1
SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAI EXTRA ORDINARY CRIME DI INDONESIA DISERTASI Untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Di Bawah Pimpinan Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H., M.Sc (CTM)., Sp.A. (K) Untuk Dipertahankan di Hadapan Sidang Terbuka Senat Universitas Sumatera Utara Oleh:
MHD. RAHMANI DAYAN 128101008 / S3 - HK
PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015
Universitas Sumatera Utara
i Universitas Sumatera Utara
ii
Universitas Sumatera Utara
iii
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia –Nya jualah, maka penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini dengan judul : “Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Extra Ordinary Crime Di Indonesia “. Disertasi ini disusun adalah untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utrara. Dalam menyusun Disertasi ini penulis telah berupaya dan mengerahkan semua kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah diperbuat, tidaklah sesempurna apa yang diharapkan. Sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon dimaafkan. Disertasi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dan arahan dari berbagai pihak, maka kepada semuanya penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Sehubungan dengan itu pula, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada Yang Terhormat dan Yang Amat Terpelajar Bapak Prof Dr. Ediwaman, S.H., M.Hum., sebagai Promotor dalam penyusunan Disertasi ini yang telah sangat sabar dan selalu memotivasi penulis setiap saat, sehingga penulisan Disertasi ini dapat diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan dan Yang Terhormat dan Yang Amat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H., dan Yang Terhormat dan Yang Amat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Syafruddin Kalo S.H., M.Hum., sebagai Kopromotor dalam penyusunan Disertasi ini yang telah sangat sabar dan selalu memotivasi penulis, sehingga penulisan Disertasi ini dapat diselesaikan. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat tuluh Kepada Yang Terhormat : 1.
Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM & H.,M.Sc. (CTM), SP.A (K) selaku Rektor Universitas Sumatera Utara yang telah banyak memberikan
i Universitas Sumatera Utara
kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Sumatera Utara. 2.
Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sekaligus sebagai Penguji Luar Komisi yang telah banyak memberikan kemudahan di bidang administrasi kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
3.
Bapak Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., M.S.,
selaku Penguji Program Studi
Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti dari tahapan ujian yang telah dilaksanakan pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4.
Bapak Prof. Dr. Suwarto, S.H., M.H., selaku Penguji Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti dari tahapan ujian yang telah dilaksanakan pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
5.
Bapak Prof. Dr. Hasbalah Thaib, M.A., selaku Penguji Luar Komisi yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti dari tahapan ujian yang telah dilaksanakan pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
6.
Bapak Ibu para Dosen Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah mengajar, mendidik dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan.
7.
Seluruh Staf Tata Usaha Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan berbagai kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
8.
Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada Ayahanda dan Ibunda yang tercinta yang telah ii Universitas Sumatera Utara
membesarkan dan mendidik penulis serta atas kekuatan doa dan cintanyalah penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 9.
Selain itu, pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada istri dan anakku yang tercinta, dimana dengan kekuatan doa, dorongan serta motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ini.
10.
Terakhir penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang senasib dan seperjuangan pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta informasi yang berkaitan dengan penulisan Disertasi ini. Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT
senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada Kita. Akhirnmya penulis berharap semoga Disertasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Medan,
Maret 2015 Penulis
MHD RAHMANI DAYAN
iii Universitas Sumatera Utara
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................
i
DAFTAR ISI .....................................................................................................
iv
DAFTAR DIAGRAM .......................................................................................
vii
DAFTAR TABEL .............................................................................................
viii
DAFTAR SINGKATAN ....................................................................................
ix
ABSTRAK .........................................................................................................
xi
BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang ...........................................................................
1
B. Perumusan Masalah ....................................................................
30
C Asumsi ........................................................................................
30
D. Tujuan Penelitian ........................................................................ 32 E. Kegunaan Penelitian ...................................................................
32
1. Kegunaan Teoretis .................................................................
32
2. Kegunaan Praktis ..................................................................
33
F. Keaslian Penelitian ..................................................................... 34 G. Kerangka Teori dan Konsep .......................................................
35
1. Kerangka Teori ......................................................................
35
2. Kerangka Konsep ................................................................... 54 H. Metode Penelitian .......................................................................
59
1. Spesifikasi Penelitian .............................................................
59
2. Metode Pendekatan ................................................................
60
3. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel ................................
61
4. Alat Pengumpul Data .............................................................
64
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data .....................
64
6. Analisis Data ..........................................................................
65
iv
Universitas Sumatera Utara
v
BAB II : PENGATURAN TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAI EXTRA ORDINARY CRIME DI NEGARA YANG MENGANUT SISTEM COMMON LAW DAN CIVIL LAW A. Pengaturan Tindak Pidana Terrorisme di Dalam Sistem Perundang –Undangan ................................................................ 1. Negara Yang Menganut Sistem Common Law......................
67
2. Negara yang menganut sistem Civil Law ..............................
67
3. Hukum Islam .........................................................................
79
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Sebagai Pelaku 114 Kejahatan di Dalam Sistem Perundang – Undangan .................................................................................... C. Konvensi – konvensi Internasional yang mengatur tindak 121 pidana terorrisme sebagai Extra Ordinary Crime........................ 130 BAB III : PERBANDINGAN SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM SISTEM HUKUM COMMON LAW DAN CIVIL LAW A. Konsep Sistem Pemidanaan di Negara Yang Menganut Sistem Common Law dan Civil Law serta Hukum Islam ................................................... 1. Konsep Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Terorisme 138 dilihat dari Perbuatan yang dikategorikan sebagai extra ordinary crime ....................................................................... 2. Konsep Sistem Pemidanaan terhadap Pelaku Teroris 140 secara Terorganisir di lihat dari Pendanaan Terorisme................................................................................ 3. Konsep Sistem Pemidanaan Menurut Hukum Islam ............
177
B. Karakteristik Pelaku Tindak Pidana Terorisme Yang 203 Berimplikasi Terhadap Sistem Pemidanaan................................ C. Pertanggunjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana 216 Terorisme di Negara Yang Menganut Sistem Common Law dan Civil Law ............................................................................. 225
v Universitas Sumatera Utara
vi
BAB IV : KONSEP HUKUM SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME A. Pembaharuan Hukum Nasional Terhadap Koban Sebagai Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Terorisme dan Pelaku Sebagai Orang Yang Menyuruh Melakukan Kejahatan Tindak Pidana Terrorisme .......................................................... B. Formulasi Kebijakan Hukum Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Korban ................................................
259 1. Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Dalam Kerangka Non Penal .............. 277 2. Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban di dalam Proses Penegakan Hukum 278 oleh Sistem Peradilan Pidana (Penal) ....................................
C. Konsep Viktimologi Yang Digunakan Dalam Rehabilitas Dan Treatment Pelaku ............................................ 282 1. Korban (Victim) dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban .................................................................................. 317 2. Rehabilitasi dan Treatment Pelaku Tindak Pidana Terorisme ............................................................................... 319 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN
325
A. Kesimpulan ................................................................................. B. Saran ......................................................................................... 332 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................
337
340
vi Universitas Sumatera Utara
DAFTAR DIAGRAM Diagram I
: Kerangka Pemikiran Untuk Menganalisis disertasi dengan pendekatan kajian teoritikal.................................................................
35
vii Universitas Sumatera Utara
DAFTAR TABEL Tabel 1
Tabel 2
:
:
Data Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Den 88/Anti Teror Mabes Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Tahun 2013.......................................................................... Tabel Sistem Pengaturan Tindak Pidana Terorisme Sebagai Extra Ordinary Crime Di Negara Yang Menganut Sistem Hukum Common Law Dan Civil Law Serta Hukum Islam .........
127
138
viii Universitas Sumatera Utara
DAFTAR SINGKATAN ASEAN
-
Association of South East Asia Nations
ASG
-
Abu Sayaf Group
BIN
-
Badan Intelijen Negara
BNPT
-
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
CIMB Niaga
-
Commerce International Merchant Bankers Niaga
CNN
-
Cable News Network
CTR
-
Cash Transaction Report
DPR
-
Dewan Perwakilan Rakyat
ECST
-
European Convention on the Suppression of Terrorism
FATF
-
the Financial Action Task Force one money loundering
FIU
-
Financial Inteligence Unit
GAM
-
Gerakan Aceh Merdeka
HAM
-
Hak Asasi Manusia
ICC
-
International Criminal Court
KUHP
-
Kitab Undang – undang Hukum Pidana
KUHAP
-
Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana
LP
-
Lembaga Permasyarakatan
LTKM
-
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
LTKT
-
Laporan Transaksi Keuangan Tunai
MLCA
-
Money Loundering Control Art
MUI
-
Majelis Ulama Indonesia ix Universitas Sumatera Utara
MOU
-
Memo Of Understanding
MPR
-
Majelis Permusyawaratan Rakyat
NCCT
-
Non Cooperatif Countries and Teriktorries to combat money loundering
PBB
-
Perserikatan Bangsa Bangsa
PERPU
-
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang
POLRI
-
Polisi Negara Republik Indonesia
PPATK
-
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PJK
-
Penyedia Jasa Keuangan
SARA
-
Suku Agama Ras dan Aliran
SAW
-
Salllallahu Alaihi Wassalam
SMA
-
Sekolah Menengah Atas
SOMTC
-
Senior Official Meeting on Transnational Crime
STR
-
Suspicious Transaction Report
TKP
-
Tempat Kejadian Perkara
UU
-
Undang – Undang
UUPPTPPU
-
Undang – Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
WTC
-
World Trade Center
x Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK
Negara yang menganut sistem hukum baik common law maupun civil law memandang tindak pidana terorisme sebagai kejahatan yang dikategorikan sebagai extra ordinary crime maupun kejahatan terhadap kemanusiaan dengan pertimbangan bahwa terorisme telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, atau hilangnya kemerdekaan, serta kerugian harta benda, oleh karena itu perlu dilaksanakan langkah-langkah pemberantasan dengan menerapkan sistem pemidanaan secara tegas terhadap pelaku tanpa melihat keterkaitan dan keterlibatan pelaku yang melakukan tindak pidana terorisme, apakah pelaku melancarkan aksinya berdasarkan kehendak pelaku atau dibawah pengaruh orang lain yang menggerakkannya dengan menanamkan pemahaman idiologi jihad yang salah. Oleh karena belum berorientasinya sistem pemidanaan dengan melihat keterkaitan dan keterlibatan pelaku yang melakukan akis teror tentunya berpengaruh pada sistem pengaturan dan penegakan hukum tindak pidana terorisme dengan pemahaman korban adalah orang yang menderita kerugian akibat dari aksi yang dilakukan oleh teroris. Adapun rumusan permasalahan pada penelitian disertasi ini dikemukakan sebagai berikut: Pertama, bagaimana sistem pengaturan tindak pidana terorisme sebagai extra ordinary crime di Negara yang menganut sistem hukum common law dan civil law. Kedua, bagaimana perbandingan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam sistem hukum
xi Universitas Sumatera Utara
common law dan civil law. Ketiga, bagaimana konsep hukum kedepan dalam sistem pemidanaan pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian disertasi ini terdiri dari spesifikasi penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, populasi dan sampel, alat pengumpul data, prosedur pengambilan dan pengumpulan data, analisis data. Adapun spesifikasi penelitian pada disertasi ini adalah penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data skunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan yakni metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yang dimaksudkan untuk melihat efektifitas peraturan perundang-undangan menyangkut tindak pidana terorisme dalam penerapannya, termasuk sistem peradilan pidana dalam kerangka meminta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terorisme. Lokasi penelitian, populasi dan sampel pada disertasi ini untuk melihat efektifitasnya peraturan perundang-udangan dalam menerapkan sistem pemidanaan pelaku tindak pidana terorisme. Untuk pengumpulan data diperlukan alat dan prosedur berupa data primer dan data skunder serta menggunakan pedoman wawancara (interview), daftar pertanyaan (kuesioner angket) dan pengamatan (observasi). Selanjutnya analisis data dilakukan secara kualitatif. Crimes against conscience merupakan kerangka dasar sistem pemidanaan diberbagai Negara baik Negara yang menganut sistem hukum common law maupun civil law. Kerangka pemindanaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme di berbagai xii Universitas Sumatera Utara
Negara baik yang menganut sistem hukum common law maupun civil law mensyaratkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yakni orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt). Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat persyaratan yakni, ada suatu tindakan (commission atau ommission) oleh si pelaku, yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang dan tindakan itu bersifat “melawan hukum” atau unlawful serta pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan. Negara yang menganut sistem hukum baik common law maupun civil law menganut konsep sistem pemidanaannya lebih berorientasi pada pemberantasan tanpa melihat kerangka motif maupun faktor pelaku melakukan tindak pidana terorisme. Untuk itu, diharapkan pada kerangka konsep hukum kedepan menyangkut sistem pemidaan dapat melakukan pendekatan kebijakan kriminal bagi pelaku yang dikategorikan sebagai manus domina diterapkan sanksi pidana penal dengan ancaman maksimum dan hukum mati, sedangkan terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai manus ministra dapat diterapkan kebijakan non penal berupa pembinaan idiologi dan mental dari pelaku kejahatan.
Kata kunci : sistem pemidanaan, pelaku tindak pidana terorisme, extra ordinary crime.
xiii Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT
A country applying either common law or civil law thinks that terrorism act is categorized both as an extra ordinary crime and a crime toward humanity – with the consideration that terrorism is the act of killing anyone, widely creating fear to a society, or losing one‟s freedomas well as properties, therefore, it is necessary to take strict steps to accomplish such crime by implementing the strict criminal court system toward the criminal without any consideration of the criminal involvement, whether the criminal does the crime by his own will or under some one‟s command or the influenceof the wrong ideology. There has not been any orientation of the court system based on the criminal involvement doing the crime yet,
therefore, it
influences the criminal court system and the law toward the terrorism act in which the victim suffers because of the terrorism act. The problems formulated are firstly, how is the law system toward terrorism act as extra ordinary crime in a country implementing common law andcivil lawregulated, secondly, what is the comparison of court system toward the terrorism criminal in common law and civil law, what is the future law concept in the courtsystem applied toward the terrorism criminal in Indonesia. The method in this research consists of the research specification, the approach, the population location, the sample and the instrument for data collection, as well as the procedure of collecting data and data analysis. The specification of this research is a doctrinal law research – the law research uses a secondary data source emphasizing on theoretical and qualitative analyses. The approach method applied is the empirical approach (sociology jurisdiction) that is meant to see the effectiveness of the law regulation implementation relating to terrorism crime, including the court system for the responsibility of the criminal toward the terrorism act. The place, population and sample are included to find out the effectiveness of the law regulation in applying the court system for the terrorism criminal. The instrument and procedure
xiv Universitas Sumatera Utara
used to collect the data are in the form of primary and secondary data as well as interview, questionnaire, and observation, then the data are analyzed qualitatively. Crimesagainst conscienceis a basic concept of the court system in various countries implementing either common law orcivil law. The court frame toward the terrorism act in various countries implementing either common law or civil lawdetermine that there are some requirementsto be formulated in giving a sentence toward the one who does the crime (subjective guilt). In other words,the person must be responsible for his act. The responsibility of crime act basically requires, the act of commission orommission by the criminal that fulfills the formula in the law. The act is considered ”againstthe law” or unlawfull and the doer must be responsible for the crime act.The countries implementing either common law or civil law have the concept of court system that is more oriented to vanish without looking at the motive frame or the factors why the doer acts the crime. For that reason, it is necessary for future conceptual law frame to conduct a criminal approach toward the doer categorized as manus domina, the doer is sentenced to a maximum final court or a death sentence, and to those categorized as manus ministrawill be sentenced to non final court, that is, ideology and mental rehabilitation for the criminal.
Key words
:court system, terrorism criminal, extra ordinary crime.
xv Universitas Sumatera Utara
xv Universitas Sumatera Utara
