Selasa, 28 Desember 2004
WACANA
Surat Pembaca Frekuensi RRI Semarang Keliru ? Berdasar Kepmenhub No 15 tahun 2003 tentang Master Plan Frekuensi Radio FM yang kemudian diperjelas Keputusan Dirjen Postel No 15A tahun 2004 dapat diketahui bahwa spasi antarkanal radio bagi kota besar seperti Semarang adalah berjarak 400 kHz. Saat ini RRI Semarang menggunakan tiga frekuens FM yaitu 89.0, 90.4, dan 95.3. Bila kita tengok, trekuensi 89 fm dan 95.3 sudah sesuai dengan ketentuan. Di kiri dan kanan RRI 89 FM terdapat radio vang frekuensinya 88.6 dan 89.4, untuk RRI 95.3 FM diapit radio yang frekuensinya 94.9 dan 95.7 fm. Kedua rekuensi RRI tersebut sudah berjarak 400 Khz dengan radio Iainnya. Tetapi untuk frekuensi RRI yang menempati kanal 90.4 FM menurut saya ada kekeliruan. Karena di sisi kiri terdapat radio berfrekuensi 90.2 fm (berjarak hanya 200 kHz). Di sisi kanan berfrekuensi 91 FM (malah berjarak 600 kHz). Seharusnya bukan 90.4, melainkan di kanal 90.6 sehingga bisa tepat berjarak 400 kHz. Bila menggunakan radio biasa (transistor ), memang tidak mengaIami gangguan karena tampaknya memang menempati 90.6 fm. Tetapi akan menjadi masalah besar bagi pengguna walkman, radio tape mobil, dan radio digital. Kini makin banyak penggunan radio karena mereka akan mendigit tepat pada 90.4 FM. Kanal ini sangat terinferensi (tercampur) dengan radio 90,2 FM mengingat jaraknya sangat dekat (200 kHz). Hal ini bisa menyesatkan pendengar karena hingga kini RRI menyosialisasikan diri berada pada frekuensi 90.4 FM dalam berbagai iklan. Juga bisa rnengurangi kenyamanan saat mendengarkan RRI karena selain terinferensi, 90.4 FM punya sistem audio yang kurang enak didengar dibanding dua gelombangnya yang lain. Melalui internet dapat saya ketahui penempatan frekuensi RRI di Bandung, Yogyakarta, dan
Surabaya sudah benar dan memiliki jarak 400 kHz antar radio. Mohon diperhatikan . Adji Hendra SIP Jl Kanguru Timur III/11 Semarang *** Penanganan Korupsi Sedih rasanya membaca berita yang setiap hari selalu diwarnai tindakan pemberantasan korupsi oleh kejaksaan maupun kepolisian. Hal ini menunjukkan betapa rusaknya moral oknum yang memimpin pemerintahan selama ini. Masalah korupsi tentu tidak akan menjadi parah seandainya pemerintah sejak dulu punya komitmen untuk memberantas. Hati ini menjadi lebih sedih saat mengikuti berita penyelidikan kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan pemilu di Temanggung. Kesedihan ini muncul setelah ada pernyataan Bapak Bupati bahwa Polres baru bisa menyelidik setelah BPK, Badan Pengawas Provinsi dan Badan Pengawas Kabupaten selesai melakukan pemeriksaan (SM 16 dan 17 Desember 2004). UU No 15/2004 yang dijadikan alasan Pemkab untuk ''menghentikan'' penyelidikan Polisi, semata-mata hanya mengatur dan memberi kewenangan kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. Dalam kasus ini, Polres bukan melakukan pemeriksaan keuangan Pemkab, melainkan menyelidiki adanya dugaan korupsi di lembaga tersebut. Bagaimana jika BPK dan Badan Pengawas (di bawah Bupati) tidak melakukan pemeriksaan? Malinge selak mlayu (pencurinya keburu lari). Pernyataan Pemkab tersebut justru menunjukkan adanya indikasi ketidakberesan penanganan keuangan dana penyelenggaraan pemilu, yang notabene milik rakyat. Suryati SE
Madyocondro Secang, Magelang *** Siapa pun Bisa Dengan membaca, melihat dan mendengar rasanya rakyat makin bosan. Kebutuhan hidup yang sederhana pun sudah mulai naik, padahal kenaikan harga BBM sebesar 40 % baru wacana. Rakyat memilih pimpinan dengan harapan mereka yang pintar itu bisa mengatasi permasalahan bangsa dan menyenangkan rakyat. Tetapi apa yang terjadi justru malah membuat rakyat kecil makin sengsara dan merana. Bagi para pejabat kenaikan harga BBM tidak masalah karena kesejahteraannya sudah terpenuhi bahkan boleh dikata berlebihan. Namun bagi sebagian besar masyarakat tentu akan membuat ketar - ketir dalam menyongsong masa depan. Para pimpinan mungkin menjawab: "Lho, kan sudah ada yang disubsidi". Tapi nuwun sewu kami belum pernah melihat yang namanya BBM subsidi. Kalau ada pun, tentunya juga jarang terlihat mata telanjang. Pemikiran wong cilik itu praktis. Siapa yang jadi pemimpin dari golongan, suku, agama mana pun terserah, asalkan bisa membantu rakyat bisa hidup wajar. Rakyat kecil tidak mau pusing memikir bagaimana menutup harga minyak yang rendah. Rakyat tidak mau tahu berapa uang negara yang diselewengkan oleh mereka yang mengaku pahlawan kemiskinan. Padahal mereka itu sebenarnya pengeruk uang rakyat. Mohon diingat, istilah rakyat kecil atau rakyat besar sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya kesempatan yang tidak pernah diperoleh. Harapan rakyat, masalahnya bisa dibantu diselesaikan, jangan kemudian malah dikembalikan ke rakyat. Seolah - olah rakyat yang harus menanggung bobroknya para penguasa. Bapak penguasa, buatlah sesuatu yang membuat kejutan misalnya: SPP gratis, harga bahan pokok stabil, BBM turun. Kalau tidak bisa, percuma memimpin negeri ini. Rakyat sudah
merasa jenuh dengan gembar - gembor dan aturan yang ujungnya membuat kebijakan yang justru membuat rakyat makin mumet. Bahkan tetangga saya, bergurau kalau diberi kesempatan jadi penguasa hanya untuk menaikkan harga, dia pun dengan mantap mengatakan sanggup. Tetapi syaratnya, asal diberi kesempatan untuk memimpin negeri tercinta ini. Hananto Sulestyo Perum Purba Permai B.I/3, Puri Pati *** Mana Janjimu, DPRD ? Beberapa waktu lalu media memuat berita uang sewa anggota DPRD Kota Semarang yang besarnya Rp 4,9 juta untuk anggota dan Rp 5,4 juta/bulan untuk ketua Dewan. Kalau dihitung, jumlah uang untuk 45 anggota Dewan selama lima tahun, mungkin dapat nebus beras raskin atau biaya latihan kerja anak tidak mampu. Setiap anggota Dewan, domisilinya pasti di wilayah Kota Semarang sebab pemilihan sistem distrik notabene memiliki rumah atau tempat tinggal sendiri bukan rumah kontrakan. Ketua MPR saat diminta tidur di hotel berbintang tegas menolak dengan alasan penghematan pengeluaran uang negara yang masih carut marut. Apakah hal ini tidak bisa diteladani. Saya masih catat janji Bapak/Ibu dalam kampanye. Mereka menyatakan kalau terpilih bukan mencari hidup di Dewan namun fasilitasnya untuk masyarakat sekeng dan bukan untuk keluarga, bukan untuk famili dan bukan untuk partai tetapi untuk masyarakat Kota Semarang. Mudah mudahan jani ini terlaksana. Suatu saat saya berbincang dengan tetangga yang pernah hidup di luar sana. Ceritanya menarik yaitu seorang bertekad menjadi anggota yang berjanji kalau terpilih akan mengembalikan segala fasilitasnya untuk kepentingan rakyat.
Kapan ya negeri tercinta ini memiliki anggota Dewan seperti itu ?. Saya berdoa mudahmudahan anak cucu yang mengalaminya sebab usia saya yang sudah 65 tahun mungkin tidak bisa merasakan. Yoyok Budi Susetyo Kradenan Baru II/12 Rt 1/Rw 3 Semarang *** Terima Kasih CV 54 Motor Menindaklajuti keluhan saya 20 Desember 2004 di rubrik Surat Pembaca, saya sampaikan bahwa pada hari itu juga tim AHASS 210 CV 54 Motor langsung datang dan mengklarifikasi sekaligus menyelesaikan permasalahan saya secara tuntas dan penuh kekeluargaan. Dengan demikian permasalahan tersebut saya anggap selesai. Terima kasih dan salut kepada pimpinan CV 54 Motor yang dengan cepat menanggapi serta menuntaskan keluhan saya. Taufik Ds Salakbroto Rt 2/Rw 3 Kedungwuni -Tanggapan senada disampaikan juga oleh HC3 Head PT Astra, Sdr Yohanes Sabcahyohadi - Red
