WALIKOTA PEKALONGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PEKALONGAN, Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat serta memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; b. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kehidupan Kota Pekalongan yang Bersih, Aman, Tertib, Indah, Komunikatif, tenteram, serta berdisiplin, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi masyarakat, serta sarana dan prasarana berikut kelengkapannya; c. bahwa pengaturan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 2 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan, Kerapian dan Ketertiban Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat Kota Pekalongan sehingga perlu disempurnakan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum; Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 3. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah
32 Tahun 2004 tentang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kota Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kota Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 338); 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Tahun 1989 Nomor 11 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN dan WALIKOTA PEKALONGAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Pekalongan. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Walikota adalah Walikota Pekalongan. 5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. 6. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin. 7. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makluk hidup lain. 8. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan lainnya, kecuali makam. 9. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 10. Jalur hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan sebagai salah satu sarana dan pengadaan taman kota. 11. Taman adalah lahan yang ditanami dengan bunga-bungaan pepohonan sebagai tempat yang nyaman dan indah.
dan
12. Trotoar adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pihak lain. 13. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah
permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, waduk, dan muara. 14. Daerah Milik Jalan (Damija) adalah merupakan ruas sepanjang jalan yang
dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan guna peruntukkan daerah manfaat jalan dan perlebaran jalan maupun menambahkan jalur lalu lintas dikemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan. 15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. BAB II KETERTIBAN Bagian Kesatu Umum Pasal 2 Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di daerah.
Pasal 3 Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi : a.
tertib jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya;
b.
tertib usaha;
c.
tertib lingkungan;
d.
tertib sungai, saluran air, dan sumber air;
e.
tertib penghuni bangunan;
f.
tertib susila; dan
g.
tertib sosial. Bagian Kedua Tertib Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman dan Fasilitas Umum lainnya Pasal 4
(1)
Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
(2)
Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan jembatan penyeberangan orang, marka penyeberangan (zebra cross) dan atau terowongan (under pass), dan fasilitas umum lainnya. Pasal 5
(1)
Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan orang, marka penyeberangan (zebra cross) dan/atau terowongan (under pass).
(2)
Setiap orang yang memakai jasa angkutan di jalan umum wajib naik atau turun dari kendaraan pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
(3)
Setiap pengemudi angkutan di jalan umum wajib menaikan dan menurunkan penumpang pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
(4)
Setiap pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki (trotoar) atau jalan yang paling tepi apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Pasal 6
Setiap orang dan/ atau badan dilarang : a. mengotori dan/atau merusak fasilitas umum lainnya;
jalan,
trotoar,
jalur hijau,
taman serta
b. membuang sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;
c. menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barangbarang bekas bangunan di jalan dan trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1 x 24 jam; d. membuang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman; e. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya, kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh Walikota; f.
membuat tempat tinggal darurat, bertempat tinggal, atau tidur di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya;
g. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman, dan tumbuhtumbuhan di sepanjang jalur hijau, taman-taman rekreasi umum, kecuali atas izin Walikota; h.
menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya pada pohon, ramburambu lalulintas, traffic light, lampu-lampu penerangan jalan, tamantaman rekreasi, telepon umum, dan pipa-pipa air kecuali di tempat yang telah diizinkan oleh Walikota;
i.
mencoret atau mengotori pada fasilitas umum, tempat ibadah, pasar, jalan raya, dan pagar;
j.
bermain layangan, ketapel, panah, senapan angin, melempar batu dan benda-benda lainnya di jalan, trotoar, dan taman;
k. mempergunakan jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman selain untuk peruntukkannya tanpa mendapat izin Walikota; l.
membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riul, rambu-rambu lalu lintas, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu yang ditetapkan oleh Walikota;
m. mengangkut muatan dengan menimbulkan pengotoran jalan;
kendaraan
terbuka yang
dapat
n. mengotori dan atau merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek; o. membakar sampah atau kotoran di jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman yang dapat mengganggu ketertiban umum; p. berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman; q. mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan; r.
mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
s. memarkir kendaraan bermotor di atas trotoar; dan/atau; t.
membuat pos keamanan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya tanpa seizin Walikota.
Bagian Ketiga Tertib Usaha Pasal 7 (1)
Setiap orang atau badan berhak melaksanakan usaha dan mendapatkan jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Untuk melindungi hak setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban kegiatan usaha. Pasal 8
Setiap orang dan/atau badan, kecuali mendapat izin Walikota dilarang : a. menempatkan benda-benda dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tujuan lainnya di tepi jalan, di atas trotoar, di emperan toko, jalur hijau dan taman; b. melakukan usaha penjagaan kendaraan yang diparkir di tempat-tempat umum dengan maksud untuk memungut pembayaran; c. menjajakan dagangan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan; d. membagikan selebaran untuk usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan. e. mengadakan pertunjukan hiburan atau mengamen dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, angkutan umum, dan taman yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan. Bagian Keempat Tertib Lingkungan Pasal 9 Pemerintah Daerah wajib melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan baik yang datang dari luar maupun dari dalam daerah. Pasal 10 (1)
Setiap orang dan/atau badan dilarang : a. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual menyulut petasan tanpa izin; b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain; c. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;
d. membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya; e. (2)
menelantarkan persil, kapling atau pekarangan yang dimiliki atau dikuasainya.
Setiap orang yang datang ke Wilayah Daerah, baik dari dalam maupun dari luar Daerah lebih dari 2 x 24 jam wajib melaporkan diri kepada Ketua Rukun Tetangga setempat dalam waktu paling lama 1x24 jam. Bagian Kelima Tertib Sungai, dan Saluran Air Sumber Air Pasal 11
(1)
Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas keberlangsungan pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
(2)
Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air. Pasal 12
Setiap orang dan/atau badan dilarang : a. mengotori, merusak sungai, saluran air dan sumber air; b. membuang sampah atau limbah ke sungai, saluran air dan sumber air; c. membuang air besar atau air kecil atau memasukan kotoran serta limbah lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, dan sumber air bersih lainnya; d. mengambil atau memindahkan penutup got, selokan atau saluran air lainnya, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan umum; e. memelihara, menempatkan keramba ikan di saluran air dan/atau sungai, kecuali mendapatkan izin Walikota; f.
membuat/mendirikan bangunan mendapatkan izin dari Walikota.
diatas
sungai,
saluran
air
kecuali
Bagian Keenam Tertib Penghuni Bangunan Pasal 13 (1)
Pemerintah Daerah menyelenggarakan bangunan bagi masyarakat di Daerah.
program
tertib
penghuni
(2)
Dalam rangka mendukung program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pemilik dan pengguna persil, atau penanggung jawab kegiatan wajib : a. menanam pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotek hidup, atau tanaman lainnya di halaman atau pekarangan bangunan;
b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan yang akan dibangun, serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan; d. memelihara trotoar, selokan (drainase), brand gang, bahu jalan (berm) yang ada di sekitar bangunan; e. memelihara rumput taman, pohon halaman dan sekitar bangunan; (3)
dan
tanaman
lainnya
di
Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus untuk bangunan dan pekarangan dilakukan secara rutin.
Bagian Ketujuh Tertib Kesusilaan Pasal 14 (1)
Setiap orang dilarang : a. berada di jalan umum atau tempat-tempat yang mudah dilihat umum atau tempat terselubung untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; b. menjadi perantara dan/atau melindungi kegiatan yang bertentangan dengan kesusilaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. di tempat umum, tempat kerja, tempat yang secara spesifik sebagai tempat belajar mengajar, arena kegiatan anak, dan tempat ibadah dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan maupun gambar yang bertentangan dengan kesusilaan; d. di tempat umum, tempat yang secara spesifik sebagai tempat belajar mengajar, arena kegiatan anak, dan tempat ibadah dengan terang-terangan menawarkan, menjual atau memberikan tulisan maupun gambar yang bertentangan dengan kesusilaan.
(2)
Setiap pemilik rumah, penyewa rumah, pemilik/pengelola kos, asrama, warung, rumah makan, hotel, losmen, tempat hiburan, atau jenis bangunan lainnya dilarang menampung atau memberi tumpangan tetap atau sementara kepada perempuan dan atau laki-laki untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Bagian Kedelapan Tertib Sosial Pasal 15
Setiap orang dan /atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, di angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya kecuali atas izin tertulis Walikota.
BAB III PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN,PENERTIBAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 16 Walikota melaksanakan pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum di Daerah melalui kegiatan : a. sosialisasi produk hukum daerah; b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat; c. pendidikan ketrampilan bagi masyarakat dan/ atau; d. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah. Bagian Kedua Pengendalian Pasal 17 Walikota wajib melaksanakan pengendalian penyelenggaraan ketertiban melalui kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban di Daerah. Bagian Ketiga Pengawasan Pasal 18 Walikota dapat menunjuk pejabat atau instansi yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara rutin. Bagian Keempat Penertiban Pasal 19 (1)
Walikota wajib melakukan penertiban tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
(2)
Untuk melindungi masyarakat dalam pelaksanaan peribadatan atau kegiatan keagamaan, Walikota dapat menutup atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.
(3)
Penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum dapat dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
(4)
Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Walikota dapat menunjuk pejabat atau instansi yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
(5)
Dalam rangka pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Walikota dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia. BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 20
(1)
Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya penyelenggaraan ketertiban umum.
(2)
Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum.
(3)
Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan keamanan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud ayat (2).
(4)
Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam membantu upaya penyelenggaraan ketertiban umum.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat, jaminan keamanan dan perlindungan, syarat dan tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Walikota.
dan
BAB V PENYIDIKAN Pasal 21 (1)
Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. menerima laporan atau pengaduan dari adanya tindak pelanggaran Peraturan Daerah;
seseorang
tentang
b.
melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
c.
menyuruh berhenti seorang pengenal diri tersangka;
tersangka
dan
memeriksa
tanda
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka; f.
memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya
melalui penyidik umum memberitahukan hal penuntut umum, tersangka atau keluarganya; i.
mengadakan tindakan dipertanggungjawabkan.
lain
menurut
tersebut
hukum
kepada
yang
dapat
(3)
PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(4)
PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 22
(1)
Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a.
teguran/peringatan;
b. pencabutan izin; c.
penutupan sementara/penghentian sementara;
d. penyegelan, dan/ atau e. pembongkaran. (3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota. BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 23
(1)
Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3)
Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi/badan atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
(4)
Hasil penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung ke rekening Kas Daerah setelah ada putusan pengadilan.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 2 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan, Kerapian dan Ketertiban Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 6 Seri D Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.
Diundangkan di Pekalongan pada tanggal 1 Juli 2013
Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 1 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH,
WALIKOTA PEKALONGAN, cap. ttd.
DWI ARIE PUTRANTO
MOHAMAD BASYIR AHMAD
LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2013 NOMOR 5
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG KETERTIBAN UMUM I. UMUM Ketertiban umum merupakan kebutuhan masyarakat umum yang harus diupayakan secara terus menerus demi mencapai derajat kenyamanan dan kehidupan yang layak, maka Pemerintah Kota dalam batas-batas kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat perlu mengadakan pengaturan. Disamping hal di atas untuk mewujudkan fungsi pemerintah di dalam negara hukum yang demokratis yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh maka salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum. Dalam menyelenggarakan ketertiban dan kebersihan di Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan telah mempunyai Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 2 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan, Kerapian dan Ketertiban Kotamadya Daerah tingkat II Pekalongan. Namun demikian, dengan perkembangan pemerintahan di daerah saat ini dan dinamika perubahan sosial kemasyarakatan yang pesat maka ketentuan dimaksud sudah tidak memadai lagi, sehingga dipandang perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Ketertiban Umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud underpass (terowongan) adalah terowongan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Pasal 5 Cukup jelas
Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan penertiban kegiatan usaha adalah suatu kegiatan penertiban terhadap tempat usaha di luar lokasi yang sudah ditentukan yang dapat menimbulkan bahaya kerugian, gangguan dan pencemaran lingkungan, melaksanakan kegiatan usaha tanpa izin atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Yang dimaksud dengan gangguan ketertiban lingkungan adalah segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum di dalam masyarakat. Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Termasuk suara gaduh seperti suara binatang, suara musik, suara kendaraan dan lain-lain. Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Yang dimaksud dengan penanggung jawab kegiatan adalah orang atau badan hukum yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, seperti pengembang, kontraktor dan sejenisnya Huruf a Yang dimaksud menanam adalah bebas memilih untuk menanam tanaman atau pohon, kalau tidak ada halaman dapat menggunakan pot atau dengan media lain Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 14 Yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan antara lain: pelacuran, perzinahan, perbuatan cabul, tarian erotis, tarian striptease, barang cetak dan elektronik yang memuat gambar atau visualisasi porno, atau sejenisnya. Pasal 15 Yang
dimaksud dengan sosial adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh perorangan maupun kelompok masyarakat yang mengharapkan bantuan atau sumbangan dengan tujuan untuk kegiatan antara lain penanggulangan bencana alam, gelandangan/pengemis jalanan yang beroperasi di jalan-jalan dengan meminta-minta uang kepada pengendara kendaraan bermotor . Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas
Pasal 20 Masyarakat memiliki hak dan sekaligus kewajiban untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban umum dan Walikota dapat memberikan penghargaan bagi anggota masyarakat yang dianggap berjasa. Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas
