Volume 17, Nomor 1, Hal ISSN: Januari Juni 2015

Volume 17, Nomor 1, Hal. 42-54 Januari – Juni 2015

ISSN:0852 – 8349

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOTIF POS KESEHATAN DESA ( POSKESDES ) DARI DESA SIAGA, KECAMATAN RIMBO BUJANG , KABUPATEN TEBO JAMBI M. Ridwan fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi Kampus Pinang Masak, Mendalo – Darat Jambi 36361 ABSTRACT Background: One of criteria of an alert village is the availability of Poskesdes. Poskesdes activities can be carried out in a new building, the house of a midwife or village polyclinic (polindes). The function of Poskesdes associated with promotive activities is to encourage active role of the community as early alert against risks for various public health problems and as a foundation for networking of community based health efforts in the village.Objective: To identify the process of promotive activity implementation at Poskesdes Subdistrict of Rimbo Bujang District of Tebo Jambi. Method: The study used qualitative method. There were 16 informant consisting of 3 midwives, 6 Poskesdes cadres, 2 community leaders, 2 heads of village, 1 staff of health center, 1 staff of Tebo district health office, and 1 staff of Jambi provincial health office. Data were obtained from indepth interview, document study and observation at Poskesdes. Triangulation, member checking and debriefing were made to ensure data validity. Data analysis used content analysis method. Result: Promotive activities at Poskesdes were implemented in terms of preparation for alert village program by Jambi Provincial Health Office and Tebo District Health Office. The activities included encouragement for active role of the community by involving midwives in coordination with heads of villages, community leaders and cadres. Health centers took role in increasing capacity of cadres and supervising midwives of Poskesdes. Activities to improve alert for disease risk factors were implemented through surveillance that involved integrated service post (posyandu) and the utilization of religious activities. Poskesdes built network across sector through community organizations. Conclusion: Promotive activities at Poskesdes were influenced by active role of midwives, cadres, heads of villages, and community leaders. Community empowerment needed cooperation with community organizations and organizations that had similar objectives and worked across sector. Keywords: evaluation, Poskesdes, promotive activities, alert village PENDAHULUAN Menurut Kepmenkes/No.564/ Menkes/SK/VIII/2006, desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah -

42

masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Desa dikatakan menjadi desa siaga apabila desa tersebut telah memiliki sekurang-kurangnya sebuah pos kesehatan desa. Poskesdes adalah UKBM mempunyai pengertian dari, oleh dan untuk

Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Sains

masyarakat yang mempunyai fungsi: 1) Sebagai wahana peran aktif masyarakat di bidang kesehatan; 2) Sebagai wahana kewaspadaaan dini terhadap berbagai risiko dan masalah kesehatan; 3) Sebagai wahana pelayanan kesehatan dasar, guna lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan jangkauan dan cakupan pelayanan kesehatan; 4) Sebagai wahana pembentukan jejaring berbagai UKBM yang ada di desa. Pada saat ini, kegiatan di pos kesehatan desa, kegiatan masih terbatas pada upaya pengobatan tingkat dasar dan persalinan, sedangkan bila ditinjau dari tujuan dan fungsi poskesdes kegiatan promotif mempunyai peranan yang besar. Kegiatan promotif di sini artinya menurut Undang-undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi Kesehatan. Pelaksanaan kegiatan poskesdes sudah dimulai sejak tahun 2007. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi pada saat program masih berjalan. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan menilai suatu kualitas, rasional efektivitas, efisiensi, dan equity pada pelayanan kesehatan. Menurut Donabedian, evaluasi dapat dilakukan melalui pendekatan 3 aspek, yaitu: 1) struktur, meliputi: sarana fisik, peralatan medis maupun non medis termasuk obat-obatan, struktur organisasi dan manajemen, sistem keuangan, jumlah dan kualifikasi staf, dan metode termasuk adanya standard operating procedure (SOP) masing-masing unit; 2) proses, meliputi : semua pelaksanaan kegiatan pelayanan yang

dilakukan secara profesional oleh tenaga kesehatan dan interaksinya dengan pasien, termasuk juga aktivitas pasien dalam mencari pengobatan dan pelayanan; 3) Outcome : hasil akhir dari derajat kesehatan atau kepuasan, baik positif maupun negatif, termasuk terpenuhinya pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan(4). Penelitan ini terbatas pada evaluasi proses yang diharapkan, sementara penelitian Kemm and Close menunjukkan bahwa evaluasi proses dapat dilakukan dengan formative evaluation, yaitu evaluasi yang dilaksanakan pada saat program berjalan dengan tujuan untuk mengetahui program dapat dikembangkan, atau program dapat dijalankan dengan baik dan menilai efektivitas dari program(5). Evaluasi proses dapat menyempurnakan program yang dilaksanakan sehingga program yang dilaksanakan lebih efisien dan memiliki dampak yang besar. Tujuan penelitian ini mengevaluasi proses pelaksanaan 3 dari 4 fungsi poskesdes. Fungsi poskesdes yang tidak dievaluasi adalah sebagai wahana pelayanan kesehatan dasar, guna lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan jangkauan dan cakupan pelayanan kesehatan, merupakan fungsi kuratif dan menurut peneliti sudah melaksanakan fungsinya cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat untuk berobat sudah tidak jauh dari pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan bertempat tinggal di desa dan sudah menjadi penduduk tetap. Kasus kematian ibu dan anak dilihat dari laporan sudah tidak ada dan dari hasil wawancara dengan informan mengatakan sudah ada 53

M. Ridwan: Evaluation Of Promotive Activity Implementation At Village Health Post (Poskesdes) Of Alert Village, Subdistrict Of Rimbo Bujang, District Of Tebo Jambi

kerjasama untuk rujukan pasien dari poskesdes ke puskesmas. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian pada fungsi poskesdes sebagai promotif diantaranya: 1) Sebagai wahana peran aktif masyarakat di bidang kesehatan; 2) Sebagai wahana kewaspadaaan dini terhadap berbagai resiko dan masalah kesehatan; dan 3) Sebagai wahana pembentukan jejaring berbagai UKBM yang ada di desa. Hasil peneilitan menggambarkan bagaimana proses kegiatan promotif berjalan dan keterkaitan dengan organisasi di desa, lembaga kemasyarakatan, UKBM, instansi pemerintah, dan peran puskesmas serta kebijakan secara vertikal dalam mendukung kegiatan promotif. Hasil penelitian ini dapat membantu efektivitas program, dalam menyempurnakan pelaksanaan kegiatan promotif di poskesdes yang sedang berjalan. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan rancangan fenomenologi. Bertitik tolak pada pemikiran secara induktif, sehingga dihasilkan berbagai fakta dan fenomena sosial yang terjadi, berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan dan berupaya melakukan teorisasi yang terjadi. Alasan menggunakan metode kualitatif adalah untuk menggali secara mendalam tentang pelaksanaan kegiatan promotif di poskesdes, mengenai serangkaian kegiatan yang bersifat promosi kesehatan di poskesdes sehingga dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi keberlangsungan

54

program promosi kesehatan yang dilakukan di poskesdes. Penelitian berlokasi di Kabupaten Tebo, Kecamatan Rimbo Bujang. Fokus penelitian ini pada 3 desa, dengan alasan 3 desa tersebut memiliki prestasi antara lain. Informan terdiri dari 16 orang dengan rincian 6 orang kader, 3 orang bidan dan 2 orang tokoh masyarakat yang sudah dilatih tentang pengelolaan poskesdes. Informan lainya, 2 orang kepala desa, 1 orang kepala puskesmas, 1 orang kepala bidang promosi kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo dan 1 orang kepala seksi promosi kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Proses pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman dengan 3 tahap yang dilakukan secara bersamaan, diantaranya: reduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, membercheck, peer review/ debriefing. HASIL DAN PEMBAHASAN Penelitian ini menggambarkan persiapan program desa siaga sampai dengan pelaksanaan kegiatan promotif di poskesdes. Fokus penelitian ini pelaksanaan kegiatan promotif di poskesdes yaitu, kegiatan untuk menumbuh kembang kan peran aktif masyarakat, kegiatan kewaspadaan dini terhadap faktor risiko penyakit dengan surveilan, dan membentuk jejaring. Hasil penelitian menunjukan adanya hubungan dan keterkaitan semua pelaksana yang


ada di desa diantaranya, instansi kesehatan, tenaga kesehatan, kader kesehatan, organisasi kemasyara katan, kelom pok organisasi

potensial dan UKBM maupun lintas sektoral. Secara lengkap hasil penelitian dapat dicermati pada Gambar 1.

Kegiatan promotif di poskesdes Kegiatan promotif di poskesdes

Menumbuhkan Peran aktif masyarakat Penyiapan program : 1. Peran Provinsi : pelatihan bidan , kader dan toma, sosilisasi, pencanangan tingkat provinsi 2. Peran Kabupaten : pencanangan desi tingkat kabupaten Pembangunan poskesdes, penyiapan alat kesehatan, penyediaan obat, distribusi media.

, obat, media

Peran kepala desa Peran Tokoh masyarakat

Peran bidan

Kewaspadaan dini Surveylan penyakit Surveylan lingkungan : dengan kunjugan rumah

Jejaring UKBM

Organisasi kemasyarakatan: BKMT, kelompok pengajian. muslimat NU

Organisasi dengan tujuan yang sama: GSI, Dasawisma, PKK,

Surveylan gizi Peran puskesmas Temu kader, -Peran kader

Kegiatan pendukung Ambulan desa, donor darah, JPKM mandiri tabulin, satgas desi

Musyawarah masyarakat desa

a. Pelaksanaan kegiatan menumbuh kembangkan peran aktif masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bidan sebagai penggerak utama di poskesdes mengkoordinasikan kegiatan kepada kepala desa, tokoh masyarakat. Pertemuan kader secara rutin dapat memberikan motivasi kader untuk selalu bekerjasama dengan tenaga kesehatan untuk menyelesaikan permasalahan di desa. Pembahasan masalah dilakukan dengan musyawarah masyarakat desa yang dihadiri oleh PLKB, PKK, dan pemerintahan desa. Hasil dari peran aktif masyarakat ditunjukkan dengan adanya kegiatan ambulan desa, donor darah, satuan tugas desa siaga, jaminan pemeliharaan mandiri dan tabungan bagi ibu bersalin.

penyuluhan

Instansi yang bekerjasama: BKKBN. Peternakan, pertanian

Posyandu

Kemitraan dengan dukun bayi

Kegiatan di poskesdes sudah berjalan, namun ada beberapa kendala. Kader mempunyai peran dan tugas yang cukup berat, kendala yang yang dihadapi adalah, menyeimbangkan kesibukan pribadi untuk mencari kebutuhan pokok dan kehidupan sosial rumah tangga dengan, membantu program kesehatan di poskesdes. Berdasarkan hasil wawancara masih terlihat adanya kesulitan bidan dalam mengkoordinasikan dengan kader berikut kuotasi tanggapan dari beberapa informan:

... kalau untuk kader sepenuhnya di poskesdes ya memang sulit kita kan mempunyai kesibukan rumah tangga punya kegiatan sendiri, juga sementara dak begaji (RD.13) 53


...kemudian masalah kader ini kader jangan selalu disuruh-suruh tetapi tidak ada perhatian sehingga kader saya kira tidak begitu serius, kadang harus meninggalkan keluarga atau ya pekerjaan pokoknya (MP.02)

Berikut hasil temuan tentang beberapa peran elemen penting untuk menumbuhkembangkan peran aktif masyarakat di desa dapat dicermati pada Gambar 2.

Peran puskesmas Membina kader. Membina bidan, Peran tokoh masyarakat : Meyampaikan pesan kesehatan dikeg.keagamaan, memotivasi Menggerakkan masyarakat Peran kepala desa - memfasilitasi pertemuan - menggerakkan masyarakat - memotivasi masyarakat - pelindung kegiatan di poskesdes

Menumbuhkan peran aktif masyarakat

Peran bidan: Koordinasi dengan kades,toma,kader, puskesmas, menggerakkan masyarakat

Temu kader :motivasi, penyegaran kader peran kader membantu keg.penyuluhan, di poskesdes menggerakkan masyarakat Kegiatan yang dilakukan - Ambulan desa - Donor darah - Satgas desi - JPKM mandiri - Tabulin

Musyawarah masyarakat desa : pemecahan masalah, menyampaikan permasalahan kesehatan, Koordinasi dengan lintas sektor, untuk menggerakan masyarakat

Gambar 2. Skema menumbuhkan peran aktif masyarakat di poskesdes Peran kepala desa yang diharapkan adalah memberikan dukungan terhadap kebijakan di desa sehingga mampu menggerakkan masyarakat. Kewenangan kabupaten yang diserahkan kepada desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk kewenangan di bidang kesehatan. Untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan, khususnya di poskesdes, seharusnya, di bahas pada musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat desa maupun kecamatan. Dengan adanya pembahasan permasalahan kesehatan tersebut pada tingkat musrenbang, diharapkan biaya operasioanal 54

poskesdes dapat dianggarkan melalui anggaran dana desa (ADD). Hal ini didukung hasil penelitian bahwa, kesehatan tingkat desa pada program promosi kesehatan didasarkan pada partisipasi lokal, pendekatan masyarakat dan kerjasama lintassektoral antara pemerintahan di desa, pelayanan kesehatan dasar dan lembaga pendidikan untuk bekerjasama. Hal ini akan menunjukkan dampak signifikan terhadap kesehatan individu. Kegiatan yang dilaksanakan pada lokasi penelitian, terlihat kegiatan yang dilaksanakan bervariasi. Hal ini disebabkan puskesmas, sebagai pendamping bidan dalam menjalankan tugasnya di poskesdes, belum menjalankan perannya


sebagaimana mestinya. Hal ini mengakibatkan belum maksimalnya pelaksanakan kegiatan di poskesdes, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda. ketidakjelasan ini diakibatkan tenaga puskesmas tidak dilatih secara khusus, hanya dilakukan sosialisasi tentang desa siaga, dalam mendampingi bidan untuk kegiatan di poskesdes. Untuk itu, dinas kabupaten harus melakukan upaya menyamakan persepsi terhadap tenaga puskesmas dalam mendampingi kegiatan promotif yang dilaksanakan di poskesdes dengan melaksanakan pelatihan khusus mendampingi kegiatan yang dilaksanakan di poskesdes. Dalam menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat di poskesdes peran kader merupakan tenaga sukarela kesehatan yang mendukung dan membantu tenaga kesehatan untuk memotivasi dan penggerakan masyarakat. Kader kesehatan membantu pemerintah daerah setempat dan masyarakat setempat untuk mengambil inisiatif dan harus memperlihatkan adanya kemauan untuk setiap kegiatan yang berkaitan dengan upaya membangun masyaraka(12). Beberapa informan mengatakan bahwa kader dalam menjalankan tugasnya tidak bisa secara penuh melaksanakan tugasnya di poskesdes mengingat kesibukan kader untuk mencari nafkah dan kesibukan dalam mengurus rumah tangga. Insentif kader yang diberikan sangat minim dan hanya sebagai motivasi kader untuk membantu kegiatan di poskesdes maupun di posyandu. Kurangnya insentif bagi organisasi lokal, akan menurunkan partisipasi kesehatan berbasis masyarakat(13). Dalam pelaksanaannya, tugas kader di poskesdes sebaiknya disesuaikan

dengan kebutuhan kegiatan di poskesdes misalnya untuk kegiatan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan yang dilakukan. b. Kegiatan melakukan kewaspadaan dini melalui kegiatan surveilans Pelaksanan kegiatan promotif di poskesdes, berkaitan dengan kegiatan surveilans, yang terdiri dari: surveilans gizi yang dilakukan di posyandu, surveilan lingkungan dengan cara kunjungan rumah penduduk, serta surveilans penyakit mengambil data dari posyandu dan poskesdes. Informasi kejadian penyakit disampaikan melalui alat komunikasi (handphone) atau menyampaikan langsung kepada bidan atau kader poskesdes. Intervensi hanya dilakukan dengan penyuluhan kelompok atau individual. Untuk mendapatkan informasi kejadian penyakit hal yang spesifik adalah dengan memanfaatkan pertemuan pengajian. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan didapatkan cara menggali informasi terhadap masyarakat. Hal ini diungkapkan informan sebagai berikut : ....ada pengajian seminggu sekali di situ bisa di tengok kok tidak hadir, nanti saya tanya, orang itu kemana, bilangnya kan sakit, saya langsung tengok ke rumahnya, saya tanya langsung saya data, saya rujuk ke poskesdes, jadi saya datangi langsung kerumahnya.(RD.12) Informasi yang didapat dari masyarakat dengan cara memberikan nomor handphone kepada masyarakat sehingga setiap kejadian lebih cepat diterima oleh tenaga kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, dapat diketahui 53


pemanfaatan handphone terhadap informasi kejadian penyakit yang diterima oleh tenaga kesehatan. Hal ini diungkapkan informan sebagai berikut: ... disini luas pak, juga jangkauan transpor jalannya masih tanah kadang –kadang nggak harus kader itu yang menyampaikan jadi kalau ada wabah, mereka itu memberikan

informasi kepada kita jadi hampir semua masyarakat di sini bisa tau no HP saya (ST.14) Banyak faktor yang mempengaruhi kelancaran kegiatan surveilans sederhana yang dilakukan di desa. Gambaran lebih jelas dan terinci mengenai kewaspadaan dini tersebut dapat dicermati pada Gambar 3.

Kegiatan promotif di poskesdes KEWASPADAAN DINI

Surveilan Gizi

Informasi kejadian penyakit, persalinan, gizi, bisa dilaporkan langsung kepada kader, bidan Melalui alat komunikasi (HP) Intervensi yang dilakukan dengan Penyuluhan: Di posyandu, pada waktu kunjungan rumah , dan di kelompok pengajian Surveilans Penyakit Surveilans lingkungan

Diposyandu -pemantauan gizi -penimbangan balita -melaporkan bila ada Bayi dengan berat badan kurang

Kunjungan rumah Hanya dilakukan ketika ada pelatihan saja, selanjutnya bila ada kasus dilakukan penyuluhan

Kemampuan kader Biaya operasional Belum ada sistem

- Poskesdes - Posyandu - kelompok pengajian - Laporan dari masyarakat

Gambar 3. Kewaspadaan dini terhadap risiko faktor penyakit Beberapa masalah yang perlu dilakukan perbaikan di antaranya, dalam melakukan survei lingkungan, surveilans ini untuk mendapatkan data kesehatan lingkungan, karena surveilans ini tidak dilakukan terus menerus atau secara berkala. Survei ini sebaiknya memanfaatkan forumforum yang ada di masyarakat yaitu, kelompok pengajian, untuk menyampaikan dan melakukan suvei mengingat keterbatasan kader dan masyarakat dengan kesibukan bekerja. Kader tidak diberi dana untuk melakukan kegiatan, sehingga survei hanya dilakukan ketika pelatihan saja. Untuk 54

memaksimalkan pembelajaran kegiatan surveilans, puskesmas menggunakan pola learning by doing, pola ini menempatkan pada awalnya tenaga puskesmas lebih banyak aktif tetapi secara perlahan peran tenaga kesehatan akan memberikan tanggung jawab tersebut kepada kader di poskesdes. Kegiatan ini diharapkan memberikan kemampuan tenaga poskesdes tentang pelaksanaan surveilans. Petugas puskesmas perlu melakukan pendampingan - pendampingan kegiatan surveilans sederhana dan membuat format pelaporan yang disesuaikan dengan kebutuhan


sehingga pada akhirnya sistem surveilans akan dapat berjalan secara berkelanjutan dan sistematis. Hasil penelitian di Kamboja tentang Community based surveillance (CBS) menunjukkan sistem yang dikembangkan dengan partisipasi lokal dan dikelola secara lokal akan lebih efektif daripada program yang dijalankan secara vertikal dan proyek yang dilaksanakan oleh nasional, internasional, atau organisasi non pemerintah. Faktor lain adalah mekanisme untuk memotivasi tenaga sukarelawan surveilans untuk bekerja termasuk biaya perjalanan, pengobatan gratis, pelatihan, penghargaan dan pengakuan serta c. Kegiatan membentuk jejaring Kerjasama lintas sektor dilakukan instansi pemerintah yaitu dinas peternakan, pertanian, BKKBN dan organisasi kemasyarakatan Muslimat NU, BKMT, dan kelompok pengajian yang ada di desa. Jejaring UKBM diantaranya posyandu dan organiasasi yang mempunyai kesamaan tujuan diantaranya PKK, GSI, dasawisma. Usaha untuk mendapatkan dukungan dengan cara melakukan pencanangan desa siaga tingkat provinsi yang dihadiri Gubernur, Bupati/Walikota, lintas sektor dan stakeholder serta dilanjutkan dengan tingkat Kabupaten belum mampu menggerakkan dukungan sampai pada UKBM sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung dengan masyarakat seperti poskesdes. Berdasarkan hasil wawancara dapat di buktikan bahwa surat keputusan memang penting sebagai acuan bagi lintas sektor untuk memberikan dukungan, hal ini dapat di lihat dari tanggapan beberapa responden mengenai perlunnya kebijakan tersebut:

tanggapan langsung dari petugas kesehatan dari informasi yang diberikan serta umpan balik yang diberikan kepada tenaga sukarelawan. Kegiatan surveilans sederhana di poskesdes adalah melakukan pengumpulan data penyakit dari kunjungan pasien dan laporan masyarakat, melakukan pemantauan wilayah setempat dari data di atas, memberikan informasi/rekomendasi secara berkala kepada kepala desa pada saat musyawarah masyarakat desa, bersama masyarakat secara berkala dan terjadwal melakukan upayaupaya pencegahan dan penanggulangan penyakit .

...di situ letak kebijakan tertentu dari kepala daerah, dari gubernur membuat suatu suatu SK, mendagri, harapan kita desa siaga dapat didukung tidak dinas kesehatan saja tetapi ada sektor lain, surat keputusan bersama, jadi betul sekarang desa siaga leading sektor hanya depkes kendaknya dari pusat sampai kedaerah (WZ.50) ...tapi yang saya tahu poskesdes ini khususnya desa siaga belum ada keputusan bersama instansi sehingga, orang beranggapan poskesdes masih milik kesehatan jadi sudah menjadi tanggung jawab kesehatan (QQ.22) Pada Gambar 4 menjelaskan hasil penelitian tentang peran dan keterkaitan antara jejaring yang mendukung kegiatan promotif di poskesdes, untuk itu selengkapnya dapat di cermati pada Gambar.4

53


Belum adanya Dukungan kebijakan

Kegiatan promotif di poskesdes

Kemitraan Dengan Dukun bayi Membantu bidan dalam persalinan, pencatatan ibu hamil

Poskesdes

Organisasi kemasyarakatan Muslimat NU, BKMT, kelompok pengajian Digunakan untuk melakukan penyuluhan, menyampaikan pesan kesehatan, mobilisasi dana

Instansi Pertanian,BKKBN,Pete rnakan: bersama melakukan kegiatan penyuluhan

UKBM Posyandu,Posyandu usila Untuk memperoleh data, permasalahan gizi, penyakit, masalah kesehatan lingkungan

Organisasi mempunyai kesamaan tujuan : Dasa wisma,PKK, GSI Organisasi yang digunakan untuk menggerakkan masyarakat, dan tujuan untuk menurunkan angka kematian

Gambar 4. Jejaring yang di bangun poskesdes di desa

Kegiatan poskesdes telah di dukung oleh organisasi lintas sektor, namun perlu dilakukan reorientasi kebijakan yang mendukung keberlangsungan program. Organisasi yang sudah melembaga dan kelompok–kelompok di desa penelitian adalah gerakan sayang ibu (GSI) dan kelompok dasawisma. Organisasi ini mempunyai payung hukum yang cukup kuat untuk kerjasama lintas sektor dan sudah ada kegiatannya di masyarakat. melibatkan Bupati, Camat, Lurah, stakholder dan instansi pemerintah serta sosialisasi belum memberikan dampak dukungan yang sampai pada UKBM sebagai ujung tombak sebagai pelaksana kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat yaitu poskesdes, baik dukungan dana maupun kegiatan yang terintegrasi dalam menangani

54

Beberapa tujuannya memiliki kesamaan dengan tujuan poskesdes sehingga menjadi mitra dan pendukung kegiatan poskesdes. Kerja sama poskesdes dengan instansi pemerintah yang diharapkan dapat mendukung kegiatan di poskesdes masih terkendala. Hali ini disebabkan tidak adanya dukungan kebijakan yang lebih sektoral terbukti kuat. Kegiatan pencanangan yang perlu diperhatikan akan permasalahan kesehatan di desa. Dukungan yang diberikan masih bersifat insidentil, informal dan tidak berkelanjutan. Lintas sektor terkait yang bekerjasama dengan poskesdes adalah dinas peternakan, pertanian dan pemerintahan desa. Hal ini didukung hasil penelitian bahwa kegiatan promosi kesehatan berbasis


masyarakat dengan banyak sektor yang mendukung, dapat membuat kerlangsungan program dengan (15) biaya yang sedikit . Hasil penelitian lain diketahui bahwa program promosi kesehatan tingkat desa didasarkan pada partisipasi lokal, pendekatan populasi dan kerjasama antar-sektoral antara lembaga desa, dan perawatan kesehatan dasar, hal ini akan memiliki dampak signifikan pada kesehatan individu, kolaborasi antar menjadi elemen kunci untuk keberhasilan program dan efektivitas biaya. Sejalan dengan hal tersebut hasil konferensi promosi kesehatan di Ottawa, menempatkan kesehatan pada agenda bagi pengambil kebijakan di semua sektor dan pada semua tingkatan(16). Kegiatan yang dilakukan hanya bersifat insidentil dan tidak berkelanjutan ini

merupakan kegiatan yang tidak akan mampu meningkatkan kerjasama yang baik dan menimbulkan dampak terhadap kesadaran masyarakat dalam mengatasi permasalahan kesehatan. Dari hasil wawancara yang dilakukan dikatakan bahwa berbagai hambatan lintas sektor yang dialami adalah bahwa belum adanya upaya payung hukum yang dikuatkan dengan surat keputusan bersama berbagai sektor baik di tingkat provinsi, kabupaten sampai ke desa. Dalam mendukung kegiatan yang ada di desa siaga selanjutnya berdampak pada kegiatan di poskesdes. Untuk itu upaya dukungan kebijakan dalam upaya pengembangan poskesdes perlu dilakukan dalam mendukung kegiatan promoif di poskesdes. Upaya kedua yang dapat dilakukan

dengan meningkatkan revitalisasi posyandu. Berdasarkan hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa posyandu sangat berperan terhadap kegiatan poskesdes. Selain itu merupakan organiasasi yang sudah lama, masih aktif di masyarakat dan mempunyai dukungan lintas sektor sehingga, dapat mengaktifkan kegiatan di poskesdes. Sesuai dengan peran dinas kesehatan provinsi adalah mengembangkan komitmen dan kerjasama tim ditingkat provinsi dalam rangka pengembangan poskesdes.

kewapadaan dini terhadap faktor risiko penyakit dan kegiatan membentuk jejaring yang dibangun di poskesdes. Pada pelaksanaannya kegiatan promotif di poskesdes dipengaruhi oleh keaktifan bidan, kader, peran kepala desa, tokoh masyarakat. Menggerakkan masyarakat diperlukan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, organiasi yang mempunyai kesamaan tujuan dan instansi pemerintah diantaranya pertanian, BKKBN dan peternakan. 2. Menumbuh kembangkan peran aktif masyarakat di poskesdes, diperlukan peran aktif bidan untuk menggerakkan masyarakat dan untuk mengkoordinasikan kepada kepala desa, tokoh masyarakat, kader. Kepala desa berperan untuk menggerakkan dan memotivasi masyarakat. Tokoh

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 1. Pelaksanaan kegiatan promotif di poskesdes dengan cara menumbuhkembangkan peran aktif masyarakat, kegiatan

53


masyarakat membantu dalam menggerakan masyarakat dan menyamaikan pesan kesehatan melalui kegiatan keagamaan. Puskesmas memberikan pengetahuan kader, kemampuan bidan dan mengkoordinasikan dengan pemerintahan di desa. 3. Kewaspadaan dini terhadap faktor risiko kesehatan dengan surveilan gizi, penyakit dan lingkungan. Surveilans gizi dilakukan di posyandu untuk mendapatkan data penyakit dan pemantauan tumbuh kembang balita dalam mengantisipasi gizi buruk. Surveilan penyakit untuk mengumpulkan data kejadian penyakit, dilakukan di posyandu dan poskesdes. Pertemuan dengan kelompok pengajian efektif untuk mendapatkan informasi kejadian penyakit. Surveilans lingkungan dilakukan dengan kunjungan rumah masyarakat yang terkena penyakit. 4. Pembentukan Jejaring UKBM dan lintas sektor yang telah di lakukan di pokesdes, diantaranya dasawisma, PKK, posyandu, GSI, dan kelompok organisasi keagamaan yaitu BKMT, Muslimat NU, dan kelompok pengajian, serta instansi pemerintah seperti pertanian, peternakan dan BKKBN. a. Saran Berdasarkan uraian kesimpulan kegiatan promotif di poskesdes dapat terlaksana sesuai dengan fungsinya maka peneliti mengajukan beberapa saran : 1. Dinas Kesehatan Provinsi Untuk mendapat dukungan dari lintas sektor Dinas Kesehatan Provinsi, supaya melakukan

54

koordinasi dengan lintas sektor terkait di antaranya dinas peternakan, pertanian dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta membuat surat keputusan bersama sehingga mendapat dukungan kebijakan dan anggaran, dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di poskesdes. 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo a. Agar melatih tenaga promosi kesehatan di puskesmas untuk pendampingan kegiatan di poskesdes sehingga kegiatan promotif di poskesdes dapat berjalan dan mempunyai persepsi yang sama. b. Agar mendukung kegiatan revitalisasi posyandu sebagai UKBM utama pendukung kegiatan di poskesdes, untuk meningkatkan strata posyandu manjadi mandiri. 3. Puskesmas a. Agar melakukan pendam pingan bidan, kader, tokoh masyarakat dalam mela kukan surveilan sederhana yang dilakukan di desa b. Puskesmas lebih banyak mengalokasikan dana biaya operasional kesehatan (BOK) untuk kegiatan diposkesdes sehingga upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang ada dapat lebih aktif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. 4. Poskesdes a. Dalam memilih kader harus lebih selektif sehingga tidak


menimbulkan masalah terhadap kehidupan sosial kader b. Dengan adanya dana biaya Operasional Kesehatan poskesdes (BOK) harus aktif memberikan masukan kepada puskesmas tentang kegiatan yang memerlukan dukungan dana dalam melaksanakan kegiatan di poskesdes DAFTAR PUSTAKA Depkes RI. (2006) Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga, KepMenkes RI: 564/Menkes/SK/VIII/2006. Jakarta Depkes RI. (2006) Petunjuk Teknis Pengembangan dan penyelenggaraan Poskesdes, Bina Kesmas, Jakarta Trisnantoro, L (1994) Perencanaan kesehatan untuk meningkatkan efektivitas Manajemen, Gadjah Mada University press, Yogyakarta Donabedian, A. (1980) Explorating in Quality Assessment and Monitoring. Michigan: Health Administration Press Kemm, J & Close, A. (1995) Health promotion theory and practice, macmil llan Press.ltd. London Becker, F.F & Boore, A.l. (2008) Community Healthcare’s Proses for evaluation a participatory approch for increasing sustainability Springer Science + Bussiness Media.LLC Bungin, B. (2008) Penelitian kualitatif komunikasi ekonomi kebijakan publik dan ilmu sosial lainya, Jakarta

Miles, B.M & Huberman, M.A. (1992) Analisis Data Kualitatif (Alih bahasa oleh Tjetjep Rohendi, Indonesian Unversity Press, Jakart Coben, D.J & Crabtree,B.F. (2008) Evaluative Criteria for Qualitative Research in Health Care Controversies and Recomendations. Annals of Family medicine http://www.annfammed.org VOL.6.No.4 diakses 21 Agustus 2010 Wasistiono, S & Tahir, I.M. (2007) Prospek pengembangan desa. Lembaga kajian manajemen Pemerintahan Daerah.Fokusmedia Bandung Kumpusalo, E., Neittaamaki. L.,Halonen, P., Pekkarine, H., Penttila, I., Parviainen. M (1996) Finnish Healthy Village Study: impact and outcomes of a low-cost local health promotion programme. Vol. 11, No. 2 Oxford University Press. Diakses di akses melalui heapro.oxfordjournals.org 3 januari 2011 WHO (1995) The community health worker, Kader Kesehatan Masyarakat, alih bahasa dr.Adi Heru, S.Msc, EGC Yogyakarta Ashwell, H.E. & Barclay. L. (2009) Outcome evaluation of community health promotion intervention within a donor funded project climate in Papua New Guinea. Rural and Remote Health 9: 1219. (Online), 2009 diakses melalui EBSCHO.com tanggal 20 Januari 2011 Oum. S., Chandramohan, D & Cairncross, S. (2005) Community-based surveillance: a pilot study from rural Cambodia.

53


Tropical Medicine and International Health volume 10 no 7 pp 689–697 july 2005 diakses tanggal 19 januari 2011 Baum, F., Jolley, G., Hicks, R., Saint, K., Parker, S. (2006) What makes for sustainable Healthy Cities initiatives?—a review of the evidence from Noarlunga, Australia after 18 years Health Promotion International, Vol. 21 No.4 http://heapro.oxfordjournals.o rg diakses 14 Maret 2010

54

WHO (1987) Ottawa Charter For Health Promotion Vol 1, No. 4 Oxford University Pressheapro. oxfordjournals. org diakses 18 December 2010

Volume 17, Nomor 1, Hal ISSN: Januari Juni 2015

Recommend Documents