WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG

BERITA DAERAH

WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PEKALONGAN, Menimbang

:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (4) serta Pasal 264 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017;

Mengingat

:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang RKPD Kota Pekalongan 2017 | BERITA DAERAH

i

Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698); Memperhatikan

:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017.

RKPD Kota Pekalongan 2017 | BERITA DAERAH

ii

Pasal 1 (1)

(2)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2017, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Pekalongan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Narasi RKPD Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; b. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal 2

RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam penyusunan : a. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Pekalongan Tahun 2017; b. Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017. Pasal 3 Dalam rangka penyusunan RAPBD Kota Pekalongan Tahun 2017 Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan RKPD Tahun 2017 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Pasal 4 (1)

(2)

(3)

Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan, Keuangan dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Pekalongan, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah. RKPD Kota Pekalongan 2017 | BERITA DAERAH

iii

Pasal 5 Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2017 dengan RKPD Tahun 2017. Pasal 6 Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 14 Juni 2016 WALIKOTA PEKALONGAN Cap Ttd

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 14 Juni 2016 Pj. SEKRETARIS DAERAH

SLAMET PRIHANTONO BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016 NOMOR 26


iv

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(RKPD) KOTA PEKALONGAN TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 2016


v

DAFTAR ISI DAFTAR ISI ______________________________________________________ vi DAFTAR TABEL __________________________________________________ ix DAFTAR GAMBAR ______________________________________________ xviii BAB I PENDAHULUAN _____________________________________________1 1.1 LATAR BELAKANG ____________________________________________ 1 1.2 LANDASAN HUKUM ____________________________________________ 1 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN __________________________________ 3 1.4 KAIDAH PELAKSANAAN ________________________________________ 4 1.5 MAKSUD DAN TUJUAN _________________________________________ 4 1.5.1 Maksud __________________________________________________ 4 1.5.2.Tujuan ___________________________________________________ 5 1.6 SISTEMATIKA RKPD TAHUN 2017 ________________________________ 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU __________________7 2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ____________________________ 7 2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi _______________________________ 7 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ____________________________ 27 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ___________________________________ 49 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah _______________________________ 110 2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KOTA PEKALONGAN SAMPAI TAHUN 2014 _____________________ 137 2.2.1. Urusan Wajib ___________________________________________ 137 2.2.2. Urusan Pilihan __________________________________________ 157 2.3. EVALUASI CAPAIAN MDG’S __________________________________ 2.3.1. Tujuan 1 : Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan ___________ 2.3.2. Tujuan 2 : Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua____________ 2.3.3. Tujuan 3 : Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan ______________________________ 2.3.4. Tujuan 4 : Menurunkan Angka Kematian Anak _________________ 2.3.5. Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Anak_____________________ 2.3.6. Tujuan 6 : Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya _______________________________________ 2.3.7. Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup ___________

160 160 161

2.4. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH ____________________ 2.4.1. Aspek Geografi dan Demografi _____________________________ 2.4.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ___________________________ 2.4.3. Aspek Pelayanan Umum __________________________________ 2.4.4. Aspek Daya Saing Daerah _________________________________

167 167 167 168 169

162 163 163 164 166

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ______________________________________ 171 3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH __________________________ 171 RKPD Kota Pekalongan 2017 | DAFTAR ISI

vi

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah ___________________________________ 171 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah _________________ 175 3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ________________________ 176 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ___________ 177 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ___________________________ 177

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH __________ 182 4.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA MENENGAH ________________________________________ 1. Kota Pekalongan ___________________________________________ 2. Sejahtera _________________________________________________ 3. Mandiri ___________________________________________________ 4. Berbudaya ________________________________________________ 5. Berbasis Nilai-Nilai Religiusitas ________________________________ 6. Falsafah “Brayan Urip” _______________________________________ 4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN __________________________________ 4.2.1. Pokok-pokok Pikiran DPRD ______________________________ 4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2017 __________ 4.2.2. Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah ______________________ 4.2.3. Arah Kebijakan Kota Pekalongan Tahun 2017 ________________ 4.2.5. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2017 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2017 _____________________

182 182 183 183 184 184 185 189 189 190 199 207

211

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 ____________ 216 5.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR __________________________ 5.1.1. Pendidikan ___________________________________________ 5.1.2. Kesehatan ____________________________________________ 5.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang _____________________ 5.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman _______________ 5.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat ___________________________________________ 5.1.6. Sosial _______________________________________________

216 216 217 219 220

5.2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR ___________________ 5.2.1. Tenaga Kerja __________________________________________ 5.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ___________ 5.2.3. Pangan ______________________________________________ 5.2.4. Pertanahan ___________________________________________ 5.2.5. Lingkungan Hidup ______________________________________ 5.2.6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ________________ 5.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ______________________ 5.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ____________ 5.2.9. Perhubungan __________________________________________ 5.2.10. Komunikasi dan Informatika ______________________________ 5.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ______________________ 5.2.12. Penanaman Modal Daerah _______________________________ 5.2.13. Kepemudaan dan Olahraga ______________________________ 5.2.14. Statistik ______________________________________________ 5.2.15. Persandian ___________________________________________ 5.2.16. Kebudayaan __________________________________________ 5.2.17. Perpustakaan _________________________________________ 5.2.18. Kearsipan ____________________________________________

222 222 222 223 223 223 224 224 224 224 225 226 226 227 227 227 227 228 228

RKPD Kota Pekalongan 2017 | DAFTAR ISI

vii

220 221

5.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN _____________________________ 5.3.1. Kelautan dan Perikanan _________________________________ 5.3.2. Pariwisata ____________________________________________ 5.3.3. Pertanian _____________________________________________ 5.3.4. Perdagangan __________________________________________ 5.3.5. Perindustrian __________________________________________ 5.3.6. Transmigrasi __________________________________________

228 228 229 229 230 231 231

5.4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN _________________ 5.4.1. Perencanaan Pembangunan______________________________ 5.4.2. Keuangan ____________________________________________ 5.4.3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ____________________ 5.4.4. Penelitian dan Pengembangan ____________________________ 5.4.5. Fungsi Lain ___________________________________________

231 231 232 232 233 233

BAB VI PENUTUP ________________________________________________ 239 DAFTAR PUSTAKA ______________________________________________ 240

RKPD Kota Pekalongan 2017 | DAFTAR ISI

viii

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Tabel 2.2

Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan.................................... 9 Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ................................................................................. 14

Tabel 2.3

Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2014 .................. 15

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014 ..................... 24

Tabel 2.5

Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 20102014 ..................................................................................................... 24 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ................. 25

Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10

Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Tahun 2010-2014 .................................................................... 25 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2014 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa) ........................................... 26 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Kota Pekalongan Tahun 2010─2014 ............................................................ 28 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), Kota Pekalongan tahun 2011─2014 ...................................... 29

Tabel 2.11

PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp), Kota Pekalongan tahun 2010─2014 ............................................................. 31

Tabel 2.12

Angkatan Kerja dan Jumlah Pekerja di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ............................................................................................ 37

Tabel 2.13

Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ..................................................... 37 Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan tahun 20102014 ..................................................................................................... 39 Angka Partisipasi Kasar Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014 .................................................................... 41

Tabel 2.14 Tabel 2.15 Tabel 2.16

Angka Partisipasi Kasar Kota Menurut Jenis Sekolah Berbasis Gender Kota Pekalongan 2014 ............................................................ 41

Tabel 2.17

Prosentase Penduduk 10 Tahun Yang Tidak Bersekolah Lagi Menurut Ijazah Yang Dimiliki Kota Pekalongan Berbasis Gender Tahun 2014 .......................................................................................... 42 Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014 .................................................................... 43 Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan Berbasis Gender Tahun 2014 .......................................................................................... 43


Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014 ............................................. 44

Tabel 2.21

Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ..................................... 47

Tabel 2.22

Perkembangan Kepemudaan Kota Pekalongan Tahun 20102014 ..................................................................................................... 48 RKPD Kota Pekalongan 2017 | DAFTAR TABEL

ix

Tabel 2.23

Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ................................................................................. 48

Tabel 2.24

Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ............................................................. 49

Tabel 2.25

Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ............................................................. 49

Tabel 2.26

Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ............................................................. 50

Tabel 2.27

Rasio Ketersediaan Sekolah Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ..................................................... 50

Tabel 2.28

Rasio Guru dan Murid Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 .................. 51

Tabel 2.29

Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ............................................................. 51

Tabel 2.30

Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ............................................................................................ 52 Rasio Guru dan Murid Jenjang SM P/MI Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ............................................................................................ 52 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Per 1.000 Penduduk ............................................................................................. 53

Tabel 2.31 Tabel 2.32

Tabel 2.33

Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MAKota Pekalongan Tahun 2010-2014............................... 53

Tabel 2.34

Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap 10.000 Jumlah Penduduk Usia Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ............................................. 53 Rasio Guru dan Murid Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 .................. 54

Tabel 2.35 Tabel 2.36 Tabel 2.37 Tabel 2.38 Tabel 2.39

Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ............................................................. 54 Jenjang Pendidikan PAUD/TK Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014 .................................................................................................. 54 Kondisi Bangunan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan Dalam Kondisi Baik ........................................................... 55 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan 2010-2014 ........................................................................ 55

Tabel 2.40

Angka Kelulusan Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan .................................................................................. 56

Tabel 2.41

Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan .................................................................................. 56

Tabel 2.42

Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Kota Pekalongan tahun 2010-2014 ............................... 56 Prosentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ................................................................................. 57


Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per 1.000 balita di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014........................................................... 57 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) Dan Rumah Sakit per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014 ......................................................................................... 58

RKPD Kota Pekalongan 2017 | DAFTAR TABEL

x

Tabel 2.46

Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014(perubahan data dikoreksi) ............................................... 58


Rasio Tenaga Paramedis di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014........ 58 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014 .............................................................................. 59

Tabel 2.49

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014 (Persen) ................................................................ 59

Tabel 2.50

Prosentase Balita Usia 0-6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ..................................................... 60

Tabel 2.51

Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ................................................................................. 60

Tabel 2.52

Penduduk Miskin yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ............................................................. 61

Tabel 2.53

Kondisi Jaringan Jalan Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014......... 61

Tabel 2.54

Rasio Jaringan Irigasi Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014 .......... 62

Tabel 2.55

Kondisi Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014........................................................... 62

Tabel 2.56

Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014 ......................................................................................... 62

Tabel 2.57

Data Saluran Drainase Di Wilayah Kota Pekalongan ........................... 63


Data Pelanggan PDAM di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ........... 65 Distribusi Air Minum PDAM di Kota Pekalongan Tahun 20102014 ..................................................................................................... 65 Cakupan Pelayanan Air Bersih, Sanitasi dan Persampahan Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ............................................................. 66


Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ............................................................. 68

Tabel 2.62

Perkembangan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ............................................. 68

Tabel 2.63

Perkembangan Rasio Rumah Layak Huni Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ................................................................................. 69

Tabel 2.64

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ............................................................................................ 69 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ............................................................................................ 69


Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Pekalongan Tahun 20102014 ..................................................................................................... 70


Rumah Tangga Bersanitasi Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ........ 70 Banyaknya Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan (Kasus) Tahun 2010-2014 .................................................................... 71 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ............................................................................................ 71


Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Tahun 2010-2014 ................................................................................. 71

Tabel 2.71

Rasio Jumlah Polisi PP Per 10.000 Penduduk (PNS) di Kota Pekalongan 2010-2014 ........................................................................ 72 RKPD Kota Pekalongan 2017 | DAFTAR TABEL

xi

Tabel 2.72

Rasio Jumlah Polisi PP Per 10.000 Penduduk (PNS dan Banpol (Non PNS) di Kota Pekalongan ............................................................ 72

Tabel 2.73

Penyelesaian Pelanggar Perda Kota Pekalongan Tahun 20102014 ..................................................................................................... 72

Tabel 2.74

Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk (Ton Inti) di Kota Pekalongan .......................................................................................... 73

Tabel 2.75

Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk (Ton Inti, Linmas Kecamatan dan Kelurahan) di Kota Pekalongan .................................. 73

Tabel 2.76

Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ................................................................................. 73

Tabel 2.77

Jumlah Panti Asuhan dan Anak Yang Diasuh di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ................................................................................. 74

Tabel 2.78

Kategori dan Jumlah PMKS di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014 ..................................................................................................... 74 Jumlah PSKS di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ........................... 75

Tabel 2.79 Tabel 2.80 Tabel 2.81 Tabel 2.82 Tabel 2.83 Tabel 2.84

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ............................................................................................ 76 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ............................................................................................ 77 Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan ....................................... 77 Prosentase Perusahaan Menerapkan K3 Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ................................................................................. 78 Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .......................... 78

Tabel 2.85

Rasio Ketersediaan Pangan Utama Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ............................................................................................ 80

Tabel 2.86

Skor PPH Kota PekalonganTahun 2010-2014...................................... 80

Tabel 2.87

Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kota PekalonganTahun 2010-2014 ............................................................................................ 81

Tabel 2.88

Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ............................................................................................ 81


Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2011-2015 ................... 82 Persentase Sampah RT Yang Terkumpul dan Terangkut Per Kelurahan Di Kota Pekalongan Tahun 2013-2014 ................................ 83

Tabel 2.91

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota PekalonganTahun 2010-2014 ............................................................................................ 87

Tabel 2.92

PKK Aktif di Kota PekalonganTahun 2010-2014 .................................. 88


Posyandu Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ......................... 88 Rasio Akseptor KB per 100 Pasangan Usia Subur Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ............................................................. 88 Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ............................................................. 89


Perkembangan Rasio Izin Trayek di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ............................................................................................ 90

Tabel 2.97

Jumlah Terminal Bis Tipe A di Kota Pekalongan Tahun 20102014 ..................................................................................................... 90 RKPD Kota Pekalongan 2017 | DAFTAR TABEL

xii

Tabel 2.98

Prosentase Angkutan Darat AKAP dan AKDP Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ................................................................................. 90

Tabel 2.99

Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ................................................................................. 91

Tabel 2.100 Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan Umum (KIR) Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ............................................................. 91 Tabel 2.101 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum Kota Pekalongan 2010-2014 ............................................................................................ 91 Tabel 2.102 Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ..................................................... 92 Tabel 2.103 Banyaknya Penumpang Yang Naik Kereta Api Melalui Stasiun KA Pekalongan Tahun 2010-2014 ........................................................ 92 Tabel 2.104 Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Tahun 2010-2014 ............................................................................................ 92 Tabel 2.105 Rasio Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ............................................................................................ 93 Tabel 2.106 Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang Masuk ke Daerah Tahun 2010-2014 ................................................................................. 93 Tabel 2.107 Jumlah Penyiaran Radio dan Televisi di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ............................................................................................ 93 Tabel 2.108 Persentase Rumah Tangga Pengguna Fix Wireline di Kota Pekalongan 2010-2014 ........................................................................ 94 Tabel 2.109 Prosentase Koperasi Aktif Kota Pekalongan Tahun 2010 - 2014......... 94 Tabel 2.110 Jumlah UKM, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi UKM di Kota Pekalongan Tahun 2014 ...................................................................... 94 Tabel 2.111 Jumlah Investor dan Nilai Investasi di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ............................................................................................ 95 Tabel 2.112 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 20102014 ..................................................................................................... 95 Tabel 2.113 Realisasi PMDN Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 .......................... 96 Tabel 2.114 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 20102013 ..................................................................................................... 96 Tabel 2.115 Perkembangan Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ........ 96 Tabel 2.116 Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Kota PekalonganTahun 2010-2014 .............................................................. 98 Tabel 2.117 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ............................................................. 98 Tabel 2.118 Perkembangan Perpustakaan di Kota Pekalongan Tahun 20102014 ..................................................................................................... 98 Tabel 2.119 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ............................................................................................ 99 Tabel 2.120 Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 (kg) ..................................................................................... 99 Tabel 2.121 Konsumsi Ikan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 (kg) ................ 100 Tabel 2.122 Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 .......................................................................................... 100 RKPD Kota Pekalongan 2017 | DAFTAR TABEL

xiii

Tabel 2.123 Produksi Ikan Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 (ton) .................................................................................. 100 Tabel 2.124 Jumlah Hotel di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ......................... 101 Tabel 2.125 Jumlah Restoran di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 .................... 101 Tabel 2.126 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ........................................................... 102 Tabel 2.127 Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Pekalongan Tahun 20102014 ................................................................................................... 102 Tabel 2.128 Jumlah Kunjungan Wisata dan Pendapatan Daerah dari Obyek Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014.................................... 102 Tabel 2.129 Produktivitas Padi Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ...................... 103 Tabel 2.130 Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Pekalongan Tahun 20102014 ................................................................................................... 103 Tabel 2.131 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ........................................................... 104 Tabel 2.132 Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ........................................................... 105 Tabel 2.133 Jumlah Survei Kepuasan Terhadap Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan ................................................................................ 108 Tabel 2.134 Jumlah Diklat Aparatur di Pemerintah Kota Pekalongan..................... 108 Tabel 2.135 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ............................................................................... 111 Tabel 2.136 Prosentase RT yang menggunakan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ............................................................................... 114 Tabel 2.137 Jumlah dan Tipe Akomodasi Kota Pekalongan Tahun 2011-2013...... 114 Tabel 2.138 Lama proses perijinan di kota Pekalongan 2010-2012 ....................... 115 Tabel 2.139 Perkembangan Kondisi Kerangka Umum Kebijakan Pembangunan Daerah yang Kondusif Bagi Inovasi dan Bisnis di Kota Pekalongan, 2011-2014 ............................................................. 119 Tabel 2.140 Perkembangan Kondisi Penyedia dan Pengguna Iptekin/Litbangyasa dalam Pengembangan Inovasi dan Bisnis di Kota Pekalongan, 2011-2014 ............................................................. 119 Tabel 2.141 Perkembangan Kondisi Interaksi, Jaringan dan Pelayanan Inovasi dan Bisnis di Kota Pekalongan, 2011-2014 ............................ 120 Tabel 2.142 Perkembangan Kondisi Penguatan Budaya Inovasi dan Bisnis di Kota Pekalongan, 2011-2014 ............................................................. 121 Tabel 2.143 Perkembangan Kondisi Fokus dan Keterpaduan Kebijakan dalam Pengembangan Inovasi dan Bisnis di Kota Pekalongan, 20112014 ................................................................................................... 122 Tabel 2.144 Perkembangan Kondisi Internalisasi Dinamika Global ke dalam Pengembangan Inovasi dan Bisnis di Kota Pekalongan, 20112014 ................................................................................................... 123 Tabel 2.145 Perkembangan Kondisi Kerangka Umum Kebijakan Pembangunan Daerah yang Kondusif Bagi Pengembangan Klaster Industri di Kota Pekalongan, 2011-2014 ................................. 123


xiv

Tabel 2.146 Perkembangan Kondisi Penyedia dan Pengguna Iptekin/Litbangyasa dalam Pengembangan Klaster Industri di Kota Pekalongan, 2011-2014 ............................................................. 125 Tabel 2.147 Perkembangan Kondisi Interaksi, Jaringan dan Pelayanan Inovasi dan Bisnis untuk Pengembangan Klaster Industri di Kota Pekalongan, 2011-2014 ..................................................................... 125 Tabel 2.148 Perkembangan Kondisi Fokus dan Keterpaduan Kebijakan dalam Pengembangan Klaster Industri di Kota Pekalongan, 2011-2014 ....... 126 Tabel 2.149 Perkembangan Kondisi Internalisasi Dinamika Global ke dalam Pengembangan Klaster Industri di Kota Pekalongan, 2011-2014 ....... 127 Tabel 2.150 Perkembangan Kondisi Kerangka Umum Kebijakan Pembangunan Daerah yang Kondusif Bagi Pengembangan Jaringan Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014 ............................... 128 Tabel 2.151 Perkembangan Kondisi Penyedia dan Pengguna Iptekin/Litbangyasa dalam Pengembangan Jaringan Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014 ............................................................. 129 Tabel 2.152 Perkembangan Kondisi Interaksi, Jaringan dan Pelayanan Inovasi dan Bisnis di Kota Pekalongan, 2011-2014 ............................ 129 Tabel 2.153 Perkembangan Kondisi Penguatan Budaya Inovasi dan Bisnis dalam Pengembangan Jaringan Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014 .......................................................................................... 130 Tabel 2.154 Perkembangan Kondisi Fokus dan Keterpaduan Kebijakan dalam Pengembangan Jaringan Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014 ..... 131 Tabel 2.155 Perkembangan Kondisi Internalisasi Dinamika Global ke dalam Pengembangan Jaringan Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014 ..... 131 Tabel 2.156 Perkembangan Kondisi Kerangka Umum Kebijakan Pembangunan Daerah yang Kondusif Bagi Pengembangan Teknoprener di Kota Pekalongan, 2011-2014 .................................... 132 Tabel 2.157 Perkembangan Kondisi Penyedia dan Pengguna Iptekin/Litbangyasa dalam Pengembangan Teknoprener di Kota Pekalongan, 2011-2014 ..................................................................... 132 Tabel 2.158 Perkembangan Kondisi Interaksi, Jaringan dan Pelayanan Inovasi dan Bisnis dalam Pengembangan Teknoprener di Kota Pekalongan, 2011-2014 ..................................................................... 133 Tabel 2.159 Perkembangan Kondisi Penguatan Budaya Inovasi dan Bisnis dalam Pengembangan Teknoprener di Kota Pekalongan, 20112014 ................................................................................................... 133 Tabel 2.160 Perkembangan Kondisi Fokus dan Keterpaduan Kebijakan dalam Pengembangan Teknoprener di Kota Pekalongan, 2011-2014........... 134 Tabel 2.161 Perkembangan Kondisi Internalisasi Dinamika Global ke dalam Pengembangan Teknoprener, di Kota Pekalongan, 2011-2014.......... 134 Tabel 2.162 Perkembangan Kondisi Kerangka Umum Kebijakan Pembangunan Daerah yang Kondusif Bagi Penguatan Tematik Sistem Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014 ................................. 135 Tabel 2.163 Perkembangan Kondisi Penyedia dan Pengguna Iptekin/Litbangyasa dalam Penguatan Tematik Sistem Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014 ............................................................. 135


xv

Tabel 2.164 Perkembangan Kondisi Interaksi, Jaringan dan Pelayanan Inovasi dan Bisnis dalam Penguatan Tematik Sistem Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014 ............................................................. 136 Tabel 2.165 Perkembangan Kondisi Penguatan Budaya Inovasi dan Bisnis dalam Penguatan Tematik Sistem Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014 .......................................................................................... 136 Tabel 2.166 Perkembangan Fokus dan Keterpaduan Kebijakan dalam Penguatan Tematik Sistem Inovasi di Kota Pekalongan, 20112014 ................................................................................................... 137 Tabel 2.167 Perkembangan Kondisi Internalisasi Dinamika Global ke dalam Penguatan Tematik Sistem Inovasi di Kota Pekalongan, 20112014 ................................................................................................... 137 Tabel 2.168 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan ................................................... 137 Tabel 2.169 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan.................................................... 141 Tabel 2.170 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum ......................................... 144 Tabel 2.171 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat ...................................... 145 Tabel 2.172 Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang .......................................... 145 Tabel 2.173 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan ....................... 145 Tabel 2.174 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan ............................................... 146 Tabel 2.175 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup ........................................ 146 Tabel 2.176 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan .................................................. 147 Tabel 2.177 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ................. 147 Tabel 2.178 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ............................................................................. 148 Tabel 2.179 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ............................................................................................ 148 Tabel 2.180 Capaian Kinerja Urusan Sosial ........................................................... 149 Tabel 2.181 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan .......................................... 150 Tabel 2.182 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah .......... 151 Tabel 2.183 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal ....................................... 152 Tabel 2.184 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan................................................. 153 Tabel 2.185 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga ......................... 153 Tabel 2.186 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ................................................................................................ 153 Tabel 2.187 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian ........................................................... 154 Tabel 2.188 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ........ 155 Tabel 2.189 Capaian Kinerja Urusan Statistik ........................................................ 156 Tabel 2.190 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika ......................... 156 Tabel 2.191 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan............................................... 157 Tabel 2.192 Capaian Kinerja Urusan Pertanian ..................................................... 157 Tabel 2.193 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata .................................................... 158 Tabel 2.194 Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan ............................... 158 RKPD Kota Pekalongan 2017 | DAFTAR TABEL

xvi

Tabel 2.195 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan ............................................... 158 Tabel 2.196 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian................................................ 159 Tabel 2.197 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi ................................................ 160 Tabel 2.198 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 1 ..................................................... 161 Tabel 2.199 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 2 ..................................................... 162 Tabel 2.200 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 3 ..................................................... 162 Tabel 2.201 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 4 ..................................................... 163 Tabel 2.202 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 5 ..................................................... 164 Tabel 2.203 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 6 ..................................................... 165 Tabel 2.204 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 7 ..................................................... 166 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4

Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2014 ............................................................................... 172 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2013 (persen) .................................................... 173 PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ............................................................................... 174 Laju Inflasi Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ................................. 175

Tabel 3.5

Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 – 2018......................................................... 178

Tabel 3.6

Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 – 2018......................................................... 180 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 – 2018 ............................................................................ 181 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016– 2021 ................................................. 186


Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional ....................................................... 212

Tabel 4.3

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional ....................................................... 213

Tabel 5.1

Rekap Pagu Indikatif Pekalongan Tahun 2017 ................................... 236


xvii

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1

Peta Orientasi Kota Pekalongan .......................................................... 8

Gambar 2.2

Peta Administratif Kota Pekalongan ..................................................... 9

Gambar 2.3. Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan .......................................... 10 Gambar 2.4

Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan ............................................. 11

Gambar 2.5

Wilayah Sungai Pemali-Comal ........................................................... 12

Gambar 2.6 Gambar 2.7

Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan .................................... 16 Peta Rencana Pola Ruang ................................................................. 17

Gambar 2.8

Peta Kawasan Rawan Bencana di Kota Pekalongan ......................... 23

Gambar 2.9

Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2014 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin ................................................... 26

Gambar 2.10 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2014............................................ 27 Gambar 2.11 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinis dan Nasional Tahun 2010-2014(%).................................................... 30 Gambar 2.12 Perbandingan Indeks Gini Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014......................................................... 35 Gambar 2.13 Prosentase Penduduk Di atas Garis Kemiskinan Tahun 20102014 ................................................................................................... 36 Gambar 2.14 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2010-2014 (%) ............... 38 Gambar 2.15 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2010-2014 ......................................... 39 Gambar 2.16 Perbandingan Angka Melek Huruf Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014 ........................................... 40 Gambar 2.17 Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014 (%) ..................................................................................................... 41 Gambar 2.18 Prosentase Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ........................................................... 42 Gambar 2.19 Perbandingan Usia Angka Harapan Hidup Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014 .............................. 44 Gambar 2.20 Perkembangan Angka Kematian Balita Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2010-2014......................................................... 45 Gambar 2.21 Prosentase Balita Gizi Buruk Kota PekalonganTahun 20102014 (%) ............................................................................................ 45 Gambar 2.22 Perbandingan IPG Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013 .................................................................. 46 Gambar 2.23 Perkembangan IDG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014 .................................................................. 47

RKPD Kota Pekalongan 2017 | DAFTAR GAMBAR

xviii

Gambar 2.24 Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ............................................................................... 76 Gambar 2.25 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ........................................................... 77 Gambar 2.26 Perkembangan Rasio KDRT di Kota Pekalongan Tahun 20102014 ................................................................................................... 79 Gambar 2.27 Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ............ 79 Gambar 2.28 Prosentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2011-2015 ............................................................................... 82 Gambar 2.29 TPS Persatuan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ........ 83 Gambar 2.30 Perkembangan Penanganan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ............................................................................... 85 Gambar 2.31 Cakupan Pengawasan Pelaksanaan UKL-UPL Tahun 20102014 ................................................................................................... 85 Gambar 2.32 Rasio Kepemilikan KTP di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ........ 86 Gambar 2.33 Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ............................................................................... 86 Gambar 2.34 Cakupan Peserta KB Akif di Kota Pekalongan Tahun 20102014 ................................................................................................... 89 Gambar 2.35 Realisasi Ekspor Kota Pekalongan Tahun 2010 - 2014 ................... 104 Gambar 2.36 Perkembangan Pertumbuhan Industri Kota Pekalongan ADHK 2010 Tahun 2011 - 2014 .................................................................. 105 Gambar 2.37 Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jateng Tahun 2010-2014 ............................................................................. 110 Gambar 2.38 Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal PekalonganTahun 2010-2014 ........................................................................................ 111 Gambar 2.39 Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Pekalongan Tahun 2010-2014 ........................................................................................ 112 Gambar 2.40 Prosentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ................................................. 113 Gambar 2.41 Ketersediaan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2010 - 2014 .............. 113 Gambar 2.42 Rasio Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ......................................................... 115 Gambar 2.43 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 ..... 117 Gambar 2.44 Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ........................................................................................ 118 Gambar 3.1

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ............................................................................. 172

Gambar 4.1

Piramida Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 ..................................................................................... 200

RKPD Kota Pekalongan 2017 | DAFTAR GAMBAR

xix

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG . Perencanaan pembangunan yang baik menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2017 memasuki tahun kedua RPJMD periode 2016-2021. Namun dengan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2015 maka RPJMD Kota Pekalongan 2016-2021 masih dalam proses penyusunan dan akan diperdakan pada Bulan Agustus 2016. Oleh karena itu penyusunan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017 berpedoman kepada RPJPD Kota Pekalongan tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan RPJMN 2015-2019 .

1.2 LANDASAN HUKUM Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2017 ini adalah: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

6.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

RKPD Kota Pekalongan 2017 | PENDAHULUAN

1

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan dengan Kabupaten Dati II Pekalongan, dan Kabupaten Dati II Batang;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

2008

tentang

Pedoman

Evaluasi

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019; 14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025; 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018; 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029; 21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017. 22. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;


2

23. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015; 24. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025; 25. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Kebijakan pembangunan daerah Kota Pekalongan yang tertuang dalam RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017 terkait dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan dokumen perencanaan Kota Pekalongan. Dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menjadi rujukan salah satunya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dimana Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Kota Pekalongan tahun 2017 adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017. Pada penyusunan perencanaan pembangunan tahunan (RKPD Tahun 2017) memiliki perbedaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2016 meskipun sama-sama berada dalam masa transisi. Pada penyusunan RKPD Tahun 2016, Kota Pekalongan belum memiliki Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Tahun 2016 benar-benar murni berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Kota Pekalongan dengan pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Pasal 287 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010). Sedangkan pada penyusunan RKPD Tahun 2017, Kota Pekalongan sudah memiliki Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan bahwa Tahun 2017 merupakan tahun kedua periode RPJMD Tahun 2016-2021, serta meskipun belum memiliki RPJMD yang mengintegrasikan Visi, Misi, Kerangka dan Indikator Pembangunan Walikota dan Wakil Walikota terpilih, maka penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2017 akan diarahkan pada Visi, Misi, Kerangka dan Indikator Pembangunan Walikota dan Wakil Walikota terpilih tersebut. Hal ini dilakukan agar terdapat keselarasan antara dokumen RKPD dengan RPJMD yang direncanakan baru akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya pada bulan Agustus 2016. Sebagaimana telah diuraikan di atas, RKPD Tahun 2017 merupakan tahun kedua periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Oleh karena itu, penyusunannya akan diarahkan untuk mewujudkan Visi yang telah dikampanyekan oleh Walikota dan Wakil RKPD Kota Pekalongan 2017 | PENDAHULUAN

3

Walikota terpilih, yaitu Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas” Semangat untuk mewujudkan visi tersebut dilandasi dengan filosofi “Brayan Urip”, yang merupakan semangat seluruh masyarakat Kota Pekalongan. Brayan Urip bukan sekedar jargon atau tagline, tapi sebuah nilai yang memberikan cara pandang baru dalam membangun pemerintahan. Filosofis Brayan Urip dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan yang mampu mengakomodasikan kepentingan semua fihak khususnya kelompok-kelompok tidak mampu. Kebersamaan, Keadilan dan Proporsional merupakan roh dari makna brayan urip yang harus diejawantahkan dan diinternalisasikan dalam setiap program kegiatan Pemerintah Kota Pekalongan. Dengan mendasari pemikiran-pemikiran di atas, maka untuk menjaga keselarasan dengan kegiatan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat, rencana pembangunan tahun 2017 akan diarahkan pada “Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Dan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Pariwisata”.

1.4 KAIDAH PELAKSANAAN 1. RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017 merupakan rencana kerja pemerintah selama satu tahun dengan mendasarkan permasalahan, tantangan dan peluang, potensi yang tersedia, prioritas, target dan capaian yang telah ditetapkan. 2. Berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 pasal 285 dan Permendagri Nomor 23 tahun 2013 pasal 11 ayat 1-3 berikut ketentuan dalam Lampiran I, perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi: a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; c) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan; d) Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN 1.5.1 Maksud Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2017 disusun dengan maksud untuk: a. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2017; b. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2017. RKPD Kota Pekalongan 2017 | PENDAHULUAN

4

1.5.2.Tujuan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 adalah : a. Menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah; b. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017; c. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017; d. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;

1.6 SISTEMATIKA RKPD TAHUN 2017 Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencanan pembangunan daerah lainnya, kaidah pelaksanaan, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU Berisi gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi RKPD Tahun 2015 dan permasalahan pembangunan daerah. 1. Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi daerah mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. 2. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah, realisasi target kinerja, dan PD penanggung jawab. 3. Evaluasi Capaian MDG’s menjelaskan capaian 7 tujuan MDG’s sampai dengan tahun 2014. 4. Permasalahan pembangunan daerah berisi rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2015 yang menjadi isu permasalahan daerah. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi Tahun 2015 dan perkiraan tahun berjalan 2016, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, RKPD Kota Pekalongan 2017 | PENDAHULUAN

5

sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah Tahun 2017, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan uraian sampai dengan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah; prioritas pembangunan nasional, provinsi dan Kota Pekalongan Tahun 2017, serta keterkaitan arah kebijakan pada tiap tingkatan pemerintahan. BAB V RENCANA PROGRAN DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2017 disertai dengan indikator kinerja pada tahun 2017. BAB VI PENUTUP Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017 diperlukan sinergitas antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan berbagai elemen masyarakat.


6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU 2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah (terdapat 35 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 6 kota dan 29 kabupaten). Luas wilayah Kota Pekalongan adalah sebesar 0,14% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota Pekalongan ke Jakarta adalah 384 Km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya adalah 409 Km. Kota Pekalongan dapat dicapai melalui transportasi darat jalan raya serta jalur kereta api. Aksesibilitas Kota Pekalongan semakin meningkat dengan telah terbangunnya jalur rel ganda kereta api dan diharapkan akan terus meningkat dengan rencana pembangunan jalan tol lintas Pulau Jawa. Secara historis-morfologis, Kota Pekalongan yang berbentuk linier dengan kecenderungan ke arah Barat dan Timur menandakan kuatnya jalur transportasi regional pantai Utara Pulau Jawa. Dalam perkembangannya bentuk linier kota juga berkembang ke arah Selatan, yang menunjukkan keterkaitan erat Kota Pekalongan dengan kawasan sekitarnya, terutama dengan Kabupaten Pekalongan. Kondisi ini tentunya menjadi keunggulan dan daya tarik yang bersifat geografis alami.

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi 1.

Luas dan Batas Wilayah Administratif Secara geografis, wilayah Kota Pekalongan terletak antara 60 50’ 42" - 60 55’ 44” Lintang Selatan dan 1090 37’ 55” - 1090 42’ 19” Bujur Timur. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menetapkan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sebagai PKW maka diharapkan Kota Pekalongan dapat berperan menjadi pusat pengembangan bagi wilayah di sekitarnya, yang meliputi Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Kota Pekalongan sebagai bagian dan simpul utama dari Kawasan Petanglong (Kawasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Kawasan Petanglong adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri dan perikanan. Potensi ekonomi yang manjadi andalan Kawasan Petanglong meliputi sektor primer adalah perikanan; sektor sekunder adalah tekstil, batik, dan pengolahan ikan; serta sektor tersier adalah jasa dan perdagangan. Kondisi ini tentunya menjadikan Kota Pekalongan memiliki posisi yang sangat strategis. Sebagai daerah yang telah berkembang dan produk domestik regional bruto terbesarnya disumbangkan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (22,14%), Industri Pengolahan (21,67%), dan Konstruksi RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

7

(14,91%) serta posisi strategis Kota Pekalongan di jalur Pantai Utara Jawa maka tentunya Kota Pekalongan memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) dibandingkan daerah lainnya. Diharapkan keunggulan ini dapat menjadi lokomotif bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029

Gambar 2.1 Peta Orientasi Kota Pekalongan Batas administratif Kota Pekalongan adalah sebagai berikut: a) b) c) d)

Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Pekalongan; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan

Luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.525 Ha atau 45,25 km2. Jarak terjauh dari wilayah Utara ke wilayah Selatan ± 9 Km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur ± 7 Km. Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan dan pada mulanya 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, secara administratif Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan (diberlakukan per 1 Januari 2015). Penggabungan kelurahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, melaksanakan fungsi pemerintahan secara efisien serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

8


Gambar 2.2 Peta Administratif Kota Pekalongan Berdasarkan peta administratif tersebut bahwa arah pengembangan wilayah kota terkonsentrasi di sepanjang koridor jalan, terutama jalan nasional arat Barat dan Timur serta jalan provinsi ke arah Selatan. RTRW Kota Pekalongan juga menetapkan sepanjang koridor-koridor jalan tersebut sebagai kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Medono, Podosugih, Sapuro Kebulen, Bendan Kergon, Pasirkratonkramat, Tirto dan Pringrejo. Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Noyontaansari, Kauman, Poncol, Klego, Gamer, Setono dan Kali Baros. Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Banyurip, Buaran Kradenan, Jenggot, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo dan Sokoduwet. Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Krapyak, Kandang Panjang, Panjang Wetan, Padukuhan Kraton, Degayu, Bandengan dan Panjang Baru. Pekalongan Utara adalah kecamatan terluas di Kota Pekalongan yaitu 14,88 Km2 atau 33% dari luas wilayah Kota Pekalongan. Tabel 2.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan No 1 2 3 4

Kecamatan Kecamatan Pekalongan Barat Kecamatan Pekalongan Timur Kecamatan Pekalongan Selatan Kecamatan Pekalongan Utara TOTAL

Luas (Km2) 10,5 9,52 10,80 14,88 45,25

Persentase Luas (%) 22 21 24 33 100

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2015


9

2.

Topografi dan Jenis Tanah Secara topografis wilayah Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa dengan ketinggian lahan antara 0 - 6 meter dpl. Keseluruhan wilayah berada pada kemiringan lereng 0-8 %. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa keseluruhan wilayah Kota Pekalangan sangat datar, beda tinggi yang sangat kecil dan bahkan di beberapa tempat tertentu telah teridentifikasi memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut seperti di Kelurahan Padukuhan Karaton (eks Kelurahan Pabean) Kecamatan Pekalongan Utara. Terdapat 3 (tiga) jenis tanah di wilayah Kota Pekalongan, yaitu alluvial hidromorf, alluvial kelabu tua serta alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan. Sebaran tanah alluvial hidromorf yaitu di kawasan Utara kota. Sebaran alluvial kelabu tua di wilayah Timur dan Barat kota serta sebaran tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan terdapat di sepanjang koridor ke arah Selatan kota.


Gambar 2.3. Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan Jenis tanah alluvial hidromorf mempunyai ciri-ciri fisik warna kelabu, bertekstur liat, dan memiliki permeabilitas (water run off) lambat. Jenis tanah ini biasanya banyak digenangi oleh air sehingga warnanya tua kelabu sampai kehitaman. Daerah penyebarannya terdapat di berbagai ketinggian tetapi umumnya di dataran rendah dengan daerah relatif datar. Jenis tanah alluvial hidromorf cocok dimanfaatkan untuk pertanian, pertambakan dan permukiman. Jenis tanah alluvial kelabu tua mempunyai ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf, namun warnanya yang kelabu tua. Jenis tanah alluvial kelabu tua cocok juga digunakan untuk pertanian, pertambakan dan permukiman. Demikian juga jenis tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan memiliki ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf dan cocok dimanfaatkan untuk penggunaan pertanian, pertambakan dan permukiman. RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

10

Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir, yaitu merupakan kawasan hilir dan muara beberapa sungai serta jenis tanahnya, dengan kondisi tersebut maka kondisi ini berimplikasi terhadap sebagian wilayah Kota Pekalongan, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara, sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut, curah hujan dan kondisi aliran sungai dari hulu. Bahkan di beberapa tempat sudah mengalami genangan permanen karena elevasinya yang sangat rendah, dibawah permukaan air laut. Sebaran permukiman berada pada seluruh wilayah kota, terutama sepanjang koridor jalan karena seluruh wilayah Kota Pekalongan merupakan wilayah yang datar. Kecenderungan yang terjadi adalah semakin meningkatnya kawasan rob dan genangan pada kawasan permukiman, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. 3.

Geologi

Sumber : Marfai dkk, 2011

Gambar 2.4 Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan Berdasarkan informasi batuan yang berasal dari analisis Peta Geologi Lembar Pekalongan, Skala 1 :1000 yang bersumber dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung bahwa Litologi batuan di Kota Pekalongan merupakan endapan sedimen alluvium, terbentuk pada jaman holosen periode tersier dengan ketebalan ± 150 m yang terdiri dari kerikil, pasir, lanau dan lempung, endapan sungai dan rawa. Endapan alluvium ini terbentuk menutupi lapisan batuan anggota breksi formasi Ligung RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

11

yang bersusunan andesit, lava andesit hornblend dan tufa yang merupakan bagian atas formasi Ligung yang terbentuk pada pliosen akhir- pliosen awal. Lapisan alluvium pada permukaan di sepanjang pantai didominasi oleh pasir sedangkan di daerah muara adalah lempung, endapan sungai dan rawa. Morfologi pantai di bagian barat, berpasir halus yang bercampur dengan vegetasi seperti semak belukar atau ladang dan di pantai bagian timur adalah berpasir cenderung berlumpur. Bentuk lahan di Kota Pekalongan dibedakan menjadi 2 bentukan yaitu dataran alluvial dan dataran alluvial pantai. Dataran alluvial merupakan hasil proses fluvial dan sedangkan dataran alluvial pantai merupakan hasil dari proses marine. Satuan-satuan bentuk lahan yang berada pada kelompok dataran alluvial semuanya tersusun atas batuan yang berasal dari pengendapan material yang dibawa oleh aliran air karena diendapkan oleh aliran air maka terdapat sortasi yang baik. Material yang berukuran halus akan diendapkan belakangan dibandingkan dengan material yang berukuran kasar. 4.

Hidrologi Kota Pekalongan sebagai kota yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, diapit beberapa sungai. Terdapat 4 (empat) sungai yang melewati wilayah Kota Pekalongan yaitu Sungai Meduri, Bremi, Pekalongan dan Banger. Keempat sungai tersebut termasuk ke dalam 3 (tiga) daerah aliran sungai (DAS) yaitu DAS Sengkarang, DAS Kupang dan DAS Gabus.

Sumber : Keppres No. 12 Tahun 2012 tentang Wilayah Sungai

Gambar 2.5 Wilayah Sungai Pemali-Comal Daerah irigasi (DI) yang berada di wilayah Kota Pekalongan meliputi kewenangan Pemerintah, DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan. DI kewenangan Pemerintah meliputi Kupang-Kroempeng seluas 919 Ha dan DI Pesantren Kletak seluas 271 Ha. RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

12

DI DI DI DI

kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi DI Asem Siketek/Kesetu seluas 262 Ha. Sedangkan DI kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan meliputi DI tambak yang terletak di wilayah Utara Kota Pekalongan. Kota Pekalongan merupakan dataran rendah yang hanya memiliki elevasi maksimum sekitar 6 m dpl menyebabkan laju aliran sungai menuju muara tidak terlalu deras karena berada pada wilayah muara sehingga setiap limbah yang dibuang ke sungai banyak yang mengendap. Ditambah lagi dengan beban pencemaran dari buangan limbah kegiatan di wilayah Kota Pekalongan maupun dari wilayah hulu (terutama Kabupaten Pekalongan) maka air permukaan di wilayah Kota Pekalongan tidak bisa dimanfaatkan sebagai air baku untuk air bersih. Air baku untuk air bersih berasal dari wilayah Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan, meliputi a). sumber air baku dari Sungai Kupang Sambong di Desa Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, pemanfaatan melalui Instalasi Pengolah Air (IPA); b). sumber air baku dari mata air Desa Kembanglangit Kecamatan Blado Kabupaten Batang, pemanfaatan dengan pengambilan langsung; c). sumber air baku dari mata air di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, pemanfaatan dengan pengambilan langsung;, pemanfaatan melalui IPA (Instalasi Pengolahan Air Minum). Dengan memperhatikan faktor topografi, geologi dan kondisi hidrogeologi, sumber daya air tanah di wilayah Kota Pekalongan termasuk ke dalam kategori air tanah dataran pantai sehingga kondisi air tanahnya sebagian besar merupakan air tanah dangkal. Air tanah dataran pantai ditutupi oleh al gluvium dan endapan pantai sebagai hasil rombakan batuan yang lebih tua. Kondisi ini dapat kita temui di sebagian besar wilayah, ketika kita melubangi tanah 1 (satu) meter saja maka akan segera keluar rembesan air tanah. Dengan memperhitungkan sebaran batuan, vegetasi dan kemiringan lereng, maka diperkirakan 30% dari jumlah curah hujan tersebut merupakan surplus pengisian kembali air tanah. Karena ketersediaan air tanah yang cukup memadai maka beberapa lokasi telah dilakukan pengeboran sumur tanah dalam yang dikelola oleh PDAM Kota Pekalongan maupun PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Tetapi dengan kecenderungan tekanan kebutuhan yang semakin meningkat, baik kebutuhan perumahan/permukiman maupun kebutuhan industri pengolahan, dan kondisi wilayah Kota Pekalongan yang merupakan wilayah pesisir maka sebaiknya pengambilan air tanah dalam di wilayah Kota Pekalongan diharapkan dapat dikendalikan sehingga tidak mengganggu ketersediaannya. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah (CAT) maka wilayah Kota Pekalongan termasuk dalam bagian CAT Pekalongan-Pemalang. CAT Pekalongan-Pemalang berlokasi pada 1090 18’ 45,31” - 1090 51’ 52,35” Bujur Timur dan 060 46’ 33,52” - 070 13’ 24,20” Lintang Selatan, yang meliputi wilayah Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan. 5.

Klimatologi Iklim Kota Pekalongan termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Jumlah hari dan curah hujan selama setahun sangat bervariasi. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah hari hujan dan curah hujan paling banyak terjadi pada tahun RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

13

2010, dengan hari hujan sebanyak 153 hari dan curah hujan sebanyak 2.381 mm. Selama tahun 2014,jumlah hari hujan sebanyak 127 hari dan curah hujan sebanyak 3.461 mm. Hari hujan dan curah hujan paling banyak terjadi pada bulan Januari yaitu 23 hari dengan curah hujan sebanyak 1.351 mm. Tabel 2.2 Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 No Bulan 1 Januari 2 Februari 3 Maret 4 April 5 Mei 6 Juni 7 Juli 8 Agustus 9 September 10 Oktober 11 November 12 Desember TOTAL 2014 Tahun 2013 Tahun 2012 Tahun 2011 Tahun 2010 Tahun 2009

Hari Hujan (Hari) 23 19 11 9 14 8 8 8 1 4 7 15 127 95 95 102 153 96

Curah Hujan (mm) 1,351 700 125 73 253 152 152 80 6 23 34 512 3,461 1,554 1,554 2,381 2,396 1,756

Sumber : Kota Pekalongan dalam Angka 2015

Dari kondisi tersebut maka tipe iklim menurut Smith dan Ferguson di wilayah Kota Pekalongan adalah Tipe B. Iklim Tipe B menggambarkan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah basah, dengan nilai Q (perbandingan bulan kering dan bulan basah dikalikan 100%) bernilai antara 14,3-33,3%. Suhu/temperatur di wilayah Kota Pekalongan rata-rata adalah sebesar 230C32 C. Kelembaban udara berkisar antara 42%-118%. Kecepatan angin rata-rata adalah sebesar 0-45 knot. 0

6.

Penggunaan Lahan Penggunaan tanah dibedakan menjadi tanah sawah dan kering. Luas tanah di Kota Pekalongan tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat dari fungsi/penggunaannya maka mengalami pergeseran. Tanah sawah luasnya setiap tahun berkurang, sebaliknya tanah kering mengalami peningkatan perluasan. Tahun 2014, luas tanah sawah adalah 1.188 Ha, hal ini berkurang sekitar 0,6% dari luas 1.196 Ha pada tahun 2013. Tanah kering seluas 3.357 Ha, ada penambahan sekitar 0,83% dari luas 3.329 Ha pada tahun 2013. Menurut sistem pengairannya, sawah-sawah di Kota Pekalongan adalah dengan sistem pengairan teknis. Total sawah irigasi teknis tahun 2014 adalah seluas 1.023 Ha, yang meliputi Kecamatan Pekalongan Barat seluas 86 Ha, Kecamatan Pekalongan Timur seluas 342 Ha, Kecamatan Pekalongan Selatan seluas 442 Ha dan Kecamatan Pekalongan Utara seluas 148 Ha. Kecenderungan yang ada, dari tahun ke tahun, RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

14

jumlah sawah irigasi teknis semakin menyusut. Jumlah sawah irigasi teknis di Kota Pekalongan tahun 2010 seluas 1.107 Ha, tahun 2011 seluas 1.046 Ha dan tahun 2012-2013 sama yaitu seluas 1.039 Ha. Tabel 2.3 Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2014 No 1 2 3 4

Kecamatan Pekalongan Barat Pekalongan Timur Pekalongan Selatan Pekalongan Utara TOTAL Tahun 2013 Tahun 2012 Tahun 2011 Tahun 2010

Tanah Sawah (Ha) 152 346 442 248 1.188 1.196 1.238 1.248 1.260

Tanah Kering (Ha) 853 606 638 1.240 3.357 3.329 3.287 3.277 3.265

Jumlah (Ha) 1.005 952 1.080 1.488 4.525 4.525 4.525 4.525 4.525

Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id, 2015

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perubahan guna lahan yang kecenderungannya semakin meningkat untuk kawasan terbangun (built up area). Kawasan terbangun tersebut terutama untuk pembangunan perumahan/kawasan permukiman, industri serta jasa dan perdagangan. Di samping karena kebutuhan untuk kegiatan budidaya non pertanian, semakin berkurangnya sawah/sawah beririgasi teknis karena semakin meluasnya kawasan sawah yang terkena air laut sehingga tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi lahan idle, terutama lahan yang berada di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dapat dilakukan melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Dimana lahan yang dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu: lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut, maupun lahan tidak beririgasi. Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan maka telah dialokasikan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 737 Ha dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 308 Ha. Penggunaan lahan di wilayah Kota Pekalongan yang paling dominan adalah kawasan permukiman, pertanian, tambak serta perdagangan dan jasa. Akibat kebutuhan bagi pengembangan wilayah, termasuk penyediaan sarana dan prasarana perkotaan maka tekanan terhadap kebutuhan lahan akan terus meningkat. Kecenderungan tekanan tersebut lebih banyak terhadap penggunaan sawah karena sawah dan tambak tentunya memiliki nilai lahan (land value) yang relatif lebih rendah. Sedangkan pilihan tidak ke penggunaan tambak karena sebagian besar tambak berlokasi di wilayah Utara, yang merupakan kawasan rob/pasang surut sehingga kecenderungan alih fungsi lahan adalah pada lahan pertanian.


15


Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan Permasalahan umum pengembangan wilayah di Kota Pekalongan adalah keterbatasan lahan. Kebutuhan pembangunan perkotaan berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan lahan. Tentunya, kecenderungannya adalah menyebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian. Namun, di sisi lain terdapat kebijakan untuk tetap mempertahankan lahan pangan pertanian berkelanjutan. Salah satu dinamika permasalahan perkotaan ini harus dikelola sebaik-baiknya, khususnya dalam kerangka kebijakan penataan ruang. Fokus pelaksanaan urusan penataan ruang harus lebih ditekankan pada tataran pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 7.

Potensi Pengembangan Wilayah Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 bahwa visi Kota Pekalongan adalah “Pekalongan Kota Batik yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Sedangkan berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah “Terwujudnya Kota Jasa, Industri dan Perdagangan Batik, serta Minapolitan, yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Sebagaimana visi dan tujuan di atas serta kondisi yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa wilayah Kota Pekalongan memiliki kekhasan kondisi yang tentunya berbeda dengan daerah lainnya. Secara geografis alami, Kota Pekalongan merupakan simpul strategis di koridor pantai Utara Pulau Jawa. Berdasarkan sistem pengembangan wilayahpun, Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini pun tidak terlepas dari perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan yang didominasi oleh sumbangan


16

lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Konstruksi.


Gambar 2.7 Peta Rencana Pola Ruang Tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Pekalongan berkembang dengan batik sebagai penggerak perekonomian wilayah, di samping sektor andalan lainnya yang terus dikembangkan yaitu sektor perikanan dan industri. Pengembangan batik, perikanan industri ke depan diharapkan dapat semakin terus ditingkatkan dengan daya inovasi yang dimiliki seluruh warga Kota Pekalongan sehingga dapat memberikan nilai tambah (value added) setinggi-tingginya bagi Kota Pekalongan. Namun demikian, tentunya pengembangan potensi tersebut harus tetap dibingkai dalam kerangka tata ruang wilayah dan lingkungan hidup sehingga dapat mewujudkan pembangunan Kota Pekalongan yang berkelanjutan. Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, peruntukan lahan dengan memperhatikan rencana pola ruang, terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas pengelolaan kawasan perlindungan setempat, pengelolaan kawasan cagar budaya, pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) kota, pengelolaan kawasan rawan bencana alam dan pengelolaan kawasan lindung geologi. Adapun kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan perumahan, kawasan peruntukan perumahan, kawasan peruntukan perkantoran, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, ruang evakuasi bencana, ruang terbuka non hijau dan kawasan peruntukan pertahanankeamanan negara.


17

Berikut diuraikan potensi pengembangan wilayah Kota Pekalongan, sebagaimana tertuang pada Rencana Pola Ruang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 a. Kawasan lindung 1). Kawasan perlindungan setempat Terdiri atas sempadan sungai dan sempadan pantai. Sempadan sungai memiliki luas ± 54 Ha dan sempadan pantai memiliki luas ± 120 Ha. Kawasan sempadan sungai bertanggul dengan lebar sempadan sungai 3 meter meliputi sempadan Sungai Kupang, Gawe, Banger Lama dan Gabus. Kawasan sempadan sungai tidak bertanggul lengan lebar sempadan sungai 10 meter meliputi Sungai Meduri dan Bremi. Sempadan pantai diperuntukkan perlindungan pantai dari erosi dan abrasi serta perlindungan untuk mangrove dan terumbu karang, selebar 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi dengan luas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektar ke arah darat yang berlokasi di Kecamatan Pekalongan Utara, meliptui Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Panjang Baru, Panjang Wetan, Krapyak dan Degayu. 2). Kawasan cagar budaya Seluas ± 100 Ha, terdiri dari Kawasan Heritage Lapangan Jetayu di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara serta Kawasan Tradisi Syawalan di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara. 3). Ruang terbuka hijau (RTH) kota Terdiri dari RTH publik seluas 907 Ha (atau sekitar 20% dari luas wilayah Kota Pekalongan) dan RTH privat seluas 585 Ha (atau sekitar 12% dari luas wilayah Kota Pekalongan). RTH publik terdiri dari taman kota, sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan SUTT, sempadan rel kereta api, kawasan hutan kota, sempadan saluran drainase primer, lapangan olah raga, taman makam pahlawan, RTH kawasan pariwisata, RTH Kawasan perkantoran, RTH kawasan pendidikan, RTH kawasan kesehatan, RTH fasilitas peribadatan, sempadan jalan, RTH Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, sempadan polder, RTH terminal bis, dan kawasan konservasi pantai (mangrove). RTH privat terdiri atas RTH pekarangan rumah tinggal, RTH kawasan peruntukan erdagangan dan jasa, RTH kawasan efektif perikanan, RTH kawasan peruntukan industri, RTH kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, dan RTH kawasan sabuk hijau Tempat Pemrosesan Akhir Sampah. 4). Kawasan rawan bencana alam Terdiri dari kawasan rawan bencana rob, rawan bencana banjir, dan rawan bencana abrasi. Kawasan rawan bencana rob seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar terdapat disebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Utara meliputi Kelurahan Degayu, Krapyak, Kelurahan Pajang Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Bandengan. Kawasan rawan bencana banjir seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Utara meliputi Kelurahan Degayu, Kelurahan Krapyak, Kelurahan Pajang Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

18

Bandengan. Kawasan rawan bencana abrasi seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektar terdapat di sepanjang pantai Pekalongan meliputi Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu. 5). Pengelolaan kawasan lindung geologi. Kawasan lindung geologi merupakan kawasan lindung Cekungan Air Tanah (CAT) Pemalang-Pekalongan. b. Kawasan budidaya 1). Kawasan peruntukan pertanian Merupakan kawasan pertanian pangan seluas 1.045 Ha. Terdiri dari lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh) hektar terdapat di Kelurahan Pringrejo, Gamer, Kali Baros, Setono, Degayu, Sokoduwet, Kuripan Yosorejo, Kuripan Kertoharjo dan Banyurip; dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 308 (tiga ratus delapan) hektar terdapat di Kelurahan Pringrejo, Tirto, Pasirkratonkramat, Poncol, Klego, Kali Baros, Padukuhan Kraton, Krapyak, Degayu, Buaran Kradenan dan Banyurip. 2). Kawasan peruntukan perikanan Terdiri atas kawasan kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya dan kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di Laut Pekalongan seluas kurang lebih 9.600 (sembilan ribu enam ratus) hektar, dengan komoditas unggulan adalah ikan Layang. Kawasan peruntukan perikanan meliputi kawasan perikanan budidaya air payau terletak di Kelurahan Krapyak, Degayu, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Kandang Panjang, dan Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar, dengan komoditas unggulan adalah ikan Bandeng; serta kawasan perikanan budidaya air tawar terletak di Polder Bandengsari seluas kurang lebih 6 (enam) hektar dan di Polder Sungai Banger Lama seluas kurang lebih 2 (dua) hektar, dengan komoditas unggulan adalah ikan Nila; Kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan meliputi pengolahan hasil perikanan terletak di Kelurahan Krapyak, Kelurahan Degayu, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Kandang Panjang, dan Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara dan kawasan pemasaran hasil perikanan, terdiri atas pemasaran hasil perikanan laut berupa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terletak di Kelurahan Panjang Wetan. 3). Kawasan peruntukan perumahan Kawasan peruntukan perumahan terdiri atas perumahan berkepadatan tinggi; perumahan berkepadatan sedang; dan perumahan berkepadatan rendah. Kawasan peruntukan perumahan berkepadatan tinggi terdapat di Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur, dengan kepadatan 251 jiwa/ha dengan luas lahan kurang lebih 62 (enam puluh dua) hektar. Kawasan peruntukan perumahan berkepadatan sedang terdapat di semua Kelurahan di RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

19

Kecamatan Pekalongan Barat, dengan luas lahan kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar. Kawasan peruntukan perumahan berkepadatan rendah terdapat di semua Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Selatan, di semua Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Timur kecuali Kelurahan Kauman dan di semua Kelurahan di Kecamatan Pekalongan Utara, dengan luas lahan kurang lebih 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan) hektar. 4). Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa terdiri atas pertokoan modern; pusat perbelanjaan; dan pasar tradisonal. Kawasan pertokoan modern, diarahkan di kawasan sepanjang tepi Jl. Raya Tirto, Jl. Gajah Mada, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Dr. Cipto, Jl. Dr. Wahidin, Jl. KH. Mas Mansyur, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Dr. Setiabudi, Jl. Dr Sutomo, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Gatot Subroto, Jl. Hos Cokroaminoto, Jl. Kartini, Jl. KH. Wahid Hasyim, Jl. Hasanudin, Jl. Sultan Agung, Jl. WR. Supratman, Jl. Veteran, seluas kurang lebih 283 (dua ratus delapan puluh tiga) hektar. Rencana kawasan pusat perbelanjaan, diarahkan di Kawasan Alun-Alun, Kawasan Monumen, sebagian kawasan Jl. Urip Sumoharjo, kawasan Jl. Sultan Agung dan kawasan Jl. Dr. Soetomo, seluas kurang lebih 90 (Sembilan puluh) Hektar. Pasar Tradisionil, diarahkan di Kelurahan Banyurip, Kelurahan Noyontaansari, dan Kelurahan Kauman seluas kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hektar. 5). Kawasan peruntukan perkantoran Kawasan perkantoran terdiri atas perkantoran pemerintah; dan perkantoran swasta. Perkantoran pemerintah, diarahkan di kawasan sekitar Lapangan Mataram Kelurahan Podosugih, sebagian kawasan Jl. Sriwijaya Kelurahan Bendan Kergon, sebagian kawasan Jl. WR. Supratman, sebagian kawasan Jl. Kusuma Bangsa dan kawasan Jl. Jetayu Kelurahan Panjang Wetan, dan sebagian kawasan Jl. Raya Tirto Kelurahan Tirto, seluas kurang lebih 19 (Sembilan belas) hektar. Perkantoran swasta, diarahkan di kawasan Jl. Pemuda Kelurahan Bendan Kergon, kawasan Jl. Imam Bonjol dan kawasan Jl. Diponegoro Kelurahan Padukuhan Kraton, sebagian kawasan Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Podosugih, seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar. 6). Kawasan peruntukan industri Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar; industri menengah; dan industri kecil/mikro. Industri besar seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar, diperuntukkan industri galangan kapal, industri tekstil dan untuk industri lainnya, diarahkan di Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu. Industri menengah seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar, diperuntukkan pengolahan produk-produk perikanan, diarahkan di Kelurahan Panjang Wetan. Industri kecil dan mikro seluas kurang lebih 64 (enam puluh empat) hektar, meliputi a) industri batik dan tekstil diarahkan di seluruh sentra batik dan tekstil kota antara lain di Kelurahan Buaran Kradenan, Kelurahan Jenggot, Kelurahan Banyuurip, Kelurahan Pringrejo, Kelurahan Medono, Kelurahan Tirto, Kelurahan Kauman, Kelurahan Bendan Kergon, Kelurahan Kelurahan Poncol, Kelurahan Pasirkratonkramat dan Kelurahan Padukuhan Kraton; b) industri makanan dan minuman diarahkan di Kelurahan Banyuurip; RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

20

dan c) industri pengeringan ikan diarahkan di Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu. 7). Kawasan peruntukan pariwisata Kawasan pariwisata terdiri dari pariwisata budaya; pariwisata alam; dan pariwisata buatan. Pariwisata budaya seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar terdapat di Kawasan Kota Lama Kelurahan Krapyak dan di Kelurahan Sapuro Kebulen. Pariwisata alam berupa wisata pantai dan wisata sungai seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar meliputi wisata pantai terletak di Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Panjang Wetan dan wisata sungai di sepanjang Sungai Pekalongan sampai ke pantai, yang terdiri dari: pengembangan dermaga kapal wisata di Jalan Patiunus, pengembangan dermaga kapal wisata di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, dan alur wisata menyusuri sungai diantara dua dermaga tersebut, yang meliputi Kelurahan Panjang Wetan dan Krapyak. Pengembangan pariwisata buatan, berupa wisata belanja batik dan kerajinan tenun seluas kurang lebih 55 (lima puluh lima) hektar, terletak di Kelurahan Bendan Kergon, Kelurahan Medono, Kelurahan Kauman, Kelurahan Setono, Kelurahan Kalibaros, dan Kelurahan Gamer. 8). Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal Kawasan Peruntukan Ruang bagi Kegiatan Sektor Informal seluas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar, terdiri atas kawasan alunalun; kawasan Lapangan Mataram; kawasan Lapangan Jetayu; kawasan Lapangan Sorogenen; kawasan Jalan Urip Sumoharjo; kawasan Jalan Gatot Subroto; kawasan Monumen; kawasan Jalan Imam Bonjol; kawasan Jalan Diponegoro; kawasan Jalan WR. Supratman; kawasan Jalan Hayam Wuruk; kawasan Jalan dr. Cipto; kawasan Jalan dr. Wahidin; kawasan Jalan Hasanudin; kawasan Jalan Kartini; kawasan Jalan HOS Cokroaminoto; kawasan Jalan Sultan Agung; dan kawasan Jalan dr. Soetomo. 9). Ruang evakuasi bencana Ruang evakuasi bencana terdiri atas ruang evakuasi bencana banjir; ruang evakuasi bencana rob; dan ruang evakuasi bencana abrasi. Ruang evakuasi bencana banjir seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berupa: lapangan sepakbola di Kelurahan Banyurip dan halaman Pondok Pesantren di Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan, Taman Monumen Perjuangan di Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat, Lapangan Jetayu di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara dan Lapangan Sorogenen di Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur. Ruang evakuasi bencana rob seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berupa: halaman parkir Kantor Kelurahan Panjang Wetan, halaman parkir Tempat Pelelangan Ikan, halaman parkir dan lapangan olah raga di Kelurahan Panjang Wetan serta halaman parkir Rusunawa di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara. Ruang evakuasi bencana abrasi seluas kurang lebih 2 (dua) hektar berupa halaman parkir Obyek Wisata Pasir Kencana dan halaman Obyek Wisata Taman Bahari PPNP di Kelurahan Panjang Wetan


21

Kecamatan Pekalongan Utara dan parkir Obyek Wisata Pantai Slamaran di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara. 10). Ruang terbuka non hijau Ruang terbuka non hijau terdiri atas badan air polder/kolam retensi; kawasan tambak/rawa kering; kawasan stadion olah raga; dan ruang-ruang parkir terbuka pada gedung-gedung. Badan air polder/kolam retensi terdiri atas polder Bandengsari seluas lebih kurang 6 (enam) hektar di Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara; dan kolam retensi Sungai Banger Lama seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara. Kawasan tambak /rawa kering seluas lebih kurang 1.000 (seribu) hektar di Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara. Kawasan stadion olah raga seluas lebih kurang 4 (empat) hektar di Kelurahan di Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat. Ruang-ruang parkir terbuka pada gedung-gedung seluas lebih kurang 736 (tujuh ratus tiga puluh enam) hektar di seluruh wilayah kota. 11). Kawasan peruntukan pertahanan-keamanan negara. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara terdiri atas asrama dan markas Brimob di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur; asrama dan kantor kepolisian di Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat; kantor kepolisian di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; kantor Polresta di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; dan kantor Kodim di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat. 8.

Wilayah Rawan Bencana Kota Pekalongan merupakan wilayah pesisir Utara Pulau Jawa. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang sangat dinamis, dengan berbagai macam proses fisik, termasuk kenaikan muka air laut, penurunan permukaan tanah (land subsidence), serta erosi-sedimentasi. Selain itu, wilayah pesisir juga menerima berbagai dampak yang disebabkan oleh aktivitas manusia, sebagai contohnya adalah beban bangunan serta ekstraksi air tanah besar-besaran yang menyebabkan penurunan permukaan tanah. Semua proses tersebut mempengaruhi perubahan garis pantai dan perkembangan bentuk landskap pesisir. Pekalongan sebagai salah satu kota pesisir di pantai Utara Jawa dengan topografi yang landai merupakan kawasan yang sangat rawan terhadap kenaikan air laut. Kondisi ini tentu saja berbeda jika dibandingkan dengan topografi di pantai Selatan Jawa yang relatif lebih curam. Beberapa ahli mengatakan bahwa kondisi geografis Pekalongan memiliki tingkat kerentanan yang relatif tinggi terhadap pemanasan global. Tingginya nilai kerentanan itu tidak terlepas dari kondisi geomorfologi Pekalongan yang berupa pantai berpasir dan erosi pantai mencapai lebih dari 1 meter per tahun. Selain itu, kisaran pasang suratnya sekitar 0,7 meter. Berdasarkan kajian yang dilakukan Diposaptono (2009), penghitungan nilai risiko terhadap kenaikan paras muka air laut di Pekalongan rata-rata 2,4. Nilai tersebut dikategorikan sebagai daerah berisiko besar.


22

Bencana alam yang telah dan resiko terjadi di wilayah Kota Pekalongan meliputi abrasi, rob, banjir dan angin puting beliung. Perubahan iklim global yang ditandai dengan kenaikan suhu bumi dan kenaikan permukaan air laut bisa jadi juga telah melanda wilayah Kota Pekalongan. Dalam beberapa tahun ini, upaya untuk menanggulangi rob/air pasang di wilayah Kota Pekalongan terus-menerus dilakukan namun kawasan tergenang rob senantiasa bertambah luas dan bertambah intensitasnya. Berdasarkan potensi ancaman bencana maka terdapat 4 (empat) potensi bencana di wilayah Kota Pekalongan yaitu bencana rob, bencana banjir, bencana abrasi dan bencana angin puting beliung. Ketiga ancaman tersebut merupakan ancaman bagi wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Ancaman bencana, bukan lagi hanya pada kawasan di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara saja, tetapi juga menjadi ancaman bagi keseluruhan kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan dan Pekalongan Timur. Ancaman untuk ketiga kecamatan tersebut adalah banjir. Banjir menjadi potensi yang besar karena topografi wilayah Kota Pekalongan yang sangat datar dan merupakan kawasan muara dari beberapa sungai dari kawasan hulu di daerah lainnya.

Gambar 2.8 Peta Kawasan Rawan Bencana di Kota Pekalongan Bencana yang cukup signifikan memberikan dampak bagi masyarakat yang tinggal di Kota Pekalongan, khususnya Kecamatan Pekalongan Utara antara lain bencana banjir dan banjir rob/pasang. Bencana tersebut memberi dampak pada kehidupan masyarakat yang tinggal di kota ini. Tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur dan sarana wilayah saja, melainkan juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Jumlah kawasan kumuh (slum area) yang masih terdapat di wilayah Kota Pekalongan, terutama disebabkan oleh bencana rob ini, Faktor pemicu terjadinya kawasan kumuh, bukan hanya karena prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang tidak memadai saja tetapi akibat rob yang lebih dominan.


23

Abrasi di Kota Pekalongan telah menimbulkan persoalan sosial yang kompleks. Abrasi terparah di Kota Pekalongan terjadi di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, yaitu di Pantai Sari. Di sana abrasi bahkan telah mengganggu ketenangan hidup sekitar 200 kepala keluarga (KK). Pasalnya, abrasi telah menimbulkan rob yang hampir setiap hari menggenangi rumah penduduk. Akibatnya, warga di sana banyak yang terkena penyakit kulit dan terganggu aktivitasnya. Penurunan permukaan tanah juga menjadi resiko bencana yang terjadi di wilayah Kota Pekalongan. Berdasarkan naskah akademik penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan (KSP) Petanglong bahwa penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan terjadi karena tanah yang membentuk wilayah Kota Pekalongan adalah tanah alluvial, yang merupakan hasil sedimentasi. Tanah-tanah hasil sedimentasi masih memerlukan waktu ratusan tahun ke depan agar kondisi tanah menjadi stabil. Penurunan permukaan tanah juga memungkinkan terjadi karena kondisi cekungan air tanah yang kosong akibat eksploitasi atau pengambilan air tanah dalam yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini terutama disebabkan oleh pengambilan air tanah yang terjadi, kapasitasnya melebihi dari kapasitas pengisian alami air tanah. 9.

Aspek Demografi Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2014 berdasarkan proyeksi BPS Kota Pekalongan sebanyak 293.704 jiwa, terdiri dari 145.863 jiwa laki-laki dan 146.841 jiwa perempuan. Terlihat bahwa penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan, dengan angka sex rasio sebesar 100,02 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 100,02 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk Kota Pekalongan dan berdasarkan jenis kelaminnya, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Laki-laki 140.993 142.525 144.004 145.450 146.863

Jumlah Penduduk (Jiwa) Perempuan 140.998 142.501 143.974 145.420 146.841

Total 281.991 285.026 287.978 290.870 293.704

Sumber: Pekalongan Dalam Angka, 2015

Laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan relatif terus meningkat dalam kisaran 0,79% sampai 1%. Pertumbuhan penduduk tertinggi selama lima tahun dari tahun 2010-2014 terjadi pada tahun 2013 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1%. Adapun tingkat pertumbuhan penduduk terendah selama tahun 2010-2014 terjadi pada tahun 2011 sebesar 0,79%. Laju petumbuhan penduduk secara lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 0,80 0,79 0,92 1,00 0,97

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014 dan www.pekalongankota.bps.go.id


24

Kepadatan penduduk Kota Pekalongan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Seiring dengan bertambahnya penduduk yang lahir, penduduk yang meninggal, migrasi masuk ke kota Pekalongan dan keluar Kota Pekalongan kepadatan penduduk per kilometer persegi mengalami peningkatan. Kepadatan penduduk terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 6.231 jiwa/km2 dan tertinggi tahun 2014 sebesar 6.491 jiwa/km2. Berikut disajikan dalam tabel kepadatan penduduk dari tahun 2010-2014. Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 2

Tahun

Kepadatan Penduduk (jiwa/km )

2010

6.231

2011

6.298

2012

6.364

2013

6.428

2014

6.491

Sumber: Pekalongan Dalam Angka, 2015

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan berpendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Pekalongan pada Tahun 2010, pendidikan SD ke bawah sebanyak 63.372 jiwa (46,95%), diikuti SMP sebanyak 30.107 (22,30%) dan Sekolah Menengah (SM) sebanyak 41.505 jiwa (30,75%). Adapun jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang bekerja pada tahun 2010 berjumlah 134.984 jiwa. Secara bertahap selama lima tahun, struktur pekerja yang lulusan SD kebawah semakin berkurang baik secara persentase maupun jumlah. Demikian juga struktur pekerja pada pendidikan SLTP selama lima tahun baik dalam jumlah kuantitatif maupun persentase mengalami penurunan. Sedangkan pada tingkat Sekolah Menengah, secara struktur pekerja yang bekerja meningkat trendnya selama lima tahun berturut-turut. Apabila pada tahun berjumlah 41.505 jawa dan setara 30,75% dari jumlah pekerja maka pada tahun 2014 meningkat menjadi 46.966 jiwa atau setara 32,76%. Secara garis besar selama lima tahun jumlah pekerja untuk tingkat SD, SLTP dan SM mengalami fluktuasi dan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebanyak 143.343 jiwa. Secara lengkap penduduk Kota Pekalongan berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 disajikan pada tabel dibawah. Tabel 2.7 Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Tahun 2010-2014 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun

SD

SLTP

SM

Jumlah

orang

%

orang

%

orang

%

2010

63.372

46,95%

30.107

22,30%

41.505

30,75%

134.984

2011

62.283

47,49%

26.166

19,95%

42.709

32,56%

131.158

2012

58.748

44,56%

28.316

21,48%

44.762

33,96%

131.826

2013

55.796

42,40%

27.817

21,14%

47.975

36,46%

131.588

2014

65.861

45,95%

30.516

21,29%

46.966

32,76%

143.343

Sumber :www.jateng.bps.go.id, 2015


25

16.000

Laki-laki

14.000

Perempuan

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75+

13.091

12.970

12.997

13.841

14.536

12.808

11.546

11.064

10.066

9.304

8.407

6.694

4.057

2.368

1.507

1.607

Perempuan 12.091

12.399

12.698

13.099

12.991

12.056

11.784

11.338

10.629

10.017

8.783

6.649

4.160

2.938

2.166

3043

Laki-laki


Gambar 2.9 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2014 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Gambar 2.9 mampu menjelaskan bahwa dilihat dari struktur penduduk Kota Pekalongan, penduduk kelompok 10-14 tahun sebanyak 25.695 jiwa (8,75%), penduduk kelompok 15-19 tahun sebanyak 26.940 jiwa (9,17%) dan penduduk kelompok 20–24 tahun sebanyak 27.527 jiwa (9,37%) adalah tiga kelompok tertinggi kelompok usia muda yang cukup produktif. Pada tiga besar tersebut merupakan kelompok usia produktif yang masih bersekolah dan dalam tahap usia sekolah. Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2014 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa) Jenis Kelamin Umur (tahun)

Jumlah Laki-laki

Perempuan

0-4

13.091

12.091

25.182

5-9

12.970

12.399

25.369

10-14

12.997

12.698

25.695

15-19

13.841

13.099

26.940

20-24

14.536

12.991

27.527

25-29

12.808

12.056

24.864

30-34

11.546

11.784

23.330

35-39

11.064

11.338

22.402

40-44

10.066

10.629

20.695

45-49

9.304

10.017

19.321

50-54

8.407

8.783

17.190

55-59

6.694

6.649

13.343

60-64

4.057

4.160

8.217

65-69

2.368

2.938

5.306

70-74

1.507

2.166

3.673

75+

1.607

3.043

4.650



26

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1.

Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan selama lima tahun semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kota Pekalongan terjadi pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari tahun ke tahun, seperti ditunjukkan dari tahun ke tahun selama kurun waktu 20102014. Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tergolong pada kategori moderat, berada pada kisaran antara 5,48% hingga 5,91%. Persentase pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tidak terpaut jauh dibawah Prosentase pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Prosentase pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada pada angka 5,51%, sementara pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,84%, dan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,22%. Namun pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi menjadi 5,49%. Hal ini disebabkan sektor pertanian mengalami kontraksi sebesar 3,07%. Ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang mengalami pertumbuhan ekonomi menjadi 5,30% dan 5,94%. Pada tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan mengalami pertumbuhan ekonomi sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional mengalami penurunan. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan dengan capaian pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional dapat dilihat pada grafik berikut: 7,00 6,50 6,00 5,50 Kota Pekalongan (%)

5,00

Prov Jateng (%)

4,50 4,00

Nasional (%)

2010

2011

2012

2013

2014

Kota Pekalongan (%)

5,51

5,49

5,61

5,91

5,48

Prov Jateng (%)

5,84

5,30

5,34

5,14

5,42

Nasional (%)

6,22

5,94

5,87

5,61

5,01

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010-2014

Gambar 2.10 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2014


27

Pada tahun 2015, BPS menerbitkan metode baru dalam penghitungan PDRB untuk tahun 2010 – 2014. Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal, merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional. Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan BangsaBangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT). Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara, yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu, tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil). 2 PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Pekalongan 2010-2014 PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Struktur Ekonomi Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor ke lapangan usaha ekonomi lainnya, yang terlihat dari peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan. Peranan terbesar pada struktur perekonomian tahun 2014 adalah pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (22,14%), kemudian diikuti lapangan usaha Industri Pengolahan (21,67%) dan lapangan usaha Konstruksi (14,91%). Sementara peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0 – 6 persen. Struktur ekonomi ini adalah gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Tabel 2.9 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Kota Pekalongan Tahun 2010─2014

A B C D E

Lapangan Usaha (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan

2010 (2) 6,15

2011 (3) 6,07

2012* (4) 5,86

2013** (5) 5,60

2014*** (6) 5,27

– 19,30 0,20 0,15

– 19,89 0,19 0,14

– 20,82 0,19 0,13

– 21,53 0,17 0,12

– 21,67 0,16 0,11


28

Lapangan Usaha (1) Sampah, Limbah dan Daur Ulang F Konstruksi G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor H Transportasi dan Pergudangan I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum J Informasi dan Komunikasi K Jasa Keuangan dan Asuransi L Real Estat M,N Jasa Perusahaan O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib P Jasa Pendidikan Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial R,S,T,U Jasa lainnya Produk Domestik Regional Bruto

2010 (2)

2011 (3)

2012* (4)

2013** (5)

2014*** (6)

14,26 24,02

13,93 24,61

14,08 23,55

14,37 22,98

14,91 22,14

7,24 4,66

6,79 4,59

6,41 4,56

6,10 4,52

6,14 4,67

4,02 5,59 2,70 0,33 5,11

3,95 5,50 2,62 0,33 4,93

3,96 5,71 2,55 0,34 5,01

3,93 5,78 2,52 0,36 4,87

3,91 5,84 2,59 0,39 4,73

3,28 1,02

3,51 1,07

3,98 1,14

4,26 1,14

4,43 1,20

1,98 100

1,89 100

1,72 100

1,76 100

1,84 100

* Angka sementara ** Angka sangat sementara *** Angka sangat sangat sementara Sumber : BPS Kota Pekalongan Tahun 2015

Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan PDRB Kota Pekalongan tahun 2014 mencapai 5,48 persen, lebih lambat dibandingkan tahun 2013 dengan pertumbuhan 5,91 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 11,98 persen. Sedangkan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Pertanian merupakan satu-satunya lapangan usaha yang mengalami kontraksi 2,06 persen. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga konstan. Tabel 2.10 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), Kota Pekalongan tahun 2011─2014 (1) A B C D E F G H I J

Lapangan Usaha (2) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi

2011 (3) 3,81 – 7,39 6,40 2,17

2012* (4) 2,29 – 11,26 10,47 1,88

2013** (5) 1,09 – 10,48 7,31 0,25

2014*** (6) -2,06 – 6,23 1,09 2,50

2,58 6,32

5,89 1,49

6,33 2,85

6,01 4,27

4,14 5,05

3,56 5,47

3,17 6,19

4,67 7,33

8,21

10,36

9,02

10,98


29

Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi Real Estat Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib P Jasa Pendidikan Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial R,S,T,U Jasa lainnya Produk Domestik Regional Bruto K L M,N O

2011 4,32 5,07 6,65 4,24

2012* 5,73 6,56 8,77 0,53

2013** 6,15 7,09 4,49 2,75

2014*** 6,50 7,22 11,98 0,96

9,54 8,58 2,53 5,49

13,55 9,95 0,30 5,61

8,71 5,29 8,93 5,91

10,20 10,08 8,59 5,48


Laju pertumbuhan tertinggi kedua yaitu lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,98 persen, diikuti lapangan usaha Jasa Pendidikan tumbuh sebesar 10,20 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh sebesar 10,08 persen, Jasa Lainnya tumbuh sebesar 8,59 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 7,33 persen, Real Estate tumbuh sebesar 7,22 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh sebesar 6,50 persen, Industri Pengolahan tumbuh sebesar 6,23 persen, Konstruksi tumbuh sebesar 6,01 persen, diikuti lapangan usaha lain yang mengalami pertumbuhan dibawah 5 persen. 2.

Inflasi Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indek harga konsumen di Kota Pekalongan. Pada periode tahun 2010 - 2014, inflasi di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi dari kisaran 3,77 persen di tahun 2010 hingga 7,82 persen di tahun 2014. Nilai inflasi Kota Pekalongan dari tahun 2010 - 2014 lebih rendah dibanding dengan inflasi nasional dan Provinsi Jawa Tengah. 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00

Kota Pekalongan (%)

4,00

Prov Jateng (%)

3,00 2,00

Nasional (%)

2010

2011

2012

2013

2014

Kota Pekalongan (%)

3,77

2,45

3,55

7,40

7,82

Prov Jateng (%)

6,88

2,68

4,24

7,99

8,22

Nasional (%)

6,69

3,79

4,30

8,38

8,36

Sumber : www.bps.go.id

Gambar 2.11 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinis dan Nasional Tahun 2010-2014(%) Tingginya inflasi pada tahun 2013 disebabkan oleh kebijakan pemerintah (Administered Price) yang mengurangi subsidi bahan bakar minyak (sejak tanggal 22 Juni 2013) atau menaikkan harga bahan bakar minyak sebesar 40 persen. Hal ini RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

30

menimbulkan dampak secara langsung pada sektor transportasi. Selanjutnya, menimbulkan efek domino terhadap kenaikan harga kelompok bahan makanan dan sektor lainnya. Adapun perkembangan inflasi kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan nasional dapat dilihat pada grafik dibawah ini. 3.

PDRB per Kapita PDRB per kapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. PDRB per kapita yang terus meningkat menunjukkan kesejahteraan rakyat di wilayahnya. PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Tabel 2.11 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp), Kota Pekalongan tahun 2010─2014 Lapangan Usaha (1) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan B Pertambangan dan Penggalian C Industri Pengolahan D Pengadaan Listrik dan Gas E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang F Konstruksi G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor H Transportasi dan Pergudangan I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum J Informasi dan Komunikasi K Jasa Keuangan dan Asuransi L Real Estat M,N Jasa Perusahaan O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib P Jasa Pendidikan Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial R,S,T,U Jasa lainnya PDRB per Kapita Kota Pekalongan

2010 (2) 1,01

2011 (3) 1,04

2012* (4) 1,05

2013** (5) 1,05

2014*** (6) 1,02

3,16 0,03 0,02

3,36 0,03 0,02

3,70 0,04 0,02

4,05 0,04 0,02

4,26 0,04 0,02

2,34 3,94

2,37 4,14

2,49 4,16

2,62 4,24

2,75 4,38

1,19 0,76

1,22 0,79

1,25 0,83

1,28 0,87

1,33 0,93

0,66 0,92 0,44 0,05 0,84

0,71 0,95 0,46 0,06 0,86

0,77 0,99 0,49 0,06 0,86

0,83 1,04 0,52 0,06 0,88

0,91 1,10 0,55 0,07 0,88

0,54 0,17

0,58 0,18

0,65 0,20

0,70 0,20

0,77 0,22

0,32 16,40

0,33 17,12

0,33 17,89

0,35 18,76

0,38 19,60


Pada tahun 2014, PDRB per kapita Kota Pekalongan mencapai Rp. 19.595.519 dengan pertumbuhan sebesar 4,48 persen. Pertumbuhan PDRB per kapita tahun 2011 sebesar 4,39 persen, pada tahun 2012 sebesar 4,50 persen, dan pertumbuhan tahun 2013 sebesar 4,86 persen. RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

31

PDRB Kota Pekalongan menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kategori ini mencakup subkategori usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, sub kategori usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan subkategori usaha Perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2014, peranan pada kategori atau lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku adalah sebesar 5,27 persen. Peranan kategori ini mengalami penurunan, karena di tahun-tahun sebelumnya peranannya lebih besar daripada sekarang. Tahun 2010, peranan kategori ini sebesar 6,15 persen, kemudian makin berkurang tahun 2011 sebesar 6,07 persen, tahun 2012 sebesar 5,86 persen, dan tahun 2013 sebesar 5,60 persen. Industri Pengolahan Kategori ini mencakup subkategori usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas Industri Batubara dan Pengilangan Minyak, Industri Makanan dan Minuman, Pengolahan Tembakau, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, Industri Kulit; Barang dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman, Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional, Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik, Industri Barang Galian bukan Logam, Industri Logam Dasar, Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL, Industri Alat Angkutan, Industri Furnitur dan Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan. Kategori ini memiliki peranan terhadap PDRB Kota Pekalongan sebesar 21,67 persen pada tahun 2014. Peningkatan peran pada kategori ini terus terlihat, yang pada tahun 2010 sebesar 19,30 persen, hingga pada tahun 2013 menjadi 21,53 persen. Pengadaan Listrik dan Gas Kategori Pengadaan Listrik dan Gas, mempunyai peran sebesar 0,16 persen terhadap perekonomian Kota Pekalongan pada tahun 2014. Peranan kategori ini mengalami penurunan, karena di tahun-tahun sebelumnya peranannya lebih besar daripada sekarang. Tahun 2010, peranan kategori ini sebesar 0,20 persen, kemudian makin berkurang tahun 2011 sebesar 0,19 persen, tahun 2012 sebesar 0,19 persen, dan tahun 2013 sebesar 0,17 persen. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Kategori ini mencakup juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dari sungai, danau, mata air dan hujan. Pengoperasian peralatan irigasi RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

32

untuk keperluan pertanian tidak termasuk dalam kategori ini. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Kota Pekalongan selama tahun 2010-2014, yaitu tahun 2010 sebesar 0,15 persen, tahun 2011 sebesar 0,14 persen, tahun 2012 sebesar 0,13 persen, tahun 2013 sebesar 0,12 persen, dan tahun 2014 sebesar 0,11 persen. Konstruksi Pada tahun 2014 kategori konstruksi mempunyai peran sebesar 14,91 persen terhadap total perekonomian Kota Pekalongan. Secara umum, peran kategori ini pada perekonomian selalu meningkat yaitu tahun 2010 sebesar 14,26 persen, tahun 2011 sebesar 13,93 persen, tahun 2012 sebesar 14,08 persen, tahun 2013 sebesar 14,37 persen. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan konstruksi di Kota Pekalongan mengalami perlambatan dari 6,33 persen pada tahun 2013 menjadi 6,01 persen pada tahun 2014. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mempunyai peran terhadap PDRB selalu lebih dari 20 persen. Pada tahun 2014, peranan kategori ini sebesar 22,14 persen lebih kecil dibanding peranan di tahun 2013 yang sudah mencapai 22,98 persen terhadap PDRB Kota Pekalongan. Transportasi dan Pergudangan Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 (enam) sub kategori, yaitu Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Kategori ini peranannya terhadap PDRB Kota Pekalongan sebesar 6,14 persen. Sejak tahun 2010, peranan kategori ini terus menurun, namun tahun 2014 kembali ada peningkatan walau sedikit. Tahun 2010 sebesar 7,24 persen, tahun 2011 sebesar 6,79 persen, tahun 2012 sebesar 6,41 persen, tahun 2013 sebesar 6,10 persen. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Pada tahun 2014, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berperan terhadap PDRB Kota Pekalongan sebesar 4,67 persen. Secara keseluruhan, kategori ini mencatatkan laju pertumbuhan positif sebesar 7,33 persen pada tahun 2014, dan laju pertumbuhan tahun ini merupakan yang paling tinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2011 sebesar 5,05 persen, tahun 2012 sebesar 5,47 persen dan tahun 2013 sebesar 6,19 persen. Informasi dan Komunikasi Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini menjadi indikator kemajuan suatu daerah, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap PDRB Kota Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 4,02 persen, tahun 2011 sebesar 3,95 persen, tahun 2012 sebesar 3,96 persen, tahun 2013 sebesar 3,93 persen, dan tahun 2014 sebesar 3,91 persen. Laju pertumbuhan ekonomi pada kategori ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat yaitu tahun 2011 sebesar 8,21 persen, tahun 2012 sebesar 10,36 persen, tahun 2013 sebesar 9,02 persen, dan tahun 2014 sebesar 10,98 persen.


33

Jasa Keuangan dan Asuransi Kegiatan kategori jasa keuangan dan asuransi pada tahun 2014, perannya sebesar 5,84 persen terhadap PDRB Kota Pekalongan. Secara umum, peran kategori ini pada perekonomian selalu meningkat yaitu tahun 2010 sebesar 5,59 persen, tahun 2011 sebesar 5,50 persen, tahun 2012 sebesar 5,71 persen, tahun 2013 sebesar 5,78 persen. Real Estate Kategori real estate memberikan peran yang relatif stabil bagi PDRB Kota Pekalongan dengan peranan sekitar 2,5 persen. Berturut-turut sumbangan kategori real estate selama tahun 2010-2014 sebesar 2,70 persen, 2,62 persen, 2,55 persen, 2,52 persen, dan 2,59 persen. Laju pertumbuhan ekonomi kategori ini cukup signifikan dengan pertumbuhan selalu di atas 4 persen. Laju pertumbuhan dari tahun 2010-2014 adalah tahun 2011 sebesar 5,07 persen, tahun 2012 sebesar 6,56 persen, tahun 2013 sebesar 7,09 persen dan pada tahun 2014 sebesar 7,22 persen. Jasa Perusahaan Selama 5 tahun terakhir, peran kegiatan ekonomi pada kategori jasa perusahaan relatif tidak banyak berubah, yaitu dari 0,33 persen pada tahun 2010, tahun 2011 sebesar menjadi 0,33 persen, tahun 2012 sebesar 0,34 persen, tahun 2013 sebesar 0,36 persen dan tahun 2014 sebesar 0,39 persen. Hal ini menunjukkan pula peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan peranan kategori-kategori lainnya pada perekonomian Kota Pekalongan . Laju pertumbuhan dari tahun 2012 sampai tahun 2013 mengalami perlambatan. Laju pertumbuhan tahun 2012 sebesar 8,77 persen semakin melambat pertumbuhannya di tahun 2013 sebesar 4,49 persen. Tahun 2014 kategori ini mengalami pertumbuhannya melesat menjadi 11,98 persen. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2010-2014 peranan kategori ini relatif stabil namun menunjukkan sedikit penurunan, yaitu dengan nilai peran tahun 2010 sebesar 5,11 persen, tahun 2011 sebesar 4,93 persen, tahun 2012 sebesar 5,01 persen, tahun 2013 sebesar 4,87 persen, dan tahun 2014 sebesar 4,73 persen. Laju pertumbuhan dari kategori ini cenderung melambat , yaitu dari sebesar 4,24 persen di tahun 2011 menjadi 0,96 persen di tahun 2014. Jasa Pendidikan Pada tahun 2014 jasa pendidikan mempunyai peranan sebesar 4,43 persen terhadap total perekonomian Kota Pekalongan . Angka ini meningkat dibandingkan pada tahun 2013 sebesar 4,26 persen. Trend peningkatan peran kategori ini juga terlihat pada setiap tahun yaitu tahun 2010 sebesar 3,28 persen, tahun 2011 sebesar 3,51 persen, tahun 2012 sebesar 3,98 persen, tahun 2013 sebesar 4,26 persen dan tahun 2014 sebesar 4,43 persen. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan jasa pendidikan Kota Pekalongan mengalami pertumbuhan yang tinggi setiap tahunnya. Tahun 2010 kategori ini tumbuh sebesar 7,71 persen, tahun 2011 terjadi percepatan pertumbuhan menjadi 9,54 persen. Tahun 2014 kategori


34

jasa pendidikan tumbuh sebesar 10,20 persen, lebih cepat daripada pertumbuhan tahun 2013 yang mencapai 8,71 persen. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Selama tahun 2010-2014 peranannya relatif stabil dengan menunjukkan sedikit peningkatan, yaitu tahun 2010 sebesar 1,02 persen, tahun 2011 sebesar 1,07 persen, tahun 2012 sebesar 1,14 persen, tahun 2013 sebesar 1,14 persen dan tahun 2014 sebesar 1,20 persen. Dilihat dari laju pertumbuhannya, terjadi percepatan pada tahun 2014 dengan pertumbuhan sebesar 10,08 persen dibandingkan dengan tahun 2013 yang tumbuh 5,29 persen. Jasa lainnya Peranan Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kota Pekalongan relatif kecil yaitu berturut-turut tahun 2010 sebesar 1,98 persen, tahun 2011 sebesar 1,89 persen, tahun 2012 sebesar 1,72 persen, tahun 2013 sebesar 1,76 persen, dan tahun 2014 sebesar 1,84 persen. Dilihat dari sisi laju pertumbuhannya, kategori ini mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi selama 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2010 sebesar 5,85 persen, tahun 2011 sebesar 2,53 persen, tahun 2012 melemah pertumbuhannya menjadi sebesar 0,30 persen, pada tahun 2013 pertumbuhannya menguat menjadi sebesar 8,93 persen dan tahun 2014 pertumbuhannya sebesar 8,59 persen. 4.

Indeks Gini Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. 0,450 0,400 0,350 0,300 0,250 0,200 0,150 0,100 0,050 0,000

Kota Pekalongan Prov Jateng

2010

2011

2012

2013

2014

Kota Pekalongan

0,283

0,311

0,327

0,320

0,340

Prov Jateng

0,291

0,346

0,355

0,387

0,380

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2016

Gambar 2.12 Perbandingan Indeks Gini Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014 Indeks gini pada tahun 2010 di Kota Pekalongan sebesar 0,28. Kemudian pada tahun 2011, indeks gini naik menjadi 0,31. Kenaikan indeks gini ini berbanding terbalik RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

35

dengan pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2010 sebesar 5,51% turun menjadi 5,45%. Pada tahun 2012, Indeks gini kembali naik menjadi 0,32 seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sebesar 5,61%. Pertumbuhan ekonomi pada 2013 sebesar 5,91% menurunkan indeks gini Kota Pekalongan menjadi 0,32. Sedangkan penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 menjadi 5,42% meningkatkan indeks gini Kota Pekalongan menjadi 0,34. Hal ini berbeda dengan pertumbuhan rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang naik dari 5,14% tahun 2013 menjadi 5,42% menurunkan indeks gini dari 0,39 tahun 2013 menjadi 0,38% tahun 2014. 5.

Penduduk Diatas Kemiskinan Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2010 berjumlah 285.010 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebesar 90,64 % hidup diatas garis kemiskinan. Ini setara dengan 258.333 jiwa. Pada tahun 2011, terjadi penurunan penduduk diatas garis kemiskinan menjadi 89,96%. Adapun jumlah penduduk diatas garis kemiskinan pada tahun 2011, sebesar 260.159 penduduk. Pada tahun 2012 dan 2013, terjadi peningkatan jumlah penduduk diatas garis kemiskinan. Dalam prosentase, pada tahun 2012 meningkat menjadi 90.53% dan pada tahun 2013 menjadi 91,74%. Adapun jumlah penduduk diatas garis kemiskinan pada tahun 2012 sebesar 262.851 jiwa dan tahun 2013 sebesar 266.844. Pada tahun 2014, kondisi penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Pekalongan sebesar 91,98% dengan jumlah pendududuk seluruhnya berdasarkan survei yang dilakukan BPS Kota Pekalongan adalah 293.704 jiwa. Secara keseluruhan, kondisi di Kota Pekalongan ini lebih baik dari penduduk di atas garis kemiskinan nasional dan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana ditunjukkan gambar berikut.

94

92 90 88 86 84 82

80 78

2010

2011

2012

2013

2014

Kota Pekalongan (%)

90,64

89,96

90,53

91,74

91,98

Provinsi Jateng (%)

83,44

83,79

85,02

85,56

86,42

Nasional (%)

86,67

87,64

88,34

88,53

88,75

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2014

Gambar 2.13 Prosentase Penduduk Di atas Garis Kemiskinan Tahun 2010-2014 6.

Angka Rasio Penduduk yang Bekerja Angkatan Kerja di Kota Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 145.149 jiwa dengan jumlah pekerja mencapai 134.989 jiwa. Pada tahun 2011, jumlah angkatan


36

kerja di Kota Pekalongan menurun menjadi 141.466 jiwa. Adapun yang bekerja pada tahun tersebut sebesar 131.153 jiwa. Jumlah angkatan kerja pada tahun berikutnya kembali naik menjadi 142.422 dengan jumlah orang yang bekerja sebanyak 131.826 jiwa. Di tahun 2013, jumlah angkatan kerja sebesar 138.916 jiwa dengan jumlah yang bekerja sebesar 131.581 jiwa. Perkembangan angkatan kerja dapat dilihat pada tabel dibawah. Peningkatan jumlah angkatan kerja kembali naik pada tahun 2014 menjadi 151.553 jiwa dengan jumlah pekerja sebesar 143.343. Tabel 2.12 Angkatan Kerja dan Jumlah Pekerja di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Tahun

Angkatan Kerja

Jumlah Pekerja

%

2010

145.149

134.989

93,00

2011

141.466

131.153

92,71

2012

142.422

131.826

92,56

2013

138.916

131.581

94,72

2014

151.553

143.343

94,58

Sumber : BPS Prov. Jawa Tengah 2010-2015. diolah

Rasio peduduk yang bekerja dari angkatan kerja diatas umur 15 tahun di Kota Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 93%. Pada tahun berikutnya menurun menjadi 92,71%. Di tahun 2012, 2013 dan 2014 rasio penduduk yang bekerja kembali meningkat. 7.

Angka Kriminalitas yang Ditangani Kriminalitas di Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai 2013 relatif stabil. Bila pada tahun 2010 setiap 10.000 penduduk terdapat 8,25 kriminalitas, maka pada tahun 2011 naik menjadi 13,24 per 10.000 penduduk. Di tahun 2012, angka kriminalitas kembali turun menjadi 10,71 per 10.000 penduduk di Kota Pekalongan. Angka kriminalitas pada akhir tahun 2014 kembali turun menjadi 7,83 kejadian kriminal per 10.000 penduduk Tabel 2.13 Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Tahun

AK

2010

8.25

2011

13.24

2012

10.71

2013

9,97

2014

7,83

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2015, diolah

8.

Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Usia Harapan Hidup, capaian tingkat pendidikan yang terdiri dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

37

75,00 73,00 71,00 69,00 67,00 65,00 63,00 61,00 59,00 57,00 55,00 Kota Pekalongan Kota Tegal Kab Pekalongan Kab Pemalang Kab Tegal Kab Brebes Kab Batang Provinsi Jawa Tengah Nasional

Kota Pekalongan Kota Tegal Kab Pekalongan Kab Pemalang

2010 68,95 69,93 63,75 58,64 61,14 59,49 61,64 66,08 66,53

2011 69,54 70,03 64,72 59,66 61,97 60,51 62,59 66,64 67,09

2012 69,95 70,68 65,33 60,78 62,67 60,92 63,09 67,21 67,70

2013 70,82 71,44 66,26 61,81 63,50 61,87 63,60 68,02 68,31

2014 71,53 72,20 66,98 62,35 64,10 62,55 64,07 68,78 68,90

Kab Tegal Kab Brebes Kab Batang Provinsi Jawa Tengah Nasional


Gambar 2.14 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2010-2014 (%) Perkembangan IPM Kota Pekalongan terus meningkat dari tahun 2010 yang hanya sebesar 68,95 menjadi 71,53 di tahun 2014. Dibandingkan dengan IPM rata-rata Provinsi Jawa Tengah, IPM Kota Pekalongan diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Apabila dilihat dari IPM se eks Karisidenan Pekalongan, dari tahun 2010 sampai 2014, Kota Pekalongan menempati urutan kedua di bawah Kota Tegal. Hampir sama dengan PDRB, Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2015 juga mengalami perubahan. Komponen yang ada sekarang berubah menjadi : Angka Harapan Hidup (tetap), Harapan Lama Sekolah (baru), Ratarata Lama Sekolah (tetap), dan Pengeluaran per Kapita per bulan (baru). Baik secara nilai ataupun secara peringkat, penghitungan ini telah menggeser posisi pemeringkatan IPM secara nasional, termasuk di Jawa Tengah, terutama untuk peringkat Kota Pekalongan. Namun demikian, terdapat pendekatan baru yang harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah dan Masyarakat Kota Pekalongan, yaitu dengan dimasukkannya komponen Harapan Lama Sekolah. Kota Pekalongan memiliki riwayat pemahaman tentang kemanfaatan pendidikan yang relatif belum terlalu lama. Bagi sebagian masyarakat di Kota Pekalongan, kesempatan dan waktu yang ada lebih diprioritaskan untuk kegiatan membatik ataupun berdagang. Pertanyaan dalam IPM yang terkait dengan “harapan lama sekolah” meskipun memiliki kecenderungan mengalami peningkatan, namun masih jauh dari harapan. Hanya 11,93 % masyarakat yang menjawab memiliki harapan sekolah tinggi. Kondisi ini tentunya berimplikasi terhadap IPM Kota Pekalongan. Pekerjaan rumah yang lain adalah masih rendahnya rata-rata lama sekolah. Secara rata-rata, penduduk Kota Pekalongan masih baru sampai di kelas 9 semester 1


38

atau semester 2. Jadi belum sampai lulus kelas 9 SMP. Oleh karena itu, selain menjadikan hal ini sebagai beban dan tanggung jawab bersama untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, juga menjadi masukan dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Sehingga arah komunikasi pembangunan lebih dapat tersampaikan dengan baik. Secara lengkap, IPM Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014 dapat dilihat dari tabel berikut ini Tabel 2.14 Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan tahun 2010-2014

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Angka Harapan Hidup (tahun) 73,91 73,96 74,01 74,06 74,09

Harapan Lama Sekolah (tahun) 10,96 11,05 11,13 11,56 11,93

Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 7,60 7,72 7,80 7,96 8,12

Pengeluaran per Kapita per tahun (000 Rp) 10,224 10,560 10,756 10,922 11,006

IPM

Peringkat Provinsi

68,95 69,54 69,95 70,82 71,53

11 11 11 11 11

Sumber : bps, 2015

9.

Pengeluaran Per Kapita Pengeluaran per kapita menunjukan tingkat kesejahteraan penduduknya pada suatu wilayah. Kesejahteraan penduduk Kota Pekalongan terus meningkat sepanjang 2010-2014. Hal ini terlihat bahwa pengeluaran riil per Kapita perbulan (disesuaikan) Kota Pekalongan terus meningkat. Apabila pada tahun 2010 pengeluaran riil per kapita Kota Pekalongan sebesar Rp. 852,00 ribu, maka pada tahun 2011 meningkat secara riil menjadi Rp. 880,00 ribu. Tahun 2012, pengeluaran riil per kapita menjadi Rp. 896,33 ribu. Setahun kemudian, tahun 2013 menjadi Rp. 910,17 ribu. Di akhir tahun 2014, berdasarkan tahun dasar 2010, pengeluaran riil per kapita di Kota Pekalongan menjadi Rp. 917,17 ribu. 950,00 900,00 850,00 800,00 750,00 700,00 650,00 600,00

2010

2011

2012

2013

2014

Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan (Rp. Ribu)

852,00

880,00

896,33

910,17

917,17

Pengeluaran Per Kapita Provinsi Jateng (Rp. Ribu)

749,33

774,67

791,42

801,50

803,33

Sumber: www.bps.go.id

Gambar 2.15 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2010-2014 RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

39

Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2010 sampai 2014, pengeluaran riil per kapita per bulan yang disesuaikan Kota Pekalongan lebih besar dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian tingkat kesejahteraan Kota Pekalongan menurut pengeluaran riil per kapita per bulan yang disesuaikan lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah. Sebagai perbandingan gambar berikut menunjukkan perbandingan pengeluaran riil per kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah. 10. Angka Melek Huruf Perkembangan Angka Melek Huruf di Kota Pekalongan penduduk usia 15 tahun ke atas cenderung meningkat dari 95,68 di tahun 2010 menjadi 98,26 pada akhir 2014. Hal ini menggambarkan semakin banyak penduduk usia tersebut yang memiliki kemampuan baca dan tulis. Angka Melek Huruf (AMH) Kota Pekalongan dibandingakan dengan Provinsi Jawa Tengah, Angka Melek Huruf (AMH) Kota Pekalongan diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2010 AMH Provinsi Jawa Tengah hanya sebesar 89,95 maka AMH Kota Pekalongan sebesar 95.68. Demikian pula dengan tahun 2011 sampai 2014 berturut-turut AMH Kota Pekalongan sebesar 95,93; 95,94 dan 96,24 sedangkan AMH Provinsi Jawa Tengah sebesar 90,34; 90,45 dan 91,71. Pada tahun 2014, AMH Kota Pekalongan sebesar 98,26 lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 92,98. 99 97 95 93 91 89 87 85

2010

2011

2012

2013

2014

AMH Kota Pekalongan (%)

95,68

95,93

95,94

96,24

98,26

AMH Provinsi Jawa Tengah (%)

89,95

90,34

90,45

91,71

92,98


Gambar 2.16 Perbandingan Angka Melek Huruf Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014 11. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2010-2014 mengalami peningkatan. Apabila pada tahun 2010 rata-rata lama sekolah hanya 7,6 tahun, pada tahun berikutnya, 2011, menjadi 7,7 tahun. Pada tahun 2012, rata-rata lama sekolah menjadi 7,8 tahun, tahun 2013 sebesar 7,96 tahun dan tahun 2014 menjadi 8,12 tahun, angka tersebut lebih tinggi dari angka rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2014 berada pada angka 6.93 tahun.


40

9 8,5 8

7,5 7 6,5 6

2010

2011

2012

2013

2014

RRLS Kota Pekalongan (tahun)

7,6

7,72

7,8

7,96

8,12

RRLS Prov. Jateng (tahun)

6,71

6,74

6,77

6,8

6,93

Sumber : BPS, 2015

Gambar 2.17 Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014 (%) 12. Angka Partisipasi Kasar Tabel 2.15 Angka Partisipasi Kasar Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014 SD/MI/Sederajat

Tahun

SMP/MTs/Sederajat

Kota

Jawa Tengah

Kota

Jawa Tengah

2010

102,15

113,19

77,53

80,60

2011

107,97

102,67

94,15

92,80

2012

104,93

104,92

91,18

91,51

2013

107,60

108,95

85,48

87,42

2014

103,39

110,18

92,07

89,40

Sumber: www.bps.go.id, 2015

APK SD/MI Kota Pekalongan tahun 2010 sampai 2014 mengalami parang surut. Bila pada tahun 2010 APK SD/MI hanya sebesar 102,15, maka pada tahun 2011 dan 2013 nilainya naik yakni 107,97 dan 107,60. Namun pada tahun 2012 dan 2014 mengalami penurunan menjadi 104,93 dan 103,39. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, APK SD/MI Kota Pekalongan relatif lebih rendah. APK SMP/MTs Kota Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 77,53. Meningkat pesat pada tahun 2011 menjadi 94,15. Pada tahun 2012 sampai tahun 2014 mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 85,48. Namun pada tahun 2014 naik menjadi 92,07.Apabila disandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, APK SMP/MTs Kota Pekalongan masih relatif lebih rendah. Tabel 2.16 Angka Partisipasi Kasar Kota Menurut Jenis Sekolah Berbasis Gender Kota Pekalongan 2014 Ratio

Angka Partisipasi Kasar

Jenjang Pendidikan

Jenis Kelamin Laki-Laki

Perempuan

L+P

SD/Setara

100,88

106,33

103,39

SMP/Setara

100,72

85,44

92,07

SMA/Setara

64,51

60,70

62,44

PT

29,01

21,01

25,52


41

Angka partisipasi kasar kota menurut jenis sekolah berbasis gender di kota Pekalongan bervariasi. Pada tingkat SD/setara, angka partisipasi kasar berbasis gender lebih di dominasi perempuan dengan nilai 106,33. Sedangkan angka partisipasi kasar SMP/setara lebih didominasi kaum laki-laki dengan nilai 100,72. Pada tingkatan yang lebih tinggi yakni SMA/setara serta perguruan tinggi, angka partisipasi kasar lakilaki lebih dominan dari perempuan dengan nilai 64,51 dan 29,01 13. Angka Pendidikan yang Ditamatkan Sejalan dengan capaian angka rata-rata lama sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas SDM pada suatu wilayah. Selama kurun waktu 2010 sampai 2014, Prosentase lulusan SD/setara SD relatif lebih tinggi dibandingkan dengan SMP/setara dan SMA/setara. Pada tingkat SD/setara, Prosentase pendidikan yang ditamatkan dari tahun 2010-2014 cenderung menurun. Apabila pada tahun 2010 hanya 33,86%, maka pada tahun 2014, Prosentase pendidikan yang ditamatkan menjadi 31,84%. Di tingkat SMP/setara, Prosentase pendidikan yang ditamatkan cenderung stabil sampai 2013 namun turun pada tahun 2014. Apabila pada tahun 2010 Prosentasenya mencapai 28,52% maka sampai 2014 turun menjadi 19,99%. 40 35 30 25 20 15 10 5 0

SD / Setara (%) SMP / Setara (%) SMA / Setara (%)

2010

2011

2012

2013

2014

SD / Setara (%)

33,86

32,63

35,22

32,12

31,84

SMP / Setara (%)

19,19

22,68

21,52

22,04

19,99

SMA / Setara (%)

28,52

23,65

24,88

28,48

22,64

Gambar 2.18 Prosentase Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Di tingkat SMA/setara, kecenderungan persentase pendidikan yang ditamatkan cenderung menurun. Apabila pada tahun 2010 hanya sebesar 28,52% maka pada tahun 2014 menjadi 22,64%. Tabel 2.17 Prosentase Penduduk 10 Tahun Yang Tidak Bersekolah Lagi Menurut Ijazah Yang Dimiliki Kota Pekalongan Berbasis Gender Tahun 2014 Keterangan

Ijazah Yang Dimiliki

Jenjang Pendidikan Tidak Berijazah SD/Setara

Jenis Kelamin LakiPerempuan Laki

L+P

11,45

13,70

12,58

33,49

32,45

32,97

SMP/Setara

20,99

20,01

20,50

SMA/Setara

26,53

24,05

25,28

7,53

9,79

8,67

PT Sumber : www.bps.go.id, 2015


42

Dari prosentase penduduk 10 tahun yang tidak bersekolah lagi menurut ijazah yang dimiliki berbasis gender, pada laki-laki paling banyak hanya lulus SD/setara. Demikian juga pada perempuan, pada tingkat SD/setara ijazah yang paling banyak dimiliki adalah SD. Sedang pada level perguruan tinggi, laki-laki yang memiliki ijazah sarjana sebesar 7,53 dan pada perempuan sebesar 9,70. Ini menunjukan bahwa pendidikan tinggi lebih didominasi perempuan daripada laki-laki. 14. Angka Partisipasi Murni (APM) APM merupakan perbandingan antara jumlah anak sekolah masing-masing jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk pada usia tertentu. Capaian APM Kota Pekalongan dari tahun 2010-2014 tingkat SD/MI mendekati 100%, tetapi capaian APM pada tingkatan SMP/MTs dan SM/MA masih rendah. Secara rinci perkembangan APM di Kota Pekalongan dari tahun 2010-2014 baik SD/MI, SMP/MTs dan SM/MA dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.18 Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014 SD/MI

Tahun

SMP/MTs

SM/MA

Kota

Prov

Kota

Prov

Kota

Prov

2010

87,33

95,93

68,55

69,72

49,74

45,00

2011

93,63

90,20

71,68

69,72

68,10

47,17

2012

91,22

92,05

69,01

72,52

61,22

51,11

2013

90,93

95,68

70,00

74,94

59,10

51,81

2014

94,06

96,45

76,84

78,57

45,87

58,11

Sumber : www.bps.go.id, 2015

Perkembangan Angka Partisipasi Murni berdasarkan gender di Kota Pekalongan selama tahun 2014 cukup meggembirakan. Hal ini tampak antara laki-laki dan perempuan tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Pada tingkat SD/setara, APM berdasarkankan gender adalah APM berdasarkan gender yang paling tinggi. Pada perguruaan tingggi, APM berdasarkan gender memiliki nilai yang paling rendah. Hal ini dapat dimaklumi mengingat tidak setiap orang mampu masuk perguruan tinggi karena kursi untuk PT lebih sedikit dibandingkan tingkat SD/ setara Tabel 2.19 Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan Berbasis Gender Tahun 2014 Ratio

Jenjang Pendidikan SD/Setara

Angka Partisipasi Murni

Jenis Kelamin LakiPerempuan Laki 90,73 97,97

Jumlah 94,06

SMP/Setara

75,95

79,82

76,84

SMA/Setara

41,59

49,44

45,87

PT

26, ,54

19,57

23,50


15. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Angka Kelangsungan Hidup Bayi dari tahun 2010 sampai 2014 semakin menurun per 1.000 kelahiran bayi. Penyebab semakin menurunnya Angka Kelangsungan Hidup Bayi disebabkan oleh ISPA, pneumonia, diare, campak atau


43

kurang gizi merupakan kombinasi dari keadaan ini. Namun pada tahun 2014 AKHB naik menjadi 989,86 per 1.000 kelahiran bayi. Tabel 2.20 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014 Tahun

AKB per 1000 kelahiran

AKHB per 1000 kelahiran

2010 2011 2012

9,30 9,23 11,80

990,70 990,77 988,20

2013

14,19

985,81

2014

10,14

989,86

Sumber : Pekalongan Dalam Angka, 2015

Apabila dibandingkan dengan target dalam MDGs (Milenium Development Goals) tahun 2015 yaitu 23/1000 kelahiran hidup, maka Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Pekalongan masih sesuai target. Namun demikian fluktuasi AKB dan AKHB ini perlu diwaspadai seharusnya semakin tahun menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik. 16. Angka Usia Harapan Hidup Usia Harapan Hidup merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam kurun waktu 2010-2014, Usia Harapan Hidup di Kota Pekalongan semakin meningkat dari 73,91 pada tahun 2010 menjadi 74,09 di tahun 2014. Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, usia angka harapan hidup (UAHH) Kota Pekalongan lebih tinggi. Hal ini dapat terlihat pada Gambar berikut. Dari tahun 2010-2014, UAHH Kota Pekalongan selalu di atas Provinsi Jawa Tengah. 75,00 74,50 74,00 73,50 73,00 72,50 72,00

2010

2011

2012

2013

2014

AUHH Kota Pekalongan (thn)

73,91

73,96

74,01

74,06

74,09

AUHH Prov. Jateng (thn)

72,73

72,91

73,09

73,28

73,88

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2015

Gambar 2.19 Perbandingan Usia Angka Harapan Hidup Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014


44

17. Angka Kematian Balita (AKABA) 20,00

15,00 10,00 5,00 0,00

2010

2011

2012

2013

2014

AKABA Kota Pekalongan

9,31

9,23

11,80

14,19

12,46

AKABA Prov. Jateng

12,02

11,05

11,85

11,8

11,54

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2011-2015, RKPD Prov. Jawa Tengah 2016, 2015

Gambar 2.20 Perkembangan Angka Kematian Balita Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2010-2014 Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup (KH). Capaian AKABA dalam kurun waktu Tahun 2010 - 2014 kurang baik, dikarenakan angkanya cenderung meningkat dari 9,23 per 1.000 KH (Tahun 2011) menjadi 14,19 per 1.000 KH (Tahun 2013) dan pada tahun 2013 di atas AKABA Provinsi Jawa Tengah. Namun pada tahun 2014 AKABA Kota Pekalongan turun menjadi 12,46 meskipun masih di bawah Provinsi Jawa Tengah. Faktor penyebab kematian balita antara lain infeksi, namun tingginya AKABA lebih banyak disebabkan oleh tingginya AKB. 18. Prosentase Balita Gizi Buruk Balita Gizi Buruk di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 balita gizi buruk sebesar 0,04%, namun pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 terus mengalami peningkatan. 0,2 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0

Balita Gizi Buruk Kota Pekalongan (%)

2010

2011

2012

2013

2014

0,04

0,05

0,06

0,07

0,18

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2011-2014, diolah

Gambar 2.21 Prosentase Balita Gizi Buruk Kota PekalonganTahun 20102014 (%)


45

19. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 70,00 68,00 66,00

IPG Kota Pekalongan IPG Prov. Jateng

64,00

62,00 60,00

2010

2011

2012

2013

IPG Kota Pekalongan

63,47

64,04

64,48

65,35

IPG Prov. Jateng

65,79

66,45

66,80

67,97


Gambar 2.22 Perbandingan IPG Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2013 Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG. Perkembangan IPG Kota Pekalongan dalam kurun waktu tahun tiga tahun menunjukkan peningkatan dari sebesar 63,47 pada tahun 2010 menjadi sebesar 64,04 pada tahun 2011 dan sebesar 64,48 pada tahun 2012. Peningkatan IPG ini menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia perempuan di Kota Pekalongan semakin membaik, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, capaian IPG Kota Pekalongan tentu lebih rendah. 20. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG Kota Pekalongan berfluktuasi dari sebesar 54,80 pada tahun 2010 meningkat menjadi 64,69 di tahun 2011. Pada tahun 2012, IDG Kota Pekalongan kembali naik menjadi 68,44. Namun pada tahun 2013 mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2014 kembali naik menjadi 68,67. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran aktif penduduk perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik semakin membaik. Dibandingkan Provinsi Jawa Tengah, IDG Kota Pekalongan berada dibawah rata-rata provinsi. Ini dapat terlihat pada gambar berikut :


46

75,00 70,00 65,00

IDG Kota Pekalongan

60,00

IDG Prov. Jateng

55,00 50,00

2010

2011

2012

2013

2014

IDG Kota Pekalongan

54,80

64,69

68,44

66,22

68,67

IDG Prov. Jateng

59,96

67,96

69,89

69,09

71,22


Gambar 2.23 Perkembangan IDG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014 21. Kebudayaan Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Pembangunan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi. Pengaruh budaya global dapat disesuaikan dengan idenditas nasional yang mengandung nilai-nilai luhur yang sesuai dengan falsafah Pancasila. Kota Pekalongan sebagai sebuah kota pesisir dalam proses pembangunannya juga memandang bahwa faktor-faktor budaya dapat dijadikan sebagai modal dalam proses pembangunan. Kesenian merupakan salah satu wujud kebudayaan yang ada di Kota Pekalongan. Kesenian yang berkembang di KotaPekalongan banyak dipengaruhi oleh beberapa unsur budaya, seperi pengaruh budaya Jawa, Arab, Tionghoa dan juga pesisir. Beberapa kesenian yang berkembang di Kota Pekalongan antara lain: Simtuduror, Sheik Rebana Kendang Pencak dan Nyadaran. Kegiatan tersebut masuk kedalam agenda Pekan Batik Tahunan dan dilaksanakan dalam peringatan hari besar di Kota Pekalongan. Berkaitan dengan aktifitas seni budaya di Kota Pekalongan, terlihat dalam kurun waktu 2010 sampai 2012 relatif stagnan. Namun pada tahun 2013 jumlah kelompok kesenian meningkat. Adapun gedung kesenian yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan dari tahun 2010-2013, relatif stagnan yakni berjumlah 4 gedung. Perkembangan kelompok kesenian dan gedung kesenian di Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.21 Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 No

Uraian

1

Jumlah Kelompok Kesenian

2

Jumlah Gedung Kesenian

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

105

105

105

186

186

4

4

4

4

4

Sumber : Dihubparbud Kota Pekalongan, 2011-2015


47

22. Pemuda dan Olahraga Pemuda sebagai motor penggerak pembangunan mempunyai peran dan arti penting bagi proses pembangunan. Pembangunan dan pembinaan generasi muda dilakukan melalui organisasi kepemudaan yang ada di Kota Pekalongan. Jumlah organisasi pemuda di Kota Pekalongan pada tahun 2010 sampai 2013 sebanyak 20 organisasi pemuda. Pada tahun 2014, organisai kepemudaan bertambah satu sehingga pada akhir 2014 organisasi kepemudaan di Kota Pekalongan menjadi 21 organisasi. Peran aktif dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat dan potensi pemuda serta potensi daerah itu sendiri. Oleh karena itu selama tahun 2010 sampai tahun 2014, kegiatan kepemudaan dilakukan sebanyak 6 (enam) kali selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Lebih lengkapnya perkembangan organisasi pemuda dan kegiatan kepemudaan Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.22 Perkembangan Kepemudaan Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 No

Uraian

1

Jumlah Organisasi Pemuda

2

Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

20

20

20

20

21

6

6

6

6

6

Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan, 2011-2015

Jumlah klub olahraga di Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai 2013 terus berkembang. Apabila pada tahun 2010 dan 2011 jumlah klub olahraga hanya 18 klub maka di tahun 2012 dan 2013 menjadi 20 klub olahraga. Namun pada tahun 2014 jumlah organisisi kepemudaan berkurang menjadi 17. Sementara itu, fasilitas gedung olahraga Kota Pekalongan, sejak 2010 sampai 2014, jumlahnya tetap yaitu 2 gedung dan keduanya adalah milik Pemerintah Kota Pekalongan. Perkembangan jumlah klub olahraga dan gedung olah raga milik Pemerintah Kota Pekalongan dapat dilihat pada sajian tabel dibawah ini. Tabel 2.23 Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 No

Uraian

1

Jumlah Klub Olahraga

2

Jumlah Gedung Olahraga

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

18

18

20

20

17

2

2

2

2

2

Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan, 2014

Jumlah organisasi olahraga di Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai 2013, jumlahnya tetap yakni 28 organisasi. Sedangkan pada tahun 2014, jumlahnya menyusut menjadi 25 organisasi. Kurangnya pembinaan organisiasi olahraga tersebut menjadikan organisasi olahraga tersebut kurang diminati. Adapun gelanggang/balai remaja selain milik swasta berjumlah tetap dari tahun 2010 sampai 2014 yakni sebanyak 3 gelanggang. Lapangan olahraga yang tersebar di Kota Pekalongan dari tahun 2010 sampai 2014 sebanyak 12 lapangan dengan kegiatan olahraga per tahun


48

sebanyak 5 kegiatan yang diantaranya pekan seni, bengkel seni, serta pembinaan dan pembibitan generasi muda. Tabel 2.24 Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 No 1

Tahun

Uraian

2010

3

Jumlah Organisasi Olahraga Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga

4

Jumlah kegiatan olahraga

2

2011

2012

2013

2014

28

28

28

28

25

3

3

3

3

3

12

12

12

12

12

5

5

5

5

5

Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan, 2015

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 1. Pendidikan Pelayanan pemerintahan di bidang pendidikan memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermanfaat.Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kompetensi masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Pemerintah Kota Pekalongan selalu berusaha meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat pada data pelayanan bidang pendidikan sebagai berikut. a. Pendidikan Dasar 1). Angka Partisipasi Sekolah (APS) Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2012-2014 pada jenjang pendidikan SD/MI cenderung meningkat, dari 98,98 pada tahun 2010 menjadi 101,80 di tahun 2014. Capaian APS jenjang SMP/MTs juga meningkat dari 63,21 pada tahun 2010 menjadi 76,22 di tahun 2014. Perkembangan APS Kota Pekalongan untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2014 tampak dalam tabel berikut. Tabel 2.25 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Uraian APS SD/MI APS SMP/MTs

2010 98,98 63,21

2011 105,30 71,67

2012 102,93 72,42

2013 104,09 72,51

2014 101,80 76,22

Sumber: www.bps.go.id, 2015

2). Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah/penduduk adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauhmana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah. Selama kurun waktu 2010-2014, ketersedian jumlah RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

49

SD/MI dari tahun 2010-2011 mengalami kenaikan. Tahun 2012 tidak ada penambahan SD/MI. Pada tahun 2013 dan 2014 terjadi pengurangan jumlah sekolah dasar karena adanya kebijakan penggabungan beberapa sekolah dasar(regrouping). Untuk SMP/MTs, jumlah SMP/MTs di Kota Pekalongan dari tahun 20102014, bertambah 3 (tiga) sekolah dari 33 menjadi 36 sekolah. Adapun jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun cenderung mengalami penurunan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah. Tabel 2.26 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Uraian

2010

Jumlah SD/MI

2011

2012

2013

2014

168

170

170

146

146

33

35

35

36

36

Jumlah Penduduk Usia 7-12 th

32.785

30.356

31.144

30.021

30.609

Jumlah Penduduk Usia 13-15 th

17.690

15.550

15.948

16.138

15.695

Jumlah SMP/MTs

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2011-2015

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah menunjukkan jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauhmana ketersediaan sekolah sudah mampu menampung semua usia sekolah. Tabel 2.27 Rasio Ketersediaan Sekolah Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

2010

Rasio per 10.000 penduduk usia 712 tahun dan usia 13-15 tahun 39,82

2011

44,66

2012

43,53

2013

39,43

2014

31,53

Tahun

Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan , 2011-2015, diolah

Berdasarkan data rasio ketersediaan sekolah untuk pendidikan dasar per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun dari tahun 2010-2014 mengalami penurunan sehingga pada tahun 2014 menjadi 31,53. Kondisi ini menunjukan terjadinya penurunan ketersediaan sekolah setiap 10.000 usia sekolah pendidikan dasar. 3). Rasio Guru terhadap Murid Per 10.000 Penduduk Usia Sekolah Rasio guru terhadap murid per 10.000 penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai kualitas pembelajaran di kelas. Selama kurun waktu 2010-2014, rasio ketersedian guru pendidikan dasar, yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs terhadap jumlah murid setiap 10.000 usia anak sekolah mengalami pasang surut. Apabila pada tahun 2010 rasionya sebesar 594,56 setiap 10.000 anak usia sekolah, pada tahun 2011 meningkat menjadi 610,06 per 10.000 usia anak sekolah.


50

Pada tahun 2012, rasio ketersediaan guru pendidikan dasar terhadap murid setiap 10.000 usia anak sekolah mengalami peningkatan menjadi 655,42. Namun pada tahun 2013, terjadinya penurunan rasio guru pendidikan dasar terhadap jumlah murid sekolah dasar setiap 10.000 penduduk usia sekolah menjadi 596,76, meskipun kembali naik pada tahun 2014 menjadi 599,60 per 10.000 usia anak sekolah, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut. Tabel 2.28 Rasio Guru dan Murid Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Jenjang Pendidikan SD/MI 1 Jumlah Guru Jumlah Murid SMP/MTs 2 Jumlah Guru Jumlah Murid Jumlah Guru (SD/MI+SMP/MTs) Jumlah Murid (SD.MI+SMP/MTS) Rasio Guru (SD/MI+SMP/MTs) Per Murid Per 10.000 penduduk No

2010

2011

Tahun 2012

1.984 34.019

2.002 33.822

1.994 30.560

1.934 33.030

1.913 32.632

913 14.706

959 14.714

1.002 15.151

970 15.633

991 15.800

2.897

2.961

2.996

2.904

2.904

48.725

48.536

45.711

48.663

48.432

594,56

610,06

655,42

596,76

599,60

2013

2014

Sumber : dindikpora, 2011-2015, diolah

4). Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata Rasio guru terhadap murid rata-rata adalah perbandingan guru sekolah pendidikan dasar per kelas dengan jumlah murid pendidikan dasar per 10.000 anak usia sekolah. Sesuai tabel dibawah, rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata dalam 10.000 anak usia sekolah mengalami pasang surut dari tahun 2010-2014 sebagaimana ditunjukkan tabel berikut. Tabel 2.29 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah guru pendidikan dasar*)

Jumlah kelas pendidikan dasar*)

Jumlah guru sekolah per kelas*)

Murid Pendidikan dasar*)

2010

2.897

1.549

1,87

48.725

Rasio guru/murid per kelas rata-rata setiap 10.000 anak usia sekolah 0,384

2011

2.961

1.584

1,87

48.536

0, 385

2012

2.996

1.605

1,87

48.559

0,408

2013

2.904

1.611

1,80

48.663

0,370

2014

2.904

1.642

1,77

48.553

0,365

*) data pertengahan tahun ajaran Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan 2010-2015

Pendidikan dasar terbagi atas dua jenjang yakni Sekolah Dasar/Setara dan Sekolah Menengah Pertama/ Setara. Dalam tabel berikut, digambarkan dalam tabel rasio guru terhadap murid (SD/MI) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk dari tahun 2010-2014. Selama lima tahun, rasio tersebut cenderung stabil sampai 2013. Pada tahun 2014 rasionya mengalami penurunan menjadi 0,51 dikarenakan adanya guru yang memasuki usia pensiun dan pemerintah RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

51

melakukan moratorium terhadap penerimaan aparatur sipil negara dari semua jenjang yang dibutuhkan baik apartur sipil negara pendidikan maupun non pendidikan. Berikut data rasio guru dan murid jenjang SD/Sederajat Kota Pekalongan Tahun 2010-2014. Tabel 2.30 Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Karakteristik Guru SD/MI*) Rombongan Kelas*) Jumlah Guru Sekolah SD/MI per Kelas*) Murid SD/MI*) Rasio guru terhadap murid (SD/MI) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk

2010 1.984 2.897

2011 2.002 2.961

Tahun 2012 1.994 2.996

2013 1.934 2.904

2014 1.913 2.904

1,77

1,75

1,74

1,71

1,66

34.019

33.822

33.408

33.030

32.631

0,52

0,52

0,52

0,52

0,51


Pada Sekolah Menengah Pertama / Sederajat digambarkan dalam tabel rasio guru terhadap murid (SMP/MTs) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk dari tahun 2010-2014. Selama lima tahun, rasio tersebut cenderung turun sampai 2014. Pada tahun 2010 rasionya 1,46. Namun sepanjang tahun sampai tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 1,27. Hal ini dikarenakan adanya penambahan rombongan belajar dan siswa SMP/Sederajat sedangkan guru cenderung fluktuatif dari tahun 2010-2014. Tabel 2.31 Rasio Guru dan Murid Jenjang SM P/MI Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Karakteristik Guru SMP/MTs*) Rombongan Kelas*) Jumlah Guru Sekolah SMP/MTs per Kelas*) Murid SMP/MTs*) Rasio guru terhadap murid (SMP/MTs) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk

2010 913 425

2011 959 440

Tahun 2012 1.002 458

2013 970 479

2014 991 489

2,15

2,18

2,19

2,03

2,03

14.706

14.714

15.151

15.633

15.922

1,46

1,48

1,44

1,30

1,27


b. Pendidikan Menengah 1). Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka partisipasi Sekolah (APS) sekolah menengah Kota Pekalongan setiap 1.000 anak usia sekolah menengah mengalami kenaikan. Apabila pada tahun 2010 setiap 1.000 anak usia sekolah terdapat 481,6 berpartisipasi untuk sekolah di tingkat sekolah menengah, maka pada tahun 2014 naik menjadi 612,4 yang berpartisipasi bersekolah di sekolah menengah.


52

Tabel 2.32 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Per 1.000 Penduduk Uraian

2010

2011

2012

2013

2014

APS SMA/SMK/MA

481,6

616,3

634,2

594,4

612,4

Sumber: Dindikpora Kota Pekalongan 2015 diolah

2). Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Selama kurun waktu 2010-2014, ketersediaan SMA/SMK/MA di Kota Pekalongan cenderung meningkat. Jumlah penduduk berusia 16-19 tahun pun bervariasi dari tahun 2010-2014, sebagaimana tersaji pada tabel dibawah. Tabel 2.33 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MAKota Pekalongan Tahun 2010-2014 Penduduk usia 16-19 tahun 19.758 15.720 16.116 17.087 15.995

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Sekolah Menegah 27 27 29 29 29

Rasio per 10.000 penduduk 13,67 17,18 17,99 16,97 18,13

Sumber : Dindikpora Kota Pekalongan,2015, diolah

Berdasarkan data diatas rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah per 10.000 penduduk khususnya sekolah menengah mengalami peningkatan dari tahun 2010-2014. Apabila pada tahun 2010, per 10.000 penduduk hanya 13,67 maka pada tahun 2014 meningkat menjadi 18,13 per 10.000 penduduk Tabel 2.34 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap 10.000 Jumlah Penduduk Usia Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 No

Tahun

1 2 3 4 5

2010 2011 2012 2013 2014

Rasio per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun dan usia 1315 tahun 33,49 34,54 37,58 30,87 31,53


3). Rasio Guru terhadap Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 10.000 penduduk berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pembelajaran. Selama kurun waktu tahun 2010-2014 rasio ketersediaan guru terhadap murid per 10.000 penduduk cenderung membaik. Bila pada tahun 2010 rasio tersebut sebesar 778,53 maka di akhir 2014 menjadi 764,29. Perkembangan rasio guru terhadap murid per 10.000 penduduk untuk sekolah menengah disajikan dalam tabel dibawah. RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

53

Tabel 2.35 Rasio Guru dan Murid Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Karakteristik

2010 1.011 12.986 778,53

Guru SMA/SMK/MA Siswa SMA/SMK/MA Rasio guru terhadap murid(sekolah menengah) per 10.000 penduduk

2011 1.013 13.029 777,50

Tahun 2012 1.037 12.998 797,82

2013 1.040 13.015 799,08

2014 1.012 13.241 764,29

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2011-2015, diolah

4). Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata Rasio guru terhadap murid per Kelas rata-rata adalah perbandingan antara jumlah guru per kelas dengan jumlah murid dalam satuan pendidikan tertentu dalam 10.000 penduduk. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah perkembangannya. Tabel 2.36 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Karakteristik Guru SMA/SMK/MA Rombongan Kelas Jumlah Guru Sekolah SM per Kelas Murid SM Rasio guru terhadap murid (SM) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk

2010 1.011 399

2011 1.013 416

Tahun 2012 1.037 428

2013 1.040 441

2014 1.012 451

3

2

2

2

2

12.986

13.029

12.998

13.015

13.241

1,951

1,869

1,864

1,812

1,695


Rasio guru terhadap murid di Kota Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 1,951, dan pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan sehingga pada tahun 2014 turun menjadi 1,695 c. PAUD PAUD merupakan tempat membina usia dini bagi anak-anak sampai enam tahun. Tujuan PAUD adalah memberi rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Partisipasi peserta didik PAUD di Kota Pekalongan, dari tahun 2010-2014 semakin meningkat. Apabila pada tahun 2010 hanya 33,03%, maka pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 terus mengalami peningkatan, sehingga pada tahun 2014 partisipasi peserta didik PAUD Kota Pekalongan adalah 49,13%. Data selengkapnya, tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 2.37 Jenjang Pendidikan PAUD/TK Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014

2010

Jumlah siswaTK/RA 6.042

Jumlah anak usia 4-6 tahun 18.293

Persentase PAUD 33,03

2011

6.648

14.782

44,97

2012

7.039

15.168

46,41

Tahun


54

2013

Jumlah siswaTK/RA 7.222

Jumlah anak usia 4-6 tahun 14.731

Persentase PAUD 49,03

2014

7.452

15.168

49,13

Tahun

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2011-2015, diolah

d. Fasilitas Pendidikan Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat salah satunya dengan indikator kondisi bangunan/ruang kelas sesuai standar nasional pendidikan. Bangunan sekolah dalam kondisi baik akan memberikan kontribusi bagi semangat belajar karena memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik. Selama kurun waktu 2010-2013, Prosentase rombongan belajar (rombel) sekolah SD/MI dalam kondisi baik cenderung menurun dari tahun 2010-2014. Demikian pula dengan kondisi baik rombel SMP/MTs dari tahun 2010-2014 mengalami penurunan. Untuk SMA/MA/SMK, kondisi fisik rombel dari tahun 20102013 mengalami kenaikan namun turun pada tahun 2014. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.38 Kondisi Bangunan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan Dalam Kondisi Baik No

1 2 3

Jenjang

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

SD/MI

82,90

77,84

74,57

74,57

68,95

SMP/MTs

92,56

93,30

87,12

87,12

70,87

SMA/MA/SMK

93,40

87,20

93,56

93,56

88,18


e. Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan. Penyebab utama putus sekolah antara lain kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya; kondisi ekonomi orang tua yang miskin; dan keadaan geografis. Angka putus sekolah untuk jejang pendidikan SD/MI/SDLB dalam kurun waktu 2010-2013 mengalami penurunan tetapi naik di tahun 2014. Pada tahun 2014 angka putus sekolah sebesar 0,15%. Demikian pula untuk SMP/MTs. Apabila pada tahun 2010 APS SMP/MTs sebesar 0,72%, maka pada tahun 2013 menjadi 0,22%. Pada akhir 2014 naik menjadi 0,35%. Untuk SMA/SMK/MA, apabila pada tahun 2010 sebesar 1,89% maka pada tahun 2013 turun menjadi 1,18%. Namun pada akhir tahun 2014 menjadi 2,63% Tabel 2.39 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan 2010-2014 No

Jenjang

1 2 3

SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA

2010 0,17 0,72 1,89

2011 0,13 0,41 1,18

Tahun 2012 0,09 0,28 1,13

2013 0,07 0,22 1,18

2014 0,15 0,35 2,63



55

f. Angka Kelulusan Sekolah Angka kelulusan sekolah menunjukan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Capaian angka kelulusan pda tahun 2010-2013 untuk SD/MI/SDLB relatif stabil dengan capaian 100%. Untuk angka kelulusan sekolah SMP/MTs selama kurun waktu 2010-2014 mengalami kenaikan dan penurunan, tetapi di tahun 2014 sudah mencapai 100%. Angka kelulusan SMA/SMK/MA dari tahun 2010-2014 cenderung meningkat. Apabila pada tahun 2010 sebesar 99,68% maka di tahun 2014 menjadi 99,93%. Tabel 2.40 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan No

Jenjang

1 2 3

SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA

2010 100,00 99,47 99,68

2011 100,00 98,89 99,90

Tahun 2012 100,00 99,13 99,95

2013 100,00 99,93 99,93

2014 100,00 100,00 99,93

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2011-2015

Terkait Ujian Akhir Nasional (UAN), dapat dilihat trendnya. Untuk jenjang SD/MI kecenderungannya semakin menurun. Penurunan terjadi sepanjang 20102014 terutama di lembaga pendidikan MI. Tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK kecenderungannya semakin membaik terutama di lembaga pendidikan MA dan SMK. Hal ini sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.41 Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kota Pekalongan No 1 2

3

Jenjang SD MI SMP MTs SMA MA SMK

2010 6,82 6,22 7,16 6,88 7,81 7 6,98

2011 7,3 7,23 7,11 6,96 8,2 8,08 7,67

Tahun 2012 6,94 6,74 7,17 6,79 8,32 7,74 7,58

2013 7,3 7,32 6,83 6,73 8,04 7,34 7,31

2014 6,85 6,55 7,12 6,89 7,80 7,56 7,31

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, 2011-2015

g. Angka Melanjutkan Tabel 2.42 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Kota Pekalongan tahun 2010-2014 No

Jenjang

1

Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs

2

Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

100,12

101,98

102,19

103,53

102,13

93,04

98,27

102,05

97,66

98,47

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,2011-2015, diolah

Prosentase siswa lulusan SD/MI/SLB yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs dari tahun 2010-2014 semakin meningkat. Apabila pada tahun 2010 sebesar 100,12% maka pada tahun 2014 menjadi sebesar 102,13%. Demikian pula RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

56

Prosentase lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke SMA/SMK/MA pada tahun 2010 hanya sebesar 93,04% menjadi 98,74% di tahun 2014. h. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4 Kualitas pendidik ditunjukkan salah satunya dengan indikator kualifikasi jenjang pendidikan pendidik. Selama kurun waktu tahun 2010-2014, Prosentase pendidik yang memiliki kualifikasi S1/DIV dari jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Secara rata-rata, Prosentase guru yang kualifikasi S1/DIV semakin meningkat dari tahun 2010-2014, sebagaimana tertera pada tabel di bawah. Tabel 2.43 Prosentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 No 1 2 3

Jenjang Pendidik SD/MI Berkualifikasi S1/DIV Pendidik SMP/MTs Berkualifikasi S1/DIV Pendidik SMA/MA/SMK Berkualifikasi S1/DIV

2010 46,27

Tahun 2011 2012 59,59 68,71

2013 75,08

2014 82,23

86,09

87,90

88,92

90,62

91,02

89,06

93,68

94,89

96,06

95,16


2. Kesehatan a. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Rasio pos pelayanan terpadu dari tahun 2010-2014 cenderung meningkat. Hal ini menunjukan pelayanan di posyandu semakin baik karena dari semula 15,45 per 1.000 penduduk menjadi 17,37 per 1.000 penduduk. Ini memberi manfaat atas pelayanan yang lebih baik pada setiap posyandu. Tabel 2.44 Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per 1.000 balita di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014 Tahun

Jumlah Posyandu

Jumlah balita

Rasio Posyandu /Balita

2010

390

25.235

15,45

2011

397

28.306

14,03

2012

399

25.295

15,77

2013

401

25.248

15,88

2014

403

23.201

17,37

Sumber: Dinas Kesehatan, 2011-2015, diolah

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 berdasarkan data pada tabel di bawah, menggambarkan rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik dan Sumah Sakit terhadap 1.000 penduduk setiap tahunnya.


57

Tabel 2.45 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) Dan Rumah Sakit per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014 Tahun

Puskesmas

Pustu

Poliklinik

Rumah Sakit

Jumlah

Rasio

Jumlah

Rasio

Jumlah

Rasio

Jumlah

Rasio

2010

12

0,04

28

0,10

25

0,09

6

0,02

2011

12

0,04

27

0,09

21

0,07

7

0,02

2012

12

0,04

27

0,09

22

0,08

8

0,03

2013

12

0,04

29

0,10

22

0,08

8

0,03

2014

14

0,05

27

0,09

22

0,07

8

0,03

Sumber: Dinas Kesehatan, 2011-2015, diolah

b. Ketersediaan Tenaga Kesehatan Kurun waktu 2010-2014 rasio dokter umum di Kota Pekalongan lebih besar dibandingkan dokter spesialis dan dokter gigi. Rasio dokter spesialis berdasarkan data yang diolah telah mengikuti standar Indonesia Sehat 2010 yaitu 6 dokter spesialis per 100.000 penduduk. Ini setara dengan 0,6 dokter spesialis per 1.000 penduduk. Rasio dokter umum berdasarkan data yang diolah belum mengikuti target nasional yaitu 40 dokter per 100.000 penduduk. Ini setara 0,4 dokter per 1.000 penduduk. Rasio dokter gigi berdasarkan data yang diolah belum mengikuti target nasional yaitu 11 dokter gigi per 100.000 penduduk. Ini setara dengan 0,11 dokter gigi per 1.000 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dokter umum yang melaksanakan pelayanan kesehatan lebih banyak dibandingkan dokter spesialis. Standar nasional dokter umum dan dokter gigi belum terpenuhi. Data perkembangan rasio dokter dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 2.46 Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014 (perubahan data dikoreksi) Indikator Dokter Spesialis Dokter Umum Dokter Gigi Rasio Dokter per satuan penduduk

2010 0,11 0,36 0,06

2011 0,16 0,32 0,05

Tahun 2012 0,15 0,37 0,07

0,53

0,54

0,60

2013 0,25 0,29 0,08

2014 0,26 0,34 0,07

0,62

0,67

Sumber: Profil Kesehatan 2011-2015, diolah

Keberadaan tenaga paramedis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Rasio tenaga paramedis (perawat, bidan, tenaga farmasi dan tenaga gizi) di Kota Pekalongan dari Tahun 2010 - 2014 cenderung meningkat. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut Tabel 2.47 Rasio Tenaga Paramedis di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Indikator Rasio Perawat Rasio Bidan Rasio Farmasi Perawat Bidan Tenaga Farmasi

2010 1,36 0,37 0,66 387 106 187

2011 1,80 0,48 0,76 520 140 220

Tahun 2012 1,76 0,54 0,79 511 157 229

2013 1,66 0,70 0,79 483 203 229

2014 2,13 0,85 0,83 625 249 243

Sumber: Profil Kesehatan,2011- 2015


58

c. Cakupan Pelayanan Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan lainnya seperti cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI), cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, cakupan kunjungan bayi, cakupan puskesmas, dan cakupan pembantu puskesmas. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah Tabel 2.48 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani **

2010

2011

2012

2013

2014

100,00

80,03

96,62

98,81

89.95

93,54

99,84

99,90

100,00

99.97

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**

100,00

100,00

100,00

97,72

100,00

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA**

96,10

118,24

111,66

114,41

110.80

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD**

100,00

100,00

100,00

100,00

100.00

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin**

100,00

214,39

202,00

149,00

166.05

96,89

95,48

97,13

93,93

95.08

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan**

Cakupan kunjungan bayi ** Sumber: Profil Kesehatan 2011-2015 **Standar Pelayanan Minimal Data dalam satuan persen

Tabel 2.49 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014 (Persen) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Cakupan puskesmas Cakupan pembantu puskesmas

2010

2011

2012

2013

2014

300

300

300

300

300

59,57

57,45

57,45

61,70

57,45

Sumber: Profil Kesehatan 2011-2015, diolah Data dalam satuan persen

d. Prosentase Balita Usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif ASI Eksklusif sangat bermanfaat bagi bayi, diantaranya ; menyelamatkan nyawa, melindungi terhadap penyakit, mempercepat pemulihan anak yang sakit, memenuhi semua kebutuhan air bayi, mengoptimalkan perkembangan fisik dan mental anak, mengurangi kemungkinan obesitas, dan sebagainya.


59

Kesadaran akan manfaat ASI eksklusif di Kota Pekalongan terus meningkat. Jika pada tahun 2010 jumlah bayi yang mengkonsumsi ASI eksklusif 24,94%, maka pada tahun berikutnya terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2014 jumlah bayi yang mengkonsumsi ASI eksklusif adalah 77,05% sebagaimana ditunjukkan tabel berikut. Tabel 2.50 Prosentase Balita Usia 0-6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Bayi

Jumlah Bayi yang diberi ASI Ekslusif

Cakupan (%)

2010

2.478

618

24,94

2011

2.351

1.001

42,96

2012

2.499

1.375

55,02

2013

2.201

1.452

65,97

2014

2.227

1.716

77,05

Sumber: Profil Kesehatan 2011-2015, diolah

e. Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi Penyakit menular yang menjadi prioritas program di Kota Pekalongan adalah TB, HIV/AIDS, Demam Berdarah Dengue (DBD). Kondisi penyakit menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 2.51 Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Tahun

IR DBD per 100.000 penduduk

CFR DBD (%)

CFR TB per 100.000 penduduk

CR TB per 100.000 penduduk

HIV/AIDS HIV

AIDS

2010

22,40

6,35

1,42

116,84

0

12

2011

7,50

4,17

2,46

195,72

1

8

2012

5,17

0,00

2,76

173,24

4

9

2013

21,00

3,28

3,44

230,00

3

21

2014

15,74

6,38

1,67

182,52

12

19

Sumber: Profil Kesehatan 2011- 2015

f. Jumlah Penduduk Miskin yang memanfaatkan Jamkesmas dan Jamkesda. Dari tahun 2010-2014 berdasarkan BPS, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Penduduk miskin di Kota Pekalongan bedasarkan PPLS hanya sebesar 24.100 orang pada tahun 2014, berbeda dengan tahun 2010 yang berjumlah 26.400 orang. Namun pada kenyataannya, penerima BPJS kesehatan di Kota Pekalongan melebihi jumlah penduduk miskin. Kondisi ini menggambarkan masih belum adanya keakuratan data. Berikut disajikan data penduduk miskin di Kota Pekalongan serta jumlah penerima Jamkesmas dan Jamkesda di Kota Pekalongan tahun 2010-2014. Adapun data pada tahun 2012 dan 2013 diambil berdasarkan backcasting dengan pertimbangan hasil proyeksi SP 2010 oleh BPS yang dikeluarkan pada setiap bulan September.


60

Tabel 2.52 Penduduk Miskin yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2010-2013

Tahun

Jumlah Penduduk Miskin (PPLS)

2010

26.400

2011

Jumlah Penerima Jamkesmas

% Penerima Jamkesmas

Jumlah Penerima Jamkesda

% Penerima Jamkesda

100.073

35,49

11.488

4,07

28.300

100.073

35,11

14.488

5,08

2012

27.300

100.073

34,75

14.488

5,03

2013

24.100

75.916

26,10

39.321

13,52

2014

24.100

75.916

25,85

39.321

13,39

Sumber: Dinas Kesehatan, 2011-2014 dan www.bps.go.id

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum Dalam bidang Pekerjaan Umum, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pembangunan prasarana kota meliputi jalan dan jembatan, drainase dan irigasi, air minum, air limbah dan persampahan. a. Jalan Kondisi jalan dalam kondisi baik di Kota Pekalongan mengalami peningkatan selama kurun waktu 2010-2014. Panjang jalan negara adalah 10,73 km secara umum dari tahun 2010-2014 dalam kondisi yang semakin membaik. Jalan provinsi selama lima tahun mengalami peningkatan kondisi dengan kondisi 2014 100% baik kondisi jalannya. Sedangkan untuk jalan kota, dari tahun 2010 sampai 2013 mengalami perbaikan secara singnifikan namun pada tahun 2014 jalan dengan kondisi baik berkurang dari 106,91 km menjadi 105,77 km Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut Tabel 2.53 Kondisi Jaringan Jalan Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014

Tahun

2010

Jalan Negara Panjang Panjang Jalan Jalan dengan Negara kondisi (km) baik (km) 10,73 8,30

Jalan Provinsi Panjang Panjang Jalan Jalan dengan Provinsi kondisi (km) baik (km) 4,22 0,28

Jalan Kota Panjang Jalan Kota (km)

Panjang Jalan dengan kondisi baik (km) **

131,32

62,87 85,37

2011

10,73

9,61

4,22

0,84

131,33

2012

10,73

10,73

4,22

0,84

131,33

99,57

2013

10,73

10,73

4,22

0,84

131,13

106,91

2014

10,73

10,73

4,22

4,22

133,13

105,77

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, 2011-2015 **Standar Pelayanan Minimal

b. Irigasi dan Drainase Rasio jaringan irigasi di Kota Pekalongan pada tahun 2010-2014 tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2010, rasio irigasi kota sebesar 26,58% maka pada tahun 2014 masih tetap sebesar 26,58%. Kondisi ini menggambarkan penggunaan lahan yang hanya sedikit merubah fungsi lahan dikarenakan RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

61

pemerintah berupaya mempertahankan penggunaan lahan sepanjang lima tahun. Adapun data selengkapnya tersaji pada tabel di bawah. Tabel 2.54 Rasio Jaringan Irigasi Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014 Tahun Rasio Jaringan Irigasi

2010

2011

2012

2013

2014

26,58 %

26,58 %

26,58 %

26,58 %

26,58 %

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2014

Kota Pekalongan memiliki 4 sungai utama. Sungai utama tersebut yaitu Sungai Pekalongan, Sungai Banger, Sungai Meduri dan Sungai Bremi. Sebagai tujuan utama aliran air dari sungai-sungai kecil di Kota Pekalongan, keempat sempadan sungai-sungai tersebut tidak seluruhnya bebas dari hunian liar maupun bangunan-bangunan baik keperluan bisnis maupun rumah. Dari tahun 2010-2013, rasio sempadan yang terbangun hunian liar semakin meningkat. Pada tahun 2014 menurun menjadi 40% karena adanya pembongkaran saluran air di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Berikut rasio sempadan sungai yang digunakan sebagai bangunan liar. Tabel 2.55 Kondisi Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014 Indikator Kinerja Rasio Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2015

2010

2011

2012

2013

2014

40%

42%

45%

50%

40 %

Tabel 2.56 Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik Di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014 Indikator Kinerja Luas irigasi kota dalam kondisi baik Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2015

 

2010 62,81%

2011 71,21%

2012 71,95%

2013 77,38%

2014 75,16%

Panjang keseluruhan Sistem meliputi Kali Bremi, Kali Kranding, dan Kali Pekalongan Kawasan Tengah (2 buah), meliputi Kali Sibulanan, Kali Banger Lama

Kawasan Timur (6 buah), meliputi Kali Banger, Kali Susukan, Kali Cempayan, Kali Sitotok, Kali Selorejo dan Saluran Drainase di Kota Pekalongan, yang meliputi Saluran Drainase Primer dan Sekunder sepanjang 31.715 meter. Sistem drainase primer di Kota Pekalongan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut :   

Kawasan barat (3 buah), meliputi Kali Bremi, Kali Kranding, dan Kali Pekalongan Kawasan Tengah (2 buah), meliputi Kali Sibulanan, Kali Banger Lama Kawasan Timur (6 buah), meliputi Kali Banger, Kali Susukan, Kali Cempayan, Kali Sitotok, Kali Selorejo dan Kali Gabus Sedangkan Sub sistem drainase ada 7 buah yaitu Sub sistem Bremi, Sub sistem Bandengsari, Sub sistem Loji, Sub sistem Banger Lama, Sub sistem Sibulanan, Sub sistem Banger Hilir, Sub sistem Banger Hulu. Saluran Drainase Sekunder, selain sungai, di Kota Pekalongan terdapat beberapa jaringan saluran irigasi maupun pembuangan, antara lain sebagai berikut : Saluran Sekunder Grabyak, Saluran Sekunder Baros, Saluran Sekunder Larangan, Saluran Sekunder Asem Binatur dan Saluran Sekunder Podo Timur.


62

Kota Pekalongan merupakan daerah rawan genangan banjir dan rob. Secara topografis, Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa, dengan ketinggian lahan antara 0 meter di atas permukaan laut (dpl) pada wilayah bagian Utara dan 6 meter dpl pada wilayah bagian Selatan. Ditinjau dari kemiringan lahan, kota Pekalongan termasuk daerah yang relatif datar, yaitu dengan kemiringan lahan rata – rata antara 0 – 5%. Kondisi ini secara topografis akan menyulitkan pengaturan Saluran Drainase, karena prosentase kemiringan lahan relatif kecil. Akibatnya di beberapa kawasan Kota Pekalongan sering mengalami gangguan genangan banjir, sementara di sisi Utara wilayah Kota Pekalongan, yang berbatasan dengan kawasan pesisir pantai mengalami bencana rob dengan frekuensi dan luasan genangan yang meningkat. Beberapa hal yang mengakibatkan rawan genangan banjir dan rob adalah sebagai berikut:     

Ketinggian Wilayah hanya 0-6 meter di atas permukaan air laut Prosentase Kemiringan Lahan relatif kecil 0-5% Termasuk dataran rendah dengan pola aliran air sejajar menuju ke pantai utara laut jawa Berkurangnya kawasan tangkapan air (catchment area) karena semakin tingginya kepadatan bangunan sehingga air aliran permukaan akibat hujan (run off) yang semakin membesar juga Pendangkalan Sungai di wilayah Hilir Tabel 2.57 Data Saluran Drainase Di Wilayah Kota Pekalongan Panjang (m)

Lebar (m)

Bendan

115

0.6

Ps Batu Belah

Bendan

210

0.5

930

Bendan

Jl. Slamet

6

No

Nama Jalan

Kelurahan

1

Jl. Pasar Ratu

2

Jl. Pemuda

3

Jl. KHM masyur

Bendan

4

Jl. Gajahmada

5

Konstruksi

Jenis

Kondisi

Fungsi

Terbuka

Sebagian Rusak

Sekunder

sal. Tanah

Terbuka

Rusak

Sekunder

0.6

Ps Batu Belah

Tertutup

Rusak

Sekunder

475

0.6

Ps Batu Belah

Terbuka

Sebagian Rusak

Sekunder

Bendan

470

2

Ps Batu Belah

Terbuka

Baik

Primer

Jl. Kerinci

Bendan

100

1.5

Ps Batu Belah

Terbuka

Baik

Primer

7

Jl. Bengawan

Dukuh

830

0.5

Ps Batu Belah

Terbuka

Baik

Sekunder

8

Jl. Sekrading

Dukuh

770

2

Ps Batu Belah

Terbuka

Rusak

Primer

9

JL. Garuda

Kandang Panjang

300

0.7

Ps Batu Belah

Terbuka

Rusak

Sekunder

10

Jl. Cendrawasih

Kandang panjang

235

0.6

sal. Tanah

Gorong gorong

Baik

Sekunder

11

Jl. Cendrawasih

Kandang panjang

235

0.5

sal. Tanah

Terbuka

Baik

Sekunder

12

Jl. Kapuas

Kandang panjang

245

0.5

Ps Batu Belah

Tertutup

Rusak

Sekunder

13

Jl. Jend Sudirman

Kebulen

1400

0.6

sal. Tanah

Gorong gorong

Sebagian Rusak

Sekunder

14

Jl. Wahid Hasyim

Keputren

259

0.7

Ps Batu Belah

Terbuka

Sebagian Rusak

Sekunder

15

Jl. Dr Cipto

Keputren

560

1.5

Ps Batu Belah

Terbuka

Baik

Primer

16

Jl. Sulawesi

kergon

417

0.6

sal. Tanah

Gorong gorong

Baik

Sekunder

17

Jl. Bengawan

Kraton lor

830

0.6

Ps Batu Belah

Tertutup

Baik

Sekunder

18

Jl. Bahagia

Kraton Kidul

460

0.5

Ps Batu

Terbuka

Baik

Sekunder


63

No

Nama Jalan

Kelurahan

Panjang (m)

Lebar (m)

Konstruksi

Jenis

Kondisi

Fungsi

Belah 19

Jl. Bahagia

Kraton Kidul

460

0.5

Ps Batu Belah

Terbuka

Baik

Sekunder

20

Jl. Bahagia

Kraton Kidul

300

0.8

Ps Batu Belah

Terbuka

Baik

Sekunder

21

Jl. Sejahtera

Kraton Kidul

295

0.6

Ps Batu Belah

Gorong gorong

Rusak

Sekunder

22

Jl. Kemakmuran

Kraton Lor

290

0.5

Ps Batu Belah

Terbuka

Rusak

Sekunder

23

Jl. Progo

Kraton Lor

300

0.8

Ps Batu Belah

Terbuka

Rusak

Sekunder

24

Jl. Imam Bonjol

Kraton Lor

225

0.8

Ps Batu Belah

Tertutup

Sebagian Rusak

Sekunder

25

Jl. Hayam Wuruk

Kraton lor

880

0.6

sal. Tanah

Gorong gorong

Rusak

Sekunder

26

Jl. Progo

Kraton lor

750

0.5

Ps Batu Belah

Terbuka

Baik

Sekunder

27

Jl. Dharma bakti

Medono

780

0.8

Ps Batu Belah

Terbuka

Baik

Sekunder

28

Jl. RA Kartini

Noyontaan

780

0.6

sal. Tanah

Gorong gorong

Sebagian Rusak

Sekunder

29

Jl. Tondano

Noyontaan

775

0.5

sal. Tanah

Terbuka

Rusak

Sekunder

Rusak

Sekunder

30

Jl. Dr. sutomo

Noyontaan

440

0.6

sal. Tanah

Gorong gorong

31

Jl. Ahmad Yani

Noyontaan

530

0.5

Ps Batu Belah

Terbuka

Sebagian Rusak

Primer

32

Jl. Wahidin

Noyontaan

1250

1.2

Ps Batu Belah

Tertutup

Sebagian Rusak

Primer

33

Jl. Seta Budi

Noyontaan

176

1

Terbuka

Rusak

Primer

Tertutup

Rusak

Sekunder

34

Jl. Dr Sutomo

Noyontaan

300

1.6

Ps Batu Belah

35

Jl. WR Supratman

panjang wetan

290

0.6

Ps Batu Belah

Terbuka

Baik

Primer

36

Jl. Kutilang

panjang wetan

450

1.5

Ps Batu Belah

Terbuka

Baik

Sekunder

37

Jl. Wilis

podo sugih

145

0.5

Ps Batu Belah

Tertutup

Baik

Sekunder

38

Jl. Urip Sumoharjo

podo sugih

178

0.6

sal. Tanah

Gorong gorong

Baik

Primer

39

Jl. Kerinci

podo sugih

750

1

Ps Batu Belah

Terbuka

Rusak

Primer

40

Jl. Cempaka

poncol

830

2

Ps Batu Belah

Terbuka

Sebagian Rusak

Primer

41

Jl. Dr. Wahidin

poncol

700

1.2

Ps Batu Belah

Terbuka

Baik

Primer

42

Jl. Teratai

poncol

4360

2

Ps Batu Belah

Terbuka

Baik

Primer

43

Jl. Seruni

poncol

980

2

Ps Batu Belah

Terbuka

Baik

Primer

44

Jl. Melati

poncol

172

1

Ps Batu Belah

Terbuka

Baik

Primer

45

Jl.Manggis

sampangan

560

0.5

sal. Tanah

Gorong gorong

Rusak

Sekunder

46

Jl. Hasanudin

sampangan

1200

0.8

sal. Tanah

Gorong gorong

Sebagian Rusak

Sekunder

47

Jl. S. Agung

sampangan

1000

0.8

sal. Tanah

Gorong gorong

Sebagian Rusak

Sekunder

48

Jl. Surabaya

sugihwaras

525

0.8

Ps Batu Belah

Terbuka

Baik

Sekunder

49

Jl. Surabaya

sugihwaras

535

0.8

Ps Batu Belah

Terbuka

Baik

Sekunder


64

No

Nama Jalan

Kelurahan

Panjang (m)

Lebar (m)

Konstruksi

Jenis

Kondisi

Fungsi

50

Jl. Bandung

sugihwaras

313

0.5

sal. Tanah

Gorong gorong

Rusak

Sekunder

51

Jl. Semarang

sugihwaras

365

0.7

Ps Batu Belah

Terbuka

Baik

Sekunder

52

Jl. KH Agus salim

sugihwaras

830

0.8

Ps Batu Belah

Terbuka

Sebagian Rusak

Sekunder

53

Jl. Bandung

sugihwaras

160

1

Ps Batu Belah

Terbuka

Baik

Primer

TOTAL PANJANG

31.71 5

M

Sumber : DPUPTR Kota Pekalongan, 2011

c. Air Minum Di wilayah Kota Pekalongan, air permukaan yang mengalir tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan air baku penduduknya. Saluran yang dibangun fungsinya sebagai saluran drainase dengan tingkat pencemaran yang tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih sebagian besar masih dipasok dari PDAM dan PAMSIMAS serta selebihnya memanfaatkan sumber air bersih lainnya seperti sumber air tanah dangkal. Kebutuhan air bersih yang dikelola PDAM didapatkan dari sumber mata air yang berasal dari wilayah Kabupaten Pekalongan, seperti mata air Cepagan dan sumur – sumur bor yang dialirkan dengan jaringan air bersih perpipaan yang dikelola oleh PDAM Kota Pekalongan. Air bersih perpipaan yang ada dikelola PDAM, dengan sumber air baku untuk PDAM kota Pekalongan diambil dari mata air dan sumur bor/deep well.Berdasarkan data Susenas tahun 2006-2008, sumber air minum yang dimanfaatkan oleh masyarakat di Kota Pekalongan paling banyak adalah dari ledeng (PDAM) . Pada tahun 2008 penggunaan ledeng sebesar 34,82% dan paling sedikit diperoleh dari mata air terlindung dengan Prosentase sebesar 0,33% dan sumber lainnya dengan Prosentase sebesar 0,16%. Tabel 2.58 Data Pelanggan PDAM di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja Pelanggan

2010

2011

2012

2013

2014

17.780

19.205

20.336

22.854

24.455


Pelanggan PDAM pada tahun 2010 sebesar 17.780 pelanggan. Jumlah pelanggan selama lima tahun terus meningkat. Tahun 2011 jumlah pelanggan menjadi 19.205 pelanggan pada tahun 2011. Bertambahnya pelangan air minum PDAM bertumbuh seiring meningkatnya jumlah penduduk Kota Pekalongan selama tahun 2010-2014. Di samping itu, juga dikarenakan kesadaran masyarakat untuk menggunakan air bersih yang lebih aman yaitu melalui jaringan perpipaan PDAM. Sehingga pada akhir 2014, jumlah pelanggan air bersih dari PDAM menjadi 24.455 pelanggan. Tabel 2.59 Distribusi Air Minum PDAM di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Indikator Kinerja 3 Air yang Terjual (m ) Air yang Didistribusikan 3 (m )

2010 3.929.901 6.375.531

2011 4.128.020 6.659.018

2012 4.395.496 6.872.221

2013 4.792.271 7.800.285

2014 4.790.621 4.820.108



65

Jumlah distribusi air minum PDAM pada tahun 2010 sebanyak 6.375.531 m3 dan jumlah air terjual sebanyak 3.929.901 m3 dengan tingkat kebocoran sebesar 38,36%. Jumlah air yang didistribusikan dan yang terjual dan pada tahun 2011 sampai 2013 terus mengalami peningkatan. Namun jumlah air yang mengalami kebocoran masih cukup tinggi. Adapun tingkat kebocoran selama tiga tahun berturut-turut adalah 38,01% pada tahun 2011, 36,04% pada tahun 2012 dan 38,56% pada tahun 2013. Adapun tingkat kebocoran pada tahun 2014 hanya sebesar 0,61% berdasarkan data BPS. Untuk pelayanan air minum oleh PAMSIMAS, sumber air bakunya berasal dari sumur dalam atau sumur artesis. PAMSIMAS ini melayani air bersih di 47 kelurahan pada tahun 2011. Namun demikian, pemanfaatan air tanah dalam ke depan harus dikendalikan karena dapat berdampak negatif bagi lingkungan. Berdasarkan data Susenas tahun 2006-2008, pada tahun 2008 Prosentase rumah tangga yang memiliki fasilitas air minum sendiri baru 70,78%, yang memiliki fasilitas air minum bersama 12,25%, yang kebutuhan air minum dari fasilitas umum 3,67% dan yang tidak memiliki fasilitas air minum rumah tangga 13,3% d. Air Bersih, Sanitasi dan Persampahan Cakupan air bersih perkotaan di Kota Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 46,32% dari jumlah penduduk Kota Pekalongan. Cakupan ini semakin meningkat dan di tahun 2014 cakupan air bersih perkotaan di Kota Pekalongan mencapai 76,14% dari jumlah penduduk Kota Pekalongan. Cakupan ini sudah memenuhi Millenium Development Goals yaitu sebesar 75% pada tahun 2015. Cakupan sanitasi dasar pada tahun 2010 di Kota Pekalongan sebesar 35% dari jumlah penduduk kota Pekalongan. Dari tahun 2010-2014 semakin meningkat cakupannya dan di tahun 2014 telah mencapai 90,57% dari total penduduk Kota Pekalongan. Capaian sanitasi ini telah memenuhi target capaian Millenium Development Goals yaitu sebesar 72% pada tahun 2015. Cakupan persampahan di Kota Pekalongan dari tahun 2010-2013 terus meningkat. Apabila pada tahun 2010 dan 2011 cakupan penanganan persampahan mencapai 75% dari seluruh wilayah Kota Pekalongan maka pada tahun 2012 dan 2013 cakupannya menjadi 80%. Namun pada tahun 2014 cakupan layanan persampahan mengalami penurunan menjadi 70% dari seluruh wilayah Kota Pekalongan. Penurunan cakupan persampahan ini harus segera dicarikan penyebabnya sehingga cakupan bisa meningkat kembali. Tabel 2.60 Cakupan Pelayanan Air Bersih, Sanitasi dan Persampahan Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Uraian Air Bersih Perkotaan Sanitasi Persampahan

2010

2011

2012

2013

2014

46,32

62,50

65,64

71,45

76,14

35 75

40 75

52 80

89.84 80

90,57 70

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, BLH, 2015

Penataan Ruang Penataan ruang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang agar aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan alam di sekitarnya berkembang secara harmonis dan lestari. Di sini terdapat dua hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian secara serius yaitu: pertama, adanya tiga unsur penting dalam penataan ruang yaitu: manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat, dan pemanfaatan RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

66

ruang oleh manusia di lingkungan alam tersebut. Kedua, proses pemanfaatan ruang haruslah bersifat terbuka, berkeadilan, memiliki perlindungan hukum dan mampu memenuhi kepentingan semua pihak (stakeholder) secara terpadu dan berdayaguna serta serasi. Tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Terkait dengan penataan ruang, Kota Pekalongan telah menyusun Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009– 2029. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah terwujudnya kota jasa, industri dan perdagangan batik, serta minapolitan, yang maju, mandiri dan sejahtera. Berdasarkan tujuan penataan ruang tersebut maka kebijakan penataan ruang wilayah yang dilakukan meliputi: a. peningkatan peran kota sebagai PKW; b. peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat pelayanan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kota di pusat kota dengan sub pusat pelayanan kota dan atau dengan pusat pelayanan lingkungan; c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana kota; d. pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung; e. pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan, serta menjamin keamanan dengan memantapkan fungsi pertahanan-keamanan; f. pengembangan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan (Kawasan Minapolitan) dan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa terutama untuk industri dan perdagangan batik; g. pengembangan KSK untuk kepentingan sosial budaya yang dapat memberdayakan potensi tradisi sosial budaya masyarakat pesisir yang relijius dan mendayagunakan peninggalan sejarah di kota; dan h. pengembangan KSK untuk kepentingan lingkungan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan di kota. Terkait dengan berbagai aktivitas pembangunan di Kota Pekalongan, ada beberapa rencana pola ruang yang perlu mendapatkan perhatian pada masa mendatang yaitu kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana alam, kawasan pariwisata. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk dalam kerangka pengendalian pemanfaatan ruang masing-masing pemanfaatan ruang agar tetap sinkron serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang, di Kota Pekalongan dibutuhkan rencana detail tata ruang (RDTR). Hingga tahun 2014 jumlah RDTR yang telah disusun mencapai sebanyak 4 dokumen, yaitu RDTR 4 kecamatan. Rancangan RDTR tersebut telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kota Pekalongan namun belum dapat ditetapkan menjadi Perda karena belum mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber-HPL/HGB semakin meningkat pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya luas kawasan terbangun sehingga berimplikasi menurunnya kawasan resapan air. Rasio bangunan ber-IMB menunjukkan kecenderungan peningkatan sehingga pada tahun 2014 sebesar 0,1303. Ketaatan terhadap RTRW menunjukkan angka yang berfluktuasi, terutama terkait penurunan ketaatan pada tahun 2014 menjadi sebesar 70%. Ketaatan terhadap RTRW yang menurun drastis pada tahun 2014 ini harus RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

67

segera ditemukenali penyebab dan pemecahannya. Secara rinci kinerja sub urusan penataan ruang di Kota Pekalongan tahun 2010-2014 tergambarkan pada tabel berikut. Tabel 2.61 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 2011 0,184

Tahun 2012 2013 0,184 0,184

2014 0,300

0,092

0,103

0,114

0,124

0,1303

79

80

80

81

70

No

Indikator

Sat

1.

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan Ketaatan terhadap RTRW

-

2010 0,184

%

2. 3.

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, BLH, 2015, diolah

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman a. Rumah Layak Huni Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, aset bagi pemiliknya. Rumah layak huni, salah satu ukurannya adalah mempunyai bangunan yang kokoh. Salah satu indikator pelayanan pada sub urusan perumahan yaitu meningkatnya jumlah rumah layak huni. Pada tahun 2010 jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) berdasarkan SPM sebesar 11,42%. Ini setara dengan 6.937 unit rumah. Tahun 2010-2014 rasio rumah tidak layak huni semakin membaik. Rumah layak huni pada tahun 2010 sebesar 88,58% menjadi 89,87% pada tahun 2014. Perkembangan jumlah rumah layak huni, rumah tidak layak huni dan rasionya di Kota Pekalongan pada tahun 2010-2014 dapat dilihat di tabel berikut ini. Tabel 2.62 Perkembangan Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Rumah (Unit)

2010 2011 2012 2013 2014

60.744 68.209 69.215 69.829 73.162

Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rasio (%) (unit) 6.937 11,42% 7.237 10,61% 7.745 11,19% 8.353 11,96% 7.413 10,13%

Rumah Layak Huni Jumlah Rasio (unit) (%) 53.807 88,58% 60.972 89,39% 61.470 88,81% 61.470 88,03% 65.749 89,87%


b. Rasio Rumah Layak Huni Rasio rumah layak huni adalah pembagi antara jumlah rumah layak huni dibagi dengan jumlah penduduk di Kota Pekalongan. Rumah layak huni, salah satu ukurannya adalah mempunyai bangunan yang kokoh. Rasio rumah layak huni dari tahun 2010-2014 terus mengalami perbaikan. Apabila pada tahun 2010 rasionya sebesar 0,1888 maka pada tahun 2014 menjadi 0,2239 sebagaimana ditunjukkan tabel berikut. Berikut perkembangannya selama lima tahun.


68

Tabel 2.63 Perkembangan Rasio Rumah Layak Huni Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Tahun 2010 2011 ,2012 2013 2014

Jumlah Rumah (Unit) 60.744 68.209 69.215 69.829 73.162

Jumlah Rumah Layak Huni 53.807 60.972 61.470 61.470 65.749

Jumlah Penduduk 285.010 289.194 290.347 290.870 293.704

Rasio 0,1888 0,2108 0,2117 0,2113 0,2239


c. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Pengguna air bersih di Kota Pekalongan semakin meningkat seiring dengan adanya Pamsimas dan replikasinya. Apabila pada tahun 2010 jumlah rumah tangga pengguna air bersih hanya sebanyak 32.078 maka pada tahun 2014 sebanyak 56.328. Adapun rasio rumah tangga pengguna air bersih meningkat dari 46,32% di tahun 2010 menjadi 76,14% di tahun 2014. Cakupan pelayanan air bersih telah memenuhi target capaian Millenium Development Goals tahun 2015 sebesar 75% untuk air bersih perkotaan. Tabel 2.64 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Uraian Jumlah Rumah Tangga (Air Bersih) Jumlah Rumah Tangga Rasio Rumah Tangga (Air Bersih)

2010 32.078 69.253 46,32%

2011 43.803 70.084 62,50%

2012 47.494 72.356 65,64%

2013 52.254 73.267 71,32%

2014 56.328 73.980 76,14%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda, 2011-2015, diolah

Dari capaian pengguna air bersih di Kota Pekalongan sepanjang 2010-2014, pengguna air minum yang dihasilkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pekalongan terus meningkat. Berdasarkan data BPS Kota Pekalongan tahun 2011-2015, pada tahun 2010 sebanyak 17.780 rumah tangga dengan persentase sebesar 25,67% telah menggunakan air bersih. Adapun jumlah rumah tangga yang digunakan mengacu data BPS yang telah disempurnakan. Jumlah pelanggan rumah tangga terus semakin meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat menggunakan air minum yang lebih aman/berkualitas. Ini dibuktikan dengan jumlah pelanggan PDAM Kota Pekalongan pada akhir tahun 2014 sebanyak 24.455 rumah tangga dengan rasio persentasi sebesar 33,06%. Adapun capaian setiap tahunnya dapat dilhat pada tabel di bawah. Tabel 2.65 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Tahun

Pelanggan RT

2010

17.780

Jumlah RT 69.253

2011

19.205

70.084

27,40%

2012

20.386

72.356

28,17%

2013

22.854

73.267

31,19%

2014

24.455

73.980

33,06%

Persentase RT Pengguna PDAM 25,67%

Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id, 2014-2015, diolah


69

d. Rumah Tangga Pengguna Listrik Pelanggan listrik rumah tangga di Kota Pekalongan dari tahun 2010-2014 terus meningkat. Tabel 2.66 Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Pelanggan RT 58.937 61.663 65.000 68.362 71.051

Jumlah RT 65.253 70.084 72.356 73.267 73.426

Prosentase RT Pengguna Listrik 90,32% 87,98% 89,83% 93,31% 96,77%

Sumber: BPS,2011- 2014, diolah

Apabila pada tahun 2010 sebanyak 58.937 rumah tangga dari 65.253 rumah tangga adalah pelanggan rumah tangga pengguna listrik di Kota Pekalongan, maka pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami peningkatan jumlah pelangan rumah tangga. Adapun persentase rumah tangga pengguna listrik mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2010 rumah tangga pengguna listrik 90,32%. Pada tahun 2011 prosentase pelanggan rumah tangga turun ke 87,98% dan kembali naik sampai puncaknya berdasarkan data 2014 sebesar 96,77% dengan 71.051 pelanggan rumah tangga. e. Rumah Tangga Bersanitasi Sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan sedemikian rupa sehingga munculnya penyakit dapat dihindari. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanitasi adalah suatu usaha pengendalian faktor-faktor ingkungan untuk mencegah timbulnya suatu penyakit dan penularannya yang disebabkan oleh faktor lingkungan tersebut, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat optimal (Depkes RI, 2002). Cakupan pelayanan sanitasi di Kota Pekalongan terus membaik. Pada tahun 2010, cakupan pelayanan sebesar 35% maka pada tahun 2013 mencakup 89,84%. Cakupan pelayanan ini melebihi target Millenium Development Goals tahun 2015 dengan target 72%. Tabel 2.67 Rumah Tangga Bersanitasi Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Uraian

2010

2011

2012

2013

Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi

22.839

28.034

37.625

65.823

71.552

Jumlah Rumah Tangga

65.253

70.084

72.356

73.267

106.552

35%

40%

52%

89.84%

90,57 %

Rasio Rumah Tangga Bersanitasi

2014

Sumber: AMPL dan Analisa Pokja AMPL, 2015

5.

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat a. Kondusivitas Wilayah Kondusivitas daerah di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2010 - 2014 secara umum menunjukkan situasi yang aman dan tertib, meskipun masih terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, antara lain pemerkosaan, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan narkotika, sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.


70

Tabel 2.68 Banyaknya Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan (Kasus) Tahun 2010-2014 No

Tindak Kejahatan

2010

2011

2012

2013

2014

1

Pembunuhan

0

0

0

1

0

2

Pemerkosaan

2

1

0

2

0

3

Penganiayaan

1

4

29

29

9

4

Pencurian

5

139

195

199

187

5

Penipuan

25

29

45

41

31

6 7

Penadahan Narkotika dan Psikotropika

0 19

0 10

5 10

8 11

4 10

Sumber : Diolah dari Pekalongan dalam angka, 2011-2015

b. Politik Kondisi politik Kota Pekalongan dapat digambarkan melalui pelaksanaan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, serta Pemilukada yang berjalan tertib dan demokratis tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Pembinaan politik terbesar terjadi pada tahun 2014 yaitu sebanyak 32 kegiatan. Upaya peningkatan tersebut dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dilakukan melalui pendidikan politik sebagaimana ditunjukkan tabel berikut. Tabel 2.69 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 No 1

Kegiatan

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2

2

6

6

32

Kegiatan pembinaan Politik Daerah

Sumber : Kesbangpol, 2011-2015.

c. Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Sebagai upaya pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama kurun waktu 2010 - 2014 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan potensi LSM, Ormas dan OKP. Kegiatan tersebut hanya dilaksanakan pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebanyak 1 kali. Selanjutnya kegiatan terinci tersaji sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.70 Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Tahun 2010-2014 No 1

Tahun

Kegiatan Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

2010

2011

2012

2013

2014

1

1

0

0

0

Sumber : Kesbangpol Kota Pekalongan, 2011-2015.

d. Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Kamtramtibum Pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan semua tugas tersebut, salah satunya, ditentukan dengan ketersediaan Polisi Pamong raja. Selama kurun waktu 2010-2013 rasio Polisi Pamong Praja (PNS) di Kota Pekalongan meningkat dari 0,71 menjadi 0,79, RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

71

namun pada tahun 2014 turun menjadi 0,75. Dengan adanya Banpol (Non PNS) maka rasio Satpol+Banpol meningkat dari 2,98 (tahun 2010) menjadi 3,85 (tahun 2014). Pelanggaran Peraturan Daerah dalam kurun waktu 2010-2014 cenderung turun. Berikut adalah tabel rasio jumlah Satpol PP, Banpol dan pelanggaran Perda dalam kurun waktu 2010-2014. Tabel 2.71 Rasio Jumlah Polisi PP Per 10.000 Penduduk (PNS) di Kota Pekalongan 2010-2014 No

Tahun

1 2 3 4 5

2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Polisi PP 20 22 23 23 22

Jumlah Penduduk 281.991 285.026 287.978 290.870 293.704

Prosentase 0,71 0,77 0,79 0,79 0,75

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, 2015

Dengan adanya Bantuan Polisi PP (Non PNS), rasio Polisi PP meningkat dari 2,98 per 10.000 penduduk pada tahun 2010 menjadi 3,85 per 10.000 penduduk pada tahun 2014. Peningkatan rasio ini terlihat sangat signifikatan pada tahun 2013 dengan perekrutan tambahan sebesar 15 Polisi PP dan ditambahkan kemudian pada tahun 2014 sebanyak 11 Polisi PP Tabel 2.72 Rasio Jumlah Polisi PP Per 10.000 Penduduk (PNS dan Banpol (Non PNS) di Kota Pekalongan No

Tahun

1 2 3 4 5

2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Polisi PP 84 86 87 102 113

Jumlah Penduduk 281.991 285.026 287.978 290.870 293.704

Prosentase 2,98 3,02 3,02 3,51 3,85


Pelanggaran Peraturan Daerah dalam kurun waktu 2010-2014 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 jumlah pelanggaran sebanyak 327 pelanggaran. Jumlah Pelanggar Peraturan Daerah meningkat pada tahun 2011 menjadi 520 kasus dengan penyelesaian sesuai aturan yang berlaku sebesar 100%. Sampai pada tahun 2013, penyelesaian pelanggaran perda sebesar 100%. Pada 2014, penyelesaian hanya sebesar 72,48%. Adapun penyelesaian ini hanya terkait dengan pelanggaran K3. Tabel 2.73 Penyelesaian Pelanggar Perda Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 No

Tahun

1 2 3 4 5

2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Pelanggaran Perda 327 520 210 277 149

Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda 327 520 210 277 108

Prosentase 100,00 100,00 100,00 100,00 72,48



72

e. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Kamtramtibum Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kamtramtibum merupakan salah satu alternatif upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan kurangnya jumlah personil aparat pengamanan. Upaya pemberdayaan yang dilakukan antara lain melalui perekrutan Linmas dan pemantauan terhadap keberadaan Pos Siskamling. Rasio Linmas per 10.000 penduduk dan rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan ditunjukkan pada tabel-tabel berikut. Tabel 2.74 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk (Ton Inti) di Kota Pekalongan No 1 2 3 4 5

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Linmas 30 30 30 30 30

Jumlah Penduduk 281.991 285.026 287.978 290.870 293.704

Rasio 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02


Apabila Linmas inti digabung dengan Linmas yang ada di kecamatan dan kelurahan yang melibatkankan peran serta masyarakat luas maka rasio ini menjadi lebih baik. Apabila pada tahun 2010 per 10.000 penduduk dilindungi 55,32 satuan Linmas maka pada sampai tahun 2013 rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan ditunjukkan pada tabel-tabel di bawah. Rasio ini mencapai puncaknya menjadi 60,65 per 10.000 penduduk di Kota Pekalongan. Rasio ini menurun pada tahun 2014 menjadi 59,65 per 10.000 penduduk karena adanya pengurangan jumlah anggota Linmas sebesar 12 personel sedangkan jumlah penduduk semakin bertambah Tabel 2.75 Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk (Ton Inti, Linmas Kecamatan dan Kelurahan) di Kota Pekalongan No 1 2 3 4 5

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Linmas 1.560 1.665 1.720 1.764 1.752

Jumlah Penduduk 281.991 285.026 287.978 290.870 293.704

Rasio 55,32 58,34 59,72 60,65 59,65


Tabel 2.76 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 No 1 2 3 4 5

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Jml Pos Siskamling 1.680 1.970 2.115 2.350 510

Jml Kelurahan 47 47 47 47 27

Rasio 35,74 41,91 45,00 50,00 18,90



73

6.

Sosial Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti sumber daya ekonomi dan teknologi. a. Sarana Sosial Sepeti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi Penanganan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), salah satunya, dikaitkan dengan panti sosial. Panti ini kepemilikannya dapat dimiliki oleh pemerintah daerah maupun swasta. Selama kurun waktu 2010-2014, panti yang ada di Kota Pekalongan tidak mengalami penambahan. Status kepemilikan pun tidak berubah. 1 panti milik pemerintah dan 7 panti milik swasta. Jumlah anak yang diasuh setiap tahunnya berfluktuasi. Kondisi ini disebabkan jumlah kondisi lapangan penanganan PMKS yang juga selalu berfluktuasi. Jumlah PMKS yang diasuh terbanyak adalah 827 anak pada tahun 2012 dan 2013. Secara detail kondisi ini terlihat pada tabel di bawah. Tabel 2.77 Jumlah Panti Asuhan dan Anak Yang Diasuh di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 No

Tahun

Jumlah Panti Asuhan

Jumlah Anak yang Diasuh

1

2010

8

337

2

2011

8

274

3

2012

8

827

4

2013

8

827

5

2014

8

390

Sumber : Dinsosnakertrans. 2011-2015

b. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan istilah yang dipakai untuk orang-orang yang memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial untuk hidup layak. Jumlah PMKS tertinggi adalah 31.274 yaitu pada tahun 2010. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.78 Kategori dan Jumlah PMKS di Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2014 Indikator Generasi Muda Penyandang Masalah Kesra Keluarga Penyandang Sosial Psikologi Anak Terlantar/Gelandangan Usia Lanjut/Jompo/Terlantar

-

2011 201

Tahun 2012 -

2

-

565 6.355

201 2.310

2010

2013

2014 -

-

-

-

-

236 2.323

236 2.323

254 942


74

Indikator Wanita Rawan Sosial Keluarga yang Kondisi/ Perumahan, Lingkungan Tidak Layak Anak Nakal Korban Penyalahgunaan Narkoba Penyandang Cacat -Tubuh -Netra -Mental -Ganda -Wicara Bekas Penyandang Penyakit Kronis Gelandangan Tuna Susila Waria Bekas Narapidana Bencana Alam Fakir Miskin

2010 804 4.931

2011 1.011 -

Tahun 2012 670 4.865

2013 670 4.865

2014 880 4.545

53 12 1.109 335 200 352 41 181 312 7 18 228 15 31.274

48 77 288 118 40 25 27 78 58 19 20 3 144 7 28.380

58 74 460 123 43 35 85 174 21 153 22 151 29.765

58 74 460 123 43 35 85 174 21 153 22 151 29.765

51 74 998 307 170 341 31 149 6 4 135 29.765

Sumber : BPS, 2015

Penanganan PMKS di Kota Pekalongan juga melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Jumlah partisipasi masyarakat dalam bentuk organisasi/yayasan sampai dengan tahun 2011 untuk organisasi sosial berjumlah 37 unit, karang taruna berjumlah 47 unit, WPKS sebanyak 90 orang dan jumlah PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) sebanyak 333 orang. Selanjutnya dapat dilihat secara lengkap pada tabel di bawah. Tabel 2.79 Jumlah PSKS di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 No 1 2 3 4 5

Jumlah Perintis / Pejuang Kemerdekaan Kader Kepemimpinan Sosial Wanita Pekerja Sosial Masyarakat Karang Taruna Organisasi Sosial

2010 2

2011 2

2012 2

2013 2

2014 2

90

90

90

90

90

288 36 14

333 47 37

288 47 7

288 47 7

288 51 7


Salah satu bentuk penanganan PMKS dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana. Salah satu sarana prasarana yang ada yaitu panti asuhan. Jumlah panti asuhan sampai dengan tahun 2011 berjumlah 8 unit. Dengan jumlah anak asuh mencapai 1.511 anak. Dari 8 panti tersebut, 1 diantaranya milik pemerintah dan sisanya yaitu 7 panti milik swasta. 2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 1.

Ketenagakerjaan a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan persentase angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Pekalongan pada kurun waktu 2010 sampai 2014 mengalami penurunan. Jika pada tahun 2010 angka partisipasi RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

75

angkatan kerja adalah 72,3% maka pada tahun 2014 turun menjadi 69,32%. TPAK yang sempat menurun pada tahun 2011, 2012 dan 2013 tersebut bisa terjadi karena menurunnya kesempatan kerja tetapi juga dapat diakibatkan sebagian masyarakat memiliki kesadaran untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada tahun 2011 dan 2012 meningkat sehingga dapat berimplikasi terhadap menurunnya TPAK. Tabel 2.80 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 No

Tahun

Angkatan Kerja

1 2 3 4 5

2010 2011 2012 2013 2014

145.149 141.466 142.422 138.916 151.553

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 72,30 70,41 69,49 66,64 69,32

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2015

73,00 72,00 71,00 70,00 69,00 68,00 67,00 66,00 65,00 64,00 63,00 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

2010

2011

2012

2013

2014

72,30

70,41

69,49

66,64

69,32

Sumber : www.jateng.bps.go.id, 2015.

Gambar 2.24 Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 b. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun Pengertian hubungan industrial berdasarkan Pasal 1 angka 16 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit, Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi dan konsiliasi gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial. Berikut disajikan angka sengketa pengusahapekerja atau yang dikenal perselisihan hubungan industrial selama lima tahun berturut-turut.


76

Tabel 2.81 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 No

Tahun

1 2 3 4 5

2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Sengketa 11 24 18 33 18

Jumlah Perusahaan 315 315 315 315 320

Prosentase Sengketa 3,49 7,62 5,71 10,48 5,63

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan, 2011-2015.

Tabel diatas menunjukkan angka sengketa di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2010 sampai 2013 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2014 mengalami penurunan. Walaupun demikian masih diperlukan perhatian pemerintah dalam ketenagakerjaan agar kegiatan investasi berjalan lancar. c. Pencari Kerja yang Ditempatkan (Persentase) Pencari kerja yang ditempatkan menunjukkan persentase pencari kerja yang sudah ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar di Dinsosnakertrans Kota Pekalongan. Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai 2014 pencari kerja yang berhasil ditempatkan cenderung mengalami peningkatan. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 56,27%. Data pencari kerja ditempatkan ditunjukkan dalam tabel berikut. Tabel 2.82 Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan No

Tahun

1 2 3 4 5

2010 2011 2012 2013 2014

Pencari Kerja Yang Ditempatkan AKL AKAD AKAN 305 39 253 23 71 100 1.09 0 55 679 217 90 854 83 86

Prosentase 17,28 9,14 37,48 33,53 56,27

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan, 2014.

e. Tingkat Pengangguran Terbuka 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00

2010

2011

2012

2013

2014

TPT Kota Pekalongan (%)

7,00

7,29

7,44

5,28

5,42

TPT Prov Jateng (%)

6,21

5,93

5,61

6,01

5,68

TPT Nasional (%)

7,14

6,56

6,14

6,17

5,94


Gambar 2.25 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014


77

Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan angka persentase jumlah penganggur pada usai kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Pekalongan sampai 2014 cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun 20120, namun agak sedikit meningkat kembali di tahun 2014. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut: Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, TPT Kota Pekalongan pada tahun 2011 dan 2012 masih di atas TPT Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Tetapi pada tahun 2013 dan 2014 TPT Kota Pekalongan lebih rendah dibandingkan TPT Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. f. Keselamatan dan Perlindungan Keselamatan dan Perlindungan menunjukkan persentase perusahaan yang menerapkan K3 dibandingkan dengan jumlah perusahaan di Kota Pekalongan. Sebagai salah satu alat kepentingan pegawai dan perusahaan, penerapan K3 di lingkungan perusahaan menciptakan budaya kerja dan keselamatan bagi tercapainya kenyamanan bekerja. Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai 2014 keselamatan dan perlindungan di Kota Pekalongan mengalami fluktuasi dalam penerapannya. Jumlah atau persentase perusahaan yang menerapkan K3 berfluktuasi dari tahun ke tahun, namun kondisi tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan kondisi pada tahun 2010. Berikut persentase perusahaan yang menerapkan K3 seperti ditunjukkan dalam tabel berikut. Tabel 2.83 Prosentase Perusahaan Menerapkan K3 Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 No

Tahun

1 2 3 4 5

2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Perusahaan Menerapkan K3 260 270 290 300 280

Jumlah Perusahaan di Wilayah Kab/kota 310 312 315 320 320

Prosentase 83,87% 86,54% 92,06% 93,75% 87,50%

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pekalongan, 2011-2015

2.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Prosentase Partisipasi Perempuan Bekerja di Lembaga Pemerintah Partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah ditunjukkan dengan membandingkan jumlah pekerja perempuan terhadap jumlah pekerja perempuan secara keseluruhan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah menunjukkan angka yang menurun, bukan dikarenakan jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah yang menurun tetapi dikarenakan semakin meningkatnya jumlah pekerja perempuan. Kondisi ini menunjukkan peningkatan perempuan dalam kegiatan ekonomi. Perkembangan perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah ditunjukkan dalam tabel berikut. Tabel 2.84 Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 URAIAN

2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah (org)

2.128

2.115

2.046

2.007

2.007

Jumlah pekerja perempuan (org)

6.789

6.776

55.548

56.536

56.536


78

URAIAN 2010 Prosentase partisipasi perempuan di lembaga 31,34 pemerintah (%) Sumber : BPMP2AKB, 2014, diolah

2011

2012

31,21

3,68

2013 3,55

2014 3,55

b. Rasio KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Rasio KDRT menunjukkan prosentase kasus KDRT dibandingkan dengan jumlah rumah tangga. Pada kurun waktu 2010-2013 rasio KDRT cenderung meningkat setiap tahunnya. Tetapi pada tahun 2014 Rasio KDRT turun menjadi 0,04%. Perkembangan prosentase KDRT di Kota Pekalongan tahun 2010 sampai 2014 ditunjukkan dalam gambar berikut. 0,10 0,09

0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 Rasio KDRT (%)

2010

2011

2012

2013

2014

0,04

0,05

0,05

0,09

0,04

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan. 2015

Gambar 2.26 Perkembangan Rasio KDRT di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 c. Penyelesaian Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Pekalongan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)

2010

2011

2012

2013

2014

23,00

36,00

39,00

64,00

100


Gambar 2.27 Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

79

Gambar di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2010 hanya 23% kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang dapat diselesaikan, maka pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 telah mengalami peningkatan yang signifikan, dimana pada tahun 2014 seluruh kasus pengaduan dapat tertangani. Peningkatan angka penyelesaian yang sangat signifikan tersebut terutama dikarenakan di Kota Pekalongan telah dibentuk Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR). 3.

Pangan Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu: (a) Ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan, (b) Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, informasi; (c) konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan; (d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan. Ketersediaan pangan pada satu wilayah ditunjukkan dengan rasio ketersediaan pangan utama. Pada tahun 2014 terjadi penurunan ketersediaan pangan yang disebabkan cuaca yang tidak menentu sehingga mempengaruhi ketersediaan pangan di Kota Pekalongan. Hal seperti ditunjukkan dalam tabel berikut. Tabel 2.85 Rasio Ketersediaan Pangan Utama Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Ketersediaan Pangan Jumlah Utama Per tahun Penduduk 1 2010 9.531.236 281.991 2 2011 9.437.434 285.026 3 2012 7.092.511 287.978 4 2013 6.136.302 290.870 5 2014 4.674.618 293.704 Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan, 2015 No

Tahun

Prosentase 33,80 33,11 24,63 21,10 15,92

Kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Pekalongan dari Tahun 2010 - 2014 yang ditunjukkan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH), merupakan salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan di Kota Pekalongan dari aspek konsumsi. Skor PPH selama lima tahun terus meningkat. Capaian skor PPH dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 2.86 Skor PPH Kota PekalonganTahun 2010-2014 No Tahun Skor PPH Kota Pekalongan 1 2010 82,6 2 2011 83,6 3 2012 85,4 4 2013 87,1 5 2014 87,8 Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan, 2015

Berdasarkan pengelompokan menurut jenis bahan pangan, menunjukkan bahwa konsumsi beras di Kota Pekalongan sangat tinggi, sedangkan konsumsi umbi-umbian masih rendah. Namun demikian terdapat kenaikan konsumsi umbi-umbian. Konsumsi pangan hewani menunjukkan penurunan, namun ada kecenderungan peningkatan konsumsi sayur dan buah walaupun tergolong kecil. Perkembangan capaian konsumsi per kelompok pangan dan capaian konsumsi energi per kapita/hari dapat dilihat pada Tabel berikut. RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

80

Tabel 2.87 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kota PekalonganTahun 2010-2014 Capaian Konsumsi Satuan 2010 2011 2012 Kelompok Pangan Padi-padian Kg/Kap/th 89,68 92,01 92,27 Umbi-umbian Kg/Kap/th 14,38 15,44 17,4 Pangan Hewani Kg/Kap/th 123,57 115,67 110,93 Minyak dan Lemak Kg/Kap/th 6,33 6,42 5,70 Buah/biji berminyak Kg/Kap/th 6,92 6,97 7,35 Kacang-kacangan Kg/Kap/th 43,18 43,68 35,39 Gula Kg/Kap/th 12,78 12,91 11,78 Sayur & Buah Kg/Kap/th 95,76 96,88 102,69 lain-lain Kg/Kap/th 0,99 1,02 1,16 Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan, 2015

2013

2014

90,97 17,23 74,93 8,72 14,21 23,68 7,65 98,74 3,38

94,00 18,20 78,50 8,70 13,80 24,60 8,00 99,50 3,60

Konsumsi utama masyarakat Kota Pekalongan masih didominasi oleh jenis padipadian, kacang-kacangan, dan hewani. Seperti kebanyak masyarakat Indonesia lainnya padi-padian menjadi kebutuhan utama dalam memenuhi asupan konsumsi berenergi. Berikut perkembangannya tercakup pada tabel dibawah ini. Tabel 2.88 Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Konsumsi Energi per kapita/hari

Satuan

2010

2011

2012

2013

2014

Padi-padian

Kg/Kapita/hr

885,52

908,50

911,44

897,70

992,50

Umbi-umbian

Kg/Kapita/hr

42,33

45,31

50,66

49,00

119,10

Pangan Hewani

Kg/Kapita/hr

349,13

327,77

316,21

241,30

238,20

Minyak dan Lemak

Kg/Kapita/hr

150,78

152,94

136,22

214,10

198,50

Buah/biji berminyak

Kg/Kapita/hr

28,47

28,71

32,94

76,90

59,50

Kacang-kacangan

Kg/Kapita/hr

392,43

397,02

321,87

215,10

99,20

Gula

Kg/Kapita/hr

128,05

129,41

118,10

76,50

99,20

Sayur & Buah

Kg/Kapita/hr

78,23

79,10

86,03

86,90

119,10

9,73

24,00

59,50

Kg/Kapita/hr 8,17 8,40 lain-lain Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kota Pekalongan, 2015

4. Pertanahan Dalam era otonomi daerah saat ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 9 urusan pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kota. Kesembilan urusan tersebut adalah Izin Lokasi, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pelayanan Umum, Sengketa Tanah Garapan, Ganti Rugi, Penetapan Subyek Obyek Redistribusi tanah, tanah ulayat, pemanfaatan tanah kosong, izin membuka tanah, dan penggunaan tanah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertanahan kabupaten/kota hanya meliputi 8 sub urusan yaitu izin lokasi; sengketa tanah garapan; ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; tanah ulayat; tanah kosong; izin membuka tanah; serta penggunaan tanah. Pelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Beberapa hal yang dilakukan antara RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

81

lain dengan memberikan insentif kepada masyarakat dalam rangka mempertahankan lahan pertanian, serta memberikan sertifikat tanah masyarakat yang berada di kawasan lindung dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Perkembangan kepemilikan sertifikat tanah di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan. Secara lengkap tanah bersertifikat di Kota Pekalongan dijelaskan dalam tabel berikut. Tabel 2.89 Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2011-2015 Luas wilayah Luas tanah bersertifikat  Hak Milik  HGB  Hak Guna Usaha  Hak Pakai  Hak Pengelolaan  Hak Wakaf Lahan Bersertifikat (%)

2011 4.525 3.211,95 2.647,07 256,89 5,76 245,04 4,00 53,18 70,98%

2012 4.525 3.286,15 2.716,38 260,55 5,76 246,02 4,00

2013 4.525 3.369,75 2.790,15 266,39 5,76 248,81 4,00

2014 4.525 3.527,49 2.838,12 278,63 5,76 344,68 4,00

2015 4.525 3.617,23 2.880,99 286,96 5,76 382,56 4,00

53,45 72,62%

54,63 74,47%

56,31 77,96%

56,96 79,94%

Sumber : BPN, 2015, diolah

82,00% 80,00% 78,00% 76,00% 74,00% 72,00% 70,00% 68,00% 66,00% Lahan Bersertifikat (%)

2011

2012

2013

2014

2015

70,98%

72,62%

74,47%

77,96%

79,94%

Sumber : BPN, 2015, diolah

Gambar 2.28Prosentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2011-2015 Gambar diatas menunjukkan kinerja persertifikatan bidang tanah di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2011 luas lahan bersertifikat adalah 70,98% maka dalam kurun waktu tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan pada tahun 2015 sebanyak 79,94% lahan di Kota Pekalongan sudah bersertifikat. Semakin meningkatnya persentase tersebut dapat juga menandakan kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat, khususnya terhadap pertanahan. 5. Lingkungan Hidup Kualitas lingkungan hidup di Kota Pekalongan dapat ditunjukkan dengan penerapan dan pencapaian target SPM Bidang Lingkungan Hidup, yaitu informasi status mutu air, jumlah pengaduan dugaan pencemaran/ kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti, pemantauan dan pencemaran terhadap kualitas air, udara ambien, dan pengaduan kasus lingkungan hidup. RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

82

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk menunjukkan prosentase daya tampung TPS (meter kubik) terhadap jumlah penduduk. Rasio TPS di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2010-2014 mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut. 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)

2010

2011

2012

2013

2014

0,18

1,96

2,08

2,08

2,01

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2011-2015, diolah

Gambar 2.29 TPS Persatuan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 TPA di Kota Pekalongan beroperasi pada tahun 1994. Lokasi TPA tersebut berada di Kelurahan Degayu. Luas TPA tersebut adalah 5,8 Ha dengan desain umur TPA 15 tahun. Adapun saat ini umur TPA diperpanjang sampai 2018. Pengoperasian TPA Degayu tersebut adalah control landfill. Jarak TPA terhadap permukiman adalah 0,3 km. Adapun jarak TPA terhadap pusat Kota adalah 5 km dan jarak ke badan air terdekat adalah 0,1 km. Adapun capaian pengumpulan dan pengangkutan per Kelurahan di Kota Pekalongan tersaji di bawah ini. Tabel 2.90 Persentase Sampah RT Yang Terkumpul dan Terangkut Per Kelurahan Di Kota Pekalongan Tahun 2013-2014 No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2

Kec/Kelurahan Kecamatan Pekalongan Barat Kelurahan Bumirejo Kelurahan Tegalrejo Kelurahan Pringlangu Kelurahan Medono Kelurahan Kebulen Kelurahan Sapuro Kelurahan Podosugih Kelurahan Kergon Kelurahan Bendan Kelurahan Tirto Kelurahan Pasirsari Kelurahan Kramatsari Kelurahan Kraton Kidul Kecamatan Pekalongan Timur Kelurahan Landungsari Kelurahan Sokorejo

Persentase sampah Rumah Tangga yang terkumpul dan terangkut 2013 2014 30% 40% 30% 42% 60% 40% 80% 30% 80% 60% 26% 40% 80%

55% 50% 60% 50% 70% 70% 80% 50% 80% 65% 50% 55% 80%

67% 90%

70% 90%


83

No 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kec/Kelurahan Kelurahan Baros Kelurahan Karangmalang Kelurahan Noyontaan Kelurahan Keputran Kelurahan Kauman Kelurahan Sampangan Kelurahan Sugihwaras Kelurahan Poncol Kelurahan Klego Kelurahan Dekoro Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Selatan Kelurahan Banyurip Ageng Kelurahan Banyurip Alit Kelurahan Buaran Kelurahan Kradenan Kelurahan Jenggot Kelurahan Kertoharjo Kelurahan Kuripan Kidul Kelurahan Duwet Kelurahan Soko Kelurahan Yosorejo Kelurahan Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Utara Kelurahan Pabean Kelurahan Kraton Lor Kelurahan Dukuh Kelurahan Bandengan Kelurahan Kandang Panjang Kelurahan Panjang Wetan Kelurahan Krapyak Kidul Kelurahan Krapyak Lor Kelurahan Degayu Kelurahan Panjang Baru

Persentase sampah Rumah Tangga yang terkumpul dan terangkut 2013 2014 60% 60% 69% 70% 75% 80% 80% 80% 70% 70% 90% 90% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 60% 70% 70% 70% 70% 80% 70% 65% 80% 60% 80% 70% 60%

70% 70% 70% 80% 70% 70% 80% 60% 80% 70% 70%

40% 80% 70% 80% 80% 70% 70% 70% 70% 70%

45% 80% 70% 80% 80% 70% 70% 70% 70% 70%

Sumber : SSK Kota Pekalongan, 2015

Penanganan sampah di Kota Pekalongan selama kurun waktu tahun 2010-2014 juga menunjukkan peningkatan. Jika pada tahun 2010 sebanyak 75% sampah tertangani, maka pada tahun 2014 sebanyak 80,4% sampah telah tertangani sebagaimana ditunjukkan gambar berikut


84

81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 Prosentase penanganan sampah (%)

2010

2011

2012

2013

2014

75

75

80

80

80,4

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2011-2015, diolah

Gambar 2.30 Perkembangan Penanganan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL menunjukkan prosentase perusahaan wajib UKL dan UPL yang diawasi dibandingkan dengan jumlah seluruh perusahaan wajib UKL dan UPL. Selama kurun waktu tahun 2010-2014 cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UPL dan UKL terus mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut. 120 100 80 60

40 20 0 Cakupan pengawasan terhadap UKL-UPL (%)

2010

2011

2012

2013

2014

40

60

66,7

83,3

100

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2015, diolah

Gambar 2.31Cakupan Pengawasan Pelaksanaan UKL-UPL Tahun 2010-2014 Penegakan hukum lingkungan telah dilaksanakan dengan baik. Pada tahun 2010 dan 2011 terdapat kasus lingkungan masing-masing 7 kasus, tahun 2012 dengan 5 kasus dan tahun 2013 dengan 6 kasus dapat diselesaikan dengan baik.


85

6.

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil a. Rasio Penduduk ber KTP 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

2010

2011

2012

2013

2014

0,3703

0,5499

0,8497

0,7926

0,9263

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2015

Gambar 2.32 Rasio Kepemilikan KTP di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Sebagai salah satu sarana penting identitas nasional, berdasarkan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013, setiap penduduk wajib memiliki identitas diri termasuk akta kelahiran dan KTP nasional. Rasio kepemilikan KTP yang dimaksud disini adalah jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah penduduk di atas usia 17 tahun atau telah menikah. Rasio Kepemilikan KTP bagi penduduk di Kota Pekalongan dari Tahun 2010-2014 kondisinya bervariasi. Penerapan e-KTP dan pendaftaran ulang bagi pemilik KTP lama yang dimulai pada tahun 2012 membawa konsekuensi pada tahun 2013 terjadi penurunan rasio karena jumlah penduduk yang mendaftar ulang KTPnya lebih besar dari kebutuhan e-KTP yang tersedia. Secara keseluruhan, perkembangan jumlah penduduk ber-KTP semakin meningkat dan pada tahun 2014 penduduk yang ber-KTP meningkat menjadi 92,63%.Adapun perkembangannya dapat dilihat pada grafik diatas. b. Prosentase Penduduk Ber Akta Kelahiran 700 600 500 400 300 200 100 0 Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 penduduk

2010

2011

2012

2013

2014

18,3

429,49

429,49

539,26

572,92

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2015, diolah

Gambar 2.33 Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014


86

Sebagai salah satu syarat identitas diri bagi penduduk yang telah dilahirkan, maka pemerintah daerah mengeluarkan akta kelahiran bagi penduduknya. Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk ditunjukkan dengan membandingkan jumlah akta kelahiran dan jumlah penduduk dalam seribu penduduk. Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Kepemilikan akta kelahiran Kota Pekalongan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 7.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa. Pada tahun 2010 di Kota Pekalongan telah ditetapkan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Pembentukan lembaga tersebut untuk lebih meningkatkan peran masyarakat dalam aspek pelayanan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di kelurahan. LKK meliputi 6 unsur yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak PKK kelurahan, RT/RW, Karang Taruna, Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dilakukan dengan melibatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K). LPM pada empat tahun pertama dari 2010-2014 sebanyak 47 LPM. Jumlah ini menurun pada tahun 2014 menjadi 27 LPM karena adanya penggabungan kelurahan dari 47 kelurahan menkadi 27 kelurahan. Adapun jumlah LPM Kelurahan yang aktif di Kota Pekalongan sebagaimana pada tabel-tabel berikut. Tabel 2.91 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota PekalonganTahun 2010-2014 No 1 2 3 4 5

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah LPM 47 47 47 47 27

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, 2015.

PKK sebagai salah satu penggerak pemberdayaan masyarakat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayahnya. PKK membantu pemerintah Kota Pekalongan memberdayakan peran ibu-ibu di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Perkembangannya tersaji pada tabel dibawah. Jumlah pada akhir 2014 sebanyak 32 PKK. Hal ini terjadi karena adanya pengabungan kelurahan di Kota Pekalongan dari 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan


87

Tabel 2.92 PKK Aktif di Kota PekalonganTahun 2010-2014 No 1 2 3 4 5

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah PKK Aktif 52 52 52 52 32

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, 2015.

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu Posyandu berperan dalam membantu lansia untuk meningkatkan kualitas hidupnya di masa pensiun. Hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan Posyandu kepada masyarakat selama kurun waktu Tahun 2010-2014 adalah meningkatkan peran dan fungsi Posyandu. Data posyandu aktif di Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.93 Posyandu Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 No 1 2 3 4 5

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Posyandu Aktif 394 397 399 401 403

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, 2015

8.

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana a. Rasio Akseptor KB Rasio akseptor Keluarga Berencana (KB) Kota Pekalongan per 100 pasangan usia subur di Kota Pekalongan dari tahun 2010-2014 cukup stabil meskipun sedikit berfluktuasi. Apabila pada tahun 2010 sebesar 79,50 maka di tahun 2014 sebesar 79,45. Perkembangan akseptor KB dari tahun 2010-2014 tersaji pada tabel dibawah. Tabel 2.94 Rasio Akseptor KB per 100 Pasangan Usia Subur Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 No 1 2 3 4 5

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah PUS 44.264 45.649 46.391 47.755 46.409

Jumlah Akseptor KB 35.191 33.883 36.902 37.350 36.872

Rasio 79,50 74,23 76,03 78,21 79,45

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, 2015

b. Cakupan Peserta Aktif KB Cakupan peserta aktif KB menunjukkan prosentase jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan subur. Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai 2014 cakupan peserta aktif KB cukup stabil meskipun sedikit berfluktuasi.


88

Cakupan peserta aktif KB tertinggi pada tahun 2010 dan terendah pada tahun 2011 seperti ditunjukkan gambar berikut.

80,00% 79,00% 78,00% 77,00% 76,00% 75,00% 74,00% 73,00% 72,00% 71,00%

2010

Cakupan peserta KB aktif (%) 79,50%

2011

2012

2013

2014

74,23%

76,03%

78,21%

79,45%


Gambar 2.34 Cakupan Peserta KB Akif di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 c. Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Cakupan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I Kota Pekalongan mengalami penurunan. Apabila pada tahun 2010 sebesar 37,05% dari total 84.341 KK, maka pada akhir 2014 menjadi 34,63% dari total 77.061 KK di Kota Pekalongan Tabel 2.95 Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 No

Tahun

1 2 3 4 5

2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Kepala Keluarga 84.341 89.485 89.488 92.776 77.041

Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Jumlah Keluarga Sejahtera I 31.246 30.023 20.254 29.270 26.683

Prosentase 37,05 33,55 33,81 31,55 34,63


9. Perhubungan Sebagai kota yang menghubungkan Kota Jakarta dan Kota Surabaya, Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur perhubungan. Lokasi yang strategis sebagai tempat istirahat membawa konsekuensi sebagai perlintasan di pantai Utara Pulau Jawa. Perlintasan pantai Utara yang berkembang, membawa konsekuensi semakin berkembangnya moda angkutan darat. Rasio izin trayek yang dikeluarkan Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Pekalongan pada tahun 2010 sebesar 0,000256. Hal ini memiliki makna 2,56 izin per 10.000 penduduk. Pada tahun 2011 terjadi penurunan rasio izin trayek menjadi 0,000252 atau 2,52 per 10.000 penduduk. Dan tahun 2012-2013, rasio izin trayek turun kembali menjadi 0,000251 dan kembali turun di tahun 2014 sehingga menjadi 0,000249. RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

89

Hal ini terjadi karena izin trayek yang dikeluarkan dari sepanjang tahun 2010-2014 tetap sebanyak 73 izin sedang jumlah penduduk semakin meningkat. Semakin menurunnya persentase tersebut menunjukkan tidak adanya perkembangan trayek, padahal jumlah penduduk semakin meningkat. Tabel 2.96 Perkembangan Rasio Izin Trayek di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah izin trayek yang dikeluarkan

Jumlah penduduk

Persen

2010

73

285.010

0,0256%

2011

73

289.194

0,0252%

2012

73

290.347

0,0251%

2013

73

290.870

0,0251%

2014

73

293.704

0,0249%

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan,2011-2015, diolah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada penumpang antar kota antar provinsi (AKAP) dan antar kota dalam provinsi serta angkutan regional Pekalongan memiliki terminal tipe A. Terminal ini menjadi terminal transit bagi bus yang hendak melanjutkan ke daerah lain maupun menjadi tujuan akhir para penumpang. Berikut perkembangan jumlah terminal bis tipe A di Kota Pekalongan dari tahun 2010-2014. Tabel 2.97Jumlah Terminal Bis Tipe A di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Indikator Jumlah Terminal Tipe A

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

1

1

1

1

1

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2014

Meningkatnya jumlah otobis AKAP dan AKDP di Kota Pekalongan meningkatkan Prosentase penggunaan angkutan darat dari tahun 2010-2014. Meskipun jumlah penumpang yang melalui terminal dari tahun 2010-2014 turun namun jumlah otobis AKAP dan AKDP di Kota Pekalongan semakin meningkat, sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Tabel 2.98 Prosentase Angkutan Darat AKAP dan AKDP Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Indikator Jumlah Otobis AKAP AKDP Jumlah Penumpang yang melalui terminal Persentase Angkutan Darat

2010 227 189.345 0,12%

2011 337 180.204 0,19%

Tahun 2012 574 180.484 0,32%

2013 574 180.276 0,32%

2014 574 180.255 0,32%

Sumber : BPS Jawa Tengah 2011-2015, diolah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus. Kendaraan bermotor wajib uji yang selanjutnya disebut kendaraan bermotor adalah kendaraan yang wajib melakukan uji berkala berupa mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan. Kepemilikan KIR untuk kendaraan umum di Kota Pekalongan berfluktuatif dari tahun 2010-2014. Pada tahun 2010, jumlah kepemilikan KIR angkutan umum 519 RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

90

kendaraan. Tahun 2011 jumlah kepemilikan KIR angkutan umum 449 kendaraan, tahun 2012 meningkat 497 kendaraan, tahun 2013 sebanyak 504 kendaraan dan kembali naik di tahun 2014 menjadi 509 kendaraan. Tabel 2.99 Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Tahun

Indikator Jumlah kepemilikan KIR angkutan umum

2010

2011

2012

2013

2014

519

499

497

504

509

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2011-2015

Kelayakan dalam pengujian kelayakan kendaraan umum penting bagi keselamatan pengemudi dan para penumpang. Agar kelayakan kendaraan umum dalam berkendaraan ada yang diujikan sehingga kelayakan kendaraan itu baik. Pengujian kendaraan itu antara lain pra uji kendaraan bermotor meliputi pemeriksaan dimensi kendaraan dan kelengkapan kendaraan; uji ketebalan asap (Smoke Tester) untuk kendaraan berbahan bakar solar; uji emisi gas buang (Co-Hc) untuk kendaraan berbahan bakar bensin; uji speedometer; pemeriksaan bagian bawah kendaraan dengan Pit Lift dan Play Detector, uji lampu utama; uji side slip; uji axle load; untuk kendaraan baru / rubah bentuk dan ganti buku dan uji rem. Selengkapnya mengenai lama uji kelayakan kendaraan umum tersaji pada tabel berikut. Tabel 2.100 Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan Umum (KIR) Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Indikator Lama Pengujian (Menit)

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

20

20

20

20

20


Kota Pekalongan telah memiliki tempat pengujian yang representatif. Terletak di lingkungan Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan. Sampai saat ini Kota Pekalongan hanya memiliki 1 (satu) tempat pengujian KIR. Adapun biaya pengujian kelayakan angkutan umum selama 2010-2014, terlampir pada tabel berikut. Tabel 2.101 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum Kota Pekalongan 2010-2014 Indikator Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp.)

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

31.500

40.000

40.000

40.000

40.000


Guna mendukung keselamatan berlalu lintas di jalan raya maka dilakukan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di sepanjang jalan Kota Pekalongan. Fasilitas yang diperlukan bagi keselamatan berlalu lintas itu terdiri dari rambu lalu lintas, Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ), Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL), guardrail dan marka jalan. Perkembangan pemasangan rambu-rambu sebagai fasilitas perlengkapan jalan selama kurun waktu Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel di bawah.


91

Tabel 2.102 Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Indikator Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu Pada Tahun n Jumlah Rambu-Rambu yang Seharusnya Tersedia Persentase Pemasangan RambuRambu

2010 46

2011 61

Tahun 2012 285

2013 342

2014 364

130

155

480

480

480

35,38%

39,35%

59,38%

71,25%

75,83%


Kota Pekalongan memiliki satu stasiun utama. Stasiun Besar Kota Pekalongan terletak di pusat pemerintahan Kota Pekalongan. Pengguna jasa angkutan darat seperti kereta api, sebagaimana pada tabel di bawah berfluktuasi dari tahun 2010-2013. Pada tahun 2014 merupakan puncak terbanyak jumlah penumpang yang melalui Stasiun Pekalongan. Perkembangan jumlah ini menunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan jasa layanan kereta api, khususnya yang datang maupun pergi dari Kota Pekalongan dan daerah sekitarnya. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah Tabel 2.103 Banyaknya Penumpang Yang Naik Kereta Api Melalui Stasiun KA Pekalongan Tahun 2010-2014 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Pekalongan 182.597 210.633 179.768 195.528 317.899

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2015

10. Komunikasi dan Informatika Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Melalui sistem informasi yang terintegrasi memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan memudahkan bagi aparat dalam menyajikan informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam memajukan pemerintahan yang terintegrasi informasi, Pemerintah Kota Pekalongan telah membangun sistem informasi manajemen. Jumlah SIM yang telah dibangun menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan karena SIM merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menunjang informasi bagi masyarakat, pemerintah daerah memiliki web dengan portal http://pekalongankota.go.id. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 2.104 Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Tahun 2010-2014 Indikator Jumlah SIM

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2

7

12

36

35

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, 2011-2015.

Jaringan komunikasi merupakan kumpulan terimal, tautan, dan titik koneksi yang saling terhubung untuk memungkinkan telekomunikasi di antara pengguna. Semakin


92

banyaknya jumlah pengguna dan penyelenggara jaringan telekomunikasi melahirkan kebutuhan akan sebuah regulasi yang mengatur tata cara penyelenggaraan jaringan telekomunikasi secara benar dan sesuai. Di Indonesia, regulasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi ini merupakan seperangkat aturan dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010. Rasio jaringan komunikasi Kota pekalongan tersaji dibawah. Tabel 2.105 Rasio Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Tahun

Indikator

2010

2011

2012

2013

2014

Jaringan telepon genggam

10

10

10

10

10

Stasioner

55

55

55

55

55

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

Jumlah jaringan komunikasi

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, 2011-2015.

Surat kabar merupakan salah satu ragam dari ruang lingkup jurnalisme cetak. Surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca. Surat kabar nasional yang beredar di Kota Pekalongan yang paling dikenal masyarakat antara lain Kompas, Sindo, Tempo dan Jawa Pos. Surat kabar lokal antara lain Radar, Suara Merdeka dan Kedaulatan Rakyat. Perkembangan jumlah surat kabar di Kota Pekalongan tersaji pada tabel dibawah ini. Tabel 2.106 Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang Masuk ke Daerah Tahun 2010-2014 Indikator Surat Kabar

2010 10

2011 10

Tahun 2012 10

2013 10

2014 10

Sumber data : Diskominfo Kota Pekalongan, 2011-2015

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Penyiaran terbagi dua yakni penyiaran radio dan penyiaran televisi. Perkembangan penyiaran radio dan televisi terlampir pada tabel dibawah ini. Tabel 2.107Jumlah Penyiaran Radio dan Televisi di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Indikator

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

Jumlah Penyiaran Radio

9

9

9

9

10

Jumlah Penyiaran TV

13

13

14

14

14

Sumber : Diskominfo Kota Pekalongan, 2011-2015, diolah

Jaringan tetap adalah suatu jaringan telepon yang melalui sebuah medium padat, baik melalui kabellogam atau serat optis. Layanan jaringan tetap di Indonesia dan di Pekalongan khususnya, dilayani oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Berikut disajikan persentase pengguna layanan jaringan tetap di Kota Pekalongan periode 2010-2014


93

Tabel 2.108 Persentase Rumah Tangga Pengguna Fix Wireline di Kota Pekalongan 2010-2014 Tahun

SST

Jumlah RT

Persentase Pengguna Fix Wireline

2010

16,151

65,253

24,75%

2011

16,096

70,084

22,97%

2012

16,348

72,356

22,59%

2013

15,998

73,267

21,84%

2014

15,653

73,981

21,16%

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2011-2014, diolah

11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah a. Prosentase koperasi aktif Koperasi aktif binaan Disperindagkop dan UMKM Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya prosentase koperasi aktif dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2014. Jika pada tahun 2010 koperasi aktif adalah 83,12%, maka pada tahun 2014 koperasi aktif meningkat menjadi 86,08%. Data jumlah koperasi aktif ditunjukkan dalam tabel berikut. Tabel 2.109 Prosentase Koperasi Aktif Kota Pekalongan Tahun 2010 - 2014 No 1 2 3 4 5

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Koperasi Aktif 197 202 216 230 232

Jumlah seluruh Koperasi 237 241 254 268 270

Prosentase koperasi aktif 83,12 83,82 85,04 85,82 86,08

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan, 2014.

b. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Produk unggulan Kota Pekalongan adalah industri batik, pengolahan perikanan, teh, pertenunan ATM dan pertenunan ATBM. Dari kelima produk unggulan tersebut, batik dan pengolahan ikan merupakan kompetensi inti daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Kota Pekalongan. Berikut ini adalah profil industri unggulan di Kota Pekalongan Tabel 2.110 Jumlah UKM, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi UKM di Kota Pekalongan Tahun 2014 Jml. Unit usaha

Jml. Tenaga kerja

Batik

861

12.004

Nilai investasi (Rp. Juta) 38.316,880

Pakaian jadi dari tekstil

595

5.726

27.604,413

Pembekuan ikan

6

50

406,200

Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya Penggaraman/Pengeringan Ikan

1

396

11.500,000

53

175

278,060

25

681

1.218,106

Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan

26

639

7.542,780

Jenis industri


94

Jenis industri

Nilai investasi (Rp. Juta)

Jml. Unit usaha

Jml. Tenaga kerja

40

1.515

28.165,370

149

4.040

33.040,120

Biota Perairan Lainnya Pengolahan Teh dan Kopi Pertenunan (*)

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan, 2015.

12. Penanaman Modal Kinerja pembangunan pada urusan penanaman modal digambarkan melalui indikator antara lain jumlah investor PMA dan PMDN; persetujuan proyek dan nilainya serta realisasi investasi; serta rasio daya serap tenaga kerja. Jumlah investor yang menanamkan modalnya pada Tahun 2010-2014 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Jumlah investor PMA dan PMDN tertinggi terjadi pada Tahun 2010, sebanyak 547 investor. Perkembangan jumlah investor di Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.111 Jumlah Investor dan Nilai Investasi di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 No

Tahun

1

2010

Jumlah Investor (PMA&PDMN) 547

2

2011

476

383.804.448.200

3

2012

460

291.099.838.580

4

2013

477

612.321.000.000

5

2014

417

1.117.834.250.000

Jumlah Nilai Investasi 1.112.213.017.792

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pekalongan, 2014.

Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam PMA dan PMDN dari tahun ke tahun berfluktuasi. Tenaga kerja yang terserap paling tinggi pada tahun 2012 dengan rasio daya serap 11,14. Namun pada tahun 2012-2014 mengalami penurunan sehingga rasio tenaga kerja yang terserap pada tahun 2014 menjadi 5,17, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.112 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Uraian Jumlah Tenaga Kerja pada Perusahaan PMA/PMDN Jumlah Seluruh PMA/PMDN Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

2010

2011

Tahun 2012

2013

2014

5.014

5.304

4.210

2.444

2.154

547 9,17

476 11,14

460 9,15

477 5,12

417 5,17

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pekalongan, 2011-2015.

Nilai realisasi PMDN Tahun 2010 sebesar Rp. 226,2 milyar, meningkat 122,99% dari Tahun 2009. Tahun 2011 nilai PMDN sebesar Rp. 354,5 milyar, meningkat 56,72% dari Tahun 2010. Tahun 2012 nilai PMDN sebesar Rp. 395,3 milyar, meningkat 11,51% dari Tahun 2011. Tahun 2013 nilai PMDN sebesar Rp. 721,2 milyar, meningkat 82,45% dari Tahun 2012. Dan tahun 2014 nilai PMDN sebesar 1,117 Triliun meningkat 54,9% dari tahun 2013. Kondisi semakin meningkatnya nilai PMDN ini dapat diterjemahkan bahwa semakin menariknya Kota Pekalongan sebagai daerah tujuan investasi, salah satunya ditentukan oleh kemudahan perizinan investasi. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.


95

Tabel 2.113 Realisasi PMDN Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Tahun

Uraian Realisasi PMDN Tahun Evaluasi (Rp. Milyar) Realisasi PMDN Tahun Sebelum Evaluasi (Rp. Milyar) Realisasi PMDN sebelum Evalusasi (Rp. Milyar)

2010

2011

2012

2013

2014

226,205

354,506

395,326

721,263

1,117,834

101,442

226,205

354,506

395,326

721,263

101,442

226,205

354,506

395,326

721,263

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pekalongan, 2011-2015.

13. Kepemudaan dan Olahraga Pemuda sebagai salah satu penerus bangsa memiliki peran strategis bagi kelanjutan pembangunan daerah dan negara. Dalam rangka meningkatkan pembangunan bidang kepemudaan, pada Tahun 2010-2014 telah dilakukan kegiatan kepemudaan sebanyak 6 kegiatan utama yang bertujuan meningkatkan partisipasi pemuda dalam berorganisasi dan bermsyarakat. Pelaksanaan kegiatan kepemudaan tersebut difasilitasi melalui pembentukan organisasi kepemudaan, pada Tahun 2010 telah terbentuk 20 organisasi kepemudaaan. Pada tahun 2014 terjadi penambahan organisasi kepemudaan menjadi 21 organisasi kepemudaan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah Tabel 2.114 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 No

Uraian

2010

2011

Tahun 2012

2013

2014

1

Jumlah Organisasi Kepemudaan

20

20

20

20

21

2

Jumlah kegiatan Kepemudaan

6

6

6

6

6

Jumlah Gelanggang/Balai remaja 3 (selain milik swasta)

3

3

3

3

3

Pada bidang keolahragaan kinerja pembangunan diwadahi melalui organisasi olahraga dan sampai dengan Tahun 2013 telah terbentuk 28 organisasi dalam bentuk Pengurus Cabang Olah Raga. Namun pada tahun 2014, jumlah organisasi olahraga menurun menjadi 25 organisasi termasuk organisasi utama olehraga yakni KONI. Dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 jumlah kegiatan olahraga dan jumlah lapangan olahraga masih tetap dan perlu ditingkatkan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Tabel 2.115 Perkembangan Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 No 1 2 3

Uraian Jumlah Organisasi Olahraga Jumlah kegiatan Olahraga Jumlah Lapangan Olahraga

2010 28 5 12

2011 28 5 12

Tahun 2012 28 5 12

2013 28 5 12


2014 25 5 12

96

14. Statistik Pengembangan data/informasi/statistik daerah dilaksanakan guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam kaitan ini tidak hanya terbatas pada penyediaan data namun yang lebih penting adalah validitas, kecepatan penyampaian serta keterpaduan data antar sektor sehingga memudahkan dalam analisa perencanaan pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditegaskan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Capaian kinerja sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 antara lain Tersusunnya Buku Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2010 – 2014, IPM 20102014, Indeks Harga Konsumen 2010-2014, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2010-2014 dan Buku PDRB Tahun 2010 - 2014. Selain itu telah dapat diwujudkan kemudahan untuk mengakses data statistik. 15. Persandian Dalam era teknologi informasi modern dikenal internet dan komputer yang mampu mentransmisikan secara elektronis (komunikasi elektronis) segala bentuk data informasi secara cepat, tepat, efektif efisien serta convenient (nyaman, gampang). Bahkan para industri teknologi informasi meng-claim dapat pula menjamin konfidensialitas (kerahasiaan) berita/informasinya dalam sistem komunikasi yang umum dan terbuka itu. Selaras dengan peningkatan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perubahan lingkungan strategik persandian, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka kegiatan persandian mengalami banyak perubahan. Pengembangan tersebut meliputi aspek pemanfaatan persandian di lingkungan instansi pemerintah, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi persandian yanng memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, persandian sebagai alat mengamankan informasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti pengamanan LPSE, DIPA, e-audit BPK dan penerimaan e-CPNS. 16. Kebudayaan Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah, yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada budaya nasional. Guna mewujudkan ketahanan budaya, pada kurun waktu 2010-2014 telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain berupa penyelenggaraan festival seni dan budaya berkisar antara 16 hingga 23 kali penyelenggaraan setiap tahunnya, dengan jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya relatif sama untuk setiap tahunnya. Meskipun pengelolaan cagar budaya merupakan kewenangan pemerintah pusat namun Pemerintah Kota Pekalongan telah memberikan kontribusi positif dengan melakukan identifikasi dan upaya pelestarian cagar budaya, seperti ditunjukkan dalam tabel berikut.


97

Tabel 2.116 Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Kota PekalonganTahun 2010-2014 No

Uraian

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

1

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

19

18

20

23

16

2

Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

4

4

4

4

4

3

Jumlah Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

27

206

206

206

206

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2011-2015.

17. Perpustakaan Perkembangan jumlah perpustakaan kurun waktu tahun 2010-2014, sesuai standar sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengalami perkembangan yang fluktuatif. Untuk jumlah koleksi perpustakaan pada kurun waktu yang sama senantiasa meningkat. Peningkatan tersebut berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan dari 69.482 orang Tahun 2010 menjadi 96.922 orang Tahun 2014. Di sisi lain meningkatnya jumlah pengunjung juga dikarenakan meningkatnya minat baca masyarakat, dimana peningkatan tersebut cukup optimal jika dikaitkan dengan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani. Perkembangan perpustakaan di Kota Pekalongan terlihat pada tabel berikut. Tabel 2.117 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 No

Tahun

1 2 3 4 5

2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Kunjungan Selama 1 Tahun 69.482 79.556 91.626 95.897 96.922

Jumlah Populasi yang Harus Dilayani 281.991 285.026 287.503 290.870 293.704

Rasio 0,25 0,28 0,32 0,33 0,33

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Pekalongan, 2011-2015

Tabel 2.118 Perkembangan Perpustakaan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 No

Uraian Data

2010

2011

Tahun 2012

Jumlah Perpustakaan Perpustakaan Umum Kota 1 1 1 Pekalongan 2 Perpustakaan Keliling 3 3 3 3 Perpustakaan RW 100 188 4 Perpustakaan SD/MI 77 77 77 5 Perpustakaan SLTP 34 34 34 6 Perpustakaan SLTA 23 23 23 7 Perpustakaan Perguruan Tinggi 6 6 6 Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Pekalongan, 2015. 1

2013

2014

1

1

3 245 77 34 23 6

3 328 77 34 23 6


98

18. Kearsipan Pengelolaan kearsipan di lingkungan PD Kota Pekalongan pada kurun waktu Tahun 2010 - 2014 sudah dilakukan secara baku sesuai dengan norma dan standar yang ada namun belum optimal. Dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan peningkatan pengelolaan arsip di Kota Pekalongan. Pengelolaan arsip pada PD di Kota Pekalongan ditunjukkan tabel berikut ini Tabel 2.119 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 No

Tahun

Jumlah PD

1 2 3 4 5

2010 2011 2012 2013 2014

34 34 34 34 34

Jumlah PD yang Mengelola Arsip Secara Baku 19 20 20 21 22

Rasio 55.88% 58.82% 58.82% 61.76% 64.71%

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Pekalongan, 2011-2015

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan 1.

Kelautan dan Perikanan Produksi perikanan tangkap di perairan laut Kota Pekalongan menunjukkan angka yang fluktuatif. Meskipun pada kurun waktu 2010-2013 jumlah ikan tangkap turun dari 18.363 menjadi 17.602, tetapi pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 20.624, namun secara umum dari tahun 2010-2014 terjadi peningkatan produksi. Target budidaya ikan payau pada akhir tahun 2014 melebihi target. Ini terlihat dari persentase yang dicapai 134,89% dari target. Kondisi ini diakibatkan kenaikan produksi ikan payau dari tahun 2010 ke tahun 2014 sebesar 68,91%. Produksi dari budidaya ikan tawar, secara umum juga menunjukkan kenaikan produksi. Pada tahun 2014 persentasenya melebihi target yakni mencapai 134,46% dari yang ditargetkan. Perkembangan produksi perikanan tangkap dan budidaya dilihat pada tabel di bawah Tabel 2.120 Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 (kg) No 1

2

3

Uraian Ikan Tangkap a. Jumlah Produksi Ikan b. Target Daerah Prosentase Produksi Ikan Budidaya Air Payau a. Jumlah Produksi Ikan b. Target Daerah Prosentase Produksi Ikan Budidaya Air Tawar a. Jumlah Produksi Ikan b. Target Daerah Prosentase Produksi

2010

2011

Tahun 2012

18.363 25.680 71,51

18.680 25.680 72,74

19.459 21.405 90,91

17.602 20.033 87,87

20.624 20.033 102,95

595 745 79,97

759 745 101,96

741 745 99,49

799 745 107,25

1.005 745 134,89

80,40 83,00 96,87

90,30 83,00 108,80

90,70 83,00 109,28

173,30 83,00 208,80

111,6 83,00 134,46

2013

2014

Sumber : DPPK, 2015


99

Konsumsi ikan di Kota Pekalongan perkapita di Kota Pekalongan dari tahun 2010-2014 meningkat. Pada tahun 2010 konsumsi ikan per kapita hanya 18,50 kg, pada tahun 2014 naik menjadi 19,60. Diharapkan konsumsi ikan perkapita akan semakin meningkat, terutama jika didukung dengan ketersediaan ikan yang cukup memadai sehingga akses masyarakat untuk memperoleh ikan akan semakin mudah. Perkembangan konsumsi ikan di Kota Pekalongan tersaji pada tabel di bawah. Tabel 2.121 Konsumsi Ikan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 (kg) No

Tahun

1 2 3 4 5

2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Konsumsi Ikan 18,50 19,00 19,30 19,60 19,60

Prosentase Konsumsi Ikan 92,50 82,61 77,20 65,33 98,00

Target Daerah 20,00 23,00 25,00 30,00 20,00

Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kelautan Kota Pekalongan, 2015,

Pembinaan melalui bantuan pemerintah daerah kepada kelompok nelayan di Kota Pekalongan tahun 2011-2013 hanya 1 (satu) kelompok nelayan, tetapi pada tahun 2014 ada 3 (tiga) kelompok nelayan yang mendapat pembinaan. Berikut disajikan perkembangan pembinaan nelayan di Kota Pekalongan pada tabel dibawah. Tabel 2.122 Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 No 1 2 3 4 5

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Kelompok Nelayan Jumlah Mendapatkan Bantuan Kelompok Nelayan Pemda 0 18 1 22 1 39 1 39 3 33

Prosentase Cakupan Bina Nelayan (%) 0,00 4,55 2,56 2,56 9,09

Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kelautan Kota Pekalongan, 2014.

Kontribusi produksi perikanan kelompok nelayan dari tahun 2010-2014 terhadap jumlah produksi ikan di daerah semakin meningkat. Apabila pada tahun 2010 sebesar 0,07% maka pada tahun 2014 meningkat menjadi 2,49%. Peran Pemerintah Kota Pekalongan meningkatkan persentase perikanan dari kelompok nelayan cukup besar melalui inisiasi Gemar Makan Ikan yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kondisi ini harus tetap dipertahankan sehingga akan terdapat kecenderungan yang semakin meningkat. Perkembangan produksi terlihat pada tabel di bawah Tabel 2.123 Produksi Ikan Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 (ton) No 1 2 3 4 5

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Produksi Ikan Kontribusi hasil Kelompok Nelayan 12,00 61,80 215,52 451,31 452,34

Jumlah Produksi Ikan di Daerah 18.360 18.680 19.460 17.600 18.200

Prosentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan 0,07 0,33 1,11 2,56 2,49

Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kelautan Kota Pekalongan, 2015.


100

2.

Pariwisata Pengembangan kepariwisataan yang handal harus didukung dengan ketersediaan akomodasi yang memadai juga. Hotel sebagai sarana akomodasi utama dan penunjang utama di Kota Pekalongan penting dalam mewujudkan Kota Pekalongan sebagai kota jasa di masa depan, terutama pariwisata. Pada tahun 2010, Kota Pekalongan memiliki 22 hotel. Jumlah ini naik menjadi 23 hotel di tahun 2013 dan bertambah satu hotel di tahun 2014 menjadi 24 hotel. Adapun kelas hotel yang ada di Pekalongan terdiri dari hotel bintang 3 sebanyak 5 hotel, hotel bintang 2 sebanyak 1 hotel, hotel bintang 1 sebanyak 1 hotel dan hotel melati sebanyak 17 hotel. Perkembangan jumlah hotel ini diharapkan dapat meningkatkan kepariwisataan khususnya dan perkembangan perekonomian Kota Pekalongan pada umumnya. Adapun perkembangan jumlah hotel tersaji pada tabel di bawah ini. Tabel 2.124 Jumlah Hotel di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Tahun

Jumlah Hotel

2010

22

2011

22

2012

25

2013

28

2014

31


Sarana akomodasi lainnya yang menunjang pariwisata adalah restoran. Restoran sebagai sarana akomodasi penunjang berperan menarik minat wistawan untuk menikmati kuliner Kota Pekalongan selain menyediakan kuliner nasional dan internasional yang selama ini telah dikenal oleh wisatawan itu sendiri. Perkembangan jumlah restoran juga dapat menggambarkan perkembangan kepariwisataan khususnya dan perekonomian Kota Pekalongan pada umumnya. Jika pada tahun 2010 hanya terdapat 70 restoran maka pada tahun 2014 jumlah restoran menjadi 120 restoran atau meningkat 71,43%. Jumlah restoran di Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.125 Jumlah Restoran di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Tahun 2010

Jumlah Restoran dan Rumah Makan 70

2011

85

2012

90

2013

110

2014

120


Untuk memajukan pariwisata di Kota Pekalongan, pemerintah beserta masyarakat menyelenggarakan kegiatan budaya dan seni. Tujuannya selain mendongkrak jumlah wisatawan, juga untuk meningkatkan citra wisata Kota Pekalongan sebagai tujuan wisata di pantai Utara Pulau Jawa. Kliwon Show, Pentas Seni Sedekah Laut (Nyadran), Pentas Seni Pek Chun, Pentas Seni Pekan Batik Internasional, Pentas Seni pada Pameran Inovasi, Lomba Samproh, Lomba Marawis, Pentas Seni Hari Jadi Kota Pekalongan, dan Festival Kostum Karnaval Batik Pekalongan adalah kegiatan pentas budaya dan seni yang sering diselenggarakan. Perkembangan penyelenggaraan festival seni dan budaya tersaji pada tabel berikut.


101

Tabel 2.126 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Tahun

Indikator Jumlah Penyelenggaraan

2010

2011

2012

2013

2014

19

18

20

23

16


Objek wisata yang ada di Kota Pekalongan meliputi Pantai Pasir Kencana, Slamaran Indah, Museum Batik, Kolam Renang Tirta Sari, Kampung Batik Kauman, Kampung Wisata Batik Pesindon dan Kampung Canting Landungsari. Obyek-obyek wisata tersebut yang menjadi andalan kepariwisataan di Kota Pekalongan. Jumlah kunjungan dari tahun 2010-2014 menunjukkan kecenderungan peningkatan yang signifikan. Jika pada tahun 2010 jumlah wisatawan yang tercatat adalah 215.568 orang maka pada tahun 2014 jumlahnya menjadi 442.153 orang. Uraian data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.127 Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 No 1 2 3 4 5

Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

Jumlah Kunjungan Wisata 215.568 231.018 237.946 235.908 442.153

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2014.

Tabel 2.128 Jumlah Kunjungan Wisata dan Pendapatan Daerah dari Obyek Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 No 1

2

3

4

Objek Wisata 2010 Pasir Kencana Pengunjung 1). Wisman 0 2). Wisnus 140.425 B. Pendapatan 319.203.900 (Rp.) Slamaran Indah Pengunjung 1). Wisman 0 2). Wisnus 16,242 B. Pendapatan 21.965.700 (Rp.) Museum Batik Pengunjung 1). Wisman 50 2). Wisnus 8.936 B. Pendapatan 0 (Rp.) Kolam Renang Tirta Sari Pengunjung 1). Wisman 0 2). Wisnus 47.958

2011

2012

2013

2014

0 163.015

0 171.962

0 155.858

0 166.515

387.278.800

601.7660

524.0330

605.2430

0 11,083

0 9,102

0 8,524

0 6,998

16.919.600

31.295.000

28.293.500

25.738.500

127 12.181

158 14.482

238 17.585

256 17.815

0

0

0

46.1960

0 44.959

0 42.242

0 42.787

0 42.775


102

No

Objek Wisata B. Pendapatan (Rp.)

2010

2011

2012

303.969.000

352.316.000

269.181.000

2013

2014

235.328.500

272.112.500

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2011-2015

3.

Pertanian Capaian pembangunan pertanian Kota Pekalongan dalam kurun waktu 20102013 menunjukkan perkembangan yang positif. Namun pada tahun 2014 terjadi penurunan yang cukup signifikan karena adanya musibah banjir di awal tahun 2014. Meskipun luas areal tanaman padi pada tahun 2014 meningkat namun produksi tanaman padi secara total justeru menurun. Produktifitas padi di Kota Pekalongan terlihat pada tabel di bawah. Tabel 2.129 Produktivitas Padi Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Indikator Produksi tanaman padi (ton) Luas areal tanaman padi (Ha) Produktifitas padi per hektar Sumber : DPPK, 2015.

2010 14.,908,32 1.107,00 13,47

2011 14.991,44 1.046,00 14,33

Tahun 2012 2013 13.023,93 13.947,50 1.085,00 1.023,00 12,00 13,63

2014 8.319,69 1.587,00 5,54

Pembinaan kepada petani dalam kurun waktu 2010-2014 secara persentase berkurang. Hal ini disebabkan jumlah kelompok petani semakin banyak sedangkan kelompok petani yang mendapat bantuan semakin sedikit. Hal lain yang dapat mempengaruhi hal tersebut adalah ketersediaan tenaga PPL yang terbatas. Tabel 2.130 Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Indikator

2011

2012

2013

2014

Jumlah kelompok tani mendapatkan bantuan pemda

11

15

14

7

4

Jumlah kelompok tani

62

62

66

66

66

17,74%

24,19%

21,21%

10,61%

6,06 %

Cakupan bina kelompok petani Sumber : DPPK, 2015.

4.

Tahun 2010

Perdagangan Penyelenggaraan pembangunan perdagangan mencakup perdagangan dalam negeri dan perdagangan antar negara (ekspor dan impor), serta penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Pekalongan cukup tinggi dan menunjukkan kenaikan secara signifikan. Pada tahun 2010 nilai lapangan usaha perdagangan (atas dasar harga berlaku) Rp. 1,110 Triliun, pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 1,351 Triliun, dan pada tahun 2014 sebesar 1,570 Triliun. Namun demikian, kenaikan nilai tersebut tidak diikuti dengan kenaikan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan justeru terjadi sedikit penurunan kontribusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kinerja sektor perdagangan dalam menunjang aktivitas perekonomian Kota Pekalongan. Perkembangan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut. Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Pekalongan dari tahun ke tahun.


103

Tabel 2.131Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 No

1

Keterangan

ADHB

2010

2011

2012

PDRB Total (Rp. Juta)

4.624.260,10

5.183.065,50

5.741.728,10

6.396.422

7.092.776,60

PDRB Perdagangan (Rp. Juta)

1.110.871,60

1.275.587,80

1.351.945,50

1.469.896,60

1.570.212,90

Kontribusi

2

ADHK 2010

2013

2014

24,02%

24,61%

23,55%

22,98%

22,14%

PDRB Total

4.624.260,10

4.878.332,20

5.151.813,50

5.456.187,10

5.755.282,30

PDRB Perdagangan (Rp. Juta)

1.110.871,60

1.181.029,90

1.198.596,10

1.232.706,50

1.285.313

24,02%

24,21%

23,27%

22,59%

22,33%

Kontribusi Sumber : www.bps.go.id, 2014

Kinerja perdagangan internasional terlihat dari kinerja ekspor Kota Pekalongan. Ekspor Kota Pekalongan cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu empat tahun dari sebesar 18,452 Juta US$ pada Tahun 2010 menjadi sebesar 25,616 Juta US$ pada Tahun 2014. Perkembangan ekspor bersih perdagangan dapat dilihat pada gambar berikut. 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0

2010

2011

2012

2013

2014

Ekspor Bersih Perdagangan 18.452.884 22.051.749 27.790.120 26.336.663 25.616.859 (US$) Sumber : www.bps.go.id, 2015

Gambar 2.35 Realisasi Ekspor Kota Pekalongan Tahun 2010 - 2014 5. Perindustrian Kinerja pembangunan urusan perindustrian dapat tergambarkan dari capaian beberapa indikator, seperti kontribusi sektor industri terhadap PDRB; dan pertumbuhan industri. a. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB tahun 2010-2014 cukup tinggi dan naik secara signifikan. Pada tahun 2010 kontribusi sektor perindustrian atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 892,329 Milyar (19,3% dari total PDRB), dan pada tahun 2014 naik menjadi Rp. 1,536 Triliun (21,74% dari total PDRB). Sehingga sektor industri ini memiliki kecenderungan kenaikan dari tahun ke tahun serta juga memiliki kecenderungan kenaikan kontribusinya terhadap PDRB Kota Pekalongan. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kinerja sektor perindustrian dalam menunjang aktivitas perekonomian Kota Pekalongan. RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

104

Lapangan usaha industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB Kota Pekalongan. Perkembangan kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.132 Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 No

Keterangan PDRB Total (Rp. Juta)

1

ADHB

2010

2011

2012

2013

2014

4.624.260,10

5.183.065,50

5.741.728,10

6.396.422,00

7.092.776,60

892.329,00

1.030.719,30

1.195.283,30

1.376.888,20

1.536.965,10

19,30%

19,89%

20,82%

21,53%

21,67%

4.624.260,10

4.878.332,20

5.151.813,50

5.456.187

5.755.282,30

892.329,00

958.304,80

1.066.172,70

1.177.871,50

1.251.212,50

19,30%

19,64%

20,70%

21,59%

21,74%

2011

2012

2013

2014

7,39

11,26

10,48

6,23

PDRB Perindustrian (Rp. Juta) Kontribusi PDRB Total

2

ADHK 2010

PDRB Perindustrian

Kontribusi Sumber :www.bps.go.id, 2015

b. Pertumbuhan Industri 12 11 10 9 8 7 6 5 4 Pertumbuhan Industri (%)

Sumber : www.bps.go.id, 2015, diolah

Gambar 2.36 Perkembangan Pertumbuhan Industri Kota Pekalongan ADHK 2010 Tahun 2011 - 2014 Pertumbuhan Industri besar sejak Tahun 2010 cenderung meningkat. Pada tahun 2013 terjadi pertumbuhan yang signifikan yaitu sebesar 30,35%, dimana pada tahun 2013 dilakukan sensus updating data industri. Data pertumbuhan industri Kota Pekalongan ditunjukkan dalam gambar di atas. 6. Transmigrasi 2.1.3.4. Fungsi Lain 1.

Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

105

dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Kinerja urusan perencanaan Kota Pekalongan selama kurun waktu Tahun 2010 2014 antara lain tercermin di bidang kerjasama perencanaan pembangunan yaitu terselenggaranya forum kerjasama pengembangan ekonomi antar daerah Sapta Mitra Pantura yang meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota di Pantura, yaitu : Kota Pekalongan, Kab Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Pemalang, Kota Tegal, Kab. Tegal dan Kab. Brebes. Capaian lainnya adalah terkoordinasikannya perencanaan pembangunan pada 82 PD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, termasuk kelurahan. Terhitung 1 Januari 2015, terdapat penggabungan kelurahan, dari 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan sehingga jumlah PD tahun 2015 menjadi 62 PD. Capaian selanjutnya adalah pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa), dalam bentuk Rencana Strategis Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011-2015, sesuai Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 40 Tahun 2011. Untuk menjamin terciptanya perencanaan pembangunan yang konsisten dan berkelanjutan serta sebagai dasar penyusunan dokumen penganggaran, telah disusun dokumen perencanaan pembangunan secara periodik untuk kurun waktu tertentu. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dua puluh tahunan (jangka panjang) telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025. Dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan (jangka menengah) ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Perda Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan tahun 2010 – 2015 telah berakhir pada tahun 2015. Saat ini Pemerintah Kota Pekalongan tengah menyusun RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021 yang rencananya akan diperdakan pada bulan Agustus 2016.. Dokumen perencanaan pembangunan tahunan ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Walikota. Dokumen perencanaan pembangunan disusun dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 - 2029. Sebagai wujud komitmen terhadap kebijakan global, nasional dan provinsi, Pemerintah Kota Pekalongan juga telah menyusun Profil Emisi Gas Rumah Kaca, Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender serta dokumen perencanaan sektoral lainnya. Dokumen-dokumen perencanaan tersebut sangat dibutuhkan dalam kerangka pencapaian target pembangunan nasional dan daerah. 2.

Keuangan Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Perda Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, Perda Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

106

akuntansi berbasis akrual, nilai historis, realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar. Optimalisasi pengelolaan aset daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD. Untuk itu dilakukan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, up dating data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa aset, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD). Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Kota Pekalongan belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini yang diterima adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kondisi ini menuntut kerja bersama segenap elemen Pemerintah Kota Pekalongan agar dapat memperoleh Opini WTP pada tahun berikutnya. Upaya yang dilakukan terutama terkait dengan perbaikan dalam sistem administrasi keuangan dan aset daerah. 3.

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan kapasitas SDM aparatur merupakan upaya untuk mewujudkan profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan publik, dilaksanakan melalui pengadaan CPNS; diklat formal (pengiriman tugas belajar dan pemberian izin belajar), diklat kader (bintek dan kursus), tes kompetensi (Quasi, PCAP, dan ujian kedinasan), kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penilaian prestasi kerja, pembinaan disiplin, pemberian penghargaan dan kesejahteraan, pemberhentian dan pensiun serta pemutakhiran data. Reformasi birokrasi akan menjadi prasyarat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang harus semakin meningkat, sesuai dengan tuntutan dinamika global. Kepegawaian akan sangat terkait dengan reformasi birokrasi.Dalam rangka perwujudan good governance telah disusun Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 oleh pemerintah, yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan proses menataulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif). Dalam bahasa yang lain, reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan mencakup beberapa area perubahan yaitu: (1). Penataan dan penguatan organisasi, dilaksanakan melalui evaluasi kelembagaan PD. Termasuk di sini yaitu telah dilaksanakannya penggabungan kelurahan di Kota Pekalongan, dari semula 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan TMT 1 Januari 2015. (2). Penataan tatalaksana, dilaksanakan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan Standar Manajemen Mutu (SMM)/Sertifikasi ISO. (3). Penataan sistem manajemen SDM aparatur, dilaksanakan melalui penyelenggaraan diklat aparatur, pengadaan CPNS Pemerintah Kota Pekalongan, tes kompetensi pejabat struktural, kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dan peningkatan kualitas PNS melalui fasilitasi tugas/izin belajar. RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

107

(4). Penguatan pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal pada PD. (5). Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (6). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dilakukan melalui penerbitan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 tahun 2011 tentang Tugas dan Fungsi Satpol PP dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan. (7). Penataan peraturan perundang-undangan. (8). Pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan), dilakukan melalui sosialisasi dan diklat TOT pengembangan budaya kerja, penerapan nilai-nilai budaya kerja dan etika PNS, serta pembentukan kelompok budaya kerja pada setiap PD. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, telah dilakukan peningkatan SMM/sertifikasi ISO pada PD, terutama yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Beberapa PD yang telah memperoleh sertifikasi ISO yaitu: 1) ISO 9001:2008 oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; 2) ISO 9001:2008 di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM); 3) ISO 9001:2008 oleh Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu; serta 4) ISO 9001:2008 oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. Upaya Pemerintah Kota Pekalongan untuk meningkatakan pelayanan kepada masyarakat, juga ditempuh dengan melaksanakan kajian terhadap kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan publik (UPP). Pada tahun 2012 telah dilaksanakan Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat. Selanjutnya pada tabel di bawah disajikan jumlah survei kepuasan terhadap UPP yang dilaksanakan dari tahun ke tahun. Tabel 2.133 Jumlah Survei Kepuasan Terhadap Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan Tahun 2011 2012 2013 2014

Jumlah Survei 4 15 5 6

Sumber : LKPJ AMJ Walikota dan Wakil Walikota 2010-2015

Pemerintah Kota Pekalongan juga telah memfasilitasi pelaksanaan diklat aparatur. Diklat tersebut meliputi diklat teknis, fungsional, kepemimpinan dan prajabatan. Secara umum terjadi kecenderungan perkembangan jumlah aparatur yang mengikuti diklat. Dengan semakin banyaknya aparatur yang telah mengikuti diklat, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 2.134 Jumlah Diklat Aparatur di Pemerintah Kota Pekalongan No 1 2 3 4

Diklat Teknis Fungsional Kepemimpinan Prajabatan

2011 246 334 44 156

2012 265 406 58 127

2013 287 482 53 0

2014 271 746 27 54

Sumber : LKPJ AMJ Walikota dan Wakil Walikota 2010-2015

Di samping berbagai diklat yang telah diikuti/dilaksanakan, upaya peningkatan kompetensi aparatur dilaksanakan juga dengan pemberian tugas belajar dan ijin belajar kepada aparatur. Jumlah tugas belajar yang diberikan tahun 2011 sebanyak 12 orang, tahun 2012 sebanyak 11 orang, tahun 2013 sebanyak 11 orang dan tahun 2014 RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

108

sebanyak 19 orang. Sehingga terjadi kecenderungan peningkatan jumlah tugas belajar. Jumlah ijin belajar yang telah diberikan dari tahun 2011-2014 adalah 347 orang, dengan jenjang pendidikan mulai Kejar Paket B s.d. Pendidikan Pasca Sarjana/Strata II. Sesuai dengan ketentuan maka pada tahun 2011 dan 2012 tidak diadakan pengangkatan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Pada Tahun 2013, Pemerintah Kota Pekalongan telah mengangkat CPNS dari honorer kategori I sebanyak 54 orang. Kemudian pada tahun 2014 Pemerintah Kota Pekalongan telah mengangkat tenaga honorer kategori II sebanyak 93 orang. Di samping hal-hal tersebut di atas, dalam rangka pembinaan kepegawaian juga telah dilaksanakan pembinaan kepada aparatur yang akan memasuki masa pensiun/purna tugas. Dengan persiapan pensiun yang sebaik-baiknya diharapkan aparatur keseluruhan dapat bekerja dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk-bentuk pembinaan terhadap aparatur yang akan pensiun tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui status kesehatan aparatur (general check-up) serta diklat persiapan pensiun/purna tugas 4.

Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan pengembangan memegang peranan penting dalam kemajuan sebuah negara, daerah maupun corporate. Sehubungan strategisnya penelitian dan pengembangan tersebut maka di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan telah dibentuk Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Selama ini urusan litbang dijadikan satu dengan urusan perencanaan pembangunan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah fasilitasi jaringan penelitian dan pengembangan dan penyusunan jurnal penelitian dan pengembangan. Hal-hal menyangkut kelitbangan ini perlu terus didorong dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan daya saing daerah.

5.

Fungsi Lain 1. Kerjasama Daerah Kerjasama daerah dilaksanakan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Bentuk kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan meliputi kerjasama daerah dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam Negeri dan Perguruan Tinggi. 2. Pengawasan Pengawasan dilaksanakan untuk menjaga kinerja pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan regulasi, kebijakan dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada pengawasan internal secara berkala pada beberapa objek pemeriksaan meliputi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Tujuan ditetapkan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan adalah : (1). mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota;


109

(2). meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP; (3). mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui pemeriksaan reguler, pemeriksaan non reguler dan pengawasan lainnya. Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan kinerja yang dilakukan secara komprehensif dengan ruang lingkup pemeriksaan pada aspek kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah.

2.1.4.

Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi suatu daerah adalah pengeluaran konsumsi per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menunjukkan derajat daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa. Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan utama sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut semakin meningkat. Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2010 sebesar Rp 640,55 ribu rupiah. Ini semakin meningkat pada tahun 2011-2014. Bila pada tahun 2011 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebesar 644,01 ribu rupiah maka tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 917,20 ribu rupiah. Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Provinsi Jawa Tengah. Gambar berikut menjelaskan pengeluaran riil per kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2010 sampai tahun 2014. 930,00 880,00 Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan (Rp. Ribu)

830,00

780,00 730,00 680,00 630,00 Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan (Rp. Ribu)

2010

2011

2012

2013

2014

Pengeluaran Per Kapita Provinsi Jateng (Rp. Ribu)

852,00 880,00 896,33 910,17 917,17

Pengeluaran Per Kapita Provinsi 749,33 774,67 791,42 801,50 803,33 Jateng (Rp. Ribu) Sumber: www. bps.go.id

Gambar 2.37 Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jateng Tahun 2010-2014 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah 1.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Pekalongan dari tahun 20102014 semakin menurun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kendaraan yang dimiliki oleh RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

110

penduduk Kota Pekalongan baik roda dua maupun roda empat semakin meningkat. Adapun penambahan jalan raya baik jalan negara, jalan provinsi dan jalan kota secara agregat tidak mengalami pertumbuhan signifikan. Pada tahun 2010 rasionya sebesar 0,00169 maka pada tahun 2013 rasionya semakin mengecil menjadi 0,00075. Namun jumlah kendaraan pada tahun 2014 berkurang menjadi 170.900 kendaraan dengan rasio menjadi 0,00087. Kondisi tersebut dapat dilihat seperti pada tabel dibawah Tabel 2.135 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 Tahun

Panjang Jalan (km)

Jumlah Kendaraan

2010 2011 2012 2013 2014

146,27 146,28 146,28 148,28 148,28

86.333 90.635 100.208 197.890 170.900

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan 0,00169 0,00161 0,00145 0,00075 0,00087

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2015, diolah

2.

Jumlah Orang yang Melalui Terminal Per Tahun Kota Pekalongan memiliki terminal tipe A yang dapat dimanfaatkan sebagai terminal untuk bis antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi dan dalam kota. Jumlah orang yang melalui terminal Kota Pekalongan mengalami penurunan dari tahun 2010-2014. Apabila pada tahun 2010 jumlah orang yang naik dan turun di Terminal Pekalongan sebesar 189.345 orang maka pada tahun 2011 terjadi penurunan drastis menjadi 180.204 orang. Dari tahun 2012-2013, jumlah orang yang melalui terminal Pekalongan cenderung stagnan. Bila pada tahun 2012 sebesar 180.484 orang maka pada tahun 2013 sebesar 180.276 orang. Jumlah orang yang melalui terminal Kota Pekalongan pada tahun 2014 menjadi 180.255 orang. Adapun perkembangannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 192.000 190.000 188.000 186.000 184.000 182.000 180.000 178.000 176.000 174.000 Orang Melalui Terminal

2010

2011

2012

2013

2014

189.345

180.204

180.484

180.276

180255

Sumber : Dishubparbud Kota Pekalongan, 2015

Gambar 2.38 Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal PekalonganTahun 2010-2014 4. Jumlah Orang yang Melalui Stasiun Per Tahun Sebagai salah satu kota utama di Jawa Tengah, Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomiannya melalui kunjungan yang dilakukan orang luar daerah. Penggunaan moda transportasi darat seperti kereta api menjadi salah satu moda yang paling digemari karena lebih mudah, cepat dan memiliki ketepatan waktu lebih tinggi serta letak Stasiun Besar Pekalongan yang berada di kawasan pusat kota. Di samping itu, fasilitas hotel yang dekat dengan stasiun RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

111

memudahkan penumpang mencari tempat beristirahat. Jumlah penumpang yang melalui stasiun Pekalongan berfluktuatif setiap tahunnya. Ini terlihat pada grafik berikut. 215.000 210.000 205.000 200.000 195.000 190.000 185.000 180.000 175.000 170.000 165.000 160.000 Orang Melalui Stasiun

2010

2011

2012

2013

2014

182.597

210.633

179.768

195.528

195.528


Gambar 2.39Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Pekalongan Tahun 2010-2014 . Tahun 2010, jumlah orang yang melalui stasiun Pekalongan sebanyak 182.597 orang, maka pada tahun 2011 melonjak menjadi 210.633 orang. Namun pada tahun 2012 kembali turun drastis menjadi 179.768 orang. Di tahun 2013 dan 2014 kembali naik menjadi 195.528 orang dan 195.528 orang. Kondisi seperti yang diuraikan di atas menggambarkan peranan moda transportasi kereta api yang saat ini lebih menjadi pilihan masyarakat yang menuju/dari Kota Pekalongan, dibandingkan angkutan umum lainnya yaitu yang menggunakan moda transportasi bis. Pengembangan moda transportasi bis agar lebih dapat berkompetisi ke depan, membutuhkan penyediaan prasarana jalan regional dengan kapasitas yang memadai sehingga perjalanan menjadi lancar serta membutuhkan dukungan fasilitas terminal bis, apalagi Kota Pekalongan memiliki terminal tipe A. 5. Prosentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih Jumlah penduduk yang semakin bertambah, membawa konsekuensi kebutuhan air bersih di Kota Pekalongan. Dari tahun ke tahun pertumbuhan kebutuhan air bersih bertambah. Pada tahun 2010 dengan jumlah penduduk 281.991 jiwa (69.698 RT) , baru 46,32% penduduk yang terpenuhi air bersihnya . Pada tahun 2011 meningkat drastis menjadi 62,50% dari total jumlah penduduk 285.026 jiwa (73.874 RT). Sebanyak 65,64% dari 287.978 jiwa (72.687 RT) penduduk Kota Pekalongan terlayani air bersih pada tahun 2012 dan sebesar 71,32% dari 290.870 jiwa (73.267 RT) terlayani air bersih pada tahun 2013. Pada tahun 2014 persentase yang tercukupi untuk air bersih sebesar 76,14% dari 293.704 jiwa (73.980 RT). Kondisi ini menunjukkan kecenderungan perkembangan yang semakin membaik. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar berikut:


112

0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55 0,5 0,45 0,4

1

2

3

4

5

2010

2011

2012

2013

2014

46,32%

62,50%

65,64%

71,32%

76,14%

Tahun Rasio Rumah Tangga Air Bersih (%)

Gambar 2.40 Prosentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 6.

Rasio Ketersediaan Daya Listrik Listrik di Kota Pekalongan disediakan oleh PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan distribusi listrik di area pelayanan Pekalongan. Kebutuhan yang terus meningkat, meningkatkan konsumsi listrik masyarakat Kota Pekalongan dari tahun ke tahun. Kebutuhan listrik di Kota Pekalongan dari tahun-ke tahun semakin meningkat. Hal ini terlihat dari rumah tangga yang semakin bertambah dari tahun ke tahun terutama dari tahun 2010-2014. Apabila output listrik pada tahun 2010 hanya 211,27 ribu MWh maka pada tahun berikutnya naik menjadi 215,72 ribu MWh. Pada tahun 2012-2013 terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Bila pada tahun 2012 sebesar 229,92 MWh maka pada tahun 2013 menjadi 264,94 MWh. Namun pada tahun 2014 kebutuhan listrik hanya sebesar 220,89 MWh. Berikut gambaran kebutuhan listrik Kota Pekalongan dari tahun 2010-2014. 270,00 260,00 250,00 240,00 230,00 220,00 210,00 200,00 Konsumsi Daya Listrik (MWh)

2010

2011

2012

2013

2014

211,27

215,72

229,92

264,94

220,89

Sumber : www.pekalongankota.go.id

Gambar 2.41Ketersediaan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2010 - 2014 7.

Prosentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik meningkat dari tahun 2010-2014 sehingga meningkatkan konsumsi listrik di Kota Pekalongan. Jumlah rumah tangga berdasarkan data BPS selama lima tahun menunjukan bertambahnya jumlah rumah tangga sebagai pelanggan PLN. Pelanggan PLN di Kota Pekalongan terdiri rumah tangga, perusahaan swasta dan pelanggan sosial. Persentase rumah tangga sebagai pelanggan PLN pada tahun 2010 sebesar 85,10%. Jumlah pelanggan terus mengalami RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

113

peningkatan secara bertahap sehingga capaian persentase pelanggan rumah tangga pada tahun 2014 sebesar 96,04% dengan jumlah pelanggan rumah tangga sebesar 71.051 pelanggan. Adapun Persentase rumah tangga pengguna listrik secara lengkap tersaji pada tabel di bawah. Tabel 2.136 Prosentase RT yang menggunakan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 Tahun

Pelanggan RT

2010 2011 2012 2013 2014

58.937 61.663 65.000 68.362 71.051

Jumlah RT 65.253 70.084 72.356 73.267 73.980

Prosentase RT Pengguna Listrik 90,32% 87,98% 89,83% 93,31% 96,04%

8. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/ Hotel Perkembangan jumlah hotel di Kota Pekalongan cukup menggembirakan bagi dunia investasi. Tabel 2.137 Jumlah dan Tipe Akomodasi Kota Pekalongan Tahun 2011-2013 Akomodasi Hotel Berbintang Hotel Non Berbintang

2010 4 18

2011 4 18

2012 5 20

2013 6 22

2014 9 22

Sumber : www.pekalongankota.bps.go.id

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2010-2014 telah dibangun 9 hotel berbintang, baik bintang 1, 2,dan 3. Sedangkan hotel non bintang hanya menambah 2 (dua) hotel. Penambahan hotel berbintang ini dikarenakan adanya pembangunan PLTU Batang yang rencanannya akan dibangun oleh PT. BPI pada tahun 2016. Sehingga para pekerja dari luar negeri terutama Jepang membutuhkan tempat tinggal selama pengerjaan proyek tersebut. Di samping itu, dengan tersedianya berbagai pilihan hotel maka dapat berpeluang bagi pengembangan kepariwisataan di wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya. Karena tantangan kepariwisataan, di samping membutuhkan obyek dan daya tarik wisata maka kebutuhan utama lainnya adalah tersedianya akomodasi yang representatif. 2.1.4.3 Fokus Iklim Investasi 1.

Angka Kriminalitas Angka kriminalitas di Kota Pekalongan menunjukkan perkembangan yang signifikan, hal ini ditunjukkan dengan menurunnya angka kriminalitas. Kondisi ini tentu saja cukup menguntungkan bagi kehidupan masyarakat sehingga dapat lebih aman dan nyaman serta berimplikasi bagi pengembangan investasi karena didukung oleh situasi yang kondusif. Pada tahun 2010 jumlah angka kriminalitas adalah 8,25 kasus tiap 10.000 penduduk. Kondisi ini semakin menaik pada tahun 2011 menjadi 13,24 kasus tiap 10.000 penduduk. Kemudian semakin menurun terus pada tahun 2012 – 2014 yakni 10,71 dan 9,97 dan pada tahun 2014 turun menjadi 7,83 per 10.000 penduduk. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.


114

14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk

2010

2011

2012

2013

2014

8,25

13,24

10,71

9,97

7,83

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2014, diolah

Gambar 2.42 Rasio Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 2. Lama Proses Perijinan Proses perizinan di Kota Pekalongan juga telah diatur standar operasi prosedur (SOP) pelayanan untuk pemberian izin. Lama proses permohonan izin berbeda-beda sesuai dengan jenis izinnya, namun demikian waktu yang dibutuhkan lebih singkat dibandingkan sebelum terbentuknya instansi khusus yang menangani perizinan. Berikut kami sajikan tabel SOP mengenai lama proses perijinan di Kota Pekalongan. Tabel 2.138 Lama proses perijinan di kota Pekalongan 2010-2012 NO

JENIS IZIN

SOP IZIN (hari) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1

Izin Prinsip

12

12

12

12

12

2

Izin Usaha Angkutan

10

10

10

10

10

5

5

5

3

Izin Trayek / Kartu Pengawasan Izin Trayek

10

10

10

10

10

5

5

5

4

Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri

5

5

5

5

5

3

3

3

5

Izin Usaha Perdagangan

5

5

5

5

5

3

3

3

6

Tanda Daftar Perusahaan

5

5

5

5

5

3

3

3

7

Izin Reklame

7

7

7

7

7

5

5

5

8

Izin Sarang Walet

2

2

2

2

2

2

2

2

9

Izin Gangguan ( HO )

12

12

12

12

12

10

10

10

10 Izin Mendirikan Bangunan

15

15

15

15

15

12

12

12

11 Sertifikasi Tanda Terdaftar

6

6

6

6

6

5

5

5

12 Sertifikasi Produksi Industri Rumah Tangga

6

6

6

6

6

5

5

5

13 Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan

6

6

6

6

6

5

5

5

14 Sertifikasi Laik Hyginene Sanitasi

6

6

6

6

6

5

5

5

15 Izin Rumah Bersalin

10

10

10

10

5

5

5

16 Izin Klinik / Balai Pengobatan

10

10

10

10

5

5

5

17 Izin Klinik Kecantikan

10

10

10

10

5

5

5


115

NO

JENIS IZIN

SOP IZIN (hari) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

18 Izin Optik

10

10

10

10

5

5

5

19 Izin Usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop

7

7

7

7

5

5

5

20 Izin Biro Perjalanan / Agen Perjalanan Wisata

15

15

15

15

10

10

10

21 Izin Usaha Boga / Catering

7

7

7

7

6

6

6

22 Izin Ketel Uap

10

10

10

10

7

7

7

23 Izin Bejana Tekan

10

10

10

10

7

7

7

24 Izin Gedung Pertemuan / Pameran

7

7

7

7

5

5

5

25 Izin Pusat Kesehatan / Pusat Kebugaran

7

7

7

7

6

6

6

26 Izin Usaha Jasa Konstruksi

14

14

14

14

7

7

7

27 Izin Tenaga Kerja Indonesia

3

3

3

3

28 Izin Kerja Malam Wanita

6

6

6

6

29 Izin Pariwisata

5

5

5

5

30 Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

6

6

6

6

31 Izin Kapal Penangkap Ikan / Izin Kapal Pengangkut Ikan

6

6

6

6

32 Izin Pendirian RPH (Usaha Pemotongan Hewan)

6

6

6

6

33 Izin Lokasi/Fungsi Ruang Kota

10

10

10

34 Izin Usaha Toko Modern/Pasar Tradisional

5

5

5

35 Tanda Daftar Gudang

3

3

3

36 Pendaftaran Penanaman Modal

1

1

37 Izin Prinsip Penanaman Modal

3

3

38 Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

3

3

39 Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

5

5

40 Izin Usaha

7

7

41 Izin Usaha Perluasan

7

7

42 Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger)

7

7

43 Izin Usaha Perubahan

7

7

Sumber: BPMP2T, 2012

3. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Iklim investasi di suatu daerah sangat ditentukan kebijakan daerah yang mendukung pengembangan investasi/usaha. Kebijakan itu terutama dalam bentuk peraturan daerah yang terkait penciptaan iklim usaha yang kondusif. Paling tidak tercatat 11 perda yang mendukung penciptaan iklim usaha kondusif di Kota Pekalongan tersebut. Berikut peraturan daerah dimaksud: (1) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Perikanan. (2) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perda Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Industri. (3) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perda Kota Pekalongan No. 11 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perdagangan. (4) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pedoman


116

Pelayanan Terpadu. (5) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Gangguan. (6) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Pekalongan. (7) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pasar Perbelanjaan dan Toko Modern. (8) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. (9) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal. (10) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi. (11) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan 2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia 1.

Rasio Lulusan S1/S2/S3 Rasio lulusan S1/S2/S3 menunjukkan perbandingan lulusan sarjana tiap 10.000 penduduk. Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Pekalongan dalam kurun waktu tahun 2010-2013 berfluktuatif dengan nilai tertinggi pada tahun 2012 yaitu 460. Namun pada tahun 2013 rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Pekalongan menurun menjadi 414. Secara umum perkembangan rasio S1/S2/S3 menunjukkan angka yang sama. Lebih lengkap ditampilkan sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut: 480 460 440 420 400 380 Rasio Lulusan S1/S2/S3 tiap 10.000 penduduk

2010

2011

2012

2013

414

447

460

414

Sumber : BPS, 2014 diolah

Gambar 2.43 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Pekalongan Tahun 2010-2013 2.

Rasio Ketergantungan Rasio ketergantungan merupakan perbandingan (persentase) penduduk usia 0-14 dan di atas 65 dibandingkan dengan penduduk usia kerja (15-64). Dalam kurun waktu 2010 – 2014 rasio ketergantungan Kota Pekalongan terus menurun, dimana pada tahun 2010 sebesar 45,36%, sedangkan pada Tahun 2013 menjadi sebesar


117

44,48 dan kembali turun pada tahun 2014 menjadi 44,09%. Dengan kecenderungan angka yang semakin menurun menandakan beban yang harus ditanggung oleh usia produktif menjadi semakin sedikit. Kondisi ini sebenarnya merupakan fenomena umum yang terjadi secara nasional yaitu adanya bonus demografi. Bonus demografi ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi permasalahan ke depan. Data secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut. 46,00 45,50 45,00 44,50 44,00 43,50

43,00 Rasio Ketergantungan (%)

2010

2011

2012

2013

2014

45,60

45,28

44,89

44,48

44,09

Sumber : BPS, 2015

Gambar 2.44 Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 2.1.4.5. Penguatan Sistem Inovasi Daerah Untuk menggambarkan kondisi penguatan sistem inovasi daerah di Kota Pekalongan saat ini, maka telah dilakukan survei pemetaan kapasitas penguatan sistem inovasi daerah di berbagai institusi di Kota Pekalongan pada bulan Oktober 2014. Survei pemetaan kapasitas penguatan sistem inovasi tersebut menggunakan instrumen wawancara dan penelusuran dokumen. Ruang lingkup survei pemetaan berdasarkan pilar-pilar penguatan sistem inovasi dan kerangka kebijakan inovasi. Pilar-pilar penguatan sistem inovasi terdiri dari (1) Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah, (2) Pilar Pengembangan Jaringan Inovasi, (3) Pilar Pengembangan Klaster Industri, (4) Pilar Pengembangan Teknoprener dan (5) Pilar Penguatan Pilar-Pilar Tematik Sistem Inovasi. Sedangkan kerangka kebijakan inovasi meliputi (a) kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis, (b) keterkaitan antara penyedia dan pengguna iptekin/litbangyasa, (c) interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis, (d) budaya inovasi, (e) kerangka kebijakan pemokusan dan keterpaduan pembangunan, serta (f) kerangka kebijakan internalisasi dinamika global. 1.

Pilar Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah Kondisi saat ini kerangka umum kebijakan pembangunan daerah dapat dikatakan sudah kondusif bagi inovasi dan bisnis. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa elemen. Pertama, basis data tentang pelaku usaha/bisnis dan inovasi secara umum sudah cukup baik dalam hal penyediaan maupun pelayanan data. Meskipun ketersediaan data masih tersebar di beberapa PD terkait dan pelayanannya masih manual, namun dalam hal urusan perizinan sudah menggunakan sistem online. Kedua, regulasi yang mendukung berkembangnya inovasi dan bisnis juga terus bertambah, sementara jumlah perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan oleh BPMP2T RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

118

cenderung meningkat selama 2012-2013. Ketiga, anggaran untuk insentif bisnis dan inovasi juga sudah dialokasikan, dimana pada tahun 2013 mencapai Rp477,3 juta untuk fasilitasi iptekin. Keempat, dokumen RPJPD Kota Pekalongan 2005-2025 dan RPJMD Kota Pekalongan 2010-2015 sudah memuat penguatan sistem inovasi daerah dan sudah dibentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah, walaupun belum dilengkapi dengan kelompok kerja dan sekretariat. Untuk prasarana dasar, Kota Pekalongan memiliki beberapa ruang terbuka hijau yang berpotensi untuk pengembangan ruang publik kreatif sebagai salah satu prasarana penguatan sistem inovasi daerah. Tabel 2.139 Perkembangan Kondisi Kerangka Umum Kebijakan Pembangunan Daerah yang Kondusif Bagi Inovasi dan Bisnis di Kota Pekalongan, 2011-2014 Elemen Kerangka Umum Basis data inovasi dan bisnis - Penyediaan data - Pelayanan data Regulasi iptekin dan bisnis - Peraturan - Jumlah perizinan dan nonperizinan Insentif - Insentif (fasilitasi) untuk iptekin Infrastruktur - Adopsi PSID ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah -

Satuan

Pembentukan Kelembagaan PSID

2011

2012

2013

2014

Kondisi Sistem

Tersebar Tersebar Manual Manual

Tersebar Tersebar Manual Manual

Jumlah Jumlah

3 5.427

2 4.775

2 3.981

Rp juta

477,3

Dokumen

RPJMD, RPJPD

Unit

- Prasarana dasar Ruang Publik Kreatif Buah Sumber : diolah dari berbagai sumber.

-

Tim Koordinasi -

Kantor Ristekin 1

Keterkaitan antara penyedia dan pengguna iptekin/litbangyasa dalam pengembangan inovasi dan bisnis juga sudah cukup baik. Ada tiga indikator yang menunjukkan hal ini, sebagaimana tampak pada Tabel 2.137. Pertama, kelembagaan iptekin/litbangyasa di Kota Pekalongan tidak hanya berasal dari instansi pemerintah (Kantor Riset, Teknologi dan Inovasi; Dewan Riset Daerah), tetapi juga ada di perguruan tinggi dan SMK (Unit Produksi Bersama SMK Incorporate). Kedua, daya dukung kelembagaan iptekin/litbangyasa tadi relatif meningkat dan mampu mendorong penguatan daya saing Kota Pekalongan. Namun begitu, jumlah SDM yang memangku jabatan fungsional tertentu di lembaga iptekin/litbangyasa milik pemerintah Kota Pekalongan masih terbatas. Sedangkan alokasi anggaran untuk fasilitasi penguatan sistem inovasi daerah pada tahun 2013 masih relatif kecil, yaitu sebesar Rp 23.721.350. Ketiga, daya absorpsi iptekin/hasil litbangyasa oleh kalangan industri dan masyarakat di Kota Pekalongan makin meningkat, baik melalui broadband learning center (BLC), telecenter, technocamp, pelatihan maupun pemagangan. Tabel 2.140 Perkembangan Kondisi Penyedia dan Pengguna Iptekin/Litbangyasa dalam Pengembangan Inovasi dan Bisnis di Kota Pekalongan, 2011-2014 Elemen Keterkaitan

Satuan

2011

2012

2013

2014

Kelembagaan iptekin/litbangyasa -

Pemerintah

PD

-

Perguruan tinggi

Jumlah

-

Swasta

Bappeda, Dinkominfo, dan DRD

Bappeda, Kantor Kantor Dinkominfo, Ristekin Ristekin dan DRD dan DRD dan DRD 5 5 5 5


119

Elemen Keterkaitan

Satuan

2011

2012

2013

2014

Kelembagaan iptekin/litbangyasa -

Masyarakat

Daya dukung iptekin/litbangyasa -

Anggaran PSID

-

SDM Fungsional

Rp juta

23,7



Perencana



Dosen STAIN

Orang

127



Dosen STIE Muhammadiyah

Orang

32

32

28



Dosen STMIK Widya Pratama

Orang

63

166

199



Dosen Politeknik Pusmanu

Orang

28

32

35

Unit

56

56

56

56

1

1

1

1

1

1

o Telecenter *

1 175

219

Daya absorpsi iptekin -

Pelatihan dan pemagangan

Kali

-

Broadband learning center

Unit

-

Technocamp Kali 1 1 Keterangan : * Terdiri dari telecenter kecamatan, kelurahan dan pusat bisnis. Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Di dalam kerangka kebijakan interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis, ada tiga elemen yang mengindikasikan kondisi Kota Pekalongan. Pertama, di Kota Pekalongan telah ada beberapa bentuk kemitraan strategis dan kolabolatif untuk inovasi dan bisnis, yaitu Forum PTSP se-Bakorwil III Jawa Tengah, SAMPAN (7 kabupaten/kota di Eks Karesidenan Pekalongan), JKPI (Jaringan Kota Pusaka Indonesia), Jaringan Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKOPSI), kerja sama pemasaran dengan pengelola Thamrin City serta berbagai macam kerja sama daerah (baik antardaerah maupun dengan pihak ketiga). Kedua, peningkatan difusi inovasi melalui pendirian telecenter berbasis TIK (teknologi informatika dan komunikasi) sudah mencapai level semua kelurahan, seluruh kecamatan dan beberapa pusat bisnis. Ketiga, wahana interaksi pelaku bisnis sudah berlangsung dalam bentuk penyelenggaraan pameran bisnis dan iptekin yang berlangsung rutin setiap tahun (Pameran Kreativitas dan Inovasi dalam rangka Hari Kebangkitan Teknologi Nasional dan Gelar Teknologi Tepat Guna) serta pemanfaatan ruang publik di Kawasan Jetayu untuk aktivitas olahraga, bisnis dan penguatan kohesi sosial di antara berbagai lapisan masyarakat. Tabel 2.141 Perkembangan Kondisi Interaksi, Jaringan dan Pelayanan Inovasi dan Bisnis di Kota Pekalongan, 2011-2014 Elemen Keterkaitan

Satuan

2011

2012

2013

2014

Kemitraan strategis o Kerja sama antardaerah

MOU/PKS

o Dengan Kementerian/Lembaga MOU/PKS

o Dengan Swasta

MOU/PKS

o Dengan Asosiasi

MOU/PKS

o Dengan Perguruan Tinggi

MOU/PKS

BPPT, LIPI

BPPT, LIPI

BPPT, LIPI

SAMPAN, PTSP LIPI, BPPT, Kemenkominfo, Kemendiknas, Kemenpora, BPOM PT Prima Lestari Investindo, Pengelola Tamrin City JKPI, JKPS UI, Unikal, Politeknik Pusmanu, Politeknik Negeri Semarang

Peningkatan difusi inovasi


120

Elemen Keterkaitan

Satuan

2011

2012

2013

2014

o Telecenter Kecamatan

Unit

4

4

4

4

o Telecenter Kelurahan

Unit

47

47

47

47

o Telecenter Pusat Bisnis

Unit

5

5

5

5

Wahana interaksi pelaku bisnis -

Pameran bisnis dan iptekin

3 3 3 3 Olahraga, Olahraga, Olahraga, bisnis, bisnis, bisnis, Olahraga, bisnis, Aktivitas di kawasan RPK Jenis kohesi kohesi kohesi kohesi sosial sosial sosial sosial Keterangan : * Tidak termasuk telecenter LPPAR, telecenter PKK dan telecenter RW (RW-net). Sumber : diolah dari berbagai sumber.

-

kali

Penguatan budaya inovasi di Kota Pekalongan telah dikembangkan melalui beberapa cara (lihat Tabel 2.139). Pertama, melalui jalur pendidikan dan pelatihan inovasi telah dilakukan dengan membuat bahan ajar kewirausahaan untuk pelajar SMK dan Perguruan Tinggi (Politeknik Pusmanu). Kedua, melalui pengelolaan teknologi masyarakat dan program reverse brain drain dilaksanakan dalam bentuk pelestarian teknologi batik yang berpusat di Museum Batik. Ketiga, penumbuhan usaha baru inovatif ditempuh melalui penyelenggaraan technocamp, fasilitasi permodalan, bantuan alat/mesin produksi, pendampingan HKI dan lain-lain. Keempat, melalui apresiasi dan kampanye inovasi dalam bentuk agenda Kreanova, anugerah inovasi Bhakti Pembangunan dan pendirian televisi lokal (Batik TV). Di samping itu, juga telah dibentuk Relawan Indonesia Berinovasi Kota Pekalongan. Tabel 2.142 Perkembangan Kondisi Penguatan Budaya Inovasi dan Bisnis di Kota Pekalongan, 2011-2014 Elemen Keterkaitan

Satuan

2011

2012

Penguatan budaya inovasi melalui jalur pendidikan dan pelatihan inovasi - Pembuatan Bahan Ajar Jumlah Kewirausahaan Tingkat SMK - Pelatihan Kewirausahaan Kali 1 Tingkat SMK Pengelolaan teknologi masyarakat dan program reverse brain drain - Inventarisasi teknologi masyarakat - Pelestarian Teknologi Batik

2013

2014

1

1

1

1

1

1

Apresiasi dan kampanye inovasi -

Kreanova

-

Anugrah Inovasi Bhakti Pembangunan Kampanye Inovasi

-

Jumlah event per tahun Jumlah event per tahun

1

1

1 TV Batik TV Batik TV Batik TV Batik

Penumbuhan usaha baru inovatif *

-

Fasilitasi permodalan

Unit usaha

10

-

Bantuan alat dan mesin produksi Pelatihan pengembangan kewirausahaan Fasilitasi keikutsertaan pameran Fasilitasi pengembangan kemitraan antardaerah

Unit

200

Kali

2*

Event

13*

Kemitraan

2*

-

Fasilitasi informasi pasar

Radio Komunikasi

2*

-

Fasilitasi bagi pengusaha berbasis teknologi dan UKM inovatif

Orang

20*


*

121

Elemen Keterkaitan -

Satuan

2011

2012

2013

Pendampingan (Sosialisasi) HKI Kali Pelatihan ISO (Manajemen Pengetahuan dan Tingkat Kali Kesiapan Teknologi) Keterangan : * Target 2014. Sumber : diolah dari berbagai sumber.

2014 2* 2*

Perkembangan kondisi fokus dan keterpaduan kebijakan dalam pengembangan inovasi dan bisnis di Kota Pekalongan dapat dilihat dari dua elemen berikut. Pertama, prakarsa pengembangan klaster industri unggulan daerah, yaitu batik dan perikanan, telah dilakukan melalui penyelenggaraan beberapa event pendukung klaster industri, di antaranya Pekalongan Batik Week International, Pekan Batik Nusantara, pembuatan branding Kota Pekalongan dan lain-lain. Kedua, keterpaduan kebijakan pusat-daerah dan antardaerah telah dilaksanakan melalui beberapa paket kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama. Di antaranya melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional, pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional, pembangunan dan pengelolaan pusat perbelanjaan di lahan eks terminal bus Kota Pekalongan, yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Kota Pekalongan dan PT Prima Lestari Investindo. Pengembangan sektor riil dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan model klaster di Kota Pekalongan, yang merupakan kerja sama antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal dan Pemerintah Kota Pekalongan serta pendampingan Pengembangan Teknologi Terapan yang merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Pekalongan dan Politeknik Negeri Semarang. Tabel 2.143 Perkembangan Kondisi Fokus dan Keterpaduan Kebijakan dalam Pengembangan Inovasi dan Bisnis di Kota Pekalongan, 2011-2014 Elemen Keterkaitan

Satuan

2011

2012

2013

2014

Prakarsa pengembangan klaster industri unggulan daerah -

Industri Batik

Jumlah

4

-

Industri Perikanan

Jumlah

1

-

Lainnya

Jumlah

3

Keterpaduan kebijakan -

Kerja sama dengan pihak ketiga

Jumlah

1

3

31

7

- Kerja sama Antardaerah Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Jumlah

2

1

2

1

Dalam mengantisipasi isu dinamika global dan pengaruhnya terhadap pengembangan inovasi dan bisnis, Kota Pekalongan juga sudah menempuh berbagai upaya. Pertama, dalam aspek lingkungan, pengembangan inovasi dan bisnis dilakukan antara lain melalui pengembangan “Kota Pekalongan sebagai Green Economy” dan pembuatan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) di kelurahan-kelurahan. Selain itu, Kota Pekalongan juga berhasil menerima Anugrah Adipura selama empat tahun berturut-turut (2010-2013) dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kedua, dalam aspek standarisasi, Kota Pekalongan telah menerapkan ISO 9001:2008 dari SAI Global untuk 13 unit layanan publik (di antaranya BPMP2T, 4 buah SMK dan 7 unit Puskesmas) dan 10 unit lainnya sedang dalam proses pengajuan ISO. Di samping itu, pada saat ini juga sedang dikembangkan MSTQ (measurement, standardization, testing and quality) dan penerapan Sistem Manajemen Mutu di semua PD. Ketiga, dalam mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), di Kota Pekalongan telah dibentuk Intellectual Property Corner (IP Corner). Keempat, dalam hal ketenagakerjaan, di Kota Pekalongan juga telah dikembangkan standarisasi upah. RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

122

Tabel 2.144 Perkembangan Kondisi Internalisasi Dinamika Global ke dalam Pengembangan Inovasi dan Bisnis di Kota Pekalongan, 2011-2014 Elemen Keterkaitan

Satuan

2011 2012 2013

2014

Lingkungan -

Pembuatan TPST di kelurahan-kelurahan

Jumlah

-

Apresiasi lingkungan (Adipura)

Jumlah

47 1

1

1

1

Standardisasi -

Penerapan ISO 9000 2008

-

Penerapan sistem manajemen mutu

Unit

23 (10 sedang proses) Semua PD

Unit

1

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) -

Pembentukan Intelectual Property Corner

Ketenagakerjaan -

Paket 1 kebijakan

Stadardisasi upah tenaga kerja

1

1

1

Sumber : diolah dari berbagai sumber.

2.

Pilar Pengembangan Klaster Industri Hingga saat ini, klaster industri di Kota Pekalongan baru ada dalam pengertian kawasan sentra produksi (KSP) dan kumpulan usaha bersama (KUB). Beberapa bidang usaha yang berpotensi dikembangkan menjadi klaster industri adalah industri perbatikan, industri perikanan serta industri makanan. Sedangkan klaster industri dalam pengertian yang lazim masih dalam tahap pengkajian. Namun demikian, kerangka umum kebijakan pembangunan daerah Kota Pekalongan tetap masih konsisten dan berkomitmen untuk mengembangkan KSP dan KUB tadi menjadi klaster industri dalam makna yang lazim dikenal secara luas. Karena masih dalam tataran kajian, maka basis data klaster industri, regulasi terkait klaster industri, insentif untuk pengembangan klster industri maupun infrastruktur dasar klaster industri (seperti kelembagaan) hingga kini belum dikembangkan. Dalam kerangka menuju pengembangan klaster industri, beberapa upaya telah ditempuh Pemerintah Kota Pekalongan, terutama dalam hal ini oleh Disperindagkop UKM. Di antaranya memfasilitasi pelatihan pembuatan dan pengelolaan website untuk masing-masing IKM (rumah produksi) batik, pemberian insentif bagi pelaku bisnis yang tergabung dalam KSP dan KUB maupun di luar KSP dan KUB, yakni berupa pembebasan biaya/retribusi bagi IKM, bantuan alat produksi sesuai bidang usaha (seperti mesin jahit berkecepatan tinggi untuk usaha garmen), fasilitasi keikutsertaan IKM dalam expo, pameran atau sejenisnya, fasilitasi kemasan produk makanan IKM, fasilitasi penciptaan branding batik. Kerangka umum pengembangan klaster industri yang sudah ada hingga saat ini baru berkaitan dengan elemen infrastruktur dasar, yaitu berupa dokumen kajian Rencana Pengembangan Klaster Industri Unggulan Daerah. Sedangkan infrastruktur dasar lainnya yang juga sudah tersedia adalah pasar grosir dan outlet untuk klaster industri batik, TPI di kawasan minapolitan untuk klaster industri perikanan. Tabel 2.145 Perkembangan Kondisi Kerangka Umum Kebijakan Pembangunan Daerah yang Kondusif Bagi Pengembangan Klaster Industri di Kota Pekalongan, 2011-2014 Elemen Kerangka Umum

Satuan

2011

2012

2013

Tersebar

Tersebar

Tersebar

2014

Basis data klaster industry -

Penyediaan data

Kondisi

Collecting


123

Elemen Kerangka Umum -

Pelayanan data

Satuan Sistem

2011 Manual

2012 Manual

2013 Manual

2014 Pembuatan Website

Regulasi klaster industry -

Peraturan

Jumlah

-

Jumlah perizinan dan nonperizinan klaster industri

Jumlah

-

Insentif klaster industry -

Pembebasan biaya/retribusi bagi IKM batik Bantuan alat produksi batik (mesin jahit) Fasilitasi keikutsertaan expo, pameran Fasilitasi penciptaan branding batik

Ada Ada Ada Ada

Infrastruktur dasar klaster industri -

-

Dokumen kajian rencana pengembangan klaster industri Dokumen unggulan daerah Pembentukan kelembagaan Unit klaster industri

1 -

Prasarana dasar -

Pasar grosir

Unit

Beberapa

-

Outlet batik

Unit

Banyak

-

TPI

Unit

1


Kelembagaan iptekin/litbangyasa yang telah membantu pengembangan klaster industri (sentra produksi/kelompok usaha bersama batik, perikanan dan makanan) di Kota Pekalongan terdiri dari lembaga pendidikan (Universitas Indonesia, Politeknik Pusmanu, Politeknik Negeri Semarang, Universitas Pekalongan, STIMIK Widya Pratama, SMK Muhammadiyah), lembaga penelitian dan pengembangan (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Balai Besar Tekstil Bandung dan LP POM Jawa Tengah). Daya dukung iptekin/litbangyasa juga telah diberikan oleh beberapa lembaga pendidikan maupun lembaga penelitian dan pengembangan tadi. Di antaranya SMK Muhammadiyah yang telah menghasilkan beberapa produk inovasi berupa mesin cap batik semi otomatis, wajan batik dan plorot malam batik. Terkait HKI, Universitas Indonesia membantu memfasilitasi pendaftaran HKI. Sedangkan untuk penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Tentang Label didukung oleh perguruan tinggi setempat. Manfaat dari bantuan lembaga pendidikan maupun lembaga penelitian dan pengembangan di atas telah meningkatkan daya absorpsi iptekin/hasil litbangyasa oleh para pelaku industri batik. Di antaranya diindikasikan oleh semakin cepatnya waktu yang diperlukan untuk menghasilkan batik, dimana pada awalnya memakai cara manual sekarang sudah menggunakan alat mesin cap batik semi otomatis sehingga hasilnya menjadi lebih cepat dan lebih baik.


124

Tabel 2.146 Perkembangan Kondisi Penyedia dan Pengguna Iptekin/Litbangyasa dalam Pengembangan Klaster Industri di Kota Pekalongan, 2011-2014 Elemen Keterkaitan Kelembagaan iptekin/litbangyasa - Pemerintah Kota Pekalongan

Satuan Lembaga

o Pemerintah Provinsi Jawa Tengah o Kementerian/Lembaga

Lembaga

- Perguruan Tinggi - Swasta - Masyarakat Daya dukung iptekin/litbangyasa o Pemanfaatan produk inovasi bagi produksi batik

Jumlah

Lembaga

2011

2012

2013

2014

Bappeda,Dis perin-dagkop UKM LPOM Jateng BPPT, Balai Besar Tekstil Bandung 6

Bappeda,Disp erin-dagkop UKM LPOM Jateng

Bappeda,Dis perin-dagkop UKM LPOM Jateng BPPT, Balai Besar Tekstil Bandung 6

Bappeda,Disp erin-dagkop UKM LPOM Jateng

Jenis

o Pendampingan HKI Paket o Narasumber dari perguruan Kali tinggi Daya absorpsi iptekin - Pelatihan dan pemagangan Kali - Sosialisasi HKI Sumber : diolah dari berbagai sumber.

BPPT, Balai Besar Tekstil Bandung 6

Wajan batik

BPPT, Balai Besar Tekstil Bandung 6

Plorot malam Mesin cap batik batik semi otomatis 1 1

1

1

1

1

Interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis bagi pengembangan klaster industri (sentra produksi/kelompok usaha bersama) ditandai dengan adanya kemitraan strategis dan kolaboratif dalam hal pematenan hasil inovasi serta pendampingan IKM dalam mengembangkan jejaring dan kemitraan produk unggulan daerah (terutama lewat mekanisme CSR). Selain itu, ada juga kerja sama dengan Forum Tempe Indonesia, UNES dan IPB tentang pengembangan produk tempe higienis. Sementara itu peningkatan difusi inovasi dan bisnis ditandai dengan penerapan hasil inovasi berupa wajan batik, plorot malam batik dan mesin cap batik semi otomatis, sehingga industri batik mampu menghasilkan produk batik dengan lebih cepat dan lebih baik. Difusi inovasi dan bisnis lainnya adalah dalam bentuk pelatihan teknologi dan produk tempe, pelatihan teknologi desain batik dan tenun, diversifikasi pengolahan ikan serta pelatihan dan fasilitasi kemasan produk, serta menyediakan wahana interaksi bagi pelaku bisnis berupa agenda tahunan yang diberi tajuk “Curhat Bisnis”, juga ada wadah telecenter dan Forum Tempe Indonesia. Tabel 2.147 Perkembangan Kondisi Interaksi, Jaringan dan Pelayanan Inovasi dan Bisnis untuk Pengembangan Klaster Industri di Kota Pekalongan, 2011-2014 Elemen Keterkaitan

Satuan

2011

2012

Kemitraan strategis pengembangan klaster industri o Dengan Jenis Dinperindagkop UKM Provinsi Jawa Tengah o Dengan Kementerian/ Lembaga BPPT, LIPI BPPT, LIPI Lembaga

2013

BPPT, LIPI

2014 Pelatihan pembuatan website IKM LIPI, BPPT, Kemenkominfo,

Kemendikbud, Kemenpora, BPOM


125

Elemen Keterkaitan o Dengan Swasta o

Dengan Asosiasi

o

Dengan Perguruan Tinggi

Satuan

2011

2012

2013

Forum Tempe Indonesia UI

Pengembangan tempe higienis Pendampingan paten plorot malam Pengembangan tempe higienis

IPB, UNES

Peningkatan difusi inovasi - Penerapan produk inovasi

-

Jenis produk

Jenis pelatihan Wahana interaksi pelaku bisnis - Sosialisasi pemanfaatan Kali teknologi batik - Curhat Bisnis Kali

Wajan batik

Plorot malam Mesin cap batik batik semi otomatis Zat pewarna alami Disain batik dan tenun

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pelatihan

- Telecenter Kali Sumber : diolah dari berbagai sumber.

2014

Dalam rangka penguatan budaya inovasi dan bisnis di lingkup klaster industri, khususnya di bidang usaha perikanan, pada tahun 2011 telah ditetapkan “Kota Pekalongan sebagai Kawasan Minapolitan” oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Fokus dan keterpaduan kebijakan dalam pengembangan klaster industri dilakukan melalui pendekatan OVOP, yang meliputi Pembentukan Kampung Batik Kauman dan Pesindon, Pembentukan Kampung Canting Lindungsari, Pembentukan Kampung Tempe Kuripan Kidul, Pembentukan Kampung Kerupuk Sukorejo, Pembentukan Kampung Tenun Medono, Pembentukan LIK Perbengkelan dan Otomotif Kuripan Lor, Pembentukan Sentra Terasi Bandengan, Pembentukan Sentra Tahu Duwet, Banyu Alit dan Banyu Agung, Pengembangan industri batik diarahkan pada penggunaan zat pewarna alami yang saat ini sedang dirintis pengembangannya oleh Politeknik Pusmanu. Tabel 2.148 Perkembangan Kondisi Fokus dan Keterpaduan Kebijakan dalam Pengembangan Klaster Industri di Kota Pekalongan, 2011-2014 Elemen Keterkaitan

Satuan

2011

2012

2013

2014

Prakarsa pengembangan klaster industri unggulan daerah o KSP Perbatikan

Jumlah

4

o KSP Perikanan

Jumlah

1

o LIK Otomotif

Jumlah

1

o KSP Makanan

Jumlah

6 Politeknik Pusmanu

o Rintisan Penggunaan Zat Pewarna Alami Batik Koordinasi kebijakan antardaerah Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Untuk internalisasi dinamika global ke dalam pengembangan klaster industri, dalam aspek lingkungan pelaku industri batik telah (1) membuat IPAL Terpadu di Jenggot, Kauman, Duwet dan Kradenan, (2) menerapkan konsep produksi bersih RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

126

dalam proses produksi batik dan tahu-tempe, serta (3) mengembangkan pemakaian zat pewarna alami dalam memproduksi batik. Dalam aspek standarisasi telah dilakukan standarisasi produk garmen dan pengolahan makanan higienis. Di samping itu, dilakukan pula standarisasi produk halal serta pada setiap tahun dilaksanakan pelatihan sertifikasi proses dan produk industri makanan. Sedangkan dalam aspek HKI, setiap tahun Kota Pekalongan menargetkan pendaftaran paten, merek dan lebel batik bagi 20 IKM batik. Tabel 2.149 Perkembangan Kondisi Internalisasi Dinamika Global ke dalam Pengembangan Klaster Industri di Kota Pekalongan, 2011-2014 Elemen Keterkaitan

Satuan

2011

2012

2013

2014

Lingkungan Klaster Industri -

Pembuatan IPAL Terpadu Aplikasi produksi bersih

Lokasi Jenis produk

Batik, tahu tempe

Batik, tahu tempe

Batik, tahu tempe

4 Batik, tahu tempe

Standardisasi -

Standarisasi produk

-

Sertifikasi produk

Jenis produk Jenis produk

Garmen, Garmen, Garmen, Garmen, Makanan Makanan Makanan Makanan Makanan Makanan Makanan Makanan


Pendaftaran paten, merek, label batik

Jumlah IKM

20*

Ketenagakerjaan -

Stadardisasi upah

Paket kebijakan

Catatan : * Target. Sumber : diolah dari berbagai sumber.

3.

Pilar Pengembangan Jaringan Inovasi Kerangka umum kebijakan pembangunan daerah yang kondusif bagi pengembangan jaringan inovasi di Kota Pekalongan dilakukan melalui penerapan teknologi informatika dan komunikasi (TIK) dan pengembangan kawasan teknopolitan batik (Pusat Inovasi dan Budaya Batik/PIBB). Beberapa perkembangan yang dapat dicatat dalam pengembangan jaringan TIK dan PIBB ini adalah, pertama, penyediaan dan pelayanan basis data TIK sebagian sudah terintegrasi (seperti di DPPKAD, Bappeda, KPAD) dan sebagian masih tersebar. Sedangkan sistem penyediaan dan pelayanan basis data tentang PIBB belum tersedia. Kedua, regulasi yang terkait dengan aplikasi TIK sudah ada, tetapi regulasi tentang PIBB sedang dipersiapkan landasan legalnya. Ketiga, pemberian insentif bagi penerapan TIK di antaranya dalam bentuk penyediaan broadband learning center yang terbuka setiap hari bagi masyarakat umum. Keempat, untuk infrastruktur dasar, pada saat ini rencana pengembangan dan penerapan TIK baru tercantum dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Kominfo, sedangkan dokumen master plan Kawasan Teknopolitan Batik masih dalam tahap penyusunan.


127

Tabel 2.150 Perkembangan Kondisi Kerangka Umum Kebijakan Pembangunan Daerah yang Kondusif Bagi Pengembangan Jaringan Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014 Elemen Kerangka Umum

Satuan

2011

2012

2013

2014 Di DPPKAD, Bappeda dan KPAD sudah terintegrasi Berbasis TIK

Basis jaringan inovasi - Penyediaan data

Kondisi

Tersebar

Tersebar

-

Sistem

Berbasis TIK

Berbasis TIK

Di DPPKAD, Bappeda dan KPAD sudah terintegrasi Berbasis TIK

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Renstra dan Renja Dinas Kominfo



Renstra dan Renja Dinas Kominfo Masterplan PIBB DPTIK

Ada

Ada

Ada

Ada

Pelayanan data

Regulasi - Peraturan

Paket kebijakan

Insentif -

Penyediaan broadband learning Unit center bagi masyarakat umum Infrastruktur - Dokumen perencanaan TIK Dokumen daerah

-

Dokumen perencanaan PIBB

Dokumen

-

Pembentukan kelembagaan TIK Lembaga

-

Pembentukan kelembagaan Lembaga PIBB - Prasarana dasar TIK Paket - Jaringan LAN menggunakan pita lebar - Jaringan online - Server data center (data base) - DRC lokal dan pusat data cadangan - Integrasi dan interopreabilitas data base dan aplikasi - Website dan TI perizinan dan penanaman modal - Prasarana dasar PIBB Paket - Fasilitas perkantoran - Fasilitas workshop dan promosi - Fasilitas pengembangan bisnis - Fasilitas pengembangan inovasi Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Tahap desain

Keterkaitan antara penyedia dan pengguna iptekin/hasil litbangyasa dalam pengembangan jaringan inovasi dan bisnis adalah berupa lembaga penyiaran publik lokal (radio dan televisi, yakni Batik TV) dan Dewan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (DPTIK). Untuk meningkatkan daya dukung iptekin/litbangyasa, maka pada tahun 2013 telah dialokasikan anggaran untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebesar Rp56.626.000 dan untuk pengembangan Kawasan Teknopolitan Batik sebesar Rp96.403.000 dan Rp104.552.500. Sementara itu daya absorpsi hasil iptekin/litbangyasa oleh masyarakat dan industri antara lain melalui broadband learning center yang berbasis teknologi RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

128

informasi dan komunikasi. Sedangkan melalui Kawasan Teknopolitan Batik belum berjalan karena masih dalam proses pembentukan. Tabel 2.151 Perkembangan Kondisi Penyedia dan Pengguna Iptekin/Litbangyasa dalam Pengembangan Jaringan Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014 Elemen Keterkaitan Kelembagaan iptekin/litbangyasa - Pemerintah - Perguruan Tinggi

Lembaga Lembaga

DPTIK

DPTIK

-

Lembaga

Radio

Radio

ORARI

ORARI

Swasta

Satuan

- Masyarakat Lembaga Daya dukung iptekin/litbangyasa - Anggaran pengembangan TIK Rp juta - Anggaran perencanaan PIBB Rp juta Daya absorpsi iptekin - Broadband learning center Sumber : diolah dari berbagai sumber.

2011

2012

2013

2014

DPTIK

DPTIK

Radio, TV Batik ORARI

Radia, TV Batik ORARI

56,5 2001,1

Hasil pemetaan interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis dalam pengembangan jaringan inovasi ditandai dengan dibangunnya kemitraan strategis dan kolaboratif untuk teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan melalui pengembangan kemitraan dengan BUMN (PT Telkom), komunitas (KPLI dan Komunitas Open Source), serta dengan lembaga pendidikan (perguruan tinggi dan SMK). Sedangkan untuk Kawasan Teknopolitan Batik dilakukan dengan perguruan tinggi dan pengusaha. Sementara itu upaya peningkatan difusi inovasi yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi berupa :Telecenter berbasisis teknologi informasi dan komunikasi (internet base), Penerapan berbagai jenis aplikasi SIM, seperti perpustakaan digital online dan SIM monitoring jaringan batik-net, Aplikasi LPSE, Aplikasi e-learning dan program buku sekolah elektronik (BSE) (kerja sama dengan Pustekom Kemendikbud), pengembangan mengembangkan beberapa telecenter bisnis, yakni di Pasar Batik Setono, Museum Batik, Kampung Batik Kauman dan Kampung Wisata Batik Pesindon). Wahana interaksi pelaku bisnis yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi di antaranya dalam bentuk (1) penerapan e-dev, (2) pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi masyaraakat sepanjang tahun di Diskominfo, termasuk bagi pelaku bisnis, serta (3) pendirian broadband learning center yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat dan pelaku bisnis berbasis akses internet pita lebar. Sedangkan wahana interaksi pelaku bisnis melalui Kawasan Teknopolitan Batik dikembangkan dalam bentuk PIBB (Pusat Inovasi dan Budaya Batik). Tabel 2.152 Perkembangan Kondisi Interaksi, Jaringan dan Pelayanan Inovasi dan Bisnis di Kota Pekalongan, 2011-2014 Elemen Keterkaitan

Satuan

2011

2012

2013

2014

Kemitraan strategis dan kolaboratif Forum kemitraan o Dengan Pemda Lain di Provinsi Jawa Tengah

Forum

o Dengan Kementerian/Lembaga Lembaga o Dengan Swasta

Lembaga

SAMPAN, PTSP BPPT, PT. BPPT, PT BPPT, BPPT, PT Telkom Telkom PT.Telkom Telkom KPLI dan KPLI dan KPLI dan KPLI dan Komunitas Komunitas Komunitas Komunitas Open Open Open Open


129

Elemen Keterkaitan o Dengan Asosiasi

Satuan

2011 source

2012 Source

2013 Source

2014 Source

SMK dan PT

SMK dan PT

SMK dan PT

SMK dan PT

Lembaga

o Dengan Lembaga Pendidikan Peningkatan difusi inovasi -

Perpustakaan digital

o Aplikasi LPSE o E-Learning dan BSE (kerja sama dengan Pustekom) o Telecenter Pusat Bisnis

Rp juta

172,8

Paket

1

Paket

1

Unit

5

5

5

5

Ada

Ada

Ada

Ada Tahap desain

Wahana interaksi pelaku bisnis -

TIK (pelatihan, BLC, lainnya) Paket PIBB (perkantoran, RPK, lainnya) Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Budaya kreatif-inovatif dalam pengembangan jaringan inovasi dilakukan melalui penguatan budaya kreatif-inovatif melalui jalur pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yaitu melalui pusat informasi dan konseling remaja di 28 (dari 59) sekolah setingkat SMP, MTs, SMU dan SMK. Bahkan Kota Pekalongan mendapatkan penghargaan Ki Hajar Award (Kota Terbaik Implementasi TIK Bidang Pendidikan) dari Kemendikbud pada tahun 2013 dan 2014 serta beberapa penghargaan lainnya dari berbagai lembaga pemerintah dan swasta. Tabel 2.153 Perkembangan Kondisi Penguatan Budaya Inovasi dan Bisnis dalam Pengembangan Jaringan Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014 Elemen Keterkaitan

Satuan

2011

Penguatan budaya inovasi melalui jalur pendidikan dan pelatihan - Pusat informasi dan konseling Jumlah remaja (SMP, MTs, SMU) - Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Paket SMK Pengelolaan teknologi masyarakat dan program reverse brain drain

2012

2013

2014

28 1

1

1

Apresiasi dan kampanye inovasi Apresiasi TIK : o Penerapan e-gov o Rekor Dunia MURI Aplikasi OSS o Juara I IOSA o Tokoh OS Nasional o Juara I E-Gov se Jawa Tengah o ICT Pura o Juara 3 BLC dari PT. Telkom o Innovativ Regional Award o Innovative Leadership Award

Penghargaan 1

1 1 2

1 1

1 1 1


Kondisi saat ini untuk fokus dan keterpaduan kebijakan dalam pengembangan jaringan inovasi dilakukan dengan mendukung penggunaan bahan baku zat pewarna alami yang berasal dari tetumbuhan alam.


130

Tabel 2.154 Perkembangan Kondisi Fokus dan Keterpaduan Kebijakan dalam Pengembangan Jaringan Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014 Elemen Keterkaitan

Satuan

Prakarsa pengembangan jaringan inovasi - Pengembangan jaringan inovasi berbasis TIK - Pengembangan PIBB

2011

2012

2013

paket

2014

1

Koordinasi kebijakan jaringan inovasi -


- Kerja sama antardaerah Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Hasil pemetaan internalisasi dinamika global ke dalam pengembangan jaringan inovasi ternyata di Kota Pekalongan belum ada upaya pelestarian lingkungan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, termasuk dalam mengelola limbah produksi batik. Tetapi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengikuti standarisasi global walaupun kesadaran UKM dan masyarakat terhadap HKI memang masih rendah, namun saat ini mereka sudah mulai memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengetahui seluk beluk HKI. Tabel 2.155 Perkembangan Kondisi Internalisasi Dinamika Global ke dalam Pengembangan Jaringan Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014 Elemen Keterkaitan Lingkungan

Satuan

Lingkungan Berbasis TIK

2011

Belum ada

2012

Belum ada

2013

Belum ada

2014

Belum ada

Standardisasi Pengembangan TIK

Telah berTelah berTelah berTelah berstandarisasi standarisasi standarisasi standarisasi global global global global

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) TIK untuk HKI

Pemanfaatan Pemanfaatan Pemanfaatan Pemanfaatan TIK untuk TIK untuk TIK untuk TIKuntuk HKI HKI HKI HKI

Ketenagakerjaan Sumber : diolah dari berbagai sumber.

4.

Pilar Pengembangan Teknoprener Kerangka umum kebijakan pembangunan daerah yang kondusif bagi pengembangan teknoprener terlihat dari belum tersedia secara online sistem penyediaan data dan pelayanan inovasi dan bisnis terkait dengan teknoprener atau PPBT (Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi). Tetapi pada tahun 2014 telah dibentuk Balai Inkubator oleh Politeknik Pusmanu sebagai upaya tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha. Sementara itu, pada tahun yang sama juga telah telah didirikan Unit Produksi Bersama SMK Incorporate melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 420/C/2146 Tahun 2014. Sementara itu, insentif inovasi dan bisnis telah diberikan dalam bentuk (1) bantuan modal kepada UKM berstatus wirausahan baru melalui kemitraan dengan lembaga keuangan, (2) fasilitasi pengembangan unit inkubator bisnis dan teknologi, serta (3) penyediaan sarana dan prasarana usaha untuk Unit Produksi Bersama SMK Incorporate. RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

131

Tabel 2.156 Perkembangan Kondisi Kerangka Umum Kebijakan Pembangunan Daerah yang Kondusif Bagi Pengembangan Teknoprener di Kota Pekalongan, 2011-2014 Elemen Kerangka Umum

Satuan

2011 2012 2013

2014

Basis data teknoprener -

Penyediaan data teknoprener

Kondisi

Collecting data

-

Penyajian data teknoprener

Sistem

Belum online

Regulasi pengembangan teknoprener Paket - Peraturan kebijakan - Jumlah perizinan dan Jumlah nonperizinan PPBT Insentif pengembangan teknoprener

1

1

-

Insentif (fasilitasi) untuk teknoprener

Jenis insentif

-

Infrastruktur teknoprener - Dokumen kajian pengembangan teknoprener - Pembentukan Kelembagaan incubator

Dokumen

1

-

Paket

Prasarana dasar

Bantuan modal, Fasilitasi pengembangan unit inkubator, Penyediaan sarana prasarana pengembangan teknoprener

Lembaga inkubator wirausaha Gedung workshop kewirausahaan

Unit


Keterkaitan antara penyedia dan pengguna iptekin/litbangyasa dalam pengembangan teknoprener telah dilakukan oleh Politeknik Pusmanu, SMK Muhamadiyah, UPB SMK Incorporate dan telah menyelenggarakan kegiatan teknocamp bagi calon wirausahawan baru. Sementara itu untuk daya absorpsi Iptekin dilakukan dengan peningkatan keterampilan dan keahlian pelaku bisnis dalam pengembangan desain batik melalui program pengembangan teknoprener. Tabel 2.157 Perkembangan Kondisi Penyedia dan Pengguna Iptekin/Litbangyasa dalam Pengembangan Teknoprener di Kota Pekalongan, 2011-2014 Elemen Keterkaitan Satuan Kelembagaan iptekin/litbangyasa teknoprener - Pemerintah PD - Perguruan Tinggi/ SMK Jumlah - Swasta - Masyarakat Daya dukung iptekin/litbangyasa bagi teknoprener - Technocamp Daya absorpsi iptekin - Pelatihan dan pemagangan : - Technocamp Paket - Pengembangan disain batik Paket - Pelatihan ISO Paket - Pelatihan manajemen pengetahuan Paket tingkat kesiapan teknologi - Pelatihan peningkatan pengetahuan Paket teknologi industri - Fasilitasi pengusaha berbasisis Orang teknologi dan UKM inovatif Sumber : diolah dari berbagai sumber.

2011

2012

2013

2014

3

1

1 1 2 2 1 20


132

Untuk interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis dalam pengembangan teknoprener dilakukan melalui pengembangan kemitraan strategis dan kolaboratif untuk inovasi dilakukan dengan berbagai lembaga, yaitu kerja sama dengan BIT BPPT (Hibah Bersaing untuk kewirausahaan baru dan penguatan UMKM), PPKPDS BPPT (pengembangan kewirausahaan di SMK, perluasan kurikulum TIK menjadi Teknologi dan Kewirausahaan). Kerja sama dengan Kemenpora (Technopreneurship untuk Pemuda) dan kerja sama dengan IIPA, Dirjen HKI, FHUI (pembentukan IP Corner). Sedangkan upaya memperkuat interaksi antarpelaku bisnis dilakukan melalui wahana penyelenggaraan workshop kewirausahaan (inkubator wirausaha). Tabel 2.158 Perkembangan Kondisi Interaksi, Jaringan dan Pelayanan Inovasi dan Bisnis dalam Pengembangan Teknoprener di Kota Pekalongan, 2011-2014 Elemen Keterkaitan

Satuan

2011

2012

2013

2014

Kemitraan strategis dan kolaboratif untuk pengembangan teknoprener o Dengan Pemda Lain Lembaga o Dengan Kementerian/Lembaga Lembaga

o Dengan Swasta

Lembaga

o Dengan Asosiasi

Lembaga


Lembaga

BPPT, Kemenpora, DIrjen HKIKemenkumham

FHUI

Wahana interaksi pelaku bisnis - Workshop Kewirausahaan kali Sumber : diolah dari berbagai sumber.

1

Penguatan budaya inovasi dan bisnis melalui jalur pendidikan dan pelatihan telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam bentuk pelatihan aplikasi teknologi pemasaran secara online bagi siswa SMK. Selain itu, Pemerintah Kota Pekalongan bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan pelatihan technopreneurship bagi pemuda. Tabel 2.159 Perkembangan Kondisi Penguatan Budaya Inovasi dan Bisnis dalam Pengembangan Teknoprener di Kota Pekalongan, 2011-2014 Elemen Keterkaitan Satuan 2011 2012 2013 Penguatan budaya inovasi melalui jalur pendidikan dan pelatihan inovasi - Pelatihan Pengembangan Kali Pemasaran - Pelatihan Teknoprenership untuk Kali pemula Pengelolaan teknologi masyarakat dan program reverse brain drain

2014 1 1

Apresiasi dan kampanye inovasi Penumbuhan usaha baru inovatif - Fasilitasi Permodalan

-

Program

Fasilitasi bagi pengusaha berbasisis Orang teknologi dan UKM Inovatif - Bantuan Pengembangan Usaha Unit Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Program hibah bersaing dan bantuan pengembangan usaha bagi calon wirausaha baru 20


133

Fokus pengembangan teknoprener adalah mencetak pengusaha pemula berbasis teknologi (PPBT), khususnya di sektor industri batik dengan dukungan Museum Batik yang menyediakan sarana dan prasarana perbatikan dan memfasilitasi promosi batik. Tabel 2.160 Perkembangan Kondisi Fokus dan Keterpaduan Kebijakan dalam Pengembangan Teknoprener di Kota Pekalongan, 2011-2014 Elemen Keterkaitan

Satuan

2011

2012

2013

2014

Prakarsa pengembangan teknoprener dalam klaster industri unggulan daerah -

Bidang usaha perbatikan

Jumlah

-

Bidang usaha perikanan

Jumlah

-

Lainnya

Jumlah

1

Koordinasi kebijakan antardaerah -


Paket

- Kerja sama antardaerah Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Paket

1

1

Untuk internalisasi dinamika global ke dalam pengembangan teknoprener di Kota Pekalongan masih baru berkembang, tetapi dalam pengembangan usahanya mereka sudah dibekali dengan pertimbangan-pertimbangan terhadap dinamika global, baik yang berkaitan dengan isu lingkungan, isu standarisasi, isu HKI maupun isu ketenagakerjaan. Tabel 2.161 Perkembangan Kondisi Internalisasi Dinamika Global ke dalam Pengembangan Teknoprener, di Kota Pekalongan, 2011-2014 Elemen Keterkaitan

Satuan

2011

2012

2013

2014

Lingkungan -

Isu lingkungan

Pembekalan Pengetahuan

Standardisasi -

Produk yang terstandarisasi



Produk baru yang di-HKI-kan


Ketenagakerjaan - Isu Ketenagakerjaan Sumber : diolah dari berbagai sumber.

5.


Pilar Penguatan Tematik Sistem Inovasi Kondisi saat kerangka umum kebijakan pembangunan daerah bagi penguatan tematik sistem inovasi khususnya berkait dengan TIK sudah kondusif terlihat dengan regulasi yang terkait dengan penguatan tematik sistem inovasi di antaranya adalah Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2012 tentang IntegrasiInteroperabilitas Antar-SIM/Database dan Aplikasi. Di samping itu telah dilakukan melalui pengembangan e-development yang terdiri dari : e-health : SIM RSUD dan sistem rujukan online antara RS dan Puskesmas dengan nama SERUNI (sejak tahun 2013), e-government : Profil Kelurahan Online (sejak tahun 2013). SIM Pegawai, SIM Keuangan dan SIM Penggajian, e-rekapitulasi, e-learning : buku sekolah elektronik (BSE) dan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online, e-office : digital office, mobile office dan paperless office (sejak 31 Oktober 2014). Sedangkan infrastruktur dasar yang telah ada untuk pengembangan e-development di antaranya ialah (a) access dan online office, (b) FOSS, (c) perluasan jaringan online/access point, mulai dari PD, kecamatan, kelurahan hingga RT-RW (RW-net, sampai tahun 2013 sudah 120 RW, serta juga Posyandu dan SD). RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

134

Tabel 2.162 Perkembangan Kondisi Kerangka Umum Kebijakan Pembangunan Daerah yang Kondusif Bagi Penguatan Tematik Sistem Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014 Elemen Kerangka Umum

Satuan

2011

2012

2013

2014

Basis data Penguatan Tematik -

Penyediaan Data

Kondisi

Tersebar Tersebar Tersebar Tersebar

-

Pelayanan Data

Sistem

Online

Online

Online

Online

Regulasi Tematik -

Peraturan

-

Jumlah perizinan dan nonperizinan

Paket kebijakan Jumlah

Infrastruktur - Access dan online office - FOSS - Perluasan jaringan online/access point Sumber : diolah dari berbagai sumber.

1

RW-Net

120 RW

Keterkaitan antara penyedia dan pengguna iptekin/litbangyasa dalam penguatan tematik sistem inovasi adalah terlihat dari lembaga iptekin/litbangyasa yang terlibat dalam pengembangan e-development di Kota Pekalongan antara lain Pustekom Kemendikbud dan BPPT yang bekerja sama dengan PD terkait seperti Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahrga (e-learning) dan Dinas Komunikasi dan Informasi (egovernment). Sedangkan daya dukung iptekin dalam pengembangan e-development dilakukan melalui pengembangan software, content dan panduan. Tabel 2.163 Perkembangan Kondisi Penyedia dan Pengguna Iptekin/Litbangyasa dalam Penguatan Tematik Sistem Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014 Elemen Keterkaitan

Satuan

2011

2012

2013

2014

Kelembagaan iptekin/litbangyasa penguatan tematik - Pemerintah K/L Pustekom Pustekom Pustekom Pustekom Kemendikbud, Kemendikbud Kemendikbud, Kemendikbud, BPPT BPPT BPPT BPPT PD -

Perguruan Tinggi

-

Swasta

-

Masyarakat

Diskominfo, Disdikpora




Jumlah

Daya dukung iptekin/litbangyasa penguatan tematik - Anggaran Rp juta pengembangan TIK - SDM Pengelola TIK Orang

567,4 18

Absorpsi iptekin/litbangyasa penguatan tematik Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis dalam penguatan tematik sistem inovasi adalah melalui kemitraan strategis dan kolaboratif untuk pengembangan e-development dilakukan melalui program kerja sama dengan beberapa kementerian/lembaga, di antaranya Kemenkominfo, Pustekom Kemendikbud, BPPT, LIPI dan LKPP. Peningkatan difusi inovasi dalam kerangka e-development dilakukan melalui alih teknologi dalam beberapa jenis aplikasi, seperti SIM (SIM Keuangan Daerah Berbasis FOSS/Webbase online, SIM Perencanaan, SIM Monitoring dan RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

135

Evaluasi Program, SIM Layanan dan Manajemen RSUD, SIM Puskesmas, SIM Gaji, SIM Pegawai, SIM Hukum, SIM Monitoring Menara Telekomunikasi, SIM Monitoring Program Raskin, SIM Rujukan Online antara RS dan Puskesmas, lainnya), aplikasi PPDB (penerimaan peserta didik baru) secara online (kerja sama dengan Pustekom Kemendikbud), aplikasi buku sekolah elektronik (BSE), serta beberapa aplikasi lainnya. Sedangkan wahana interaksi pelaku bisnis dilaksanakan melalui Forum e-Government Nasional. Tabel 2.164 Perkembangan Kondisi Interaksi, Jaringan dan Pelayanan Inovasi dan Bisnis dalam Penguatan Tematik Sistem Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014 Elemen Keterkaitan

Satuan

2011

2012

2013

2014

Kemitraan Strategis dan kolaboratif untuk e-development o Dengan Pemda Lain Lembaga o Dengan Kementerian/Lembaga

Lembaga

o Dengan Swasta

Lembaga

o Dengan Asosiasi

Lembaga


Lembaga

Kemenkoimfo, Pustekom Kemendikbud, BPPT, LIPI, LKPP

Peningkatan difusi inovasi dalam kerangka e-development - Alih teknologi dalam Jenis beberapa jenis aplikasi

SIM Keuangan Daerah berbasis FOSS, SIM Perencanaan, SIM RSUD, SIM Puskesmas, SIM Gaji, SIM Pegawai, SIM Hukum, BSE

Wahana interaksi pelaku bisnis - Forum Iptekin Forum

Forum e-Government Nasional


Budaya kreatif-inovatif dalam penguatan tematik sistem inovasi adalah melalui penerapan e-government dan dengan adanya pelatihan yang diselenggarakan sejak tahun 2008. Apresiasi perkembangan IT ditandai dengan diperolehnya penghargaan ICT Pura yang merupakan penghargaan kepada kepala daerah yang telah memberikan perhatian intens IT di daerahnya, Indonesia Opensource Award serta masih banyak penghargaan lainnya. Tabel 2.165 Perkembangan Kondisi Penguatan Budaya Inovasi dan Bisnis dalam Penguatan Tematik Sistem Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014 Elemen Keterkaitan

Satuan

2011

2012

2013

2014

Penguatan budaya inovasi melalui jalur pendidikan dan pelatihan inovasi TIK - Pelatihan penerapan e-gov Paket 1 1 1 1 Apresiasi perkembangan IT - Apresiasi pengembangan IT

ICT Pura, Indonesia Open Source, dsb


Fokus dan keterpaduan kebijakan dalam penguatan tematik sistem inovasi adalah melalui pengelolaan e-government dilakukan oleh 18 orang yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan.


136

Tabel 2.166 Perkembangan Fokus dan Keterpaduan Kebijakan dalam Penguatan Tematik Sistem Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014 Elemen Keterkaitan

Satuan 2011

2012

2013

2014

Prakarsa dalam penguatan tematik sistem inovasi -

Pengembangan TIK

Pengelolaan e -gov

Koordinasi kebijakan antardaerah dalam penguatan tematik system inovasi -

Kerja sama dengan pihak ketiga Jumlah

1

- Kerja sama antardaerah Jumlah Sumber : diolah dari berbagai sumber.

Internalisasi dinamika global ke dalam penguatan tematik sistem inovasi dlakukan melalui pengalihan (hijrah) dari perangkat IT ilegal/bajakan menjadi perangkat IT legal/resmi. Tabel 2.167 Perkembangan Kondisi Internalisasi Dinamika Global ke dalam Penguatan Tematik Sistem Inovasi di Kota Pekalongan, 2011-2014 Elemen Keterkaitan

Satuan 2011 2012 2013

2014

Lingkungan Standardisasi o Perangkat IT

Penggunaan Perangkat IT legal

Unit

Penggunaan Perangkat IT legal

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Ketenagakerjaan Sumber : diolah dari berbagai sumber

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KOTA PEKALONGAN SAMPAI TAHUN 2014 2.2.1. Urusan Wajib 1. Urusan Pendidikan Kinerja penyelenggaran urusan pendidikan ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2015 Triwulan I dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut. Tabel 2.168 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan TARGET RPJMD NO

INDIKATOR

TARGET RKPD

Realisasi

2

Akhir satuan 2015 2011 2012 2013 2014 RPJMD 2 3 4 5 6 7 8 9 Misi 3 : Mengutamakan pendidikan yang berbudi pekerti, bermutu, relevan dan terjangkau. Jumlah siswa SD/MI warga 13.000 org 2,25 3.178 3.360 6.644 4.140 miskin yang terfasilitasi beasiswa APK SD/MI 108,00 % 108 105,24 108,08 111,51 111,44

3

APM SD/MI

1 1

95,00

%

95

87,33

91,22

90,93

87,73


Capaian akhir 2015

Analisa Capaian s.d 2015

10

11

28,755

lebih tercapai

106.79

hampir tercapai hampir tercapai

88.77

137

TARGET RPJMD NO

INDIKATOR

1 4

2 Angka Putus sekolah SD

5 6

8

Angka kelulusan UASBN Lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs Jumlah siswa SMP/MTs warga miskin yang terfasilitasi beasiswa APK SMP/MTs

9

APM SMP/MTs

10

15

Angka Putus Sekolah SMP/MTs Angka kelulusan UN SMP/MTs Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Jumlah siswa SMA/MA warga miskin yang terfasilitasi beasiswa Jumlah siswa SMK warga miskin yang terfasilitasi beasiswa APK SMA/MA/SMK

16

APM SMA/MA/SMK

17

Angka Putus sekolah SMA/MA/SMK Angka kelulusan UASBN SMA/MA/SMK Lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya Jumlah siswa berprestasi terfasilitasi beasiswa kuliah Jumlah penyelenggara PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di setiap RW yang terfasilitasi. Anak usia 4-6 tahun mengikuti program PAUD dan TK/RA Jumlah anak usia 0-4 tahun mengikuti kegiatan tempat penitipan anak, kelompok bermain atau yang sederajat TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain TK/RA menerapkan manajemen sekolah berbasis sekolah seseuai dengan manual yang ditetapkan oleh menteri Ruang kelas SD/MI sesuai standar SD/MI memiliki Laboratorium IPA

7

11 12

13

14

18 19

20 21

22

23

24 25

26 27

Akhir RPJMD 3 0,00

TARGET RKPD

satuan

2015

4

5

Realisasi 2011

2012

2013

2014

Capaian akhir 2015

Analisa Capaian s.d 2015 11 tidak tercapai tercapai lebih tercapai lebih tercapai

%

-

6 0,17

7 0,13

8 0,08

9 0,03

10 0,09

100,00 100,00

% %

100 100

100,00 100,12

100,00 101,98

100,00 103,53

100,00 105,08

100.00 104.70

5.600

org

1.360

900

985

3.535

2.977

12,671

100,00

%

100

96,63

98,78

100,34

104,87

104.58

76,00

%

76

68,55

69,01

70,00

74,10

72.79

0,05

%

0,05

0,72

0,41

0,22

0,03

0.47

100,00

%

100

99,47

98,89

99,11

100,00

97.80

100,00

%

100

93,04

98,27

102,05

99,95

104.13

5.690

org

1.365

1.025

1.180

2.557

1.202

6,493

lebih tercapai

2.500

org

300

1.087

570

2.247

359

5,200

lebih tercapai

75,00

%

75

69,76

91,18

85,48

84,67

93.76

57,80

%

57,8

49,74

61,22

59,10

60,35

61.48

0,15

%

0,15

1,89

1,18

1,18

1,17

0.82

100,00

%

100

99,68

99,90

99,93

99,96

99.91

50,00

%

50

32,37

40,00

33,75

48,55

50.95

lebih tercapai lebih tercapai tidak tercapai hampir tercapai lebih tercapai

20

org

-

0

0

8

122

131

328

unit

328

127

194

194

292

292

lebih tercapai hampir tercapai tidak tercapai hampir tercapai lebih tercapai

lebih tercapai tidak tercapai

92,00

%

92

59,32

44,00

48,00

97,83

61.43

tidak tercapai

80,00

%

80

26,29

16,00

24,00

74,40

35.60

tidak tercapai

80,00

%

80

75,50

100,00

100,00

100,00

100.00

80,00

%

80

78,00

100,00

100,00

100,00

100.00

lebih tercapai lebih tercapai

93,30

%

93,3

82,90

76,10

74,57

97,48

98.03

27,50

%

27,50

26,25

26,25

28,77

15.17


138


TARGET RPJMD NO 1 28 29

30 31 32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

INDIKATOR 2 SD/MI memiliki Laboratorium Komputer SD/MI memilki perpustakaan sesuai standar SMP/MTs memiliki Laboratorium IPA SMP/MTs memiliki Laboratorium Komputer SMP/MTs memilki perpustakaan sesuai standar Penduduk usia 15-44 tahun bisa membaca dan menulis Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia 1544 tahun Tersedianya data dasar keaksaraan yang diperbarui secara terus menerus penduduk usia sekolah yang belum sekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menjadi peserta didik program paket A, B dan C tutor program paket A, B dan C memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran Tersedianya data dasar kesetaraan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang diperbarui secara terus menerus. penduduk putus sekolah, pengangguran dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursus-kursus / pelatihan / kelompok belajar usaha /magang lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja tenaga pendidik, instruktur

Akhir RPJMD 3 23,18

satuan

2015

Realisasi 2013

2014

Capaian akhir 2015

Analisa Capaian s.d 2015 11 lebih tercapai lebih tercapai

2011

2012

6

7 47,25

8 47,25

9 44,52

10 42.76

81,55

94,38

92,35

95,12

93.10

%

5 23,18

60,00

%

60

100,00

%

100

86,11

91,43

88,57

83.78

100,00

%

100

100,00

100,00

97,14

102.70

95,00

%

95

100,00

94,00

94,29

100,00

97.30

100,00

%

100

100,00

99,63

100,00

100,00

100.00

tercapai

1.517

0

1.309

0

tercapai

-

1.00

4

TARGET RKPD

tidak tercapai hampir tercapai lebih tercapai

org

-

paket

1

1

0

0

0

1

tercapai

100,00

%

100

83,90

95,00

2.346

100,00

35.64

tidak tercapai

75,00

%

75

50,00

70,00

43,09

99,10

94.58

lebih tercapai

80,00

%

80

67,00

71,00

100,00

75,00

100.00

lebih tercapai

1

1

1

1

1

1.00

tercapai

1

paket

40,00

%

40

20,00

31,00

380,00

72,00

73.00

lebih tercapai

100,00

%

100

100,00

93,00

100,00

100,00

100.00

tercapai

75,00

%

75

10,00

41,00

55,00

71,67

71,67

hampir tercapai

45,00

%

45

25,00

30,00

35,00

37,00

35.00

tidak tercapai

90,00

%

90

60,00

82,00

85,00

85,00

85.00

hampir


139

TARGET RPJMD NO 1

45

46

47 48 49

50

51

52

53 54

55

56 57 58

59

60

61

INDIKATOR 2 atau penguji praktek kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiiki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan lembaga kursus/pelatihan /kelompok belajar usaha/magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan Tersedianya data dasar kursus / pelatihan / kelompok belajar usaha /magang yang diperbarui secara terus menerus. Penduduk difable menjadi peserta didik Sekolah LB Angka kelulusan SLB Guru SLB memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan SLB memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran Tersedianya data dasar pendidikan khusus yang diperbarui secara terus menerus. Guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional Guru SD layak bersertifikat Guru SD/MI layak kualifikasi pendidikan sesuai dengan standar Guru SMP/MTs memiliki kualifikasi pendidikan sesuai standard Guru SMP/MTs yang bersertifikasi Guru SMA/SMK/MA yang bersertifikasi Guru SMA/SMK/MA yang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar Lembaga PAUD memiliki tatakelola dan citra yang baik. SD/MI menerapkan Manajemen Ber-basis Sekolah (MBS). SMP/MTs menerapkan Manajemen Ber-basis Sekolah (MBS).

Akhir RPJMD 3

TARGET RKPD

Realisasi

satuan

2015

2011

2012

2013

2014

Capaian akhir 2015


4

5

6

7

8

9

10

11 tercapai

75,00

%

75

25,00

60,00

65,00

70,00

70.00

hampir tercapai

100,00

%

100

50,00

100,00

100,00

100,00

100.00

tercapai

15,00

%

15

5,00

48,86

86,95

71.28

100,00 80,00

% %

100 80

100,00 85,00

100,00 73,00

100,00 91,11

100,00 87,10

100.00 90,70

lebih tercapai tercapai lebih tercapai

60,00

%

60

60,00

76,10

82,50

88,90

88.90

lebih tercapai

1

1

1

1

1,00

1.00

tercapai

1

paket

55,00

%

55

21,00

85,00

54,83

63,50

64.86

lebih tercapai

100,00

%

100

34,58

43,00

46,53

52,37

56.04

100,00

%

100

73,16

80,22

86.96

tidak tercapai tidak tercapai

100,00

%

100

86,42

87,90

93,36

94,04

91.32

hampir tercapai

100,00

%

100

48,79

64,00

67,29

73,69

64.48

100,00

%

100

50,07

51,00

59,72

54,94

55.57

100,00

%

100

87,77

93,68

94,17

93,16

95.30

tidak tercapai tidak tercapai hampir tercapai

100,00

%

100

89,00

100,00

100,00

100,00

100.00

tercapai

100,00

%

100

100,00

100,00

100,00

100,00

100.00

tercapai

100,00

%

100

100,00

100,00

100,00

100,00

100.00

tercapai


140

TARGET RPJMD NO

INDIKATOR

Akhir RPJMD 3 100,00

1 62

satuan

TARGET RKPD 2015

Realisasi 2011

2 4 5 6 SMA/SMK/MA % 100 100,00 melaksanakan Program MBS dengan Baik. 63 Penerapan Sistem 60,00 % 60 14,29 Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001-2000. Misi 5 : Mengembangkan kelembagaan dan pendidikan keagamaan 1 Terfasilitasinya pengenalan 328 unit 328 265 pendidikan keagamaan melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 2 Terasilitasi dan 100,00 % 100 100,00 terbantunya penyelenggaraan pendidikan, kelembagaan, tradisi dan nilai-nilai keagamaan. Sumber : Evaluasi RKPD Triwulan IV, 2015

2012

2013

2014

Capaian akhir 2015


7 100,00

8 100,00

9 100,00

10 100.00

11 tercapai

28,57

32,14

54,55

60.71

lebih tercapai

306

303

308

300

hampir tercapai

100,00

100,00

100,00

100

tercapai

2. Urusan Kesehatan Kinerja penyelenggaran urusan kesehatan ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2015 Triwulan I dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut. Tabel 2.169 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan TARGET RPJMD NO

INDIKATOR

TARGET RKPD

Realisasi

5

Akhir satuan 2015 2011 2012 2013 2014 RPJMD 2 3 4 5 6 7 8 9 Misi 4 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengelolaan keluarga berencana Jumlah rumah yang 3.099 unit 499 2.315 1.126 1.334 192 terehabilitasi Jumlah jaga yang 15.417 unit 5.417 164 1.498 94 97 terbuat Cakupan keluarga yang 90,00 % 90 97,46 100,00 100,00 91,00 memiliki jamban yang memenuhi sayarat kesehatan Cakupan keluarga 90,00 % 90 94,77 95,58 95,68 92,00 memiliki sarana pembuangan air limbah yang memenuhi syarat kesehatan Cakupan TTU sehat 100,00 % 100 99,00 99,92 99,56 100,00

6

Cakupan TPM sehat

98,00

%

7

Rasio puskesmas induk dibanding kelurahan Rasio puskesmas rawat inap dibanding kecamatan Cakupan UPTD ksehatan yang menerapkan manajemen mutu QA (Quality Asurance) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1

14/47 4/4

1 1 2 3

4

8

9

10

Capaian Akhir 2015


10

11

5,329 2,062 92,25

lebih tercapai tidak tercapai lebih tercapai

97,79

lebih tercapai

99,63

98

92,00

94,87

93,56

95,00

94,48

unit

14/47

12/47

12/47

12/47

14/47

14/47

hampir tercapai hampir tercapai tercapai

unit

4/4

2/4

2/4

3/4

4/4

4/4

tercapai

94,00

%

94

86,67

86,67

100,00

86,67

100.00

tercapai

100,00

%

100

100,00

100,00

100,00

100,00

100

tercapai


141

TARGET RPJMD NO 1

11

12

13 14 15

16

17

18

19

20

21

22 23 24 25

26 27 28 29

INDIKATOR 2 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kota Pekalongan Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan (jumlah) Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan (item) Persentase ketersediaan obat esensial Persentase ketersediaan obat generik Persentase pembinaan dan pengawasan sarana obat, obat tradisional, kosmetik, alkes dan perbekalan kesehatan, makanan dan minuman Cakupan penemuan (AFP) rate per 100.000 penduduk< 15 tahun Cakupan penemuan dan penanganan penanganan penderita pneumonia balita Cakupan penemuan dan penanganan penanganan penderita penyakit TB BTA Positif Cakupan penemuan dan penanganan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan penemuan dan penanganan penanganan penderita diare Cakupan penjaringan /screening kesehatan siswa TK, SD, SLTP, SLTA, dan setingkat oleh tenaga kesehatan dan tenaga terlatih (guru UKS, Kader kesehatan, Dokter kecil) Cakupan posyandu purnama dan mandiri Cakupan kelurahan siaga aktif Cakupan rumah tangga sehat Cakupan penyuluhan HIV, NAPZA, dan kesehatan reproduksi Cakupan kunjungan neonatal pertama KN 1 Cakupan pelayanan kesehatan anak balita Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan komplikasi

Akhir RPJMD 3

TARGET RKPD

Realisasi

satuan

2015

2011

2012

2013

2014

Capaian Akhir 2015

4

5

6

7

8

9

10

Analisa Capaian s.d 2015 11

100,00

%

100

100,00

99,10

164,22

100,00

97,22

hampir tercapai

100,00

%

100

93,27

99,08

102,89

100,00

97,69

hampir tercapai

100,00

%

100

92,66

94,81

100,00

100,00

94,44

100,00

%

100

90,83

97,41

100,00

100,00

94,91

95,00

%

95

100,00

95,65

100,00

100,00

100

hampir tercapai hampir tercapai lebih tercapai

3,00

%

3

1,30

2,65

3,97

1,41

0.44

tidak tercapai

15,00

%

15

7,09

33,67

57,47

70,13

68.65

lebih tercapai

95,00

%

95

118,09

111,66

114,41

110,80

143.30

lebih tercapai

100,00

%

100

100,00

100,00

100,00

100,00

100.00

tercapai

100,00

%

100

119,89

105,87

107,05

100,00

100.00

tercapai

100,00

%

100

98,51

100,00

100,00

100,00

100.00

tercapai

75,00

%

75

55,16

65,66

70,82

72,95

77.28

100,00

%

100

100,00

100,00

100,00

100,00

100.00

lebih tercapai tercapai

85,00

%

85

100,00

93,81

94,65

92,00

93.37

25,00

%

25

1,18

8,44

8,95

5,00

2.32

95,00

%

95

97,73

99,62

100,00

99,67

98,90

85,00

%

85

88,42

83,81

89,70

90,20

90,42

98,00

%

98

95,90

95,03

94,66

95,32

95.02

100,00

%

100

80,03

96,63

98,81

89,88

78.00


142

lebih tercapai tidak tercapai lebih tercapai lebih tercapai hampir tercapai tidak

TARGET RPJMD NO 1

30

31 32 33 34

35 36

37

38

39 40

41

42

43

44

45

46 47

48

49

50

INDIKATOR 2 kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan kunjungan bayi Angka kematian ibu/100.000 KH Angka kematian neonatal/1.000 KH Angka kematian bayi/1.000 KH Angka kematian balita/1.000 KH Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan RT yang mengkonsumsi garam beryodium Cakupan anak usia 6-59 bulan mendapat Vit A dosisi tinggi Cakupan ibu hamil yang mendapat tablet Fe Cakupan balita yang ditimbang berat badannya Persentase anggaran kesehatan dalam APBD Kota Cakupan penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan Ketersediaan profil kesehatan Kota Pekalongan Persentase UPTD kesehatan yang memanfaatkan aplikasi sistem informasi manajemen Persentase ketersediaan komputer sesuai kebutuhan aplikasi kesehatan Persentase peningkatan kualitas SDM kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin pertahun Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pemberian MPASI pada anak usia 6 – 24 bulan Cakupan kelurahan UCI (Universal Child

Akhir RPJMD 3

TARGET RKPD

Realisasi

satuan

2015

2011

2012

2013

2014

Capaian Akhir 2015


4

5

6

7

8

9

10

11 tercapai

98,00

%

98

94,81

99,93

100,00

95,26

99.97

lebih tercapai

95,00

%

95

95,48

96,51

93,93

95,08

97.06

102

102

145,68

81,90

98,89

99,70

101,33

14/1000 KH 23/1000 KH 32/1000 KH 100,00

6,15

7,38

6,60

7,30

6,25

9,23

11,80

14,19

10,14

9.80

10,36

14,43

17,32

12,46

12.50

%

14/1000 KH 23/1000 KH 32/1000 KH 100

100,00

100,00

100,00

100,00

100.00

lebih tercapai lebih tercapai lebih tercapai lebih tercapai lebih tercapai tercapai

100,00

%

100

97,40

99,72

99,43

100,00

98,52

hampir tercapai

100,00

%

100

98,94

98,24

95,86

99,00

99.94

hampir tercapai

95,00

%

95

94,91

87,39

94,34

95,00

94.94

85,00

%

85

81,06

81,50

82,25

77,69

81,36

hampir tercapai hampir tercapai

10,00

%

10

12,25

12,47

14,78

15,06

19,36

lebih tercapai

70,00

%

70

48,48

66,32

47,13

58,00

62.81

tidak tercapai

50,00

buku

50

30,00

38,00

45,00

46,00

100.00

tercapai

26,00

%

26

13,33

20,00

100,00

100,00

100.00

lebih tercapai

100,00

%

100

63,11

52,08

52,08

61,51

104,47

lebih tercapai

50,00

%

50

9,59

26,01

40,64

49,72

52,34

15,00

%

15

13,07

24,01

35,15

51,55

31,20


100,00

%

100

182,29

191,83

149,70

166,05

188,11

lebih tercapai

100,00

%

100

100,00

100,00

19,73

100,00

100.00

tercapai

100,00

%

100

100,00

100,00

100,00

100,00

100.00

tercapai

kasus kasus


143

TARGET RPJMD NO

INDIKATOR

1

Akhir RPJMD 3

satuan

2 4 Immunization) 51 Cakupan neonatus 90,00 % dengan komplikasi yang ditangani 52 Cakupan pelayanan 98,00 % nifas 53 Cakupan desa/kelurahan 100,00 % mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi Sumber : Evaluasi RKPD Triwulan IV, 2015

TARGET RKPD

Realisasi

2015

2011

2012

2013

2014

Capaian Akhir 2015


5

6

7

8

9

10

11

90

80,34

99,34

95,25

86,38

81,64

hampir tercapai

98

99,73

99,90

99,90

95,26

99.90

100

100,00

100,00

100,00

100,00

100.00

lebih tercapai tercapai

3. Urusan Pekerjaan Umum Kinerja penyelenggaran urusan pekerjaan umum ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2015 Triwulan I dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut. Tabel 2.170 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum TARGET RPJMD NO

INDIKATOR

TARGET RKPD

Realisasi

Akhir satuan 2015 2011 2012 2013 2014 RPJMD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Misi 2 : Mengembangkan infrastruktur dan membangun kerjasama antar daerah 1 Kondisi jalan yang baik di 98,00 % 98 65,01 89,62 87,65 90,25 Kota Pekalongan 2 Kondisi saluran drainase 90,00 % 90 50,00 60,00 70,00 75,00 baik 3 Wilayah yang memiliki 80,00 % 80 44,00 53,00 62,00 71,00 saluran drainase 4 Tersusunnya Rencana 1 paket 1 0 Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) 5 Layanan meterisasi 4.663 titik 328 Penerangan Jalan Umum 1,563 3.983 Misi 4 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengelolaan keluarga berencana 1 Jumlah warga yang 8.962 SR 1.792 9.760 2.153 3.376 2.989 tersambung PDAM/memiliki sumber air bersih 2 Kondisi saluran drainase 90,00 % 90 50,00 55,00 70,00 75,00 baik 3 Wilayah yang memiliki 80,00 % 80 60,00 53,00 62,00 71,00 saluran drainase 4 Cakupan keluarga yang 100,00 % 100 100,00 100,00 100,00 100,00 memiliki akses air bersih Misi 7 : Meningkatkan daya dukung dan kelestarian lingkungan 1 Bertambahnya Jumlah 8.962 SR 1.792 9.760 2.153 3.376 2.989 warga yang memiliki air bersih 2 Jumlah persediaan Air 10.754 m3 10.754 7.799 8.025 9.257 7.208 Baku (ribu) Sumber : Evaluasi RKPD Triwulan IV, 2015

Capaian akhir 2015


10

11

85,68

80

tidak tercapai tidak tercapai tercapai

1

tercapai

4,311

hampir tercapai

25,721

lebih tercapai

80 80

tidak tercapai tercapai

100

tercapai

25,721

lebih tercapai

11,196

lebih tercapai

80

4. Urusan Perumahan Rakyat Kinerja penyelenggaran urusan perumahan rakyat ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2015 Triwulan I dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut. RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

144

Tabel 2.171 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat TARGET RPJMD NO 1

INDIKATOR

TARGET RKPD

Realisasi

Akhir satuan 2015 2011 2012 2013 RPJMD 2 3 4 5 6 7 8 Misi 2 : Mengembangkan infrastruktur dan membangun kerjasama antar daerah

1

Tercapainya 25,00 % 5 5 5 pembangunan rumah sederhana sehat bersubsidi dari pemerintah daerah 25% dari kegiatan program Misi 6 : Percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat 1 Meningkatnya lingkungan 286 titik 57 58 84 permukiman yang layak bagi masyarakat Sumber : Evaluasi RKPD Triwulan IV, 2015

2014

Capaian akhir 2015


9

10

11

5

0

61

lebih tercapai

57

57

286

tercapai

5. Urusan Penataan Ruang Kinerja penyelenggaran urusan penataan ruang ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2015 Triwulan I dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut. Tabel 2.172 Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang TARGET RPJMD NO

INDIKATOR

TARGET RKPD

Akhir satuan 2015 2011 RPJMD 1 2 3 4 5 6 Misi 7 : Meningkatkan daya dukung dan kelestarian lingkungan 1 Tersusunnya dokumen 100,00 % 100 25,00 penataan ruang secara lengkap Sumber : Evaluasi RKPD Triwulan IV, 2015

Realisasi 2012

2013

2014

Capaian akhir 2015

7

8

9

10

100,00

100,00

90,00

90

Analisa Capaian s.d 2015 11 hampir tercapai

6. Urusan Perencanaan Pembangunan Kinerja penyelenggaran urusan perencanaan pembangunan ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2015 Triwulan I dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut. Tabel 2.173 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan TARGET RPJMD NO 1 1

2 3

4

5

INDIKATOR

TARGET RKPD

Realisasi

Akhir satuan 2015 2011 2012 2013 2014 RPJMD 2 3 4 5 6 7 8 9 Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha Jumlah Pelatihan 6 Kegiatan 2 6 3 Peningkatan Kapasitas Perencanaan Dokumen masterplan 3 1 1 1 kawasan teknopolitan Penguatan sinergi 3 Lembag 1 4 5 Kelembagaan jaringan a inovasi Jumlah kegiatan riset 4 Kegiatan 2 4 1 bersama dan berbagi pengetahuan Tersusunnya Rencana 3 Rencan 1 3 Induk Green Innovation a Induk


Capaian akhir 2015


10

11 14

lebih tercapai

3

tercapai

11

lebih tercapai

5

lebih tercapai

3

tercapai

145

TARGET RPJMD NO 1

INDIKATOR

Akhir RPJMD 3

2 Development

TARGET RKPD

Realisasi

satuan

2015

2011

2012

2013

2014

Capaian akhir 2015

4

5

6

7

8

9

10

100

100,00

100,00

100,00

100,00

100

tercapai

3

5

4

4

0

4

lebih tercapai

6

Tersedianya dokumen 100,00 % perencanaan pembangunan daerah 7 Fasilitasi penelitian dan 3 bidang pengembangan pertahun Sumber : Evaluasi RKPD Triwulan IV, 2015


7. Urusan Perhubungan Kinerja penyelenggaran urusan perhubungan ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2015 Triwulan I dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut. Tabel 2.174 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan TARGET RPJMD NO

INDIKATOR

Akhir RPJMD 2 1 3 Misi 2:Mengembangkan infrastruktur 1 Meningkatan fasilitas 6 pengamanan lalu lintas 2 Meningkatnya jumlah 3 halte bis 3 Pelayanan angkutan 100,00 4 Penurunan jumlah 90 pelanggaran kelaikan kendaraan bermotor Sumber : Evaluasi RKPD Triwulan IV, 2015

satuan

TARGET RKPD 2015

Realisasi 2011

2012

4 5 6 7 dan membangun kerjasama antar daerah unit 1 1 1 unit % kasus

2013

2014

Capaian akhir 2015

8

9

10


1

2

6

tercapai lebih tercapai tercapai lebih tercapai

-

0

1

2

1

4

100 309

100 249

100 291

100 295

100 280

100 392

8. Urusan Lingkungan Hidup Kinerja penyelenggaran urusan lingkungan hidup ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2015 Triwulan I dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut. Tabel 2.175 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup TARGET RPJMD NO 1 1 2

1

1 2 3

INDIKATOR

TARGET RKPD

Realisasi

Akhir satuan 2015 2011 2012 2013 2014 RPJMD 2 3 4 5 6 7 8 9 Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha Ketersediaan RPK 6 Lokasi 3 2 4 Tersusunnya standar dan 5 Standar 2 0 norma green innovation development Misi 4 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengelolaan keluarga berencana Jumlah air limbah yang 90,00 % 90 79,70 55,00 46,00 100,00 tertangani Misi 7 :Meningkatkan daya dukung dan kelestarian lingkungan Terbangunnya biopori 15.000 titik 3.500 1.130 3.850 6.500 3.500 Terbangunnya resapan Volume

Capaian akhir 2015


10

11 7 0

100

lebih tercapai

15,070

lebih tercapai lebih tercapai hampir

sumur

100

titik

25

30

0

45

44

119

sampah

820

m3

820

603

701

623

564

787



146

TARGET RPJMD NO

INDIKATOR

Akhir RPJMD 3

1

2 terangkut 4 Sampah dikelola dengan 47 metode 3R tingkat basis 5 Terpenuhinya 20% RTH 100,00 publik perkotaan 6 Pelayanan pencegahan 80,00 pencemaran air 7 Tersusunnya buku profil 5 adipura 8 Terpantaunya data 100,00 lingkungan hidup dan kualitas lingkungan hidup 9 Meningkatnya peran 100,00 serta masyarakat dalam pengelolaan lingk hidup 10 Tersedianya taman 328 lingkungan tingkat RW 11 Tersedianya ruang publik 4 di tingkat kecamatan Sumber : Evaluasi RKPD Triwulan IV, 2015

TARGET RKPD

Realisasi

satuan

2015

2011

2012

2013

2014

Capaian akhir 2015

4

5

6

7

8

9

10

Analisa Capaian s.d 2015 11 tercapai tercapai

kel

47

17

24

27

23

27

%

100

100,00

78,00

92,50

98,00

102

%

80

60,00

47,00

89,54

100,00

73,48

1

1

1

1

1

5

lebih tercapai hampir tercapai tercapai

%

100

60,00

70,00

100,00

100,00

100

tercapai

%

100

70,00

70,00

90,20

100,0

100

tercapai

titik

47

50

80

67

74

290

unit

-

2

2

0

0

4

tidak tercapai tercapai

buku

9. Urusan Pertanahan Kinerja penyelenggaran urusan pertanahan ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2015 Triwulan I dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut. Tabel 2.176 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan TARGET RPJMD NO

INDIKATOR

TARGET RKPD

Akhir satuan 2015 2011 RPJMD 1 2 3 4 5 6 Misi 7 :Meningkatkan daya dukung dan kelestarian lingkungan 1 Terlaksananya RTRW 100,00 % 100 Sumber : Evaluasi RKPD Triwulan IV, 2015

Realisasi 2012

2013

2014

Capaian akhir 2015

7

8

9

10

100,00

100,00

100,00


100

tercapai

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kinerja penyelenggaran urusan kependudukan dan catatan sipil ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2015 Triwulan I dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut. Tabel 2.177 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil TARGET RPJMD NO

INDIKATOR

TARGET RKPD

Realisasi

Akhir satuan 2015 2011 2012 2013 RPJMD 1 2 3 4 5 6 7 8 Misi 9 :Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah 1 Jumlah penduduk yang 99,00 % 99 54,99 84,97 79,26 wajib memiliki KTP 2 Jumlah bayi ber Akta 100,00 % 100 95,30 85,12 86,32 Kelahiran Sumber : Evaluasi RKPD Triwulan IV, 2015

2014

Capaian akhir 2015


9

10

11

92,63

90,09

100,00

127,19


147

hampir tercapai lebih tercapai

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kinerja penyelenggaran urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2015 Triwulan I dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut. Tabel 2.178 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak TARGET RPJMD NO 1 1

INDIKATOR

TARGET RKPD

Akhir satuan 2015 RPJMD 2 3 4 5 Misi 8 :Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender Indek Pembangunan 63,90 % 63,9 Gender (IPG)

Realisasi 2011

2012

2013

2014

Capaian akhir 2015

6

7

8

9

10

64,04

64,48

65,35


%

60,9

68,44

60,29

68,67

Cakupan perempuan dan 100,00 % anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu 4 Cakupan perempuan dan 100,00 % anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS 5 Cakupan perempuan dan 50,00 % anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Sumber : Evaluasi RKPD Triwulan IV, 2015

100

100,00

100,00

100,00

data belum tersedia data belum tersedia 100,00

100

100,00

42,00

100,00

100,00

100

tercapai

50

53,00

100,00

100,00

100,00

100

lebih tercapai

2

Indek Pemberdayaan Gender (IDG)

60,90

3

n/a

proses pendataan

n/a

proses pendataan

100

tercapai

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kinerja penyelenggaran urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2015 Triwulan I dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut. Tabel 2.179 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera TARGET RPJMD NO 1 1

2

INDIKATOR

TARGET RKPD

Realisasi

Akhir satuan 2015 2011 2012 2013 2014 RPJMD 2 3 4 5 6 7 8 9 Misi 4 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengelolaan keluarga berencana Cakupan Pasangan Usia 3,50 % 3,5 0,63 0,66 0,63 0,63 Subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun (%) Cakupan sasaran 79,00 % 79 74,22 79,29 84,19 79,96 Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (%) (SDKI)


Capaian akhir 2015


10

11

0,66

tidak tercapai

79,27

lebih tercapai

148

TARGET RPJMD NO

INDIKATOR

1 3

Akhir RPJMD 3 5,00

2 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)(%) 4 Cakupan anggota Bina 70,00 Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%) 5 Cakupan PUS peserta 87,00 KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%) 6 Ratio Penyuluh 100,00 KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 kelurahan 7 Ratio petugas Pembantu 100,00 Pembina KB Kelurahan (PPKBD) setiap kelurahan 1 PPKBD 8 Cakupan penyediaan alat 10,00 dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%) 9 Cakupan penyediaan 100,00 Informasi Data Mikro Keluarga di setiap kelurahan (%) 10 Jumlah PIK-KRR aktif 25 (buah) Sumber : Evaluasi RKPD Triwulan IV, 2015

TARGET RKPD

satuan

2015

4

5

Realisasi 2011

2012

2013

2014

Capaian akhir 2015


%

5

6 12,70

7 8,99

8 9,00

9 10,50

10 11,79

11 lebih tercapai

%

70

76,00

81,45

78,00

87,94

88,27

lebih tercapai

%

87

84,56

84,88

77,35

91,08

68,15

tidak tercapai

%

100

114,89

119,14

110,00

110,00

192

lebih tercapai

%

100

100,00

100,00

100,00

100,00

100

tercapai

%

10

2,00

4,00

45,00

8,00

10

tercapai

%

100

100,00

100,00

100,00

100,00

100

tercapai

bh

25

24

26

28

42

46

lebih tercapai

13. Urusan Sosial Kinerja penyelenggaran urusan sosial ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2015 Triwulan I dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut. Tabel 2.180 Capaian Kinerja Urusan Sosial TARGET RPJMD NO 1 1

2 3

4 5

INDIKATOR

TARGET RKPD

Realisasi

Akhir satuan 2015 2011 2012 2013 RPJMD 2 3 4 5 6 7 8 Misi 6 : Percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat Tersedianya rumah 1 unit 1 0 1 0 singgah perbaikan gizi minimal 1 unit di setiap kecamatan. Berkurangnya jumlah 3.310 org 662 675 1.516 1.586 fakir miskin Berkurangnya jumlah 1.914 org 383 0 400 530 lanjut usia terlantar (orang) Berkurangnya jumlah 510 org 102 107 200 349 anak terlantar (orang) Bertambahnya jumlah 212 org 42 52 52 52 pekerja sosial masyarakat

2014

Capaian akhir 2015


9

10

11

0

1

tercapai

820

4.706

390

2.110


200

1.071

4

1.227


149


TARGET RPJMD NO 1 6

INDIKATOR 2 Tingkat (Susenas)

kemiskinan

Akhir RPJMD 3 11,50

TARGET RKPD

Realisasi

satuan

2015

2011

4

5

6 11,04

%

11,5

2012 7 9,47

2013 8 8,26

2014 9 data belum tersedia

Capaian akhir 2015


10

11 proses pendataan

n/a

Sumber : Evaluasi RKPD Triwulan IV, 2015

14. Urusan Ketenagakerjaan Kinerja penyelenggaran urusan ketenagakerjaan ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2015 Triwulan I dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut. Tabel 2.181 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan TARGET RPJMD NO

INDIKATOR

TARGET RKPD

Realisasi

Akhir satuan 2015 2011 2012 2013 2014 RPJMD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha 1 Terkendalinya eksplosi / 100,00 % 100 100 100 100 100 ledakan OPT / Organisme pengganggu tanaman terutama pada sektor komoditas pangan 2 Menurunnya jumlah 110 Kasus 18 17 16 27 24 Kasus Perselisihan Hubungan Industrial pertahun 3 Jumlah calon tenaga 2.500 orang 500 596 800 944 240 kerja yang mendapatkan pelatihan ketrampilan pertahun 4 Meningkatnya Partisipasi 80,00 % 80 70,41 69,49 66,64 data Angkatan Kerja (%) belum tersedia 5 Menurunnya jumlah 4,00 % 4 7,29 7,44 5,28 data pengangguran (%) belum tersedia 6 Meningkatnya AKL 1.220 org 250 264 500 679 1.944 (orang) 7 Meningkatnya AKAD 1.000 org 260 71 74 217 445 (orang) 8 Meningkatnya AKAN 140 org 30 100 58 90 81 (orang) 9 Menurunnya jumlah 15 kasus 15 0 81 61 86 kecelakaan kerja (kasus) Sumber : Evaluasi RKPD Triwulan IV, 2015

Capaian akhir 2015


10

11

100

tercapai

91

lebih tercapai

3,060

lebih tercapai

n/a

n/a 4,107 445 439 73

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kinerja penyelenggaran urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2015 Triwulan I dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut.


150

proses pendataa n proses pendataa n lebih tercapai tidak tercapai lebih tercapai tidak tercapai

Tabel 2.182 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah TARGET RPJMD NO

INDIKATOR

TARGET RKPD

Realisasi

10

Akhir satuan 2015 2011 2012 2013 2014 RPJMD 2 3 4 5 6 7 8 9 Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha Jumlah kelompok simpan 94 unit 40 20 16 16 62 pinjam di tingkat RW pertahun Jumlah koperasi wanita 16 unit 2 4 2 10 6 di tingkat kelurahan pertahun Jumlah koperasi yang 271 unit 51 113 113 110 100 terbina pertahun Jumlah UMKM yang 50 unit 10 240 45 50 0 terfasilitasi akses permodalan pertahun Jumlah UMKM yang 1.000 UMKM 200 240 230 200 205 terfasilitasi bantuan peralatan, pelatihan, pendampingan usahanya pertahun Jumlah regulasi 1 Perda 1 0 0 0 pembebasan perizinan bagi UMKM Jumlah kegiatan 3 Kegiatan 1 0 4 apresiasi karya inovatif Jumlah pelatihan 6 Kegiatan 2 3 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3 Jumlah fasilitas untuk 6 Radiokom 2 1 0 0 3 informasi pasar Jumlah sosialisasi HKI 6 Kegiatan 2 1 2 1 2

11

Jumlah pelatihan ISO

1 1

2

3 4

5

6

7 8

9

12

6

Jumlah dan skema 3 insentif bagi usaha pemula berbasis teknologi 13 Dokumen Legal 3 Kelembagaan PI Inkubator dan BDSP 14 Jumlah fasilitasi bagi 50 pengusaha berbasis teknologi dan ukm inovatif 15 Jumlah Pelatihan (TOT) 3 promosi dan kerjasama investasi 16 Jumlah Pelatihan bagi 3 UMKM promosi dan kerjasama investasi 17 Jumlah peserta 100 Workshop Sosialisasi Teknoprener 18 Jumlah kerjasama litbang 3 dengan pengusaha berbasis teknologi 19 Jumlah Sosialisasi HKI 3 yang dimiliki pengusaha baru berbasis teknologi Sumber : Evaluasi RKPD Triwulan IV, 2015

Kegiatan

2

Skema

1

Dokume n

1

Orang


10

11

114

lebih tercapai

22

lebih tercapai

491


335

1,075

lebih tercapai

1

tercapai

13


13

5 7

tidak tercapai lebih tercapai tidak tercapai lebih tercapai

2

4

8

8

0

1

3

tercapai

20

0

66

112

lebih tercapai

Orang

1

2

1

2

tidak tercapai

Kegiatan

1

1

1

3

tercapai

40

37

145

lebih tercapai

Kerjasam a

1

3

3

tercapai

Kegiatan

1

1

2

tidak tercapai

orang

2

Capaian akhir 2015

1


151

16. Urusan Penanaman Modal Kinerja penyelenggaran urusan penanaman modal ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2015 Triwulan I dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut. Tabel 2.183 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal TARGET RPJMD NO

INDIKATOR

TARGET RKPD

Realisasi

Akhir satuan 2015 2011 2012 2013 2014 RPJMD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha 1 Terlaksanannya SOP 100,00 % 100,00 90,00 100,00 93,68 99,00 perizinan (%) 2 Jumlah izin yang 17.500 Bh 3.800 4.226 3.196 3.767 2.996 diterbitkan pertahun 3 Terselesaikannya 100,00 % 100,00 92,00 94,00 100,00 100,00 pengaduan masyarakat terkait pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan 4 Meningkatnya kesadaran 100,00 % 100,00 80,00 82,00 82,00 94,00 masyarakat untuk mengurus perizinan usahanya beserta pembayaran retribusi. 5 Jumlah dokumen profil 5 buku 1 1 1 1 1 potensi dan peluang investasi pertahun 6 Jumlah keikutsertaan 52 event 15 12 13 15 15 pameran investasi dan produk unggulan pertahun 7 Terbangun dan 100,00 % 100 3 3 2 100,00 berfungsinya Sistem Informasi Penanaman Modal (Simpedal) 8 Terwujudnya aplikasi 100,00 % 100 90 100 100 100 Simpadu yang handal untuk membantu pelayanan perizinan 9 Sistem perijinan yang 3 Sistem 1 1 1 kondusif sesuai dengan SPM 10 Jumlah kesertaan daerah 6 Event 2 4 2 dalam promosi 11 Perbaikan SOP Perijinan 3 SOP 1 2 Usaha 12 Jumlah Workskhop dan 3 Kegiatan 1 1 1 Sosialisasi Kelembagaan Pusat Inovasi Sumber : Evaluasi RKPD Triwulan IV, 2015

Capaian akhir 2015 10

11

91.02 16,721 100

hampir tercapai hampir tercapai tercapai

95

hampir tercapai

5

tercapai

97

lebih tercapai

100

tercapai

100

tercapai

3

tercapai

6

tercapai

3

tercapai

4

lebih tercapai

17. Urusan Kebudayaan Kinerja penyelenggaran urusan kebudayaan ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2015 Triwulan I dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut.



152

Tabel 2.184 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan TARGET RPJMD NO

INDIKATOR

TARGET RKPD

Realisasi

Akhir satuan 2015 2011 2012 2013 2014 RPJMD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha 1 Pementasan seni Kota 7 kali 7 6 5 6 6 Pekalongan ke luar daerah pertahun 2 Jumlah kelompok seni 110 unit 110 105 120 108 186 daerah Sumber : Evaluasi RKPD Triwulan IV, 2015

Capaian akhir 2015


10

11 10

lebih tercapai

190

lebih tercapai

18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kinerja penyelenggaran urusan kepemudaan dan olahraga ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2015 Triwulan I dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut. Tabel 2.185 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga TARGET RPJMD NO

INDIKATOR

TARGET RKPD

Realisasi

Akhir satuan 2015 2011 2012 2013 2014 RPJMD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha 1 Jumlah Workshop 3 Kegiatan 1 2 1 Sosialisasi Teknoprener Misi 9 : Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah 1 Cabang olahraga terbina 7 Cbg 7 7 7 7 12 pertahun 2 Kelembagaan 25 unit 25 25 7 28 kepemudaan/pemuda terbina 5 Sumber : Evaluasi RKPD Triwulan IV, 2015

Capaian akhir 2015


10

11 4

lebih tercapai

12


28

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kinerja penyelenggaran urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2015 Triwulan I dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut. Tabel 2.186 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri TARGET RPJMD NO

INDIKATOR

TARGET RKPD

Realisasi

Akhir satuan 2015 2011 2012 2013 RPJMD 1 2 3 4 5 6 7 8 Misi 9 : Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah 1 Jumlah petugas Satpol 120 org 120 90 80 100 PP 2 Jumlah Linmas Hansip 330 orang 70 62 54 66 terbina 3 Operasi penegakan 100,00 % 100 100,00 80,00 100,00 Peraturan Daerah Sumber : Evaluasi RKPD Triwulan IV, 2015

2014

Capaian akhir 2015


9

10

11

113

120

tercapai

55

327

100,00

100

hampir tercapai tercapai


153

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Kinerja penyelenggaran urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2015 Triwulan I dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut. Tabel 2.187 Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian TARGET RPJMD NO 1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

13

INDIKATOR

TARGET RKPD

Realisasi

Akhir satuan 2015 2011 2012 2013 RPJMD 2 3 4 5 6 7 8 Misi 9 :Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah Peraturan Daerah yang 100,00 % 100 100,00 100,00 100,00 disusun berdasarkan program Legislasi Daerah (Prolegda) Kapasitas kelembagaan DPRD sebagai representasi dalam mengelola aspirasi dan kepentingan rakyat SKPD yang memiliki target pencapaian SPM, SOP berdasarkan urusan kewenangan Jumlah unit pelayanan yang telah disurvey kepuasan masyarakat Jumlah SKPD yang telah menerapkan Budaya kerja sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku Jumlah hasil evaluasi kelembagaan (SOTK, Tupoksi dan uraian tugas) yang telah disusun Jumlah SKPD yang telah diANJAB (Analisis Jabatan) Frekuensi kunjungan Inspektorat Kota ke SKPD untuk pemeriksaan, Review dan Evaluasi Frekuensi pengiriman aparat pengawasan untuk diklat Pengelolaan aset daerah Jumlah PAD (miliar)

100,00

Tersusunnya peraturan perundangan-undangan insentif bagi aparatur Laporan pertanggungjawaban APBD

%

2014

Capaian akhir 2015


9

10

11

100,00

100

tercapai

100

100,00

100,00

100,00

100,00

100

tercapai

-

0

8

15

29

??

tercapai

32

urusan

18

unit

18

4

19

24

30

35

lebih tercapai

33

SKPD

33

7

58

58

27

56

lebih tercapai

100,00

%

100

74,00

100,00

100,00

100,00

100

tercapai

100,00

%

100

67,00

100,00

25,93

100,00

100

tercapai

100,00

%

100

100,00

100,00

147,00

107,00

104

lebih tercapai

100,00

%

100

100,00

100,00

112,00

126,00

163

lebih tercapai

100,00 111

% miliar

100 111,364

100,00 63,34

100,00 91,21

100,00 114,25

100,00 143,54

100 152,054

1

buah

-

0

1

0

0

8

tercapai lebih tercapai lebih tercapai

WTP

WDP

WDP

WDP

WDP

WDP

WTP


154

belum tercapai, menjadi perhatia n

TARGET RPJMD NO

INDIKATOR

1 14

Akhir RPJMD 3 797

satuan

TARGET RKPD 2015

Realisasi 2011

2012

2013

2014

2 4 5 6 7 8 9 Meningkatnya org 160 792 867 839 1.116 kompetensi SDM Aparatur (orang) pertahun 15 Tertib pengelolaan 100,00 % 100 100,00 100,00 100,00 100,00 kepegawaian 16 Tertib pengelolaan 100,00 % 100 100,00 100,00 100,00 100,00 kearsipan 17 Tertib pengelolaan 100,00 % 100 100,00 100,00 100,00 100,00 administrasi SKPD Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha 1 Jumlah kerjasama antar 3 Kerjasa 1 1 2 pemerintah daerah ma 2 Jumlah kerjasama 2 Kerjasa 1 1 jaringan inovasi antar ma pemerintah daerah Misi 2:Mengembangkan infrastruktur dan membangun kerjasama antar daerah 1 Terfasilitasinya kegiatan 100,00 % 100 100,00 100,00 100,00 100,00 kerjasama antar daerah Misi 5 : Mengembangkan kelembagaan dan pendidikan keagamaan 1 Terfasilitasinya dana 118 unit 118 100 100 100 104 operasional Masjid 2 Terfasilitasinya dana 662 unit 662 662 670 666 667 operasional Musholla 3 Terfasiliatsinya Asuransi 2.950 org 590 659 590 944 520 bagi Ta’mir, Muadzin dan Imam masjid 4 Terfasiliatsinya Asuransi 15.550 org 3.310 2.900 3.640 3.640 3.614 bagi Ta’mir, Muadzin dan Imam masjid maupun musholla. 5 Terwujudnya kemitraan 100,00 % 100 100,00 100,00 100,00 100,00 pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan dan keagamaan serta tokoh-tokoh agama. Misi 9 :Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah 1 Jumlah Kelurahan yang 47 kel. 0 12 47 27 menjadi SKPD Sumber : Evaluasi RKPD Triwulan IV, 2015

Capaian akhir 2015


10 5,003

11 lebih tercapai

100

tercapai

100

tercapai

100

tercapai

3

tercapai

2

tercapai

100

tercapai

104

tidak tercapai lebih tercapai lebih tercapai

683 3,233

13,794

hampir tercapai

100

tercapai

27

tercapai

21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2015 Triwulan I dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut. Tabel 2.188 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TARGET RPJMD NO 1 1

INDIKATOR

TARGET RKPD

Akhir satuan 2015 2011 RPJMD 2 3 4 5 6 Misi 5 : Mengembangkan kelembagaan dan pendidikan keagamaan Jumlah Masjid yang 207 unit 59 0 berperan masjid sebagai pilar gerakan pemberdayaan masyarakat dan

Realisasi 2012

2013

2014

Capaian akhir 2015

7

8

9

10

35

27


46

212

155

Analisa Capaian s.d 2015 11 lebih tercapai

TARGET RPJMD NO 1

1

2

INDIKATOR

Akhir RPJMD 3

satuan

TARGET RKPD 2015

Realisasi 2011

2012

2 4 5 6 7 penanggulangan kemiskinan. Misi 6 : Percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat Meningkatnya kapasitas 47 kel. 47 47 47 kelembagaan masyarakat pengelola dan sasaran program penanggulangan kemiskinan tk. Kelurahan. Meningkatnya 47 kel. 47 47 47 kemampuan kelembagaan 5 (lima) pilar pembangunan masyarakat di kelurahan, yaitu Lurah, PKK, BKM, LPM dan Karang Taruna.

3

Terwujudnya 47 kel. pendampingan manajemen pelaksanaan program. 4 Terwujudnya fasilitasi, 47 kel. pelatihan dan kemitraan dalam pelaksanaan program. Sumber : Evaluasi RKPD Triwulan IV, 2015

2013

2014

Capaian akhir 2015

8

9

10


47

47

27

tercapai

47

47

27

tercapai

47

47

47

47

47

27

tercapai

47

47

47

47

47

27

tercapai

22. Urusan Statistik Kinerja penyelenggaran urusan statistik ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2015 Triwulan I dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut. Tabel 2.189 Capaian Kinerja Urusan Statistik TARGET RPJMD NO 1

INDIKATOR

TARGET RKPD

Realisasi

Akhir satuan 2015 2011 2012 2013 RPJMD 2 3 4 5 6 7 8 Misi 9 :Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah

1

Data/informasi/statistik 5 macam daerah Sumber : Evaluasi RKPD Triwulan IV, 2015

5

5

2014

Capaian akhir 2015


9

10

11

5

5

7

lebih tercapai

23. Urusan Komunikasi dan Informatika Kinerja penyelenggaran urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2015 Triwulan I dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut. Tabel 2.190 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika TARGET RPJMD NO 1 1 2

INDIKATOR

TARGET RKPD

Realisasi

Akhir satuan 2015 2011 2012 2013 2014 RPJMD 2 3 4 5 6 7 8 9 Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha Akses jaringan inovasi 3 1 1 1 1 1 berbasis TIK Jumlah telecenter 6 Telecent 2 57 61 126 228 er


Capaian akhir 2015


10

11 13

260

156


TARGET RPJMD NO 1 3 4

INDIKATOR

Akhir RPJMD 3 3

satuan

TARGET RKPD 2015

Realisasi 2011

2012

2013

2 4 5 6 7 8 Jumlah kegiatan Kegiatan 1 apresiasi inovasi Jumlah 10 Relasi 5 hubungan/relasi,interaksi antar aktor-aktor inovasi Misi 9 :Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah

1 2

SKPD On-Line (%) 100,00 % Pemanfaatan TIK oleh 100,00 % SKPD / Aparatur / Kelurahan / Lembaga mitra pemerintah 3 Keterbukaan Informasi 100,00 % Publik di SKPD Sumber : Evaluasi RKPD Triwulan IV, 2015

2014 9

Capaian akhir 2015


10

11 lebih tercapai lebih tercapai

7

14

10

16

100 100

30,00 10,00

30,00 30,00

40,00 90,00

100,00 95,00

100 100

tercapai tercapai

100

0,00

100,00

95,00

95,00

100

tercapai

24. Urusan Perpustakaan Kinerja penyelenggaran urusan perpustakaan ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2015 Triwulan I dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut. Tabel 2.191 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan TARGET RPJMD NO 1

INDIKATOR

TARGET RKPD

Realisasi

Akhir satuan 2015 2011 2012 2013 2014 RPJMD 2 3 4 5 6 7 8 9 Misi 3 : Mengutamakan pendidikan yang berbudi pekerti, bermutu, relevan dan terjangkau.

1

Jumlah 328 unit 53 31 141 252 perpustakaan/taman bacaan di tingkat RW Misi 9 :Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang amanah 1 Jumlah pengunjung 7.940 org 94.300 70.480 74.126 78.420 perpustakaan pertahun Sumber :a LKPJ AMJ Kota Pekalongan, 2015

Capaian akhir 2015


10

11

53

329

lebih tercapai

86.366

86.107

lebih tercapai

2.2.2. Urusan Pilihan 1. Urusan Pertanian Kinerja penyelenggaran urusan pertanian ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2015 Triwulan I dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut. Tabel 2.192 Capaian Kinerja Urusan Pertanian TARGET RPJMD NO

INDIKATOR

TARGET RKPD

Realisasi

Akhir satuan 2015 2011 2012 2013 2014 RPJMD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha 1 Penggunaan benih 100,00 % 100 100 100 100 100 unggul bermutu dan bersertifikat Sumber : Evaluasi RKPD Triwulan IV, 2015


Capaian akhir 2015


10

11

100

157

tercapai

2. Urusan Pariwisata Kinerja penyelenggaran urusan pariwisata ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2015 Triwulan I dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut. Tabel 2.193 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata TARGET RPJMD NO

INDIKATOR

TARGET RKPD

Realisasi

Akhir satuan 2015 2011 2012 2013 2014 RPJMD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha 1 Jumlah obyek pariwisata 3 obyek 3 3 4 1 yang berkembang/thn 2 Jumlah wisatawan yang 441.950 Org 441.950 197.63 236.24 245.90 442.153 berkunjung ke Kota 2 2 8 Pekalongan 3 Jumlah kelompok sadar 6 kelmpok 6 4 4 6 6 wisata Sumber : Evaluasi RKPD Triwulan IV, 2015

Capaian akhir 2015


10

11 12

435,104

8

lebih tercapai hampir tercapai lebih tercapai

3. Urusan Perikanan dan Kelautan Kinerja penyelenggaran urusan perikanan dan kelautan ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2015 Triwulan I dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut. Tabel 2.194 Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan TARGET RPJMD NO

INDIKATOR

TARGET RKPD

Realisasi

Akhir satuan 2015 2011 2012 2013 2014 RPJMD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha 1 Hasil perikanan tangkap 21.223 ton 18.680 19.460 17.654 15.361 pertahun 21,233 2 Hasil perikanan tambak 745 ton 787 741,2 1.534 1.005 pertahun 745 3 Hasil perikanan air tawar 83 ton 83 63 91 173 112 pertahun Sumber : Evaluasi RKPD Triwulan IV, 2015

Capaian akhir 2015


10

11

14,731 1,074 105

tidak tercapai lebih tercapai lebih tercapai

4. Urusan Perdagangan Kinerja penyelenggaran urusan perdagangan ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2015 Triwulan I dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut. Tabel 2.195 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan TARGET RPJMD NO 1 1

2

INDIKATOR

TARGET RKPD

Realisasi

Akhir satuan 2015 2011 2012 2013 2014 RPJMD 2 3 4 5 6 7 8 9 Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha Jumlah PK5 yang 937 PKL 331 130 189 390 terfasilitasi permodalan pertahun Penataan pasar menjadi 2 bh 0 1 0 0 Pasar sehat


Capaian akhir 2015


10

11

948

lebih tercapai

1

tidak tercapai

158

TARGET RPJMD NO

INDIKATOR

Akhir RPJMD 3 12.500

1 3

2 Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dan metrologi 4 Prakarsa sister city 2 5 Jumlah dan jenis 3 pelayanan Pusat Inovasi 6 Terfasilitasinya promosi 25 produk unggulan Kota Pekalongan pertahun Sumber : Evaluasi RKPD Triwulan IV, 2015

satuan

TARGET RKPD 2015

4 UTTP

5 2.500

Kota Jenis

1 1

event

5

Realisasi 2011

2012

2013

6 3.100

7 2.514

8 2.513

3

3

2

Capaian akhir 2015


9 2.500

10 13,127

11 lebih tercapai

2 2

2 3

tercapai tercapai

11

39

lebih tercapai

2014

5. Urusan Perindustrian Kinerja penyelenggaran urusan perindustrian ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2015 Triwulan I dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut. Tabel 2.196 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian TARGET RPJMD NO 1 1

2 3

4 5

6

7 8

9

10

11

INDIKATOR

TARGET RKPD

Realisasi

Akhir satuan 2015 2011 2012 2013 2014 RPJMD 2 3 4 5 6 7 8 9 Misi 1 : Mengembangkan potensi ekonomi daerah dengan mendorong masyarakat wirausaha Jumlah pengusaha yang 1250 org 250 275 350 287 247 terfasilitasi mengembangkan usahanya pertahun Jumlah industri unggulan 3 Komoditi 1 0 3 1/thn Jumlah Pelatihan 12 Kegiatan 4 5 1 Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Jumlah Forum rembuk 6 Forum 2 2 4 klaster Jumlah kemitraan antar 6 Kemitra 2 4 2 daerah dalam an pengembangan klaster industri Jumlah Pelatihan 6 Kali 2 2 2 manajemen pengetahuan dan tingkat kesiapan teknologi Jumlah teknologi yang 5 macam 2 5 5 didifusikan Database pemanfaatan 3 Data 1 1 3 inovasi dan teknologi base masyarakat Jumlah kajian potensi 3 Kajian 1 1 usaha baru dalam klaster industri Jumlah Workskhop dan 3 Kegiatan 1 3 Sosialisasi Kelembagaan Audit Teknologi Workshop forum 3 kegiatan 1 3 komunikasi Green Innovation Development


Capaian akhir 2015


10

11

1,474

lebih tercapai

3

tercapai

10

tidak tercapai

6

tercapai

6

tercapai

81

lebih tercapai

tercapai

5

159

3

tercapai

1

tidak tercapai

3

tercapai

10

lebih tercapai

TARGET RPJMD NO

INDIKATOR

Akhir RPJMD 3 3

1 12

satuan

2 4 Program peningkatan Kegiatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan kegiatan Peningkatan pelatihan ketrampilan dan manajemen; 13 Jumlah pelaksanaan 4 Kegiatan audit teknologi berbasis green innovation Sumber : Evaluasi RKPD Triwulan IV, 2015

TARGET RKPD 2015 5

Realisasi 2011

2012

2013

2014

6

7

8

9

1

1

2

Capaian akhir 2015


10

11 tercapai

1

3

1

0

tidak tercapai

6. Urusan Transmigrasi Kinerja penyelenggaran urusan transmigrasi ditunjukkan oleh capaian kinerja indikator kinerja dalam RKPD 2015 Triwulan I dan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2010-2015 tertuang pada Tabel berikut. Tabel 2.197 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi TARGET RPJMD NO 1 1

INDIKATOR

TARGET RKPD

Realisasi

Akhir satuan 2015 2011 2012 2013 RPJMD 2 3 4 5 6 7 8 Misi 6 : Percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat Jumlah transmigran yang 50 org 10 10 10 7 dibekali ketrampilan

2014

Capaian akhir 2015


9

10

11

16

104

Sumber : Evaluasi RKPD Triwulan IV, 2015

2.3. EVALUASI CAPAIAN MDG’S Selain memperhatikan gambaran umum kondisi daerah yang telah diuraikan di atas, perlu juga untuk memperhatikan capaian MDG’s hingga Tahun 2014. Berikut hasil capaian MDG’s di Kota Pekalongan pada setiap tujuan/Goal.

2.3.1. Tujuan 1 : Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan Tujuan ini terdiri dari 3 target dan 9 indikator yang harus dicapai hingga Tahun 2015. Capaian Tahun 2013, dari 9 indikator, 5 indikator telah tercapai; 1 indikator akan tercapai; dan 3 indikator perlu perhatian. Indikator yang perlu perhatian adalah : (1) Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja; (2) proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum 1.400 Kkal/kapita/hr; dan (3) proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum 2.000 Kkal/kapita/hr sebagaimana tabel berikut.


160

lebih tercapai

Tabel 2.198 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 1 NASIONAL NO

KOTA PEKALONGAN

INDIKATOR 2012

2015

2011

2012

2013

2014

2015

Target MDGs 2015 Provinsi

KET

1.A.

Menurunkan Hingga Setengahnya Proporsi Penduduk Dengan Tingkat Pendapatan Kurang Dari USD 1,00 (Ppp) Per Hari Dalam Kurun Waktu 1990 – 2015

1.1

Tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional -

1.2

Persentase (%)

12.49

7.55

10.04

9.47

8.26

8,02

Tercapai

8.75

Indeks berkura Kedalaman 2.08 1.37 1.09 0.93 N/A N/A 1.77 ng Kemiskinan (P1) Mewujudkan Kesempatan Kerja Penuh Dan Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua, Termasuk Perempuan Dan Kaum Muda

Tercapai

1.3

Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja

Tercapai

1.4

Rasio kesempatan mening 65.28 69.49 66.64% 69,32 64,70 70,38% Akan kerja terhadap kat % % % % Tercapai penduduk usia 15 tahun ke atas Proporsi tenaga kerja menuru 26.93 27.36 30.39 29,34 55,35% Perlu yang berusaha n % perhatian sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja Menurunkan Hingga Setengahnya Proporsi Penduduk Yang Menderita Kelaparan Dalam Kurun Waktu 1990-2015

1.B.

1.5

1.C. 1.6

-

-

-

6.39 %

5.32 %

8.26%

4.25%4.95%

Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi (%) Prevalensi balita gizi buruk (%)

17.90 %

15.50%

3.40%

7.66%

4.83 %

4,47%

14.05%

4.90 %

3.60%

1.93%

0.03%

0.10 %

0,18%

2.15%

Tercapai

1.6b

Prevalensi balita gizi kurang (%)

13.00 %

11.90%

8.34%

3.41%

10.8 6%

N/A

11.90%

Tercapai

1.7

Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat Konsumsi minimum: - 1.400 Kkal/kapita/hr

14.65 %

8.50%

28.48 %

38.97%

33.6 2%

24,82 %

8.50%

Perlu perhatian

60.03 %

35.32%

75.75 %

81.48%

76.3 4%

N/A

35.32%

Perlu perhatian

1.6a

-

2.000 Kkal/kapita/hr

Sumber : DKK Pekalongan dan BPS Kota Pekalongan, 2014

2.3.2. Tujuan 2 : Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua Tujuan ini terdiri dari 1 target dan 3 indikator yang harus dicapai hingga Tahun 2015. Capaian Tahun 2013, dari 3 indikator tersebut, 1 indikator telah tercapai dan 2 indikator RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

161

perlu perhatian yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI sederajat (%), dan proporsi murid kelas 1 yg berhasil menamatkan SD/MI., sebagaimana ditunjukkan tabel berikut. Tabel 2.199 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 2 NO 2.A. 2.1

2.2

2.3

Target MDGs KET 2015 2012 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Menjamin Pada 2015 Semua Anak-Anak, Laki-Laki Maupun Perempuan Dimanapun Dapat Menyelesaikan Pendidikan Dasar Angka Partisipasi Perlu Murni (APM) SD/ MI 95.55(2011) 100 89.69 93.14 93.34 94,06 100% perhatian sederajat (%) Proporsi murid kelas 1 Perlu yg berhasil 96.58 (2011) 100 73.2 75.1 76.8 100% perhatian menamatkan SD/MI. Angka Melek Huruf Tercapai penduduk usia 15 – 24 98.78 (2011) 100 99.49 98.98 100 98,26 100% th perempuan dan laki-laki (%) - Laki-Laki 100% 98.90 (2011) 100 N/A N/A N/A 98,68 (Prop.) - Perempuan 100% 98.75 (2011) 100 N/A N/A N/A 95,46 (Prop.) Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2014; Sekretariat MDGs, 2014. INDIKATOR

NASIONAL

TAHUN

2.3.3. Tujuan 3 : Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Tujuan ini terdiri dari 1 target dan 6 indikator yang harus dicapai hingga Tahun 2015. Capaian Tahun 2013, dari 6 indikator tersebut , 4 indikator telah tercapai, 1 indikator akan tercapai dan 1 indikator perlu perhatian khusus yaitu Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.200 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 3 NO 3.A. 3.1

3.2

Target MDGs KET 2012 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2015 Menghilangkan Ketimpangan Gender Di Tingkat Pendidikan Dasar Dan Lanjutan Pada Tahun 2005, Dan Di Semua Jenjang Pendidikan Tidak Lebih Dari Tahun 2015 INDIKATOR

Rasio Perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar menengah dan tinggi. Rasio APM - perempuan/laki-laki SD/MI/Paket A Rasio APM - perempuan/laki-laki di SMP Rasio APM - perempuan/laki-laki di SMA Rasio APM - perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun.

NASIONAL

TAHUN

Terca pai

98.80

100

99.55

106.07

107.64

94,16

103.45

100

107.03

106.98

106.04

106,59

101.40

100

93.89

109.37

96.35

126,21

100

Akan Terca pai

97.82

100

N/A

N/A

N/A

N/A

100

-

99.95

100.00

100.94

100.7

100

100

Terca pai


100

Terca pai

100

162

NO 3.3

3.4

INDIKATOR

NASIONAL 2012

TAHUN

2015

2011

2012

2013

2014

2015

Kontribusi perempuan dalam pekerjaan Mening 36.67 44 40.41 36.34 upahan di sektor non -kat pertanian. Proporsi kursi yang mening diduduki perempuan di 18.4 20.00% 23.33% 23.33% 16,67% kat DPRD. Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2014; Sekretariat MDGs, 2014, Data Pilah Gender.

Target MDGs 2015

KET

Mening kat

Perlu perhati an

Mening kat

Terca pai

2.3.4. Tujuan 4 : Menurunkan Angka Kematian Anak Tujuan ini terdiri dari 1 target dan 6 indikator yang harus dicapai hingga tahun 2015. Capaian Tahun 2013, dari 6 indikator tersebut, 3 indikator telah tercapai, 1 indikator akan tercapai dan 2 indikator perlu perhatian khusus, yaitu (1) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup dan (2) Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 kelahiran hidup, sebaagaimana ditunjukkan tabel berikut. Tabel 2.201 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 4 NO 4.A. 4.1

INDIKATOR

NASIONAL

Target MDGs 2015

TAHUN

KET 2012 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Mengurangi 2/3 Angka Kematian Balita Dalam Kurun Waktu 1990 Dan 2015 Menurunkan Angka Kematian Anak Angka Kematian Bayi Perlu (AKB) per 1.000 Perha 34 (2007) 32.00 9.23 11.8 14.20 10,14 8.5 kelahiran hidup. tian -

4.2

4.3

Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1). - Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi. Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 kelahiran hidup. - Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Persentase anak berusia 1 tahun diimunisasi campak.

-

97.54 %

99.62%

99.70%

99,67%

96.00%

Terca pai

-

96.26 %

98.30%

99.18%

95,63

98.00%

Terca pai

44 (2007)

23

6.80

14.4

17.30

12,46

11.85

-

-

88.42 %

83.81%

89.70%

90,20%

90.00%

95,91%

Meningk at (Pusat) 95% (Prop.)

87.30%

Mening kat

97.35 %

97.38%

97.72%

98,35%

Sumber : DKK Kota Pekalongan, 2011-2014.

2.3.5. Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Anak Tujuan ini terdiri dari 2 target dan 5 indikator yang harus dicapai hingga tahun 2015. Capaian Tahun 2013, dari 5 indikator tersebut, 1 indikator sudah tercapai, 2 indikator akan tercapai, dan 2 indikator perlu perhatian khusus yaitu : (1) Angka pemakaian kontrasepsi /Contraceptive Prevalence Rate (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun (Cara Modern), dan (2) Unmetneed KB, sebagaimana dalam tabel berikut. RKPD Kota Pekalongan 2017 | EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

163

Perlu perha tian Akan Terca pai Terca pai

Tabel 2.202 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 5 NO

INDIKATOR

5.A. 5.1

5.2

5.B. 5.3

5.4

5.5

5.6

NASIONAL

Target MDGs 2015

TAHUN

KET

2012 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Menurunkan Angka Kematian Ibu Hingga Tiga Perempat Dalam Kurun Waktu 1990 – 2015 Angka Kematian 228 102.00 145.70 82 99.00 99,70 Ibu per 100.000 (2007) Kelahiran Hidup Proporsi kelahiran 81.25 mening 99.84% 99.33 100.00 99,97 yang ditolong (2011) kat % % % tenaga kesehatan terlatih (%) Mewujudkan Akses Kesehatan Reproduksi Bagi Semua Pada Tahun 2015 Angka pemakaian kontrasepsi /Contraceptive Prevalence Rate (CPR) pada perempuan menikah usia 1549 tahun (Cara Modern) Tingkat kelahiran pada remaja (per 1.000 perempuan usia 15 – 19 tahun) Cakupan pelayanan antenatal (K4)

62,22 %

102 (Pusat) 60 (Prop.) Meningkat (Pusat) 100% (Prop.)

Akan Tercap ai Tercap ai

Meningkat (Pusat) 70.60 (Prop.)

Perlu perhati an

60.42 (2011)

Mening kat

48.23%

49.49 %

54.60%

72,18 %

35 (2007)

Mening kat

N/A

N/A

N/A

N/A

Menurun (Pusat) 22.92 (Prop.)

73.50 (2012)

Mening kat

95.90%

95.03 %

94.66%

95,32 %

Meningkat (Pusat) 95 (Propinsi) Menurun (Pusat) 4.1% (Prop.)

Unmet need KB 9.10 Mening 12,70 8,80 10,85 37,78 (Kebutuhan (2007) kat % keluarga berencana / KB yang tidak terpenuhi) Sumber : Profil Kesehatan Kota Pekalongan, 2014, BPS Kota Pekalongan, 2014; Sekretariat MDGs.

Akan tercapai

Perlu perhati an

2.3.6. Tujuan 6 : Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya Tujuan ini terdiri dari 3 target dan 10 indikator yang harus dicapai hingga Tahun 2015. Capaian Tahun 2013, dari 10 indikator tersebut, 5 indikator telah tercapai, 2 indikator akan tercapai, dan 3 indikator perlu perhatian. Indikator yang perlu perhatian adalah : (1) Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat obatan antiretroviral, (2) Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk), serta (3) Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk, sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.


164

Tabel 2.203 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 6 NO

INDIKATOR

NASIONAL 2012

6.A. 6.1

6.2

6.3

Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Prevalensi HIV pada penduduk usia 15 – 24 tahun Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi Proporsi penduduk usia 15-24 th yang memiliki pengetahuan komprehensif ttg HIV/AIDS

6.B. 6.4

2015

TAHUN 2011

2012

2013

2014

2015

Target MDGs 2015

KET

Mengendalikan Penyebaran Dan Mulai Menurunkan Jumlah Kasus Baru Hiv/Aids Pada Tahun 2015 0.3 Turun 0.001 0.0021 0.0028 0,0569 Menurun Tercap (2011 8 (Pusat) ai ) <0.5 (Prop) N/A

N/A

N/A

N/A

70% (Prop)

N/A

N/A

N/A

N/A

85% (Prop)

Mewujudkan Akses Terhadap Pengobatan Hiv / Aids Bagi Semua Yang Membutuhkan Sampai Dengan Tahun 2015 Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat obatan antiretroviral

6.C.

84.1

mening kat

13.32

9.62

N/A

N/A

Meningk Perlu at Perhati (Pusat) an 95% (Prop.) Mengendalikan Penyebaran Dan Mulai Menurunkan Jumlah Kasus Baru Malaria Dan Penyakit Utama Lainnya (Tuberculosis) Hingga Tahun 2015)

6.5

Angka kejadian 189 Tuberkulosis (insiden (2011) semua kasus/ 100.000 penduduk/ tahun)

Dihenti kan, Mulai Kurang

114.7

44.43

76.32

120,23

88

Akan tercapa i

6.6

Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

289 (2011 )

Dihenti kan, Mulai Kurang

195.7 2

173.24

230

182,52

219

Akan tercapa i

6.7

Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR) (%) Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati (dan sembuh) dalam program DOTS (success rate) (%) Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk

27 (2011 )

Dihenti kan, Mulai Kurang 70

2.46

2.76

3.44

1,67

<3

Tercap ai

118.0 9

111.66

114.41

77,87

90

Tercap ai

6.8

6.9

6.10

6.11

83.48 (2011 )

90.20 (2011 )

85

81.19

81.8

91.6

90,67

90

Tercap ai

1.75 (2010 ) -

turun

0.05

0.01

0

0

0.01

Tercap ai

-

8.42

5.17

21.00

15,74

35

Peru perhati an


165

NASIONAL NO 6.12

Target MDGs 2015

TAHUN

INDIKATOR Angka Kematian DBD (%)

2012

2015

2011

2012

2013

2014

-

-

4.17

-

3.28

6,38

2015

KET

1.00

Tercap ai

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2014, diolah

2.3.7. Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Tujuan ini terdiri dari 2 target dan 3 indikator yang harus dicapai hingga tahun 2015. Capaian Tahun 2013, dari 3 indikator 3 indikator sudah tercapai seperti ditunjukkan tabel berikut. Tabel 2.204 Capaian Indikator MDG’s Tujuan 7 Target MDGs 2012 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2015 Menurunkan Hingga Setengahnya Proporsi Rumah Tangga Tanpa Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Dan Sanitasi Dasar Hingga Tahun 2015

NO

INDIKATOR

7.C. 7.7

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Perkotaan

NASIONAL

42.79 (2011)

TAHUN

68.87 %

40.00 %

65.64 %

71.45 %

76,14 %

98,61 %

68.87% (Pusat)

KET

Tercapai

57.72% (Prop.) 62.50 %

40.00 %

65.64 %

71.45 %

76,14 %

98,61 %

75.29% (Pusat) 75% (Prop.)

-

Perdesaan

-

-

-

65.81% (Pusat) 52.8% (Prop.)

7.8

7.D. 7.9

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi dasar, perkotaan dan perdesaan

55.60 (2011)

62.41

40.00 %

52.00 %

89.84 %

90,57 %

81,52 %

62.41% (Pusat)

Tercapai

72% (Prop.)

-

Perkotaan

40.00 %

52.00 %

89.84 %

-

Perdesaan

-

-

-

90,57 %

81,52 %

76.82% (Pusat) 55.55% (Pusat)

Mencapai Peningkatan Yang Signifikan Dalam Kehidupan Penduduk Miskin Di Permukiman Kumuh Pada Tahun 2020 Proporsi rumahtangga kumuh perkotaan

12.57

6% (2020 )

2.95

2.19

1.06

3,15

4,05%

6% pada 2020 (Pusat) 4.76% (Prop.)

Tercapai

Sumber : DPU Kota Pekalongan, 2014, diolah


166

2.4. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan dengan berdasarkan hasil gambaran umum kondisi daerah dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, serta mendasarkan pada hasil evaluasi RKPD Tahun 2015. Hasil proses identifikasi permasalahan ini kemudian dikerucutkan menjadi isu strategis daerah dengan memperhatikan capaian MDGs dan lingkungan strategis daerah. Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta dengan memperhatikan hasil evaluasi RKPD Tahun 2015, capaian MDG’s dan lingkungan strategis, maka permasalahan pembangunan daerah Kota Pekalongan yang teridentifikasi dilihat dari aspek ekonomi, sosial, infrastruktur, lingkungan hidup, dan pemerintahan adalah:

2.4.1. Aspek Geografi dan Demografi 1.

Cepatnya sedimentasi, baik pada saluran primer, sekunder, ataupun tersier dan juga saluran lingkungan perumahan dan permukiman.

2.

Terjadinya genangan air di lingkungan permukiman dalam waktu yang relatif lama.

3.

Rendahnya kualitas lingkungan permukiman seperti kebutuhan air bersih, sanitasi, persampahan, drainase.

4.

Sulitnya pemenuhan kebutuhan irigasi karena terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

5.

Peningkatan kebutuhan pemenuhan air bersih tidak sejalan dengan kemampuan pemilikan Sumber Daya Air yang sebagian berada di wilayah Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Di sisi lain, Pemerintah Pusat menargetkan 100 % pemenuhan air bersih pada akhri tahun 2019.

6.

Menurunnya luas lahan pertanian sawah sehingga akan menurunkan jumlah produksi padi. Kondisi ini berpotensi mengganggu ketahanan pangan, baik lokal maupun nasional.

7.

Peningkatan kawasan terbangun, terutama untuk pembangunan perumahan/ kawasan permukiman, industri serta jasa dan perdagangan menambah kebutuhan infrastruktur permukiman.

8.

Kerusakan infrastruktur dan sarana wilayah serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sebagai akibat bencana rob, banjir, dan abrasi.

9.

Kepadatan penduduk Kota Pekalongan mengalami peningkatan terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur.

2.4.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1.

Kebijakan penanggulangan perubahan

kemiskinan

oleh

Pemerintah

sering

2.

Data penduduk miskin memerlukan validasi secara rutin dengan melibatkan warga masyarakat sekitar sehingga lebih menjamin validitas data.

3.

Pemerataan pendapatan penduduk masih menunjukkan angka yang kurang sesuai dengan harpan.


mengalami

167

4.

Perkembangan jumlah lapangan pekerjaan tidak seimbang dengan pertambahan jumlah angkatan kerja.

5.

Tidak link and match (keterhubungan) antara kebutuhan tenaga kerja dengan calon tenaga kerja yang dihasilkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.

6.

Rata-rata tingkat pendidikan penduduk Kota Pekalongan relatif masih rendah selain diakibatkan karena belum optimalnya akses ketersediaan layanan pendidikan di beberapa wilayah juga sebagai akibat kurangnya pemahaman tentang kemanfaatan pendidikan dalam peningkatan kesejahteraan.

7.

Masih munculnya penyebab kesakitan pada Bayi seperti ISPA, pneumonia, diare, campak atau kurang gizi/gizi buruk, kurangnya kesadaran dan peran aktif masyarakat serta kesigapan petugas kesehatan.

8.

Masih rendahnya tingkat pendapatan perempuan dibandingkan pendapatan laki-laki.

9.

Masih kurangnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi ataupun politik.

10. Masih kecilnya rasio gedung kesenian dengan jumlah kelompok kesenian. 11. Masih minimnya ajang pentas seni yang akan mendorong peningkatan kreativitas seni dari masyarakat. 12. Masih kecilnya rasio gedung olahraga dengan jumlah klub olahraga. 13. Masih minimnya ajang pentas kejuaraan olahraga peningkatan kualitas olahraga. 14. Industri pengolahan terutama kerajinan permasalahan bahan baku dan pemasaran.

batik

yang akan mendorong

sering

dikeluhkan

dengan

15. Tingginya investasi perlu dibarengi dengan sistem dan mekanisme dalam kegiatan penanaman modal. 16. Kemungkinan-kemungkinan penyebab tingginya pengeluaran perkapita dapat berupa: tingginya tingkat kesejahteraan; tingginya biaya hidup; pola hidup yang cenderung konsumtif; tingginya biaya produksi yang melekat pada aktivitas industri rumah tangga yang menjadi karakteristik masyarakat Kota Pekalongan; minimnya kebiasaan hidup menabung. 17. Masih tingginya angka kriminalitas dengan berbagai kemungkinan penyebab, seperti pengaruh kesulitan ekonomi, pengaruh gaya hidup, pengaruh lingkungan pergaulan, NARKOBA, dan lain-lain.

2.4.3. Aspek Pelayanan Umum 1.

Masih kurangnya jumlah lembaga pendidikan di beberapa wilayah Kecamatan/Kelurahan khususnya pada jenjang pendidikan menengah serta masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk berupaya mengakses layanan pendidikan sehingga menyebabkan adanya penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah. Disamping itu, semakin tinggi jenjang pendidikannya semakin tinggi penduduk usia sekolah masyarakat belum sepenuhnya menuntaskan pendidikan dasar sembilan tahun. Dan pada saat sekarang ini upaya perluasan akses pendidikan menengah dibatasi oleh kewenangan yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

2.

Pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, kondisinya tidak berbeda dengan pendidikan jenjang menengah. Selain itu Pendidikan Anak Usia Dini masih dipandang kurang penting karena pada usia tersebut anak masih dalam asuhan orang tua.


168

Kondisi ini telah menyebabkan rendahnya Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini.. 3.

Masih adanya guru dengan Kualifikasi Pendidikan belum mencapai minimal S1/D4, khususnya pada jenjang pendidikan SD/MI (17,77 %)

4.

Penduduk miskin belum seluruhnya mendapatkan jaminan kesehatan. Hal ini terjadi baik karena “inclussion and exclussion error” atau karena kemiskinan yang tiba-tiba sehingga belum tercantum dalam data KK/Penduduk Miskin.

5.

Tren semakin meningkatnya jumlah penderita penyakit menular dari tahun ke tahun

6.

Kondisi infrastruktur dasar permukiman dan juga saluran drainase yang mengalami kerusakan dan tidak berfungsi, baik karena sampah ataupun karena tingginya endapan. Sehingga menyebabkan terjadinya genangn air dalam waktu yang cukup lama. Disamping itu infrastruktur penanggulangan bencana rob juga belum maksimal, baik secara jumlah maupun secara kualitas.

7.

Upaya pencapaian target 100-0-100 masih terkendala dengan banyaknya kawasan kumuh sebagai akibat kurang maksimalnya upaya bersama dalam pengelolaan sampah atau karena potensi genangan akibat kondisi alam, layanan air bersih yang belum 100% serta masih adanya penduduk yang belum dapat memenuhi kebutuhan sanitasinya.

8.

Pengelolaan sampah belum optimal. Di sisi hulu, kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ataupun dalam pemilahan sampah masih harus menjadi perhatian tinggi, di sisi proses, rasio sarana prasarana dan jumlah SDM pengelola sampah dibandingkan dengan volume sampah masih rendah. Sementara disisi hilir, kapasitas TPA Degayu terus menurun sebagai akibat terbatasnya lahan dibandingkan dengan tingginya volume sampah, sehingga sampah yang belum tertangani mencapai 19,8%.

9.

Kesadaran masyarakat terhadap peraturan lingkungan hidup belum optimal

10. Upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil masih terhambat oleh regulasi dari Pemerintah Pusat, atau lambatnya ketercukupan blanko-blanko administrasi kependudukan dari Pemerintah Pusat. Di sisi lain, peran Pemerintah Daerah masih dibatasi dalam hal pemenuhan kebutuhan blanko administrasi tersebut. 11. Penyediaan infrastruktur, baik dalam kerangka pelayanan umum administrasi pemerintahan ataupun infrastruktur perkotaan masih belum optimal dalam hal keberpihakan pada keseimbangan gender. Belum ada keseimbangan peran, dimana pria masih mendominasi dibandingkan wanita 12. Meskipun secara umum cukup aman dan tertib, namun masih diperlukan peningkatan kondusivitas wilayah dalam rangka memberi rasa aman bagi warga. 13. Tren ketersediaan pangan utama per tahun terus mengalami penurunan.

2.4.4. Aspek Daya Saing Daerah 1.

Penambahan jumlah hotel berbintang belum diikuti dengan penyediaan infrastruktur pendukung kepariwisataan. Sementara itu sarana angkutan umum yang belum representatif sejalan dengan peningkatan jumlah hotel berbintang serta meningkatnya jumlah pengunjung melalui jalur kereta api karena hampir semua trayek kereta api berhenti di Stasiun Besar Kota Pekalongan.


169

2.

Kurang optimalnya pengembangan data klaster industri, penguatan regulasi terkait klaster industri, pemberian insentif untuk pengembangan klaster industri maupun pembangunan infrastruktur dasar klaster industri (seperti kelembagaan).

3.

Kurang optimalnya pengembangan sistem transportasi perkotaan yang mampu mengantisipasi ketidakseimbangan peningkatan jumlah kendaraan dengan penambahan kapasitas jalan yang akan berdampak terjadinya kemacetan di masa yang akan datang, mampu mengoptimalkan fungsi terminal sebagai pembagi arus kendaraan dan arus penumpang, maupun penambahan trayek untuk mengatasi berbagai tujuan pelayanan seperti lembaga pendidikan, pusat layanan kesehatan, layanan administrasi pemerintahan, layana jasa perkantoran, pusat perdagangan, pasar tradisional, destinasi wisata dan lain-lain.

4.

Minimnya fasilitas Kota Kreatif, khususnya terkait dengan pengembangan kesenian rakyat sehingga ciri kesenian rakyat Kota Pekalongan yang mampu mengusung keberagaman etnis dan budaya belum sepenuhnya menyebar ke semua wilayah dan kelompok-kelompok masyarakat. Infrastruktur berupa ruang publik kreatif perlu ditambah dengan mendekatkan pada wilayah-wilayah permukiman, sehingga dapat menjadi pusat-pusat pengembangan secara lebih merata.

5.

Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi kreatif yang dimilik Kota Pekalongan seperti desain, fesyen, perfilman, kuliner, dan lain-lain. Sehingga munculnya komunitas-komunitas belum dirasakan sebagai gerakan bersama antara Pemerintah dengan seluruh masyarakat Kota Pekalongan.

6.

Pengembangan Sistem Inovasi Daerah masih belum optimal, antara lain 1) dalam hal penyediaan basis data tentang pelaku usaha/bisnis dan inovasi masih tersebar di beberapa SKPD terkait serta pelayanan yang masih manual, 2) Tim koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah belum dilengkapi dengan kelompok kerja dan sekretariat, 3) Jumlah SDM yang memangku jabatan fungsional tertentu di lembaga Iptekin/litbangyasa milik Pemerintah Kota Pekalongan masih terbatas, dan 4) Alokasi anggaran untuk fasilitasi penguatan sistem inovasi daerah masih relatif kecil.

7.

Masih tingginya angka kriminalitas dengan berbagai kemungkinan penyebab, seperti pengaruh kesulitan ekonomi, pengaruh gaya hidup, pengaruh lingkungan pergaulan, NARKOBA, dan lain-lain.


170

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH Pada tahun 2015, aktivitas perekonomian global masih lemah, didorong oleh pelemahan ekonomi negara berkembang, terutama Tiongkok, sementara pemulihan perekonomian negara maju, seperti Amerika Serikat, cenderung berjalan lamban. IMF memperkirakan perekonomian global akan meningkat dari 3,1 persen di tahun 2015 menjadi 3,2 persen di tahun 2016, lebih rendah dari prediksi sebelumnya yang besarnya 3,4 persen. Kinerja ekonomi beberapa negara berkembang, terutama Cina, Rusia, dan Brasil menjadi alasan di balik penurunan tersebut. Faktor eksternal lain yang juga cukup berpengaruh adalah turunnya harga komoditas global, terutama komoditas energi. Harga minyak dunia jenis WTI dan Brent Oil berturut turut turun sebesar 24,5 dan 35,0 persen sepanjang tahun 2015. Di tahun 2016, harga komoditas diperkirakan masih tetap rendah. Harga minyak dunia diperkirakan di kisaran USD40,0 per barrel. Di tengah berbagai tantangan global, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 melambat menjadi 4,8 persen, tetapi masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Untuk tahun 2016, perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi menjadi 5,3 persen, didukung oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang tumbuh sebesar 5,1 dan 5,2 persen, serta ekspor yang kembali tumbuh positif sebesar 1,0 persen. Berdasarkan kondisi tersebut di atas maka perekonomian Kota Pekalongan pada tahun 2017 diproyeksikan masih tetap optimis yang antara lain didukung oleh berkembangnya UMKM yang berbasis produk unggulan daerah, semakin berkembangnya sektor pariwisata, terkendalinya inflasi dan dukungan regulasi yang efektif. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas, kebijakan perekonomian Kota Pekalongan Tahun 2017 diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata. Guna mendukung tercapainya sasaran kebijakan tersebut perlu didukung pemantapan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas dan kompetensi SDM, serta pelibatan stakeholder terkait.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah a. Pertumbuhan Ekonomi Sampai dengan tahun 2013, kondisi perekonomian Kota Pekalongan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, namun pada tahun 2014 terjadi titik terendah RKPD Kota Pekalongan 2017 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

171

pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 5,48%. Namun demikian pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan masih lebih baik dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. 7,00 6,50 6,00

5,50 Kota Pekalongan (%)

5,00

Prov Jateng (%)

4,50 4,00

Nasional (%)

2010

2011

2012

2013

2014

Kota Pekalongan (%)

5,51

5,49

5,61

5,91

5,48

Prov Jateng (%)

5,84

5,30

5,34

5,14

5,42

Nasional (%)

6,22

5,94

5,87

5,61

5,01

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010-2014

Gambar 3.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Selama kurun waktu 2013 – 2014 nilai PDRB Kota Pekalongan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nilai PDRB pada Tahun 2013 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp. 6.396,42 Milyar naik pada Tahun 2014 menjadi Rp. 7.092,78 Milyar. Nilai PDRB Atas Harga Dasar Konstan (ADHK) naik dari Rp. 5.456,19 Milyar menjadi Rp. 5.755,28 Milyar. Sektor PDRB yang memberikan kontribusi dominan terhadap PDRB Kota Pekalongan tahun 2014 yaitu sektor Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor (22,14%); industri pengolahan (21,65%); serta konstruksi (14,90%). Jika dibandingkan dengan tahun 2014, maka ketiga sektor tersebut masih menjadi sektor dominan dalam PDRB Kota Pekalongan. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB pada tiap sektor tahun 2013, maka diketahui bahwa meskipun nilai laju pertumbuhan lebih kecil dibandingkan tahun 2013, tetapi semua sektor mengalami pertumbuhan positif. Tabel 3.1 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2014

No.

Lapangan Usaha

ADHB (Milyar Rp) 2013 *)

1

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

2 3

ADHK (Milyar Rp)

2014 **)

2013 *)

Laju PDRB (%)

2014 **)

2013 *)

2014 **)

357,885

373,908

305,27

298,97

1,09

-2,06

Pertambangan dan Penggalian

-

-

-

-

-

-

Industri pengolahan

1.376,89

1.536,96

1.177,87

1.251,21

10,48

6,23

RKPD Kota Pekalongan 2017 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

172

No.

Lapangan Usaha

ADHB (Milyar Rp) 2013 *)

4

Listrik Gas dan Air Bersih

5.

Pengadaan air, pengelolaan sampah Limbah dan daur ulang

6

Konstruksi

7.

Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor

8.

ADHK (Milyar Rp)

2014 **)

2013 *)

Laju PDRB (%)

2014 **)

2013 *)

2014 **)

11,17

11,41

11,44

11,56

7,31

1,09

7,67

8,13

7,10

7,28

0,25

2,50

918,90

1.057,51

761,45

807,21

6,33

6,01

1.469,90

1.570,21

1.232,71

1.285,31

2,85

4,27

Transportasi dan Pergudangan

389,99

435,54

372,33

389,71

3,17

4,67

9.

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

289,37

330,89

253,45

272,01

6,19

7,33

10.

Informasi dan Komunikasi

251,21

277,31

242,03

268,61

9,02

10,98

11.

Jasa Keuangan dan Asuransi

369,95

413,90

302,82

322,51

6,15

6,50

12.

Real Estate

161,09

184,03

149,86

160,68

7,09

7,22

13.

Jasa Perusahaan

22,82

27,85

18,29

20,49

4,49

11,98

14.

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

311,38

335,65

254,59

257,03

2,75

0,96

15.

Jasa Pendidikan

272,73

314,28

204,98

225,89

8,71

10,20

16.

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

72,68

84,81

59,35

65,33

5,29

10,08

17.

Jasa lainnya

112,80

130,36

102,62

111,44

8,93

8,59

6.396,42

7.092,78

5.456,19

5.755,28

5,91

5,48

PDRB

Sumber data : PDRB Kota Pekalongan Tahun 2015

Tabel 3.2 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2013 (persen)

A B C D E

Lapangan Usaha (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengadaan Air, Pengelolaan

2010 (2) 6,15

2011 (3) 6,07

2012* (4) 5,86

2013** (5) 5,60

2014*** (6) 5,27

– 19,30 0,20 0,15

– 19,89 0,19 0,14

– 20,82 0,19 0,13

– 21,53 0,17 0,12

– 21,67 0,16 0,11


173

Lapangan Usaha 2010 (1) (2) Sampah, Limbah dan Daur Ulang F Konstruksi 14,26 G Perdagangan Besar dan 24,02 Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor H Transportasi dan Pergudangan 7,24 I Penyediaan Akomodasi dan 4,66 Makan Minum J Informasi dan Komunikasi 4,02 K Jasa Keuangan dan Asuransi 5,59 L Real Estat 2,70 M,N Jasa Perusahaan 0,33 O Administrasi Pemerintahan, 5,11 Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib P Jasa Pendidikan 3,28 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 1,02 Sosial R,S,T,U Jasa lainnya 1,98 Produk Domestik Regional Bruto 100 Sumber data : PDRB Kota Pekalongan Tahun 2015

2011 (3)

2012* (4)

2013** (5)

2014*** (6)

13,93 24,61

14,08 23,55

14,37 22,98

14,91 22,14

6,79 4,59

6,41 4,56

6,10 4,52

6,14 4,67

3,95 5,50 2,62 0,33 4,93

3,96 5,71 2,55 0,34 5,01

3,93 5,78 2,52 0,36 4,87

3,91 5,84 2,59 0,39 4,73

3,51 1,07

3,98 1,14

4,26 1,14

4,43 1,20

1,89 100

1,72 100

1,76 100

1,84 100

PDRB per kapita merupakan PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Pada Tahun 2014, PDRB per kapita Kota Pekalongan ADHB mencapai Rp.24,15 juta, meningkat dibandingkan dengan tahun 2013. Sedangkan PDRB per kapita Kota Pekalongan ADHK tahun 2014 sebesar Rp.19,60 juta, juga meningkat dibandingkan tahun 2013. PDRB per kapita Kota Pekalongan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.3 PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 PDRB Per Kapita (atas dasar Pendapatan Per Kapita (atas harga konstan) (Rp. Juta) dasar harga berlaku) (Rp Juta) 1 2010 16,40 16,40 2 2011 17,12 18,18 3 2012 17,89 19,94 4 2013 18,76 21,99 5 2014 19,60 24,15 Sumber data : PDRB Kota Pekalongan Tahun 2015, diolah No

Tahun

c. Inflasi Pada periode tahun 2010 - 2014, inflasi di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi dari kisaran 2,45 persen di tahun 2011 hingga tertinggi pada 7,82 persen di tahun 2014. Nilai inflasi Kota Pekalongan dari tahun 2010 - 2014 lebih rendah dibanding dengan inflasi nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan inflasi kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan nasional dapat dilihat pada grafik dibawah ini:


174

Tabel 3.4 Laju Inflasi Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

Kota Pekalongan (%) Prov Jateng (%) Nasional (%)

2010 3,77 6,88 6,69

2011 2,45 2,68 3,79

2012 3,55 4,24 4,30

2013 7,40 7,99 8,38

2014 7,82 8,22 8,36

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2015

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Berdasarkan RKP Tahun 2017, Tahun 2017 ekonomi global diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,5 persen, lebih tinggi dari tahun 2016. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Faktor lain, harga komoditas, diperkirakan masih tetap rendah, sementara inflasi global diperkirakan cenderung stabil. Pada tahun 2017 perekonomian global masih dihadapkan berbagai tantangan dan ) resiko : 1) Potensi deflasi di kawasan Eropa dan Jepang, 2) Resiko arus balik modal, 3) Hardlanding ekonomi China, 4) Pemulihan ekonomi dunia yang lamban dan penurunan potensial output global, 5) Harga komoditas yang rendah, dan 6) Resiko geopolitik yang tinggi. Sementara itu ekonomi domestik juga masih dihadapkan pada berbagai resiko: (1) Potensial GDP turun, (2) keterbatasan pembiayaan, (3) Ketimpangan meningkat dan (4) Resiko dari sisi fiskal. a. Tantangan Perekonomian Tahun 2017 dan Tahun 2018 Kondisi perekonomian Kota Pekalongan secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh dinamika perubahan lingkungan strategis, baik regional Provinsi Jawa Tengah dan Nasional serta dinamika Internasional. Perkembangan lingkungan strategis pada tahun 2017 yang mempengaruhi perekonomian Kota Pekalongan, diperkirakan sebagai berikut: a. Pemberlakuan MEA yang akan berdampak pada dinamika kegiatan ekonomi Kota Pekalongan, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); b. Ketergantungan bahan baku impor pada industri batik dan kebutuhan pangan masyarakat; c. Fluktuasi harga BBM yang menyebabkan ketidakpastian dalam ekspektasi dunia usaha; d. Penurunan harga komoditas ekspor dunia yang berpengaruh terhadap nilai ekspor non migas Kota Pekalongan; e. Tuntutan konsumen yang semakin meningkat atas produk berkualitas dan berwawasan lingkungan; f.

Ekpektasi para investor yang akan masuk ke Kota Pekalongan terhadap implementasi kebijakan ekonomi nasional;

g. Risiko bencana alam banjir dan rob Faktor-faktor internal yang berpengaruh terhadap perekonomian Kota Pekalongan pada tahun 2017, sebagai berikut: a. Letak strategis dan dukungan penyediaan sarana dan prasarana perekonomian yang baik mempengaruhi tingkat efisiensi pengelolaan perekonomian dan daya tarik bagi investasi di daerah, terutama industri kreatif dan kerajinan. RKPD Kota Pekalongan 2017 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

175

b. Menurunnya kontribusi sektor primer dan peningkatan teknologi tepat guna berdampak pada tergesernya tenaga kerja kurang terampil/buruh. c. Meningkatnya iklim yang kondusif dalam penanaman modal, seperti meningkatnya pelayanan perijinan usaha, rendahnya angka kriminalitas yang sangat mempengaruhi kelancaran usaha dan kegiatan perekonomian. Tantangan-tantangan tersebut sangat menentukan perkembangan perekonomian Kota Pekalongan. Oleh karena itu, tantangan ini harus dapat diantisipasi secara proporsional melalui penetapan prioritas rencana kegiatan dan pendanaan pembangunan daerah. b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017. Prioritas kebijakan pembangunan ekonomi Kota Pekalongan secara makro tahun 2017 difokuskan kepada pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata. Keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah Kota Pekalongan diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi pendanaan pembangunan dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan kondisi yang tersebut di atas maka usaha-usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut: a. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik. b. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unitunit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan. c. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UMKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien. d. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat. e. Meningkatkan koordinasi antar PD, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM) di tingkat Rukun Warga (RW). f.

Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (life skills), teknologi tepat guna dan produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2017 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2016-2021 di tahun kedua, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas RKPD Kota Pekalongan 2017 | RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

176

fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Resposibility (CSR). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Selanjutnya untuk penerimaa pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan urusan bersama, yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan kepada perangkat daerah.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama. Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 14,18% dengan rincian PAD mencapai 26,20%, Dana Perimbangan mencapai 9,11% dan Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai 26,15%. Adapun perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2017 dihitung dengan asumsi sebagai berikut : a. Proyeksi pendapatan diasumsikan naik sebesar 7,12% dari tahun 2016, dikarenakan ada kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan.


177

b. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah dan diasumsikan naik 9,35% dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2016; c. Dana perimbangan diasumsikan naik 16,74% dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2016 karena mulai tahun 2016 terjadi kenaikan signifikan pada Dana Alokasi Khusus (DAK); d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diasumsikan turun 28,79% dikarenakan reklasifikasi kode rekening yang semula masuk pada pos dana penyesuaian ke DAK non fisik. Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kota Pekalongan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: a.

Mengintensifkan pendapatan melalui peningkatan kerjasama dengan pihak terkait;

b.

Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;

c.

Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam optimalisasi penerimaan DBH Pajak/Bukan Pajak melalui koordinasi dengan DJPK, Provinsi dan KPP Pratama;

d.

Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang ada;

e.

Melakukan evaluasi dan revisi Peraturan Daerah Pendapatan Asli Daerah;

f.

Validasi dan up date Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;

g.

Meningkatkan koordinasi antar SKPD dalam bidang Pendapatan Daerah;

h.

Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;

i.

Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui branch image;

j.

Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito;

k.

Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui Intensifikasi penagihan, sosialisasi dan peningkatan basis data;

l.

Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;

Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kota Pekalongan tahun 20142018 dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut Tabel 3.5 Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 – 2018 URAIAN PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan

REALISASI 2014 2015 762.110.364.355 809.733.612.473 144.065.424.017 152.044.596.332 42.209.839.165 15.140.630.188 3.503.688.202

47.499.120.190 16.594.929.112 3.181.034.617

TARGET/PROYEKSI 2016 2017 2018 901.083.866 965.278.102 996.192.595 160.542.382 175.561.102 191.736.595 43.563.920 15.310.262 3.740.000

49.074.978 15.874.541 4.462.754


53.682.981 17.274.156 4.859.833 178

URAIAN PENDAPATAN Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

REALISASI 2014 2015 762.110.364.355 809.733.612.473

TARGET/PROYEKSI 2016 2017 2018 901.083.866 965.278.102 996.192.595

83.211.266.462

84.769.512.413

97.928.200

106.148.829

115.919.625

475.269.482.764 28.224.678.764

491.178.295.665 24.493.648.665

576.271.132 32.333.556

672.747.000 31.385.000

696.671.000 31.385.000

412.871.094.000 34.173.710.000 142.775.457.574

421.276.527.000 45.408.120.000 166.510.720.476

457.085.256 86.852.320 164.270.352

479.939.000 161.423.000 116.970.000

503.936.000 161.350.000 107.785.000

5.165.000.000 41.792.156.000

7.587.000.000 54.779.785.187

3.000.000 56.778.690

0 59.618.000

0 62.599.000

67.070.237.000

81.502.635.500

81.314.598

0

0

28.748.064.574

22.641.299.789

23.177.064

57.352.000

45.186.000

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan, 2015

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah Perencanaan belanja daerah pada tahun 2017 dihitung dengan berdasar asumsi sebagai berikut : a.

Proyeksi belanja daerah diasumsikan naik sebesar 3,86% dari tahun 2016;

b.

Perhitungan gaji pegawai menggunakan basis data pegawai 2016.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi, maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut : a.

Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

b.

Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

c.

Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.

d.

Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat.

e.

Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.


179

f.

Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.

Adapun realiasi dan proyeksi belanja daerah Kota Pekalongan tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.6 Realisasi, Anggaran dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 – 2018 Jumlah Uraian

Realisasi Tahun 2014

Realisasi Tahun 2015 3

Target 2016 4

Proyeksi 2017 5

Proyeksi 2018

1

2

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/ Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

358.447.296.504

379.970.845.177

410.661.920.000

437.501.410.562

465.920.755.495

6

303.505.066.004 39.679.734.500 13.457.324.000

324.607.233.952 54.592.624.225 350.766.000

382.129.100.000 21.164.939.000 2.769.000.000

407.166.237.562 22.794.359.000 2.840.814.000

433.575.777.495 24.673.795.000 2.971.183.000

630.002.000

420.221.000

698.881.000

700.000.000

700.000.000

1.175.170.000 378.347.564.760 40.362.322.506 178.802.086.121

0 412.573.051.512 16.702.198.881 238.202.012.290

3.900.000.000 511.950.317.000 18.910.431.000 292.172.112.000

4.000.000.000 520.766.154.649 19.236.070.587 290.711.219.716

4.000.000.000 536.145.790.493 19.804.163.882 285.866.321.034

159.183.156.133

157.668.840.341

200.867.774.000

210.818.864.346

230.475.305.577

Jumlah Belanja

736.794.861.264

792.543.896.689

922.612.237.000

958.267.565.211

1.002.066.545.988

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan Tahun 2015

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran 2016, pencairan dana cadangan dan penerimaan kembali investasi pemerintah. Pengeluaran pembiayaan diarahkan yaitu untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah serta pembayaran pokok utang. Perencanaan pembiayaan netto pada tahun 2017 diasumsikan turun sebesar 11,48% dari tahun 2016, dikarenakan tidak ada Pencairan Dana Cadangan dan kenaikan SILPA tahun anggaran sebeumnya pada pos Penerimaan Pembiayaan Daerah tetapi disertai dengan pembentukan dana cadangan pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2017 di Kota Pekalongan antara lain diarahkan untuk : a.

Penggunaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2016 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2017, yang didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;

b.

SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran;


180

c.

Pembentukan dana cadangan untuk untuk Pilkada tahun 2020 sebesar Rp. 5 Milyar.

d.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian; Rincian pembiayaan daerah dapat diketahui melalui tabel sebagai berikut: Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 – 2018 Jumlah Uraian

Realisasi Tahun 2014

Target 2015

1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah

3 90.825.743.585

Target 2016

Proyeksi 2017

Proyeksi 2018

4 111.870.096.000

5 28.128.371.000

6 28.857.880.000

6 30.182.214.000

90.732.895.476

101.370.096.000

28.128.371.000

28.857.880.000

30.182.214.000

0

10.500.000.000

0

0

0

92.848.109

0

0

0

0

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

14.771.150.000

12.100.000.000

6.600.000.000

9.800.000.000

9.800.000.000

Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang PEMBIAYAAN NETTO

5.000.000.000

0

0

5.000.000.000

5.000.000.000

9.729.000.000

12.100.000.000

6.600.000.000

4.800.000.000

4.800.000.000

42.150.000 76.054.593.585

0 99.770.096.000

0 21.528.371.000

0 19.057.880.000

0 20.382.214.000

Sumber : DPPKAD Kota Pekalongan Tahun 2015


181

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017 merupakan tahun transisi, dimana RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2010-2015 telah berakhir seiring dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah pada bulan Agustus tahun 2015. Penyusunan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021 dalam proses penyusunan dan sudah tersusun Rancangan RPJMD. Sehingga penyusunan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017 memedomani Rancangan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021 dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan RPJMN Tahun 2015-2019.

4.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA MENENGAH Sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode Tahun 2016-2021 yang telah dilantik pada tanggal 17 Pebruari 2016, maka Visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas” Dalam kerangka pemikiran sistem pemerintahan yang telah menetapkan Walikota dan Wakil Walikota terpilih, dimana pada proses pemilihannya telah menyampaikan visi dan misinya kepada seluruh masyarakat maka visi tersebut pada dasarnya adalah visi yang telah disepakati untuk diwujudkan pada akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2021. Oleh karena itu, untuk membangun kesamaan pandangan dan juga komitmen dari seluruh pemangku kepentingan maka rumusan Visi tersebut perlu diberikan penjelasan.

1. Kota Pekalongan Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota Pekalongan ke Jakarta adalah 384 Km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya adalah 409 Km. Kota Pekalongan adalah kota yang meletakkan sejarah kehidupannya pada dua industri utama, yaitu Batik dan Perikanan. Industri Batik sudah menjadi urat nadi kehidupan ekonomi masyarakat Kota Pekalongan. Rantai nilainya meliputi proses produksi yang dimulai dari penyediaan bahan baku sampai dengan barang jadi dan siap jual, proses penjualan dengan karakteristik hubungan pemasaran yang khas antar pengusaha dan pedagang, dan juga proses permodalannya. Di tiap-tiap rantai nilai tersebut banyak sekali menyerap tenaga kerja dengan pola hubungan informal. Kehidupan masyarakat Kota Pekalongan yang sangat lekat dengan kerajinan batik ini diharapkan akan menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam jangka panjang akan membangun kemandirian. Di samping itu, secara langsung kehidupan ekonomi ini juga telah membentuk karakter budaya masyarakat. Dalam perspektif seni dan budaya yang mewujud dalam bentuk karya, sebagai bentuk dari hasil cipta, rasa dan karsa, sekarang ini terus berkembang seni-seni RKPD Kota Pekalongan 2017 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

182

budaya yang menggambarkan ritme kehidupan batik di Kota Pekalongan. Sedangkan dalam perspektif masyarakat berbudaya, ritme kehidupan perdagangan (khususnya batik di Kota Pekalongan) yang cenderung egaliter akan dapat tertata dengan baik dengan didasari oleh nilai-nilai religiusitas. Industri perikanan juga menjadi salah satu bagian kehidupan masyarakat Kota Pekalongan. Pelabuhan Pekalongan pernah memiliki peran sebagai salah satu pelabuhan perikanan terpenting di pantai utara Jawa. Kehidupan perikanan ini tentunya berimplikasi juga terhadap corak budaya masyarakat Pekalongan. Pada saat ini, industri perikanan tidak hanya terfokus pada perikanan tangkap, tetapi juga menumbuhkan industri perikanan budidaya. Perkembangan lahan terdampak rob sehingga menjadi lahan idle telah diubah menjadi lahan tambak untuk budidaya perikanan. Sektor ini juga akan menjadi salah satu sasaran pembangunan yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kota Pekalongan.

2. Sejahtera Kota Pekalongan, dalam tatanan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan Daerah Otonom, yang menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diberikan pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pengertian tersebut, pendekatan atas perwujudan keadaan sejahtera, dimaknai sebagai bentuk dari kesejahteraan sosial. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Terkait dengan upaya pencapaian visi selama lima tahun, pemenuhan kebutuhan material akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, dan papan masyarakat Kota Pekalongan. Sedangkan kebutuhan spiritual difokuskan pada pemenuhan kesempatan dan kemampuan melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dipeluk oleh warga masyarakat. Kemudian untuk kebutuhan sosial difokuskan pada kebutuhan sosial dasar berupa pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang, Kota Pekalongan telah mendefinisikan Kota Sejahtera adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan bathin) secara adil dan merata. Kota sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejateraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipsi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan.

3. Mandiri Mandiri mempunyai makna dalam keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam konteks kekinian, kemandirian tidak dapat dimaknai sebagai ketidaktergantungan terhadap pihak lain, karena setiap orang atau institusi mempunyai hubungan saling keterkaitan dan ketergantungan. Maksud pemaknaan mandiri adalah pembangunan yang dilaksanakan akan menciptakan masyarakat yang tidak menggantungkan nasib dan kondisi RKPD Kota Pekalongan 2017 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

183

kehidupannya pada bantuan dari pihak lain, termasuk bergantung pada pemerintah dalam menentukan masa depannya. Pembangunan yang dilaksanakan akan membentuk pola pikir dan perilaku yang mampu menghadapi permasalahan dan tantangan, dengan menempatkan kemampuan yang dimiliki sebagai prioritas pertama dalam menyelesaikan permasalahannya. Nilai-nilai positif dalam kehidupan sosial seperti saling tolong menolong, gotong royong, empati, dan kebersamaan hidup akan terus ditumbuh kembangkan. Sehingga individu masyarakat tidak memandang dirinya sebagai pribadi semata, tetapi lebih menempatkan dirinya sebagai bagian dari kehidupan sosial. Dalam konteks ini, falsafah “brayan urip” menjadi hal penting yang harus terus ditanamkan di berbagai lapisan masyarakat sebagai sebuah pendidikan, baik dalam kerangka pendidikan formal (sekolah/madrasah), pendidikan non formal (PAUD, pendidikan kesetaraan), ataupun pendidikan informal (pendidikan keluarga). Dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang, Kota Pekalongan juga telah mendefinisikan mandiri,dalam arti bahwa kemandirian masih mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Guna membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya dan ini tercermin dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan Kota Pekalongan; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah yang semakin kokoh serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya.

4. Berbudaya Berbudaya memiliki arti memiliki budaya atau mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Budaya juga didefinisikan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat: 1979). Dalam konsep pengertian seperti ini, maka tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang dicita-citakan adalah masyarakat yang memiliki sistem gagasan, ide, dan kreativitas, baik dalam hidup maupun kehidupannya. Selanjutnya, dari gagasan, ide, dan kreativitas tersebut, kemudian dituangkan ke dalam tindakan-tindakan yang mewujud atau menghasilkan hasil karya, baik hasil karya berbentuk benda ataupun tidak berbentuk benda. Pada akhir periode RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016 – 2021, masyarakat Kota Pekalongan mampu menghasilkan karya-karya budaya yang adi luhung serta yang lebih penting lagi adalah tatanan masyarakat Kota Pekalongan memiliki nilai-nilai dan tata hubungan sosial yang kuat, dihormati, dan diakui secara luas oleh masyarakat di daerah lain, baik dalam skala provinsi, nasional ataupun dunia.

5. Berbasis Nilai-Nilai Religiusitas Pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan menyadari sepenuhnya bahwa hidup dan kehidupan yang dijalani tidak terlepas dari kuasa dan kehendak Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap usaha yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berbudaya, senantiasa dibarengi dengan nilai-nilai keimanan dari setiap individu masyarakat sesuai dengan agama yang dipeluknya. Pemerintah dan Masyarakat Kota Pekalongan memberikan kesempatan dan kebebasan kepada umatnya untuk melaksanakan kegiatan peribadatan, melaksanakan kegiatan-kegiatan peringatan hari besar agama, melakukan berbagai upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dari generasi ke generasi, menjalin hubungan yang harmonis antar umat berbagai agama. Dengan demikian, akan terbangun keseimbangan antara kemampuan umat beragama RKPD Kota Pekalongan 2017 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

184

dalam berupaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan penyadaran diri sebagai makhluk Sang Pencipta yang tidak memiliki kekuasaan apapun selain atas kehendakNya. Sehingga masyarakat yang tercipta adalah masyarakat yang benar-benar memiliki kesejahteraan lahir dan batin.

6. Falsafah “Brayan Urip” Brayan berasal dari kata bebrayan yang bermakna bermasyarakat atau berumahtangga sehingga kata urip bebrayan dapat diartikan sebagai hidup bermasyarakat atau hidup berumahtangga. Brayan urip bagi orang Pekalongan memiliki makna ungkapan kebersamaan dalam melakukan sesuatu tanpa membedakan kelas atau asal-usul seseorang. Makna Brayan Urip dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kekuasaan yang mengakomodasikan kepentingan semua pihak khususnya kelompok tidak mampu. Dengan mengintegrasikan seluruh sudut pandang melalui pelibatan semua pihak maka perencanan pembangunan yang disusun menjadi lebih integratif dan representatif sehingga terhindar dari sudut pandang mata kuda atau mata elang yang sangat terbatas karena perencanaan pembangunan dilakukan secara bersama-sama Brayan Urip bukan sekedar jargon atau tagline tetapi sebuah nilai yang memberikan cara pandang baru dalam membangun pemerintahan. Sesungguhnya implementasi brayan urip adalah semangat untuk merangkul masyarakat (public engangement) dalam menghidupkan Kota Pekalongan. Untuk itu dibutuhkan birokrasi yang menghayati nilai-nilai brayan urip, melayani dan dapat bekerja secara efektif. Secara historis, brayan urip bukanlah hal baru bagi masyarakat Kota Pekalongan. Brayan urip digali dari kehidupan dan tata pergaulan masyarakat yang telah lama tumbuh dan menjadi sendi kehidupan masyarakat. Brayan urip adalah pengejawantahan dari pluralisme warga Pekalongan dan telah membentuk watak masyarakat yang egaliter. Di dalam falsafat “Brayan Urip” terdapat nilai, asas, dan semangat yang menyertai, yaitu : 1). Nilai “Brayan Urip” meliputi nilai ; Kebersamaan, Keadilan, dan proporsional. 2). Asas “Brayan Urip” meliputi asas partisipatif, kolaboratif dan integratif. 3). Semangat “Brayan Urip” meliputi semangat transparan, akuntabel, kesetaraan dan gotong royong. Untuk mewujudkan visi sebagaimana diuraikan di atas, maka dirumuskan misi yang harus diemban oleh Pemerintah bersama dengan Masyarakat Kota Pekalongan sebagai berikut : 1. Meningkatkan Akses Dan Mutu Pendidikan 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat 3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan 5. Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas 6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhalqul karimah.

RKPD Kota Pekalongan 2017 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

185

Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka pembangunan jangka menengah Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 memiliki tujuan, dan sasaran yang dijelaskan dalam tabel berikut : Tabel 4.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016– 2021 MISI Misi 1 : Meningkatkan Akses Dan Mutu Pendidikan

TUJUAN Meningkatkan akses layanan pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal ataupun pendidikan non formal.

Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingya pendidikan bagi generasi yang akan datang. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan

Meningkatkan prestasi olahraga Menurunkan dampak negatif pergaulan remaja

Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagikesejahteraan masyarakat.

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

SASARAN Peningkatan ketersediaan penyelenggaraan pendidikan, baik formal ataupun non formal Jaminan kelangsungan pendidikan dasar dan menengah bagi keluarga tidak mampu. Peningkatan harapan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi Peningkatan prestasi siswa, baik di bidang akademik ataupun non akademik. Peningkatan prestasi pendidik (guru). Peningkatan kualitas penyelenggara pendidikan Peningkatan partisipasi pendidikan

Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan, baik pada kegiatan perencanaan ataupun dalam pelaksanaan pembangunan. Peningkatan prestasi olahraga Penurunan angka kenakalan remaja Penurunan penyalahgunaan narkoba Peningkatan pemerataan akses pelayanan kesehatan Cakupan jaminan kesehatan Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Peningkatan Usia Harapan Hidup Penurunan Angka Kematian Ibu Penurunan Angka Kematian Bayi Penurunan Angka Kematian Balita

Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi

Peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan Peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Penurunan Angka Kemiskinan

Menurunkan angka kemiskinan


186

MISI

TUJUAN

Menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Menurunkan angka pengangguran Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis gender Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat diffable. Menurunkan kekerasan terhadap anak dan perempuan Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan

Misi 3 : Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan

Mengembangkan industri batik sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan.

Menggali dan mengembangkan potensi ekonomi dan industri kreatif.

SASARAN Pemberian santunan kematian bagi orang miskin Penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang beresiko sosial Penurunan Angka Pengangguran Peningkatan Indeks Pembangunan Gender Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik yang ramah diffable. Penurunan kekerasan terhadap anak dan perempuan Peningkatan kepuasan pelayanan publik Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan penghargaan dan sanksi bagi aparatur sipil negara (ASN) secara konsisten. Pembekalan kewirausahaan sosial untuk aparatur sipil negara (ASN) menjelang purna tugas. Peningkatan jumlah industri batik di Kota Pekalongan Pembentukan Lembaga Ekonomi Kreatif dalam pengembangan sektor potensial ekonomi kreatif berbasis potensi lokal Pekalongan Pemberdayaan kelompok usaha UMKM Meningkatkan nilai ekspor perdagangan Penyelenggaraan Pekalongan Batik Night Market Pembangunan Lingkungan Industri Kecil Peningkatan layanan perijinan usaha Peningkatan nilai produksi komoditi pertanian


187

MISI

TUJUAN Memperkuat industri perikanan, baik perikanan tangkap ataupun perikanan budidaya

Misi 4 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan.

Misi 5 : Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas

Meningkatkan peran koperasi dalam kegiatan perekonomian di Kota Pekalongan. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan fasilitas perdagangan di Kota Pekalongan. Menurunkan dampak bencana, baik rob, banjir, kebakaran, ataupun bencana lainnya Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan

Meningkatkan dan memperkuat daya tarik wisata Kota Pekalongan melalui pembangunan infrastruktur pendukung kepariwisataan serta penataan kawasan-kawasan strategis perkotaan. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan kota. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyediaan air bersih. Menurunkan luas kawasan kumuh perkotaan Meningkatkan cakupan layanan sanitasi Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi Menurunkan tingkat pencemaran sungai Meningkatkan kualitas pelayanan irigasi Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat.

SASARAN Peningkatan nilai produksi produksi perikanan Peningkatan tata kelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Penguatan peran koperasi dalam pengembangan ekonomi lokal Peningkatan kualitas pasar sesuai dengan standar Nasional Penurunan luas kawasan terdampak rob Peningkatan penanganan bencana kebakaran Peningkatan kualitas jalan dan jembatan Mendorong percepatan pembangunan jalur lingkar utara Peningkatan kawasan strategis perkotaan yang terbangun (taman bahagia)

Peningkatan cakupan pelayanan persampahan Peningkatan cakupan pelayanan air bersih Penurunan luas kawasan kumuh Peningkatan cakupan layanan sanitasi Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan Penurunan tingkat pencemaran sungai Peningkatan cakupan layanan irigasi Peningkatan jumlah pemanfaatan pemasaran produk sebagai inisiasi bersama antara komunitas dengan Pemerintah Kota Pekalongan Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat.


188

MISI

TUJUAN

SASARAN

Misi 6 : Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhalqul karimah

Melestarikan budaya batik serta menggali potensi seni dan budaya.

Pembangunan taman budaya sebagai ajang kreasi seni dan budaya masyarakat. Peningkatan ragam seni dan budaya sebagai bagian dari pengembangan sektor pariwisata melalui pengembangan event dan wisata tematis. Peningkatan jumlah kunjungan wisata Peningkatan pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan masyarakat.

Meningkatkan nilai religiusitas sebagai pondasi pembentukan perilaku kehidupan masyarakat yang berakhlaqul karimah

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN Proses perencanaan pembangunan Kota Pekalongan berada pada masa transisi, dimana RPJMD 2010-2015 telah berakhir dan RPJMD yang baru belum tersusun. Namun proses pembangunan Kota Pekalongan tahun 2017 dalam prosesnya tidak terlepas dari pembangunan sebelumnya. Perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2017 disusun dengan memperhatikan pokok pikiran DPRD sebagai hasil reses. Perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2017 juga memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antar kebijakan pusat dan daerah. Selain itu, dengan adanya perubahan kebijakan nasional terkait dengan pemerintahan daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2017, telah mengantisipasi dan mengakomodir perubahan kebijakan tersebut. Perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2017 juga disusun dengan berpedoman strategi dan arah kebijakan pembangunan provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antar kebijakan pusat dan daerah.

4.2.1. Pokok-pokok Pikiran DPRD DPRD Kota Pekalongan sebagai bagian dari unsur Pemerintah Kota Pekalongan ikut berperan secara intensif dalam proses dan tahapan penyusunan dokumen RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017, diantaranya melalui pokok-pokok pikiran DPRD, yaitu : 1.

Bidang Pendidikan a). Pemerintah supaya menitkberatkan skala prioritas bebas biaya wajib pendidikan dasar dan menengah bagi warga tidak mampu di Kota Pekalongan b). Bantuan BOS dan pemberian beasiswa tidak mampu sebaiknya menjangkau seluruh warga miskin Kota Pekalongan c). Peningkatan sarana dan prasarana sekolah, baik negeri maupun swasta


189

d). Pendidikan moral/budi pekerti akhlak bagi para peserta didik dijadikan mulok wajib bagi semua jenjang pendidikan dimulai dari PAUD sampai dengan SLTA 2.

Bidang Kesehatan a). Pemerintah supaya meningkatkan kualitas pelayanan pada puskesmas dan rumah sakit, antara lain dengan mempermudah prosedur pengobatan dan persalinan untuk ibu melahirkan, serta tidak ada diskriminasi antara peserta BPJS dan penerima BPJS; b). Diupayakan pengobatan gratis tanpa syarat bagi warga miskin berKTP Kota Pekalongan

3.

Bidang Sosial Kemasyarakatan a). Bantuan bedah rumah agar tepat sasaran b). Bantuan modal kerja bagi warga tidak mampu c). Lapangan pekerjaan agar diperluas d). Pembinaan terhadap karang taruna e). Sosialisasi bahaya narkoba, seks bebas serta bahaya sosial lainnya dimulai dari Keluarga-Sekolah-Masyarakat; f). Pembenahan dan penertiban pasar tiban yang ada di Kota Pekalongan g). Peningkatan pengelolaan permasalahannya

4.

persampahan

dan

limbah

serta

penanganan

Bidang Pembangunan/Infrastruktur a). Pemerintah agar menyediakan dan mempermudah akses air bersih bagi warga sampai ke RT/RW; b). Peningkatan dan perbaikan jalan kampung, saluran dan peranyak lampu-lampu penerangan jalan di tempat umum dan jalan sepi agar tidak terjadi tindak kejahatan serta pengaspalan jalan, perbaikan trotoar dan drainase secara bertahap di seluruh Kota Pekalongan c). Untuk wilayah-wilayah yang termasuk rawan banjir dan genangan rob agar di lingkungan tersebut dibuatkan semacam waduk (penampungan air limbah dan hujan) guna mempercepat penanggulangan rob di daerah rawan bencana rob d). Perbanyak tempat wisata gratis, taman kota dan lahan terbuka hijau e). Mempercepat penanggulangan rob di daerah rawan bencana rob; f). Pembangunan di daerah disesuaikan dengan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2017 Arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2017 diarahkan untuk “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Dalam penyusunan RKP 2017 pendekatan perencanaan yang digunakan adalah: 

Tematik-Holistik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional dirancang koordinasi berbagai kementarian atau lembaga yang terkait. Sebagai contoh untuk mencapai Kedaulatan Pangan diperlukan koordinasi antara Kementerian Pertanian, Pekerjaan


190

Umum dan Perumahan Rakyat, Agraria dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perdagangan, serta Pemerintah Daerah. 

Integratif: Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi. Sebagai contoh, dalam hal pencapaian Kedaulatan Pangan tidak bisa hanya dengan peningkatan produktivitas lahan yang tersedia tetapi juga dengan upaya menghentikan konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan (kombinasi berbagai program/ kegiatan).



Spasial: Kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi. Sebagai contoh, dalam hal pembangunan sawah baru, lokas harus didukung dengan irigasi dan terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar yang ada maupun yang direncanakan.

Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 4.2.1.1. Pembangunan Manusia dan Masyarakat a.

Revolusi Mental Arah kebijakan pembangunan revolusi mental tahun 2017 adalah : 1). Reformasi Birokrasi Pemerintahan 

Layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas, transparan, dan birokrasi yang responsif)2.



Program pembangunan dan belanja Pemerintah didasarkan azas manfaat, bermutu, efisien dan efektif



Penerapan disiplin, reward & punishment, dan sistem merit dalam birokrasi

2). Penegakan Hukum Dan Kelembagaan Politik 

Penegakan hukum, kode etik dan disiplin aparat Pemerintah, penegak hukum dan masyarakat



Harmonisasi dan simplifi kasi mendorong kreativitas masyarakat



Penanganan perkara secara transparan dan memuaskan



Pendidikan dan penghormatan etika dalam berpolitik

peraturan

perundang-undangan

untuk

3). Peneguhan Jati Diri Dan Karakter Bangsa 

Pendidikan berbasis karakter (percaya diri, disiplin, jujur dan kerja keras)



Lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan bebas dari intimidasi dan kekerasan (bullying-free environment)



Pendidikan agama dan etika yang mengajarkan akhlak mulia (keutuhan keluarga, kesalehan sosial, dan toleransi)



Peningkatan jiwa patriot, suka menolong, dan cinta tanah air

4). Penguatan Daya Rekat Sosial Dalam Kemajemukan 

Pengembangan ruang publik yang ramah dan bebas dari penyebaran kebencian



Peningkatan kerjasama dan kesetiakawan sosial


191



Peningkatan peran lembaga agama, keluarga, dan media publik yang mengajarkan perdamaian dan toleransi.

5). Peningkatan Kemandirian Ekonomi Dan Daya Saing Bangsa

b.



Peningkatan Etos Kerja (kerja keras, kreatif, dan profesional) serta mendorong semangat inovasi dan kewirausahaan



Penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri



Internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat (cooperate and compete, bekerja berorientasi hasil bermutu dan nilai tambah)

Kesehatan Arah kebijakan pembangunan kesehatan tahun 2017 adalah :

c.



Memperkuat upaya promotif dan preventif dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat



Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan



Mempercepat perbaikan gizi masyarakat



Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Pendidikan Arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2017 adalah :

d.



Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan akses,kualitas, dan relevansi pendidikan menengah



Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui perkuatan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan zaman, serta perkuatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel



Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan guru yang merata



Revitalisasi LPTK untuk meningkatkan mutu pendidikan keguruan



Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini



Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja



Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi; dan



Meningkatkan kualitas pendidikan kewargaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan

Perumahan dan Permukiman Arah kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman tahun 2017 adalah : 

Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian baru yang layak,aman, dan terjangkau melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya serta penciptaan iklim yang kondusif dalam penyediaan perumahan



Peningkatan kualitas hunian dan permukiman bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui bantuan stimulan perumahan swadaya, penyediaan prasarana, RKPD Kota Pekalongan 2017 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

192

sarana dan utilitas,serta penyelesaian rencana penanganan kawasan kumuh dalam rangka pencegahan dan penanganan permukiman kumuh 

Peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak melalui sinergi pembangunan infrastruktur, penerapan manajemen layanan terpadu, serta peningkatan keterlibatan dan perubahan perilaku masyarakat



Menjamin ketahanan air melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air baku dan sanitasi, serta optimasi sistem eksisting air minum dan pelaksanaan bauran air.

4.2.1.2. Pembangunan Sektor Unggulan a.

Kedaulatan Pangan Arah kebijakan pembangunan kedaulatan pangan tahun 2017 adalah :

b.



Peningkatan produksi padi dan pangan lain, terutama produktivitas, diversifi kasi dan efi siensi rantai pasokan pangan



Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat



Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, terutama kecukupan nutrisi bagi masyarakat miskin dan keseimbangan gizi bagi masyarakat



Penanganan gangguan terhadap produksi pangan

Maritim dan Kelautan Arah kebijakan pembangunan maritim dan kelautan tahun 2017 adalah :

c.



Konektivitas (tol) laut dan industri maritim



Peningkatan industri perikanan dan hasil laut



Penataan Ruang Laut, konservasi dan rehabilitasi pesisir dan laut, serta wisata bahari



Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam



Penanggulangan dan penyelesaian Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing dan keamanan laut



Penetapan batas laut, penamaan pulau, dan pengelolaan pulau-pulau kecil

Kedaulatan Energi Arah kebijakan pembangunan kedaulatan energi tahun 2017 adalah :

d.



Meningkatkan produksi energi primer



Meningkatkan cadangan energi



Meningkatkan peranan energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi



Meningkatkan aksesibilitas energi



Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi

Pembangunan Pariwisata Arah kebijakan pembangunan pariwisata tahun 2017 adalah : 

Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara


193

e.



Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri



Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran



Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional.

Percepatan Pertumbuhan Industri Dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arah kebijakan Percepatan Pertumbuhan Industri Dan Kawasan Ekonomi tahun 2017 adalah : 1). Arah Kebijakan Pertumbuhan Industri: 

Pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa



Penumbuhan populasi industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha usaha besar dan sedang dan 20 ribu usaha kecil



Peningkatan daya saing dan produktivitas industri nasional (peningkatan nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja)

2). Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa: 

Pengembangan potensi ekonomi industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA



Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur



Pengembangan SDM dan IPTEK



Pengembangan regulasi dan kebijakan



Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha antara lain: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal.

wilayah,

melalui

percepatan

4.2.1.3. Pemerataan dan Kewilayahan a.

Antar Kelompok Pendapatan Arah kebijakan antar kelompok pendapatan tahun 2017 adalah : 1). Mendorong aktivitas ekonomi untuk menghasilkan kesempatan kerja dan usaha yang lebih luas: 

Memperluas industri manufaktur untuk memperluas lapangan kerja baru yang berkualitas



Mendorong pengeluaran pemerintah dan penciptaan investasi yang padat karya



Dukungan regulasi yang mendorong iklim investasi



Hubungan industrial yang harmonis

2). Pengembangan ekonomi produktif: 

Meningkatkan akses permodalan dan layanan kredit mikro



Pendampingan dan pengembangan kelompok usaha



Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha


194

3). Perluasan pelayanan dasar, melalui: 

Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana



Pengembangan dan penguatan sistem penyediaan layanan dasar

4). Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif:

b.



Efektivitas program Bidik Misi



Penataan asistensi sosial: KIS, KIP, dan KKS



Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial



Integrasi data kependudukan dan kepesertaan jaminan sosial

Reforma Agraria Arah kebijakan reforma agraria tahun 2017 adalah :

c.



Reforma agraria masyarakat



Membangun sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif



Pencapaian proporsi kompetensi SDM ideal bidang pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan



Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

melalui

redistribusi

tanah

dan

bantuan

pemberdayaan

Daerah Perbatasan Arah kebijakan daerah perbatasan tahun 2017 adalah :

d.



Pembangunan infrastruktur Kawasan Perbatasan



Peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara



Peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan melalui peningkatan penyediaan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi.

Daerah Tertinggal Arah kebijakan daerah tertinggal tahun 2017 adalah :

e.



Percepatan Pembangunan infrastruktur/ konektivitas



Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan



Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik



Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung SDM yang berkualitas.

Desa dan Kawasan Perdesaan Arah kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan tahun 2017 adalah : 

Pemenuhan Standar Transmigrasi



Pembangunan SDM, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi



Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi



Penguatan Pemerintahan Desa

Pelayanan

Minimum

di

Desa

termasuk


Kawasan

195

f.



Pengawalan Implementasi Berkelanjutan



Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota



Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan.

UU

Desa

secara

Sistematis,

Konsisten,

dan

Perkotaan Arah kebijakan pembangunan perkotaan tahun 2017 adalah :

g.



Mewujudkan sistem perkotaan untuk pengurangan kesenjangan



Membangun kota yang aman, nyaman, dan layak huni dan terpenuhinya standar pelayanan perkotaan (SPP)



Mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana



Mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan TIK



Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan profesional.

Konektivitas Arah kebijakan konektivitas nasional tahun 2017 adalah : 

Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan terutama pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Papua, penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, Jalan Tol Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dengan memastikan penyelesaian pembebasan lahan



Mempercepat penyelesaian pembangunan jalur ganda kereta api terutama lintas selatan Jawa, jalur kereta api Lintas Sumatera dan Sulawesi serta memulai pembangunan jalur kereta api di Kalimatan dan Papua



Meningkatkan jaringan transportasi yang mendukung aksesibilitas dari dan menuju kawasan strategis, seperti Kawasan Pariwisata, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, serta aksesibilitas pada wilayah terpencil, perdalaman dan daerah tertinggal



Mengurangi kemacetan dan penggunaan kendaraan pribadi di kawasan perkotaan melalui pembangunan fasilitas dan sistem angkutan umum massal yang modern, maju,aman, nyaman dan harga yang terjangkau, baik berbasis jalan rel maupun bus rapid transit yang terintegrasi dengan simpul-simpul transportasi lainnya, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan kota



Mempercepat pembangunan pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan sebagai tulang punggung konektivitas antarpulau (tol laut) yang terintegrasi dengan simpul moda transportasi lainnya



Membangun dan meningkatkan kapasitas bandara baik sebagai pengumpul dan pengumpan, terutama bandara pada pintu-pintu utama pariwisata, serta bandara bandara lainnya untuk mendukung aksesibilitas dan perekonomian wilayah dan penanganan bencana



Mendorong pengembangan industri nasional dan pemanfaatan produk industri dalam negeri dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan nilai tambah domestik dan daya saing industri nasional RKPD Kota Pekalongan 2017 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

196



Meningkatkan standar keselamatan pelayanan transportasi sesuai dengan standar keselamatan internasional, serta mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang telah mempertimbangkan kemampuan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan memberikan dampak minimum terhadap lingkungan



Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM transportasi yang berkompeten baik melalui penerapan standar kompetensi dan peningkatan kualitas fasilitas saranasarana pendidikan yang mengacu kepada standar internasional



Mentransformasi Kewajiban Pelayanan USO (Universal Service Obligation) menjadi broadband-ready, melalui : (a) menyusun ulang defi nisi dan ruang lingkup Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) untuk mengakomodasi pita lebar; (b) melakukan reformulasi kebijakan penggunaan KPU yang lebih berorientasi kepada ekosistem pita lebar; dan (c)memperkuat kelembagaan pengelola Dana KPU.

4.2.1.4. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, Dan Keamanan a.

Reformasi Regulasi, Kepastian Dan Penegakan Hukum Arah kebijakan reformasi regulasi, kepastian dan penegakan hukum tahun 2017 adalah :

b.



Penegakan hukum yang berkualitas melalui: (i) transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara di lembaga peradilan; (ii) Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan keadilan restoratif; (iii) pengembangan sumber daya manusia aparat penegak hukum; (iv) budaya hukum; (v) Sistem Peradilan Perdata yang mudah dan cepat; dan (vi)penegakan hukum tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang.



Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif melalui: (i) penguatan kelembagaan anti korupsi; (ii) pencegahan tindak pidana korupsi; dan (iii) harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang anti korupsi.



Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan melalui: (i) optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat; (ii)penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; (iii) penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu; (iv) penegakan HAM dalam rangka penanganan pengaduan pelanggaran HAM; (v)pendidikan HAM bagi aparat penegak hukum; dan (vi) harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait HAM.

Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Arah kebijakan stabilitas keamanan dan ketertiban tahun 2017 adalah : 

Deteksi dini dan bebas ancaman terorisme: (i) penindakan kejahatan terorisme; (ii)penanggulangan terorisme dan deradikalisasi; (iii)deteksi dini dan teknologi intelijen



Keselamatan dan keamanan laut yang terkendali: (i) sistem informasi kamla yang terpadu; (ii) operasi keamanan laut dan penegakan hukum; (iii) sarpras pendukung dan SDM keamanan laut



Membangun lingkungan masyarakat bersih dari penyalahgunaan narkoba: (i) pemberantasan peredaran gelap narkoba; (ii) pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba; (iii) litbang penanganan narkoba; (iv) rehabilitasi korban penyalahguna narkoba RKPD Kota Pekalongan 2017 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

197

c.



Pelayanan prima kepolisian: (i) profesionalisme SDM; (ii) penguatan sistem kepolisian; (iii) pemenuhan peralatan dan teknologi kepolisian; (iv) optimalisasi pelayanan kepolisian



Postur pertahanan berdaya gentar tinggi dan wilayah perbatasan yang aman: (i) pemeliharaan dan perawatan alutsista TNI; (ii) pengadaan alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF; (iii) penguatan industri pertahanan; (iv) pembangunan sarpras alutsista TNI; (v) peningkatan sarpras keamanan perbatasan



Keamanan data dan informasi (keamanan siber): (i) teknologi persandian dan siber; (ii) operasional pengamanan persandian dan siber; (iii) peningkatan kapasitas SDM sandi.

Konsolidasi Demokrasi Dan Efektivitas Diplomasi Arah kebijakan konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi tahun 2017 adalah:

c.



Peningkatan kualitas lembaga demokrasi dan hak-hak politik, serta kebebasan sipil



Peningkatan terorisme



Peningkatan akses dan kualitas informasi publik



Pemeliharaan stabilitas keamanan kawasan



Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri



Penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan, termasuk Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular



Pemantapan peran di ASEAN dan efektivitas politik luar negeri yang bebas aktif

efektivitas penanggulangan konflik

kekerasan dan ancaman

Reformasi Birokrasi Arah kebijakan reformasi birokrasi tahun 2017 adalah: 

Penciptaan birokrasi efektif dan efisien



Penciptaan birokrasi yang melayani



Penciptaan birokrasi bersih dan akuntabel

4.2.1.5. Pembangunan Ekonomi a.

Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha Arah kebijakan perbaikan iklim investasi dan iklim usaha tahun 2017 adalah Penyederhanaan perizinan dan penyediaan sarana layanan/fasilitasi investasi, yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha asing dan domestik untuk berinvestasi dan berusaha diseluruh wilayah Indonesia.

b.

Peningkatan Ekspor Non Migas Arah kebijakan peningkatan ekspor non migas tahun 2017 adalah Peningkatan ekspor nonmigas barang dan jasa yang bernilai tambah lebih tinggi dengan produk yang lebih bervariasi, serta meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam mendorong potensi produk ekspor daerah

c.

Reformai Fiskal Arah kebijakan reformasi fiskal tahun 2017 menyangkut perpajakan, penerimaan kepabeanan dan cukai, PNBP, belanja negara, kualitas pelaksanaan anggaran, RKPD Kota Pekalongan 2017 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

198

desentralisasi fiskal, pembiayaan anggaran, reformasi kelembagaan, pengawasan kepabeanan dan cukai, dan optmalisasi pengelolaan kekayaan negara. Pembangunan nasional jangka menengah yang dilaksanakan guna menuju pada sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2019, yang meliputi antara lain: a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1%; b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,0 – 5,3%. c. Angka kemiskinan 8,5 – 9,5% d. Gini Ratio 0,38 e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,7

4.2.2. Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 yang merupakan tahun keempat RPJMD, menjadi tahun yang strategis untuk melihat ketercapaian pembangunan daerah jangka menengah Jawa Tengah. Memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, dengan berbagai permasalahan dan isu strategis, maka upaya pencapaian target pembangunan daerah tahun 2017 dilakukan melalui berbagai strategi dan kebijakan yang diarahkan untuk “Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Energi Berkelanjutan Serta Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Kemandirian Wilayah”. Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2017 tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2017, meliputi: 1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan; 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin; 3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan; 4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/klaster untuk pengurangan pengangguran; 5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana; 6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 diarahkan terutama untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan dan energi serta percepatan pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Prioritas pembangunan daerah tahun 2017 lebih ditujukan pada upaya-upaya antara lain: a. peningkatan produktivitas kedelai dan garam; b. program pembangunan 1000 embung melalui peningkatan kuantitas dan kualitas embung/tampungan air; c. peningkatan jaringan irigasi; RKPD Kota Pekalongan 2017 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

199

d. pengembangan energi baru terbarukan; e. pemberian bantuan siswa miskin untuk pendidikan menengah dan khusus; f.

pembiayaan kesehatan masyarakat miskin non kuota APBN;

g. peningkatan kualitas rumah tidak layak huni; h. penanganan infrastruktur pendukung pariwisata dan pengurangan kemiskinan; i.

penanganan lahan kritis. Prioritas pembangunan ini dapat digambarkan sebagaimana gambar berikut.

Gambar 4.1 Piramida Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 tersebut dijabarkan lebih rinci dalam fokus pembangunan, yaitu sebagai berikut: 1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan, dengan fokus pada : a). Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas melalui pengembangan bibit unggul bersertifikat tahan perubahan iklim dan OPT, pengembangan induk dan benih ikan unggul, pengembangan pakan ikan mandiri/pakan lokal, rekayasa dan pemanfaatan teknologi pertanian dan perikanan; validasi RDKK dan pengendalian distribusi pupuk bersubsidi; menjamin ketersediaan BBM bersibsidi untuk nelayan; pengendalian hama terpadu; pengendalian alih fungsi lahan persawahan/ pertanian; peningkatan populasi ternak dengan penyediaan bibit unggul dan pencegahan pemotongan betina produktif; pemanfaatan lahan hutan dibawah tegakan; pembangunan dan peningkatan sarpras pelabuhan perikanan; pengembangan alat tangkap ikan RKPD Kota Pekalongan 2017 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

200

ramah lingkungan; peningkatan kualitas mutu dan perbaikan sistem penyimpanan dan pendistribusian garam rakyat. b). Peningkatan dan produktivitas kedelai antara lain melalui fasilitasi sarana produksi, optimalisasi pemanfaatan lahan dan peningkatan kapasitas petani dengan pelatihan. c). Peningkatan ketersediaan air baku utamanya dengan memperbanyak pembangunan embung/tambungan air sebagai bagian dari “program pembangunan 1.000 embung” serta mendorong dukungan Nasional, Kabupaten/kota dan masyarakat/swasta terhadap program tersebut. d). Peningkatan kondisi jaringan irigasi yang tersinkronisasi dengan Kabupaten/kawasan utama penghasil padi dan sawah LP2B serta mendorong peninngkatan partisipasi masyarakat. e). Peningkatan daya saing produk pangan lokal melalui pengembangan sertifikasi pangan organik, Prima 3 serta penyediaan pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman. f). Revitalisasi Balai Perbenihan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan. g). Peningkatan diversifikasi, distribusi dan aksesibilitas pangan melalui pengembangan pemanfaatan pekarangan; pengembangan diversifikasi pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal; penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM); peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan masyarakat, pengembangan lumbung pangan masyarakat, peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan masyarakat serta pengembangan cadangan pangan Provinsi Jawa Tengah. h). Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan, akses teknologi, sumber-sumber pembiayaan, informasi harga dan akses pasar. i). Peningkatan pelayanan jaringan listrik melalui pembangunan jaringan listrik perdesaan, EBT, sambungan listrik murah, fasilitasi perijinan dan jaringan pelayanan dan akses listrik kepada PLN, fasilitasi dukungan pembangunan PLTU Batang dan Cilacap serta mendorong upaya-upaya untuk hemat energi. 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin, dengan fokus pada : a). Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, antara lain dengan: 1)

Pola sharing program dan pendanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu : - Akses layanan pendidikan melalui pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan pola sharing yaitu Pemerintah Provinsi untuk Pendidikan Menengah dan Khusus, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Pendidikan Dasar. - Akses kesehatan melalui Jamkesda/pembiayaan kesehatan masyarakat miskin non kuota APBN, dengan sharing pembiayaan Pemerintah Provinsi sebesar 40% dan Kabupaten/Kota sebesar 60%.


201

Catatan : Apabila seluruh pembiayaan kesehatan masyarakat miskin sudah ditangani Pemerintah Pusat (universal coverage), maka alokasi anggaran dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota hanya untuk pembiayaan buffer/cadangan. - Akses infrastruktur pada perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dengan pola sharing penanganan Pemerintah Pusat sebesar 20%, Pemerintah Provinsi sebesar 30% dan Kabupaten/Kota sebesar 50%. Catatan : Apabila proporsi Pusat kurang atau lebih dari 20%, maka penanganan kekurangan perbaikan RTLH akan diperhitungkan secara proporsional antara Provinsi dan Kabupaten/Kota 2)

Peningkatan pemenuhan kecukupan pangan, akses pelayanan dan infrastruktur dasar, diutamakan pada Kabupaten/Kecamatan/Desa dengan tingkat kemiskinan tinggi.

3)

Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang serta fasilitasi penyelenggaraan pasar murah menjelang lebaran.

4)

Peningkatan pembinaan dan fasilitasi kelompok rentan dan PMKS dengan peningkatan jumlah PSKS, pembinaan kelompok binaan PMKS non Panti, dan fasilitasi pemenuhan dokumen kependudukan bagi kelompok rentan.

5)

Pemenuhan layanan kebutuhan dasar PMKS yang tidak produktif dengan pelibatan Pemerintah Daerah, Dasa Wisma (Dawis) serta Dunia Usaha dan Industri (DUDI) didukung dengan data pemetaan dan penyebaran PMKS.

6)

Peningkatan pelayanan adminduk bagi kelompok miskin melalui unit layanan penduduk miskin sebagai upaya mempermudah dalam mendapatkan layanan dasar.

b). Peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan masyarakat miskin antara lain : 1)

Peningkatan kemampuan berusaha dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal; pembangunan karakter dan jiwa berusaha bagi pemuda; jaminan dan kepastian usaha serta kepastian harga jual/produk; pengembangan Usaha Kecil Menengah; peningkatan kewirausahaan perempuan melalui optimalisasi kelompok Dawis; dan pelibatan DUDI untuk menumbuhkan kesempatan berusaha.

2)

Membangun sinergitas dengan dunia usaha, masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam penanganan kemiskinan.

c). Pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin, antara lain dengan : 1)

Pengembangan wirausaha baru berbasis Usaha Kecil Menengah.

2)

Fasilitasi perluasan akses permodalan, pasar dan jaminan harga.

3)

Fasilitasi kepengurusan sertifikat hak atas tanah kerjasama dengan BPN sehingga bisa digunakan sebagai agunan pengajuan kredit usaha.

3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan, dengan fokus pada :


202

a). Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan melalui optimalisasi pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan pemberian BOSDA Dikmen dan Diksus; peningkatan sarpras pendidikan pendidikan guna memenuhi SPM dan SNP utamanya peningkatan ketersediaan SMA/SMK di wilayah kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah; pengembangan kurikulum muatan lokal dengan penambahan substansi kewirausahaan khususnya untuk pendidikan menengah; peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan studi lanjut ke S1/D4 dan pelatihan kompetensi teknis guru dan tendik; pengembangan potensi siswa dan peningkatan mutu lulusan dengan fasilitasi lomba-lomba dan karya ilmiah; optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dengan program CSR dan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. b). Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan sarana prasarana dan pengembangan layanan perpustakaan daerah; serta pengembangan jaringan kemitraan. c). Peningkatan akses serta mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan; optimalisasi pelaksanaan Bintek, Diklat dan Workshop bagi Tenaga Medis dan Non Medis; optimalisasi peran Dokter dan Bidan PTT; stimulan pemberian bantuan jamban keluarga di kab/kota; Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di 35 kab/kota; serta Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. 4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran, dengan fokus pada : a). Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM melalui pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal melalui Pendekatan OVOP; penguatan kapasitas dan kelembagaan Koperasi; perluasan akses pembiayaan dengan pendampingan manajemen dan usaha; peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus/pengelola koperasi dan UMKM dengan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, bimbingan teknis, magang serta PKL; serta perluasan pangsa pasar bagi produk koperasi dan UMKM dengan pameran dan promosi. b). Pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja. c). Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, promosi, kemitraan/kerjasama usaha dengan mengoptimalkan perkuatan jejaring antar sentra/klaster industri dan mendorong penerapan standar mutu produk lokal. d). Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja; perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja; perbaikan iklim serta penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan. e). Peningkatan kemampuan dan produktivitas kerja serta peningkatan etos kerja untuk meningkatkan kondisi kerja yang kompetitif; perluasan dan pengembangan


203

kesempatan bekerja; program magang kerja; perbaikan iklim serta penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan f). Peningkatan realisasi dan persebaran investasi di Jawa Tengah dengan pemberian kemudahan perizinan melalui PTSP, pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja, peningkatan promosi, membangun citra positif potensi dan peluang investasi Jawa Tengah. g). Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan daya tarik destinasi wisata, penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Pariwisata, serta optimalisasi pemasaran pariwisata. 5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan fokus pada : a). Peningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan menuju Jawa Tengah bebas lubang dengan ruas tuntas utamanya pada ruas-ruas jalan strategis serta menjaga kondisi baik meningkat dari tahun 2016. b). Peningkatan penanganan banjir pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan PemaliComal utamanya di S. Bodri, Kendal, Blukar, Damar, Bulanan, Meduri, Bremi, Pemali, Comal serta mendorong pada Wilayah Sungai kewenangan Pusat utamanya di Sungai Bengawan Solo, BKT, Serang, Juwana, Lusi, Wulan, Kabuyutan, Cisanggarung, Gelis, Piji, Logung, Mangkang, progo, Wawar, Tipar, Serayu, Citanduy, Cibereum, Cikonde, Luk Ulo dan sabuk pantai di wilayah Pantura. c). Memfasilitasi percepatan penyelesaian dan operasionalisasi pembangunan infrastruktur strategis di Jawa Tengah diantaranya Jalan Tol (Bawen-Solo, Pejagan-Semarang); JJLS; Bandara Internasional A. Yani Semarang; Pelabuhan Tanjung Emas; Waduk (Logung, Pidekso, Gondang, Kuningan); DI Slinga Purbalingga; Reaktifasi KA; Jalan Nasional (antara lain Pelebaran Klampok Banjarnegara, Wangon-Temanggung, Tegal - Purwokerto). d). Peningkatan cakupan pelayanan air bersih utamanya percepatan penyelesaian dan operasionalisasi pengembangan SPAM Regional (Bregas, Keburejo); pelibatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan serta pengelolaan air bersih. e). Peningkatan pelayanan transportasi publik dan keselamatan utamanya percepatan operasionalisasi Angkutan massal anglomerasi Kedungsapur (koridor Semarang Bawen); keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan fasilitasi percepatan rencana Bandara Wirasaba Purbalingga. f). Menurunkan beban pencemaran akibat pembuangan air limbah melalui Program Penilaian Kinerja Perusahaan dan Program Kali Bersih, Pembangunan IPAL di sentra-sentra IKM dan Peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM. g). Peningkatan mitigasi dan penanganan pasca bencana melalui Peningkatan dan pemeliharaan saluran air; rehabilitasi dan konservasi Daerah Aliran Sungai termasuk lahan kritis dan kawasan pesisir; Penangan darurat pasca banjir/longsor. h). Percepatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA Regional). RKPD Kota Pekalongan 2017 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

204

6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, dengan fokus pada : a). Perbaikan kinerja birokrasi yang mencakup 8 area perubahan, yaitu : 1)

Penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran antara lain melalui penyusunan produk hukum daerah bidang kelembagaan, fasilitasi usulan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah dan UPT, dan penataan Lembaga Non Struktural.

2)

Penataan Tatalaksana meliputi Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance melalui Penerapan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi; Peningkatan sarana PTSP; penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi; Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) pelayanan publik.

3)

Penataan peraturan perundang-undangan yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif, serta selaras melalui Penerapan kebijakan peraturan perundang-undangan; pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran peraturan daerah; Pemantauan dan evaluasi efektivitas Perda/Perkada secara periodik.

4)

Peningkatan kapasitas SDM Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera melalui penghitungan kebutuhan pegawai dengan analisis jabatan dan ABK, penyusunan peta jabatan, penetapan nomenklatur jabatan fungsional umum, pengadaan pegawai dengan selesi/tes CAT dan sistem permbinaan karier yang terbuka.

5)

Peningkatan Pengawasan pelaksanaan pembangunan yang bebas KKN melalui Pengimplementasian aksi PPK yang difokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha, transparansi perencanaan dan penganggaran; penerapan SPIP, pembangunan Zona Integritas, transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah, penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai media,

6)

Peningkatan Akuntabilitas dengan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi melalui Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi; pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan

7)

Peningkatan Pelayanan publik dengan Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat melalui Peningkatan kualitas pelayanan berupa kecepatan, kemudahan dan kepastian serta transparansi proses perizinan; Peningkatan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi; penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sertifikasi ISO 9001:2008; Optimalisasi fungsi SPIP sebagai media pengawasan.

8)

Pembentukan mindset dan cultural set aparatur yang memiliki integritas dan kinerja tinggi melalui peningkatan prioritas perubahan cara pandang dan


205

perilaku dari birokrat menjadi pelayan publik dan pengembangan budaya kerja. b). Peningkatan partisipasi masyarakat terutama dalam setiap pengambilan kebijakan dan kehidupan berdemokrasi. c). Pemantapan kondusivitas wilayah dari gangguan resiko sosial dan antisipasi dampak pelaksanaan Pilkada. d). Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah. e). Gerakan revolusi mental guna mengembalikan nilai-nilai luhur Pancasila melalui pengembangan seni, budaya daerah dan olahraga serta menghidupkan kembali budaya gotong royong dan handarbeni. f). Penataan administrasi kependudukan guna optimalisasi pembangunan berbasis administrasi kependudukan melalui fasilitasi dan sosialisasi masyarakat; Sebagai suatu kesatuan wilayah, sektor dan sistem pembangunan di Jawa Tengah, selain hal tersebut di atas diharapkan pula dukungan dari Kabupaten/Kota untuk dapat memprioritaskan program/kegiatan pembangunan pada Tahun 2017 yaitu : 1)

Meningkatakan kondisi baik prasarana jalan dan jembatan utamanya di Kabupaten Magelang, Kendal, Sukoharjo, Batang, Grobogan, Banyumas, Kudus, Jepara, Blora, Klaten, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Kebumen, Pati, Karanganyar, Rembang, Purworejo, Tegal dan Kota Magelang.

2)

Meningkatan kondisi baik jaringan irigasi utamanya di Kabupaten Blora, Grobogan, Tegal, Banyumas, Batang, Purbalingga, Semarang, Brebes, Jepara, Cilacap, Kota Semarang dan Salatiga.

3)

Dapat mendukung “Program Pembangunan 1.000 Embung” dengan membangun/revitalisasi embung/tampungan air sesuai kewenangan Kabupaten/Kota utamanya untuk mendukung air baku pertanian dan air minum masyarakat di wilayah rawan kekeringan.

4)

Dukungan dan fasilitasi untuk percepatan pembangunan infrastruktur starategis di Provinsi Jawa Tengah.

5)

Dukungan untuk mendorong petani menanam kedelai.

6)

Meningkatkan upaya-upaya untuk pengendalian pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian utamanya di sawah LP2B.

7)

Usulan Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/Kota dan Desa pada Tahun 2017 diharapkan untuk diprioritaskan pada : a.

Pembangunan/revitalisasi embung/tampungan air, peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan penanggulangan banjir.

b.

Penanganan infrastruktru desa utamanya pada desa miskin dengan katagori kuning dan merah.

c.

Merupakan kewenangan Kabupaten/Kota atau Desa (Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa), sudah siap secara teknis dan dapat diselesaikan pada tahun berkenaan serta tidak duplikasi anggaran dengan sumber dana lainnya. RKPD Kota Pekalongan 2017 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

206

4.2.3. Arah Kebijakan Kota Pekalongan Tahun 2017 Berpedoman pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi, serta RPJP Daerah Kota Pekalongan tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2017, adalah 1. Pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan layak huni dan kebutuhan lainnya berupa ketercukupan pangan dan energi serta kebutuhan sarana dan prasarana dasar permukiman, melalui : a. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan melalui optimalisasi Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan pemberian FOP (Fasilitasi Operasional Pendidikan) serta peningkatan peran Perangkat Kewilayahan untuk mendorong penduduk usia sekolah dalam mengakses layanan pendidikan; peningkatan sarpras pendidikan guna memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SNP (Standar Nasional Pendidikan); pengembangan kurikulum muatan lokal; fasilitasi peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan studi lanjut ke S1/D4 dan pelatihan kompetensi teknis guru dan tenaga kependidikan; pengembangan potensi siswa dan peningkatan mutu lulusan dengan fasilitasi lomba-lomba dan karya ilmiah; optimalisasi mendorong peran swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Peningkatan akses serta mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan; optimalisasi pelaksanaan Bintek, Diklat dan Workshop bagi Tenaga Medis dan Non Medis; optimalisasi peran Tenaga Medis dan Non Medis; Implementasi program sanitasi; b. Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; serta Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui upaya Promotif dan Preventif. c. Akses kesehatan melalui Jamkesda/pembiayaan kesehatan masyarakat miskin non kuota APBN, dengan sharing pembiayaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Pekalongan. Catatan : Apabila seluruh pembiayaan kesehatan masyarakat miskin sudah ditangani Pemerintah Pusat (universal coverage), maka alokasi anggaran dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota hanya untuk pembiayaan buffer/cadangan. d. Akses infrastruktur pada perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dengan pola sharing penanganan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Kota Pekalongan. e. Pemenuhan layanan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui pelibatan peran serta aktif masyarakat. f.

Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas melalui pengembangan bibit unggul, pengembangan induk dan benih ikan unggul, pengembangan pakan ikan mandiri/pakan lokal, rekayasa dan pemanfaatan teknologi pertanian dan perikanan; mendukung validasi RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan pengendalian distribusi pupuk bersubsidi; memfasilitasi upaya penyediaan BBM bersubsidi untuk nelayan; pengendalian hama terpadu; RKPD Kota Pekalongan 2017 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

207

pengendalian alih fungsi lahan persawahan/pertanian sesuai RTRW; peningkatan populasi ternak dengan penyediaan bibit unggul dan pencegahan pemotongan betina produktif; peningkatan sarana dana prasarana perikanan, serta pengembangan alat tangkap ikan ramah lingkungan. g. Peningkatan daya saing produk pangan lokal melalui pengembangan serta penyediaan pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). h. Peningkatan diversifikasi, distribusi dan aksesibilitas pangan melalui pengembangan pemanfaatan pekarangan; pengembangan diversifikasi pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal; peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan masyarakat. i.

Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan, akses teknologi, sumber-sumber pembiayaan, informasi harga dan akses pasar.

j.

Peningkatan dan pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan).

2. Peningkatan peran fasilitasi kepada semua fihak untuk dapat terlibat dalam pembangunan kota di bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan melalui penyediaan layanan, informasi, infrastruktur dan penguatan kapasitas, melalui : a. Penyelenggaraan pasar murah menjelang lebaran. b. Pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui optimalisasi program jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga produktif dan pengembangan kewirausahaan. c. Peningkatan kemampuan berusaha dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal; pembangunan karakter dan jiwa berusaha bagi pemuda; jaminan dan kepastian usaha; pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah; peningkatan kewirausahaan perempuan melalui optimalisasi kelompok Dasa Wisma; dan pelibatan Dunia Usaha Dan Industri (DUDI) untuk menumbuhkan kesempatan berusaha. d. Membangun sinergitas dengan dunia usaha, masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam penanganan kemiskinan. e. Pengembangan wirausaha baru berbasis Usaha Mikro Kecil Menengah. f.

Fasilitasi perluasan akses permodalan dan pasar.

g. Penguatan pilar-pilar sistem inovasi Daerah melalui (a) kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis, (b) keterkaitan antara penyedia dan pengguna iptekin/ litbangyasa, (c) interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis, (d) budaya inovasi, (e) kerangka kebijakan pemokusan dan keterpaduan pembangunan, serta (f) kerangka kebijakan internalisasi dinamika global h. Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan sarana prasarana dan pengembangan layanan perpustakaan daerah serta pengembangan jaringan kemitraan dengan masyarakat seperti halnya Perpustakaan RW dan di ruang dan pelayanan publik. i.

Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja; perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja; perbaikan iklim serta penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan. RKPD Kota Pekalongan 2017 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

208

j.

Peningkatan kemampuan dan produktivitas kerja dan peningkatan etos kerja untuk meningkatkan kondisi kerja yang kompetitif serta implementasi program magang kerja.

k. Peningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan. l.

Peningkatan penanganan banjir dan rob melalui peningkatan penataan dan pemeliharaan sistem drainase kota, mendorong peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan Wilayah Sungai kewenangan Provinsi utamanya di Sungai Bremi, Meduri, Pekalongan, Kali Banger, serta Bulanan, serta pembangunan sabuk pantai di wilayah Pekalongan Utara.

m. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih utamanya melalui percepatan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional PETANGLONG, pelibatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan serta pengelolaan air bersih menuju akses 100 % air bersih. n. Peningkatan mitigasi dan penanganan pasca bencana melalui Peningkatan dan pemeliharaan saluran air; rehabilitasi dan konservasi Daerah Aliran Sungai termasuk lahan kritis dan kawasan pesisir; Penanganan darurat pasca banjir/longsor. o. Mendorong percepatan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA Regional) dan pengoptimalan TPS3R. 3. Membuka ruang check and balance baik oleh media maupun masyarakat, melalui : a. Perbaikan kinerja birokrasi yang mencakup 8 area perubahan, yaitu : 1) Penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran antara lain melalui penyusunan produk hukum daerah bidang kelembagaan, fasilitasi usulan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah dan UPT, dan penataan Lembaga Non Struktural. 2) Penataan Tatalaksana meliputi Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance melalui Penerapan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi; Peningkatan sarana PTSP; penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi; Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) pelayanan publik. 3) Penataan peraturan perundang-undangan yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif, serta selaras melalui Penerapan kebijakan peraturan perundang-undangan; pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran peraturan daerah; Pemantauan dan evaluasi efektivitas Perda/Perkada secara periodik. 4) Peningkatan kapasitas SDM Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera melalui penghitungan kebutuhan pegawai dengan analisis jabatan dan ABK, penyusunan peta jabatan, penetapan nomenklatur jabatan fungsional umum, pengadaan pegawai dengan seleksi/tes CAT dan sistem permbinaan karier yang terbuka.


209

5) Peningkatan Pengawasan pelaksanaan pembangunan yang bebas KKN melalui Pengimplementasian aksi PPK yang difokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha, transparansi perencanaan dan penganggaran; penerapan SPIP, pembangunan Zona Integritas, transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah, penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai media, 6) Peningkatan Akuntabilitas dengan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi melalui Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi; pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan 7) Peningkatan Pelayanan publik dengan Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat melalui Peningkatan kualitas pelayanan berupa kecepatan, kemudahan dan kepastian serta transparansi proses perizinan; Peningkatan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi; penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sertifikasi ISO 9001:2008; Optimalisasi fungsi SPIP sebagai media pengawasan. 8) Pembentukan mindset and culturalset aparatur yang memiliki integritas dan kinerja tinggi melalui peningkatan prioritas perubahan cara pandang dan perilaku dari birokrat menjadi pelayan publik dan pengembangan budaya kerja. b. Pemantapan kondusivitas wilayah dari gangguan resiko social. c. Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah. d. Gerakan revolusi mental guna mengembalikan nilai-nilai luhur Pancasila melalui peningkatan etos kerja, integritas, dan menghidupkan kembali budaya gotong royong dan handarbeni. e. Penataan administrasi kependudukan guna optimalisasi pembangunan berbasis administrasi kependudukan melalui fasilitasi dan sosialisasi masyarakat. 4. Membuka ruang partisipasi sebesar-besarnya kepada semua stake holder dalam penyusunan rencana pembangunan, melalui Peningkatan partisipasi masyarakat terutama dalam setiap pengambilan kebijakan dan kehidupan berdemokrasi. 5. Meningkatkan kesejahteraaan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur kota kreatif dan pengembangan iklim ekonomi kreatif, melalui : a. Memantapkan pondasi kota kreatif (craft and folk art) dalam rangka perluasan jejaring dengan kota-kota lainnya baik di tingkat nasional maupun internasional. b. Mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi kreatif yang ada di komunitas masyarakat dengan memanfaatkan Teknologi Informasi, Penyelenggaraan eventevent, dan Penyediaan ruang publik kreatif.


210

c. Menumbuhkan perusahaan rintisan (start up) yang bergerak di sektor ekonomi kreatif. d. Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM melalui pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal melalui Pendekatan OVOP; penguatan kapasitas dan kelembagaan Koperasi manajemen dan usaha; peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus/pengelola koperasi dan UMKM dengan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, bimbingan teknis, magang serta PKL; serta perluasan pangsa pasar bagi produk koperasi dan UMKM dengan pameran dan promosi. e. Menghidupkan kembali Kota Pekalongan menjadi pusat perkoperasian nasional. f.

Pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja

g. Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, promosi, kemitraan/kerjasama usaha dengan mengoptimalkan perkuatan jejaring antar sentra/klaster industri dan mendorong penerapan standar mutu produk lokal. h. Peningkatan investasi dengan pemberian kemudahan perizinan, pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja, peningkatan promosi, membangun citra positif potensi dan peluang investasi. i.

Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan daya tarik destinasi wisata berbasis wisata belanja, wisata religi, wisata heritage, wisata budaya (batik), dan wisata kuliner, penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Pariwisata, serta optimalisasi pemasaran pariwisata.

j.

Peningkatan pelayanan dan keselamatan transportasi publik dan lalu lintas angkutan jalan.

k. Menurunkan beban pencemaran akibat pembuangan air limbah melalui Program Kali Bersih, Pembangunan IPAL di sentra-sentra IKM. l.

4.2.5.

Menurunkan dampak pencemaran limbah industri dan rumah tangga melalui optimalisasi pemanfaatan IPAL Komunal.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2017 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2017

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prioritas pembangunan Kota Pekalongan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan dan sejalan tujuan sasaran pembangunan sesuai dengan RPJPD Kota Pekalongan Tahap III, serta memperhatikan arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 dan arah kebijakan nasional tahun 2017 sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.


211

Tabel 4.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional URAIAN NO

1 1.

2.

3.

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

PROGRAM

2 3 PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Ketentraman, Program pengembangan wawasan Ketertiban Umum kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat Program pendidikan politik masyarakat Perumahan dan Program Pengembangan Permukiman Perumahan PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Kelautan dan Program pengembangan budidaya Perikanan perikanan Program pengembangan perikanan tangkap Pariwisata Program pengembangan pemasaran pariwisata Program pengembangan destinasi pariwisata Program pengembangan Kemitraan Industri Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri Program pengembangan industri kecil dan menengah PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Sosial Program Pelayanan dan

BELANJA PEGAWAI, BUNGA SUBSIDI, HIBAH, BANSOS, BAGI HASIL, BANKEU, BELANJA TDK TERDUGA 4 Hibah FOP SD/MI Swasta Hibah FOP SMP/MTs Swasta


212

URAIAN NO

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

1

2

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PROGRAM 3 Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program pembangunan jalan dan jembatan

BELANJA PEGAWAI, BUNGA SUBSIDI, HIBAH, BANSOS, BAGI HASIL, BANKEU, BELANJA TDK TERDUGA 4

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program Pemanfaatan Ruang PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN Fungsi Lainnya Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan PEMBANGUNAN EKONOMI Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah Perdagangan Program Pengembangan Ekspor Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Fungsi Lainnya Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

4.

5.

Tabel 4.3 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional NO 1 1.

2.

PRIORITAS PROVINSI URAIAN/ PROGRAM JAWA TENGAH 2 3 Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Kelautan dan Perikanan Program pengembangan budidaya perikanan Program pengembangan perikanan tangkap Pertanian Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui upaya pengurangan RKPD Kota Pekalongan 2017 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

213

NO 1

PRIORITAS PROVINSI URAIAN/ PROGRAM JAWA TENGAH 2 3 beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin Pendidikan FOP SD/MI Negeri/Swasta FOP SMP/MTs Negeri/Swasta Kesehatan Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Perumahan dan Program Pengembangan Perumahan Permukiman Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Koperasi dan UKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

3.

Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

4.

Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/klaster untuk pengurangan pengangguran Industri Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri Program pengembangan industri kecil dan menengah Perdagangan Program Pengembangan Ekspor Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah Pariwisata Program pengembangan pemasaran pariwisata Program pengembangan destinasi pariwisata Program pengembangan Kemitraan Fungsi Lainnya Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah RKPD Kota Pekalongan 2017 | PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

214

NO 1 5.

5.

PRIORITAS PROVINSI URAIAN/ PROGRAM JAWA TENGAH 2 3 Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana Pekerjaan Umum dan Program pembangunan jalan dan jembatan Penataan Ruang Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Banjir Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program peningkatan pengendalian polusi Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik Kepegawaian, Pendidikan Program Pendidikan Kedinasan dan Pelatihan Program pembinaan dan pengembangan aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Ketentraman, Ketertiban Program pengembangan wawasan kebangsaan Umum dan Perlindungan Masyarakat Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Administrasi Kependudukan Program Penataan Administrasi Kependudukan dab Catatan Sipil Fungsi Lainnya Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan


215

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 Indikasi rencana program Tahun 2017 berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2017 yang mempertimbangkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan RPJPD 2005-2025 guna mendukung pembangunan secara menyeluruh dan dikelompokkan menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, dan 6 (enam) urusan pilihan, dan 5 (lima) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah.

5.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 5.1.1.

Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. b.

Program Pendidikan Anak Usia Dini Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/TK (3-6 tahun) sebesar 50,00 persen dan capaian Persentase murid kelas I SD/MI berasal dari PAUD/TK/RA sebesar 86,35 persen.

c.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) SD / MI sebesar 100; Angka Partisipasi Murni (APM) SD / MI sebesar 88,75; Angka Putus Sekolah SD/MI sebesar 0,13; Persentase lulusan SD/MI sebesar 100 persen; Persentase lulusan SD/MI yang meneruskan ke jenjang SMP/MTs sebesar 100 persen; Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs sebesar 100 persen; Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs sebesar 74,30; Angka Putus Sekolah SMP/MTs sebesar 0,33; Persentase lulusan SMP/MTs sebesar 100 persen; Persentase lulusan SMP/MTs yang meneruskan ke jenjang SMA/SMK/MA sebesar 98,48 persen; Nilai Rata-Rata UN SD/MI sebesar 6,80; Nilai Rata-Rata UN SMP/MTS sebesar 7,10; Jumlah sekolah fasilitasi pendidikan inklusi sebanyak 5 sekolah; Persentase Capaian SPM Pendidikan Dasar sebesar 59,26 persen; dan Jumlah Kurikulum Mulok yang Dikembangkan sebanyak 3 Mulok.

d.

Program Pendidikan Non Formal Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A sebesar 91,10 persen; Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B sebesar 83,50 persen; Angka lulus pendidikan kesetaraan paket C sebesar 96,70 persen; dan Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berakreditasi minimal B sebesar 23,08 persen.

e.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase Pendidik TK berijasah minimal S1 sebesar 61,46 persen; Persentase pendidik SD/MI berijasah minimal S1 sebesar 86,96 persen; Persentase pendidik SMP/MTs berijasah minimal S1 sebesar 91,32 persen; Persentase tunjangan kinerja PTK non

RKPD Kota Pekalongan 2017 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

216

PNS/orang/bulan terhadap UMK sebesar 33,33 persen; dan Persentase Pendidik memiliki sertifikat profesi sebesar 54,27 persen. f.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase SD/MI berakreditasi A sebesar 55 persen; persentase SMP/MTs berakreditasi A sebesar 55 persen; dan Jumlah lembaga PAUD Formal terakreditasi sebanyak 16 PAUD.

g.

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah pendaftar ibadah haji sebanyak 889 orang dan Jumlah Infaq dan Shodaqoh sebesar Rp. 570.500.000,-.

h.

Program Pengembangan Budaya Inovasi Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase penambahan inovasi sebesar 0 persen

i.

Program peningkatan terhadap akses layanan pendidikan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu

5.1.2.

Kesehatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase ketersediaan obat di puskesmas sebesar 100 persen

b.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu cakupan desa siaga aktif strata mandiri sebanyak 12 kelurahan; Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat sebesar 100 persen; dan Cakupan rumah tangga sehat sebesar 75,20 persen.

c.

Program Pengawasan Obat dan Makanan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase penurunan temuan obat berbahaya kurang dari 45 persen; persentase penurunan temuan makanan berbahaya kurang dari 45 persen; dan Proporsi pembinaan dan pengawasan dan pelayanan kefarmasian sebesar 90,00 persen

d.

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase peningkatan jumlah produksi sebesar 10 persen dan persentase peningkatan jumlah varian produk sebesar 10 persen.

e.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Cakupan Desa Siaga Aktif, cakupan Rumah Tangga ber PHBS; cakupan Posyandu Purnama dan Mandiri; dan Jumlah dunia usaha yang memanaatkan CSR nya untuk program kesehatan sebanyak 0 usaha

f.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Prevalensi kasus balita gizi buruk kurang dari 0,5 persen; persentase ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan sebesar 50 persen; persentase anak SD / MI mendapat makanan RKPD Kota Pekalongan 2017 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

217

tambahan sebesar 5 persen; dan persentase bayi usia < 6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif sebesar 44 persen.

g.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase TTU sehat sebesar 99,67 persen; proporsi penduduk yang akses jamban sebesar 93 persen; proporsi rumah dibina memenuhi syarat kesehatan sebesar 90 persen; persentase kualitas air minum di penyelenggara air minum sebesar 75 persen; dan proporsi TPM memenuhi syarat kesehatan sebesar 18 persen.

h.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Angka Kesakitan DBD per 10.000 penduduk kurang dari 2; angka kematian DBD kurang dari 2; cakupan Penemuan AFP per 100.000 penduduk <15 tahun kurang dari 2; cakupan penemuan pneumonia pada Balita kurang dari 60; cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+) sebesar 100 persen; cakupan Penderita Diare kurang dari 80; Prevalensi kasus HIV AIDS kurang dari 0,5; dan Kelurahan UCI (Universal child Imunization) sebesar 100 persen.

i.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Hasil survei IKM di puskesmas dan BKPM sebesar 82; terlaksannya akreditasi puskesmas sebanyak 10 puskesmas; dan presentase jumlah tenaga kesehatan yg mengikuti diklat sebanyak 52,02%.

j.

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin sebesar 100 persen; cakupan penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan sebesar 65 persen; dan Jumlah penduduk miskin yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan sebanyak 114.763 jiwa.

k.

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase sarana penunjang pelayanan kesehatan dasar sebesar 100 persen; Jumlah PUSKESMAS memiliki fasilitas akses publik bagi masyarakat berkebutuhan khusus sebanyak 1 puskesmas; dan jumlah Puskesmas layanan 24 jam sebanyak 4 puskesmas.

l.

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase prasarana pelayanan kesehatan RS/BKPM sebesar 0%

m. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH sebesar 9,75; Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 KH sebesar 12,45; Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sebesar 81 persen; Cakupan pelayanan kesehatan anak balita sebesar 90,6 persen; dan Cakupan Kunjungan Bayi sebesar 97 persen. n.

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia


218

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu cakupan pelayanan kesehatan lansia sebesar 65,5 persen. o.

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH sebesar 115; Cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar 95 persen; dan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 99 persen.

p.

Program Peningkatan Pelayanan BLUD Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin sebesar 0%; Bed Occupancy Rate (BOR) / Tingkat hunian rumah sakit sebesar 72 persen; tingkat kematian kurang dari 48 jam per 1000 jumlah pasien sebesar 24; Gross death Rate/ Jml pasien meninggal > 48 jam per 1000 jumlah pasien sebesar 44; ALOS (Rata2 lama pasien dirawat) selama 6-9 hari; hasil survei IKM di puskesmas dan BKPM sebesar 82 persen; dan Peningkatan pendapatan puskesmas (Rp. Milyar) sebesar 13,52.

q.

Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase jumlah puskesmas yang memanaatkan aplikasi simkes sebesar 100 persen.

5.1.3.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Program pembangunan jalan dan jembatan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase jalan berkualitas baik sebesar 83,05 persen; Persentase jembatan dalam kondisi baik sebesar 95,86 persen; persentase progres tahapan pembangunan Jalan Lingkar PETANGLONG sebanyak 14 persen; persentase progres tahapan pembangunan Jalan akses ke jalan tol sebanyak 40 persen; dan Persentase jalan kota dalam keadaan mantap (kondisi baik dan sedang) sebanyak 86,1%.

b.

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase drainase berkualitas baik sebanyak 0% dan Persentase saluran drainase dalam keadaan baik sebesar 77,75 persen.

c.

Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase panjang tebing sungai yang terlindungi sebesar 23,7%.

d.

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase jalan kota dalam keadaan mantap (kondisi baik dan sedang) sebesar 86,1%; dan persentase jembatan dalam kondisi baik sebesar 95,86%.

e.

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase jalan kota dalam keadaan mantap (kondisi baik dan sedang) sebesar 86,1%; dan persentase jembatan dalam kondisi baik sebesar 95,86%.

f.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu RKPD Kota Pekalongan 2017 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

219

g.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase akses sanitasi sebesar 94,61 persen; dan Persentase akses air bersih sebesar 86,37 persen.

h.

Program Pengendalian Banjir Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase panjang tebing sungai yang terlindungi sebesar 23,7%; persentase panjang saluran irigasi dalam kondisi baik sebesar 80,44%; dan persentase luas wilayah genangan banjir sebesar 39,78%.

i.

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase titik lampu yang telah bermeterisasi sebesar 60 persen; persentase lokasi kawasan strategis yang tertata seluas 32%; dan persentase pembangunan infrastruktur bersumber dari swadaya swasta/masyarakat sebesar 25 persen.

j.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase kenaikan sarpras lingkungan pemukiman sebesar 59 persen.

k.

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase penurunan wilayah genangan banjir sebesar 39,78 persen.

l.

Program Perencanaan Tata Ruang

m. Program Pemanfaatan Ruang Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dalam pengajuan IMB sebesar 99 persen; jumlah lokasi ruang publik kreatif (taman bahagia) yang ditingkatkan sarana prasarananya sebesar 25,71 persen; dan persentase lokasi kawasan strategis yang tertata sebesar 42,86 persen. n.

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

5.1.4.

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program Pengembangan Perumahan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase rumah layak huni sebesar 94,09%; Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 5.900 rumah; dan persentase penurunan kawasan permukiman kumuh sebesar 40 persen

5.1.5.

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat


Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Rasio jumlah Linmas per 10.000 jumlah penduduk (peleton inti linmas kec dan kel) sebesar 59,60.

b.

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal


220

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase penurunan angka kriminalitas sebesar 218; dan Persentase penyelesaian pelanggaran perda yang dilaporkan sebesar 100 persen. c.

Program pengembangan wawasan kebangsaan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase penanganan kerawanan sosial sebesar 100 persen.

d.

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase penanganan kerawanan sosial sebesar 100 persen.

e.

Program pendidikan politik masyarakat Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase partisipasi politik masyarakat sebesar 75%; dan Jumlah pemilih pemula yang terdidik politik sebanyak 1.500 pemilih.

f.

Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

g.

Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT) Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah temuan tembakau/rokok ilegal (bungkus rokok)/tahun sebanyak 800 bungkus/tahun

h.

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 100 persen; Tingkat waktu tanggap cepat sebesar 100 persen; dan Anggota damkar yang terlatih ( bertambahnya anggota damkar) sebesar 25 persen.

i.

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase korban bencana alam yang tertangani sebanyak 100%; peningkatan peran serta lembaga masyarakat/komunitas masyarakat tanggap bencana sebanyak 6%; Peningkatan layanan sistem informasi kebencanaan sebanyak 1 SIM; cakupan pelayanan kejadian bencana sebesar 100%; Optimalnya penyelenggaraan penanggulangan dan pemulihan akibat bencana secara terpadu dan berkelanjutan sebanyak 250 KK; dan Jumlah KK korban bencana yang belum tertangani sebanyak 7.750 KK.

5.1.6.

Sosial


Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu angka kemiskinan sebesar 7,28 dan persentase penanganan PMKS sebesar 19,68 persen.

b.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase penanganan PMKS sebesar 19,68 persen.

c.

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

d.

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase penurunan PMKS sebesar -12 persen.


221

e.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase pelayanan kesejahteraan sosial sebesar 100 persen; dan Terlaksananya peran serta masyarakat, lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam peny kesejahteraan sosial sebesar 10 persen.

f.

Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT) Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase pengangguran yang dilatih sebesar 12,67 persen.

5.2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 5.2.1.

Tenaga Kerja


Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu angka pengangguran sebesar 3,90; Tenaga siap pakai sebanyak 528 orang; dan wirausaha yang mandiri dan produktif sebanyak 50 usaha.

b.

Program Peningkatan Kesempatan Kerja. Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu angka pengangguran sebesar 3,90; pencari kerja dalam negeri yang di tempatkan sebanyak 475 orang; pencari kerja yang ditempatkan keluar negeri sebanyak 80 orang; dan lowongan kerja yang tersedia sebanyak 1.250 lowongan kerja.

c.

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama sebesar 52 persen; jumlah tenan yang mendapatkan fasilitasi sebanyak 10 tenan; penanganan kasus perselisihan hubungan industrial sebanyak 50 kasus; peningkatan penerapan pengupahan dan tenaga kerja sebesar 122%; dan sarana-sarana industrial yang terbentuk sebanyak 7 sarana industri.

5.2.2.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase tingkat pengetahuan anak terhadap hak anak sebesar 1 persen.

b.

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu jumlah peran kelembagaan PUG dalam pembangunan sebanyak 1 kegiatan; Peran kelembagaan anak dalam pembangunan sebanyak 10 kelompok; Jumlah kasus KDRT yang tertangani sebesar 100 persen; Jumlah Rintisan Kampung Layak Anak sebanyak 25; dan Jumlah Rintisan Sekolah Layak Anak sebanyak 20.

c.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu capaian indeks pembangunan gender sebesar 94,69 dan indeks pemberdayaan gender sebesar 64,18.

d.

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan


222

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu capaian indeks pembangunan gender sebesar 94,69; indeks pemberdayaan gender sebesar 64,18; persentase perempuan anggota DPRD sebesar 16,70 persen; persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) sebesar 3,55 persen; dan persentase keterlibatan anak dalam proses perencanaan pembangunan sebesar 0,80 persen. e.

Program model operasional BKB Posyandu PADU Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase jumlah kader posyandu terampil sebesar 18,67 persen.

5.2.3.

Pangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) dengan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase lokasi urban farming yang aktif sebesar 13 persen; Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan lebih besar dari 79,50 persen; Ketersediaan bahan pangan beras per 1000 penduduk sebesar 0%; Indeks capaian skor pola pangan harapan konsumsi sebesar 89,7; Indeks capaian konsumsi energi sebesar 2.013; Indeks capaian Konsumsi protein sebesar 53,72; dan Indeks capaian skor pola pangan harapan ketersediaan pangan sebesar 89,9.

5.2.4.

Pertanahan


Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase kepemilikan sertifikat tanah Pemerintah Kota Pekalongan sebesar 60,95 persen.

b.

Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah konflik pertanahan yang terselesaikan sebesar 100 persen dan Persentase jumlah bidang tanah yang bersertifikat sebesar 60,95 persen.

5.2.5.

Lingkungan Hidup


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase sampah terkelola sebesar 80,03 persen dan persentase Sampah tertangani sebesar 80,03 persen.

b.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air sebesar 42 persen; Persentase pemantauan kualitas air sumur sebesar 25 persen; dan Persentase jumlah limbah cair industri yang terolah sebanyak 44,46 persen.

c.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase peningkatan luas kawasan konservasi sumber daya alam (persentase luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa) sebesar 45 persen.


223

d.

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

e.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase kenaikan jenis informasi publik tentang Informasi Sumber Daya Alam; dan Lingkungan Hidup sebesar 30 persen.

f.

Program peningkatan pengendalian polusi Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase sarana dan prasarana pengendalian polusi sebesar 48 persen.

g.

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase peningkatan jumlah ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 1 persen; dan persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau sebesar 17,3 persen.

5.2.6.

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Cakupan penerbitan KTP sebesar 100 persen; Cakupan penerbitan KK sebesar 100 persen; Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran sebesar 100 persen; dan Cakupan penerbitan kutipan akta kematian sebesar 48 persen.

5.2.7.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase kinerja kelembagaan masyarakat sebesar 100 persen.

b.

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebesar 100 persen.

c.

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

d.

Program Pemberdayaan Masyarakat

5.2.8.

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


Program Keluarga Berencana Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu angka ratarata fertilitas penduduk sebesar 2,29 anak.

b.

Program Kesehatan Reproduksi Remaja Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu angka kasus perkawinan dibawah umur 20 tahun sebanyak 450 kasus dan persentase kehamilan pada usia < 19 tahun sebesar 2,4 persen.

c.

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

5.2.9.

Perhubungan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: RKPD Kota Pekalongan 2017 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

224

a.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase peningkatan prasarana; dan fasilitas perhubungan yang berfungsi sebesar 83,24 persen.

b.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu prasarana dan fasilitas perhubungan yang berfungsi sebesar 83,24 persen.

c.

Pogram peningkatan pelayanan angkutan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase pelayanan angkutan sebesar 79,45 persen.

d.

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu meningkatnya Traffic Light yang terkoordinasi sebanyak 12.

e.

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan uji berkala sebesar 86,74 persen.

f.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perlintasan Sebidang Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana perlintasan sebidang yang lebih representatif sebesar 40 persen.

5.2.10. Komunikasi dan Informatika Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah jam layanan siaran per hari selama 8 jam.

b.

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu jumlah hasil kajian penelitian bidang informasi dan komunikasi sebanyak 1 kajian.

c.

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah SDM yang dilakukan peningkatan kapasitas Bidang Kominfo sebanyak 200 orang.

d.

Program kerjasama informasi dengan mas media Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu cakupan perangkat daerah yang memiliki layanan website sebesar 60 persen.

e.

Program Pengembangan Infrastruktur TIK Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase batiknet terfasilitasi fiber optik sebesar 65 persen; Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan T/SIM untuk optimalisasi pelayanan publik/ pelaksanaan tupoksinya sebesar 65 persen; dan Persentase Perangkat Daerah yang tercakup layanan pengelolaan komunikasi public; dan layanan saluran komunikasi publik LPPL sebesar 65 persen.

f.

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu jumlah integrasi SIM database perangkat daerah ke center batiknet sebanyak 16 SIM; Jumlah RKPD Kota Pekalongan 2017 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

225

aplikasi Teknologi Informasi yang dikembangkan bersama dengan komunitas dalam mengatasi permasalahan dan mendorong inovasi-kreativitas sebanyak 4 aplikasi; Jumlah Sektor Ekonomi Kreatif terkait TIK yang dilakukan penguatan berbasis TIK sebanyak 3 sektor; Persentase Perangkat Daerah/ Badan Publik yang memberikan kemudahan akses pelayanan melalui penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebesar 40 persen; Persentase Perangkat Daerah yang tercakup dalam layanan kehumasan (publikasi, press release & dokumentasi) terkait program priotas pembangunan sebesar 60 persen; Persentase Perangkat Daerah, Camat, Lurah, LKK dan RT/RW yang tercakup dalam layanan penyediaan Leaflet, Profil kota, Kalender dan Majalah Warta Kota Batik sebesar 60 persen; Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Media Sosial secara aktif sebagai sarana komunikasi dan interaksi dengan masyarakat sebesar 60 persen; Persentase kelurahan yang warga pelaku usaha ekonomi mendapatkan capacity building TIK untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi sebesar 60 persen; Persentase pengelola telecenter, LKK, dan karang taruna yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kemampuan penggunaan TIK melalui Pelatihan/Workshop sebesar 100 persen; Persentase Perangkat Daerah yang mengembangkan sistem komunikasi Internal sebesar 60 persen; dan Persentase Perangkat Daerah dan kelurahan yang melakukan pengembangan Sistem Komunikasi dan Website kepada masyarakat sebesar 60 persen.

5.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a.

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah UMKM penerima Kredit Usaha Skala Mikro sebanyak 100 UMKM dan Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha dan jaringan kemitraan sebanyak 140 UMKM.

b.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase kenaikan jumlah UMKM sebesar 0,5%; Jumlah UMKM peserta Pekalongan Batik Night Market sebanyak 21.286 UMKM; dan Penguatan kelembagaan sentra / kelompok UMKM sebanyak 2 UMKM.

c.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase kenaikan jumlah koperasi sebanyak 1,09%; Persentase koperasi/unit simpan pinjam/syariah yang sehat dan cukup sehat sebesar 86,67 persen; dan Kenaikan kredit modal usaha bersumber dari koperasi (Rp. Trilyun) sebesar 8,38

5.2.12. Penanaman Modal Daerah Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu jumlah nilai investasi (dalam juta rupiah) sebesar 926,18.

b.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu jumlah nilai investasi (dalam juta rupiah) sebesar 926,18.

c.

Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah


226

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu ketersediaan informasi potensi dan peluang investasi yang tersampaikan ke publik sebanyak 3 informasi

5.2.13. Kepemudaan dan Olahraga Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a.

Program peningkatan peran serta kepemudaan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu jumlah prestasi pemuda di tingkat nasional sebanyak 1 prestasi; dan persentase organisasi kepemudaan yang aktif dalam kegiatan pembangunan sebesar 0 persen.

b.

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase penurunan kasus pengguna narkoba sebanyak 18 kasus.

c.

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi sebanyak 41 prestasi; jumlah prestasi olah raga tingkat nasional sebanyak 3 prestasi; dan Jumlah cabang olahraga yang terbina tiap tahun sebanyak 14 cabang.

d.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase SD/MI yang memiliki sarana dan prasarana olahraga sebesar 71,72 persen dan Persentase SMP/MTs yang memiliki sarana dan prasarana olahraga sebesar 78,38 persen.

5.2.14. Statistik Program yang akan dilaksanakan adalah Program pengembangan data/informasi/statistik daerah dengan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase ketersediaan data sebanyak 100% dan persentase peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik sektoral sebanyak 0%.

5.2.15. Persandian Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dengan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase arus informasi pemerintah daerah yang lancar, aman dan terjaga kerahasiaannya sebesar 100 persen.

5.2.16. Kebudayaan Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a.

Program Pengembangan Nilai Budaya Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah sarana pementasan kesenian dan kebudayaan sebanyak 4 sarana pementasan.

b.

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu lestarinya kesenian budaya lokal Kota Pekalongan sebesar 79,17 persen; dan Jumlah pementasan bersama / kolaborasi kesenian / berbagai etnik secara lokal/regional/nasional sebanyak 19.


227

c.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu lestarinya kesenian budaya lokal Kota Pekalongan sebesar 79,17 persen.

d.

Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan dan keragaman budaya Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu lestarinya kesenian budaya lokal Kota Pekalongan sebesar 79,17 persen.

5.2.17. Perpustakaan Program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dengan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase peningkatan pengunjung perpustakaan sebesar 10 persen.

5.2.18. Kearsipan Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a.

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase peningkatan dokumen / arsip daerah yang diselamatkan sebesar 1 persen; dan persentase peningkatan arsip PD terkelola secara baku sebesar 1 persen.

b.

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase peningkatan dokumen / arsip daerah yang dipelihara sebesar 5 persen.

c.

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu indeks kepuasan masyarakat sebesar 80.

5.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 5.3.1.

Kelautan dan Perikanan


Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase masyarakat pesisir yang dilatih sebesar 15,15 persen dan Prosentasi kenaikan nilai produksi perikanan sebesar 2 persen.

b.

Program pengembangan budidaya perikanan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase kenaikan nilai produksi perikanan budidaya sebesar 7,68 persen.

c.

Program pengembangan perikanan tangkap Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Kenaikan nilai produksi perikanan tangkap (Rp. Milyar) sebanyak 194,55.

d.

Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase jumlah petani pembudidaya yang dibina sebesar 20 persen.

e.

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan


228

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Peningkatan angka ikan konsumsi (kg/kpt/tahun) sebanyak 23,20 dan persentase kenaikan hasil olahan ikan sebesar 2,73 persen. f.

Program Pengembangan Agribisnis Perikanan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase kenaikan nilai hasil olahan ikan sebesar 2,73 persen.

g.

Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase kenaikan nilai produksi perikanan tangkap sebesar 2 persen.

h.

Program Penguatan Kelembagaan Perikanan Budidaya Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase jumlah petani pembudidaya yang dibina sebesar 20 persen.

i.

Program Optimalisasi dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarna Pengolahan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase kenaikan nilai hasil olahan ikan sebesar 2,73 persen.

j.

Program Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarna Peningkatan Mutu Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah tenant hasil pembinaan teknopark perikanan sebanyak 10 tenant.

k.

Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase jumlah petani pembudidaya yang dibina sebesar 20 persen.

l.

Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase luas lahan pesisir yang terehabilitasi sebesar 21 persen.

m. Program Pengembangan Kawasan Pesisir Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase kenaikan lahan konservasi pantai sebesar 20 persen.

5.3.2.

Pariwisata


Program pengembangan pemasaran pariwisata Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah wisatawan berkunjung ke Kota Pekalongan sebanyak 475.000 orang dan persentase kenaikan jumlah wisatawan sebesar 5,56%.

b.

Program pengembangan destinasi pariwisata Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase destinasi wisata yang berkembang sebesar 100 persen.

c.

Program pengembangan Kemitraan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah wisatawan berkunjung ke Kota Pekalongan sebanyak 475.000.

5.3.3.

Pertanian


Program Peningkatan Kesejahteraan Petani


229

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu cakupan pembinaan petani sebesar 25 klp. b.

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu jumlah even promosi pertanian/perkebunan yang diikuti sebanyak 2 event.

c.

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase peningkatan jumlah teknologi yang digunakan sebesar 60 persen.

d.

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase peningkatan produksi komoditi pertanian sebesar 5 persen; Persentase penggunaan benih unggul dan bermutu sebesar 100 persen; dan terkendalinya serangan hama Organisme pengganggu tanaman (OPT) sebesar 100 persen.

e.

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase kenaikan peran penyuluh pertanian/perkebunan lapangan sebesar 15 persen.

f.

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase hewan kebal terhadap penyakit sebesar 5,42 persen.

g.

Program peningkatan produksi hasil peternakan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase kenaikan hasil produksi peternakan sebesar 5 persen.

h.

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase kenaikan nilai produksi peternakan sebesar 5 persen,

i.

Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase kenaikan jumlah sarana dan prasarana pendukung pelayanan peternakan sebesar 20 persen.

5.3.4.

Perdagangan


Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Peningkatan jumlah UTTP yang ditera ulang sebanyak 5.513; peningkatan obyek sasaran pengawasan barang beredar sebanyak 77; dan Peningkatan obyek sasaran pengawasan barang beredar sebesar 61 persen.

b.

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah pasar berstandar nasional (SNI) sebanyak 0; Jumlah UMKM peserta Pekalongan Batik Night Market sebanyak 100 UMKM; dan Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi sarana promosi melalui even pameran sebanyak 11 pekalu usaha.

c.

Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Penataan kawasan tertib PK5 sebanyak 0%.


230

d.

Program Pengembangan Ekspor Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Nilai ekspor perdagangan (Juta US $) sebesar 18,09.

5.3.5.

Perindustrian


Program pengembangan industri kecil dan menengah Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Pertumbuhan Jumlah IKM Batik sebanyak 881.

b.

Program peningkatan kemampuan teknologi industri Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah IKM menggunakan Teknologi Tepat Guna sebanyak 0.

c.

Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah lingkungan industri kecil (LIK) yang dibangun sebanyak 0 LIK; dan Peningkatan IKM dalam LIK sebanyak 0 IKM

d.

Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Peningkatan Jumlah IKM Terlatih Peningkatan SDM Teknologi Industri sebanyak 35 IKM.

5.3.6.

Transmigrasi

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Transmigrasi Regional dengan indikator capaian yang akan dicapai adalah persentase besaran transmigran yang ditempatkan sebanyak 5 Kepala Keluarga.

5.4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.4.1.

Perencanaan Pembangunan


Program pengembangan data/informasi Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase ketersediaan data sebesar 100 persen; dan Single database daerah sebesar 100 persen.

b.

Program Kerjasama Pembangunan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu jumlah lembaga/dunia usaha terlibat dalam pembangunan sebanyak 7 lembaga.

c.

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan daerah sebanyak 2 dokumen.

d.

Program perencanaan pembangunan daerah Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebanyak 9 dokumen; jumlah dokumen


231

Musrenbang kelurahan dan kecamatan sebanyak 31 dokumen; serta kesesuaian progam prioritas dengan isu strategis dan analisis permasalahan sebesar 100 persen. e.

Program perencanaan pembangunan ekonomi Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan bidang ekonomi sebanyak 1 dokumen.

f.

Program perencanaan sosial dan budaya Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan Sosial dan Budaya sebanyak 1 dokumen.

g.

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah sebanyak 2 dokumen.

h.

Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan PEMMAS sebanyak 3 dokumen.

5.4.2.

Keuangan


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Ketersediaan dokumen APBD yang tepat waktu sebanyak 6 dokumen; dan Opini BPK terhadap LKD bernilai WTP.

b.

Program peningkatan pendapatan daerah Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase peningkatan pendapatan daerah sebesar 9,70 persen.

5.4.3.

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Program Pendidikan Kedinasan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah ASN mengikuti pendidikan kedinasan sebanyak 8 ASN. b. Program Peningkatan SDM Aparatur Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah ASN yang meningkat kompetensinya sebanyak 1.200 ASN dan Jumlah ASN mengikuti pembekalan kewirausahaan sosial sebanyak 46 ASN. c. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase keterisian jabatan sebesar 100 persen; Jumlah penghargaan yang diberikan kepada ASN berprestasi sebanyak 0; dan Jumlah sanksi yang diberikan kepada ASN yang melanggar disiplin dan kode etik sebanyak 56 sanksi. d. Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah pendidik yang diberikan pelatihan untuk memenuhi standard kompetensi sebanyak 295 pendidik. RKPD Kota Pekalongan 2017 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

232

5.4.4.

Penelitian dan Pengembangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Pengkajian dan Penelitian Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan kebijakan sebesar 39 persen. b. Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase peningkatan hasil litbang dimanfaatkan sektor produktif sebanyak 100 persen; dan Peningkatan jumlah teknopreuner (teknopreuner adalah wirausaha berbasis hasil riset dan teknologi) sebanyak 18.

5.4.5.

Fungsi Lain


Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Nilai evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah CC; dan Opini BPK terhadap LKD bernilai WTP

b.

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase pengaduan masyarakat yang tertangani sebanyak 72 persen.

c.

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase pemeriksaan kesehatan Walikota, Wakil Walikota dan keluarga sebesar 100 persen

d.

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Tersedianya produk hukum daerah sebanyak 18 perda.

e.

Program Penataan tata laksana Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan manajemen mutu sebesar 1,79 persen.

f.

Program penataan kelembagaan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase PD yang telah melaksanakan evaluasi kelembagaan sebesar 18.52 persen.

g.

Program Sosialisasi Ketentuan DI Bidang Cukai (DBHCHT) Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Jumlah masyarakat yang diberikan penyuluhan tentang ketentuang di bidang cukai sebanyak 750 orang.

h.

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase kerjasama terfasilitasi sebesar 100 persen.

i.

Program Koordinasi Bidang Pemerintahan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase kelurahan yang tertib administrasinya sebesar 100 persen.

j.

Program Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat RKPD Kota Pekalongan 2017 | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

233

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Kenaikan harga Kebutuhan Pokok Stabil dibawah 5% sebanyak kurang dari 5 persen. k.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Akumulasi Jumlah UMKM penerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat) sebanyak 100 UMKM.

l.

Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Penurunan kasus narkoba menjadi maksimal 18 kasus.

m. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Persentase pengadaaan barang dan jasa tepat waktu sebesar 100 persen. n.

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu Tersedianya produk hukum daerah sebanyak 18 perda.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan PD, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional PD sebagai berikut : a. Program Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga. c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase kehadiran aparatur. d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja. e. Program Jasa Pelayanan Kesehatan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target capaian tahun 2017 yaitu tersedianya jasa pelayanan bagi pemberi pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan Selanjutnya untuk komponen Belanja Tidak Langsung terdiri dari: Belanja Pegawai, Hibah (BOS dan Hibah lainnya), Bantuan Sosial, Bagi Hasil kepada Kab/Kota, Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota dan Pemerintah Desa, serta Belanja Tidak Terduga. Rincian pendanaan indikatif untuk tiap urusan pembangunan Pekalongan Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut.

daerah


Kota

234


235

Tabel 5.1 Rekap Pagu Indikatif Pekalongan Tahun 2017 NO

PERANGKAT DAERAH

1

PD PENYELENGGARA PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA PD PENYELENGGARA KESEHATAN BLUD RUMAH SAKIT BENDAN PD PENYELENGGARA PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PD PENYELENGGARA SOSIAL, KETENAGA KERJAAN DAN TRANSMIGRASI PD PENYELENGGARA PANGAN PD PENYELENGGARA LINGKUNGAN HIDUP PD PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PD PENYELENGGARA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PD PENYELENGGARA PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PD PENYELENGGARA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PD PENYELENGGARA PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

12

13 14 15

DAU P1

DAU P2

DAK

BANKEU

DBHCHT

RKPD

41.550.862.000

1.020.000.000

3.334.220.000

4.060.363.600

-

49.965.445.600

37.143.256.000 85.803.723.000 70.750.925.000

2.997.780.000 2.043.500.000 2.355.643.000

11.280.065.000 17.282.045.000 45.114.987.000

0 11.226.636.400 33.078.000.000

1.220.000.000 0 0

52.641.101.000 116.355.904.400 151.299.555.000

4.893.620.000 2.006.275.000

0 1.485.000.000

0 0

0 0

150.000.000 0

5.043.620.000 3.491.275.000

1.175.500.000

0

0

0

0

1.175.500.000

4.114.627.000

0

0

0

4.490.533.000

8.605.160.000

1.271.703.000 13.089.624.000

0 6.922.600.000

0 1.765.000.000

0 0

0 0

1.271.703.000 21.777.224.000

2.012.098.900

1.150.000.000

0

0

0

3.162.098.900

4.498.615.000

0

693.220.000

0

160.000.000

5.351.835.000

10.096.127.100

0

1.218.880.000

500.000.000

0

11.815.007.100

7.234.237.000

300.000.000

0

0

0

7.534.237.000

10.932.919.000

-

6.000.000.000

8.000.000.000

429.467.000

25.362.386.000


236

NO

16 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

PERANGKAT DAERAH KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PD PENYELENGGARA PENANAMAN MODAL PD PENYELENGGARA PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PD PENYELENGGARA PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN PD PENYELENGGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PD PENYELENGGARA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET PD PENYELENGGARA KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PD PENYELENGGARA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN HUKUM BAGIAN PEREKONOMIAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD INSPEKTORAT KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

DAU P1

DAU P2

DAK

BANKEU

DBHCHT

RKPD

1.883.765.000

0

0

0

0

1.883.765.000

2.775.760.000

4.000.000.000

0

0

0

6.775.760.000

6.386.405.000

2.550.000.000

4.995.760.000

0

0

13.932.165.000

3.546.800.000

0

0

470.000.000

0

4.016.800.000

12.608.140.000

0

0

0

0

12.608.140.000

4.258.295.000

2.000.000.000

0

0

0

6.258.295.000

1.792.105.000

120.350.000

0

0

0

1.912.455.000

1.398.990.500 1.262.015.000 1.912.000.000 1.161.500.000 7.737.049.000 1.499.472.000

0 34.100.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 250.000.000 0 0 0 0

1.398.990.500 1.546.115.000 1.912.000.000 1.161.500.000 7.737.049.000 1.499.472.000

12.548.720.000 20.287.391.500 1.854.905.000 1.184.516.000 1.126.902.000 1.638.873.000 1.593.828.000

0 0 0 7.815.655.000 4.000.000.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

12.548.720.000 20.287.391.500 1.854.905.000 9.000.171.000 5.126.902.000 1.638.873.000 1.593.828.000


237

NO 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

PERANGKAT DAERAH KELURAHAN KANDANG PANJANG KELURAHAN PANJANG WETAN KELURAHAN DEGAYU KELURAHAN BANDENGAN KELURAHAN PANJANG BARU KELURAHAN KRAPYAK KELURAHAN PADUKUHAN KRATON KELURAHAN JENGGOT KELURAHAN BUARAN KRADENAN KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO KELURAHAN SOKO DUWET KELURAHAN BANYURIP KELURAHAN MEDONO KELURAHAN PODOSUGIH KELURAHAN TIRTO KELURAHAN SAPURO KEBULEN KELURAHAN BENDAN KERGON KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT KELURAHAN PRINGREJO KELURAHAN KAUMAN KELURAHAN PONCOL KELURAHAN KLEGO KELURAHAN GAMER KELURAHAN NOYONTAANSARI KELURAHAN SETONO KELURAHAN KALI BAROS JUMLAH

DAU P1

DAU P2

DAK

BANKEU

DBHCHT

RKPD

262.570.000 298.868.000 226.600.000 200.780.000 238.970.000 431.230.000 330.720.000 239.880.000 282.020.000 232.240.000 270.440.000 262.220.000 296.080.000 302.480.000 217.400.000 246.760.000 286.510.000 361.080.000 363.440.000 376.160.000 413.660.000 260.140.000 262.020.000 199.350.000 284.240.000 314.380.000 247.720.000

0 0 1.000.000.000 -

0 0 -

0 0 17.000.000 -

0 0 -

262.570.000 298.868.000 226.600.000 200.780.000 255.970.000 431.230.000 330.720.000 239.880.000 282.020.000 232.240.000 270.440.000 1.262.220.000 296.080.000 302.480.000 217.400.000 246.760.000 286.510.000 361.080.000 363.440.000 376.160.000 413.660.000 260.140.000 262.020.000 199.350.000 284.240.000 314.380.000 247.720.000

392.739.502.000

39.794.628.000

91.684.177.000

57.352.000.000

6.700.000.000

588.270.307.000


238

BAB VI PENUTUP Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2017 merupakan rencana kerja tahun ke-2 RPJMD Kota Pekalongan 2016-2021, tetapi dalam penyusunannya dilakukan pada masa transisi dimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 telah berakhir dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berikutnya dalam proses penyusunan seiring berakhir kepemimpinan kepala daerah pada akhir tahun 2015. Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2017 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 dan arah kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2017. Memedomani dokumen perencanaan diatas, Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2017, adalah:

maka

prioritas

pembangunan

1. Pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan layak huni dan kebutuhan lainnya berupa ketercukupan pangan dan energi serta kebutuhan sarana dan prasarana dasar permukiman. 2. Peningkatan peran fasilitasi kepada semua pihak untuk dapat terlibat dalam pembangunan kota di bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan melalui penyediaan layanan, informasi, infrastruktur dan penguatan kapasitas. 3. Membuka ruang check and balance baik oleh media maupun masyarakat. 4. Membuka ruang partisipasi sebesar-besarnya kepada semua stake holder dalam penyusunan rencana pembangunan, melalui peningkatan partisipasi masyarakat terutama dalam setiap pengambilan kebijakan dan kehidupan berdemokrasi. 5. Meningkatkan kesejahteraaan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur kota kreatif dan pengembangan iklim ekonomi kreatif. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 merupakan dokumen rencana kerja tahunan Pemerintah Kota Pekalongan yang akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja tahun 2017.. Akhirnya RKPD Kota Pekalongan Tahun 2017 diharapkan dapat menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, dan tentu saja sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang akan dituangkan dalam RKP Nasional 2017 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen rencana pembangunan secara nasional. Dengan demikian maka pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan pembangunan secara nasional.

RKPD Kota Pekalongan 2017 | PENUTUP

239

DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017. Dinas Kesehatan Kota Pekalongan . (2015). Profil Kesehatan Kota Pekalongan. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Pekalongan. (2014). Profil Pendidikan Kota Pekalongan. Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. (2015). Kota Pekalongan Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2015). Jawa Tengah Dalam Angka.

RKPD Kota Pekalongan 2017 | DAFTAR PUSTAKA

240

WALIKOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG

Recommend Documents