SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN BANDI
Sesi 6: SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
KEWAJIBAN PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN • Menteri Keuangan – – – –
selaku pengelola fiskal menyusun LKPP untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. (Ps. 55 ayat (1) UU 1/2004)
• Menteri/pimpinan lembaga – selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang – menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi LRA, Neraca, dan CaLK – dilampiri laporan keuangan BLU pada K/L masing-masing. (Ps. 55 ayat (2) UU 1/2004, Ps. 4 ayat (2) Point j UU 1/2004, Ps. 9 Point g UU 17/2003)
TIME FRAME PELAPORAN KEUANGAN LK UNAUDITED
Jan 20X1
Feb 20X1
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
- TINGKAT K/L - TINGKAT ESELON I - TINGKAT SATKER
Mar 20X1
MENKEU
AUDIT LKPP
Apr 20X1
Mei 20X1
BPK
LK AUDITED
Jun 20X1
Juli – Agustus 20X1
MENKEU
DPR
PEMBAHASAN RUU P2 APBN DENGAN DPR
KERANGKA UMUM SAPP Ps 3 PMK 171/2007 SAPP
DJKN
SA-BUN 999
SAI
SAK
SIMAKBMN
SAKUN
SiAP
SAUP&H 01,02
SAU
061,096, 097,101 102 Utang yang diteruspinjamkan
SA-IP 03
099
SA-PP 04
098
SA-TD 05
070,071
SA-BL
Kemayoran, Bungkarno, TMII
Piutang Penerusan Pinjaman (RDI/RPD?)
SA-BSBL 06
SA-TK 99
062,069
Jasa Perbendah araan; PFK; Koreksi kesalahan
KERANGKA SAI
SAI SAK
SIMAKBMN
Pengelolaan Fungsi Bendahara Umum Negara (PMK171/PMK.05/2007) MENTERI KEUANGAN
Selaku Pimpinan Departemen Keuangan (PA)
Selaku Bendahara Umum Negara (SA-BUN)
UA-BUN
Dilaksanakan oleh Setjen Depkeu (SAI)
Pengelola BAPP
Pengelola Barang (DJKN) SIMAK-BMN
“BUN” (SiAP)
Pengelola Utang Pemerintah dan Hibah
Pengelola Investasi Pemerintah
Pengelola Penerusan Pinjaman
Pengelola Transfer ke Daerah
Pengelola Belanja Subsidi & Belanja Lain-lain
Pengelola Badan Lain
Pengelola Transaksi Khusus
Dilaksanakan DJPU
Dilaksanakan DJKN
Dilaksanakan DJPBN
Dilaksanakan DJPK
Dilaksanakan DJA
Dilaksanakan DJPBN
Dilaksanakan Masing-masing Eselon I Depkeu
SA-UPH 061,096,097, 101,102
SA-IP 099
SA-PP 098
SA-TD 070,071
SA-BSBL 062,069
SA-BL
SA-TK
Lender vs BUMN/ Pemda (Utang) (Piutang)
HUBUNGAN SAPP DENGAN SISTEM LAIN Ps 3 PMK 171/2007
RKA-K/L
Bagan Akun Standar
PERENCANAAN ANGGARAN
DIPA
APBN
SPM PENGAWASAN
SAPP
PELAKSANAAN ANGGARAN
SP2D
MPN
PERTANGGUNG JAWABAN
SA-BUN
SAK
SIMAK-BMN
Dasar Hukum - PERUBAHAN KETIGA UUD 1945 Pasal 23 C : Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.
- UNDANG UNDANG: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 1: • Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Pasal 3: •
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 6: - Pengelolaan Keuangan Negara dikuasakan kepada Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
Pasal 9: - Menteri/Pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang mempunyai tugas, antara lain menyusun dan menyampaikan laporan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya
UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 29: Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam UU Perbendaharaan.
* UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 30: Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggung-jawaban APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPKRI, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan meliputi : - Laporan Realisasi APBN (LRA) - Neraca - Laporan Arus Kas - Catatan atas Laporan Keuangan dan melampirkan laporan keuangan BUMN dan badan lainnya.
UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 32: Bentuk dan isi Laporan Keuangan ditetapkan dengan PP. * PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan ** Permenkeu No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Pasal 33: Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diatur dalam UU.
* UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
PMK 59/PMK.06/2005 Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) meliputi : - Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) diselenggarakan oleh Kemen. Keuangan selaku BUN - Sistem Akuntansi Instansi (SAI) diselenggarakan oleh Kemen/lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PA/PB) sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 6, UU No. 17 Tahun 2003
S A I (SISTEM AKUNTANSI INSTANSI)
UU No. 17 Tahun 2003 SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran s.d. pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian/Lembaga. Pasal 8: Setiap Kementerian/Lembaga wajib menyelenggarakan SAI untuk menghasilkan laporan keuangan, termasuk Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. SAI terdiri atas Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN)
PMK 171/2007 Ps 18 (1) Setiap Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan SAI untuk menghasilkan laporan keuangan. (2) SAI terdiri dari SAK, SIMAK-BMN, dan SA-BAPP. (3) Untuk melaksanakan SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Negara/Lembaga wajib membentuk Unit Akuntansi yang terdiri dari: a. UAPA/B: b. UAPPA/ B-E1 c. UAPPA/B-W, dan d. UAKPA/B.
Organisasi
Untuk melaksanakan SAK dan SABMN, dibentuk unit akuntansi keuangan yang teriri atas : a. UAPA --- UAPB b. UAPPA-E1 --- UAPPB-E1 c. UAPPA-W --- UAPPB-W d. UAKPA --- UAKPB
SINGKATAN PMK 59 • • • • • • • • •
UAI UAPA UAPB UAPPA-E1 Eselon 1 UAPPB-E1 UAPPA-W Wilayah UAPPB-W UAKPA UAKPB
= Unit Akuntansi Instansi = Unit Akuntansi Pengguna Anggaran = Unit Akuntansi Pengguna Barang = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah = Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran = Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang
UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 9: - Setiap UAKPA wajib menyampaikan LRA dan Neraca beserta arsip data komputer (ADK) setiap bulan kepada: a. KPPN b. UAPPA-W/UAPPA-E1 - UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan, dituangkan dalam BAR - UAKPA wajib menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa : LRA, Neraca, dan CALK kepada UAPPA-W
UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 10: -
-
-
UAPPA-W melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAKPA di wilayah kerjanya menjadi laporan keuangan tingkat UAPPA-W UAPPA-W wajib menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap bulan kepada : a. Kanwil Ditjen Perbendaharaan b. UAPPA-E1 UAPPA-W melakukan rekonsiliasi dengan Kanwit Ditjen Perbendaharaan setiap triwulan, dituangkan dalam BAR UAPPA-W wajib menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa : LRA, Neraca, dan CALK kepada UAPPA-E1
PROSES AKUNTANSI SAPP Transaksi Aset
Anggaran
Transaksi Realisasi
Transaksi Piutang
Transaksi Persediaan
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SIMAK-BMN
Transaksi BLU
Transaksi Lainnya
SAK
LK K/L
BPK GL SAI
ASET (SIMAK-BMN)KEUANGAN SELAKU MENTERI GL SAPP DJKN LK BUN
GL SA-BUN
RKA-K/L DIPA
PENGELOLA FISKAL LKPP Budget (APBN)
SA-BUN SiAP SAKUN
MENTERI SELAKU BUNSA-BSBL SA-BL SA-TK SA-IP SA-PP SA-TD SAUPKEUANGAN SAU
Transaksi Realisasi, Anggaran dan Non Anggaran
ALUR KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT KEMENTERIAN/LEMBAGA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
LK- K/L
Satker UAKPA 21.952
Wilayah UAPPA/B-W
1.486
Eselon I UAPPA/B-E1 282
Satker BLU
K/L UAPA/B
LRA NERACA CALK
73
LKPP
38 KONSOLIDASI
SIAP
KPPN/PKN 179
DPR
LRA NERACA ARUS KAS CALK
DJPBNDAPK 1
Kanwil DJPBN 30
BUN
SA BUN SA-BL
S-AUP & H
SA-IP
SABSBL
SATK
SATD LK-BUN
MENTERI KEUANGAN SEBAGAI BENDAHARA UMUM NEGARA
LRA NERACA ARUS KAS CALK
BEPEKA
BAGAN AKUN STANDAR Dasar: • PMK 13/2005 tentang Bagan Akun Standar • PMK 91/2007 tentang Bagan Akun Standar, menyempurnakan PMK 13/2005
BAGAN AKUN STANDAR Bagan Akun Standar • adalah daftar perkiraan buku besar • yang ditetapkan dan disusun secara sistematis • untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan • pemerintah pusat (psl 1, PMK 91/2007)
BAGAN AKUN STANDAR Bagan Akun Standar meliputi • kode dan uraian fungsi/sub fungsi/program, • kegiatan/sub kegiatan, • bagian anggaran/unit/satuan kerja, dan • kode perkiraan/akun. (psl 2, PMK 91/2007)
BAGAN AKUN STANDAR Bagan Akun Standar digunakan • sebagai pedoman yang dilaksanakan oleh setiap Kementerian Negara/Lembaga • untuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), • Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan • Pelaporan Keuangan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, • mulai Tahun Anggaran 2008.
BAGAN AKUN STANDAR Bagan Akun Standar (1) dikelola/dikurangi/ditambah oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. (2) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Ditjen Perbendaharaan cq. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan dapat membentuk Tim Bagan Akun Standar.
SUMBER • •
PMK 171/2007 tentang Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat PMK 59/PMK.06/2005 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CFYQFjAG&url=htt p%3A%2F%2Fff.unair.ac.id%2Fentryfile%2Fmiscfiles%2FPPTS%2FS%2520%2520A%2520%25 20I.ppt&ei=YAcLU_CLKoWLrQeUwIDYBg&usg=AFQjCNEvHZA0OYftb54RvYV_XMxPDKnQw&sig2=oiyPbqWwA-QiGDzQvDwbdg
•
DITJEN DIKTI REGIONAL I-V, SURABAYA, MAKASSAR. 2007. SAI.
•
ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/.../01_MATERI%20S..
MEDAN, DENPASAR, JAKARTA,
