dewan tersebut. Dengan adanya keseimbangan antara DPR dan DPD, diharapkan DPD memberikan peran yang lebih maksimal sebagai perwakilan daerah yang nantinya akan berpengaruh terhadap daerah-daerah yang mereka wakili. Dengan perubahannya proses Pemilu yang saat ini dikembalikan kepada rakyat, sebagai warga negara Indonesia diberikan hak untuk memilih individu yang akan menjadi wakil dalam legislatif. Agar tidak salah memilih masyarakat Indonesia tentu diharapkan dapat memilih calon yang akan duduk dalam parlemen dengan lebih melihat kualitas maupun kemampuannya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan tidak terlalu mengutamakan kepentingan partai maupun kepentingan individu. Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah tidak memilih berdasarkan adanya hubungan kekerabatan saja.
DAFTAR PUSTAKA
Buku Asshiddiqie, Jimly, 2002, Struktur Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Jakarta, FH UI-Press. Asshiddiqie, Jimly, 2005, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, Yogyakarta : UII Press. Asshiddiqie, Jimly, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan NKRI.
Universitas Sumatera Utara
Asshiddiqie,Jimly. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer. Budiardjo, Miriam, 2008, Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Jakarta, Pustaka Gramedia Utama. Darmawan, Ikhsan, 2013,Analisis Sistem Politik Indonesia, Bandung, Alfabeta. Estiko, Didit Hariadi dan Suhartono (Ed.), 2003, Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi, Jakarta, Sekjen DPR-RI. Fatwa, A.M., 2004, Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi: Jejak Langkah Parlemen Indonesia Periode 1999-2004, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada. Gaffar, Janedjri M. , 2012 , Demokrasi Konstitusional : Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Jakarta, Konstitusi Press. Harahap, Krisna, 2004, Konstitusi Republik Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi, Grafitri Budi Utami, Bandung. Huda, Ni’matul S.H.,M.Hum, 2008, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Jakarta, PT Grafindo Persada. Isra, Sardi, 2010, Pergesera Fungsi Legislasi; Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada. Kansil, C.S.T, 1990, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta : Bina Aksara. Kusuma, Ananda B., 2005, Lahirnya UUD 1945. Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara UI
Universitas Sumatera Utara
Levy, Leonard W. (Ed.), 2005, Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi, terj. Eni Purwaningsih, Bandung, Nusamedia dan Nuansa. Maksudi, Beddy Iriawan, 2012, Sistem Politik Indonesia, Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Manan, Bagir, 2003, DPR,DPR dan MPR dan MPR dalam UUD 1945 Baru, Yogyakarta, FH UII Press,. Marbun, B.N, 2002 DPR RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, Edisi Revisi, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,. Maridjan, Prof. DR. Kacung, 2010, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, Jakarta: Kencana. MD, Moh. Mahfud, 2003, Demokrasi dan konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.. Napitupulu, DR. Paimin M.Si, 2007, Menuju Pemerintahan Perwakilan, Bandung, PT Alumni. Nawawi, Hadari, 1994, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta, UGM Press Nazriyah, Riri, S.H., M.H., MPR RI, 2007, Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan, Yogyakarta, FH UII Press. Nurtjahjo, Hendra, 2005, Ilmu Negara; Pengembangan Teori Negara dan Suplemen, Jakarta, PT Grafindo Persada Pakapahan, Muchtar, 1994, DPR RI Semasa Orde Baru, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
Universitas Sumatera Utara
Purnomowati, Reni Dwi,S.H.,M.H. , 2005, Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia, Jakarta, PT Raja Grrafindo Persada. Sanit, Arbi, 1982, Perwakilan Politik: Suatu Stdi Awal Dalam Pencarian Analisa Sistem Perwakilan politik di Indonesia, Ilmu dan Budaya, Jakarta : Penerbit Universitas Nasional. Sanit. Arbi. 1985. Perwakilan Politik di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press. Subardjo, Prof. Dr. H. S.H., M.Hum., 2012, Dewan Perwakilan Daerah Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Penerapan Sistem Bikameral dalam Lembaga Perwakilan Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu. Sunny,Ismail. 1977, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Jakarta, Aksara Baru. Syafie, Drs. H. Inu Kencana, M.Si.,dkk, 2002, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, PT Rineka Cipta. Syahuri, Taufiqurrohman, 2004, Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD 1945 di Indonesia 1945-2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain di Indonesia, Bogor, Ghalia Indonesia. Tutik, Titik Triwulan, 2010, S.H.,M.H., Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta, Kencana. Yusuf, Slamet Effendy, 2001, Bikameralisme dan Perubahan Konstitusi, Jakarta, YSPDM.
Jurnal Isra, Saldi, 2004. Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat; Sistem Trikameral di Tengah Lesmana, Tjipta, 2006, Quo Vadis, Dewan Perwakilan Daerah, Jakarta : Kompas
Universitas Sumatera Utara
Supremasi Dewan Perwakilan Rakyat, Jurnal Konstitusi, Vol. 1 No. 1. UUD 1945 Pra-Amandemen.
Website Al-Maruzy, Amir, 2011, Volksraad Cikal Bakal Lembaga Legislatif Indonesia, http://www.katailmu.com/2011/03/volksraad-cikal-bakal-lembaga.html. Fahrian,
Rizki,
2012,
Latar
Belakang
Perubahan
UUD
1945,
http://rizkifahrian09.blogspot.com/2012/10/latar-belakang-perubahan-uud1945.html. Wikipedia, Pemisahan Kekuasaan, http://id.wikipedia.org/wiki/Pemisahan_kekuasaan
Universitas Sumatera Utara
