SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2015 BUKU 1 PEDOMAN PENETAPAN PESERTA

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2015

BUKU 1 PEDOMAN PENETAPAN PESERTA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 2015

PEDOMAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2015

Buku 1

Pedoman Penetapan Peserta

Buku 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru

Buku 3

Pedoman Penyusunan Portofolio

Buku 4

Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Buku 5

Pedoman Pengelolaan Dana Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2015

i

Tim Penyusun Dr. Unifah Rosyidi. (Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik) Dra. Santi Ambarrukmi, M.Ed. (Kabid Pengembangan Profesi Pendidik Dikmen) Suharno M Sajim SE, M.Si. (Kabid Pengembangan Profesi Pendidik PAUDNI) Dian Wahyuni, SH, MA (Kabid Pengembangan Profesi Pendidik Dikdas) Antoni Sitanggang, MM (Kasubbid Sertifikasi Pengembangan Profesi Pendidik Dikdas) Putra Asga Elevri, M.Si (Kasubbid Sertifikasi Pengembangan Profesi Pendidik Dikmen) Prof. Dr. Muchlas Samani (Universitas Negeri Surabaya) Prof. Dr. Badrun Karto Wagiran, M.Pd. (Univiversitas Negeri Yoyakarta) Prof. Dr. Ismet Basuki, M.Pd. (Universitas Negeri Surabaya) Prof. Dr. rer.nat Sajidan, M.Si (Universitas Sebelas Maret) Drs. Suyud, M.Pd (Universitas Negeri Yogyakarta) Dr. rer.nat Adi Rahmat, M.Si. (Universitas Pendidikan Indonesia) Dr. Soeprijanto (Universitas Negeri Jakarta) Dr. rer.nat Omay Sumarna, M.Si. (Universitas Pendidikan Indonesia) Dr. Das Salirawati, M.Si. (Universitas Negeri Yogyakarta) Ir. Bambang Parikesit, M.Ed

Copyright © 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ii

KATA PENGANTAR Pelaksanaan Sertifikasi Guru merupakan salah satu wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tahun 2015 merupakan tahun kesembilan pelaksanaan sertifikasi guru yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Perbaikan penyelenggaraan sertifikasi guru terus dilakukan dari tahun ke tahun untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Perbaikan penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2015 dimaksud antara lain pada mekanisme penyelenggaraan dan proses penetapan peserta. Penetapan peserta dilaksanakan setelah selesai uji kompetensi yang diikuti oleh guru yang belum bersertifikat pendidik dan telah memenuhi persyaratan, perangkingan dilakukan oleh sistem yang terintegrasi dengan data base NUPTK dan dipublikasikan secara online, penetapan sasaran/kuota berdasarkan usia dan masa kerja. Pedoman ini perlu dipahami dengan baik oleh semua unsur yang terkait dalam penyelenggaraan sertifikasi guru di pusat dan di daerah. Unsur pusat yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Pendidik dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP), Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Unsur daerah yaitu dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kepala sekolah, guru yang diangkat dalam jabatan pengawas, dan guru, serta unsur lain yang terkait dalam sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2015. Salah satu bagian penting dalam pelaksanaan sertifikasi guru adalah proses rekrutmen dan penetapan calon pesertanya. Untuk itu diperlukan sebuah pedoman yang dapat menjadi acuan bagi semua unsur tersebut. Terimakasih kepada Tim Sertifikasi Guru BPSDMPK-PMP dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) serta pihak lain yang telah berpartisipasi dalam penyusunan pedoman penetapan peserta sertifikasi guru ini. Jakarta, Maret 2015 Kepala BPSDMP-PMP,

Syawal Gultom NIP. 19620203 198703 1 002 iii

iv

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................. iii DAFTAR ISI ......................................................................................... v BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................ 1 A. Latar Belakang.................................................................................... 1 B. Dasar Hukum...................................................................................... 2 C. Tujuan ................................................................................................ 3 D.Sasaran ............................................................................................... 4 E. Ruang Lingkup Pedoman ................................................................... 4 BAB II. SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN ........................................ 5 A. Alur Sertifikasi Guru Dalam Jabatan .................................................. 5 B. Prinsip Sertifikasi Guru ....................................................................... 8 BAB III. PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2015 ... 11 A. Sasaran ............................................................................................. 11 B. Persyaratan Peserta ......................................................................... 11 C. Penetapan Peserta ........................................................................... 13 D.Penomoran Peserta ......................................................................... 18 BAB IV. PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2015 .......................................... 21 A. Tahap Persiapan dan Verifikasi Data Calon Peserta ........................ 21 B. Tahapan Pelaksanaan UKA dan Penetapan Calon Peserta Sertifikasi ... 27 C. Tahap Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2015 ............................. 39 BAB V. PENGENDALIAN PROGRAM .................................................... 42 A. Ruang Lingkup Pengendalian ........................................................... 42 B. Pemantauan Program ...................................................................... 42 C. Unit Pelayanan Masyarakat ............................................................. 43

v

LAMPIRAN-LAMPIRAN ...................................................................... 44 Lampiran 1 Linieritas Kualifikasi S-1/D-IV dengan bidang studi sertifikasi ..........45 Lampiran 2 ....................................................................................... 51 Kode Bidang Studi Sertifikasi ............................................................51 Lampiran 3 ....................................................................................... 59 Kode Provinsi dan Kabupaten/Kota ..................................................59 Lampiran 4 ....................................................................................... 74 Contoh Format A1 ............................................................................74 Lampiran 5 ....................................................................................... 75 Format Verifikasi Kelengkapan Dokumen/Berkas ............................75 Lampiran 6 ....................................................................................... 77 Format Surat Pernyataan Keabsahan Berkas/Dokumen ..................77 Lampiran 7 ....................................................................................... 78 Jadwal Kegiatan ................................................................................78

vi

vii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut UUGD mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Sebagai tenaga profesional, guru diharapkan dapat meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran Berkaitan dengan sertifikat pendidik yang harus dimiliki oleh guru profesional, amanat UUGD telah dilaksanakan sejak tahun 2007 melalui program sertifikasi guru dalam jabatan setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan. Mulai tahun 2009 landasan hukum pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Berdasarkan hasil kajian pelaksanaan 1

sertifikasi guru dalam jabatan yang telah dilaksanakan dan kajian terhadap guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik, maka perbaikan pelaksanaan sertifikasi dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan. Tahun 2015 merupakan tahun kesembilan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan. Mengacu hasil evaluasi pelaksanaan sertifikasi guru tahun sebelumnya dan didukung dengan adanya beberapa kajian/studi, maka dilakukan beberapa perubahan mendasar pada pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2015, khususnya proses penetapan dan pendaftaran peserta. Perubahan-perubahan tersebut antara lain perekrutan peserta sertifikasi guru adalah mereka yang sudah mengikuti Uji Kompetensi Awal. Pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2015 dimulai dengan pembentukan panitia sertifikasi guru di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pendataan peserta dan penetapan peserta. Agar seluruh pihak yang terkait pelaksanaan sertifikasi guru mempunyai pemahaman yang sama tentang kriteria dan proses penetapan peserta sertifikasi guru, maka perlu disusun Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2015. B. Dasar Hukum Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2015 adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2

5. Undang Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2004 tentang perubahan atas No.16 tahun 2001 tentang yayasan; 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Konselor/Pendidikan Profesi Konselor; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan; 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru; 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan C. Tujuan Pedoman penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan untuk pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2015 mempunyai tujuan sebagai berikut. 1. sebagai acuan bagi pihak terkait dalam melakukan proses penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2015 secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; 3

2. memberikan informasi kepada masyarakat luas agar dapat memantau pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2015 di wilayahnya. D. Sasaran Sasaran pedoman penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2015 adalah sebagai berikut. 1. Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru1; 2. Dinas Pendidikan Provinsi; 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 4. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan; 5. Pengawas Sekolah; 6. Kepala Sekolah; 7. Guru; dan 8. Masyarakat. E. Ruang Lingkup Pedoman Pedoman ini memberikan informasi kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan sertifikasi guru tentang beberapa hal sebagai berikut. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1

Alur sertifikasi guru Sasaran peserta sertifikasi guru Persyaratan peserta sertifikasi guru Proses penetapan peserta sertifikasi guru Prosedur operasional standar sertifikasi guru Jadwal pelaksanaan sertifikasi guru

Untuk selanjutnya dalam buku ini Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru disebut LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru atau LPTK

4

BAB II SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN A. Alur Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Alur pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1: Alur Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan yang disajikan pada Gambar 2.1 sebagai berikut. 1. Guru berkualifikasi akademik S-2/S-3 dan sekurang-kurangnya golongan IV/b atau guru yang memiliki golongan serendah-rendahnya 5

IV/c, mengumpulkan dokumen2 untuk diverifikasi asesor Rayon LPTK sebagai persyaratan untuk menerima sertifikat pendidik secara langsung. Penyusunan dokumen mengacu pada Pedoman Penyusunan Portofolio (Buku 3). LPTK penyelenggara sertifikasi guru melakukan verifikasi dokumen. Apabila hasil verifikasi dokumen, peserta dinyatakan memenuhi persyaratan (MP) maka yang bersangkutan memperoleh sertifikat pendidik. Sebaliknya, apabila tidak memenuhi persyaratan (TMP), maka guru wajib mengikuti uji kompetensi awal. Guru yang lulus menjadi peserta sertifikasi pola PLPG dan yang tidak lulus mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau mengembangkan diri secara mandiri untuk mempersiapkan diri untuk menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya. 2. Guru berkualifikasi S-1/D-IV dapat memilih pola PF3 atau PLPG sesuai kesiapannya. 3. Bagi guru yang memilih pola PF, mengikuti prosedur sebagai berikut. a. Menyusun portofolio dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio (Buku 3). b. Portofolio yang telah disusun diserahkan kepada LPMP setempat melalui dinas pendidikan kabupaten/kota untuk dikirim ke LPTK sesuai program studi. c. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dapat mencapai batas minimal kelulusan (passing grade), dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun. Sebaliknya, jika hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru tidak mencapai passing grade, guru tersebut menjadi peserta sertifikasi pola PLPG dan apabila tidak lulus mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau mengembangkan diri secara mandiri untuk

2

Dokumen berupa: (1) fotokopi ijazah, (2) surat tugas atau surat izin belajar, (3) surat keputusan pangkat/golongan terakhir, (4) surat keputusan tugas mengajar, (5) surat rekomendasi sebagai peserta sertifikasi pola PSPL dari dinas pendidikan. Untuk selanjutnya berkas yang disusun oleh peserta sertifikasi pola PSPL disebut dokumen.

6

mempersiapkan diri untuk menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya. d. Apabila skor hasil penilaian portofolio mencapai passing grade, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut (melengkapi administrasi atau MA3) untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang disusun. 4. Peserta yang memilih pola PLPG wajib mengikuti uji kompetensi awal. Pelaksanaan PLPG ditentukan oleh Rayon LPTK sesuai ketentuan yang tertuang dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Buku 4). 5. PLPG diakhiri dengan uji kompetensi. Peserta yang lulus uji kompetensi berhak mendapat sertifikat pendidik dan peserta yang tidak lulus diberi kesempatan mengikuti dua kali ujian ulang jika masih tersedia kelas pada tahun berjalan. Apabila peserta tersebut lulus dalam ujian ulang, berhak mendapat sertifikat pendidik dan apabila tidak lulus mengikuti pembinaan dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau mengembangkan diri secara mandiri untuk mempersiapkan diri untuk menjadi peserta sertifikasi tahun berikutnya.

3Misalnya

ijazah belum dilegalisasi, pernyataan peserta pada portofolio sudah ditandatangani tanpa dibubuhi materai, dan sebagainya.

7

B. Prinsip Sertifikasi Guru 1. Penetapan peserta dilaksanakan secara berkeadilan, objektif, transparan, kredibel, dan akuntabel a. Berkeadilan, semua peserta sertifikasi guru ditetapkan berdasarkan urutan prioritas usia, masa kerja, dan pangkat/golongan. Guru yang memiliki rangking atas mendapatkan prioritas lebih awal daripada rangking bawah. b. Objektif, mengacu kepada kriteria peserta yang telah ditetapkan. c. Transparan, proses dan hasil penetapan peserta dilakukan secara terbuka, dapat diketahui semua pihak yang berkepentingan. d. Kredibel, proses dan hasil penetapan peserta dapat dipercaya semua pihak. e. Akuntabel, proses dan hasil penetapan peserta sertifikasi guru dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik. 2. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional Sertifikasi guru merupakan upaya Pemerintah untuk meningkatkan mutu guru dan oleh karenanya guru yang lulus sertifikasi dan mendapatkan sertifikat pendidik harus dapat menjamin (mencerminkan) bahwa guru yang bersangkutan telah memenuhi standar kompetensi guru yang telah ditentukan sebagai guru profesional. Sertifikasi guru yang dilaksanakan melalui berbagai pola, yaitu penilaian portofolio, PLPG, dan PSPL, dipersiapkan secara matang dan diimplementasikan sebaik-baiknya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Guru yang lulus sertifikasi dengan proses sebagaimana tersebut di atas akan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional.

8

3. Dilaksanakan secara taat azas Sertifikasi guru dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan mengacu pada buku Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan 2015 yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 4. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis Pelaksanaan sertifikasi guru didahului dengan pemetaan baik pada aspek jumlah, jenis mata pelajaran, ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan fasiltas, dan target waktu yang ditentukan. Dengan pemetaan yang baik, maka diharapkan pelaksanaan sertifikasi guru dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta secara nasional dapat selesai pada waktu yang telah ditetapkan.

9

10

BAB III PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2015 A. Sasaran Sasaran peserta sertifikasi guru dalam jabatan adalah guru yang memenui persyaratan peserta sertifikasi guru. Jumlah sasaran secara nasional ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk sasaran guru PNS dan guru bukan PNS pada semua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sasaran peserta sertifikasi guru per provinsi dan per kabupaten/kota akan ditentukan kemudian setelah proses uji kompetensi awal dan pendataan calon peserta selesai dilaksanakan. Sasaran peserta sertifikasi guru termasuk guru yang bertugas di sekolah Indonesia di luar negeri (SILN). Distribusi sasaran peserta sertifikasi guru per kabupaten/kota akan dilakukan oleh sistem aplikasi penetapan peserta sertifikasi guru (AP2SG). B. Persyaratan Peserta Guru yang dapat mengikuti Sertifikasi Guru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). 2. Guru yang telah mengajar sebelum 30 Desember 2005. 3. Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan masih aktif mengajar di sekolah di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kecuali guru Pendidikan Agama. 4. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (DIV) dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki ijin penyelenggaraan, bagi perguruan tinggi swasta dibuktikan dengan surat keterangan 11

akreditasi yang dapat diperoleh dari Direktori SK Hasil Akreditasi Program Studi (http://ban-pt.kemdiknas.go.id/direktori.php) kecuali yang akreditasinya sudah tercantum dalam ijazah bagi lulusan perguruan tinggi swasta. Bagi guru PNS yang memperoleh ijazah S-1 ketika menjabat sebagai guru dan yang bersangkutan pada SK pangkat terakhir belum S1/DIV, wajib melampirkan surat ijin belajar atau tugas belajar dari dinas pendidikan/pejabat yang berwenang, sedangkan bagi guru bukan PNS dilengkapi dengan surat pernyataan dari ketua yayasan bahwa yang bersangkutan mengikuti studi lanjut ke S-1/DIV. 5. Guru bukan PNS pada sekolah swasta yang memiliki SK pengangkatan sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan (guru tetap yayasan/GTY) minimum 2 tahun secara terus menerus yang dibuktikan dengan SK Guru Tetap Yayasan, sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK pengangkatan dari Bupati/Walikota/Gubernur/Pejabat yang berwenang. 6. Pada tanggal 1 Januari 2016 belum memasuki usia 60 tahun. 7. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter. Jika peserta diketahui sakit pada saat datang untuk mengikuti PLPG yang menyebabkan tidak mampu mengikuti kegiatannya, maka LPTK berhak meminta pemeriksaan ulang terhadap kesehatan peserta tersebut. Jika hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan peserta tidak sehat, LPTK berhak menunda atau membatalkan keikutsertaan yang bersangkutan dalam PLPG. 8. Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik (Sertifikasi kedua) dengan ketentuan: a. Guru PNS yang sudah dimutasi sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PANRB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, 12

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dan Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru, harus memiliki Surat Keputusan Mutasi dari Bupati/Walikota/Pejabat yang berwenang. b. Guru PNS yang memerlukan penyesuaian sebagai akibat penerapan Kurikulum 2013 yang meliputi: 1) guru bersertifikat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK kode 224), Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI kode 330) diharuskan memiliki kualifikasi S1/D-IV yang linier dengan bidang studi sertifikasinya; 2) guru IPA di SMK (kode 097), IPS di SMK (kode 100), Keterampilan di SMP dan SMA (kode 227), Kewirausahaan di SMK (kode 331) Guru bukan PNS yang sudah dimutasi oleh yayasan pada bidang studi sertifikasi yang berbeda karena alasan linieritas, diusulkan oleh kepala sekolah dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. 9. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan: a. diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008), dan b. memiliki usia setinggi-tingginya 50 tahun pada saat diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan. C. Penetapan Peserta 1. Ketentuan Umum a. Semua guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas mempunyai kesempatan yang sama untuk ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru. b. Guru yang didiskualifikasi pada sertifikasi tahun 2007-2014 karena pemalsuan dokumen, yang bersangkutan kehilangan

13

hak sebagai peserta PLPG 2015 sesuai Pasal 63 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. c. Guru berkualifikasi akademik S-1/D-IV yang tidak lulus sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun sebelumnya dan memenuhi persyaratan dapat langsung menjadi calon peserta sertifikasi guru tahun 2015. d. Guru berkualifikasi akademik BELUM S-1/D-IV yang TIDAK LULUS sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun sebelumnya dapat langsung menjadi calon peserta sertifikasi guru tahun 2015, apabila pada 30 November 2013: 1) sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau 2) mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a (dibuktikan dengan SK kenaikan pangkat). e. Penetapan bidang studi sertifikasi dapat mengacu pada kualifikasi akademik S-1/D-IV atau bidang studi yang diampu minimal 5 (lima) tahun berturut-turut. f. Penetapan peserta dilakukan secara berkeadilan dan transparan melalui on-line system dengan menggunakan Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG). Daftar bakal calon peserta sertifikasi guru diumumkan oleh Badan PSDMPK-PMP melalui situs www.sergur.kemdiknas.go.id g. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dapat menghapus calon peserta yang sudah tercantum namanya dalam daftar calon peserta Sertifikasi Guru atas persetujuan LPMP dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu: 1) meninggal dunia, 2) sakit permanen, 3) melakukan pelanggaran disiplin, 14

4) 5) 6) 7) 8) 9)

mutasi ke jabatan selain guru, mutasi ke kabupaten/kota lain, mengajar sebagai guru tetap di Kementerian lain, pensiun, mengundurkan diri dari calon peserta, sudah memiliki sertifikat pendidik baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun di Kementerian lain, kecuali sebagaimana yang dijelaskan pada poin 3 persyaratan peserta di atas.

h. Calon peserta sertifikasi guru tahun 2015 tidak dialihtugaskan pada jabatan lain, baik fungsional maupun struktural. i. Penetapan calon peserta untuk jenjang TK, SD, dan SMP oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sedangkan untuk jenjang SMA/SMK dan SLB oleh Dinas Pendidikan Provinsi, jika Dinas Pendidikan Provinsi belum siap, maka dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tempat guru bertugas. 2. Urutan Prioritas Penetapan Peserta Calon peserta sertifikasi guru yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditentukan dengan urutan prioritas sebagai berikut. a. Seluruh peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2013 dan atau 2014 yang tidak lulus dan telah memenuhi persyaratan. b. Guru sudah memiliki sertifikat pendidik TIK kode 224 dan KKPI kode 330 (selanjutnya disebut sertifikasi kedua) sesuai pasal 8 Permendikbud Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dan Guru Keterampilan Komputer Dan Pengelolaan Informasi Dalam Implementasi Kurikulum 2013. c. Guru sudah memiliki sertifikat pendidik IPA SMK kode 097 dan IPS SMK kode 100 (selanjutnya disebut sertifikasi kedua) yang mendapat tugas atau dimutasikan untuk mengampu mata 15

pelajaran sesuai kualifikasi S-1/D-IV yang dimiliki dengan terlebih dahulu mengikuti UKA pada bidang tugas baru sesuai latar belakang pendidikan S-1/D-IV yang dimiliki. d. Semua guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang memenuhi persyaratan dan belum memiliki sertifikat pendidik. e. Semua guru yang mengajar di daerah perbatasan, terdepan, terluar4 yang memenuhi persyaratan. Guru lainnya yang tidak termasuk ketentuan di atas ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru berdasarkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut: (1) usia, (2) masa kerja, (3) pangkat dan golongan. Penjelasan kriteria urutan prioritas penetapan peserta adalah sebagai berikut. a. Usia Usia dihitung berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran atau bukti lain yang sah. b. Masa kerja sebagai guru Masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan bekerja sebagai guru baik sebagai PNS maupun bukan PNS. Contoh perhitungan masa kerja: Contoh 1 Guru “G” adalah seorang guru PNS yang memiliki masa kerja selama 10 tahun 5 bulan, namun guru “G” tersebut sebelum diangkat PNS telah mengajar sebagai tenaga honorer di sebuah SD selama 5 tahun 2 bulan. Masa kerja guru “G” dihitung kumulatif semenjak yang bersangkutan bertugas sebagai guru yaitu 15 tahun 7 bulan. Bukti masa kerja guru honorer berupa SK Kepala Sekolah (SK Pengangkatan dan atau SK Beban Mengajar) tempat guru yang bersangkutan saat menjadi guru honorer.

4

Daftar nama kabupaten dan kecamatan/distrik dicantumkan dalam Lampiran 9

16

Contoh 2 Guru “R” adalah guru bukan PNS yang sudah bekerja di beberapa SMP swasta sejak bulan Januari 1990 sehingga jika dihitung secara kumulatif masa kerja guru “R” sampai bulan Juni 2013 adalah 12 tahun 6 bulan. Namun, guru “R” tersebut pada tahun 2005-2012 tidak mengajar selama 24 bulan karena alasan keluarga. Masa kerja guru “R” sesungguhnya adalah 10 tahun 6 bulan setelah dikurangi 24 bulan tidak mengajar. Bagi guru bukan PNS harus ada bukti fisik dalam bentuk SK penugasan dari setiap sekolah tempat dia bertugas. Contoh 3 Guru “H” adalah seorang guru PNS lahir pada 24 Januari 1985, diangkat menjadi CPNS Desember tahun 2009, lulus S-1 Oktober tahun 2008. Guru “H” melampirkan SK pertama mengajar sebagai guru tidak tetap yayasan tahun 2003 di salah satu SMA Swasta. Guru “H” pada tahun 2003 mengajar dengan menggunakan kualifikasi akademik SMA, maka pengalaman mengajar dengan SK ini TIDAK dapat diterima. Masa kerja guru “H”dihitung sejak yang bersangkutan memiliki kualifikasi S-1 yaitu 1 Oktober 2008. Masa kerja guru “H” sampai Desember tahun 2013 (pada saat mendaftar sebagai peserta sertifikasi) adalah 4 tahun 2 bulan

Contoh 4 Guru ”I” adalah seorang guru PNS lahir pada 9 Juli 1980, diangkat menjadi CPNS tahun 2010, lulus S-1 Oktober tahun 2008, dan yang bersangkutan sudah memiliki ijazah D-III pada tahun 2002. Guru “I” melampirkan SK pertama mengajar sebagai guru honorer 1 Agustus tahun 2003 di salah satu SMA Negeri, maka masa kerja dengan SK ini DAPAT dihitung karena ketika mengajar di SMA yang bersangkutan menggunakan ijazah D-III. Masa kerja guru “H” sampai Desember tahun 2013 (pada saat mendaftar sebagai peserta sertifikasi) adalah 10 tahun 4 bulan. 17

c. Pangkat/Golongan Pangkat/golongan adalah pangkat/golongan terakhir yang dimiliki guru saat dicalonkan sebagai peserta sertifikasi guru. Kriteria ini adalah khusus untuk guru PNS atau guru bukan PNS yang telah memiliki SK Inpassing. Data peserta sertifikasi guru sesuai dengan urutan di atas akan ditampilkan pada AP2SG untuk dijadikan dasar penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2015. D. Penomoran Peserta Nomor peserta sertifikasi guru adalah nomor identitas yang dimiliki peserta sertifikasi guru dan spesifik untuk masing-masing peserta, oleh karena itu nomor peserta tidak ada yang sama, tidak boleh salah, dan harus diingat. Nomor peserta ini akan digunakan terus oleh peserta mulai pelaksanaan sertifikasi guru sampai dengan penyaluran tunjangan profesi guru. Nomor peserta terdiri dari 14 digit yang masing-masing digit mempunyai arti dengan rumusan kode digit sebagai berikut. a. Digit 1 dan 2 adalah kode tahun pelaksanaan sertifikasi guru yaitu “15”. b. Digit 3 dan 4 adalah kode provinsi (Lampiran 3). c. Digit 5 dan 6 adalah kode kabupaten/kota (Lampiran 3). d. Digit 7, 8, dan 9 adalah kode bidang studi sertifikasi (Lampiran 2). e. Digit 10 adalah kode kementerian: 1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kode “1”. 2) Kementerian Agama, kode “2”. 3) Kementerian Kelautan dan Perikanan, kode “3” 4) Kementerian Perindustrian, kode “4” f. Digit 11 s.d. 14 adalah nomor urut peserta sesuai dengan nomor urut pada SK Penetapan Peserta Sertifikasi Guru. Nomor urut dimulai dari “0001” dan nomor terakhir sesuai jumlah peserta pada masing-masing provinsi/kabupaten/kota. 18

Digit pada nomor peserta dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3.1 Nomor Peserta Sertifikasi Guru Contoh nomor peserta: Guru “B” adalah peserta sertifikasi guru tahun 2015 yang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia (kode 156) di SMP Negeri 1 provinsi Bali (kode 22) Kabupaten Badung (kode 04) sebagai peserta sertifikasi guru tahun 2015, guru tersebut menduduki urutan rangking no “25” sebagaimana tertera pada daftar calon peserta pada AP2SG. Nomor peserta guru “B” adalah:

15 22 04 156 1 0025

19

20

BAB IV PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2015 Penetapan peserta sertifikasi guru 2015 harus dilakukan secara transparan dan berkeadilan sesuai urutan prioritas. Untuk itu Badan PSDMPK-PMP telah mengembangkan AP2SG secara on-line dan terintegrasi dengan data base NUPTK. Aplikasi tersebut telah difasilitasi dengan informasi persyaratan peserta dan prioritas. Aplikasi bekerja secara otomatis menampilkan guru-guru yang memenuhi syarat. AP2SG menampilkan daftar bakal calon peserta sertifikasi guru tahun 2015. Proses penetapan calon peserta sertifikasi guru 2015 melibatkan beberapa instansi terkait yaitu: 1) Badan PSDMPK-PMP, 2) LPMP, 3) Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan 4) Guru. Kegiatan penetapan peserta akan terlaksana dengan lancar apabila komponen di bawah ini berlangsung dengan baik, yaitu: 1. informasi mengenai persyaratan calon peserta sertifikasi guru diberikan kepada semua guru sesuai dengan ketentuan; 2. kebenaran data peserta dalam Format A1; dan 3. ketepatan jadwal setiap tahap pelaksanaan sertifikasi guru. Proses penetapan peserta melalui beberapa tahapan yang dijelaskan sebagai berikut ini. A. Tahap Persiapan dan Verifikasi Data Calon Peserta 1. Publikasi Data Guru Badan PSDMPK-PMP mempublikasikan data guru yang belum bersertifikat pendidik yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2015 melalui website www.sergur.kemdiknas.go.id oleh Badan PSDMPK-PMP. Data guru yang dipublikasi tersebut didasarkan pada pemutahiran data guru yang dila kukan secara on-line pada aplikasi Padamu Negeri. 21

2. Penyusunan Pedoman Sertifikasi Guru Badan PSDMPK dan PMP bersama Tim Sertifikasi guru menyusun pedoman yang akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2015. Pedoman tersebut terdiri dari: a. b. c. d.

Buku 1. Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru; Buku 2. Pedoman Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru; Buku 3. Pedoman Penyusunan Portofolio; Buku 4. Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) e. Buku 5. Pedoman Pengelolaan Dana Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2015 3. Sosialisasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Sosialisasi penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2015 dilaksanakan dengan melibatkan peserta dari LPMP, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan guru calon peserta sertifikasi . Materi sosialisasi yang wajib disampaikan antara lain alur pelaksanaan sertifikasi guru , persyaratan peserta sertifikasi guru , mekanisme penetapan peserta melalui AP2SG, dan jadwal pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2015. Rangkaian sosialisasi dimaksud adalah sebagai berikut. a. Sosialisasi oleh Badan PSDMPK-PMP ke LPMP b. Sosialisasi oleh LPMP ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota. c. Sosialisasi oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota Dinas pendidikan melakukan sosialisasi kepada calon peserta sertifikasi guru. Materi sosialisasi antara lain: mekanisme dan pola sertifikasi, persyaratan peserta, perbaikan data guru, mekanisme penetapan peserta melalui AP2SG, dan jadwal pelaksanaan sertifikasi guru.

22

4. Verifikasi dan Validasi Data Guru Data guru yang akan mengikuti sertifikasi guru harus benar dan valid karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan soal uji kompetensi, bidang studi sertifikasi, dan data yang akan dicantumkan dalam sertifikat pendidik. Oleh karena itu, guru harus melakukan verifikasi dan koreksi data. Semua koreksi data didasarkan atas dokumen pendukung, misalnya ijasah S-1 atau D-IV, serta ijazah S-2 dan atau S-3; SK PNS; dan SK tugas mengajar sejak diangkat sampai sekarang. Data yang harus valid sesuai dengan dokumen pendukungnya sebagaimana tabel berikut ini. No

Komponen Data

1

Nama lengkap

2

Pangkat/golongan

3

Tempat dan tanggal lahir

4 5

Kualifikasi akademik Tahun lulus (maksimal S-1) Nama perguruan tinggi (maksimal S-1) Program studi/jurusan di perguruan tinggi (maksimal S-1) Nama sekolah tempat mengajar

6 7 8 9

Bidang studi sertifikasi guru

23

Data Pendukung bagi PNS harus sesuai dengan SK PNS dan bagi bukan PNS sesuai dengan ijasah terakhir khusus PNS sesuai dengan SK pangkat terakhir bagi PNS harus sesuai dengan SK PNS dan bagi bukan PNS sesuai dengan ijasah terakhir sesuai dengan ijasah terakhir sesuai dengan ijasah sesuai dengan ijasah sesuai dengan ijasah sesuai dengan SK mengajar sesuai dengan ijasah dan atau SK tugas mengajar (lihat penjelasan penetapan bidang studi)

5. Penetapan Bidang Studi Sertifikasi Guru Hal yang utama dalam proses sertifikasi guru adalah bidang studi sertifikasi guru yang ditetapkan oleh guru. Guru secara profesional harus menetapkan bidang studi tersebut berdasarkan kompetensi yang dikuasainya. Hal penting yang harus disadari oleh guru bahwa bidang studi ini akan melekat terus pada guru selama menjalankan profesi guru. Diharapkan tidak terjadi kesalahan nomor kode bidang studi karena bidang studi ini akan menjadi dasar LPTK dalam melakukan penilaian portofolio dan PLPG. Kesalahan akan menyebabkan terjadinya penundaan proses sertifikasi guru di LPTK. Kode bidang studi sertifikasi guru ditunjukkan pada nomor peserta sertifikasi guru pada digit 7, 8, dan 9. Daftar kode bidang studi dapat dilihat pada Lampiran 2. Bidang studi sertifikasi guru menjadi acuan dasar dalam beberapa kebijakan, yaitu: -

penentuan soal uji kompetensi; penentuan pembagian tugas mengajar guru; pemberian tunjangan profesi guru; penilaian kinerja guru; dan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Penetapan bidang studi sertifikasi mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. bagi guru yang sudah S-1/D-IV sesuai dengan program studi S1/D-IV (linier), b. bagi guru yang sudah S-1/D-IV apabila tidak sesuai dengan program studi S-1/D-IV (tidak linier) dapat menetapkan bidang studi sertifikasi sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya, dan wajib memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut mengajar mata pelajaran tersebut.

24

c. bagi guru yang belum S-1/D-IV, dapat menetapkan bidang studi sertifikasi sesuai dengan mata pelajaran yang sedang diampu, dan wajib memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut mengajar mata pelajaran tersebut. Berikut ini beberapa contoh penetapan pilihan bidang studi. No

Contoh Penetapan Bidang Studi

1

“P” adalah guru Matematika lulusan D3 Pendidikan Matematika yang telah mengajar di SMP selama 10 tahun, kemudian melanjutkan pendidikan dan lulus jenjang S1 pada program studi Bahasa Indonesia. Ia mengajar Matematika pada saat ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru, maka yang bersangkutan dapat mengikuti sertifikasi guru bidang studi Bahasa Indonesia atau Matematika.

2

“R” adalah guru lulusan S1 Fakultas Hukum dari salah satu perguruan tinggi negeri, tidak memiliki Akta IV, mengajar PKn selama 10 tahun di SMA sampai saat mengikuti sertifikasi guru. Guru tersebut mengikuti sertifikasi guru untuk bidang studi PKn.

3

“S” adalah guru berlatarbelakang S1 Pendidikan Agama Islam dan telah mengajar di SD sebagai guru kelas selama 14 tahun. Guru tersebut dapat mengikuti sertifikasi guru sebagai guru kelas SD atau Agama Islam.

4

“Q” adalah guru tamatan SPG dan saat ini mengajar sebagai guru kelas di SD dengan masa kerja 25 tahun. Guru tersebut mengikuti pendidikan lanjutan untuk mendapatkan ijasah Diploma II PGSD. Setelah itu guru tersebut melanjutkan lagi untuk mengikuti kuliah S1. Karena perguruan tinggi di wilayahnya tidak ada jurusan S1 PGSD maka jurusan yang diikutinya adalah Administrasti Pendidikan dan ia telah lulus 3 tahun yang lalu. Guru tersebut harus mengikuti sertifikasi guru untuk guru kelas di SD

25

6. Perbaikan Data Guru Beberapa ketentuan perbaikan data guru yang belum bersertifikat pendidik sebagai berikut. a. Perbaikan data guru dilakukan melalui Aplikasi Padamu Negeri yang merupakan data awal. b. Petunjuk teknis perbaikan data menggunakan aplikasi AP2SG. c. Seluruh proses pendataan peserta sertifikasi guru harus sudah selesai pada tanggal 30 April 2015. Untuk itu dinas pendidikan kabupaten/kota harus memperhatikan batas akhir ini agar proses sertifikasi guru selanjutnya dapat berjalan sesuai jadwal Dalam proses perbaikan data ini, PSG Tingkat Kabupaten/Kota dapat melakukan usulan penghapusan data dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Usulan penghapusan data harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Format usulan penghapusan data dapat dicetak dari AP2SG. Beberapa alasan usulan penghapusan data sebagai berikut. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Alasan Meninggal dunia Sakit permanen Melanggar disiplin Mutasi ke jabatan selain guru Mutasi ke kabupaten/kota lain Mengajar sebagai guru tetap di Kementerian lain Pensiun Mengundurkan diri Sudah memiliki sertifikat pendidik

26

Penandatanganan PSG Dinas Kab/Kota PSG Dinas Kab/Kota Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas PSG Dinas kab/kota PSG Dinas kab/kota

7. Persetujuan (Approval) Penghapusan Data LPMP melakukan persetujuan (approval) atas usulan penghapusan calon peserta setelah menerima format penghapusan calon peserta yang telah di tandatangani oleh pihak yang berwenang. 8. Penentuan Peserta Uji Kompetensi dan TUK Data guru hasil verifikasi dan validasi adalah data calon peserta sertifikasi guru 2015. Seluruh calon peserta sertifikasi guru tahun 2015 harus mengikuti uji kompetensi sebelum ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru. Pelaksanaan uji kompetensi guru tahun 2015 dilakukan bagi guru-guru yang belum mengikuti uji kompetensi guru dan guru-guru yang ikut sertifikasi kedua. Oleh karena itu, uji kompetensi akan diselenggarakan sebelum penetapan peserta sertifikasi guru. Dalam hal ini LPMP bertanggungjawab terhadap penentuan peserta uji kompetensi dan penetapan lokasi tempat uji kompetensi (TUK). B. Tahapan Pelaksanaan UKA dan Penetapan Calon Peserta Sertifikasi 1. Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2015 BPSDMPK-PMP menetapkan peserta sertifikasi guru tahun 2015 berdasarkan: 1) urutan prioritas penetapan peserta; 2) hasil perangkingan berdasarkan usia, masa kerja, dan pangkat/golongan. Hasil penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2015 akan diinformasikan melalui website. 2. Daftar Calon Peserta UKA Penetapan daftar bakal calon peserta UKA dilakukan secara berkeadilan dan transparan melalui online system dengan menggunakan AP2SG. Daftar rangking bakal calon peserta UKA diumumkan oleh BPSDMPK-PMP melalui laman www.sergur.kemdiknas.go.id. Selanjutnya dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan LPMP melakukan verifikasi dan validasi terhadap data bakal calon peserta UKA tersebut. 27

3. Pemilihan Bidang Studi UKA oleh Guru Bidang studi yang akan diujikan harus sesuai dengan bidang studi sertifikasi guru yang telah ditetapkan (lampiran 2) dengan mempertimbangkan linearitas latar belakang pendidikan sesuai lampiran 1. Khusus bagi guru produktif SMK, soal uji kompetensi didasarkan atas program studi keahlian bukan berdasarkan paket keahlian. Informasi lengkap tentang program studi keahlian dan paket keahlian dapat dilihat pada Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan (Lampiran 2 B). 4. Penyiapan Sertifikasi

Dokumen/Berkas

Administrasi

Calon

Peserta

Berkas administrasi yang harus disusun oleh calon peserta UKA dan calon peserta sertifikasi guru tahun 2015 adalah: 1) Fotokopi ijazah S-1/D-IV, fotokopi ijazah dan transkrip nilai S-2 dan/atau S-3 yang telah dilegalisasi (kecuali Ijazah S-3 by research). Ijazah dari perguruan tinggi negeri dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan, untuk ijazah dari perguruan tinggi swasta dilegalisasi oleh kopertis wilayah perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah, dan untuk ijazah dari luar negeri dilampiri fotokopi surat keterangan akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2) Fotokopi SK pengangkatan sebagai guru sejak pertama menjadi guru sampai dengan SK terakhir yang dilegalisasi oleh atasan langsung atau yayasan. 3) Fotokopi SK mengajar (SK pembagian tugas mengajar) 5 (lima) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung. 4) Surat keterangan akreditasi yang dapat diperoleh dari Direktori SK Hasil Akreditasi Program Studi (http://banpt.kemdiknas.go.id/direktori.php) kecuali bagi yang

28

5)

6) 7)

8)

9) 10)

akreditasinya sudah tercantum dalam ijazah bagi lulusan perguruan tinggi swasta. Surat ijin belajar atau tugas belajar dari dinas pendidikan/pejabat yang berwenang bagi guru PNS yang memperoleh ijazah S-1/DIV ketika menjabat sebagai guru dan yang bersangkutan pada SK pangkat terakhir belum S1/DIV, sedangkan bagi guru bukan PNS dilengkapi dengan surat pernyataan dari ketua yayasan bahwa yang bersangkutan mengikuti studi lanjut ke S-1/DIV. Surat Pernyataan dari peserta bahwa berkas/dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Pasfoto terbaru berwarna (enam bulan terakhir dan bukan polaroid) ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar, di bagian belakang setiap pasfoto ditulis identitas peserta (nama, nomor peserta, dan satminkal) Surat Pernyataan dari calon peserta bahwa berkas/dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Contoh format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 Surat keterangan sehat dari dokter. Surat rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi untuk guru PLB.

Dokumen/berkas yang dikumpulkan harus dilengkapi dengan format verifikasi kelengkapan dokumen/berkas sebagaimana Lampiran 5 yang telah diisi. Format verifikasi kelengkapan data ini kemudian diteruskan ke dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota dan LPMP untuk diisikan pada kolom yang bersangkutan. Dokumen/berkas diurutkan sesuai urutan pada format verifikasi kelengkapan. Setiap pergantian jenis dokumen/berkas diberi pembatas kertas berwarna. Pengumpulan berkas dimulai setelah pengumuman penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2015, paling lambat sesuai jadwal (lampiran 7).

29

Data guru yang akan mengikuti sertifikasi guru harus benar dan valid karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan soal uji kompetensi, bidang studi sertifikasi guru, dan data yang akan dicantumkan dalam sertifikat pendidik. 5. Menetapkan Lokasi UKA LPMP berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota untuk menentukan tempat uji kompetensi (TUK). Secara umum lokasi TUK yang ditetapkan harus mempertimbangkan kemudahan akses ke lokasi tersebut dan diutamakan yang dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Pada pelaksanaan UKA yang menggunakan sistem off-line dapat menggunakan ruang kelas di sekolah atau ruang sidang/ruang pertemuan kantor dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan LPMP. UKA yang menggunakan sistim on-line dilaksanakan di sekolah yang sudah pernah menjadi tempat uji kompetensi (TUK) pada pelaksanaan UKA on-line sebelumnya. 6. Daftar Peserta UKA per Lokasi TUK LPMP berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota mengelola data guru peserta UKA per TUK berdasarkan pertimbangan asal sekolah/domisili guru, kapasitas TUK dan pengelompokan bidang studi yang dipilih. Masing-masing peserta akan memperoleh Kartu Peserta Uji Kompetensi yang dicetak dari AP2SG oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, yang selanjutnya mendistribusikan kepada guru peserta UKA paling lambat 2 minggu sebelum hari pelaksanaan UKA. Sebelum mengikuti uji kompetensi, guru wajib meneliti/ memastikan kebenaran/kesesuaian nomor peserta, kode bidang studi sertifikasi dan soal uji kompetensi yang akan diikuti, karena penggantian kode bidang studi tidak dapat dilakukan pada saat uji 30

kompetensi berlangsung. Apabila ada bidang studi yang tercantum dalam Kartu Peserta Uji Kompetensi tidak sesuai dengan yang dipilih pada proses pendaftaran calon peserta UKA, guru yang bersangkutan dapat melakukan koreksi kepada LPMP melalui dinas pendidikan masing-masing 1 minggu sebelum hari pelaksanaan UKA. 7. Pelaksanaan Uji Kompetensi Awal (UKA) Uji kompetensi yang dilakukan secara off-line atau on-line bertempat di TUK yang telah ditetapkan bersama oleh LPMP dan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Seluruh calon peserta sertifikasi guru tahun 2015 yang sudah dicantumkan dalam Daftar Peserta UKA harus mengikuti uji kompetensi awal sesuai bidang studi yang dipilih dan dilaksanakan di lokasi yang sudah ditentukan di masing-masing kabupaten/kota. Dokumen/berkas yang dikumpulkan harus dilengkapi dengan format verifikasi kelengkapan dokumen/berkas sebagaimana Lampiran 5 yang telah diisi. Format verifikasi kelengkapan data ini kemudian diteruskan ke dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota dan LPMP untuk diisikan pada kolom yang bersangkutan. Dokumen/berkas diurutkan sesuai urutan pada format verifikasi kelengkapan. Setiap pergantian jenis dokumen/berkas diberi pembatas kertas berwarna. Pengumpulan berkas dimulai setelah pengumuman penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2015, paling lambat sesuai jadwal (lampiran 7). Guru yang telah ditetapkan sebagai calon peserta sertifikasi guru tahun 2015 mengumpulkan dokumen/berkas yang diperlukan sesuai dengan pola sertifikasi yang dipilih. Pada tahapan ini guru wajib menetapkan pola sertifikasi guru. Penetapan pola tersebut mempertimbangkan: 1) kesiapan diri dari aspek profesional, 2) kesiapan dan kelengkapan dokumen untuk 31

mengikuti sertifikasi guru sesuai dengan persyaratan sebagaimana dijelaskan pada BAB III. Adapun 3 (tiga) pola sertifikasi guru yaitu: 1. penerbitan sertifikat pendidik secara langsung (PSPL) 2. Portofolio(PF) 3. pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG) pengumpulan dokumen/berkas sertifikasi guru. Jenis dokumen/berkas yang dikumpulkan sesuai pola sertifikasi guru yang dipilih (pola PSPL/ Portofolio/PLPG), sebagai berikut. a. Pola PSPL Untuk guru yang memenuhi persyaratan memiliki kualifikasi akademik S-2/S-3 dan sekurang-kurangnya golongan IV/b, mengumpulkan dokumen sebagai berikut. 1) Fotokopi ijazah S-1/D-IV, fotokopi ijazah dan transkrip nilai S2 dan/atau S-3 yang telah dilegalisasi (kecuali Ijazah S-3 by research). Ijazah dari perguruan tinggi negeri dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan, untuk ijazah dari perguruan tinggi swasta dilegalisasi oleh kopertis wilayah perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah, dan untuk ijazah dari luar negeri dilampiri fotokopi surat keterangan akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2) Fotokopi SK pengangkatan sebagai guru sejak pertama menjadi guru sampai dengan SK terakhir yang dilegalisasi oleh atasan langsung atau yayasan. 3) Fotokopi SK mengajar (SK pembagian tugas mengajar) 5 (lima) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung. 4) Surat keterangan akreditasi yang dapat diperoleh dari Direktori SK Hasil Akreditasi Program Studi (http://banpt.kemdiknas.go.id/direktori.php) kecuali bagi yang akreditasinya sudah tercantum dalam ijazah bagi lulusan perguruan tinggi swasta.

32

5) Surat ijin belajar atau tugas belajar dari dinas pendidikan/pejabat yang berwenang bagi guru PNS yang memperoleh ijazah S-1/DIV ketika menjabat sebagai guru dan yang bersangkutan pada SK pangkat terakhir belum S1/DIV, sedangkan bagi guru bukan PNS dilengkapi dengan surat pernyataan dari ketua yayasan bahwa yang bersangkutan mengikuti studi lanjut ke S-1/DIV. 6) Surat Pernyataan dari peserta bahwa berkas/dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. 7) Pasfoto terbaru berwarna (enam bulan terakhir dan bukan polaroid) ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar, di bagian belakang setiap pasfoto ditulis identitas peserta (nama, nomor peserta, dan satminkal) 8) Surat Pernyataan dari calon peserta bahwa berkas/dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Contoh format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 9) Surat keterangan sehat dari dokter. 10) Surat rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi untuk guru PLB. Untuk Guru yang memenuhi persyaratan memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c, mengumpulkan dokumen sebagai berikut. 1) Format A1 yang telah ditandatangani oleh Dinas Pendidikan. 2) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi. Fotokopi ijazah dari perguruan tinggi dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan, fotokopi ijazah dari perguruan tinggi swasta yang sudah tidak beroperasi dilegalisasi oleh kopertis, dan fotokopi ijazah dari luar negeri dilampiri fotokopi surat keterangan akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Ijazah SLTA dilegalisasi oleh sekolah yang mengeluarkan ijazah. 33

3) Fotokopi SK pangkat/golongan IV/c yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung. 4) Fotokopi SK mengajar (SK pembagian tugas mengajar) terakhir yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung. 5) Fotokopi SK pengangkatan sebagai guru sejak pertama menjadi guru sampai dengan SK terakhir yang dilegalisasi oleh atasan langsung. 6) Surat rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas provinsi khusus untuk guru PLB. 7) Pasfoto terbaru berwarna (enam bulan terakhir dan bukan polaroid) ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar, di bagian belakang setiap pasfoto ditulis identitas peserta (nama, nomor peserta, dan satminkal). 8) Pernyataan dari peserta bahwa berkas/dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. b. Pola PF Peserta pola PF menyusun dan mengumpulkan portofolio sebanyak dua rangkap sesuai urutan sebagai berikut. 1) Halaman sampul disisipkan Format A1 2) Daftar isi 3) Instrumen portofolio, yang meliputi: (a) identitas peserta dan pengesahan, dan (b) komponen portofolio yang telah diisi. 4) Bukti fisik atau portofolio meliputi komponen sebagai berikut. a) Kualifikasi Akademik b) Pendidikan dan Pelatihan c) Pengalaman Mengajar d) Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran e) Penilaian dari Atasan dan Pengawas f) Prestasi Akademik g) Karya Pengembangan Profesi 34

h) Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah i) Pengalaman Menjadi Pengurus Organisasi di Bidang Kependidikan dan Sosial j) Penghargaan yang Relevan dengan Bidang Pendidikan 5) Dilengkapi dengan pasfoto terbaru berwarna (enam bulan terakhir dan bukan polaroid) ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar, di bagian belakang setiap pasfoto ditulis identitas peserta (nama, nomor peserta, dan satminkal). 6) Surat Pernyataan dari peserta bahwa berkas/dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penjelasan lengkap tentang portofolio dapat dilihat pada Buku 3. c. Pola PLPG Peserta yang memilih pola PLPG harus menyerahkan berkas sebagai berikut. 1) Format A1 yang telah ditandatangani oleh Dinas. 2) Fotokopi Ijazah S-1 atau D-IV, serta Ijazah S-2 dan atau S-3 (bagi yang memiliki) yang telah disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan. 3) Fotokopi SK pengangkatan sebagai guru sejak pertama menjadi guru sampai dengan SK pangkat/golongan terakhir yang dilegalisasi oleh atasan langsung (bagi PNS). 4) Fotokopi SK mengajar (SK pembagian tugas mengajar) terakhir yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung, khusus bagi guru yang S-1/D-IV yang tidak linear dengan mata pelajaran yang diampu wajib melampirkan SK pembagian tugas mengajar 5 (lima) tahun berturut-turut sejak pertamakali mengajar mata pelajaran yang dipilih sebagai bidang studi sertifikasi. 5) Surat keterangan akreditasi dari kopertis setempat dan/atau Direktori SK Hasil Akreditasi Program Studi (http://banpt.kemdiknas.go.id/direktori.php) kecuali bagi yang 35

6)

7)

8)

9)

akreditasinya sudah tercantum dalam ijazah bagi lulusan perguruan tinggi swasta. Surat ijin belajar atau tugas belajar dari dinas pendidikan/pejabat yang berwenang bagi guru PNS yang memperoleh ijazah S-1/DIV ketika menjabat sebagai guru dan yang bersangkutan pada SK pangkat terakhir belum S1/DIV, sedangkan bagi guru bukan PNS dilengkapi dengan surat pernyataan dari ketua yayasan bahwa yang bersangkutan mengikuti studi lanjut ke S-1/DIV. Pasfoto terbaru berwarna (enam bulan terakhir dan bukan polaroid) ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar, di bagian belakang setiap pasfoto ditulis identitas peserta (nama, nomor peserta, dan satminkal) Surat Pernyataan dari calon peserta bahwa berkas/dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Contoh format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 Surat keterangan sehat dari dokter.

Dokumen/berkas yang dikumpulkan harus dilengkapi dengan format kelengkapan dokumen/berkas sebagaimana Lampiran 5 yang telah diisi. Format verifikasi kelengkapan data ini kemudian diteruskan ke dinas pendidikan kabupaten/kota dan LPMP untuk diisikan pada kolom yang bersangkutan. Dokumen/berkas diurutkan sesuai urutan pada format kelengkapan. Setiap pergantian jenis dokumen/berkas diberi pembatas kertas berwarna. 8. Verifikasi Berkas Administrasi Guru oleh Dinas Pendidikan Berkas administrasi guru calon peserta sertifikasi guru diverifikasi oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangan masing-masing dengan menggunakan format pada Lampiran 5 dan mengirimkan hasilnya ke LPMP. Dalam tahap ini dinas pendidikan

36

provinsi/kabupaten/ kota berkewajiban memverifikasi keabsahan ijasah S-1/D-IV peserta sertifikasi guru. 9. Verifikasi Berkas Administrasi Guru oleh LPMP LPMP memverifikasi berkas administrasi yang diterima dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. LPMP memeriksa kembali kelengkapan persyaratan dengan cara mengisi format verifikasi kelengkapan data (format pada Lampiran 5) yang sudah diisi oleh guru dan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Batas waktu pelaksanaan verifikasi dan validasi berkas di LPMP sesuai dengan jadwal (lampiran 7). Setelah verifikasi/persetujuan dilakukan melalui sistem AP2SG, maka format A1 dapt dicetak oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Berkas administrasi guru yang sudah diverifikasi LPMP dan dinyatakan belum lengkap akan dikembalikan ke guru melalui dinas pendidikan yang bersangkutan untuk diperbaiki. 10. Pengumpulan Berkas Administrasi Yang Diperbaiki Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengumpulkan berkas administrasi guru yang harus diperbaiki untuk diteruskan ke guru yang bersangkutan. 11. Perbaikan Berkas Administrasi oleh Guru Guru memperbaiki berkas administrasi yang belum lengkap sesuai dengan koreksi dari dinas pendidikan dan LPMP. Berkas perbaikan diserahkan kembali ke dinas pendidikan untuk diverifikasi ulang dan diteruskan ke LPMP. Perbaikan berkas administrasi oleh guru diserahkan ke dinas pendidikan sesuai jadwal pada lampiran 7. Guru yang tidak menyerahkan berkas sampai batas waktu tersebut dinyatakan gugur sebagai calon peserta sertifikasi guru 12. Mencetak Format B.1 Berdasarkan daftar calon peserta yang telah memenuhi persyaratan administrasi, LPMP mencetak Format B1 berupa daftar 37

peserta sertifikasi guru dan ditandatangani oleh Kepala LPMP dan mengirim ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan LPTK sesuai jadwal pada lampiran 7. 13. Mencetak Format A1 Dinas pendidikan mencetak Format A1 sebanyak 2 (dua) rangkap, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk kemudian dan dibubuhi stempel sebagai tanda pengesahan. Dinas pendidikan mengirim 1 (satu) lembar Format A1 yang telah ditandatangani dan dicap kepada calon peserta sertifikasi guru sesuai jadwal pada lampiran 7. 14. Menerima Format A.1 Peserta sertifikasi guru menerima Format A1 asli (bukan fotokopi) dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Format A1 wajib dibawa peserta pada saat datang mengikuti proses pelaksanaan sertifikasi guru di LPTK. Peserta menerima Format A1 sebagai tanda persetujuan untuk mengikuti PLPG dan wajib dibawa peserta pada saat datang mengikuti proses pelaksanaan sertifikasi guru di LPTK. 15. Pengiriman Data Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2015 ke KSG BPSDMPK-PMP mengirim seluruh data peserta sertifikasi guru tahun 2015 ke KSG untuk didistribusikan ke LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru. Pendistribusian peserta ke LPTK berbasis program studi yang dimiliki LPTK. Data tersebut dikirim melalui aplikasi sertifikasi guru (ASG). 16. Penerimaan Data dan Dokumen/Berkas Peserta LPTK menerima data yang dapat diunduh di ASG masing-masing LPTK dan menerima dokumen/berkas dari LPMP setelah menerima berkas/dokumen dari Dinas Pendidikan kab/kota sesuai dengan distribusi peserta sertifikasi guru tahun 2015. 38

C. C. Tahap Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2015 1. Pelaksanaan Sertifikasi Guru di LPTK Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru menerima dokumen, protofolio, dan berkas PLPG dari LPMP untuk sejumlah sasaran peserta sertifikasi guru sebagaimana telah ditetapkan. Pelaksanaan sertifikasi guru di Rayon LPTK berpedoman pada Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam jabatan, Buku 3 Pedoman Penilaian Portofolio, dan Buku 4 Rambu-Rambu Pelaksanaan PLPG. Pelaksanaan di Rayon LPTK harus selesai pada tanggal 30 Agustus 2015. 2. Prosedur Operasional Standar (POS) Prosedur operasional standar (POS) tahapan prosedur penetapan peserta dalam bentuk matriks dan gambar dapat dilihat dalam diagram berikut ini.

39

40

41

BAB V PENGENDALIAN PROGRAM Pengendalian program penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan ini dimaksudkan agar proses penetapan calon peserta sertifikasi guru dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah disampaikan. Pengendalian program penetapan calon peserta sertifikasi guru ini dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru. A. Ruang Lingkup Pengendalian Ruang lingkup atau cakupan pengendalian program meliputi kegiatankegiatan strategis yang perlu mendapatkan perhatian. Pengendalian dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi untuk mengidentifikasi permasalahan dan kendala selama proses penetapan peserta. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian meliputi:

- Pelaksanaan perbaikan (updating) data guru - Jadwal persiapan dan pelaksanaan program. - Mekanisme dan prosedur penetapan calon guru peserta sertifikasi guru. - Sosialisasi dan pemberian format-format ke guru peserta sertifikasi guru. - Pelaporan dari pihak yang terkait (akademis dan keuangan). - Laporan hasil pemantauan dan evaluasi program merupakan bahan masukan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan selanjutnya. B. Pemantauan Program Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program meliputi hal-hal berikut ini.

- Pemantauan dan evaluasi program penetapan calon peserta sertifikasi guru menggunakan indikator pada ruang lingkup pengendalian yang telah disebutkan sebelumnya, melalui kisi-kisi indikator untuk masing-masing cakupan pemantauan. 42

- Instrumen pemantauan dan evaluasi program yang digunakan dapat berupa kuesioner, pedoman observasi atau pedoman wawancara. - Pelaksana pemantauan dan evaluasi program, terdiri dari unsurunsur yang ada di pusat. - Sumber dana pemantauan dibebankan pada Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) yang relevan. - Penyusunan laporan dilakukan oleh masing-masing pelaksana/ petugas pemantau. C. Unit Pelayanan Masyarakat Sebagai bentuk akuntabilitas dan pelayanan informasi bagi guru dan masyarakat tentang sertifikasi guru dalam jabatan, BPSDMPK-PMP membuka layanan informasi masyarakat melalui unit pelayanan masyarakat (UPM). Di samping sebagai pelayanan masyarakat, UPM dapat juga menjadi tempat pengaduan masyarakat dan memfasilitasi penyelesaian atau jalan keluar atas pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan sertifikasi guru, khususnya tentang penetapan peserta sertifikasi guru. UPM berfungsi sebagai berikut. 1. Pelayanan informasi tentang pelaksanaan sertifikasi guru. 2. Mediator antara masyarakat dengan penyelenggara sertifikasi guru. Pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat sangat penting bagi keterlaksanaan program sertifikasi guru dalam rangka transparansi/ keterbukaan terhadap proses pelaksanaan sertifikasi guru.

43

LAMPIRAN-LAMPIRAN

44

Lampiran 1 Linieritas Kualifikasi S-1/D-IV dengan bidang studi sertifikasi Linier yang dimaksudkan di sini adalah kesesuaian antara bidang studi pada ijasah S-1/D-IV dengan bidang studi sertifikasi guru sebagai berikut. A. Guru Mata Pelajaran Umum di SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB

No

Bidang Studi Sertifikasi

Kode

S-1/D-IV Kependidikan/Non-

097 154

Kependidikan PGTK/PAUD dan Psikologi PGSD, Psikologi, IPA/IPS, Matematika, Bhs Indonesia, Fisika, Kimia, Biologi, PPKn, Sejarah, Geografi, Ekonomi Pendidikan Guru Luar Biasa, Pendidikan Khusus Seni Budaya dan/atau yang relevan Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dan/atau yang relevan Bahasa dan/atau Sastra Jawa Bahasa dan/atau Sastra Sunda Bahasa dan/atau Sastra Bali Bahasa dan/atau Sastra Inggris IPS, Geografi, Ekonomi, Sejarah, Sosiologi, Antropologi IPA, Fisika, Kimia, Biologi PPKn, PKn, Civic Hukum

156

Bahasa dan/atau Sastra Indonesia

Matematika

180 810

Matematika Bimbingan dan Konseling, Bimbingan dan Penyuluhan, Psikologi

16.

Bimbingan dan Konseling (Konselor) Geografi

17.

Ekonomi

210

18.

Sosiologi

214

1. 2.

Guru Kelas TK Guru Kelas SD

020 027

3.

Pendidikan Luar Biasa

800

4. 5.

217 220

13.

Seni Budaya Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Bahasa Jawa Bahasa Sunda Bahasa Bali Bahasa Inggris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) Bahasa Indonesia

14. 15.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

746 748 750 157 100

207

45

Geografi Ekonomi, Ekonomi Koperasi, Pendidikan Dunia Usaha Sosiologi, Antropologi

No 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Bidang Studi Sertifikasi Antropologi Bahasa Jerman Bahasa Perancis Bahasa Arab Bahasa Jepang Bahasa Mandarin Fisika Kimia Biologi Sejarah TIK

Kode 215 160 164 167 170 174 184 187 190 204 224

S-1/D-IV Kependidikan/NonKependidikan Antropologi, Sosiologi Bahasa dan/atau Sastra Jerman Bahasa dan/atau Sastra Perancis Bahasa dan/atau Sastra Arab Bahasa dan/atau Sastra Jepang Bahasa dan/atau Sastra Mandarin Fisika, Pend. Fisika Kimia, Pend. Kimia Biologi, Pend. Biologi Sejarah, Pend. Sejarah Teknik Informasi, Teknik Komputer, Pendidikan Teknik Informatika

B. Guru Mata Pelajaran Kejuruan (Produktif) di SMK/MAK Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Menengah Nomor 7013/D/KP/2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan. No


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Teknik Konstruksi Baja Teknik Konstruksi Kayu Teknik Konstruksi Batu dan Beton Teknik Gambar Bangunan Teknik Furnitur Teknik Plambing dan Sanitasi Geomatika Teknik Pembangkit Tenaga Listrik Teknik Jaringan Tenaga Listrik Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Teknik Otomasi Industri Teknik Pendingin dan Tata Udara Teknik Pemesinan Teknik Pengelasan Teknik Fabrikasi Logam Teknik Pengecoran Logam Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri Teknik Gambar Mesin

11 12 13 14 15 16 17 18

Kode

46

401 402 403 406 616 407 671 415 672 673 618 536 424 421 422 423 674 426

S-1/D-IV Kependidikan/NonKependidikan

Bangunan/Sipil, Arsitektur, Pend. Teknik Sipil

Teknik Geodesi

Teknik Listrik, Teknik Elektro, Pend. Teknik Elektro

Teknik Mesin, Pend. Teknik Mesin

No


19

Pemeliharaan dan Perbaikan Motor dan Rangka Pesawat Udara (Airframe Power Plant) Pemesinan Pesawat Udara (Aircraft Machining) Konstruksi Badan Pesawat Udara (Aircraft Sheet Metal Forming) Konstruksi Rangka Pesawat Udara (Airframe Mechanics) Kelistrikan Pesawat Udara (Aircraft Electricity) Elektronika Pesawat Udara (Aviation Electronics) Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara (Electrical Avionics) Persiapan Grafika Produksi Grafika Teknik Instrumentasi Logam Kontrol Proses Kontrol Mekanik Teknik Pelayanan Produksi Teknik Pergudangan Teknik Pemintalan Serat Buatan Teknik Pembuatan Benang Teknik Pembuatan Kain Teknik Penyempurnaan Tekstil Teknik Produksi Minyak dan Gas Teknik Pemboran Minyak dan Gas Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia Geologi Pertambangan Kimia Analisis Kimia Industri Teknik Kendaraan Ringan Teknik Sepeda Motor Teknik Alat Berat Teknik Perbaikan Bodi Otomotif Teknik Konstruksi Kapal Baja Teknik Konstruksi Kapal Kayu

20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Kode

47


470

467 469 468

Teknik Pesawat Udara

472 473 471

492 491 501 499 500 592 675 484 485 486 590 676 677 597 495 506 505 586 587 428 429 476 481

Teknik Grafika Teknik Instrumentasi Industri Teknik Industri

Teknologi Tekstil

Teknik Perminyakan, Teknik Pertambangan Geologi Pertambangan Kimia, Teknik Kimia

Teknik Otomotif

No


49 50 51 52 53

Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass Teknik Instalasi Pemesinan Kapal Teknik Pengelasan Kapal Kelistrikan Kapal Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal Interior Kapal Teknik Audio Video Teknik Elektronika Industri Teknik Elektronika Komunikasi Teknik Mekatronika Teknik Ototronik

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Kode

Teknik Energi Hidro Teknik Energi Surya dan Angin Teknik Energi Biomassa Rekayasa Perangkat Lunak Teknik Komputer dan Jaringan Multimedia Teknik Transmisi Telekomunikasi Teknik Suitsing Teknik Jaringan Akses Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan Pertelevisian Keperawatan Keperawatan Gigi Analis Kesehatan Farmasi Farmasi Industri Pekerjaan Sosial Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Agribisnis Tanaman Perkebunan Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman Agribisnis Ternak Ruminansia Agribisnis Ternak Unggas Agribisnis Aneka Ternak Kesehatan Hewan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian

48

588 478 477 479 480 589 533 534 678 598 430 679 680 681 524 525 526 599 517 600 682 575 577 580 582 601 683 553 558 684 445 446 610 611 456


Teknik Perkapalan

Teknik Elektronika

Teknik Sumber Daya Air, Teknik Energi Terbarukan Teknik Energi Terbarukan Komputer/Teknik Informatika,

Teknik Telekomunikasi Teknik Broadcasting Ilmu Keperawatan, Keperawatan Analisis Kesehatan Farmasi, Teknik Farmasi Pekerjaan Sosial Agribisnis Pertanian/Agronomi/Poduksi Tanaman

Peternakan/Produksi Peternakan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan

No


84

Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan Alat Mesin Pertanian

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

Kode

Teknik Tanah dan Air Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Teknik Produksi Hasil Hutan Nautika Kapal Penangkap Ikan Teknika Kapal Penangkap Ikan Budidaya Perikanan Budidaya Krustacea Budidaya Kekerangan Budidaya Rumput Laut Nautika Kapal Niaga Teknika Kapal Niaga Administrasi Perkantoran Akuntansi Perbankan Perbankan Syariah Pemasaran Usaha Perjalanan Wisata Akomodasi Perhotelan Jasa Boga Patiseri Tata Kecantikan Rambut Tata Kecantikan Kulit Tata Busana Seni Lukis Seni Patung Desain Komunikasi Visual Desain Interior Animasi

685 686 687 688

Mekanisasi Pertanian Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan

689 690 691 692 511 512 693 694 695 696 509 510 539 540 543 697 615 607 549 608 434 437 438 698 603 604 605 699 565

49


Kehutanan, Manajemen Hutan, Teknologi Hasil Hutan, Budidaya Hutan, Konservasi Sumber Daya Hutan.

Teknologi Penangkapan Ikan

Perikanan

Pelayaran Administrasi Perkantoran Akuntansi, Ekonomi Perbankan, Akuntansi, Ekonomi Pemasaran/Ekonomi Kepariwisataan Tata Boga/PKK Kecantikan/Tata Rias/PKK Tata Busana/PKK Seni Rupa Desain Komunikasi Visual, Grafika Desain Interior, Arsitektur Animasi, Multimedia

No


Kode

117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

Desain dan Produksi Kriya Tekstil Desain dan Produksi Kriya Kulit Desain dan Produksi Kriya Keramik Desain dan Produksi Kriya Logam Desain dan Produksi Kriya Kayu Seni Musik Klasik Seni Musik Non Klasik Seni Tari Seni Karawitan Seni Pedalangan Pemeranan Tata Artistik

50

460 461 462 463 464 568 569 570 571 572 641 642


Seni Rupa/Kerajinan

Seni Musik Seni Tari Seni Karawitan Seni Pedalangan Seni Teater

Lampiran 2 Kode Bidang Studi Sertifikasi Kode Bidang Studi Sertifikasi/Mata Pelajaran (Digit 7, 8, dan 9) A. Kode Bidang Studi Sertifikasi Guru Mata Pelajaran Kelompok Umum di SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB, SMK/MAK dan Kelompok Peminatan SMA Kode bidang studi sertifikasi bagi guru SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB, SMK/MAK ditentukan berdasarkan jenis mata pelajaran yang ada dalam struktur kurikulum 2006 dan 2013. Kode ini digunakan juga untuk kode Bidang Studi bagi Pengawas Sekolah. No

Jenjang


Kode

1.

TK

Guru Kelas TK

020

2.

SD

Guru Kelas SD

027

3.

SDLB/SMPLB/SMALB

Pendidikan Luar Biasa

800

4.

SD/SMP/SMA/SMK/SLB

Seni Budaya

217

5.

SD/SMP/SMA/SMK/SLB

Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan

220

6.

SD/SMP/SMA/SMK/SLB

Bahasa Jawa

746

7.

SD/SMP/SMA/SMK/SLB

Bahasa Sunda

748

8.

SD/SMP/SMA/SMK/SLB

Bahasa Bali

750

9.

SMP/SMA/SMK/SLB

Bahasa Inggris

157

10.

SMP/SLB/SMK

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

100

11.

SMP/SMK/SLB/SMK

097

12.

SMP/SMA/SMK/SLB

13.

SMP/SMA/SMK/SLB

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Bahasa Indonesia

14.

SMP/SMA/SMK/SLB

Matematika

180

15.

SMP/SMA/SMK/SLB

Bimbingan dan Konseling (Konselor)

810

16.

SMA

Geografi

207

17.

SMA

Ekonomi

210

18.

SMA

Sosiologi

214

51

154 156

No

Jenjang


Kode

19.

SMA

Antropologi

215

20.

SMA/SMK

Bahasa Jerman

160

21.

SMA/SMK

Bahasa Perancis

164

22.

SMA/SMK

Bahasa Arab

167

23.

SMA/SMK

Bahasa Jepang

170

24.

SMA/SMK

Bahasa Mandarin

174

25.

SMA/SMK

Fisika

184

26.

SMA/SMK

Kimia

187

27.

SMA/SMK

Biologi

190

28.

SMA/SMK

Sejarah Indonesia

204

29.

SMP/SMA

TIK

224

30.

SMK

KKPI

330

52

B. Kode Bidang Studi Sertifikasi Guru Mata Pelajaran Peminatan Kejuruan di SMK/MAK Kode bidang studi sertifikasi guru mata pelajaran peminatan (produktif) SMK/MAK ditentukan berdasarkan jenis paket keahlian yang tercantum dalam Keputusan Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 7013/D/KP/2013 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan. Kode ini juga digunakan untuk kode bidang studi bagi Pengawas Sekolah. No. 1

Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa

No

1

Program Keahlian

Teknik Bangunan

Paket Keahlian

Kode

Teknik Konstruksi Baja

401

Teknik Konstruksi Kayu Teknik Konstruksi Batu dan Beton Teknik Gambar Bangunan

402 403 406

2

Teknik Furnitur

Teknik Furnitur

616

3

Teknik Plambing dan Sanitasi

Teknik Plambing dan Sanitasi

407

4

Geomatika

Geomatika Teknik Pembangkit Tenaga Listrik Teknik Jaringan Tenaga Listrik Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik

671

Teknik Otomasi Industri Teknik Pendingin dan Tata Udara Teknik Pemesinan

618

Teknik Pengelasan

421

Teknik Fabrikasi Logam

422

Teknik Pengecoran Logam Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri Teknik Gambar Mesin

423

5

6

Teknik Ketenagalistrikan

Teknik Mesin

53

415 672 673

536 424

674 426

No.

Bidang Keahlian

No

7

Program Keahlian

Teknologi Pesawat Udara

8

Teknik Grafika

9

Teknik Instrumentasi Industri

10

11

12

Teknik Industri

Teknologi Tekstil

Teknik Perminyakan

54

Paket Keahlian Pemeliharaan dan Perbaikan Motor dan Rangka Pesawat Udara (Airframe Power Plant) Pemesinan Pesawat Udara (Aircraft Machining) Konstruksi Badan Pesawat Udara (Aircraft Sheet Metal Forming) Konstruksi Rangka Pesawat Udara (Airframe Mechanics) Kelistrikan Pesawat Udara (Aircraft Electricity) Elektronika Pesawat Udara (Aviation Electronics) Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara (Electrical Avionics) Persiapan Grafika

Kode

470

467 469

468 472 473

471 492

Produksi Grafika

491

Teknik Instrumentasi Logam

501

Kontrol Proses

499

Kontrol Mekanik

500

Teknik Pelayanan Produksi

592

Teknik Pergudangan

675

Teknik Pemintalan Serat Buatan

484

Teknik Pembuatan Benang

485

Teknik Pembuatan Kain Teknik Penyempurnaan Tekstil Teknik Produksi Minyak dan Gas Teknik Pemboran Minyak dan Gas

486 590 676 677

No.

Bidang Keahlian

No

Program Keahlian

13

Geologi Pertambangan

14

Teknik Kimia

15

16

17

18

Paket Keahlian

Kode

Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia

597

Geologi Pertambangan

495

Kimia Analisis

506

Kimia Industri

505

Teknik Kendaraan Ringan

586

Teknik Sepeda Motor

587

Teknik Otomotif

Teknik Alat Berat

428

Teknik Perkapalan

Teknik Perbaikan Bodi Otomotif Teknik Konstruksi Kapal Baja Teknik Konstruksi Kapal Kayu Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass Teknik Instalasi Pemesinan Kapal

Teknik Elektronika

Teknik Energi Terbarukan

55

429 476 481 588 478

Teknik Pengelasan Kapal

477

Kelistrikan Kapal

479

Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal

480

Interior Kapal

589

Teknik Audio Video

533

Teknik Elektronika Industri Teknik Elektronika Komunikasi Teknik Mekatronika

534

Teknik Ototronik

430

Teknik Energi Hidro Teknik Energi Surya dan Angin Teknik Energi Biomassa

679

678 598

680 681

No. 2

Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi

No

1

2

3 3

Paket Keahlian

Kode 524

Teknik Komputer dan Informatika

Rekayasa Perangkat Lunak Teknik Komputer dan Jaringan

526

Teknik Telekomunikasi

Multimedia Teknik Transmisi Telekomunikasi Teknik Suitsing Teknik Jaringan Akses

600

Teknik Broadcasting

Kesehatan 1

2 4

Program Keahlian

Agrobisnis dan Agroteknologi

1

2

Kesehatan

Pekerjaan Sosial Agribisnis Produksi Tanaman

Agribisnis Produksi Ternak

Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan Pertelevisian Keperawatan

599 517

682 575

Keperawatan Gigi

577

Analis Kesehatan

580

Farmasi

582

Farmasi Industri

601

Pekerjaan Sosial

683

Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

553

Agribisnis Tanaman Perkebunan Agribisnis Perbenihan dan Kultur Jaringan Tanaman Agribisnis Ternak Ruminansia

558 684 445

Agribisnis Ternak Unggas

446

Agribisnis Aneka Ternak

610 611

3

Kesehatan Hewan

Kesehatan Hewan

4

Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikana

Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan

56

525

456 685 686

No.

Bidang Keahlian

No 5

6

5

Perikanan dan Kelautan

7

8

6

Bisnis dan Manajemen

Pariwisata

Mekanisasi Pertanian

Kehutanan

Teknologi Penangkapan Ikan Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya

9

Pelayaran

1

Administrasi

2

7

Program Keahlian

Keuangan

3

Tata Niaga

1

Kepariwisataan

2

Tata Boga

3

Tata Kecantikan

4

Tata Busana

57

Paket Keahlian

Kode

Alat Mesin Pertanian

687

Teknik Tanah dan Air

688

Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Teknik Konservasi Sumberdaya Hutan Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Teknik Produksi Hasil Hutan Nautika Kapal Penangkap Ikan Teknika Kapal Penangkap Ikan Budidaya Perikanan

689 690 691 692 511 512 693

Budidaya Krustacea

694

Budidaya Kekerangan

695

Budidaya Rumput Laut

696

Nautika Kapal Niaga

509

Teknika Kapal Niaga

510

Administrasi Perkantoran

539

Akuntansi

540

Perbankan

543

Perbankan Syariah

697

Pemasaran

615

Usaha Perjalanan Wisata

607

Akomodasi Perhotelan

549

Jasa Boga

608

Patiseri

434

Tata Kecantikan Rambut

437

Tata Kecantikan Kulit

438

Tata Busana

698

No. 8

Bidang Keahlian Seni Rupa dan Kriya

No

1

2

9

Seni Pertunjukan

Program Keahlian

Seni Rupa

Desain dan Produksi Kriya

Paket Keahlian

Kode

Seni Lukis

603

Seni Patung

604

Desain Komunikasi Visual

605

Desain Interior

699

Animasi Desain dan Produksi Kriya Tekstil Desain dan Produksi Kriya Kulit Desain dan Produksi Kriya Keramik Desain dan Produksi Kriya Logam Desain dan Produksi Kriya Kayu Seni Musik Klasik

565 460 461 462 463 464 568

1

Seni Musik

Seni Musik Non Klasik

569

2

Seni Tari

Seni Tari

570

3

Seni Karawitan

Seni Karawitan

571

4

Seni Pedalangan

Seni Pedalangan

572

5

Seni Teater

Pemeranan

641

Tata Artistik

642

58

Lampiran 3 Kode Provinsi dan Kabupaten/Kota Kode Provinsi (Digit 3 dan 4) Dan Kabupaten/Kota (Digit 5 dan 6) Provinsi DKI Jakarta

Jawa Barat

Kode Provinsi 01

Kode Kabupaten 01

01 01 01 01

60 61 62 63

01

64

Kota Jakarta Pusat Kota Jakarta Utara Kota Jakarta Barat Kota Jakarta Selatan Kota Jakarta Timur

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

05 06 07 08 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 60 61 62 63

Kabupaten Bogor Kabupaten Sukabumi Kabupaten Cianjur Kabupaten Bandung Kabupaten Sumedang Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Ciamis Kabupaten Kuningan Kabupaten Majalengka Kabupaten Cirebon Kabupaten Indramayu Kabupaten Subang Kabupaten Purwakarta Kabupaten Karawang Kabupaten Bekasi Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Pangandaran Kota Bandung Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Cirebon

59

Nama Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Seribu

Provinsi

Jawa Tengah

Kode Provinsi 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

Kode Kabupaten 65 66 67 68 69 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 60

60

Nama Kabupaten/Kota Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kabupaten Cilacap Kabupaten Banyumas Kabupaten Purbalingga Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Kebumen Kabupaten Purworejo Kabupaten Wonosobo Kabupaten Magelang Kabupaten Boyolali Kabupaten Klaten Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Wonogiri Kabupaten Karanganyar Kabupaten Sragen Kabupaten Grobogan Kabupaten Blora Kabupaten Rembang Kabupaten Pati Kabupaten Kudus Kabupaten Jepara Kabupaten Demak Kabupaten Semarang Kabupaten Temanggung Kabupaten Kendal Kabupaten Batang Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pemalang Kabupaten Tegal Kabupaten Brebes Kota Magelang

Provinsi

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Kode Provinsi 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

Kode Kabupaten 61 62 63 64 65 01 02 03 04 60 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

61

Nama Kabupaten/Kota Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Kulonprogo Kota Yogyakarta Kabupaten Gresik Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Mojokerto Kabupaten Jombang Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Tuban Kabupaten Lamongan Kabupaten Madiun Kabupaten Ngawi Kabupaten Magetan Kabupaten Ponorogo Kabupaten Pacitan Kabupaten Kediri Kabupaten Nganjuk Kabupaten Blitar Kabupaten Tulungagung Kabupaten Trenggalek Kabupaten Malang Kabupaten Pasuruan Kabupaten Probolinggo Kabupaten Lumajang Kabupaten Bondowoso Kabupaten Situbondo Kabupaten Jember Kabupaten Banyuwangi

Provinsi

Aceh

Kode Provinsi 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06

Kode Kabupaten 26 27 28 29 60 61 62 63 64 65 66 67 68 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 60 61 62 63

62

Nama Kabupaten/Kota Kabupaten Pamekasan Kabupaten Sampang Kabupaten Sumenep Kabupaten Bangkalan Kota Surabaya Kota Malang Kota Madiun Kota Kediri Kota Mojokerto Kota Blitar Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Batu Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Pidie Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Aceh Timur Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Aceh Selatan Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Simeulue Kabupaten Bireuen Kabupaten Aceh Singkil Kabupaten Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Nagan Raya Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Gayo Lues Kabupaten Bener Meriah Kabupaten Pidie Jaya Kota Sabang Kota Banda Aceh Kota Lhokseumawe Kota Langsa

Provinsi Sumatera Utara

Kode Provinsi 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07

Kode Kabupaten 64 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 15 16 17 18

07

19

Kota Subulussalam Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Langkat Kabupaten Karo Kabupaten Simalungun Kabupaten Dairi Kabupaten Asahan Kabupaten Labuhanbatu Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Tapanuli Tengah Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Nias Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Toba Samosir Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Pakpak Bharat Kabupaten Humbang Hasundutan

07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07

20 21 22 23 24 25 26 27 28 60 61 62 63 64 65 66 67

Kabupaten Samosir Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Batubara Kabupaten Padang Lawas Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Labuhanbatu Utara Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kabupaten Nias Barat Kabupaten Nias Utara Kota Medan Kota Binjai Kota Tebing Tinggi Kota Pematang Siantar Kota Tanjung Balai Kota Sibolga Kota Padang Sidempuan Kota Gunung Sitoli

63

Nama Kabupaten/Kota

Provinsi Sumatera Barat

Riau

Jambi

Kode Provinsi 08 08 08 08 08 08 08

Kode Kabupaten 01 02 03 04 05 06 07

08

08

Kabupaten Agam Kabupaten Pasaman Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Solok Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Sijunjung

08

10

Kabupaten Kepulauan Mentawai

08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10

11 12 13 60 61 62 63 64 65 66 01 02 04 05 08 09 10 11 14 15 60 62 01 02 03

10

04

Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Pasaman Barat Kota Bukittinggi Kota Padang Kota Padang Panjang Kota Sawahlunto Kota Solok Kota Payakumbuh Kota Pariaman Kabupaten Kampar Kabupaten Bengkalis Kabupaten Indragiri Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Kepulauan Meranti Kota Pekanbaru Kota Dumai Kabupaten Batanghari Kabupaten Bungo Kabupaten Sarolangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat

64

Nama Kabupaten/Kota

Provinsi

Sumatera Selatan

Lampung

Kode Provinsi 10 10 10

Kode Kabupaten 05 06 07

10

08

10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

09 60 61 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

11

12

11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13 60 61 62 63 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

65

Nama Kabupaten/Kota Kabupaten Kerinci Kabupaten Tebo Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Merangin Kota Jambi Kota Sungai Penuh Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Ogan Komering Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Kabupaten Muara Enim Kabupaten Lahat Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Banyuasin Kabupaten Oku Timur Kabupaten Oku Selatan Kabupaten Ogan Ilir Kabupaten Empat Lawang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Kabupaten Musi Rawas utara Kota Palembang Kota Prabumulih Kota Lubuk Linggau Kota Pagar Alam Kabupaten Lampung Selatan Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Utara Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Tulang Bawang Kabupaten Tanggamus Kabupaten Lampung Timur Kabupaten Way Kanan Kabupaten Pesawaran Kabupaten Mesuji

Provinsi

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

Kode Provinsi 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14

Kode Kabupaten 11 12 13 60 61 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 60 61 01 02 03 04 05

14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15

06 07 08 09 10 11 12 13 60 01 02

66

Nama Kabupaten/Kota Kabupaten Pringsewu Kabupaten Tulang Bawang Barat Kabupaten Pesisir Barat Kota Bandar Lampung Kota Metro Kabupaten Sambas Kabupaten Sanggau Kabupaten Sintang Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Ketapang Kabupaten Kayong Utara Kabupaten Bengkayang Kabupaten Landak Kabupaten Melawi Kabupaten Sekadau Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Menpawah Kota Pontianak Kota Singkawang Kabupaten Kapuas Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Kabupaten Kotawaringin Barat Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Kota Palangkaraya Kabupaten Banjar Kabupaten Tanah Laut

Provinsi

Kalimantan Timur

Sulawesi Utara

Kode Provinsi 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16

Kode Kabupaten 03 04 05 06 07 08 09 10 11 60 61 01 02 03 09 10

16

11

Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Tapin Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Tabalong Kabupaten Kotabaru Kabupaten Balangan Kabupaten Tanah Bumbu Kota Banjarmasin Kota Banjarbaru Kabupaten Paser Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Berau Kabupaten Kutai Barat Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Penajam Paser Utara

16

13

Kabupaten Mahakam Ulu

16 16 16

60 61 63

17

01

Kota Samarinda Kota Balikpapan Kota Bontang Kabupaten Bolaang Mongondow

17 17 17 17 17 17

02 03 04 05 06 07

17

08

17

09

17

11

17

12

67

Nama Kabupaten/Kota

Kabupaten Minahasa Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Provinsi

Sulawesi Tengah

Sulawesi Selatan

Kode Provinsi 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19

Kode Kabupaten 60 61 62 63 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 60 01

19

02

Kota Manado Kota Bitung Kota Tomohon Kota Kotamobagu Kabupaten Banggai Kepulauan Kabupaten Donggala Kabupaten Poso Kabupaten Banggai Kabupaten Buol Kabupaten Toli Toli Kabupaten Morowali Kabupaten Parigi Moutong Kabupaten Tojo Una-Una Kabupaten Sigi Kabupaten Banggai Laut Kabupaten Morowali Utara Kota Palu Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kabupaten Gowa Kabupaten Takalar Kabupaten Jeneponto Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Wajo Kabupaten Soppeng Kabupaten Bantaeng Kabupaten Bulukumba Kabupaten Sinjai Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Enrekang Kabupaten Luwu Kabupaten Tana Toraja

68

Nama Kabupaten/Kota

Provinsi

Sulawesi Tenggara

Maluku

Kode Provinsi 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21

Kode Kabupaten 24 26 27 60 61 62 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 60 61 01 02 03

21

04

Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Toraja Utara Kota Makasar Kota Pare Pare Kota Palopo Kabupaten Konawe Kabupaten Muna Kabupaten Buton Kabupaten Kolaka Kabupaten Konawe Selatan Kabupaten Wakatobi Kabupaten Bombana Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Konawe Utara Kabupaten Buton Utara Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Muna Barat Kabupaten Buton Selatan Kabupaten Buton Tengah Kota Kendari Kota Bau-Bau Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tenggara Kabupaten Buru Kabupaten Maluku Tenggara Barat

21

05

Kabupaten Seram Bagian Barat

21

06

Kabupaten Seram Bagian Timur

21 21 21 21 21

07 08 09 60 61

Kabupaten Kepulauan Aru Kabupaten Buru Selatan Kabupaten Maluku Barat Daya Kota Ambon Kota Tual

69

Nama Kabupaten/Kota

Provinsi Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Kode Provinsi 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24

Kode Kabupaten 01 02 03 04 05 06 07 08 60 01 02 03 04 05 06 07 08 60 61 01 03 04

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

70

Nama Kabupaten/Kota Kabupaten Buleleng Kabupaten Jembrana Kabupaten Tabanan Kabupaten Badung Kabupaten Gianyar Kabupaten Klungkung Kabupaten Bangli Kabupaten Karang Asem Kota Denpasar Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Sumbawa Kabupaten Dompu Kabupaten Bima Kabupaten Sumbawa Barat Kabupaten Lombok Utara Kota Mataram Kota Bima Kabupaten Kupang Kabupaten Timor Tengah Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara Kabupaten Belu Kabupaten Alor Kabupaten Flores Timur Kabupaten Sikka Kabupaten Ende Kabupaten Ngada Kabupaten Manggarai Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Sumba Barat Kabupaten Lembata Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Nagekeo

Provinsi

Papua

Kode Provinsi 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Kode Kabupaten 18 19 20 21 22 60 01 02 03 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

25

17

Kabupaten Sumba Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya Kabupaten Manggarai Timur Kabupaten Sabu Raijua Kabupaten Malaka Kota Kupang Kabupaten Jaya Pura Kabupaten Biak Numfor Kabupaten Kepulauan Yapen Kabupaten Merauke Kabupaten Jayawijaya Kabupaten Nabire Kabupaten Paniai Kabupaten Puncak Jaya Kabupaten Mimika Kabupaten Boven Digul Kabupaten Mappi Kabupaten Asmat Kabupaten Yahukimo Kabupaten Pegunungan Bintang

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

18 19 20 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Kabupaten Tolikara Kabupaten Sarmi Kabupaten Keerom Kabupaten Waropen Kabupaten Supiori Kabupaten Mamberamo Raya Kabupaten Mamberamo Tengah Kabupaten Nduga Kabupaten Yalimo Kabupaten Puncak Kabupaten Dogiyai Kabupaten Lanny Jaya Kabupaten Deiyai Kabupaten Intan Jaya

71

Nama Kabupaten/Kota

Provinsi Bengkulu

Maluku Utara

Banten

Babel

Kode Provinsi 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27

Kode Kabupaten 60 01 02 03 04 05 06 07 08 09 60 02 03 04

27

05

Kota Jayapura Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Muko-Muko Kabupaten Kepahiang Kabupaten Lebong Kabupaten Kaur Kabupaten Seluma Kabupaten Bengkulu Tengah Kota Bengkulu Kabupaten Halmahera Tengah Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Utara Kabupaten Halmahera Selatan

27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29

06 07 08 60 61 01 02 03 04 60 61 62 63 01 02 03 04 05 06 60

Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Kepulauan Sula Kabupaten Pulau Morotai Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan Kabupaten Pandeglang Kabupaten Lebak Kabupaten Tangerang Kabupaten Serang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Serang Kota Tangerang Selatan Kabupaten Bangka Kabupaten Belitung Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten Belitung Timur Kota Pangkal Pinang

72

Nama Kabupaten/Kota

Provinsi Gorontalo

Kepulauan Riau

Irian Jaya Barat

Sulawesi Barat

Kalimantan Utara

Kode Provinsi 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 34 34 34

Kode Kabupaten 01 02 03 04 05 60 01 02 03 04 05 60 61 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 60 01 02 03 04 05 06 01 02 03

34

04

Kabupaten Boalemo Kabupaten Gorontalo Kabupaten Pohuwato Kabupaten Bonebolango Kabupaten Gorontalo Utara Kota Gorontalo Kabupaten Bintan Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna Kabupaten Lingga Kabupaten Kepulauan Anambas Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kabupaten Fak-Fak Kabupaten Sorong Kabupaten Manokwari Kabupaten Kaimana Kabupaten Sorong Selatan Kabupaten Raja Ampat Kabupaten Teluk Bintuni Kabupaten Teluk Wondama Kabupaten Tambrauw Kabupaten Maybrat Kota Sorong Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamuju Utara Kabupaten Polewali Mandar Kabupaten Mamasa Kabupaten Majene Kabupaten Mamuju Tengah Kabupaten Bulungan Kabupaten Malinau Kabupaten Nunukan Kabupaten Tana Tidung

34

60

Kota Tarakan

73

Nama Kabupaten/Kota

Lampiran 4 Contoh Format A1

74

Lampiran 5 Format Verifikasi Kelengkapan Dokumen/Berkas No

Komponen Dokumen yang Diverifikasi Keabsahan

1

Ijazah

Kebenaran Relevansi Keabsahan

2

SK Mengajar SK Golongan kepangkatan (PNS) atau SK Pengangkatan GTY (dari pertama hingga terakhir)

Keabsahan

3

Pasfoto terbaru berwarna (enam bulan terakhir dan bukan polaroid) ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar Surat keterangan akreditasi yang dapat diperoleh dari Direktori SK Hasil Akreditasi Program Studi (http://banpt.kemdiknas.go.id/direktori.php) kecuali bagi yang akreditasinya sudah tercantum dalam ijazah bagi lulusan perguruan tinggi swasta.

Keabsahan

4

5

6

7

Kebenaran

Surat ijin belajar atau tugas belajar dari dinas pendidikan/pejabat yang berwenang bagi guru PNS yang memperoleh ijazah S-1/DIV ketika menjabat sebagai guru dan yang bersangkutan pada SK pangkat terakhir belum S1/DIV, sedangkan bagi guru bukan PNS dilengkapi dengan surat pernyataan dari ketua yayasan bahwa yang bersangkutan mengikuti studi lanjut ke S-1/DIV. Surat Pernyataan dari peserta bahwa berkas/dokumen yang diserahkan

75

Kebenaran Kebenaran

Kebenaran Keabsahan

Kebenaran

Keabsahan

Kebenaran

Keabsahan

Catatan Verifikasi Guru Dinas LPMP

No

Komponen Dokumen yang Diverifikasi dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Kebenaran

8

KHUSUS PESERTA SERTIFIKASI GURU KE DUA

a.

SK Mutasi yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang berwenang; atau Surat keterangan dari kepala sekolah dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan bagi guru PNS bersertifikat TIK, KKPI, Keterampilan, IPA SMK, IPS SMK dan Kewirausahaan yang diberi tugas mengampu mata pelajaran lain sesuai kualifikasi/latar belakang S1/D-IV yang dimiliki; atau Surat keterangan dari kepala sekolah dan disetujui oleh kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota bagi guru bukan PNS yang diberi tugas mengampu mata pelajaran lain oleh yayasan.

b.

Keabsahan Kebenaran Keabsahan

Kebenaran

Keabsahan

Kebenaran Keabsahan

Foto copy sertifikat pendidik yang sudah dimiliki

Kebenaran

Format A1 yang telah ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota

Keabsahan

9

10

Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter

Keabsahan

Paraf dan Tanggal

76

Kebenaran

Kebenaran

Catatan Verifikasi Guru Dinas LPMP

Lampiran 6 Format Surat Pernyataan Keabsahan Berkas/Dokumen

SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

NIP/NIK

:

NUPTK

:

Unit Kerja

:

Alamat Unit Kerja

:

Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti fisik di dalam berkas/dokumen yang saya lampirkan untuk keperluan sertifikasi guru ini benar adanya, dan jika di kemudian hari ternyata bukti fisik saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi dan dampak hukum sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. …………………., ………….. 2015 Calon Peserta Sertifikasi, Materai Rp 6.000

(…………………………................) NIP/NIK ……………………………..

77

Lampiran 7 Jadwal Kegiatan

No A

Tahap dan Jenis Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan

Persiapan dan Sosialisasi

1

Publikasi Data Guru

15 Desember 2014

2

Sosialisasi ke Provinsi/Kab/Kota

9-31 Desember 2014

B

Tahap Seleksi dan Penetapan Peserta

1

-

d

Pendataan Calon Peserta UKA Penyusunan Berkas Administrasi Calon Peserta UKA Verifikasi dan Perbaikan Berkas Administrasi oleh Dinas Verifikasi dan Perbaikan Berkas Administrasi oleh LPMP Menentukan lokasi TUK

16 Desember 2014 - 28 Februari 2015 22 Desember 2014 - 14 Februari 2015 2 Januari 2015 - 28 Februari 2015 1-6 Maret 2015

e

Pelaksanaan Uji Kompetensi Awal

9-14 Maret 2015

a b c

Pendataan Calon Peserta (Tidak Mengikuti UKA)

2 a

Penyusunan Berkas Administrasi

16 Desember 2014 - 28 Maret 2015 22 Desember 2014 - 14 Maret 2015

3

Verifikasi dan Perbaikan Berkas Administrasi oleh Dinas Verifikasi dan Perbaikan Berkas Administrasi oleh LPMP Publikasi Daftar Calon Peserta Tahun 2015

4

Persetujuan Format A1 oleh LPMP

23-24 Maret 2015

a

Mencetak Format A1 oleh Dinas

23-26 Maret 2015

b

Distribusi Format A1 ke Guru

23-26 Maret 2015

b c

C 1

Tahap Pelaksanaan

2 Januari 2015 - 28 Maret 2015 21 Maret 2015

-

Pelaksanaan Workshop

Juli-September 2015

Catatan: Jadwal mengalami penyesuaian berdasarkan dinamika pendataan dan perubahan kebijakan sesuai dengan surat yang dikeluarkan BPSDMPK-PMP.

78

SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2015 BUKU 1 PEDOMAN PENETAPAN PESERTA

Recommend Documents