2) Rapat Pimpinan Nasional berwenang untuk: d. Membahas dan mengevaluasi kondisi keorganisasian KAMMI Pusat, KAMMI Wilayah, dan KAMMI Daerah. e. Membuat kebijakan dan kegiatan yang bersifat mengikat kepada seluruh KAMMI Wilayah dan Daerah. f. Menetapkan Ketua Wilayah baru. (3) Rapimnas sah apabila dihadiri minimal ½ Badan Pengurus Harian KAMMI Pusat dan 2/3 jumlah Ketua-ketua Wilayah. (4) Dilaksanakan minimal dua kali dalam satu periode.

BAB V PENGAMBILAN KEPUTUSAN

TETAP

Pasal 63 Cara Pengambilan Keputusan (1) Semua keputusan dalam semua permusyawaratan dan rapat-rapat KAMMI dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Suara terbanyak (voting) dipilih sebagai alternatif terakhir apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai.

BAB VI BADAN KHUSUS DAN LEMBAGA SEMI OTONOM

TETAP

TETAP

Pasal 64 Badan Khusus (1) Badan Khusus adalah pembantu pengurus KAMMI yang dapat dibentuk apabila perlu demi pencapaian visi dan misi organisasi dalam bidang dan tugas khusus. (2) Badan Khusus dapat dibentuk oleh

TETAP


pengurus KAMMI pada seluruh struktur KAMMI, dengan Badan Khusus pada struktur lebih tinggi dapat mengkoordinasikan Badan Khusus sejenis pada struktur dibawahnya. (3) Badan Khusus bertugas menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan bidangnya. (4) Badan Khusus bertanggung jawab kepada Ketua KAMMI Komisariat/Daerah atau Ketua Umum KAMMI. (5) Badan Khusus dipimpin oleh Ketua. (6) Pengurus KAMMI dapat menentukan Ketua Badan Khusus. (7) Mekanisme keanggotaan ditentukan oleh pengurus KAMMI. (8) Badan Khusus dapat mengadakan musyawarah anggota atau musyawarah koordinasi untuk merumuskan dan mengevaluasi program-program kerja serta memilih Ketua Badan Khusus .


Pasal 65 Lembaga Semi Otonom (1) Lembaga Semi Otonom adalah Pembantu Pengurus KAMMI yang dapat dibentuk berdasarkan aspirasi dan kepentingan yang merupakan kebutuhan anggota, yang memiliki minat dan bakat dalam spesifikasi bidang yang sama yang mengarah pada peningkatan keahlian dan profesionalitas tertentu. (2) Lembaga Semi Otonom dapat dibentuk oleh Pengurus KAMMI pada seluruh struktur KAMMI dengan Lembaga Semi Otonom pada struktur lebih tinggi dapat mengkoordinasikan Lembaga Semi Otonom sejenis pada struktur dibawahnya. (3) Lembaga Semi Otonom bertugas a. Meningkatkan dan mengembangkan keahlian dan profesionalisme anggota KAMMI pada bidang tertentu. b. Mengadakan pendidikan, penelitian, dan pelatihan-pelatihan dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat. c. Membantu Pengurus KAMMI menentukan sikap terhadap masalahmasalah eksternal sesuai dengan bidang terkait. (4) Lembaga Semi Otonom bertanggung jawab kepada Ketua KAMMI Komisariat/Daerah atau Ketua Umum KAMMI. (5) Lembaga Semi Otonom dipimpin oleh Direktur. (6) Lembaga Semi Otonom dapat mengadakan musyawarah anggota atau musyawarah koordinasi untuk merumuskan dan mengevaluasi program-program kerja serta memilih Direktur Lembaga Semi Otonom.

TETAP

BAB VII ALUMNI KAMMI

TETAP

Pasal 66 Alumni

Pasal 66 Alumni

(1) Alumni KAMMI adalah anggota KAMMI yang telah habis masa keanggotaannya. (2) KAMMI dan alumni KAMMI memiliki hubungan historis, aspiratif, dan emosional. (3) Alumni KAMMI berkewajiban tetap

(1) Alumni KAMMI adalah anggota KAMMI yang telah habis masa keanggotaannya. (2) KAMMI dan alumni KAMMI memiliki hubungan historis, aspiratif, dan emosional. (3) Alumni KAMMI berkewajiban tetap


menjaga nama baik KAMMI, meneruskan misi KAMMI di medan perjuangan yang lebih luas, dan membantu KAMMI dalam merealisasikan misinya.

BAB VIII KEUANGAN

menjaga nama baik KAMMI, meneruskan misi KAMMI di medan perjuangan yang lebih luas, dan membantu KAMMI dalam merealisasikan misinya. (4) Alumni KAMMI memiliki wadah bernama Persaudaraan Alumni KAMMI (PERAK). TETAP

Pasal 67 Pengelolaan Keuangan (1) Prinsip halal maksudnya adalah setiap satuan dana yang diperoleh tidak berasal dan tidak diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. (2) Prinsip transparansi maksudnya adalah adanya keterbukaan tentang sumber dan besar dana yang diperoleh serta kemana dan berapa besar dana yang sudah dialokasikan. (3) Prinsip bertanggungjawab maksudnya adalah setiap satuan dana yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan sumber dan keluarannya secara tertulis dan bila perlu melalui bukti nyata. (4) Prinsip efektif maksudnya adalah setiap satuan dana yang digunakan berguna dalam rangka usaha organisasi mewujudkan tujuan organisasi. (5) Prinsip efisien maksudnya adalah setiap satuan dana yang digunakan tidak melebihi kebutuhannya. (6) Prinsip berkesinambungan maksudnya adalah setiap upaya untuk memperoleh dan menggunakan dana tidak merusak sumber pendanaan untuk jangka panjang dan tidak membebani generasi yang akan datang. (7) Uang pangkal dan iuran anggota bersifat wajib yang besaran serta metode pemungutannya ditetapkan oleh Pengurus Daerah. (8) Uang pangkal dialokasikan sepenuhnya untuk Komisariat. (9) Iuran anggota dialokasikan dengan proporsi 60 persen untuk Komisariat, 40 persen untuk Daerah. BAB IX GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI

TETAP

TETAP


Pasal 68 Garis-garis Besar Haluan Organisasi GBHO (Garis-garis Besar Haluan Organisasi) adalah rumusan yang disusun secara sistematis, terarah, dan terpadu yang meliputi filosofi gerakan, pemosisian gerakan, dan haluan gerakan untuk memberikan arah bagi perjuangan KAMMI dalam mewujudkan visi dan misinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar KAMMI. . BAB X MEKANISME PENYELENGGARAAN ORGANISASI

TETAP

TETAP

Pasal 69 Mekanisme Penyelenggaraan Organisasi Struktur, fungsi struktur, dan administrasi organisasi diatur dalam Mekanisme Penyelenggaraan Organisasi. BAB XI MANHAJ KADERISASI KAMMI Pasal 70 Manhaj Kaderisasi KAMMI Prinsip, muatan, aspek, sarana, penahapan, indeks jati diri, dan kurikulum kaderisasi KAMMI diatur dalam Manhaj Kaderisasi KAMMI.

BAB XII PANDUAN KERJA NASIONAL

TETAP

TETAP

TETAP

TETAP

Pasal 71 Panduan Kerja Nasional Panduan Kerja Nasional adalah arahan bagi pengurus KAMMI dalam merumuskan program kerja organisasi. BAB XIII ATRIBUT ORGANISASI

TETAP

TETAP


Pasal 72 Atribut Atribut Organisasi seperti bendera, lambang, panji kartu keanggotaan, dan lain-lain diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan dalam muktamar. BAB XIV ATURAN TAMBAHAN

TETAP

TETAP

Pasal 73 Struktur kepemimpinan KAMMI berkewajiban melakukan sosialisasi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga kepada seluruh anggota KAMMI.

TETAP

Pasal 74 Musyawarah Lain (1) Kepengurusan KAMMI pada berbagai tingkat struktur dapat melaksanakan berbagai jenis musyawarah dan rapatrapat seperti Rapat Badan Pengurus Harian, Rapat Pengurus Harian, Rapat pengurus bidang, Rapat kepanitiaan, dan musyawarah lainnya sesuai kebutuhan. (2) Jika diperlukan, aturan khusus mengenai musyawarah pengurus dapat ditentukan oleh pengurus KAMMI sesuai cakupannya.

TETAP

Pasal 75 Hal lain-lain Hal-hal yang belum diatur dan diperinci dalam AD/ART KAMMI akan diatur dan diperinci dalam ketetapan-ketetapan organisasi.

TETAP

BAB XIV ATURAN PERALIHAN

TETAP


Pasal 76 Aturan Peralihan

TETAP

(1) KAMMI Daerah yang keberadaannya belum memenuhi Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga, diberi waktu 2 tahun untuk memenuhinya untuk kemudian ditentukan statusnya oleh KAMMI Pusat atau KAMMI Wilayah yang ditunjuk (2) KAMMI Komisariat yang keberadaannya belum memenuhi Pasal 26 Anggaran Rumah Tangga, diberi waktu 2 tahun untuk memenuhinya untuk kemudian ditentukan statusnya oleh KAMMI Daerah yang ditunjuk. BAB XV PERUBAHAN DAN PENETAPAN

TETAP

Pasal 77 Perubahan dan Penetapan Anggaran Rumah Tangga TETAP Perubahan dan penetapan Anggaran Rumah Tangga KAMMI dilakukan melalui Muktamar dan harus disetujui sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang hadir. BAB XVI PENUTUP

TETAP

Pasal 78 Pemberlakuan Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan di Bekasi, pada Muktamar I tahun 1998. Dan diperbaharui pada: Muktamar II di Jogjakarta, bulan November 2000, Muktamar III di Lampung, bulan November 2002, Muktamar IV di Samarinda, tanggal 28 September 2004, Muktamar V di Palembang, tanggal 16 September 2006, Muktamar VI di Makassar, tanggal 07 November 2008, Mukatamar VII di Aceh, tanggal________November 2010

TETAP


Overview dan Rasionalisasi ART Anggaran Rumah Tangga adalah “konstitusi kedua” bagi KAMMI. Terdiri dari 16 Bab dan 77 Pasal. Sebagai turunan dan pasangan tak terpisahkan dari Anggaran Dasar, ART mempunyai posisi kuat dan harus menjadi rujukan kedua bagi peraturan organisasi. Berikut, penjelasan TKSO terkait amandemen ART. 1. Pasal 2 Jenis Anggota. Pada ayat 2, TKSO menambah kata "diangkat" untuk memperjelas proses. Anggota Kehormatan bisa diangkat baik di pusat, wilayah, maupun daerah. Tokoh yang berjasa bagi pengembangan KAMMI di kabupaten atau provinsi tertentu layak diangkat menjadi anggota kehormatan. 2. Pasal 4 Persyaratan ANggota. Pada ayat 1 terdapat penjelasan tentang usia. TKSO menawarkan, KAMMI mengikuti UU No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan-disahkan pada 15 September 2009---yang menyatakan bahwa usia pemuda adalah antara 16 sampai 30 tahun. Karena itu, pada ART KAMMI, usia pengurus dan anggota juga harus dibatasi, yaitu sampai 30 tahun. Ini berkurang 5 tahun dibanding draft ART sebelumnya. 3. Pasal-pasal tentang personalia pengurus. Syarat ketua umum harus membawa surat rekomendasi dari kepengurusan struktur di bawahnya. PP KAMMI membawa rekomendasi PW KAMMI, PW dari PD, PD dari PK. 4. Pasal 18 Status KAMMI Daerah. Ayat (4), TKSO menawarkan amandemen menjadi "KAMMI Daerah Penuh adalah KAMMI Daerah yang memiliki minimal 3 orang AB3, 18 orang AB2, dan 54 orang AB1, dan minimal mengelola 2 komisariat." Berbeda dengan sebelumnya yang menetapkan "KAMMI Daerah penuh adalah KAMMI Daerah yang memiliki minimal 4 orang AB3, 24 orang AB2, dan 72 orang AB1, dan minimal mengelola 2 komisariat." Penurunan jumlah adalah dengan spirit perluasan medan jihad KAMMI, memudahkan pemekaran. 5. Pasal 22 Penurunan Status dan Pembubaran Daerah. "Memiliki anggota biasa kurang dari 3 orang AB3, 18 orang AB2, dan 54 orang AB1 (dalam NKRI) dan 2 orang AB3, 16 orang AB2 dan 32 orang AB1 (di luar NKRI)." Persyaratan penurunan dan pembubaran menjadi lebih longgar, agar kesempatan berkembang KAMMI daerah lebih besar. Sebelumnya adalah "Memiliki anggota biasa kurang dari 4 orang AB3, 24 orang AB2, dan 72 orang (dalam NKRI) dan 2 orang AB3, 16 orang AB2 dan 32 orang AB1 (di luar NKRI)." 6. Pasal 23 Status Komisariat. "(3) Komisariat persiapan adalah komisariat yang sekurang-kurangnya memiliki 2 orang AB 2 dan 15 orang AB1.(4) Komisariat penuh adalah komisariat yang sekurang-kurangnya memiliki 4 orang AB 2 dan 25 orang AB1." Ini menjadi lebih ringan dibanding sebelumnya yang mensyaratkan sekurangkurangnya memiliki 3 orang AB 2 dan 18 orang AB1. Dan Komisariat penuh adalah komisariat yang sekurang-kurangnya memiliki 6 orang AB 2 dan 36 orang AB1.


7. Pasal 55 Tata Tertib. Ayat (4) berbunyi, "Dalam pengambilan keputusan melalui voting, suara Pengurus Pusat bernilai 3 suara, suara Pengurus Wilayah 2 Suara dan Pengurus Daerah bernilai 1 suara." Sebelumnya Pengurus Wilayah hanya bernilai 1 suara. 8. Pasal 56 Pra Muktamar. Ayat (3) berbunyi "Pra Muktamar berfungsi untuk membahas dan memutuskan rancangan draf AD/ART, draft GBHO, draft Mekanisme Pemilihan Ketua Umum/Formatur, dan draft Mekanisme Pemilihan Anggota MPP, yang selanjutnya akan dibahas, diputuskan dan ditetapkan pada Muktamar." Penetapan tetap pada forum Muktamar. Pra Muktamar hanya MEMBAHAS DAN MEMUTUSKAN SAJA. 9. Pasal 66 Alumni. Ayat (4), TKSO menawarkan "Alumni KAMMI memiliki wadah bernama Persaudaraan Alumni KAMMI (PERAK)." Nama ini merupakan tawaran.



GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI KAMMI Naskah Hasil Muktamar VI Makassar

Usulan Amandemen

KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI

TETAP

BAB I PENGERTIAN

TETAP

Pasal 1 Pengertian

TETAP

Dalam pasal berikut ini yang dimaksud dengan : 1. GBHO (Garis-garis Besar Haluan Organisasi) adalah rumusan yang disusun secara sistematis, terarah, dan terpadu yang meliputi filosofi gerakan, pemosisian gerakan, dan haluan gerakan untuk memberikan arah bagi perjuangan KAMMI dalam mewujudkan visi dan misinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar KAMMI. 2. Visi KAMMI adalah tujuan yang hendak dicapai atau kondisi yang ingin diwujudkan oleh KAMMI, sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar KAMMI Pasal 6. 3. Misi KAMMI adalah pernyataan eksistensi dan alasan keberadaan KAMMI sebagai perincian atas Visi KAMMI, sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar KAMMI Pasal 7. 4. Kredo Gerakan adalah jati diri yang mewujud (maujud) dalam kehidupan kepribadian kader KAMMI dan menjadi ruh yang senantiasa terwariskan dari generasi ke generasi. Kredo Gerakan adalah cara pandang kader KAMMI terhadap dirinya sendiri, obsesinya, atributnya, dan hakikatnya yang meneguhkan peran kader di dalam kehidupannya. Kredo Gerakan adalah semangat yang menjiwai kader KAMMI sebagai sumber tenaga untuk bergerak, berjuang, mendobrak semua penghalang, dan kesungguhan untuk beramal mencapai tujuan. 5. Prinsip Gerakan KAMMI adalah nilai-nilai dasar gerakan yang menjiwai pergerakan KAMMI sebagai suatu amal jama’i. Prinsip Gerakan adalah ciri khas pergerakan KAMMI yang secara unik membedakannya dengan gerakan lain. Prinsip Gerakan merupakan tradisi yang menjadi tetapan (tsawabit) gerakan dan menjadi tolok ukur konsistensi (asholah) gerakan KAMMI. 6. Karakter Organisasi KAMMI adalah sifat keorganisasian yang melekat yang menjadi ciri


khas dan melandasi aktivitas gerakan KAMMI. Paradigma Gerakan KAMMI adalah cara pandang menyeluruh (holistik) KAMMI terhadap dirinya sendiri dan cara mendefinisikan perannya di dalam realitas kebangsaan dan peradaban. Paradigma Gerakan KAMMI membentuk konstruksi gerakan dan menderivasikannya dalam program dan agenda gerakan. 8. Unsur-unsur perjuangan adalah elemen-elemen yang menjadi pilar sistem strategi dakwah (siyasatud Dakwah) KAMMI dalam interaksinya dengan masyarakatnya untuk menjamin keberlangsungan gerakan. 9. Posisi KAMMI adalah pernyataan posisi, sikap, dan hubungan KAMMI dengan berbagai pihak terkait dalam mewujudkan Visi KAMMI. 10. Haluan organisasi KAMMI adalah haluan yang memandu arah, pokok, dan prioritas agenda gerakan sesuai dengan analisa kondisi yang dihadapi berdasarkan filosofi gerakan. 7.

BAB II FILOSOFI GERAKAN

TETAP

Pasal 2 Visi KAMMI KAMMI adalah wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang Islami.

TETAP

Pasal 3 Misi KAMMI Membina keislaman, keimanan, dan ketakwaan mahasiswa muslim Indonesia. Menggali, mengembangkan, dan memantapkan potensi dakwah, intelektual, sosial, dan politik mahasiswa. Memelopori dan memelihara komunikasi, solidaritas, dan kerjasama mahasiswa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara. Mencerahkan dan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang rabbani, madani, adil, dan sejahtera. Mengembangkan kerjasama antar elemen bangsa dan negara dengan semangat membawa kebaikan, menyebar manfaat, dan mencegah kemungkaran (amar ma’ruf nahi munkar).

TETAP

a. b. c.

d. e.

Pasal 4 Kredo Gerakan a.

TETAP

Kami adalah orang-orang yang berpikir dan berkendak merdeka. Tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa kami bertindak. Kami hanya bertindak atas dasar pemahaman, bukan taklid,


b.

c.

d.

e.

f.

serta atas dasar keikhlasan, bukan mencari pujian atau kedudukan. Kami adalah orang-orang pemberani. Hanyalah Allah yang kami takuti. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menggentarkan hati kami, atau membuat kami tertunduk apalagi takluk kepadanya. Tiada yang kami takuti, kecuali ketakutan kepada-Nya. Kami adalah para petarung sejati. Atas nama alhaq kami bertempur, sampai tidak ada lagi fitnah di muka bumi ini. Kami bukan golongan orang yang melarikan diri dari medan pertempuran atau orang-orang yang enggan pergi berjihad. Kami akan memenangkan setiap pertarungan dengan menegakkan prinsipprinsip Islam. Kami adalah penghitung risiko yang cermat, tetapi kami bukanlah orang-orang yang takut mengambil risiko. Syahid adalah kemuliaan dan cita-cita tertinggi kami. Kami adalah para perindu surga. Kami akan menyebarkan aromanya di dalam kehidupan keseharian kami kepada suasana lingkungan kami. Hari-hari kami senantiasa dihiasi dengan tilawah, dzikir, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, diskusi-diskusi yang bermanfaat dan jauh dari kesia-siaan, serta kerja-kerja yang konkret bagi perbaikan masyarakat. Kami adalah putra-putri kandung Dakwah, akan beredar bersama Dakwah ini ke mana pun perginya, menjadi pembangunnya yang paling tekun, menjadi penyebarnya yang paling agresif, serta penegaknya yang paling kokoh. Kami adalah orang-orang yang senantiasa menyiapkan diri untuk masa depan Islam. Kami bukanlah orang yang suka berleha-leha, minimalis dan loyo. Kami senantiasa bertebaran di dalam kehidupan, melakukan eksperimen yang terencana, dan kami adalah orang-orang progressif yang bebas dari kejumudan, karena kami memandang bahwa kehidupan ini adalah tempat untuk belajar, agar kami dan para penerus kami menjadi perebut kemenangan yang hanya akan kami persembahkan untuk Islam. Kami adalah ilmuwan yang tajam analisisnya, pemuda yang kritis terhadap kebatilan, politisi yang piawai mengalahkan muslihat musuh dan yang piawai dalam memperjuangkan kepentingan umat, seorang pejuang di siang hari dan rahib di malam hari, pemimpin yang bermoral, teguh pada prinsip dan mampu mentransformasikan masyarakat, guru yang mampu memberikan kepahaman dan teladan, sahabat yang tulus dan penuh kasih sayang, relawan yang mampu memecahkan masalah sosial, warga yang ramah kepada masyarakatnya dan responsif terhadap masalah mereka, manajer yang efektif dan efisien, panglima yang


gagah berani dan pintar bersiasat, prajurit yang setia, diplomat yang terampil berdialog, piawai berwacana, luas pergaulannya, percaya diri yang tinggi, semangat yang berkobar tinggi. TETAP Pasal 5 Prinsip Gerakan KAMMI a. b. c. d. e. f.

Kemenangan Islam adalah jiwa perjuangan KAMMI Kebathilan adalah musuh abadi KAMMI Solusi Islam adalah tawaran perjuangan KAMMI Perbaikan adalah tradisi perjungan KAMMI Kepemimpinan umat adalah strategi perjuangan KAMMI Persaudaraan adalah watak muamalah KAMMI TETAP

Pasal 6 Karakter Organisasi KAMMI KAMMI adalah organisasi kader (harokatut tajnid) dan organisasi pergerakan (harokatul amal). Pasal 7 Paradigma Gerakan KAMMI

TETAP

1. KAMMI adalah Gerakan Dakwah Tauhid a. Gerakan Dakwah Tauhid adalah gerakan pembebasan manusia dari berbagai bentuk penghambaan terhadap materi, nalar, sesama manusia dan lainnya, serta mengembalikan pada tempat yang sesungguhnya: Allah swt. b. Gerakan Dakwah Tauhid merupakan gerakan yang menyerukan deklarasi tata peradaban kemanusiaan yang berdasar pada nilai-nilai universal wahyu ketuhanan (ilahiyyah) yang mewujudkan Islam sebagai rahmat semesta (rahmatan lil ‘alamin). c. Gerakan Dakwah Tauhid adalah gerakan perjuangan berkelanjutan untuk menegakkan nilai kebaikan universal dan meruntuhkan tirani kemungkaran (amar ma’ruf nahi munkar). 2. KAMMI adalah Gerakan Intelektual Profetik a. Gerakan Intelektual Profetik adalah gerakan yang meletakkan keimanan sebagai ruh atas penjelajahan nalar akal. b. Gerakan Intelektual Profetik merupakan gerakan yang mengembalikan secara tulus dialektika wacana pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal. c. Gerakan Intelektual Profetik adalah gerakan yang mempertemukan nalar akal dan nalar wahyu pada usaha perjuangan perlawanan,


pembebasan, pencerahan, dan pemberdayaan manusia secara organik. 3. KAMMI adalah Gerakan Sosial Independen a. Gerakan Sosial Independen adalah gerakan kritis yang menyerang sistem peradaban materialistik dan menyerukan peradaban manusia berbasis tauhid. b. Gerakan Sosial Independen merupakan gerakan kultural yang berdasarkan kesadaran dan kesukarelaan yang berakar pada nurani kerakyatan. c. Gerakan Sosial Independen merupakan gerakan pembebasan yang tidak memiliki ketergantungan pada hegemoni kekuasaan politik-ekonomi yang membatasi. 4.KAMMI adalah Gerakan Politik Ekstraparlementer a. Gerakan Politik Ekstraparlementer adalah gerakan perjuangan melawan tirani dan menegakkan demokrasi yang egaliter. b. Gerakan Politik Ekstraparlementer adalah gerakan sosial kultural dan struktural yang berorientasi pada penguatan rakyat secara sistematis dengan melakukan pemberdayaan institusi-institusi sosial/rakyat dalam mengontrol proses demokrasi formal. Pasal 8 Unsur-unsur Perjuangan KAMMI

TETAP

Agar dakwah dapat tumbuh berkelanjutan secara seimbang, tetap berada pada orientasi yang benar, mampu mengelola amanah dan masalah, dan terus memiliki kekuatan untuk mewujudkan tujuantujuannya, maka KAMMI menyusun dirinya di atas unsur-unsur sebagai berikut : bina al-qo’idah al-ijtima’iyah (membangun basis sosial), yaitu membangun lapisan masyarakat yang simpati dan mendukung perjuangan KAMMI yang meliputi masyarakat umum, mahasiswa, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, pers, tokoh, dan lain sebagainya. 2. bina al-qo’idah al-harokiyah (membangun basis operasional), yaitu membangun lapisan kader KAMMI yang bergerak di tengahtengah masyarakat untuk merealisasikan dan mengeksekusi tugas-tugas Dakwah yang telah digariskan KAMMI. 3. bina al-qo’idah al- fikriyah (membangun basis konsep), yaitu membangun kader pemimpin yang mampu menjadi teladan masyarakat, memiliki kualifikasi keilmuan yang tinggi sesuai bidangnya, yang menjadi guru bagi gerakan, mengislamisasikan ilmu pengetahuan pada bidangnya, dan memelopori penerapan solusi Islam terhadap 1.


berbagai segi kehidupan manusia. 4. bina’ al-qo’idah al-siyasiyah (membangun basis kebijakan), yaitu membangun kader ideolog, pemimpin gerakan yang menentukan arah gerak dakwah KAMMI, berdasarkan situasi dan kondisi yang berkembang. Keempat unsur tersebut merupakan piramida yang seimbang, harmonis dan kokoh, yang menjamin keberlangsungan gerakan KAMMI. BAB III

TETAP

POSISI KAMMI Pasal 9 KAMMI dan Gerakan Mahasiswa-Gerakan Kepemudaan

TETAP

KAMMI adalah gerakan mahasiswa sekaligus sebagai gerakan kepemudaan. Karena itu KAMMI meyakini bahwa KAMMI dan beragam gerakan mahasiswa dan gerakan kepemudaan di Indonesia adalah elemen bangsa yang akan menjadi pewaris sah dari masa depan bangsa ini. KAMMI adalah generasi muda yang menjadi sumberdaya bangsa masa depan (iron stock). Generasi muda adalah generasi yang bersifat idealis dengan cita-cita terhadap bangsanya. Generasi muda adalah generasi yang selalu kritis terhadap kondisi yang stagnan (status quo). Maka KAMMI bekerjasama dengan seluruh elemen gerakan mahasiswa dan gerakan kepemudaan dalam kesamaan prinsip komitmen kebangsaan yang tulus, bukan karena kepentingan politik pragmatis. KAMMI meyakini bahwa interaksi mu’amalah KAMMI dengan beragam gerakan pemuda dan mahasiswa adalah interaksi positif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan sebagai pembelajaran bagi masa depan saat KAMMI bersama-sama mewarisi bangsa ini. Pasal 10 KAMMI dan Institusi Pendidikan Tinggi

TETAP

KAMMI adalah gerakan mahasiswa yang tumbuh dari institusi pendidikan tinggi (kampus) yang mewarisi prinsip intelektualitas dan kebebasan akademik. KAMMI meyakini bahwa jiwa intelektual itu dinyatakan dalam intelektualisme yang bertanggung jawab, yang berbasis pada realitas masyarakat, dan yang organik. Sehingga, KAMMI meyakini bahwa pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, adalah hak seluruh masyarakat, sehingga merupakan kewajiban negara untuk memberikan fasilitas pendidikan yang memadai dan terjangkau masyarakat. Institusi pendidikan tinggi, karena cakupan wawasannya, adalah institusi yang paling bertanggung jawab dalam memberikan pencerahan


dan meningkatkan kualitas rakyat Indonesia. Karena itu, institusi pendidikan tinggi harus bersifat kerakyatan yang peduli terhadap realitas masyarakat, bukan menghamba pada kekuasaan atau hegemoni global. Prinsip kebebasan akademik meletakkan institusi pendidikan tinggi pada posisi kritis dan independen. KAMMI dalam aktivitasnya di dalam dan dengan institusi pendidikan tinggi berusaha untuk menciptakan lingkungan akademik (civitas academica) yang egaliter, kritis, demokratis, dan independen. Pasal 11 KAMMI dan Gerakan Islam

TETAP

KAMMI memahami Islam sebagai prinsip-prinsip yang bersifat menyeluruh (syaamil) yang meliputi seluruh dimensi manusia dan kehidupannya. KAMMI juga memahami Islam sebagai aturan hidup yang bersifat universal sebagai prinsip kesemestaan Islam (rahmatan lil alamiin). Karenanya Islam dapat hidup di dalam seluruh dimensi ruang di seluruh rentang zaman. Kami meyakini Islam sebagai sebuah kebenaran. Sehingga, KAMMI sebagai gerakan Islam, bersama-sama dengan seluruh gerakan Islam adalah gerakan yang akan mengenalkan dan membumikan prinsip kemenyeluruhan dan universalitas Islam dalam realitas kebangsaan dan peradaban. KAMMI akan bekerja sama dengan mereka dalam menyerukan kebaikan dan melawan kemungkaran (amar ma’ruf nahi munkar). KAMMI bersama seluruh gerakan (berasas) Islam adalah gerakangerakan penyeru kebaikan (harokah Dakwah), yang menyerukan Islam dengan kedamaian dan kesungguhan (mujahadah). Pasal 12 KAMMI dan Rakyat

TETAP

KAMMI dan rakyat adalah ibarat antara ruh dan tubuh. KAMMI tumbuh dan berkembang di tengahtengah rakyat. Sehingga, KAMMI akan senantiasa berdiri di bagian terdepan dalam membela kepentingan rakyat, menjadi solusi bagi persoalan mereka, menghubungkan kasih sayang yang damai di antara mereka, dan sekaligus berusaha keras untuk menjadi sebab bagi kemuliaan mereka. KAMMI meyakini bahwa merekalah tujuan dari adanya kontrak sosial kebangsaan, dan merekalah tujuan dari keberadaan syari’ah agama Islam (adz dzaruriyatu al khomsah). Karena itu pengabaian terhadap eksistensi rakyat, apalagi tindakan pendzaliman terhadap mereka, adalah tindakan yang akan senantiasa KAMMI lawan. Pasal 13 KAMMI dan Elemen Masyarakat

TETAP


KAMMI adalah gerakan sosial yang bersama-sama dengan beragam elemen masyarakat dan gerakan sosial lain peduli terhadap realitas masyarakat Indonesia. Karena itu, sebisa mungkin, KAMMI akan senantiasa bekerja sama, ber-mu’amalah, dan saling memberi kemanfaatan (intifa’) dengan seluruh elemen yang memiliki kepedulian yang sama dengan KAMMI. KAMMI melakukannya dengan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Pasal 14 KAMMI dan Partai Politik

TETAP

KAMMI menyadari potensi politik KAMMI sebagai gerakan mahasiswa. Ekspresi gerakan KAMMI adalah ekspresi moral yang berdimensi politik, dan ekspresi politik yang berdasar pada prinsip moral dan intelektual. Sebagai gerakan politik yang berbasis moral, KAMMI tidaklah berpolitik pragmatis yang berorientasi kekuasaan baik bagi gerakan maupun kadernya. Tetapi, konsistensi KAMMI terhadap prinsip tersebut tidak akan menyebabkan KAMMI berjauhan dan antipati dengan Partai Politik yang bekerja dalam ranah politik praktis. Dalam bingkai independensinya, KAMMI akan siap bekerja sama dengan mereka yang menurut KAMMI masih mengedepankan intelektualitas, nurani, dan kepeduliannya pada rakyat dalam berpolitik. Pasal 15 KAMMI dan Pemerintahan

TETAP

KAMMI meyakini prinsip kekuasaan sebagai amanah (tanggungjawab) dan khadimah (pelayanan) teradap masyarakat. Maka kekuasaan yang tidak bertanggung jawab dan tidak melayani adalah kedzaliman, dan itu adalah musuh KAMMI. Oleh karena itu, KAMMI akan senantiasa memberikan kontrol dan evaluasi atas mereka yang padanya Allah limpahkan amanah memerintah bangsa ini. KAMMI akan mendukung (tha’at) setiap upaya perbaikan dan pembangunan yang dilakukan bagi masyarakat selama tidak bertentangan dengan nurani pada umumnya masyarakat, prinsip syari’ah Islam, dan logika intelektual. Tetapi KAMMI akan siap melawan pemerintahan yang dijalankan secara dzalim, tidak peka dengan realitas masyarakat, melanggar prinsipprinsip Ilahiyyah, dan tidak rasional. Keseluruhannya, akan KAMMI lakukan semaksimal mungkin tetapi senantiasa dengan menghindari caracara yang tidak bermoral, tidak berwawasan etis, dan membawa madharat lebih lanjut. Pasal 16 KAMMI dan Media Massa

TETAP

KAMMI memahami peran strategis media massa sebagai salah satu pilar demokrasi. Media massa


sekaligus menjadi instrumen penting dalam demokratisasi dalam arti pemberdayaan politik masyarakat dan pengawalan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang adil, efektif, dan efisien. Media massa yang cerdas turut mampu mewujudkan masyarakat yang peduli (attentive mass) terhadap fenomena sosial yang berkembang. Namun, penyimpangan fungsi media massa dapat mengakibatkan mereka bermertamorfosa menjadi mesin-mesin kapitalis yang memperdagangkan berita-berita liputan yang menyimpang dari kode etik jurnalistik. Mereka dapat pula membodohi masyarakat dan menghancurkan bangunan moral dan sosial Indonesia. Terhadap media massa yang konstruktif, KAMMI akan memerankan diri sebagai partner dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih baik. Sedangkan terhadap media yang destruktif, KAMMI akan menjalankan komunikasi yang efektif guna merubah orientasi dan dampak negatif peran mereka.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

BAB IV HALUAN ORGANISASI

TETAP

Pasal 17 Visi Kebangsaan KAMMI

TETAP

Indonesia yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta membumikan nilai dan prinsip Islam secara obyektif dalam beragam ruang publik pada seluruh aspeknya. Indonesia yang demokratis ditandai dengan tumbuhnya tradisi demokrasi, koridor demokrasi, akuntabilitas, transparansi kebijakan, partisipasi publik, dan dominasi politik yang mendukung perbaikan dan membumikan nilai-nilai Islam. Indonesia yang menjunjung tinggi supremasi dan keadilan hukum, ditandai dengan komitmen yang tinggi untuk memberantas korupsi dan penyakit-penyakit masyarakat. Indonesia yang berkomitmen dengan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sistem ekonomi berkeadilan dan ekonomi berdasarkan prinsip Islam yang mandiri yang mampu melawan hegemoni ekonomi pasar dan kapitalisme global. Indonesia yang rakyatnya memiliki komitmen kebangsaan dan solidaritas bersama yang tinggi yang mampu mengatasi beragam masalah dan konflik kemasyarakatan secara mandiri. Indonesia yang senantiasa menghargai dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi khususnya teknologi yang murah terjangkau masyarakat, memiliki dampak samping rendah, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Indonesia yang memberikan prioritas utama pada pembangunan pendidikan yang terjangkau


h.

i.

j.

oleh masyarakat, pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan kompetensi peserta didik bukan semata memenuhi pasar, serta pendidikan yang berkarakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Indonesia yang menghargai dan memajukan seni budaya lokal yang dibangun atas prinsip keunikan yang menjunjung tinggi peradaban dan harkat kemanusiaan, bukan seni budaya pasar atau yang berprinsip semata seni untuk seni (l’art for l’art). Indonesia yang menjamin keamanan dan ketenangan warga negaranya dari segala bentuk hegemoni bangsa asing dan tindakan militeristiknya. Indonesia yang bermartabat, memiliki kemandirian politik internasional, dan mampu membangun solidaritas bersama dengan bangsabangsa guna perbaikan dunia.

Pasal 18 Tujuan Jangka Panjang KAMMI (2004-2014) a.

b. c.

d.

e.

f.

g. h. i.

j.

Kader KAMMI memiliki pemahaman akan nilainilai Islam yang terinternalisasi dalam aktifitasnya sehari-hari, tradisi politik dan intelektual, serta komitmen ke-KAMMI-an yang tinggi. KAMMI mampu meletakkan seluruh aktifitasnya dalam kerangka filosofi gerakan secara konsisten. KAMMI memiliki sistem kaderisasi yang kuat, handal, berkelanjutan (sustainable) yang terinternalisasi secara utuh dan khas (otentik) dalam diri setiap kader. KAMMI memiliki mekanisme keorganisasian yang lengkap, tradisi organisasi yang disiplin dan islami, serta mampu mendistribusikan fungsi strukturalnya dengan rapi. KAMMI memiliki struktur organisasi yang lengkap tanpa terjebak pada aturan yang birokratis yang mampu mengakomodasi potensi dan kecenderungan kader. KAMMI mampu memberikan sikap politik yang cerdas dan solutif yang berbasis pada pemahaman substansi prinsip-prinsip Islam, pemahaman realitas politik, dan kemampuan intelektual kader-kadernya. KAMMI diperhitungkan secara institusional serta memiliki daya tawar sebagai salah satu kekuatan politik alternatif di Indonesia. KAMMI mampu berkembang dan dapat menjangkau 35 % institusi pendidikan tinggi di Indonesia. KAMMI mampu menjadi elemen masyarakat yang diterima oleh banyak pihak, serta menjadi pelopor dan perekat antara elemen gerakan masyarakat khususnya gerakan Islam. KAMMI mampu mendorong terwujudnya

Dihapus dari naskah GBHO dan dipindah ke naskah PKN, karena bersifat temporal.


Indonesia yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta membumikan nilai dan prinsip Islam secara obyektif dalam beragam ruang publik pada seluruh aspeknya. k. KAMMI mampu berinteraksi dan membangun jaringan dengan gerakan mahasiswa Islam internasional untuk mendorong tumbuhnya kekuatan muda alternatif berskala global l. KAMMI menjadi elemen dakwah yang penting dan memberikan kontribusi yang besar pada dakwah Islam meliputi: 1. Kontribusi kuantitas kader yang meningkatkan jumlah kader (da’i) gerakan dakwah Islam. 2. Kontribusi kualitas kader, melalui kemampuan meningkatkan kualitas kader gerakan dakwah dengan kekhasan kaderisasi siyasi KAMMI, dan mampu menjadi wahana transformasi kader gerakan dakwah dari kader mahasiswa (thulabiyah) menjadi kader masyarakat (sya’biyah), profesional (mihaniyah), dan politik (siyasiyah). agenda dakwah, melalui 3. Kontribusi dukungan terhadap agenda-agenda strategis gerakan dakwah dalam bingkai logika dan prinsip gerakan KAMMI. Pasal 19 Khatimah

Pasal 18 Khatimah

Terus bergerak untuk menyadarkan umat dan senantiasa menciptakan perbaikan dengan seluruh makna yang terkandung di dalamnya, adalah jati diri KAMMI yang sesungguhnya. Keyakinan terhadap kebenaran hanya bisa dibuktikan oleh perjuangan yang tidak terhenti untuk merealisasikannya. KAMMI adalah ruh baru di tubuh umat yang dilahirkan sebagai fajar kebangkitan umat. KAMMI seharusnya merupakan “anugerah Allah bagi Indonesia”. Dan hanya kepada Allah semata kami berserah diri dan memohon pertolongan-Nya. Faidza ‘azamta fatawakkal ‘alallah.

Terus bergerak untuk menyadarkan umat dan senantiasa menciptakan perbaikan dengan seluruh makna yang terkandung di dalamnya, adalah jati diri KAMMI yang sesungguhnya. Keyakinan terhadap kebenaran hanya bisa dibuktikan oleh perjuangan yang tidak terhenti untuk merealisasikannya. KAMMI adalah ruh baru di tubuh umat yang dilahirkan sebagai fajar kebangkitan umat. KAMMI seharusnya merupakan “anugerah Allah bagi Indonesia”. Dan hanya kepada Allah semata kami berserah diri dan memohon pertolongan-Nya. Faidza ‘azamta fatawakkal ‘alallah.


Overview dan Rasionalisasi Amandemen GBHO Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) ini, nalarnya adalah rencana pembangunan strategis KAMMI, cuma agar tetap berakar pada visi-misi, di GBHO ada kredo, visi dan misi. Pasal 18 ke bawah itu strategic planning. Wilayah pemikiran itu penting. Agar rencana strategis itu punya akar nilai dan moral ideologi. Tetapi, ternyata 80 persen isi GBHO adahal hal yang pasti dan tidak akan berubah--setidaknya sampai waktu tertentu--karena berisi hal-hal yang filosofis dan fundamental. Sisanya, 20 persen baru tujuan jangka panjang. TKSO mengusulkan penghapusan pasal yang bersifat temporal dan teknis, yaitu Pasal 18. Selanjutnya, Tujuan Jangka Panjang KAMMI (2004-2014) dipindahkan ke Panduan Kerja Nasional.


Draft Usulan TATA TERTIB MUKTAMAR VII KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA Bismillaahirrahmaanirrahiim, BAB I NAMA DAN TUJUAN Pasal 1 Nama Permusyawaratan ini dinamakan MUKTAMAR VII Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Pasal 2 Tujuan Tujuan disusunnya tata tertib MUKTAMAR VII KAMMI untuk mengatur jalannya persidangan MUKTAMAR VII KAMMI. BAB II TEMPAT DAN WAKTU Pasal 3 Tempat MUKTAMAR VII KAMMI dilaksanakan di Kota Banda Aceh, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Pasal 4 Waktu MUKTAMAR VII KAMMI dilaksanakan pada hari___________s.d.______________, tanggal___ s.d.____ November 2010 BAB III KEDUDUKAN, KEKUASAAN, DAN WEWENANG Pasal 5 Kedudukan Muktamar merupakan permusyawaratan tertinggi dan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi. Pasal 6 Kekuasaan dan Wewenang MUKTAMAR VII KAMMI memegang kekuasaan dan wewenang: 1. Meminta dan menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat dan Badan Permusyawaratan KAMMI Pusat 2. Menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Penjabaran AD/ART. 3. Memilih Pengurus Pusat dengan jalan memilih Ketua Umum yang sekaligus merangkap sebagai ketua formatur dan empat anggota Tim Formatur. 4. Menetapkan anggota BP KAMMI. 5. Menetapkan anggota kehormatan KAMMI. 6. Mengusulkan nama-nama Dewan Penasehat. 7. Menetapkan calon-calon tempat penyelenggaraan Muktamar berikutnya. 8. Menetapkan dan mengesahkan pembentukan dan pembubaran KAMMI Wilayah. 9. Menetapkan aturan dan putusan lain yang dianggap perlu.


BAB IV PESERTA Pasal 7 Definisi Peserta 1. Peserta Muktamar adalah terdiri dari Pengurus Pusat, utusan Pengurus Daerah, utusan Pengurus Wilayah KAMMI, Badan-Badan Khusus serta LSO di tingkat Pusat, Anggota BP KAMMI Pusat, dan undangan Pengurus Pusat. 2. Pengurus Pusat, utusan Pengurus Wilayah dan utusan Pengurus Daerah merupakan peserta penuh. 3. Badan-badan Khusus serta LSO di tingkat pusat, Anggota BP KAMMI Pusat, dan undangan Pengurus Pusat merupakan peserta peninjau. Pasal 8 Kriteria 1. Utusan peserta penuh Pengurus Wilayah maksimal berjumlah 3 orang kader dengan minimal berstatus AB2 dan dapat mengirimkan utusan peserta peninjau maksimal berjumlah 2 orang kader dengan minimal berstatus AB2. 2. Utusan peserta penuh Pengurus Daerah maksimal berjumlah 3 orang kader dengan minimal berstatus AB2 dan dapat mengirimkan utusan peserta peninjau maksimal berjumlah 2 orang kader dengan minimal berstatus AB2. 3. Utusan Pengurus Daerah dan Wilayah membawa surat tugas dari masing-masing struktur KAMMI yang mengirimkan dengan melampirkan data diri dan pas foto 3x4 = 2 lembar dan 4x6 = 1 lembar.

1. 2.

Pasal 9 Hak Peserta Penuh mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak dipilih. Peserta Peninjau mempunyai hak bicara.

Pasal 10 Kewajiban Kewajiban peserta MUKTAMAR VII KAMMI adalah: 1. Menjaga akhlak Islami. 2. Menaati tata tertib MUKTAMAR VII KAMMI. 3. Selama sidang berlangsung peserta berkewajiban menghormati dan menaati pimpinan sidang. 4. Meminta izin kepada pimpinan sidang jika tidak mengikuti sidang. BAB V SANKSI Pasal 11 Sanksi 1. Sanksi diberikan oleh pimpinan sidang kepada peserta yang melanggar tata tertib. 2. Sanksi dapat berbentuk peringatan, pencabutan hak bicara atau dikeluarkan atas persetujuan forum. BAB VI PERSIDANGAN Pasal 12 Jenis Sidang 1. Persidangan MUKTAMAR VII KAMMI terdiri dari sidang pleno dan sidang komisi. 2. Sidang pleno dihadiri oleh seluruh peserta MUKTAMAR VII KAMMI. 3. Sidang komisi dihadiri oleh seluruh anggota komisi yang bersangkutan.


Pasal 13 Sidang Pleno Sidang pleno bertugas: 1. Menetapkan agenda acara dan tata tertib MUKTAMAR VII KAMMI. 2. Memilih pimpinan sidang pleno dan komisi. 3. Mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat KAMMI Periode 2009-2010 dan pernyataan demisioner. 4. Menetapkan AD/ART KAMMI. 5. Menetapkan GBHO KAMMI. 6. Menetapkan Panduan Kerja Nasional (PKN). 7. Menetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Organisasi (MPO) KAMMI. 8. Menetapkan hasil-hasil sidang komisi. 9. Memilih dan menetapkan Formatur Pengurus Pusat KAMMI Periode 2010-2012. 10. Memilih dan menetapkan anggota Badan Permusyawaratan KAMMI Pusat. 11. Menetapkan Anggota Kehormatan KAMMI. 12. Mengusulkan nama-nama Dewan Penasehat Pusat KAMMI. 13. Menetapkan Rekomendasi MUKTAMAR VII KAMMI. Pasal 14 Sidang Komisi Sidang komisi terdiri atas: 1. Komisi A membahas Rancangan GBHO KAMMI Periode 2010-2012. 2. Komisi B membahas Rancangan Mekanisme Penyelenggaraan Organisasi (MPO) KAMMI Periode 2010-2012 3. Komisi C membahas tata cara pemilihan Formatur Pimpinan Pusat, anggota Badan Permusyawaratan, anggota Dewan Penasehat dan rekomendasi-rekomendasi KAMMI Periode 2010-2012. BAB VII QUORUM Pasal 15 Quorum 1. Sidang pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta penuh yang hadir pada saat MUKTAMAR VII KAMMI. 2. Sidang komisi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota komisi yang bersangkutan. 3. Apabila sampai batas waktu yang telah disepakati sidang pleno atau sidang komisi tidak mencapai quorum, maka sidang diundur selama 2x15 menit dan setelah itu sidang dianggap sah. BAB VIII PUTUSAN Pasal 16 Jenis Putusan Bentuk-bentuk keputusan MUKTAMAR VII KAMMI: 1. Keputusan MUKTAMAR VII KAMMI adalah keputusan yang memiliki kekuatan mengikat dalam lingkup penyelenggaraan MUKTAMAR VII KAMMI. 2. Ketetapan MUKTAMAR VII KAMMI adalah keputusan MUKTAMAR VII KAMMI yang mempunyai kekuatan hukum ke dalam dan ke luar MUKTAMAR VII KAMMI.

1.

Pasal 17 Mekanisme Pengambilan Putusan Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan dengan asas musyawarah untuk mufakat.


2. Apabila kemufakatan tidak tercapai, maka dilakukan penundaan selama 2 x 10 menit untuk dilakukan lobi. 3. Apabila point 2 tidak tercapai maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak dimana suara Pengurus Pusat bernilai 2 suara, suara utusan pengurus Wilayah dan utusan Pengurus Daerah masing-masing bernilai 1 suara. BAB IX Pimpinan Sidang Pasal 18 Pimpinan Sidang Pleno 1. Pimpinan sidang pleno berbentuk presidium pimpinan sidang yang berjumlah 3 orang. 2. Sidang Pleno 1 dipimpin oleh SC MUKTAMAR VII KAMMI. 3. Presidium pimpinan sidang pleno selanjutnya akan dipilih melalui proses pemilihan dalam Sidang Pleno 1, dan presidium pimpinan sidang terpilih akan memimpin jalannya MUKTAMAR VII KAMMI hingga selesai.

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pasal 19 Mekanisme Penetapan Pimpinan Sidang Pleno Proses penetapan pimpinan sidang pleno melalui 2 tahap, yaitu pencalonan dan pemilihan. Pimpinan sidang pleno dipilih dari, dan oleh peserta penuh. Seluruh tahapan penetapan harus dilaksanakan dengan adab-adab Islami meliputi: a. Berprinsip dasar bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dan umat. b. Bukan karena motivasi minta jabatan, tetapi karena diminta oleh umat. c. Tidak memberikan iming-iming berupa jabatan dan materi apapun. d. Menjaga akhlak dasar Islam dengan tidak dengki, sombong, meremehkan, mengolokolok, ghibah, namimah, su’udzhann, fithnah dan dzalim. e. Menjaga kebersamaan, sopan dalam perbuatan, santun dalam perkataan, dan bertanggung jawab. f. Lapang dada dalam menerima keputusan bersama. g. Menegakkan prinsip berkeadilan. Calon pimpinan sidang diajukan oleh Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah. Setiap calon menyatakan kesediaannya di depan forum. Apabila calon pimpinan sidang berjumlah 3 orang maka langsung ditetapkan sebagai Presidium Pimpinan Sidang MUKTAMAR VII KAMMI. Apabila calon pimpinan sidang berjumlah lebih dari 3 orang maka pemilihan pimpinan sidang diadakan dengan pemungutan suara tertutup dengan sistem one man one vote. Tiga calon yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai Presidium Pimpinan Sidang MUKTAMAR VII KAMMI. Presidium Pimpinan SidangTerpilih diambil sumpahnya sebagai Presidium Pimpinan Sidang MUKTAMAR VII KAMMI oleh SC MUKTAMAR VII KAMMI

Pasal 20 Pimpinan Sidang Komisi Presidium sidang komisi terdiri dari 2 (dua) orang yang terdiri dari satu orang pimpinan sidang pleno dan satu orang lainnya dipilih dari anggota komisi yang bersangkutan. Pasal 21 Hak dan Kewajiban Pimpinan Sidang 1. Pimpinan sidang pleno dan komisi berhak: a. memberikan sangsi kepada peserta sidang apabila melanggar tata tertib b. menskors persidangan atas persetujuan peserta sidang 2. Pimpinan sidang pleno dan komisi berkewajiban: a. Berkonsultasi dengan SC Muktamar berkaitan dengan fasilitas dan kelancaran jalannya persidangan. b. Berkonsultasi dengan Tim Konstitusi dan Sistem Organisasi (TKSO) tentang substansi konstitusi dan peraturan yang dibahas dalam persidangan.


c.

Berkonsultasi dengan Panitia Pelaksana Muktamar berkaitan dengan penggandaan draft-draft yang dibahas dalam persidangan. d. Memimpin jalannya persidangan hingga selesai. e. Menyerahkan hasil-hasil persidangan kepada SC Muktamar untuk selanjutnya diserahkan kepada ketua umum/formatur KAMMI terpilih. BAB X Aturan Peralihan Pasal 22 Penyesuaian Penyesuaian nama dan isi dalam peraturan ini terhadap peraturan-peraturan dalam hirarki peraturan yang lebih tinggi dari peraturan ini dapat langsung ditetapkan oleh pimpinan sidang setelah berkonsultasi dengan SC Muktamar tanpa persetujuan peserta sidang. BAB XI Penutup Pasal 23 Segala sesuatu yang berkaitan dengan penambahan pasal dan atau kesepakatan baru akan diputuskan oleh pimpinan sidang atas pesetujuan peserta sidang. 2. Tata tertib ini berlaku sejak diputuskan. 1.


Draft Usulan MEKANISME PENETAPAN KETUA UMUM/FORMATUR PENGURUS PUSAT KAMMI PERIODE 2010-2012 Pasal 1 Kerangka Umum Proses Penetapan 1. Muktamar memilih dan menetapkan 5 orang Pimpinan Pusat KAMMI yang sekaligus merupakan tim formatur Kepengurusan Pimpinan Pusat KAMMI. 2. Penetapan 5 orang Pimpinan Pusat KAMMI dipimpin oleh Presidum sidang. 3. Proses Penetapan dilakukan melalui 3 tahap yaitu: pencalonan, sosialisasi dan pemilihan. 4. Seluruh tahapan penetapan harus dilaksanakan dengan adab-adab Islami meliputi: a. Berprinsip dasar bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dan umat. b. Bukan karena motivasi minta jabatan, tetapi karena diminta oleh ummat c. Tidak memberikan iming-iming berupa jabatan dan materi apapun. d. Menjaga akhlaq dasar Islam dengan tidak dengki, sombong, meremehkan, mengolok-olok, ghibah, namimah, su’udzhann, fithnah dan dzalim e. Menjaga kebersamaan, sopan dalam perbuatan, santun dalam perkataan, dan bertanggung jawab. f. Lapang dada dalam menerima keputusan bersama. g. Menegakkan prinsip berkeadilan. 4. Mekanisme pemilihan berlandaskan prinsip syura Pasal 2 Syarat dan Kriteria Calon Ketua*) 1. 2. 3. 4.

Berstatus sebagai AB3 Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi. Pernah menjadi Pengurus Harian Daerah dan/atau Wilayah. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi Pengurus. 5. Sehat secara jasmani maupun rohani. 6. Mendapatkan rekomendasi tertulis dari KAMMI Daerah. Pasal 3 Mekanisme Pencalonan

1. Bakal calon diajukan oleh Pengurus KAMMI Daerah dengan mengajukan surat rekomendasi bakal calon Ketua Umum/Formatur Pengurus Pusat KAMMI yang ditujukan kepada Pimpinan Presidium Sidang MUKTAMAR VII KAMMI u.p SC MUKTAMAR VII KAMMI dengan melampirkan surat kesediaan dicalonkan, biodata calon, dan visi misi calon. Surat paling lambat telah diterima oleh SC MUKTAMAR VII KAMMI pada tanggal____bulan__________ 2010 pukul 07.00 WIB.


2. Bakal calon yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tersebut maksimal tiga (3) orang. 3. Bakal calon yang telah diterima oleh SC MUKTAMAR VII KAMMI setelah diverifikasi oleh SC Muktamar, segera ditetapkan oleh SC MUKTAMAR VII KAMMI untuk disosialisasikan kepada peserta Muktamar sebagai calon Pimpinan Pusat/Formatur KAMMI Periode 2010-2012 Pasal 4 Mekanisme Sosialisasi Setelah bakal calon ditetapkan sebagai calon oleh SC MUKTAMAR VII KAMMI, maka seluruh calon diperbolehkan melakukan sosialisasi mandiri. SC MUKTAMAR VII KAMMI berkewajiban mengadakan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon ketua umum KAMMI yang diikuti oleh seluruh muktamirin. Uji Kepatutan dan Kelayakan calon meliputi penyampaian visi dan misi calon, dan pengajuan pertanyaan oleh peserta muktamar kepada calon. Sistematika dan lama waktu uji kepatutan dan kelayakan calon ditentukan oleh SC Muktamar. Pasal 5 Mekanisme Pemilihan 1. Proses Pemilihan Pimpinan Pusat KAMMI dilakukan setelah agenda uji kepatutan dan kelayakan. 2. Muktamirin memilih 5 orang Pimpinan Pusat KAMMI dengan mekanisme syura. 3. Jika mekanisme syura tidak mencapai mufakat menentukan 5 orang Pimpinan Pusat KAMMI, maka dilakukan voting blok tertutup untuk memilih 5 calon dengan perolehan suara terbanyak. 4. Kelima Pimpinan Pusat KAMMI tersebut akan bermusyawarah untuk memilih 1 orang di antara 5 orang tersebut sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat KAMMI dan satu orang Sekretaris Jenderal yang dapat diambil dari 5 orang unsur pimpinan Pusat KAMMI atau dari luar unsur Pimpinan Pusat tersebut. 5. Ketua umum/formatur terpilih segera ditetapkan sebagai Ketua Umum/Formatur Pimpinan Pusat KAMMI Periode 2010-2012 oleh Pimpinan Sidang MUKTAMAR VII KAMMI.


Penjelasan dan Argumentasi Usulan Konsep dan Redaksi

Penjelasan Dan Argumen

Pasal 1 Kerangka Umum Proses Penetapan 5. Muktamar menetapkan 5 orang Pimpinan Pusat KAMMI yang sekaligus merupakan tim formatur Kepengurusan Pimpinan Pusat KAMMI 6. Penetapan 5 orang Pimpinan Pusat KAMMI dipimpin oleh Presidum sidang. 7. Proses Penetapan dilakukan melalui 3 tahap yaitu: pencalonan, sosialisasi dan pemilihan 8. Seluruh tahapan penetapan harus dilaksanakan dengan adab-adab Islami meliputi a. Berprinsip dasar bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dan umat. b. Bukan karena motivasi minta jabatan, tetapi karena diminta oleh ummat c. Tidak memberikan iming-iming berupa jabatan dan materi apapun d. Menjaga akhlaq dasar Islam dengan tidak dengki, sombong, meremehkan, mengolok-olok, ghibah, namimah, su’udzhann, fithnah dan dzalim e. Menjaga kebersamaan, sopan dalam perbuatan, santun dalam perkataan, dan bertanggung jawab f. Lapang dada dalam menerima keputusan bersama g. Menegakkan prinsip berkeadilan 4. Mekanisme pemilihan berlandaskan prinsip syura

1.

Artinya Peserta Muktamar memilih dan menetapkan 5 orang Pimpinan Pusat KAMMI dari bakal calon yang telah disahkan, salah satunya akan dipilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat KAMMI

Pasal 2 Syarat dan Kriteria Calon Ketua 7. Berstatus sebagai AB3 8. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi. 9. Pernah menjadi Pengurus Harian Daerah dan/atau Wilayah. 10. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang

Tidak perlu menambah kriteria di luar konstitusi KAMMI. Misalnya seperti wawasan ilmiah dengan bukti karya ilmiah, strata pendidikan (S-1, S-2), atau rekomendasi tokoh. Cukup menggunakan syarat dasar dalam konstitusi.


menjadi Pengurus. 11. Sehat secara jasmani maupun rohani 12. Mendapatkan rekomendasi tertulis dari KAMMI Daerah. Pasal 5 Mekanisme Pemilihan 6. Proses Pemilihan Pimpinan Pusat KAMMI dilakukan setelah agenda uji kepatutan dan kelayakan 7. Muktamirin memilih 5 orang dari bakal calon yang telah ditetapkan sebagai Pimpinan Pusat KAMMI dengan mekanisme syura 8. Jika mekanisme syura tidak mencapai mufakat menentukan 5 orang Pimpinan Pusat KAMMI, maka dilakukan voting blok tertutup untuk memilih 5 calon dengan perolehan suara terbanyak 9. kelima Pimpinan Pusat KAMMI tersebut akan bermusyawarah untuk memilih 1 orang di antara 5 orang tersebut sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat KAMMI dan satu orang Sekretaris Jenderal yang dapat diambil dari 5 orang unsur pimpinan Pusat KAMMI atau dari luar unsur Pimpinan Pusat tersebut 10. Ketua umum/formatur terpilih segera ditetapkan sebagai Ketua Umum/Formatur Pimpinan Pusat KAMMI Periode 2010-2012 oleh Pimpinan Sidang MUKTAMAR VII KAMMI.

2. Maksudnya adalah bahwa kelima orang yang dipilih oleh muktamirin tersebut duduk menjadi pimpinan pusat KAMMI sekaligus sebagai tim formatur yang membentuk kepengurusan bukan hanya sebagai calon ketua umum saja. Hal ini dimaksudkan agar kompetisi sehat dan bertanggungjawab muncul, selain itu juga untuk memunculkan legitimasi yang kuat secara grassroot (KAMMI Daerah dan KAMMI Wilayah) maupun pada tataran elitnya (antar calon). 3. Ketua umum Pimpinan Pusat KAMMI dipilih dan diambil dari 5 orang pimpinan pusat yang telah dipilih tersebut. Mekanisme yang diprioritaskan tetap mekanisme syura untuk mencapai mufakat, baik untuk memilih pimpinan pusat maupun ketua umumnya. Yang dibedakan antara pemilihan pimpinan pusat dan ketua umum hanya peserta musyawarahnya.


Draft Usulan MEKANISME PENETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN PUSAT KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA PERIODE 2010-2012 Pasal 1 Kerangka Umum Proses Penetapan 9. Penetapan anggota Majelis Permusyawaratan Pusat KAMMI dipimpin oleh Presidum sidang. 10. Proses Penetapan dilakukan melalui 2 tahap yaitu: pencalonan dan pemilihan 11. Seluruh tahapan penetapan harus dilaksanakan dengan adab-adab Islami meliputi a. Berprinsip dasar bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dan umat. b. Bukan karena motivasi minta jabatan, tetapi karena diminta oleh ummat c. Tidak memberikan iming-iming berupa jabatan dan materi apapun d. Menjaga akhlaq dasar Islam dengan tidak dengki, sombong, meremehkan, mengolok-olok, ghibah, namimah, su’udzhann, fithnah dan dzalim e. Menjaga kebersamaan, sopan dalam perbuatan, santun dalam perkataan, dan bertanggung jawab f. Lapang dada dalam menerima keputusan bersama g. Menegakkan prinsip berkeadilan 12. Mekanisme pemilihan berlandaskan prinsip syura 13. Anggota anggota Majelis Permusyawaratan Pusat sebanyak 5 orang. Pasal 2 Syarat dan Kriteria Calon Anggota Majelis Permusyawaratan Pusat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Bertaqwa kepada Allah SWT Dapat membaca Al Qur’an, Tidak pernah dijatuhi sangsi organisasi karena melanggar AD/ART Berstatus AB 3 Pernah menjabat BPH Pengurus Pusat KAMMI, atau Ketua KAMMI Wilayah. Sehat secara jasmani maupun rohani Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yaitu karya tulis ilmiah. 8. Ketika mencalonkan mendapatkan rekomendasi tertulis dari 5 KAMMI Daerah. 9. Tidak menjadi anggota MPP KAMMI untuk yang ketiga kalinya. Pasal 3 Mekanisme Pencalonan

4. Bakal calon diajukan oleh minimal 5 kepengurusan KAMMI Daerah dengan mengajukan surat rekomendasi bersama bakal calon Anggota Majelis Permusyawaratan Pusat KAMMI yang ditujukan kepada Pimpinan Presidium Sidang MUKTAMAR VII KAMMI dengan melampirkan surat kesediaan dicalonkan, dan biodata calon. Surat paling lambat telah diterima oleh SC


MUKTAMAR VII KAMMI 30 menit setelah penetapan Anggota Majelis Permusyawaratan Pusat Pengurus Pusat KAMMI Periode 2010-2012 5. Bakal calon yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) tersebut sebanyak satu (1) orang. 6. Bakal calon yang telah diterima oleh SC MUKTAMAR VII KAMMI setelah diverifikasi oleh SC Muktamar, segera ditetapkan oleh SC MUKTAMAR VII KAMMI untuk disosialisasikan kepada peserta Muktamar sebagai calon anggota Majelis Permusyawaratan Pusat KAMMI Periode 2010-2012 Pasal 4 Mekanisme Pemilihan 11. Proses Pemilihan Anggota Majelis Permusyawaratan Pusat dilakukan setelah penetapan daftar calon anggota Majelis Permusyaratan Pusat KAMMI oleh SC MUKTAMAR VII KAMMI. 12. Apabila calon anggota Majelis Permusyawaratan Pusat yang ditetapkan oleh SC MUKTAMAR VII KAMMI berjumlah 5 orang maka langsung ditetapkan sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Pusat KAMMI Periode 2010-2012 13. Apabila calon anggota Majelis Permusyawaratan Pusat yang ditetapkan oleh SC MUKTAMAR VII KAMMI lebih dari 5 orang maka diadakan pemilihan 5 anggota Majelis Permusyawaratan Pusat melalui mekanisme syuro diantara calon anggota secara musyawarah mufakat dengan dipimpin oleh Pimpinan Sidang MUKTAMAR VII KAMMI dengan batas waktu 2 x 15 menit. 14. Apabila calon anggota Majelis Permusyawaratan Pusat yang ditetapkan oleh SC MUKTAMAR VII KAMMI kurang dari 5 orang, maka Pemilihan dilaksanakan melalui mekanisme syuro diantara calon anggota Majelis Permusyawaratan Pusat secara musyawarah mufakat dengan dipimpin oleh Pimpinan Sidang MUKTAMAR VII KAMMI dengan batas waktu 2 x 15 menit untuk memilih secara langsung dari peserta Muktamar yang hadir hingga genap berjumlah 5 orang yang langsung ditetapkan sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Pusat Periode 2010-2012.


Notulensi Rapat TIM KONSTITUSI DAN SISTEM ORGANISASI [TKSO] Wisma Ngesti Laras Kaliurang Jogjakarta Kamis- Jumat, 29-30 Juli 2010 Peserta: Amin Sudarsono (PP KAMMI), Aan Setiyadi (PD KAMMI Bekasi), Andriyana (PW KAMMI Jabar), Faturrahman (PW KAMMI Jatim), Samsul Bahri (PD KAMMI Solo), dan Jatmiko Dwi Atmojo (PW KAMMI DIY). Catatan: Satu anggota TKSO tidak hadir, yaitu Noval Abuzarr (PD KAMMI Jakarta) karena sakit. Notulis: Ahmad Rizky Mardhatillah Umar (KAMMI UGM) dan Meichy Ismail (KAMMI UII)

Kamis, 29 Juli 2010 :: Pukul 18.00-24.00

A. Pembukaan-Pembahasan Agenda Amin Sudarsono: Tim ini adalah tim perumus konstitusi KAMMI yang beranggotakan 7 orang, Rancangannya 2 hari 2 malam. Acara baru dimulai hari Kamis, 29 Juli 2010 pukul 18.00 WIB. Ada beberapa yang dibahas: Draft AD, Draft ART, Draft GBHO, dan Draft Pedoman Pengkaderan. Di Komisi II ada Draft Mekanisme Penyelenggaraan Organisasi, dll. B. Masalah PKN Andriyana: Apakah MPO ini tidak berbeda dengan PKN? Samsul: PKN, setahu saya setiap KAMDA memiliki GBHO dan KAMMI Komisariat. Substansinya, kira2 dari Musda ada arahan arah gerak komisariat. Di sini, agak rancu terkait pengistilahan. GBHO bersifat global dan ideologis, sementara di KAMDA ada arahan kerja. Agar tidak rancu, hal ini kemudian dibahas di Makasar (Muktamar VI) sebagai

Kesimpulan: 1. Perlu membuat Hierarki PeraturanPeraturan KAMMI, 2. Perlu membudayakan penggunaan konsiderans dalam tiap keputusan dan ketetapan KAMMI. 3. Perlu ada nomenklatur baru berupa “Peraturan Sementara” jika dalam hal teknis muncul sesuatu yang terkait kebutuhan tapi tidak dbahas dalam keputusan-keputusan yang mengikat. Nomenklatur baru tersebut bersifat sementara hingga diselenggarakan forum pengambilan keputusan yang sah. 4. Perlu penegasan posisi dan kewenangan KAMMI Wilayah serta Majelis Permusyawaratan Wilayah (MPW) dalam struktur KAMMI. 5. Perlu penegasan bahwa Konstitusi KAMMI hanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, di luar itu merupakan Peraturan KAMMI. 6. Perlu memperjelas dan membedakan substansi antara PKN, MPO, GBHO KAMMI, dimana PKN adalah panduan kerja, MPO adalah tupoksi organisasi, dan GBHO adalah strategic planning 10 tahunan; 7. Perlu memperjelas posisi struktur, kewenangan, peraturan, serta produk peraturan yang ada di KAMMI di semua level.[]


PKN yang diturunkan di PKD dan PKK. Catatannya, Muktamar ini disepakati di Makassar, kemudian ditetapkan dan dibahas di Mukernas. Di UNS, sebelum PKN lahir sudah ada PKK Komisariat. Sujatmiko: Hal-hal yang mendasar dan fundamental kita bahas di AD/ART. Amin: Kita akan membahas merger ketentuan yang sudah ada, yang mana yang tidak sempurna, kita disempurnakan. Ini juga terkait penyeragaman tulisan, termasuk penggunaan Bahasa Inggris dan Arab dalam kop surat KAMMI. Agaknya penting dan perlu kesepakatan terkait pembakuan penyebutan. Lalu ada draft pedoman kebendaharaan dan keuangan, terkait LPj, pola penanggungjawaban keuangan, proposal, draft atribut organisasi, terkait Mars KAMMI, Stempel KAMMI, Bendera KAMMI, Kartu Anggota KAMMI, dan Papan Nama Organisasi yang harus disepakati. Komisi III ada draft agenda acara persidangan, tatib, rekomendasi, mekanisme pemilihan Ketua Umum, Sekjen, dan MPP, naskah SK, dan ikrar pelantikan pengurus dan anggota. Masalah penyebutan ayat Al-Qur’an dalam pelantikan juga perlu diseragamkan, supaya baku. C. Masalah GBHO dan MPO Sujatmiko: GBHO tidak dibahas ketika Muktamar VI kemarin, tapi langsung ditetapkan. Amin: Saya minta kesepakatan, ini perlu dibahas lagi tidak? Sujatmiko: GBHO ini, nalarnya rencana pembangunan strategis KAMMI, cuma agar tetap berakar pada visi-misi, di GBHO ada kredo, visi dan misi. Pasal 18 ke bawah itu strategic planning. Wilayah pemikiran kita itu juga penting. Agar rencana strategis itu punya akar nilai dan moral ideologi. Amin: GBHO bisa direvisi rentang 10 tahunan, karena GBHO adalah strategic planning dengan rentang waktu 10 tahunan. Sujatmiko: Sebetulnya itu tergantung kesepakatan, kemarin ditetapkan sampai 2014. Hendaknya 10 tahun, tapi kalau kita ingin 5 tahun ya fine-fine saja. GBHO itu dibahas dan ditetapkan di Muktamar Samarinda (2004). Ini yang perlu kita cari relevansinya, kalau tidak relevan bisa diubah. Ada ruang yang diberikan pada kita untuk membahasnya. Sementara MPO memuat persoalan distribusi kewenangan dan struktur. Harusnya semacam ini ada di ART. Mari kita lihat. PKN dulu disepakati di Mukernas. Misalnya GBHO dikontekstualisasikan sebagai strategic planning tadi, maka jangka panjang dan menengah di GBHO, jangka pendek di PKN. Amin: MPO tampaknya hanya menetapkan struktur dan kewenangan. GBHO yang ada di saya tidak ada rencana jangka menengahnya. Ini yang dikirim panitia Makassar: bagaimana


kalau GBHO yang berfungsi sebagai pemandu untuk 10 tahunan tersebut (MPO hanya penyelenggaran organisasi-struktur kewenangan); namanya diperjelas saja? Sujatmiko: dalam UU ada ketentuan umum. Definisi operasional dibuat di depan. AD Amin: Apa tidak mungkin ART masuk MPO? Sujatmiko: Mungkin. Andriyana: MPO itu sejenis tupoksi (disepakati oleh Sujatmiko). Amin Sudarsono: Kita sambil jalan saja. Kita melihat masalah, draft MPO dan ART yang sebenarnya berhubungan tapi dibedakan dengan semangat memudahkan pemahaman pembaca. Agar menjadi mudah dibaca orang. Faktanya, tidak seperti itu. Karena, di sini misalnya Departemen Pengembangan Wilayah membuat juknis lagi, tentang Pendirian KAMMI Wilayah. Artinya, ada regulasi yang bertumpuk di sini. ART membahas, dan di MPO diperjelas. Juklak-Juknis dibahas di DPW. Yang jadi wacana adalah, di organisasi kita betapa konstitusi dan regulasi bertumpuk-tumpuk. Mengapa tidak ada koordinasi untuk membuatnya runtut dan jelas? Samsul: Kalau berbicara konstitusi juga seperti itu, akan ada derivasi di bawahnya. Andriyana: Analoginya begini, kita menyusun kemasan buat Otonomi Daerah, yang dibentuk oleh pusat agar dilakukan oleh Daerah. Dalam konteks ini, artinya ada semacam “peraturan” dari pusat untuk panduan ke daerah dan komisariat. Tapi, acuannya kemana? Kita tidak ada sinkronisasi, hanya dibuat berdasarkan kebutuhan. Dari kita juga harus menentukan hal-hal yang tsawabit dalam organisasi. Artinya, ketika ada konsideransnya, di ART juga ada kejelasan wewenangannya. Samsul: Sebelum membuat aturan, juga harus ada mekanisme pembuatan aturan itu. Tapi itu membuat jadi lebih tertib, agar tiap aturan ada konsideransnya. Intinya, konsideransnya jelas. Karena memang belum ada mekanisme pembuat aturan di KAMMI. Amin: Kesalahannya ada pada tidak adanya konsideransnya. Regulasi di konstitusi akan kita tetapkan dan buat di tim ini. D. Masalah MPW Sujatmiko: Yang berhak membuat judgment dan rekomendasi yang menengahi masalah-masalah yang ada, seperti masalah di KAMDA Tangsel, adalah struktur majelis pertimbangan (MPW dan MPD)


Fatur: Sebentar. Mohon diingat, Majelis Permusyawaratan Wilayah (MPW) itu tidak ada di struktur KAMMI. Lihat di ART sekali lagi. Yang jelas, problemnya banyak kejadian di daerah tidak ada orangnya di MPW atau MPD. Siapa yang menentukan sikap ketika ada pelanggaran dan masalah di organisasi? Amin: Setelah dicek di ART, ternyata tidak ada MPW. Tapi Mengapa MPW dan MPD tidak dibakukan di daerah dan wilayah? Struktur jika mau ada Muswilub atau Musdalub urusannya ke Pusat, bukan di MPW. Ini yang jadi persoalan, seperti misalnya KAMMI Tangerang Selatan. Harusnya jika ada masalah kan dibahas langsung ke KAMMI Pusat, bukan berlarut-larut karena tidak ada struktur. Sujatmiko: Ini perlu kita bahas di tim ini,mengenai kejelasan struktur-kewenangan MPW dan MPD E. Masalah Aturan Amandemen Andriyana: kaitan dengan hukum dan perundang-undangan, perlu ada perumusan tata aturannya. Amin: nanti kita akan bikin seperti hasil kerja mas Imron, yaitu draft amandemen per pasal. Agar kita tau sejarah perubahan tersebut yang pernah dilakukan F. Masalah Kesekretariatan dan Kebendaharaan Amin: Masalah ini bagaimana? Tidak usah dibahas aja ya. G. Masalah KAMMI Wilayah Samsul: yang perlu dibahas adalah tata aturan pembuatan keputusan di KAMMI. Amin: ini perlu ada pedomannya yang dibahas. Samsul: juknis-juklak itu seperti apa. Katanya bahasa yang tepat itu bukan konstitusi, tapi peraturan. Di KAMMI, itu AD/ART. DI Indonesia, konstitusi itu ya UUD. Di KAMMI Solo ada pembahasan konstitusi, tapi bahas perda. Ya itu kurang tepat, karena perda bukan konstitusi. Maka, tepatnya adalah peraturan. Amin: posisi KAMMI Wilayah seperti apa? Andriyana: itu adalah KAMMI Teritorial yang kemudian diberikan fungsi-fungsi dan kewenangan yang lebih besar. Tapi masih diakui sebagai wakil (perpanjangan tangan) KAMMI Pusat. Jadi kita dudukkan posisi KAMMI Wilayahnya,.


Samsul: KAMMI Wilayah itu desentralisasi dan dekonsentrasi dalam teori Otonomi Daerah. Ada beberapa hal yang dibahas, apakah penurunan kewenangan itu dalam kebijakan itu seperti apa. Ada beberapa yang domainnya KAMMI Pusat, tapi teknisnya diberikan kepada daerah untuk pengambilan kebijakan? Amin: mengapa KAMMI Wilayah smpai sekarang masih wajah KAMMI Pusat, padahal semangatnya adalah pembagian kewenangan pusat-daerah? Samsul: Kalau dalam UU ada pembagian kewenangan yang jelas antara pusat-daerah. Sehingga, menjadi jelas ada pelimpahan KAMMI Pusat ke daerah yang perlu diatur. Sebenarnya sebelum ke sana, tinggal kita membuat batasan seperti apa. Apakah dikasih otonomi secara penuh, atau statusnya adalah penyerahan sebagian kewenangan saja (perpanjangan tangan), yang artinya itu hrus definitif. Fathur: apakah pembagian kewenangan punya spirit memperjelas peran wilayah? Sehingga, itu harus diperjelas agar pusat tidak terbebani oleh urusan pembagian wilayah. Andriyana: Harus dilihat nanti dalam desentralisasi, yang dimaksud dengan daerah itu siapa. Apakah nanti daerah dilibatkan di sana atau cukup wilayah sebagai perwajahan daerah. Kalau di AS itu ada negara bagian yang menjadi perwajahan, Samsul: terkait kewenangan, apakah KAMMI Wilayah punya suara untuk memilih KAMMI Pusat? Sujatmiko: Ada. Dan Muktamar sebetulnya adalah permusyawaratan KAMMI-KAMMI Wilayah. Maka, ada hak-hak yang dimiliki oleh KAMMI Wilayah untuk itu. Sementara KAMMI Daerah adalah permusyawaratan KAMMI-KAMMI Komisariat. Coba diliat di ART. Amin: Ternyata di ART, Muktamar adalah permusyawaratan KAMMI Daerah dalam draft ART di Muktamar Makassar. Tidak ada istilah KAMMI Wilayah di sana. Nah, ini ada “kebancian” di sana karena tidak ada pengucapan istilah KAMMI Wilayah secara tegas. Sehingga, MLB bisa saja tidak sah karena ini tidak disebutkan definisi muktamar. H. Masalah Posisi Muktamar dan Konstitusi Sujatmiko: Karena ada kebancian di atas tadi, perlu diperjelas di tatib bahwa Muktamar adalah permusyawaratan KAMMI Daerah dan Wilayah. Itu ada di pasal selanjutnya, bahwa adanya hak suara yang dimiliki wilayah dan daerah. Besok muktamar yang dipakai yang ini. Dalam voting, KAMMI Pusat yang punya hak suara. Rujukannya ART. Kalau ada perdebatan, langsung diliat saja ini. Berarti tidak ada Komisi yang membahas tatib kalau sudah ada di ART. Amin: ART ini adalah aturan tertinggi kedua.


Sujatmiko: Perlu ada klausul yang jelas bahwa Muktamar adalah permusyawaratan utusan KAMMI Daerah, KAMMI Wilayah, dan KAMMI Pusat. Intinya, muktamar nanti akan didasarkan pada ART. Intinya Tatib didasarkan pada ART yang lama. Pembahasan muktamar adalah pembahasan draft yang telah dibuat oleh tim perumus. Konsensus yang dibangun pra muktamar adalah, bahwa pembahasan hal serius dibahas di pra muktamar. Tetapi belum berlaku hingga muktamar. Aan: Sebelum berlaku hukum yang baru, tetap berlaku hukum yang lama. Amin: Pra Muktamar berfungsi membahas draft dan AD/ART. Berarti nanti pembahasan dibahas di pra muktamar. Di Tatib Muktamar nanti jadi agenda pertama dan tidak akan membuka perdebatan mengenai mekanisme pemilihan yang sudah dibahas di ART, karena muktamar berdasarkan AD/ART yang lama. Andriyana: Ini ART tidak perlu ada pembahasan lagi, tapi masalahnya nanti ada yang berpendapat bahwa muktamar forum tertinggi. Di pra muktamar yang dibahas hal-hal serius sesuai pasal 54. Persoalannya itu dianggap perlu atau tidak. Amin: Draft ART tidak akan dibahas di muktamar, karena sudah dibahas di pra muktamar. Nanti liat ketentuan liat di pasal 56. Nanti dialektika dibahas di pra muktamar untuk hal-hal yang serius. Buku dibahas di pra muktamar. Yang jelas, di tim 7 harus clear dulu. Berarti, kita bisa menyelesaikan ini setelah pra muktamar. Yang jelas kita perlu membudayakan konsiderans yang ada. Sujatmiko: Nanti itu akan dibahas di muktamar. Kalau misalnya ada yang membahas bahwa ini adalah forum tertinggi, ini akan kita voting di muktamar ke muktamirin untuk ditetapkan. Selesai. Sujatmiko: Konstitusi adalah AD/ART.titik. di luar itu adalah regulasi. Yang dibahas di AD/ART apa aja yang dibahas. Regulasi dibahas di muktamar, setelah kita sepakat apa yang dibahas di konstitusi. Masalah teknis dibahas sebagai regulasi muktamar, bukan konstitusi. Samsul: Kalau merujuk munas PKS, pedoman itu berada di bawah AD/ART. Kedua, berada di bawah AD/ART. Yang pertama AD/ART. Yang pertama itu membahas An-Nisa: 4. Fathur: Fungsinya ada tata urutan itu apa? Sujatmiko: Jika ada aturan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, batal. Andriyana: KAMMI Pusat bisa mengecek perbincangan di bawah sana.


Fathur: Perlu difokuskan pembahasannya. Sujatmiko: Kita membahas perlunya pemahaman mengenai hierarki. Atau, masalah yang dibahas adalah tata aturan. Sejauh ini, kita lihat peraturan di KAMMI saling tumpang-tindih. Hal ini akan menjadi sesuatu yang perlu diselesaikan oleh Tim 7. Masalah ini yang bisa kita lihat adalah terjadinya tumpang-tindih dan penyebutan yang redundan di beberapa regulasi; oleh karena itu tim 7 membahas hierarki tentang aturan KAMMI secara detil dan tegas, yaitu konstitusi adalah AD/ART. Di luar itu adalah AD/ART. Sekarang itu perlu kita bahas. Jika konstitusi adalah unsur tertinggi, maka perlu dibahas apa yang ada di dalamnya? Fathur: Jangan sampai kita membahas peraturan yang ada di KAMMI tidak ada rujukan. Perlu ada benchmark perbandingan. Amin: Mari kita lihat di HMI. Posisi Badko seperti apa. Di HMI MPO, judulnya itu Konstitusi HMI. Di HMI MPO, konstitusi adalah AD, ART, pedoman struktur, dll. Di luar itu bukan. Aan: Bisa dijadikan perbandingan untuk memutuskan konstitusi itu apa. Bisa nanti kita bahas ke Pak Jimly. Sujatmiko: Konstitusi itu adalah hal yang fundamental. Persoalannya, apa yang dibahas? Itu adalah visi, asas, ideologi, dll. Beserta juga derivasinya terkait hierarki pembagian kewenangan, dll. Jika konstitusi adalah hal mendasar, maka perlu dibahas apa aja yang ada di Anggaran Dasar dan ART. Konstitusi adalah hal yang jarang diutak-atik kecuali ada perubahan faktual. Itu prinsip. Oleh karena itu, di luar hal yang prinsipil tidak dibahas di konstitusi, tetapi di aturan lain. Andriyana: Anggaran Dasar perlu dibuat outlinenya. Lalu kita lihat di ART-nya. Lalu dibandingkan dan dibahas, bagian mana yang perlu dihapus, digaris, dan diberikan posisi. Samsul: Bagian-bagian pertama dibahas untuk pengistilahan untuk membakukan dan memperjelas apa makna dan definisinya. Untuk membakukan itu, perlu diperjelas pengistilahan dan definisinya. Perlu dibuat mekanisme organisasi dalam strata yang disesuaikan dengan nomenklatur. Andriyana: Ini perlu dibahas sistematika pembahasannya, juga tata hierarki yang ada serta pedomana apa, aturan seperti apa,, konstitusi apa, dll. Samsul: Konstitusi kan AD/ART, kita lihat di bawahnya ada pedoman tata peraturan KAMMI. Sujatmiko:


Dulu Orde Baru, GBHN itu posisinya di mana? GBHN itu di bawah TAP MPR, tapi substansinya adalah GBHN, kekuatan hukumnya TAP MPR. Di KAMMI, konstitusi itu peraturan. Nah, GBHO itu bukan peraturan, itu matan. Maka, perlu disahkan dengan keputusan dan disahkan di Muktamar. Pada hierarki kepengurusan KAMMI, perlu dilihat putusan muktamar, hierarki dll. Pedoman tidak masuk di situ, tapi yang dibahas adalah hierarki tata aturan KAMMI, yaitu konstitusi, keputusan muktamar, lalu putusan mukernas, dll. Masalah PKN, dll. Perlu disahkan melalui putusan muktamar Amin: Konteksnya GBHO. Pertama, GBHO memuat hal yang filosofis-normatif; kedua, teknis karena terbatas ruang-waktu. Bisakah GBHO dihapus. Tapi yang bagian filosofis di ART. 75% AD/ART memuat hal yang sangat susah dihapus karena mendasar filosofis. Sujatmiko: Perlu ada outline makro. Itu akan dibahas ketika isi muatan Konstitusi. Samsul: Hal-hal filosofis normatif dimasukkan di konstitusi Amin: Tata urutan perundang-undangan seperti dibahas tadi. Aan: Misal yang ada di negara itu yang paling tinggi adalah UUD, UU, PP, Perpres, Permen, Perda, (provinsi & daerah), dan keputusan desa. Yang rancu adalah ketika wilayah bikin juklak-juknis, harus ada tata urutannya. Andriyana: Peraturan tadi adalah pedoman. Maka, perlu ada putusan muktamar. Sujatmiko: Di Indonesia, dulu tata urutan tata perundang-undangan tidak di konstitusi, tapi di TAP MPR. Harapannya konstitusi tidak dibahas dua tahun sekali, tetapi ketika ada perubahan kewenangan. Maka itu amandemen yang perlu ada syarat-syarat yang dipenuhi. Dampaknya, kewenangan muktamar bukan menetapkan konstitusi, tetapi di AD/ART ada pasal yang menjelaskan tentang amandemen konstitusi. Tatib muktamar tentang perubahan AD/ART dihapus. I. Kesimpulan Sementara Amin: Ini ada kesimpulan sebelum masuk ke pembahasan: 1. Ada hierarki peraturan KAMMI 2. Sinkronisasi antar-draft KAMMI 3. Mempertegas posisi wilayah menjadi struktur yang penuh 4. Konstitusi hanya AD/ART saja. 5. Selain AD/ART adalah peraturan. J. Masalah Hierarki Peraturan-Peraturan KAMMI Amin: Mari kita belajar dari HMI MPO. Ada asas, tujuan, manfaat, sifat, status, identitas dan lain-lain. Ini yang perlu disesuaikan dengan konteks KAMMI. (membaca butir-butir konstitusi HMI MPO). Ada yang termuat di AD/ART KAMMI, ada yang tidak. Kita tidak ada rumus kepesertaan muktamar. Coba kita lihat di amandemen konsepnya Mas


Imron. (melihat amandemen). Jangan-jangan, ide-ide mas Imron yang ditolak bisa kita jadikan referensi sekarang. Sujatmiko: Kang Imron ditolak karena dia membawa draft tandingan di muktamar. Jadi pembahasannya lama. Amin: Yang buat Mas Imron, Yusuf Maulana, dan tim muktamar sebelum berangkat ke Lampung 2002. Sepertinya, malam ini fotokopian datang, kita break, teman-teman membahas draft amandemen sendiri. Andriyana: Kita bahas dulu hierarki, kita sepakati atau tidak, outlinenya dirumuskan, jadi terstruktur. Samsul: Liat AD/ART PKS. Sujatmiko: Yang perlu kita clearkan adalah hierarki, itu yang perlu dibahas. Tadi clear sudah. Ini yang kemudian disebut sebagai “hierarki peraturan-peraturan KAMMI”. Amin: Kok namanya Anggaran Dasar ya? Aan: Apa sih sebenarnya Anggaran Dasar, dari mana asalnya, dan apa sejarahnya? Andriyana: AD bersifat umum, filosofis, fundamental. Sujatmiko: Itu kan namanya Konstitusi, tidak usah disebut Anggaran Dasar. Itu kelaziman istilah di organisasi dan tidak jadi soal dalam pengistilahannya. Tapi, kita perjelas, apa itu konstitusi dan secara konten yang tertinggi adalah konstitusi, baru peraturan. Nah, yang saya sepakat adalah jika itu istilahnya adalah Konstitusi saja. Kewenangan Tim 7 (tim perumus) adalah untuk membahas apa yang ada di konstitusi. Konkretnya ketika pembahasan anggaran pendidikan, ketika dilakukan amandemen oleh tim Ahli. Itu yang dijadikan pembahasan dalam urutan kita. Kita tidak menggunakan istilah AD/ART. Satu, aturan tertinggi dan mendasar adalah konstitusi. Yang ditawarkan ke muktamirin adalah aturan tertinggi dsebut dengan nama “Konstitusi”. Itu harus kita tanyakan apakah bertabrakan dengan istilah perundang-undangan atau tidak. Jika bertentangan dengan negara, kita pakai AD/ART saja. Kalau tidak, kita pakai Konstitusi. Maka, kita buat penetapan muktamarnya itu definisinya apa saja. Aan: Kita bahas yang kita mampu. Atau kita definisikan saja langsung. Sujatmiko: Definisi apa yang kita bahas saja. Hierarkinya dulu yang ada. Intinya majelisnya sudah ada, lalu hasilnya apa saja. Ini yang kita bahas.


Amin: Hierarki Peraturan KAMMI: 1. Konstitusi KAMMI (AD/ART) 2. Ketetapan Muktamar KAMMI 3. Keputusan Pusat (Rapimnas) 4. Keputusan Wilayah 5. Keputusan Daerah 6. Keputusan Komisariat Amin: Ada kerancuan ketika kita bikin kop. Dia untuk surat kopnya adalah Panitia Muktamar KAMMI Pusat dengan alamatnya Aceh dan tanda tangan Muadz. Contoh kasus. Idealnya bagaimana? Ini perlu diajukan nanti. Aan: Perlu Panitia Muktamar KAMMI saja yang mengkonkretkannya. Sujatmiko: Terlalu panjang nanti. Samsul: Kita berbicara realistis dari keputusan yang dilahirkan di KAMMI. Sujatmiko: Apakah sederajat keputusan mukernas dengan keputusan BPH KAMMI Pusat? Ini persoalannya. Samsul belum sepakat derajat mukernas dengan derajat putusan KAMMI Pusat. Lalu, rakerda tidak menghasilkan keputusan. Yang menghasilkan keputusan tersebut adalah musyawarah. Tapi, bagaimana jika pengurus pusat perlu membuat aturan yang kemaren tidak dibahas ketika muktamar, tapi harus ada untuk membuat aturan yang mengikat ke bawah? Fathur: Ada kerancuan. Ketika ada putusan, muaranya ke bawah. Sujatmiko: Kalau wilayah membuat putusan, ada konsideransnya, merujuk ke mana saja. Itu harus jelas. Tapi kalau membuat keputusan yang bertentangan dengan keputusan di atasnya, batal. Maka ini perlu membahas hierarki tata peraturan KAMMI. Andriyana: Memang harus ada konsideransnya. Sujatmiko: Makanya tidak perlu pengurus KAMMI Pusat membuat peraturan yang sama dengan di atasnya. Kecuali jika kurang rinci. Keputusan karena punya kekuatan hukum yang mengikat struktur. Pertanyaannya, berkaitan dengan sekiranya BPH melihat ada hal yang perlu dibuat untuk mengikat struktur di bawahnya, wadahnya apa? Artinya, yang berhak membuat keputusan pengurus pusat ada di Rapimnas dan BPH. Jika BPH ada kewenangan pusat, dia berhak menjadi peraturan pusat. Konsekuensi logisnya, struktur dibawahnya taat. Itu penghormatan terhadap keputusan pusat. Amin: Instruksi?


Sujatmiko: Itu kewenangan struktur. Sementara keputusan bersifatnya mengikat, sementara instruksi berperan sebagai respons atas kondisi yang ada. Samsul: Kejelasan nomenklatur? Problem jika nomenklaturnya sama antara hasil dari mukernas dengan rapim atau BPH. Amin: Itu kop dan atas muktamarnya. Sujatmiko: Itu Cuma keputusan muktamar KAMMI no sekian/sekian. Itu menunjukkan dimana muktamarnya dilakukan. Musyawarah Kerja tidak menghasilkan produk hukum, tapi menghasilkan rencana kerja. Jika demikian, kita merujuk pada hierarki permusyawaratan di AD KAMMI Pasal 18. Andriyana: Yang ada keputusan muktamar, putusan muswil, putusan musda, muskom. Harusnya ada produk hukum lain yang mewadahi pembahasan di atas. Samsul: Itu hal yang sakral (konstitusi). Sujatmiko: Itulah karena ada UU sebagai konsensus antara legislatif dan eksekutif. Jika ada yang tidak terperinci, dibuatlah PP sebagai basis teknis. Konteksnya di KAMMI, jika ada keputusan wilayah yang tidak tercover, kita buat produk hukum baru. Lalu dimuktamar selanjutnya dibahas, apakah tetap jalan atau dibatalkan. Di AD, ternyata hanya ada 4. Tapi, jika di tengah jalan ada sesuatu dan lain hal, kita perlu membuat nomenklatur dan produk hukum baru. Andriyana: Pedoman itu ditetapkan di muktamar atau ditetapkan di slot mana? Apakah di rapim, rapimnas, atau BPH? Fathur: Perlu pembahasan yang lebih detil. Jika ada keputusan diBPH, untuk apa ada keputusan di wilayah. Sujatmiko: Normalnya, keputusan yang seperti itu tadi ada di majelis permusyawaratan yang ada. Kenyataannya, kita perlu ada produk hukum karena tidak berjalan. Nah, perlu dibuat nomenklatur baru yang dibahas di muktamar selanjutnya untuk dievaluasi. Saran: Hierarki: Konstitusi, Keputusan muktamar, keputusan pusat, keputusan wilayah, keputusan daerah, keputusan komisariat. K. Masalah Keputusan dan Ketetapan Andriyana: Keputusan pusat itu forum apa saja?


Sujatmiko: Keputusan pusat itu dihasilkan oleh rapimnas, thok. Itu saja. Jadi gini, peraturan pusat dibuat dengan majelis pengambil kebijakan yaitu rapimnas. Tapi jika BPH merasa perlu membuat aturan baru sementara rapimnas terlalu lama, maka ia berhak membuat aturan baru yang dievaluasi di rapat selanjutnya. Itu seperti Perpu, yang perlu dibuat nomenklatur baru. Samsul: Riilnya, itu keputusannya apa saja? Ada MPO, PKN, GBHO, ada struktur, dll. Sujatmiko: Misalnya saya merasa perlu membuat keputusan struktural yang isinya membahas semua pengurus kammi daerah dan wilayah wajib menjadi pemandu kader. Agar harakatul tajdid kuat. Tapi itu tidak ada di Muktamar. Maka, itu perlu dibuat nomenklatur baru. Dengan menimbang, misalnya GBHO, dengan mengingat AD/ART berkaitan dengan karakter gerakan KAMMI. Itu pedomannya terkait juklak-juknis. Andriyana: Itu peraturan perlu ada legal-formalnya, Amin: Itu namanya tetap peraturan KAMMI Pusat, dengan substansinya pedoman, tapi produknya peraturan. Sujatmiko: Ketika ada kondisi abnormal, kita perlu ada eksepsi untuk mengantisipasi adanya kondisi yang darurat itu. Keputusan KAMMI Wilayah bisa jadi berbeda antara jawa barat dan DIY, misalnya. Benar tidak kita perlu ada peraturan wilayah tadi? Karena kondisi berbeda dengan masing-masing wilayah. Persoalannya, itu dibuat setelah musyawarah wilayah, maka perlu dibuat sampai nanti dievaluasi di musyawarah selanjutnya. Samsul: Coba bikin simulasi. List semuanya, keputusan-keputusan yang mungkin ada di KAMMI. Itu masuk mana, Sujatmiko: Pertama,yang ada di keputusan pusat, yaitu peraturan kammi wilayah. Misalnya, saya mau buat keputusan tentang peran-peran kader KAMMI. Kontennya, tiap pengurus KAMMI Wilayah dan Daerah wajib menjadi pemandu kader. Itu tidak dibahas di Musyawarah Wilayah dan tidak termuat di keputusan KAMMI Pusat. Maka, karena kondisinya perlu dan tidak bertentangan di atasnya, perlu ada nomenklatur baru. Misalnya, di daerah Sleman itu temu kader perlu sebagai konsolidasi kader. Maka saya perlu membuat keputusan mewajibkan temu kader. Itu tidak dibahas di pusat, tapi perlu. Maka, perlu ada wadahnya. Samsul: Itu sudah ada majelis permusyawaratan Andriyana: MPP, MPW, dan MPD itu seperti mahkamah konstitusi. Tugasnya adalah mengurusi ketika ada pelanggaran untuk memutuskan masalahnya.


Sujatmiko: Di KAMMI tidak ada badannya, tapi majelis. Itu bentuknya forum. Tidak ada strukturnya. Keputusan KAMMI Pusat dikeluarkan secara normal dalam rapimnas. Jika tidak memungkinkan, perlu ada nomenklatur baru yang tidak ada kekuatan hukum tetap sampai rapimnas berikutnya. Di sana dibahas. Perbedaannya coverage hukumnya. Maka, rekomendasi saya seperti di atas tadi Andriyana: Jadi menunggu keputusan KAMMI Pusat, misalnya keputusan itu hanya ada di rapimnas, maka menunggu rapimnas ketetapan hukumnya. Amin: Surat Keputusan (SK) dimana? Sujatmiko: Itu tidak masuk kekuatan hukum, karena sifatnya khusus dan berlaku dalam ruang lingkup struktur. Usulan saya cukup Keputusan Pusat, Daerah, dst. Andriyana: Ada perbedaan kewenangan gak? Atau hanya penyebutan saja? Samsul: MPO itu artinya masuk di Keputusan Muktamar. Sujatmiko: Bisa, asal tidak di keputusan wilayah saja, karena hanya dimiliki oleh keputusan muktamar atau keputusan pusat. Aan: Misal, perda miras. Tapi tidak bisa dijalankan tanpa ada juknis-juklak tadi. Maka, perlu SK Walikota. Jadi perlu ada perangkat peraturannya. Kalau perda harus minta pertimbangan DPRD, karena mengesahkan perdanya. Nah, itu perlu SKPD. Dibikinlah Perwal. Konteks KAMMI seperti apa? Andriyana: KAMMI Wilayah akan membuat peraturan Amin: Asumsinya, kalau di perwal ada aturan tentang sektor yang dibahas dan aktornya. Dalam KAMMI, misalnya ada pembentukan struktur baru dan penjenjangan kader. Di Pusat, itu ada di departemen kaderisasi dan DPWD. Bunyi peraturan yang dibuat oleh Pusat adalah pedoman pembentukan KAMMI Wilayah, jadi kita bermain di nama dan SK Pengangkatan pengurusan struktur dsb yang berlaku internal. Tapi kalau konteksnya peraturan, semua warga KAMMI kena. Fathur: Kecenderungan di KAMMI karena ada kecenderungan suksesi yang tidak sesuai prosedurnya. Ketika muktamar, itu ada peraturan yang tumpang tindih. Peraturan itu yang kemudian dipakai. Sujatmiko: Solusinya adalah adanya nomenklatur baru tadi yang sifatnya darurat. Jika ada peraturan wilayah yang misalnya batal karena mendahului pusat, perlu ada peraturan


baru yang sifatnya darurat. Nah, kalau misalnya ada pelanggaran organisasional, itu urusannya MPW/ Majelis pertimbangan. Samsul: Sekarang yang perlu disimulasikan, kontennya apa? Misalnya Ketetapan Muktamar adalah GBHO, PKN, MPO, pemilihan Ketua Umum dan Sekjen dan MPP terpilih. Ini kan sesuatu hal yang baru dan berbeda dari yang ada. Kita hanya menertibkan kan. Dan ini perlu disosialisasikan. Sujatmiko: Sepakat. Itu betul. Samsul: Perlu ada hierarki yang jelas. Amin: Manhaj kaderisasi? Andriyana: Jika keputusan tidak selesai, nanti dibahas pasca-muktamar. Amin: Manhaj itu idealnya di muktamar, nanti kalau tidak selesai dibahas pasca-muktamar nantinya. Coba liat di simulasi dan contohnya. Samsul: Struktur pengurus dalam konteks SK. Artinya ketua umum itu ditetapkan di SK. Anggota Baru dimana? Amin: Surat Keputusan memuat Pengangkatan Pengurus, Pengangkatan Panitia Event, Anggota Baru cukup Komisariat. Sujatmiko: Untuk kader, perlu SK saja. Bukan peraturan. Karena mengikat per person. Amin: Di Manhaj Kaderisasi juga dijelaskan pengangkatan AB1, AB2, AB3 Sujatmiko: Kita perlu ada Peraturan Sementara Daerah, Wilayah, Pusat untuk mengantisipasi kemungkinan yang sudah dijelaskan tadi. Sekarang, kenapa ada Peraturan Daerah, sementara di Pusat ada Perpu, Permen, dll. Yang banyak? Karena coveragenya berbeda. Nah, dalam konteks KAMMI, perlu ada hal semacam itu sesuai dengan coverage daerah masing-masing. Batas waktu ketika ada kasus ada kebutuhan peraturan, sementara harus menunggu tadi? Sujatmiko: Oleh karena itu, perlu ada peraturan Sementara (Persem) untuk menentukan hal-hal yang sifatnya darurat tadi. Pengurus KAMMI tidak perlu peraturan, tapi SK. Sementara Daerah juga hanya perlu SK dari KAMMI Pusat, bukan Peraturan.


Samsul: Ketetapan atau Peraturan untuk Ketua Umum Terpilih? Perlu tidak dibedakan? Sujatmiko: Ada SK yang bisa jadi aturan, tapi ada yang tidak punya kekuatan hukum mengikat ke bawah. Apakah perlu dibuat ke bawah? Isinya misalnya menetapkan seseorang jadi Ketua Umum, perlu ke bawah. Tapi yang internal, tidak perlu. Gini aja, peraturan dan keputusan harus di bawah. Maka, pengurus itu hanya SK saja. Amin: Kasus Tangsel, misalnya, sudah ada Musda, ada Ketua, tapi BP KAMMI menyepakati untuk tidak mengakui Rico sebagai Ketua KAMDA. Cacatnya karena ada pelanggaran AD/ART karena tidak atas persetujuan KAMMI Jakarta. Tapi tidak ada SK KAMMI Pusat, karena konsideransnya tidak memenuhi AD/ART. Musda pun akhirnya dianggap illegal. Aan: Sanksi? Ketegasan sikap untuk menyelesaikan seperti apa? Maka harus diselesaikan karena membawa masalah KAMMI Andriyana: Posisinya tidak diakui oleh KAMMI. Itu saja. Samsul: SK, ada yang dikeluarkan Musywil, ada juga yang perlu dikeluarkan Ketua Umum. Bagaimana? Sujatmiko: SK itu pengesahan,bukan peraturan. Jadi meresmikan saja, tidak mengatur hal-hal di luar itu yang mengikat. Samsul: SK itu menetapkan apa? Dikeluarkan oleh siapa? Berarti ada yang dikeluarkan oleh majelis, ada yang dikeluarkan struktur? Perlu tidak dibedakan di masing-masing level? Andriyana: Belajar dari negara saja. Eksekutif menetapkan PP, Eksekutif dan Legislatif menetapkan UU, dlsb. Hingga di level daerah. Aan: Coba tepatnya saja gimana? Apakah SK mulai dari SK dari atas sampai bawah? Sujatmiko: Jika yang dikeluarkan oleh Majelis Permusywaratan, itu namanya Keputusan, muktamar ketetapan. Yang struktur itu keputusan. Fathur: Peraturan masuk ke mana? Posisinya dimana? Sujatmiko: Rujukannya diperjelas.


Samsul: Nomenklatur baru 1. Surat Ketetapan dikeluarkan Musyawarah 2. Surat Keputusan dikeluarkan Struktur Sujatmiko: Semua keputusan musyawarah ditetapkan oleh surat ketetapan, itu formalnya. Di luar itu, sifatnya peresmian saja. Amin: Beda konteksnya dengan Ketua Umum KAMMI Pusat. Muktamar Menetapkan, Memutuskan, dan Mengesahkan. Beda KAMMI Wilayah tidak ada ketetapan. SK mengacu pada konsiderans dari surat ketetapan musyawarah wilayah. Samsul: Kita perlu format baku terkait konsideransnya, batang tubuhnya, dan lain-lain. Sujatmiko: Yang penting substansi dasarnya clear tapi yang administratifnya kita pending dulu. Amin: Clear, kita membahas draft amandemen AD dan ART KAMMI satu jam. (dilanjutkan pembagian) Kesimpulan Notulis (HASIL BRAINSTORMING) 1. Perlu membuat Hierarki Peraturan-Peraturan KAMMI, 2. Perlu membudayakan penggunaan konsiderans dalam tiap keputusan dan ketetapan KAMMI. 3. Perlu ada nomenklatur baru berupa “Peraturan Sementara” jika dalam hal teknis muncul sesuatu yang terkait kebutuhan tapi tidak dbahas dalam keputusan-keputusan yang mengikat. Nomenklatur baru tersebut bersifat sementara hingga diselenggarakan forum pengambilan keputusan yang sah. 4. Perlu penegasan posisi dan kewenangan KAMMI Wilayah serta Majelis Permusyawaratan Wilayah (MPW) dalam struktur KAMMI. 5. Perlu penegasan bahwa Konstitusi KAMMI hanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, di luar itu merupakan Peraturan KAMMI. 6. Perlu memperjelas dan membedakan substansi antara PKN, MPO, GBHO KAMMI, dimana PKN adalah panduan kerja, MPO adalah tupoksi organisasi, dan GBHO adalah strategic planning 10 tahunan; 7. Perlu memperjelas posisi struktur, kewenangan, peraturan, serta produk peraturan yang ada di KAMMI di semua level.[] ===================================================


Jumat, 30 Agustus 2010 Pukul 10.00-12.00 *) Tiga orang tim perumus tidak hadir, yaitu Noval Abuzarr, Samsul Bahri dan Sujatmiko Dwiatmojo Masalah Amandemen AD/ART Amin: Ada draft yang diberikan oleh akh Samsul sebelum pergi. Sudah ada draft yang kita bahas. Di ADART ada AD/ART berlaku. Di draft yang dibuat oleh akh Samsul tadi. Ada bagian naskah yang berlaku, dan ada naskah amandemen. Pada sisi naskah amandemen tadi bisa diberi argumentasi mana yang diubah dan mana yang tidak. Usulan Samsul yaitu mengklasifikasi judul-judul yang ada per BAB. Andriyana: Bukan begitu maksudnya. Di Anggaran Dasar ada beberapa saja, dan di ART ada beberapa saja, kemudian dibandingkan mana saja yang ditandai untuk diubah. Itu yang saya tangkap ketika berdiskusi dengan Samsul. Amin: Ini yang awal, ada 11 BAB dan di Anggaran Dasar tidak ada usulan perubahan. Di ART Samsul mencoba mengklasifikasi menjadi per BAGIAN. Itu bisa mempermudah, sekaligus membuat masalah yang sangat lebar, karena BAGIAN tidak baku dalam aturan perundang-undangan, mestinya pasal dan ayat. Bagaimana menyikapnya? Argumentasi Samsul, untuk mempermudah dalam membaca. Catatan yang dibuat Samsul adalah “mulai dari ART BAB V pengambilan keputusan dimasukkan dalam pasal Musyawarah. Yang ada di bagian II, III, dan IV. Andriyana: Permusyawaratan mana? Amin: Disesuaikan dengan tingkatannya, pusat dan daerah. Masalah MPO, Alumni, dan Hal Terkait Lalu ada Bab VI, Badan Khusus dan LSO diusulkan dikeluarkan dari ART dan dimasukkan dalam MPO saja. Karena itu sudah peraturan teknis. BK bisa dijabarkan secara lebih rigid dalam MPO. Itu usulnya. (disetujui Andriyana) BAB VII, alumni KAMMI terlalu sepele jika ditaruh dalam ART. Ini argumentasi sepele problematis karena tidak jelas ukurannya dan tidak begitu kuat. Usul saya, itu tetap di ART tetapi bahasanya bukan seperti itu. Itu sebetulnya penjelasan. Saya usul ada wadahnya dan namanya seperti Ika KAMMI atau Perak yang disebut dalam Pasal 1 dan Pasal 2. Kalau hanya alumni, terlalu general dan terlalu luas, bukan mengacu pada entitas. Fathur: Semua orang alumni itu sudah masuk.


Andriyana: Alumni KAMMI bisa saja ada di sana. Asalkan di bawahnya ada wadahnya, ada namanya, dan yang lain. Itu bisa dibahas di peraturan yang lebih teknis. Yang namanya alumni KAMMI itu semua yang sudah graduated dari KAMMI. Aan: Saya usul keanggotaan KAMMI. Amin: Semangat dalam membuat ini adalah semangat memangkas kewenangan, agar tidak ada tabrakan kewenangan antara GBHO dll. Ini diusulkan Samsul dihapus. Amin: Kesekretariatan dan kebendaharaan ditaroh di MPO saja, jangan di Anggaran Rumah Tangga. Terlalu banyak dan terlalu teknis. ART BAB IX, X, XI, XII dihapus dan masuk menjadi Ketetapan Muktamar, jadi diturunkan kekuatan hukumnya Aan: pembahasaannya penting. Jadi supaya dibahasakan secara lebih halus kepada muktamirin agar tidak banyak salah paham, misalnya dipindah. Amin: Dengan dipindah tersebut, artinya kekuatan hukumnya diturunkan dengan pemahaman ketetatapan muktamar tersebut akan banyak dan konstitusi penting. Mengapa PKN perlu dipindah, karena PKN diubah 2 tahun sekali. Manhaj 5 tahun sekali. Struktur juga berubah. Fathur: Ketika ditetapkan di Ketetapan Muktamar, apakah wilayah dan daerah harus menginduk kepada pusat? Andriyana: Konsekuensinya begitu. Harus menginduk kepada pusat, dan kebijakan yang sifatnya kebutuhan mengikuti saja dengan persem. Amin: Nomenklaturnya juga harus sama. Misalnya departemen yang disepakati di muktamar. Kalau di sini ditetapkan MPO adalah ketetapan muktamar, maka seluruh hal yang ada di daerah dan wilayah akan memiliki struktur yang sama pula. Masalah GBHO Amin: GBHO kita perlu membahas khusus, karena ada pemindahan pasal ke TAP Muktamar. Ada satu hal yang cacat dari draft hasil muktamar, ada 2 BAB yang bernomor sama, yaitu aturan tambahan dan aturan peralihan di BAB XIV. Ini maka buku hasil notulensi ini penting sebagai draft. Cacat ini sederhana dan sepele, tapi berakibat fatal. GBHO dihilangkan karena sekarang sudah ada musrenbangnas yang lebih aspiratif. Analoginya kenapa GBHN dihilangkan, karena sudah ada musrenbang dimana


anggaran dibuat partisipatif kepada masyarakat sebagai puncak dari musrenbangdes sampai nasional. Jadi, logikanya GBHO juga harus dihilangkan. Andriyana: Forum apa di KAMMI yang derajatnya sama dengan Musrenbang jika di sistem perencanaan pembangunan Indonesia? Amin: KAMMI sudah punya mukernas. Dan di GBHO 75% itu hal yang tidak berubah di KAMMI yang bentuknya dimasukkan ke AD . Andriyana: Mukernas pada kenyataannya hanya sosialisasi saja, tapi tidak bersifat aspiratif. Bagaimana kita merealisaskan hal yang ideal tadi? Dalam mukernas tidak ada jAminan struktur bawah bisa membahas mukernas, alias komisariat punya urun saham? Amin: Dari 10 halaman GBHO, 9 halaman berisi hal-hal yang sifatnya filosofis dan tidak perlu diubah. Hanyal pasal 18 yang terbatas angka. Ini dimasukkan kemana? Andriyana: RPJP saja. Amin: Kalau kita mengkiblat ke negara RI tidak pas. Di negara ada aparat ada warga. Di KAMMI siapa warga? Siapa aparat? Di struktur terkecil komisariat, semua kader jadi pengurus, tidak ada warga. Artinya, aparat ada tapi warganya tidak jelas. Artinya, terlalu besar jika kita berkiblat kepada negara RI, tidak berbasis pada realitas. Karena prakteknya kita pelaksana, kita tidak mengelola warga yang jelas karena kader juga bagian dari struktur. Maka, akan bias karena tidak jelas yang disebut warga. Jalankah iuran itu ketika dikaryakan ke BEM, pengurus KAMMI, dll? Tidak berjalan efektif. Sementara itu, bagaimana dengan ruang kendali struktur kepada warga? Justru, ruang kendali itu ada di ruang kultural atau thullabiyah. Persoalannya, bagaimana mengendalikan warga yang di BEM atau lembaga kampus lain, tidak aktf secara kultural di KAMMI? Andriyana: Warga adalah semua kader, aparat adalah pengurus KAMMI. Tingkatnya berstruktur. Warga yang nanti ada di komisariat adalah seluruh kader. Amin: Logika stir. Dianalogikan dengan polisi, warga, dan PNS. Ada pembelahan di sini, dan kita membelah warga sipil dengan aparat eksekutif. Negara, clear. Dalam logika di KAMMI, tidak bisa karena logikanya berbeda. Kekuatan hukum tidak definitif, karena aparat ya warga itu sendiri di KAMMI. Fathur: Logikanya, aparat adalah semua bukan? Amin: Ya, semua warga adalah aparat di masing-masing level


Andriyana: Kembali pada diskusi, logika penghapusan GBHO karena ada analogi dengan negara. Artinya, penghapusan GBHO dengan alasan itu tidak tepat juga. Artinya, itu tidak dihapus tetapi ada pembahasaan lain dan hal yang teknis dimasukkan ke PKN atau renstra. Artinya, mukernas ke depan harus aspiratif dan partisipatoris. Fathur: Kalau gitu, perlu ada pra mukernas. Andriyana: Iya, sebelum mukernas wilayah dan daerah diundang untuk merefleksikan apa yang mereka inginkan untuk dipertimbangkan oleh pusat. Misal, ketika musywil atau musyda, mereka juga harus serap dari daerah. Persoalannya, pra mukernas tidak ada kekuatan hukumnya. Nah, apa payung dan wadahnya? Perlu ada hal-hal seperti itu. Andriyana: Spiritnya muslim dan negarawan dan ada benchmarkingnya. Spiritnya perlu dari sana. Amin: Spritnya partisipasi. Kembali ke awal, saya dan samsul bersepakat GBHO pasalpasalnya didistribusikan ke ART, sementara pasal teknis ke mana? Belum jelas. Andriyana: PKN aja. Aan: MPO? Andriyana: Ini nanti berubah pada program kerja. Masalah PKN dan Perapihan Struktur KAMMI Aan: Selama ini PKN rujukannya apa? Andriyana: tadi, karena ART yang ditetapkan di Makassar ada PKN, ditetapkanlah PKN. Aan: Ini kan GBHO akan dihapus dan pasalnya didistribusikan saja. Saya setuju PKN. Tadi malam juga dibahas apakah PKN dibahas perlima tahun atau 10 tahun? Andriyana: PKN payung hukumnya jelas, TAP Muktamar. 10 tahun kepanjangan. Amin: Renstra itu dokumen kapan? Andriyana: sebelum mukernas, karena yang bikin pengurus baru. Aan:


Renstra kan jenjang yang sudah ada. Andriyana: kalau di negara, ada RPJP dan RPJM. Kita punya renstra. Amin: Renstra masuk mana? Andriyana: PKN saja. PKN akan memuat visi jangka panjang, strategi jangka panjang, menengah, pendek. Aan: tiap pengurus baru hanya membuat PKN jangka pendek saja Andriyana: kita memasukkan RPJMP dalam satu bab, misalnya. Amin: Kita mau bikin yang 10 tahun atau 5 tahun? Andriyana: 10 tahun terlalu panjang dan ada dinamisasi. Kalau 5 tahun, ada 2 kepengurusan yang harus dievaluasi. 5 tahun saja, Aan: perapihan struktur. Jika ada muktamar, harusnya diikuti musda dan musywil. Logikanya, setelah muktamar, baru ada musda dan muswil setelah muktamar. Coba lihat apakah ada di ART. Andriyana: tidak ada periodesasi waktu di muktamar. Aan: evaluasinya seperti apa selama ini? Fathur: kultur di beberapa daerah, karena juga ada kepentingan politik. Andriyana: ini asumsinya KAMDA masih 2 tahun, dalam struktur baru, KAMDA dibuat 1 tahun dan KAMWIL yang 2 tahun. Jika aturannya demikian, hanya muswil yang berlaku. Musda belum berlaku sampai usulannya setahun atau 2 tahun? Aan: Komsat mengikuti kebutuhan atau seperti apa? Periodesasinya berapa tahun? Andriyana: Komisariat harus diatur berada pada semester berapa seorang Ketua KAMMI? Maka, ada alur yang dibahas pada manhaj kaderisasi yang ada. Maka, puncak karier seorang kader adalah pada posisinya sebagai ketua KAMMI Wilayah atau KAMMI Daerah sebelum berkecimpung ke nasional.


Fathur: Ini kalau bicara spirit lahirnya kepemimpinan. Bagaimana dalam pengaturan gubernur dan presiden? Andriyana: Beda konteks. Karena kita tidak ada otonomi daerah, sementara negara ada. Konteksnya, Muswil atau Musda tidak boleh dilaksanakan sebelum muktamar. Komisariat akan dibicarakan lebih detilnya? Amin: Gimana? Kamda satu tahun saja? Fathur: Iya. Tidak ada eranya lagi KAMDA lulus lama. Aan: ada percepatan agar di KAMMI Wilayah tidak lagi orang sisa dan kuliahnya cepat selesai, akan mengusung lagi percepatan yang ada seperti disampaikan Akh Jatmiko. Amin: OK, sudah jam 12. 00. Kita break Shalat Jumat dulu. =========== Andriyana, Aan dan Fathur sebagai musafir, melanjutkan pembahasan. Sementara Amin dan Ahmad Rizky (notulis) ke masjid. Notulis: Meichy Ismail (KAMMI UII) KETETAPAN MUKTAMAR Andriyana: Nama tetap aja pengurs KAMMI pusat bukan pengurus pusat karena nanti akan berimplikasi dengan penyebutan dan atribut. Fathur: Atribut KAMMI tidak seharusnya menggunakan nama daerah, seperti : bendera KAMMI daerah Surabaya. Andriyana: bendera atas nama daerah itu sangat penting karena menandakan KAMMI ada di berbagai daerah. Aan: pertimbangan untuk mengubah karena masalah anggaran dasar/konstitusi Masalah Keorganisasian Andriyana: dari kammi pusat sampai komisariat tidak memiliki keseragaman penyebutan nama ditingkat pusat :pengurus KAMMI pusat, Pengurus KAMMI Wilayah, pengurus daerah dan penguurs komisariat..


Aan: agar tidak merubah pembahasan dari awal: penyebutannya cukup pengurus pusat (PP), pengurus Wilayah (PW), Pengurus Daerah (PD), dan pengurus komisariat (PK). Andriyana: jadi di semua atribut KAMMI penulisan maupun penyebutan diseragamkan seperti usulan Akh Aan. Andriyana: apa perbedaan dari struktur organisasi dan struktur kepengurusan? Dan ini perlu didiskusikan lebih lama. Aan: Struktur itu adalah instansi bro... Amin: bagaimana strukutur organisasi dan struktur kepengurusan itu digabungkan? Terus secara langsung semua atribut kammipu ikut berubah. Sesi IV, Jumat, 30 Juli 10 (14.00- 18.00) Notulis: Ahmad Rizky Mardhatillah Umar *) catatan: Amin Sudarsono tidak menghadiri sesi karena membedah bukunya di UNY Aan: Ada arahan badan khusus di MPO, kita cukup di sini lalu teknisnya di MPO? Andriyana: lebih rinci lagi pedoman nanti di MPO. Di MPO nanti hal-hal yang teknis dibahas secara lebih detik, tapi dibuat pedoman. Fathur: kita masuk ke pembahasan pasal-pasal AD/ART, dari GBHO masuk ke AD dst. Muqaddimah dalam AD menunggu keputusan dari Amin Sudarsono. Rekomendasi kita, kata “bahwa” di pembukaan Anggaran Dasar dihapuskan. Nama, waktu tetap. Fathur: dalam draft Makassar, tempat kedudukan diubah menjadi “KAMMI berkedudukan di Indonesia dan berpusat di ibukota negara Indonesia”. Andriyana: nanti di sampingnya diberi penjelasan “karena sewaktu-waktu ibukota negara bisa berubah”. Aan: visi ditambah kata “ bermartabat” dan “Islami” seperti apa? Fathur: Islami saja.


Aan: nanti bisa dikatakan mengulang sejarah, karena dulu sempat dikeluarkan wacananya oleh Akh Herlambang. Fathur: logikanya, kalau negara ini sudah Islami, ia akan bermartabat. Aan: rasionalisasi bermartabat adalah kesetaraan jajaran dan punya posisi tawar di politik internasional. Jadi kita menawarkan Islam dan looking forward dalam meningkatkan bermartabat. Fathur: kita harus melihat sejarah, ketika Islam tampil sekarang ia harus menampilkan posisi yang bermartabat. Kita harus melihat pula,ketika negara sudah Islami apakah ia akan serta merta bermartabat? Aan: itu yang diinginkan KAMMI. Fathur: Artinya, jika negara ini Islami, dampaknya masyarakatnya bermartabat, negaranya juga bermartabat. Aan: penekanannya ke praktik. Jangan hanya teoritik saja. Ada semangat yang menegaskan bahwa kita survive dalam dunia. Jadi penekanannya adalah Islami dan lebih fokusnya ke bermartabat. Bisa jadi, kelemahannya adalah problematis ketika dihadapkan pada sudut pandang mana yang dipakai? Jika perspektifnya global, maka kita akan melihat sebuah kondisi yang bermartabat. Ini yang perlu didialektikakan. Fathur: Satu negara Islam memosisikan negara itu bermartabat agak susah ketika melihat posisi politik global sebagai sebuah hal yang harus diperjuangkan. Ini menjadi visi besar kita bahwa ketika negara ini Islami, maka negara bermartabat, negara berkeadilan, dll. Sudah ter-include dalam visi besar ini. Aan: Kita sudahi saja diskursus tentang ini. Kita bagusnya kita menambah saja. Muktamarnya benar-benar riil, jadi tidak hanya diarahkan untuk berkualifikasi, tetapi juga memahami kondisinya. Karena pembacaannya bisa jadi tidak didasarkan pada hal-hal yang berurutan. Kita perlu intelektualisasi juga, agar lebih substansif dalam KAMMI itu sendiri. Fathur: di pasal 7, mengapa kita tidak menggunakan kata ekonomi? Aan: Ketika berbicara KAMMI, berbicara orang yang intelek, bersosial, dan politis. Tidak bicara soal profesionalisme. Itu bukan berarti mencari uang, tetapi berkompetensi di bidangnya masing-masing.


Saya sepakat ketika kita membahas konstitusi, kita bertemu dengan orang yang dulu membahas ini sebelum kita. Jadi ada ruh-nya. Kita berdialektika segala macam tidak jadi soal. Fathur: poin ekonomi tidak dimasukkan? sekarang pengembangan gerakan kan bukan hanya sesama manusia, tetapi juga pengembangan hubungan eksternal ke dalam dan luar negara. Andriyana: mihwarnya apa sekarang? Ya itu kita sesuaikan. Fathur: poin ekonomi seperti apa? Andriyana: kita harus mencermati ekonomi. Kemandirian ekonomi jelas harus dibangun, dia bikin koperasi, percetakan, dll. Untuk memenuhi kebetuhan ekonomi agar tidak repot. Jika tidak mandiri justru potensi “menjual” gerakannya lebih besar. Maka, untuk menghidupi organisasi, perlu mandiri. Misalnya KAMMI dapat 40 Juta, ada pembagian ke KAMMI Wilayah dan Daerah untuk memenuhi kebutuhan organisasional KAMMI. Jadi ada BUMK. Dalam zakat pun ada jatahnya untuk amil. Yang penting itu amanahnya ditunaikan. Jangan phobia untuk hal seperti ini. Fathur: potensinya itu besar. Politik, ekonomi, dan sosial harus dibangun secara besar. Aan: ini untuk mahasiswa, bukan untuk kader an sich. Andriyana: ini bagaimana kita mentransformasi kebutuhan spiritual menjadi kebutuhan pokok adalah kemudian menjadi misi kita. Kerja-kerja besar memerlukan energi besar. Kemandirian itu harus dibangun. Fathur: Itulah spirit gerakan. Artinya, pasal 7 ayat 2 ditambah dengan “potensi dakwah, intelektual, sosial, dan kemandirian ekonomi mahasiswa”. pasal 7 ayat 3 masih “komunikasi mahasiswa”, padahal jaringannya seharusnya sudah eksternal. Ketika sudah internasional, berarti kita juga memikirkan masalah-masalah internasional. Pertanyaannya apakah itu siap bagi KAMMI untuk mengambil peran itu? Aan: visi KAMMI itu kita kembali pada Indonesia. Artinya, kalau kita tekankan pada luar negeri kita akan mengubah visi KAMMI. Kita perlu mengembangkan “melihat dunia dari Indonesia”.


Fathur: mengenai ayat 3, tentang masyarakat Indonesia, bagaimana kalau kita menukar posisi adil terlebih dulu, lalu sejahtera? Aan: faktanya, yang adil itu adil saja, tapi yang sejahtera itu ya sejahtera saja. Fathur: Tidak usah diubah. Kayaknya yang nomor 5 itu mencakup tidak hanya bangsa dan negara, tapi juga permasalahan luar negeri. Aan: kalau HMI MPO organisasi kemahasiswaan, tapi kita mengapa organisasi kemasyarakatan? Andriyana: kalau masyarakat lingkupnya luas, tidak hanya mahasiswa, tapi juga rakyat juga. Fathur: kalau kita masuk sebagai organisasi kemasyarakatan, apakah kemudian kita bergabung KNPI sebagai ormas, lebih untung daripada kita berdiri sendiri? Lalu ada daerah satu dan daerah lain berbeda-beda, ada yang masuk KNPI dan ada yang tidak Andriyana: terserah daerahnya saja. KAMMI Pusat tidak mengiyakan tapi juga tidak menolak. Fathur: perdebatannya itu, terkait kebijakan KAMDA dan KAMWIL didsarkan pada kebutuhan. Harusnya ada instruksi yang jelas dalam organisasi Andriyana: ya sudah tidak apa-apa. Tidak masalah. Itu ijtihad saja masing-masing kamda Fathur: ya mengapa tidak diatur, spirit kita kan menertibkan organisasi? Andriyana: ya persoalannya itu karena ijtihad tadi. Aan: Pasal 11 dan 12 dijadikan satu. PW, PD, dan PK dibakukan. Fathur: nanti dibahas di pra muktamar. Sesuai yang nanti dibahas panjang-lebar tadi. Fathur: struktur dan pengurus organisasi dijadikan BAB V. Pasal 11 digabung dengan pasal 12 jadi pasal 11. Berikutnya diturunkan. Namanya menjadi “Struktur dan Pengurus Organisasi”


Struktur organisasi=pengurus? Andriyana: KAMMI Pusat, Wilayah, Daerahnya dihapus. Dijadikan kepengurusan. Aan: antara struktur dan pengurus organisasi itu menjelaskan. Itu kepengurusan KAMMI Pusat, Wilayah dst. Fathur: struktur organisasi terkait juga dengan atribut. Andriyana: coba liat. Organisasi pengurus bedanya apa? Tidak harus ada double subject atau penghamburan kata. Kalau mau jangan KAMMI Pusat, langsng saja. Aan: Ada dua hal yang problematis di sini. pertama, masalah redaksi. Kedua, masalah pasal. Kalau masalahnya redaksi, ya sudah ganti saja. Fathur: organisasi KAMMI digabung saja, poin yang di atasnya dihapus. Aan: ini tidak menghamburkan kata, hanya menjelaskan kepala kata itu agar berbeda. Andriyana: ya apa bedanya struktur dan organisasi? Kalau dalam struktur partai, langsung saja struktur DPD, DPW, DPP. Pengurusnya Pengurus DPP, DPW, dst. Aan: ini menjelaskan saja. Fathur: struktur dan pengurus KAMMI itu sudah masuk. Tidak usah mengulangi kata yang berbeda. Nanti akan berefek di atribut organisasi seperti bendera, stempel, dll. Aan: saya mengikut saja, karena dasarnya kurang kuat. Selesaikan saja. Fathur: redaksinya digabungkan saja dulu. Aan: struktur dan pengurus organisasi OK, Fathur: Pasal 11 menjadi “Struktur dan Pengurus Organisasi”. Ayat 1 menjadi “Struktur dan Pengurus KAMMI terdiri atas.......”ayat 2 menjadi “Pengurus Pusat KAMMI dipimpin oleh Ketua Umum PP KAMMI, Pengurus Wilayah KAMMI dipimpin oleh Ketua Umum PW KAMMI, dst. Ke bawah.......”. Sebenarnya hanya perbedaan nama, mungkin sedikit perbedaan peran. Spiritnya kan untuk menertibkan organisasi.


Pasal 12 :Majelis permusyatan dan dewan penasehat dibentuk di tingkat Pusat,Wilayah,Daerah dan Komsiariat. Pasal 13 dan 14,5,16,17,18 tetap Bab VII diganti dengan perubahan dan penetapan (poin Keuangan dipindah ke MPO) Fathur: adanya Perubahan bab penambahan Wilayah ART Keanggotaan Andriyana: poin apa dalam klausul keanggotaan tersebut yang menunjukkan kewarganegaraan? Fathur: I ndonesia tidak mengenal kewarganegaran ganda. Andriyana: Mahasiswa Muslim yang jadi anggota KAMMI idealnya juga mahasiswa internasional, bukan hanya mahasiswa Indonesia. Kita beri slot untuk itu. Aan: usul ditampung saja. Kiita akan membahas itu nanti. Aan: Anggota Kehormatan juga diusulkan oleh Pusat Wilayah, serta daerah dan ditetapkan dalam forum muktamar (ART pasal 2). Fathur: batas anggota di pasal 4 ayat 1 huruf b diganti jadi 30 tahun sesuai UU Kepemudaan. Fathur: dalam AD/ART tidak ada kata “bagian”, adanya “Bab”, “Pasal”, “Ayat”. Pasal 5 mengenai anggota berubah, keanggotaan kehormatan tidak diatur mengenai masa keanggotaan. Pasal 1 berlaku hanya untuk anggota biasa, tidak usah untuk anggota kehormatan karena usia batasannya 30 tahun. Poin 2 itu mengenai masanya, Tapi yang jelas ponnya itu sampai 30 tahun bisa dianggap sebagai AB atau anggota biasa. Kalau lebih dari itu, walaupun kuliah, tetap tidak bisa. Apakah pasal 5 itu kepanjangan? Ada pertanyaan untuk pasal 6? Aan: Bagusnya ini nanti dibahas lagi buat dibawa ke pleno lanjutan. Fathur: pasal 7, ayat 1 huruf b kata “AD dan ART” diganti menjadi “Konstitusi KAMMI”. Sehingga menjadi “Tunduk dan Patuh pada Konstitusi KAMMI dan peraturan organisasi lainnya.


Fathur: Mutasi Anggota dari satu KAMMI Daerah ke KAMMI daerah lain harus ada surat pengantar? Ada penambahan kata “Wilayah” di pasal 8 tersebut. Fathur: untuk rangkap keanggotaan di organisasi lain bagaimana? Apakah harus pengurus Pusat yang turun untuk menyelesaikan masalah itu? Juga perlu ditambah Pengurus Pusat. =========================================================


DRAFT USULAN KONSTITUSI DAN PERATURAN KAMMI

Recommend Documents