SISTEM PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI SEMARANG
KETAS KARYA Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Program Studi Diploma III Perpajakan / Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
Disusun Oleh : FX. SABAR YULI AMBUTAN 02.31.0025
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG 2006
i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto : “Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, jangan takut dan jangan patah hati.”
( ULANGAN 31:8 )
Persembahan : Kertas karya ini saya persembahkan kepada : ¾ Kedua orang tuaku, Kakakku, Abang-abangku dan adikku yang kusayangi ¾ Almamater
ii
HALAMAN PERSETUJUAN
NAMA
: FX. Sabar Yuli Ambutan
NIM
: 02.31.0025
Fakultas
: Ekonomi
Program Studi : Diploma III Perpajakan Judul
: SISTEM PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR PBB DI SEMARANG
Disetujui di Semarang, Juli 2006 Pembimbing,
(Drs. Iwan Soekasno)
iii
HALAMAN PENGESAHAN KERTAS KARYA
KERTAS KARYA DENGAN JUDUL: SISTEM PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR PBB DI SEMARANG
Yang dipersiapkan dan disusun oleh: Nama : F.X. Sabar Yuli Ambutan NIM : 02.31.0025
Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal, 20 Juli 2006. dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Ahli Madya Perpajakan.
Pembimbing,
Koordinator Penguji,
(Drs. Iwan Soekasno)
(Alex Tan, SE., MSi)
Dekan Fakultas Ekonomi
(Drs. Sentot siciarto A., MP.,Ph.D)
iv
HALAMAN KEASLIAN KERTAS KARYA
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
: F.X. Sabar Yuli Ambutan
NIM
: 02.31.0025
Fakultas
: Ekonomi
Program Studi
: Diploma III Perpajakan
Menyatakan bahwa Kertas Karya ini adalah hasil saya sendiri. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi, dan atau bentuk kecurangan yang lainnya, saya bersedia untuk menerima sanksi dalam bentuk apapun dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
Semarang, 18 Juli 2006
(F.X. Sabar Yuli Ambutan)
v
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkatnya begitu besar kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun kertas karya ini tepat pada waktunya. Kertas karya dengan judul “ SISTEM PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI SEMARANG.” Dalam hal ini penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa tugas ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 1. Bapak Iwan Soekasno Selaku Dosen Pembimbing yang cukup banyak membantu dalam penulisan kertas karya ini. 2. Ibu Eny Trimeiningrum, SE, Msi. Selaku Ketua Jurusan Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Univesitas Katolik Soegijapranata Semarang. 3. Teman-teman di Semarang Angkatan 2002
(Verry, Jimmy, Gino, Andy,
Teguh, Harry, Doddy, Sony, Eka, Fandy) yang telah banyak memberikan bantuan baik berupa doa dan semangat. 4. Ibu SE , Msi Eny Trimeiningrum Msi, Selaku Dosen Wali angkatan 2002 Jurusan DIII Perpajakan 5. Ibu Rini Hastuti SE, Msi Selaku Dosen DIII Perpajakan 2002 6. Kedua Orang tuaku yang selalu mendoakan aku dan selalu mendukung aku. 7. Teman-Teman UKM Futsall (Mas Adi,Mas Edo, Mas Anton, Bung Yessy, Mas Nevo, Bung Doni, Eko, Rudi , Stefanus) Ayo kita main Futsall lagi…….
vi
8. Terima Kasih Kepada Teman-teman di Semarang (Rinto atas ojeknya, Sina dan Wawan , atas semua pengorbanan kalian, tak lupa pula, Erik bsr, Erik Kcl., Budhi, Ekha dan Enthis 9. Teman-teman DIII perpajakan angkatan 2002 yang belum aku sebut namanya satu-persatu semoga persahabatan kita ini tak terlupakan. Dengan menyadari bahwa dalam penyusunan kertas karya ini, penulis mengharapkan kritik dan saran bagi penulis. Akhir kata semoga kertas kata ini berguna dan bermanfaat bagi semua pihak
Semarang, Juli 2006 Penulis, F.X Sabar Yuli Ambutan
vii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL……………………………………………………………….i HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN………………………………….ii HALAMAN PERSETUJUAN………………………………………………...…iii HALAMAN PENGESAHAN…………………………..………………………...iv HALAMAN KEASLIAN KERTAS KARYA………………………………...…iv KATA PENGANTAR…………………………………………….………..…vi-vii DAFTAR ISI ...................................................................................................viii-xi DAFTAR GAMBAR………………………………………………………..........xi ABSTRAKSI………………………………………………………………….....xii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ……………………………….……………………...1 1.2. Perumusan Masalah…….…………………….…………………...…6 1.3. Pembatasan Masalah …………………..…….…………….. ...……..6 1.4. Tujuan Penelitian ………...……………..…….……………………. 6 1.5. Manfaat Penelitian ………...………………….……………………. 7 1.6. Sistimatika Kertas Karya …………………………………………… 7 BAB II LANDASAN TEORI 2.1. Dasar Hukum ……………………………………………..………….9 2.2. Subyek Pajak …………………………….…………………………..9 2.3. Objek Pajak ……………………………………………… …….......10 2.4. Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi Dan
viii
Bangunan …………………………………………………………...11 2.5. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)………........13 2.6. Tarif Pajak ………………………………………….………..…….14 2.7. Dasar Pengenaan Dan Cara Menghitung Pajak Terutang ….…..…..15 2.8. Pendaftaran…………………………………………….…….…..…18 2.9. Surat Ketetapan Pajak ……………..………………….….……..…19 2.10. Sanksi-Sanksi ………………...………………………..…….….…20 2.11. Keberatan Banding ………………………..………………….…....22 2.12. Batas Waktu Pembayaran ………………………..………...……...23 2.13. Pembagian Hasil …………………….……………………….….....23 BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI SEMARANG 3.1. Sejarah Kantor Pajak Bumi Dan Bangunan di Semarang …………..25 3.2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Semarang …………………………………………………………26 3.3. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayana Pajak Bumi dan Bangunan di Semarang ………………………………………….………………...34 3.4. Metode Pengumpulan Data di Semarang …………….……………..34 3.5. Teknik Analisis Data ……………………………….……………….35 BAB IV : HASIL DAN PENELITIAN 4.1. Analisis Hasil Penelitian ………………..…………………………..37 4.2. Sistem atau Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan …………40 4.3. Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
ix
Peraturan Pemerintah ………………………………………..……...41 4.4. Pembahasan Hasil Penelitian ……………………………..…….......43 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan …………………………………………………………46 5.2. Saran………………………………………………………………....46 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN
x
DAFTAR GAMBAR
Gambar Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Semarang ……………………………………………………………………...27
xi
ABSTRAKSI
Sebagaimana tercantun dalam pasal I UU Pajak Bumi dan Bangunan, Bumi adalah permukaan bumi, (perairan) dan tubuh bumi yang berada dibawahnya. Sedangkan bagunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan yang diperuntukan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha, atau tempat diusahakan. Yang dijadikan dasar untuk pengenaan pajak adalah Nilai jual dari Bumi dan Bangunan. Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam garis-garis besar haluan negara dianggap perlu untuk mengadakan pembaharuan perpajakan sedemikian rupa sehingga diwujudkan keikutsertaan dan kegotong-royongan masyarakat dalam pembangunan Nasional. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan dikuasai oleh negara. Setiap rakyat atau penduduk harus sadar bahwa kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurusi segala kepentingan rakyat atau penduduk sendiri. Jadi sadar berkorban dan pengorbanan itu adalah untuk kepentingan sendiri dari generasi-kegenerasi. 1) Pembayaran Melalui Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : a. Wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan terutang tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan b. Pembayaran dengan cek atau giro bilyet baru dianggap sah apabila dilakukan kliring c. Wajib pajak menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) lembar untuk wajib pajak sebagai pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan d. Dalam hal wajib pajak melakukan pembayaran melalui kiriman uang / transfer, wajib pajak menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) lembar wajib pajak untuk wajib pajak sebagai bukti pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan disertai Surat Pengantar Pengiriman (SPPg) 2) Pembayaran Melalui Pemungut Pajak a. Wajib pajak menerima Surat Tanda Terima Setoran lembar ke-1 dari petugas pemungut sebagai tanda bukti penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan b. Dalam hal tempat tinggal wajib pajak jauh dan sulit sarana dan prasarana ketempat pembayaran Pajak Bumi dn Bangunan, wajib pajak dapat membayar pajak bumi dan bangunan terutang melalui petugas pemungut dan selanjutnya petugas pemungut menyetorkan uang dan hasil penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ketempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
xii
DAFTAR PUSTAKA
-
Waluyo dan Wirawan, B. Ilyas, 2002, Perpajakan Indonesia Buku 2, Salemba Empat
-
Direktorat Jenderal Pajak, 1985, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1985 dan 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan: -
Pembayaran Melalui Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
-
Pembayaran Melalui Pemungut Pajak
- Soemitro, Rachmat, 1989, Pajak Bumi dan Bangunan dalam Catatan Keempat, Erisko, Bandung
xiii
DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Kartu Bimbingan Kertas Karya 2. Surat Keterangan PKL 3. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)
xiv
xv
ABSTRAKSI
Sebagaimana tercantun dalam pasal I UU Pajak Bumi dan Bangunan, Bumi adalah permukaan bumi, (perairan) dan tubuh bumi yang berada dibawahnya. Sedangkan bagunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan yang diperuntukan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha, atau tempat diusahakan. Yang dijadikan dasar untuk pengenaan pajak adalah Nilai jual dari Bumi dan Bangunan. Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya oleh negara dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Orang atau Badan yang memiliki atau menguasai bumi, air dan bangunan mendapatkan kedudukan sosial ekonomi yang lebih dalam dan memperoleh keuntungan dari itu dan berdasarkan hal itu dianggap wajar jika mereka memberikan iuran kepada negara guna mewujudkan kelangsungan hidup negara dan guna mewujudkan kelangsungan hidup negara dan meningkatkan pembangunan. Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam garis-garis besar haluan negara dianggap perlu untuk mengadakan pembaharuan perpajakan sedemikian rupa sehingga diwujudkan keikutsertaan dan kegotong-royongan masyarakat dalam pembangunan Nasional. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan dikuasai oleh negara. Setiap rakyat atau penduduk harus sadar bahwa kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurusi segala kepentingan rakyat atau penduduk sendiri. Jadi sadar berkorban dan pengorbanan itu adalah untuk kepentingan sendiri dari generasi-kegenerasi.
1) Pembayaran Melalui Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : a. Wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan terutang tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan b. Pembayaran dengan cek atau giro bilyet baru dianggap sah apabila dilakukan kliring c. Wajib pajak menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) lembar untuk wajib pajak sebagai pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan d. Dalam hal wajib pajak melakukan pembayaran melalui kiriman uang / transfer, wajib pajak menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) lembar wajib pajak untuk wajib pajak sebagai bukti pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan disertai Surat Pengantar Pengiriman (SPPg) 2) Pembayaran Melalui Pemungut Pajak a. Wajib pajak menerima Surat Tanda Terima Setoran lembar ke-1 dari petugas pemungut sebagai tanda bukti penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan b. Dalam hal tempat tinggal wajib pajak jauh dan sulit sarana dan prasarana ketempat pembayaran Pajak Bumi dn Bangunan, wajib pajak dapat membayar pajak bumi dan bangunan terutang melalui petugas pemungut dan selanjutnya petugas pemungut menyetorkan uang dan hasil penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ketempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
