LAMPIRAN: Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep- ………./BL/………. Tanggal : ………………
DRAFT PERATURAN NOMOR IX.A.14 :
AKAD-AKAD YANG DIGUNAKAN DALAM PENERBITAN EFEK SYARIAH DI PASAR MODAL
1. Definisi a. Ijarah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi sewa/pemberi jasa (mu’jir) dan pihak penyewa/pengguna jasa (musta’jir) untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu objek Ijarah dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan objek Ijarah itu sendiri. b. Istishna adalah perjanjian (akad) antara pihak pemesan/pembeli (mustashni’) dan pihak pembuat/penjual (shani’) untuk membuat objek Istishna dengan kriteria dan persyaratan yang telah disepakati kedua belah Pihak. c.
Kafalah adalah perjanjian (akad) antara pihak penjamin (kafiil/guarantor) dan pihak yang dijamin (makfuul ‘anhu/ashiil/orang yang berutang) untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada Pihak lain (makfuul lahu/orang yang berpiutang).
d. Mudharabah (qiradh) adalah perjanjian (akad) antara pihak penyedia dana (shahib al-mal) dan pihak pengelola usaha (mudharib) untuk menyerahkan dana dalam rangka pengelolaan usaha. e. Musyarakah adalah perjanjian (akad) antara dua Pihak atau lebih (syarik) untuk menyerahkan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya dalam rangka pengelolaan usaha. f.
Wakalah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (muwakkil) dan pihak penerima kuasa (wakil) untuk memberikan kuasa dalam melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.
2. Ijarah a. Persyaratan Pihak yang terlibat dalam Ijarah Pihak pemberi sewa/pemberi jasa dan pihak penyewa/pengguna jasa wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Hak dan kewajiban Pihak yang terlibat dalam Ijarah 1) Hak dan kewajiban pihak pemberi sewa/pemberi jasa adalah: a) menerima pembayaran harga sewa atau upah sesuai yang disepakati dalam Ijarah; b) menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan sesuai yang disepakati dalam Ijarah; c) menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewakan; d) bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang bukan disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan atau bukan karena kelalaian pihak penyewa; e) menjamin bahwa barang yang disewakan atau jasa yang diberikan dapat digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan penyewaan; f)
menyatakan secara tertulis bahwa pihak pemberi sewa/pemberi jasa menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimilikinya kepada pihak penyewa/pengguna jasa (pernyataan ijab).
2) Hak dan kewajiban pihak penyewa/pengguna jasa adalah: a) membayar harga sewa atau upah sesuai yang disepakati dalam Ijarah;
b) menerima dan memanfaatkan barang dan atau jasa sesuai yang disepakati dalam Ijarah; c) menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai yang disepakati dalam Ijarah; d) bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai yang disepakati dalam Ijarah; e) bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan atau karena kelalaian pihak penyewa; dan f)
c.
menyatakan secara tertulis bahwa pihak penyewa atau penerima jasa menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pihak pemberi sewa/pemberi jasa (pernyataan qabul).
Persyaratan objek Ijarah Objek Ijarah dapat berupa manfaat barang dan atau jasa yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) manfaat barang atau jasa harus dapat dinilai dengan uang; 2) manfaat atas barang atau jasa dapat diserahkan kepada pihak penyewa atau pengguna jasa; 3) manfaat barang atau jasa harus yang bersifat tidak dilarang oleh syariah Islam (tidak diharamkan); 4) manfaat barang atau jasa harus ditentukan dengan jelas; dan 5) spesifikasi barang atau jasa harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelaikan, dan jangka waktu pemanfaatannya.
d. Persyaratan penetapan harga sewa atau upah Penetapan harga sewa atau upah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) besarnya harga sewa atau upah dan cara pembayarannya ditetapkan secara tertulis dalam Ijarah; dan 2) alat pembayaran harga sewa atau upah adalah dalam bentuk uang. e. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Ijarah Selain wajib memenuhi ketentuan di atas, dalam Ijarah dapat disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut: 1) para Pihak dapat menentukan harga sewa atau upah untuk periode waktu tertentu dan meninjau kembali harga sewa atau upah yang berlaku untuk periode berikutnya; 2) para Pihak dapat menyepakati adanya uang muka Ijarah; dan atau 3) penunjukan Pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak pemberi sewa/pihak pemberi jasa dan pihak penyewa/pengguna jasa.
3. Istishna a. Persyaratan Pihak yang terlibat dalam Istishna Pihak pemesan/pembeli dan pihak pembuat/penjual wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Hak dan kewajiban Pihak yang terlibat dalam Istishna 1) Hak dan kewajiban pihak pemesan/pembeli adalah: a) melakukan pembayaran (pokok dan/atau biaya lain) atas objek Istishna sesuai dengan kesepakatan; b) mengetahui secara jelas objek Istishna; c) menerima objek Istishna dalam keadaan baik dan siap dioperasikan sesuai spesifikasi yang diperjanjikan;
d) menerima objek Istishna sesuai dengan waktu dan tempat yang disepakati; e) pihak pemesan/pembeli memiliki hak memilih (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan akad apabila terdapat cacat atau barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan. 2) Hak dan kewajiban pihak pembuat/penjual adalah: a) memperoleh pembayaran dengan jumlah dan cara sesuai yang diperjanjikan; b) mengetahui secara jelas objek Istishna; c) menyediakan objek Istishna sesuai dengan spesifikasi yang disepakati; d) menjamin objek Istishna tidak cacat dan/atau tidak berfungsi; e) menyediakan objek Istishna sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. c.
Persyaratan objek Istishna Objek Istishna adalah barang yang memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1) tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 2) ciri dan spesifikasi harus jelas dan dapat diakui sebagai utang serta wajib dituangkan secara tertulis dalam akad; 3) penyerahan barang baik seluruh maupun sebagian dari pihak pembuat/penjual kepada pihak pemesan/pembeli wajib dituangkan secara tertulis dalam akad meliputi waktu, tempat dan cara penyerahan. Penyerahan dimaksud dilakukan setelah waktu akad berdasarkan kesepakatan; 4) pihak pemesan/pembeli tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan; 5) dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pihak pemesan/pembeli memiliki hak memilih (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan akad; 6) harga jual objek Istishna ditetapkan secara tertulis dalam akad Istishna dan tidak boleh berubah selama masa Istishna.
d. Pembayaran objek Istishna 1) pembayaran objek Istishna dapat dilakukan secara tunai dan atau cicilan sejak akad ditandatangani atau dengan cara pembayaran lain sesuai kesepakatan; 2) pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang; 3) pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik dalam bentuk uang, barang atau manfaat sesuai dengan kesepakatan. e. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam akad Istishna Selain wajib memenuhi ketentuan di atas, dalam Istishna dapat disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut: 1) dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak pemesan/pembeli , pihak pembuat/penjual dapat melakukan Istishna lagi dengan Pihak lain pada objek yang sama, dengan ketentuan: a) syarat Istishna pertama tidak bergantung (mu’allaq) pada Istishna kedua; b) pihak pemesan/pembeli tidak diperkenankan untuk memungut MDC (margin during construction) dari pihak pembuat/penjual karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah. 2) ketentuan mengenai biaya-biaya yang ditanggung oleh masing-masing Pihak apabila terdapat kerusakan, kehilangan atau tidak berfungsinya objek Istishna; 3) ketentuan mengenai jaminan dan asuransi; 4) ketentuan mengenai pengakhiran transaksi yang belum jatuh tempo; 5) penunjukan Pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antara para Pihak dalam Istishna.
4. Kafalah a. Persyaratan Pihak yang terlibat dalam Kafalah pihak penjamin dan pihak yang dijamin wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Kewajiban Pihak yang terlibat dalam Kafalah 1) kewajiban pihak penjamin adalah sebagai berikut: a) memiliki harta yang cukup untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada Pihak lain; b) memiliki kewenangan penuh untuk menggunakan hartanya sebagai jaminan atas pemenuhan kewajiban pihak yang dijamin kepada Pihak lain; dan c) menyatakan secara tertulis bahwa pihak penjamin menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada Pihak lain (pernyataan ijab). 2) kewajiban pihak yang dijamin adalah sebagai berikut: a) menyerahkan kewajibannya (utangnya) kepada pihak penjamin; dan b) menyatakan secara tertulis bahwa pihak yang dijamin telah menerima jaminan dari pihak penjamin (pernyataan qabul). c.
Bentuk penjaminan dalam Kafalah Penjaminan dalam Kafalah dapat berupa jaminan kebendaan dan atau jaminan umum, seperti jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan jaminan pribadi (personal guarantee).
d. Persyaratan objek Kafalah Objek Kafalah adalah kewajiban (utang) pihak yang dijamin kepada Pihak lain yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) kewajiban dimaksud dapat berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang, penyerahan barang, dan atau pelaksanaan pekerjaan; 2) kewajiban dimaksud harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya; 3) kewajiban dimaksud bukan merupakan kewajiban yang timbul dari hal-hal yang bertentangan dengan syariah Islam; dan 4) harus merupakan piutang mengikat (lazim) yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. e. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Kafalah Selain wajib memenuhi ketentuan di atas, dalam Kafalah dapat disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut: 1) para Pihak dapat menetapkan besarnya imbalan (fee) atas penjaminan yang dilakukan oleh pihak penjamin. Dalam hal para Pihak menyepakati adanya imbalan (fee) sebagaimana tersebut di atas, maka Kafalah tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak; 2) penunjukan Pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antara para Pihak dalam Kafalah; dan atau 3) jangka waktu penjaminan dalam Kafalah.
5. Mudharabah a. Persyaratan Pihak yang terlibat dalam Mudharabah Pihak penyedia dana dan pihak pengelola usaha wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Hak dan kewajiban Pihak yang terlibat dalam Mudharabah 1) Hak dan kewajiban pihak penyedia dana adalah:
a) menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam Mudharabah; b) meminta jaminan dari pihak pengelola usaha atau pihak ketiga yang dapat digunakan apabila pihak pengelola usaha melakukan pelanggaran atas akad Mudharabah. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan kebendaan dan atau jaminan umum, seperti jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan jaminan pribadi (personal guarantee); c) mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak pengelola usaha; d) menyediakan seluruh modal yang disepakati; d) menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran pengelola usaha atas Mudharabah; dan f)
menyatakan secara tertulis bahwa pihak penyedia dana menyerahkan modal kepada pihak pengelola usaha untuk dikelola oleh pihak pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan (pernyataan ijab).
2) Hak dan kewajiban pihak pengelola usaha adalah: a) menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam Mudharabah; b) mengelola kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan Mudharabah tanpa campur tangan pihak penyedia dana; c) mengelola modal yang telah diterima dari pihak penyedia dana sesuai dengan kesepakatan, dan memperhatikan syariah Islam serta kebiasaan yang berlaku; d) menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran pihak pengelola usaha atas Mudharabah; dan e) menyatakan secara tertulis bahwa pihak pengelola usaha telah menerima modal dari pihak penyedia dana dan berjanji untuk mengelola modal tersebut sesuai dengan kesepakatan (pernyataan qabul). c.
Persyaratan modal yang dapat dikelola dalam Mudharabah Modal yang dapat dikelola dalam Mudharabah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) berupa sejumlah uang dan atau aset, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang; 2) jika modal yang diberikan dalam bentuk selain uang, maka nilai benda tersebut harus disepakati pada waktu akad; 3) tidak berupa piutang atau tagihan, baik tagihan kepada pihak pengelola usaha maupun kepada Pihak lain; dan 4) dapat diserahkan kepada pihak pengelola usaha dengan cara seluruh atau sebagian pada waktu dan tempat yang telah disepakati.
d. Persyaratan kegiatan usaha dalam Mudharabah Kegiatan usaha yang dapat dijalankan dalam Mudharabah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah; dan 2) dilarang dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah kejadian di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi. e. Pembagian keuntungan dalam Mudharabah Pembagian keuntungan dalam Mudharabah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) keuntungan Mudharabah adalah selisih lebih dari kekayaan Mudharabah dikurangi dengan modal Mudharabah dan kewajiban kepada Pihak lain yang terkait dengan kegiatan Mudharabah; 2) keuntungan Mudharabah merupakan hak pihak penyedia dana dan pihak pengelola usaha dimana besarnya bagian sesuai dengan kesepakatan; dan
3) besarnya bagian keuntungan masing-masing Pihak wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk persentase (nisbah). f.
Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Mudharabah Selain wajib memenuhi kektentuan di atas, dalam Mudharabah dapat disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut: 1) jangka waktu tertentu untuk masa berlakunya Mudharabah; 2) pihak pengelola usaha menyediakan biaya operasional sesuai kesepakatan dalam Mudharabah; dan atau 3) penunjukan Pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak penyedia dana dengan pihak pengelola usaha.
6. Musyarakah a. Persyaratan Pihak yang terlibat dalam Musyarakah Pihak yang terlibat dalam Musyarakah wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Hak dan kewajiban Pihak yang terlibat dalam Musyarakah Setiap Pihak yang terlibat dalam Musyarakah memiliki hak dan kewajiban yang sama, yaitu: 1) wajib menyediakan modal sesuai dengan tujuan akad, baik dalam porsi yang sama atau tidak sama dengan Pihak lainnya; 2) wajib menyediakan tenaga dalam bentuk partisipasi dalam kegiatan usaha Musyarakah. Dalam hal satu atau lebih Pihak tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan usaha Musyarakah, maka hal ini wajib disepakati dalam akad; 3) berhak menerima bagian laba tertentu sesuai dengan rasio (nisbah) yang disepakati dalam akad; 4) wajib menanggung kerugian secara proporsional berdasarkan kontribusi modal masingmasing Pihak; 5) berhak mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, maka kelebihan dimaksud dapat diberikan kepada satu atau lebih Pihak; 6) berhak meminta jaminan kepada Pihak yang lain untuk menghindari terjadinya penyimpangan. c.
Persyaratan modal dalam Musyarakah Modal yang disetorkan dalam Musyarakah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) berupa sejumlah uang dan/atau aset lainnya, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang; 2) jika modal yang diberikan dalam bentuk aset selain uang, maka aset tersebut harus dinilai oleh penilai independen dan nilai aset tersebut harus disepakati para Pihak pada waktu akad; 3) jika modal yang diberikan dalam bentuk aset selain uang, maka aset tersebut tidak sedang dijaminkan, tidak dalam status sengketa atau tidak dalam status sitaan; 4) tidak berupa piutang atau tagihan semata di antara para Pihak dan atau kepada Pihak lain.
d. Persyaratan kegiatan usaha dan cara pengelolaan dalam Musyarakah 1) kegiatan usaha yang dapat dijalankan dalam Musyarakah tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah; 2) kewajiban pengelolaan aset Musyarakah sesuai dengan akad; 3) pihak yang mengelola Musyarakah dilarang antara lain untuk menginvestasikan, meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal Musyarakah di luar tujuan akad, kecuali atas dasar kesepakatan.
e. Pembagian keuntungan dan kerugian Pembagian keuntungan dan kerugian dalam Musyarakah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1) keuntungan Musyarakah adalah selisih lebih dari kekayaan Musyarakah setelah dikurangi dengan modal Musyarakah dan kewajiban kepada Pihak lain yang terkait dengan kegiatan Musyarakah; 2) untuk kepentingan pembagian keuntungan secara periodik, maka keuntungan Musyarakah dihitung berdasarkan selisih lebih dari kekayaan Musyarakah akhir periode setelah dikurangi dengan modal Musyarakah awal periode dan kewajiban akhir periode kepada Pihak lain yang terkait dengan kegiatan Musyarakah; 3) seluruh keuntungan Musyarakah harus dibagikan kepada para Pihak secara proporsional dan tidak diperkenankan menentukan jumlah nominal keuntungan atau persentase tertentu dari modal bagi satu atau lebih Pihak pada awal kesepakatan; 4) dalam hal terdapat satu atau lebih Pihak yang memberikan kontribusi lebih dalam pengelolaan, maka Pihak tersebut dapat menerima bagi hasil tambahan sesuai dengan kesepakatan; 5) besarnya bagian keuntungan masing-masing Pihak wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk persentase (nisbah); dan 6) kerugian Musyarakah harus dibagi di antara para Pihak secara proporsional berdasarkan kontribusi modal. f.
Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Musyarakah Dalam Musyarakah dapat disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut: 1) biaya operasional dibebankan pada modal bersama; 2) jangka waktu tertentu untuk masa berlakunya Musyarakah.
7. Wakalah a. Persyaratan Pihak yang terlibat dalam Wakalah Pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Kewajiban Pihak yang terlibat dalam Wakalah 1) kewajiban pihak pemberi kuasa adalah sebagai berikut: a) memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal yang boleh dikuasakan; dan b) menyatakan secara tertulis bahwa pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (pernyataan ijab). 2) kewajiban pihak penerima kuasa adalah sebagai berikut: a) memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya; b) melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya serta dilarang memberi kuasa kepada Pihak lain kecuali atas persetujuan pihak pemberi kuasa; dan c) menyatakan secara tertulis bahwa pihak penerima kuasa telah menerima kuasa dari pihak pemberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (pernyataan qabul). c.
Persyaratan objek Wakalah Objek Wakalah adalah perbuatan hukum yang memenuhi syarat sebagai berikut: 1) diketahui dengan jelas jenis perbuatan hukum yang melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan tersebut; 2) tidak bertentangan dengan syariah Islam; dan
dikuasakan
serta
cara
3) dapat dikuasakan menurut syariah Islam. d. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam Wakalah Selain wajib memenuhi ketentuan di atas, dalam Wakalah dapat disepakati antara lain halhal sebagai berikut: 1) para Pihak dapat menetapkan besarnya imbalan (fee) atas pelaksanaan perbuatan hukum yang dikuasakan. Dalam hal para Pihak menyepakati adanya imbalan (fee), maka Wakalah tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak; 2) penunjukan Pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antara para Pihak dalam Wakalah; dan atau 3) jangka waktu pemberian kuasa.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : …………………. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Nurhaida NIP 19590627 198902 2 001
