TJNDANG-UNDANGOBAT KERAS (St. No. 419 tgl. 22 Desember1949).pasal I. Undang-undang Obat Keras(St.1937No541) ditetapkankernbdi sebagai berikut : Pasal 1, (1)
YanB dimaksuddalam ordonansiini dengan: a. "Obat{bat Keras" : yaitu obat{batan yang
tidal digunakan uniuk kep€rluantehnik, yangmempunyaikiasiat mengobati!mengu_ atkan,membaguskan, m€{desinfeksikandan lainlain tubuh manusia, baik dalam bungkusanmaupun tidak, yang ditetapkan ol€h Secretaris Van Staat,Hoofdvanhet Depart€ment van Cesondheid, menurutket€ntuanpadapasal2. b. "Apoteker": Mer€kayangsesuaidenganperaturan"peratunn yang berlaku rnempunyaiwewenanSunruk menjalankanpraktek peracikan obat di lndonesiasebagai'seorangAporekersambit memimpin sebuahApotek. c. 'Dokter PemimpinApotek".: yaitu Dokterdokteryangrnernimpin ApotekDokter sesuaidenganpasal49 dari "ReglementD.V'G-". d. "Dokterdokt€r: M€rekayang rnenjalanl€nprakrek-pnktekpengobatandan yang memegang wewenangmenurutperaruran-p€raruran yansberlatu. e.'Doktedokter cigi": Merckayang nenjalankan praktekfraktek f'€ngobatan cigi dan yang memegangwewenang menurut peratunn-penturan yang berlaku. f. "DokterdokterHewan": L Merekayang menjatankan pekeiaan Kedokteran Hewan di Iqdonesia dan b€rijazah Dokter Hewan Belanda.
2. Mereka yang rnefl.ialanhanKedoktenn Hewan di lndonesia ya'tg memegangijazah dari Negaralain dan kemudian diberi izin menjalantan pnktek di tanai Beknda atau dapat diangkatsebagai Dokter He\ranP€merintah. 3. MerekayangnenjalanpekeiaanKedokteranHewandi Indonesiadan berijazahDokler HewanBogor. g. "Pedagang-pedagang Kecil yang diakui" I Meieka yang bukan Apotek€r atau Dokter, atau Dokter Hewan yang sesuaideng&r pasal 6 rnenperolehizin dan berwenanguntuk menyerahkanobatobat kerasyang iertentu. yang diall(ui" : Mereka yang bukan h. "Pedagang-pedagangBesar Apoteker-yang sesuaidenganpasal7 ber-wenanguntuk menyenhkan segala macam obat-obat ke.as sesuai denganOrdoffnsi ini. i. "Menyerahkan" : Termas'I(penjualan, menawarkan untuk penjual, an dan penjualankeliling. y. "Secretaris vanSt" : Secretaris n Slaat,KepalaDJr'.G.Jakarta. "Obat{batar k. G" : Obat{bat kemsyang oleh Sec.V.St.didaftar pddadaftar obatobatanberbahaya (gevaartijk;daftarc). "Obat{batan l. W' : Obat-obar kerasyangolehSec.VSt.didafta.rpada daftar peringatan (warschuwing; daftar W)(2)
DalamOrdonansiini yang dimaksudkan denganH33., padadaerah, daerahtanpa tugassemacamini, yaitu seorangperugasyang ditunjrl oleh Residen. P{sal 2.
(l)
Sec.V.Strrnempunyai\\,ewenanguntuk menetapkanbahannanan sebagai obat{bat keras.
(2)
Penetapan ini dijalankandenganmenempatkan bahnbahanitu pada suatu daftar W atau daftar G.
(3)
diumunkan oleh .Daftar G dan W beserta tambahan-tambahannya Sec.V.St.dalamJavase{ourant.
(4)
Penetapanini dianggaptelah berlaku untukAawa dan Madura mulai hari yang ke 30 dan untuk daeral{aerah lain di Indonesia mulai hari yangke I 00 setelahp€ngumurnan dari daftardaftar dan tamba}lantambahandi Javar€Couant.
Pa!€l 3. ( 1 ) Penyeralan persediaanuntuk peny€rahan dan p€nawaran untuk penjualandari bahan-bahan C, denikian pula nrmiliki bahaniahan ini dalamjurnlah sedernikianrupa sehinggasecaranormaj tidak dapat dit€rima bahwa bah-aniahan ini hanya diperuntukkan penrkaian pribadi, adalah dilarang.l-aranganini tidrk beriatu untuk pedagangpedagangbesar yang diakui, Apoteker{pot€ker,yang menimpin Apotek dan Dokt€r Hewan. \2)
Penyerahan dari bahantahanG, yangmenyimpang dari resepDokter, Dokter Gigi, Doktei Hewandilarang, laranganini tidak berlaku bagi p€nyerahan-penyerahan kepada Pedagang-pedagang Besaryang diakui, Apot€ker'apoteker, Dokter{okter Gigi dan Dokter{okter H€wan demikian juga tidak terhadap penyerahan-p€nyerahrnmenurut ket€ntuin pada pasal7 ayat 5.
(3) Larangan.larangan yang dimaksudkanpada ayat€yat tersebut di atas tidak berlaLu mtuk penyerajranobat.obatsebagaimana dinaksudkan pasal49, ayat 3 dan 4 dan pasal5l dari "ReglementD.V.c.". (4)
Sec.V.St.dapat menetapkanbahwa sesuatuperaturansebagaimana dinalGudkan pad^ ayat 2, jika berhubungan dengan penyerahan obat{bat G yang te(entu yang ditujukan olehnyaharus ikut ditanda langani oleh seorangpetugaskhusu! yang ditunjrk. Jika randa tangan petugasifli tidat t€rdapai rnaka penyerahanobar{bat c. itu dilarang. pasal 4.
( 1 ) Peny€rahan, persediaanuntuk psnyerrlnn dan penawaran untuk
(2)
(3)
penjualandari bahantanan W. demikian pula merniliki bahan.bahan ini dalamjurnlah sedemikianrupa sehinggasecaranormal tidak dapat diterima bahwa bahaniahan ini hanya diperuntuklen pemalGian pn:badi,adalah dilarang. lara$gan ini tidak berlatu untk :Pedagang Besaryang diakui, Apotekerapoteker,Dokter{okter yang m€mimpin Apotek, Dokter Hewan dan PedagangKecil yang diakui di dirlirur daerah rnereka ,"ng resmi. P€raturanlaranganini tidak berlaku terhadappenyerahanobat{baran sebagaimanadimaksudkandalam pasal 49 ayat 3 dan 4 da$ pasat 51 dan "ReglementDV6". Peraturanlaranganini jugatidak b€rlakuunruk penyerahan-penyerahan
berdasarkanpasal 6 ayat 6 dan pasal5 ayat 3 dari Undang'undang Obat keras ini. Pa$l 5. atausuruh mengangkutbahanPemasukar,Peng€lulran,Pengangkutan, bahan G. dilarang, teikecuali dalam jumlah vang sedeflikian rupa sehinggasecaranomal dapat diterima bahwa balnn-bahanini hrnva diperuntukkan petnakaianpribadi. (2) I-aranganini tidak berlakujilG tindakanini dijalanlan olehpemerhtah b€sar yang diakui atau pengangkutan-pengaiau Pedagang-pedagang angkutan oleh Apoteker'epoteker, Dokterdokter vang mernimpifl Apotek dan Dokter Hewan. (3) Dalam soal{oal khusus,InspekturFarmasidari D.V.G. di Jakarta dapat memberikankelonggaranp€nuh atau sebagianterhadaplarangan
(l)
Pasal 6. (1)
Mereka yang ingin menjadi PedagangKecil yang diakui haru,i rne' masukkan permohonan izin tertulis kepada Pemerintah setempat. Baik pernintaan uniuk izin maupun izinnya sendiri dibebaskandari materai. Izin ini berisi nama yang bersangkutandan tidak boleh dipindahkan kepadaorang lain dan hanyaberlaku untuk tempat atau daerah yarg tertera dalam izin iersebut. Izin ini batal dengan me_ ninggalnya pemegangizin atau dengankepindahannyadari daerah, di manaizin ini berlakr. Jika izin diberikankepadarechispersoon' mal(a izin ini batal pada saatbatalnya rechisp€rsoonatau ol€h karena berpindahnyatempat kedudukan yang sebenarnyadari rcchtspersoor dari tenipai atau daerah, di mana izin ini berlaku. Sebelummemutuskanpermintaan permohonan,pemerintahl€tempat mohon nasehatdari Kepata Dinas Kesehatandari Wilavah di m8na yangbersangkutanhendak menjual obat-obat W.
dapat ditolak dengan (2) ' _ Izin yang dimaksudkanpada avat vang Pe ama diberitahukanalrsannva,atau dapatdiikai denganketentuafllctentuan tertentu atau dapat dibedkan untuk hanya beberaPaobatobat W' yang lenefiu. (3) tzin yang tebh diberikan oleh Kepala Pernerintahsetempat- setelah dapat diperoleh saran6arandad Kepala Kesehat-andalarn avat I
dicabut d€ngansunrukeputuan di manadinyarakan atasan-alasainya, ataudapbr'diik?ttdenganketenruanaertenruatausuatujangka wakau y_ang rertentu atau dapat dibatari kepadahanya obatobai W. yang
(4). KepalaPemerinrah rrenpal menginm kepada Sec.VSt.sualusalinan (un semuapemberianrzh, pencabulanizin. dan pembataqnizin. (5) Sec.V.St. memegang wewenang rmtukmenetapkan pentunn.peraturdn umumyang.harusditaatiolehpemegang"pernegang izin seba;aiatjbat pencrbulanizin me.eka.peraturaninibaruberlaku setelahdiumunkan dalam JavaseCourant. (6). Pada pembarajan.pencaburan arau pembarrsandari izin_izinmakd ijn arauwaldl merekabeMenangunruk menyerah {Dekaslpem€gturg kan obarobaLyang bersangkuian yang rnasihada dalan peu€diaan 3 bulankepaddseorans yat(u Aporer;. Do[rer, :'eIka *rimlalcka uoRlerLrgr. DokrerHewan.pedagang Besa,yarg djalui arau. dalam oaerahkerjdnya-Icpada seoranSpedagang Kecityans dialui. Janekd waxru rerseLrut dalamteadaankhususdap3rdiperpanjang otehKep;La Pemerintahserempardalamayat l. (7) Setelah jangka waltu yang dimaksurlkan dalam ayat 6 obar{bal t€rsebut harus disen*an untuk dihancwkan kepada seorangpetugas yang dit€niukan oleh SecretarisVan Staar. Paial 7. (1)
(2) (3)
Merekayang ingin menjadipedagang Desalyang diakui, harusmemasukkan permohonan t€rtulis utuk surat kuala dari Sec.VSt. Surat kuasa.ini berisi nana yang bersangkuran dan tidak boleh dipindahkankepada orang iain. Kuasa ini baraj denganmeninggatnya p€meganssurat kuaa atau ia rneninggatkanrndonesia, ad; jika surat kua$ ini diberikan kepada sustu rechtspersDon-matasurat kuasapuntratal pada saat batahya rechtspersoonarau berpindahnva tempat kedudukanyang sebenamyadari rechLspersoon ke rempar lah di luar Indonesia. Kuasayang dimaksudkan padaayat 1 daparditolat dengandiberikan arasan-ahsarutya. Kuasayangtelah diberikandapardicabutolehSec.VSr.jikapen€gang surat kusa melanggar ketentuan*etentuan dari Oraonanstini, atau
(4)
(5)
(5)
tidak mentaaii sewajarnya syarat{yarat dalam ayat yarB berikut Suni kuasa berlaku untuk semuabahaniahan vang ditetapkan oleh lah dari Ordonansidan tidak dikenakanpembatasan-pembatasan sural pemegang kuasa pada syarat{yarat yang sama uniuk semua berlaku s€telah yang diientukanoieh SecVSt. Syarat{varaiini baru diumu]Ij(an dalam JavaseCourant. dari surat{uratkuasamaka bekas ataupencabutan Padapembatalan pem€gangizin atalr wakil mereka berwenang untllk menyerahkan mereka yangmasihadadala.npenediaan obat{bat yangbersangkuran, dalamjangka waktu 3 bulan kepadaseorangApoteker, atau Pedagang Besar yang diakui. Jangka waldu tersebut dalam k€adaan khusss oleh SecretarisVan Staat. dapat diperpanjang Setelahjaneka wattu yans dimaksudkan dalam avat 5 maka obat tersebut harus diserahkanuntuk dihancurkan kepada seorangyang ditentukan oleh SecletarisVan Staat.
Pasal 8. ( 1 ) Pada penyeraian kepada konsumen dan obai{bat W ol€h penj al harus diserahkan suatu peringatan iertulis dengan bentuk' wama' etiket, dan caramenempelkandi atls bungkusankhususat,s pet'.mjuk dari Secy.St. dan berlainan unluk setiapjenis obat Q)
(3)
kePada untuk men€ntukanbahwapenyerahan Sec.V.St.ber,^,enang para konsumen dari obat{bat G. dan W' hanva dapat dilaksanakan &lam jun'lah yang tertentu. Peraturanteraturan yang tersebut pada ayat 1 dan 2 baru b€rbtu dalamJa€se Courani. setelah-diumunkan Pasal 9.
(l)
(2)
balBn G. dan w. untuk peMereh yang menpunyai persediaan pada pr$l 2 ayat 4dan berdasa*an pada tersebut saat nyerahan tidak b€rwendlg dinyatakafl atau tidal berwenang Ordonansi ini jangka vaktu 3 dalain ini diwajibkan penyenhan bahaniahan untuk persedraan ini kepada memb€ritalukan bulan setelah saat tersebut ini terdapat obat{bat mana dalam resort Pemerintahsetempat di jun itu. obat{bat ah terperinci dari bersamadaftar Berhubung dengan junlah yang didaftarhn, maka m€r€kavarg
tersebut dalam ayat I mempunyai w€wenanguntuk menyeralikan bahanaalnn irf dalan jangka waltu 6 bulan setelah saat yang dnnrksudkan dalam pasal 2 ayat 4 k€pada orang{rang yang berhak menerimapenyerahanini. (3) Setelah berlakunya jangka waltu dalam ayat 2 maka bahan{ahmr yang telah didaftarjika tidat disenhkan sebagaimana yang iliruksudkrn dalam ayat yang sanu, harus disenhkan untut dihancu*an kepada petugas yang dit€niukan oleh SecretarisVan Staat. Pasal10. ( 1 ) Dtetapkan suatu 'I(omisi Obat{batan" yang mempunyaitugasmemberikan keterangan kepada Sec.VSt. mengenaisoal4oal yang berhubungan dengan ordonansi ini. Q)
Komisi tenebut terdiri dari setinggi-tingginya9 orang anggota,termasuk Insp€ktur Farmad dari D.VC. di Jakarta yang duduk secara funSsi sebagai Ketua, Anggota-anggotalain ditetapkan oleh Hoge Ve(egenwoordigervan de Kroon di Indonesiaatss petunjuk Sec.VSt. Pa!€l ll.
(l)
(2)
P€ratuan-peratuan selanjutnyayang diperlukan untuk melaksanakan Ordonansiini dikeluarkandenganVerrodening Penerintah. Dalarnsoal{oal khusu! HogeV.VdJar. di Indonesiadapatm€mberikan pembebasanterlladap peratunnferaturan yang ditetapkan dalam ordonansi ini. pasal12.
(t)
Hukunan penjara tetinggi-tingginya6 bulan atau d€nda uang setinggitingginya 5.000 gulden dikenalan kepada i a. M€reka yang melanggar p€raturan-peflturan larangan yang diInrks dkan dalampasal3, 4 dan 5. b. PedagangKecil yang diakui yang berdagangberlawanan dengdr ayat{yat khusus yang ditentukan pada sulat izinnya atau ber tentangan denganperaturan unum yang dimaksud dalam pasal6 ayat 5. c. PedaganSBesar yang diakui yang berdagangb€rtentangandengan syarat4yaratyanSdimaksudkar dalam pe6al'7 ayat 4. d. Mereka yang berdagangbertf,ntangandenganketentuan*etentuan
pada pasal8 ayat 1. e, Mereka yang berdagangbertentangandengan peraturan-pentuan yang dikeluarkan oleh Sec.VSt. sesuai denganpasal 8 ayat 2. f. Merekayang tidak m€ntaatiketentuar{.etentuan dalampasal6 ayat 7, paszl 1 ayat 6 atau pasal 9 ayat 1 dan 3 (2) Obat{bat kerasdenganmanaatauterludap manadilahlQn pelanggaran dapat dinyaiakan disita. (3) Jika tindakan-tindrkan yang dapai dihukurn dijalankan oleh seorang PedagangKecil atau PedagangBesar yang diakui maka sebagai tambahanperdagangandalam obat keras dapat dilarangurnik jangka 2 tahun waktu setioAqi-tingginya yang (4) TindalGn+indakan dapat dihukurn dalam pasal ini dianggap sebagaipelanggaran. Palsl 13.
0)
a)
Jika suatu tifldakan yang dap{t dihukum dal3m Ordonansi ini dilalukan oleh rechtspersoonnnka diadakan penuntutan hukurnan dan hukurnan ddaiuhkan kepada anggotaanggota peflgurus yang berkedudulGndi Indonesiaataujika tidal beradadi iernpat, terhadaP wakil"wakil dari rechtspersoonten€but di Indonesia. Ketentuan kepada ayat I berlaku d€ngan cala yang sama terhadap rcchtspersoon yang bertindak s€bagai pengurls atau wakil dari rechtspeisoon tang lain. Palal 14.
(l)
dafl Ordonansi ini, Penyelidikan terhadap pelanggaran?elanggaran terkeculi kepada petugasf€tugas yang pada umumya melakukan penyelidikan dari tindakan"tindalcn yang dapat dihukun, juga di' twaskan kepada pegawai yang dh€rahkan tugas atas p€ngawasan dari KesehatanRakyat, dan kepada p€gawait€gawai dari Jawatan Bea dan Cukai. Pqsd 15.
o)
Orang-omngyang disenhkan tugaspenyelidikandaritindalcan'tin
padapasal8 ayat 1. e. Mereka yang berdagangbertentangandenganperaturan_peraturan yarg dikeluarkan oleh Sec.VSt. sesuai dengan pasal 8 ayat 2. f. M€rekayang tidak mentaatiketentuanLetentuandalampsal 6 ayat 'l: patal1 ayat 6 atau pasal9 ayat 1 dan 3. (2) Obat{bat kerasd€nganrnanaatauterhadapmanadilakukan pelanggaran dapat dinyatakan disita. (3) Jika tindakan-tindakanyang dapat dihukun dijalankan oleh seorang PedagangKecil atau PedagangBesar yang diakui mrka sebagai tambahanperdagangandalam obat keras dapat dilanng untuk jangka lvaktu setin8qi-tingginya2 tahun (4) Tindakan{indakan yang dapat dihukum dalam pasal ini dianggap sebagaipelanggaran. Palal 13.
0)
Jika suatu tindakan yang dap{t dihukum dalam Ordonansi ini dilakukan oleh rechtspersoonmaka diadakan penuntutan hukullnn dan hukurnan dijaiuhkan kepada anggota€nggotapengurus yang berkedudulGndi lndonesiaataujika tidak beradadi tempat, terhadap lersebuldi Indonesia. wakiha.kil dari 'echispersoon
(2) Ket€rtuan kepada ayat 1 berlaku dengar cara yang sama t€rhadap rcchtspersoon yang bertindak sebagai penguru atau wakil dad rechtspenoon yang lain. Palal 14.
o)
dari Ordonansi ini, Penyelidikan terhadap pelanggaran?elangga.an yang pada umuftrya rnelakukan terkecuali kepada p€tugas"petugas peryelidikan dari tindakan'tindalGn yang dapat dihukum, jwa di' tugaskan kepada pegawai yang diserahkan tugas atas pengawasa$ dari Jawatan dad KesehatanRakyat, daII kePada p€gawai-pegawai Bea dan Cukai. Pasal15.
o)
Orangnng yang diserrikan tugaspenyelidikar dari tindakan'tindakal )ang dapar dihukum menurutOrdonansiinj mempunyaiwewenang rumah, sebagaimana diuntuk mengadakanpem€riksaan-pemedksaan jelaskan dalam pasal 1 dad Ordonansi tanggal 20 Agustus 1865
(StNoA4), ditanbah dengan Ordonansi tanggal 9 Agustus 1874 (StNo2ol) dan Ordonansitanssatt0 Oktot;r t8?6 (StNo262) jugaberlatukeienruan-keten,uan sedanglan pasal2. .] dan4 Ordonansi yangolseDutpertama. Orangorang yang dimaksudkandatamayat 1, terlepasdari wewenang benama dengan merekayang meflyertai merekaj setiap waktu bebai memasuki semua tempat di ma$a diduga terdapat obat-obat keras yang dinaksudkan denganOrdonansi ini. (3) Jika mereka ditolak untuk memasuki tempat itu, mereka alapat menjalankantugas merekadenganbanruanatatalai pernerintah Fng belwajib. Pasal16. ( 1 ) Ordonansiini dapatditunjuk dengannana ,Undang-undang(Ordonrnsi) Obat{bat Keras 1949". grlonaJlsrrni.J.uFberlakurerhadaporans{ransdi bawahkekuasaan nu(xff oan Hakrm.yang mengadiU berdasarkan Odonansi l8 pebrMri 1932(StNo30). P A SA L (l)
II.
Obai{bat keras yang ditunjuk, surar{urat kuasa yang diberikan dan p€rarr1n|tr.pemtDran, syarat{yarat atau tindalGn-tindakan lain yang diteiapkan oleh Kepala DV.c. seb€tumsaat bertatunya Ordonansi ini, urtuk melaksanakan"Ordonansi Obar{bai Keras,,, iika betum dicabur arau belum baral dianggapretal dirunjuk. arbiri*an aLau ditetapkan oleh Sec.VSt. sesuai deflgan peraturan?€ratruan dari Ordonansi ini.
(2) Merekayang pada saatberlalcmya Ordonansiobat kerasini memiliki
obat{bat keras tanpa wewenangsesuaid€ngaapasal 3 dan 4, harus menyer4*an obatobat ini dalam jangka waktu 1 bulan setelah be akuya Odonansi ini kepada orang{nng yang mernprmyai
(3) Mereka kepada siapa saat berlakunya Ordonansi ini tebl diktimi
obat"obatkeras, yang menurut prral 5 pemasukannya, pengeluararmya, atau nenyuluh mengangkutnya dilanng, dapat ry_nFlCkutannya berhubuEan denganInspektu Farmasidari D.V.C. di Jakarta,yang berwenang untuk mengeluarkanberdasarkanpanalangannya suatu
izin pemasukankhuus (jika telah tiba pengeluarandari hla1 Negeri) atau izin ufiik pengelumn atau utuk pengangkutanatau untuk rtenyuluh rnengangkutnyadi dalarn Wila)€h lndonesia. PASAL
M.
Ordonansi ini mulai bedaku satu han set€lah pengumumtnnya. tidak rnengetahuinya, Dan agar supaya tidak ada oraflg menganggap Orilona$i i akan dimasukkandalam St. dari Iidonesia.
Dbuatkan di Jaka a. 1949,Padatanggal,22Desember
