SISTEM PAKAR PENENTUAN PASAL-PASAL SENGKETA TANAH MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING

SISTEM PAKAR PENENTUAN PASAL-PASAL SENGKETA TANAH MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING Haikal Halid¹, Moh. Hidayat Koniyo², Abd. Azis Bouty³

1

Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo email : [email protected] ²Dosen Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo email : [email protected] ³Dosen Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo email : [email protected]

Abstrak Hukum agraria merupakan salah satu aspek hukum yang terdapat di Negara Republik Indonesia. Pasal-pasal yang terkandung dalam hukum agraria diatur dalam undangundang pokok agraria (UUPA). Banyaknya pasal yang mengatur tentang hukum agraria sering menyulitkan praktisi hukum dalam menangani konsultasi masyarakat tentang pasal-pasal yang terkait dengan hukum agraria. Tujuan penelitian ini untuk membantu Badan Pertanahan Nasional dan Masyarakat dalam mengkonsultasikan hukum agraria. Dimana sistem ini menggunakan metode Forward Chaining yang prosesnya melakukan pencarian berjalan kedepan atau runut maju. Proses pencariannya yakni dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi penyebab sebuah pasal dalam hukum agraria khususnya mengenai hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai serta hak sewa. Output dari sistem ini berupa kesimpulan pasal yang diambil dari proses konsultasi user terhadap Aplikasi. Kata Kunci : Sistem pakar, Forward chaining, Hukum agraria

1. PENDAHULUAN Hukum agraria merupakan salah satu aspek hukum yang terdapat di Negara Republik Indonesia. Pasal-pasal yang terkandung dalam hukum agraria diatur dalam undang-undang pokok agraria (UUPA). Di Indonesia, banyaknya pasal yang ada pada hukum agraria sering menyulitkan para praktisi hukum untuk menyelesaikan suatu kasus pada hukum agraria. Di Gorontalo sendiri, pada Badan Pertanahan Kota Gorontalo hanya terdapat seorang pakar hukum agraria. Hal ini sering menyulitkan pakar tersebut dalam menangani berbagai macam kasus hukum agrarian seperti masalah hukum tentang sengketa tanah. Pada penelitian sebelumnya Rumampuk (2013) dalam penelitiannya yakni “ Penerapan Metode Backward Chaining pada Kasus Tindak Perdata “. Pada penelitian ini membuktikan bahwa penerapan metode Backward Chaining pada tindak kasus perdata dapat membantu para praktisi hukum dalam kasus tindak perdata dengan menggunakan metode Backward Chaining. Pada penelitian lain milik Handojo dan Irawan (2008) dalam Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Sistem Pakar Untuk Permasalahan Harta Kekayaan. Membahas tentang perancangan dan pembuatan sistem pakar untuk permasalahan hukum pidana terhadap harta kekayaan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti akan lebih memfokuskan pada sistem pakar penentuan pasal-pasal untuk sengketa tanah menggunakan metode forward chaining. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menentukan pasal-pasal pada sengketa tanah di Badan Pertanahan Kota Gorontalo.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Agraria Pengertian agraria dapat dilihat dari beberapa kamus, di antaranya dalam Black’s Law Dictionary yang menyebutkan “agrarian is relating to land, or to a division or distribution of land; as an agrarian laws”. Agraria diartikan sebagai masalah tanah dan semua yang ada di dalam dan di atasnya (Hamzah, 1986). Pengertian lain dari agraria adalah urusan tanah dan segala apa yang ada di dalam dan di atasnya (Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1972). 2. Forward Chaining Forward Chaining disebut juga penalaran dari bawah ke atas karena penalaran dari fakta pada level bawah menuju konklusi pada level atas didasarkan pada fakta. Salah satu aspek penting dari perolehan fakta adalah dengan menanyakan pertanyaan yang benar. Pertanyaan benar yang diajukan menghasilkan efisiensi dalam menentukan jawaban benar. Salah satu syarat yang nyata untuk hal ini adalah sistem pakar hanya akan menanyakan pertanyaan yang berhubungan dengan hipotesis yang coba di buktikan (Arhami, 2005). 3. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan atau Research And Development. Metode penelitian ini digunakan untuk menggambarkan aktifitas yang berhubungan dengan penemuan produk atau jasa baru dan menggunakan pengetahuan yang baru ditemukan untuk memenuhi kebutuhan pasar atau permintaan (Putra, 2011).

1. Konsep Pada tahapan ini terdapat proses identifikasi data serta penggambaran awal dari wujud aplikasi atau sistem yang akan dibuat sehingga akan menghasilkan Knowledge Base. Konsep ini diperoleh dari tahapan wawancara pakar hukum serta studi literature terhadap pasal-pasal tentang sengketa tanah di instansi terkait yakni Badan Pertanahan Kota Gorontalo. 2. Analisis dan Arsitektur a. Analisis Tahapan analisis adalah tahapan dimana setiap pasal yang terkait dengan sengketa tanah pada hukum agraria akan di bagi kedalam beberapa pertanyaan yang menjadi dasar pada pasal tersebut. Oleh karena itu setiap pertanyaan yang akan muncul dalam Rule base akan lebih mengarah kesatu kesimpulan atau penentuan pasal-pasal yang terkait dengan sengketa tanah dengan proses runut maju atau yang dikenal dengan Forward chaining. b. Arsitektur sistem Secara struktural ,sistem dapat digambarkan seperti pada gambar 3.1 dibawah ini:

3. Perancangan dan Pengembangan Pada tahapan perancangan, akan di lakukan pembuatan Diagram konteks, Entity Relationship Diagram (ERD), dan Diagram Alir Data (DAD) untuk aplikasi nanti. Tujuan dari perancangan ini adalah agar terbentuknya gambaran awal dari aplikasi yang akan dibuat. Forward chaining merupakan mesin inferensi yang akan digunakan pada proses pencarian Rule base dengan proses runut maju. Proses ini adalah proses paling penting untuk menentukan kesimpulan pasal yang terkait sengketa tanah. Selanjutnya tahapan ini akan dilanjutkan pada tahapan pengembangan/pembuatan aplikasi apabilasudah sesuai dengantahapan alisis dan arsitektur serta perancangan form, maka akan dilakukan tahapan selanjutnya. Untuk proses pengembangan sistem, peneliti menggunakan metode Prototyping karena Prototype berguna sebagai alat bantu sebagian pengguna yang masih kesulitan dalam menjelaskan keinginanya untuk mendapatkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhanya. 4.

Gambar 1 Struktur sistem pakar (Dewi, 2003)

Verifikasi dan Validasi Tahap Verifikasi berlangsung setelah proses perancangan dan pengembangan sistem selesai. Tujuan utama dari tahapan ini adalah verifikasi atau pencocokan sistem apakah sudah sesuai dengan rancangan awal dan sudah sesuai dengan analisis kebutuhan. Tahap validasi merupakan tahap yang akan dilakukan oleh pakar itu sendiri, dimana pakar akan menghitung berapa kali sistem berjalan sesuai dengan kepakarannya untuk menentukan pasal-pasal dalam sengketa tanah. 5. Transisi Tahap transisi dimaksudkan untukmenempatkan sistem pada bagian akhir. Nantinya sistem akan ditempatkan sesuai dengan pengguna yang membutuhkan sistem tersebut yakni pada

instansi Pemerintah Badan Pertanahan Kota Gorontalo. 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil penelitian ini untuk membantu bagian sengketa pertanahan di Badan Pertanahan Nasional RI dalam menyelesaikan masalah sengketa pertanahan khususnya tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak pakai, dan Hak Sewa.Solusi yang digunakan dalam menyelesaikan masalah sengketa pertanahan dengan menggunakan sistem pakar. Pada penelitian inipendekatan dilakukan dengan metode Forward Chaining, dimana proses ini dilakukan berdasarkan rule tentang pasal-pasal pada hukum agraria. Sistem Informasi ini di implementasikan ke dalam aplikasi sistem pakar. Berikut ini adalah tampilan dari aplikasi sistem pakar : a. Tampilan Form Utama

melakukan konsultasi hukum atau pasalpasal penentuan sengketa pertanahan. b. Tampilan Form Input Data User

Gambar 3 Tampilan Form Input Data User Form ini akan digunakan untuk menginput data-data user yang akan menggunakan sistem, dimana user sebelum melakukan dialog terlebih dahulu harus melengkapi data berupa ID, nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan nomor telepon. Apabila data user telah lengkap maka user dapat menekan tombol lanjut untuk masuk ke form selanjutnya. c. Tampilan Form Edit Pengetahuan

Gambar 2 Tampilan Form Utama Pada form Utama ini merupakan tampilan awal pada sistem pakar penentuan pasal-pasal sengketa tanah dengan metode Forward Chaining. Dalam form utama terdapat 2 status yakni Admin dan User. Kedua entitas ini memiliki fungsi yang berbeda dalam penggunaan aplikasi.Admin berfungsi untuk melakukan edit pengetahuan, edit hasil dan edit topik sedangkan user berfungsi untuk pengguna yang akan

Gambar 4 Tampilan Form Edit Pengetahuan Form ini memiliki fungsi sebagai Knowledge Base untuk menginput data yang berhubungan dengan sistem pakar agraria, dilengkapi dengan button-button untuk memudahkan admin dalam

melakukan edit pengetahuan. inputan sudah sesuai maka terbentuk sebuah aturan / rule menjadi informasi atau kesimpulan akan diberikan pada user.

Jika akan yang yang

User dengan sistem berupa pasal tentang sengketa tanah. adapun saran-saran yang dapat membantu dalam proses pengembangan sistem ini selanjutnya.

d. Tampilan Form Hasil 1. Diharapkan sistem ini dapat dikembangkan menjadi sebuah sistem yang Online dan menghubungkan semua Badan Pertanahan Nasional yang ada di Provinsi Gorontalo. 2. Perlu dipertimbangkan agar sistem ini bisa membahas tentang hukum Agraria secara keseluruhan. 6. DAFTAR PUSTAKA

Arhami, M. 2005. Konsep Dasar Sistem Pakar. Jogjakarta: ANDI Dewi,

Gambar 5 Tampilan Form Hasil Gambar diatas adalah form hasil yang berfungsi untuk menampilkan seluruh hasil dari dialog yang telah dilakukan oleh user kepada sistem berupa topik tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, hak sewa, dan hak pakai. 5. KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil implementasi dan analisis pada Sistem pakar penentuan pasal-pasal sengketa tanah dengan metode Forward Chaining, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Penerapan metode forward chaining dapat melakukan pencarian dari halhal yang menyebabkan pasal pada hukum agrarian khususnya sengketa pertanahan. 2. Sistem pakar penentuan pasal-pasal sengketa tanah dengan metode Forward Chaining dapat memberikan hasil dari konsultasi

K. 2003. Sistem Pakar. Yogyakarta : Graha Ilmu. (online), tersedia:http://repository.usu.ac.i d/bitstream/123456789/22175/3/ chapter%20II.pdfdiakses tanggal 3 Maret 2014

Hamzah, A, 1986 Kamus Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta Handojo, A dan Irawan, M.I 2008. Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Sistem Pakar untuk Permasalahan Harta Kekayaan. Jakarta: Universitas Kristen Petra

Kusrini. 2006. Sistem Pakar Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: ANDI Putra, N. 2011. Research & Development. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Rumampuk, B. 2013. Penerapan Metode Backward Chaining pada Tindak Kasus Perdata. [Skripsi]. Jurusan

Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo.

Subekti dan Tjitrosoedibio, R. 1972. Kamus Hukum. [Kamus]. Jakarta: Pradnya Paramita.http://library.um.ac.i d/freecontents/index.php/buku /detail/kamus-hukum-subektir-tjitrosoedibio-42634.html diakses tanggal 4 april 2014.