SELAMAT DATANG UU PERDAGANGAN

WAWANCARA KHUSUS:

Menteri Perdagangan

Muhammad Lutfi

“Menegaskan Harmoni Perdagangan Nasional” Rasio Berita Hasil Media Monitoring:

POSITIF

Lampiran Infografis

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

SELAMAT DATANG UU PERDAGANGAN

SEKAPUR SIRIH

DAFTAR ISI ETALASE PERISTIWA

OPINI

SEKAPUR SIRIH

30.

1. Salam Redaksi Sambutan dari tim Humas Kemendag terhadap publikasi internal yang hadir kembali dengan wajah baru.

LAPORAN UTAMA

2.

40.

Opini Pakar terhadap UU Perdagangan

Rangkuman kegiatan pimpinan yang berlangsung selama periode bulan Februari sampai September 2014.

Aria Bima (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI), Sofjan Wanandi (Ketua Apindo) dan Suryo Bambang Sulisto (Ketua Umum KADIN) mengemukakan opini serta harapan mereka terhadap UU Perdagangan.

KOLOM PEDULI

44. Kementerian Perdagangan menggelar acara buka puasa bersama dan khitanan massal.

Selamat Datang UU Perdagangan, Selamat Tinggal Ordonansi Indonesia akhirnya memiliki Undang-Undang tentang Perdagangan setelah melewati proses yang panjang, melalui sidang paripurna pada Selasa, 11 Februari 2014. Bagaimana substansi UU tersebut?

REFLEKSI MEDIA

22.

MENGENAL LEBIH DEKAT

Pengesahan UU Perdagangan oleh DPR menimbulkan pro kontra di masyarakat yang tercermin dalam pemberitaan di berbagai media, baik cetak, online, lokal maupun nasional.

46.

36.

Program Beasiswa

Bayu Krisnamurthi Wakil Menteri Perdagangan Jabatan wakil menteri direncanakan akan dihapus oleh pemerintahan baru. Bagaimana sepak terjang Bayu Krisnamurthi selama menjabat sebagai Wakil Menteri Perdagangan RI?

Cerminan Media terhadap UU Perdagangan

KATA KITA

WARTA USAHA

Sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pegawai, Kemendag memberikan program beasiswa. Simak pendapat dari penerima beasiswa mengenai program tersebut.

TRADE-PEDIA

48.

38. Suka duka di balik kesuksesan pengrajin batu dari Garut dan pengusaha bambu asal Rangkasbitung yang dapat menjadi inspirasi para pengusaha lainnya.

Konsumen Cerdas Sosialisasi Konsumen Cerdas yang sedang dikampanyekan oleh Kemendag hadir dalam format infografis.

SALAM REDAKSI Halo, para pembaca! Selamat datang di edisi perdana Publikasi Internal Kementerian Perdagangan. Senang sekali rasanya kami dapat hadir untuk menyajikan informasi aktual dan terkini seputar Kementerian Perdagangan. Dalam publikasi internal ini, kami menghadirkan tampilan dan format baru yang modern serta judul yang menarik yaitu INTRA Insight. Pada edisi perdana ini, kami mengangkat UU Perdagangan yang baru disahkan oleh DPR pada bulan Februari lalu sebagai topik utama yang diulas dalam rubrik Laporan Utama, Refleksi Media serta Opini. Selain itu, profil Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi juga turut melengkapi rubrik Mengenal Lebih Dekat. Anda juga dapat membaca cerita sukses pengrajin batu dari Garut serta pengusaha bambu asal Rangkasbitung dalam Warta Usaha. Dalam rubrik Etalase Peristiwa telah dirangkum berbagai kegiatan pimpinan Kemendag, sedangkan untuk kegiatan sosial seperti Buka Puasa Bersama dan Khitanan Massal hadir dalam Kolom Peduli. Beberapa karyawan Kemendag juga turut berkontribusi menyumbangkan pendapat mereka mengenai program beasiswa yang ditulis dalam rubrik KataKita. Yang terakhir, sosialisasi mengenai Konsumen Cerdas dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) disajikan dalam bentuk infografis di rubrik Trade-Pedia. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak atas segala bantuan yang telah diberikan untuk mendukung kehadiran INTRA Insight edisi perdana ini. Melalui publikasi internal ini kami berharap semoga informasi yang disajikan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Komentar, saran, serta ide akan sangat kami apresiasi demi menuju arah yang lebih baik lagi. Selamat membaca! Ani Mulyati

Pemimpin Umum: Bayu Krisnamurthi Pemimpin Redaksi: Gunaryo Redaktur Pelaksana: Ani Mulyati Editor: Luther Palimbong, R. Sudiyatmoko, M. Amin Fotografer: Tim Pusat Humas Kemendag Redaksi: Guntur, Asfiranti, Mulyansari, Virza Arigiatha, Abdul Syukur K, Heru Bahtiar Arifin

www.informasi.kemendag.go.id

ii

|

PUBLIKASI INTERNAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Alamat Redaksi: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Pusat Hubungan Masyarakat dan Pusat Data dan Informasi Perdagangan Jl. M. I. Ridwan Rais, No. 5, Jakarta Pusat 10110, Telp. (021) 3841961/62

@kemendag

Kementerian Perdagangan

Redaksi menerima artikel, opini, surat pembaca. Setiap tulisan hendaknya diketik dengan spasi rangkap dengan panjang naskah 6000 - 8000 karakter, disertai identitas penulis. Naskah dikirim ke: [email protected]

Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Majalah ini dapat diakses melalui www.kemendag.go.id

[email protected]

|

1

LAPORAN UTAMA

: Selamat Datang UU Perdagangan Selamat Tinggal Ordonansi

Kepentingan tersebut meliputi pasal-pasal yang memastikan bahwa pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong daya saing perdagangan, melindungi produksi dalam negeri, memperluas pasar tenaga kerja, perlindungan konsumen, menjamin kelancaran/ketersediaan barang dan jasa, penguatan UMKM dan lain sebagainya.

SELAMAT DATANG UU PERDAGANGAN SELAMAT TINGGAL ORDONANSI

Selama satu dekade terakhir, ekonomi nasional ditopang oleh dua sektor konsumsi dan investasi. Melalui UU Perdagangan, diharapkan perdagangan akan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi bersama-sama dengan konsumsi dan investasi. Restrukturisasi dan diversifikasi sumber pertumbuhan tentunya akan berdampak positif bagi pengelolaan perekonomian nasional. “Ancaman potensi risiko ekonomi global akan lebih mudah ditangani dengan “mesin” pertumbuhan dibandingkan hanya mengandalkan satu sektor saja.” Foto: Tim Humas

Setelah 80 tahun perdagangan nasional diatur oleh produk hukum warisan kolonial Belanda Bedrijfsreglementerings Ordonnantie (BO) tahun 1934, Indonesia akhirnya memiliki Undang-Undang tentang Perdagangan. Setelah melewati proses yang panjang, melalui sidang paripurna pada Selasa, 11 Februari 2014, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui dan mengesahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perdagangan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan). Bagaimana UU Perdagangan ini mampu membangkitkan harapan bagi pemerintah, semua pelaku usaha, produsen, dan konsumen Tanah Air? Bagaimana pula UU Perdagangan ini mampu menjawab tantangan global di tengah perdagangan bebas dunia?

UU Perdagangan terdiri dari 19 bab dan 122 pasal yang memuat fungsi kebijakan, pengaturan dan pengendalian di sektor perdagangan dan diharapkan dapat memacu kinerja sektor perdagangan nasional.

Suasana sidang Rapat Paripurna Pengesahan RUU Perdagangan di Gedung DPR RI

“Selamat tinggal ordonansi, selamat datang UU Perdagangan.” Lahirnya UU Perdagangan sebagai pengganti aturan ordonansi perdagangan yang dibuat di era kolonialisme itu patut dirayakan. Regulasi ini merupakan pencapaian penting bagi bangsa Indonesia. Ini berarti satu lagi produk hukum nasional dihasilkan.

bangkitnya kekuatan ekonomi kecil untuk tetap bertahan dan turut menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan perekonomian nasional,” jelas Mendag M. Lutfi.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyambut dengan rasa haru atas lahirnya beleid di bidang perdagangan ini. “Hadirnya UU Perdagangan mengukir sejarah perdagangan kita selama ini yang diatur oleh produk hukum yang dibuat 80 tahun lalu,” kata Menteri Perdagangan M. Lutfi.

Selama ini produk hukum yang setara undang-undang di bidang perdagangan adalah hukum BO 1934 yang lebih banyak mengatur perizinan usaha. Sejak kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, praktis tidak ada satupun undangundang yang mengatur perdagangan secara menyeluruh. Meskipun, sebenarnya berbagai aturan menyangkut perdagangan telah dihasilkan selama ini.

UU Perdagangan seperti membuka harapan baru bagi bangkitnya kekuatan ekonomi nasional. UU ini tak sematamata menjadi “hakim” bagi dunia usaha, tetapi juga memberi perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen. “Regulasi ini didesain melayani dan memfasilitasi

Isu atas nama “demi kepentingan nasional” cukup mewarnai regulasi ini, meski pada sisi yang lain, Indonesia harus dihadapkan pada perdagangan bebas yang mengintegrasikan potensi dan kekuatan ekonomi dunia. Jelas ini sebuah kemajuan besar bagi bangsa Indonesia.

2

|


Prof. Firmanzah, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan, menelisik sisi penting regulasi baru yang hampir dipersepsi positif semua pihak ini. “UU Perdagangan ini didasari keinginan untuk mendorong daya saing sektor perdagangan Indonesia, di tengah integrasi ekonomi dunia yang sarat dengan ketidakpastian,” tulis Prof. Dr. Firmanzah dalam kolomnya, di Jurnal Nasional, bertajuk “RUU Perdagangan, Pasar dan UMKM.” Di kolom itu, Prof. Firmanzah menyebutkan pada sisi yang lebih strategis, UU Perdagangan ini merupakan representasi dari komitmen besar Pemerintah dan DPR untuk menjaga sektor perdagangan nasional agar dapat memberikan daya dorong dan nilai tambah bagi perekonomian nasional. “Dalam konteks ketahanan ekonomi, UU Perdagangan ini menjadi salah satu pilar

strategis bagi kesinambungan kinerja dan kedaulatan ekonomi nasional. Perluasan sumber pertumbuhan terus dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkesinambungan, kokoh, dan berkualitas,” papar Firmanzah. Pemerintah cukup lama menginisiasi regulasi di bidang perdagangan ini dalam bentuk undang-undang. Keinginan itu kini terimplementasi dalam UU Perdagangan. “UU ini merupakan manifestasi dari keinginan untuk memajukan sektor perdagangan yang dituangkan dalam kebijakan dengan mengedepankan kepentingan nasional,” tulisnya. Hal ini sangat jelas dalam pasal 2 (a) yang menyatakan bahwa “kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas kepentingan nasional”. Artinya secara eksplisit kebijakan perdagangan nasional semata-mata ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional.

Lahirnya UU Perdagangan diharapkan menjadi momentum bersejarah dalam perekonomian nasional baik terkait dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang seluas-luasnya maupun mendorong kemajuan ekonomi bangsa. UU Perdagangan ini juga sekaligus memberikan konfirmasi arah dan orientasi kebijakan perdagangan Indonesia di tengah volatilitas permintaan dunia. DPR RI pada awalnya sangat kritis terhadap undang-undang ini. Arah regulasi dilepas ke mahzab liberalisasi dunia. Berbagai kebijakan perjanjian internasional hanya menjadi kewenangan pemerintah tanpa melibatkan wakil rakyat di parlemen. Substansi regulasi perdagangan seperti ini mendapat reaksi luas di masyarakat. Rakyat memprotes dan meminta berbagai pasal yang menempatkan liberalisasi sebagai “tuan” akhirnya berhasil disingkirkan. UU Perdagangan tetap berinduk pada kepentingan nasional tanpa meninggalkan perdagangan bebas dunia. Dalam laporannya, Ketua Panja RUU Perdagangan Aria Bima menceritakan pembahasan RUU Perdagangan berlangsung sangat alot. Namun, dengan

keseriusan Panja dan Pemerintah, UU ini dapat diselesaikan. “Telah terbangun persamaan persepsi antara DPR dengan Pemerintah,” ujarnya. Ia berharap UU ini dapat memperkuat sistem perekonomian Indonesia melalui perdagangan dengan mengutamakan kepentingan nasional. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsudin yang mewakili pemerintah saat pengesahan UU ini memberikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU Perdagangan sehingga disetujui menjadi UU. Menurutnya, UU Perdagangan yang baru lahir itu lebih mengutamakan kepentingan nasional. Amir juga menekankan pengesahan RUU Perdagangan menjadi UU Perdagangan pada akhirnya membuat aturan BO 1934 tidak berlaku lagi. Selain Ordonansi Perdagangan 1934, UU Perdagangan mencabut dan menyatakan tidak berlakunya tiga peraturan warisan Orde Lama, yaitu UU No. 10 Tahun 1961 (tentang barang), UU No. 8 Prp Tahun 1962 (perdagangan barang dalam pengawasan), dan UU No. 11 Tahun 1965 (perdagangan). UU Perdagangan benar-benar telah mengakomodasi kepentingan nasional. Materinya sudah mengatur perdagangan dari hulu sampai hilir. Bahkan banyak pihak menyebut nasionalisme UU ini sangat merah putih, sangat nasionalis, sarat dengan perlindungan dan proteksi untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional. Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menekankan bahwa di masa mendatang, UU ini mampu mendorong perdagangan nasional yang lebih maju dan berkeadilan. “UU Perdagangan akan menciptakan pertumbuhan ekonomi dan mempeekuat ketahanan ekonomi nasional,” ujarnya. Di tengah perhelatan perdagangan bebas, setidaknya Indonesia telah memiliki bekal berupa UU Perdagangan. Bekal inilah yang akan menjadi pegangan untuk hidup bersama dalam satu komunitas di ASEAN kelak dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN atau dengan negara-negara lain di dunia. Jadi, Selamat Datang UU Perdagangan dan Selamat Tinggal Ordonansi...!! (Tim)

|

3

JENDELA NIAGA


ADIL MAKMUR DALAM BELEID PERDAGANGAN Selama 80 tahun tak memiliki undang-undang bukan perkara mudah bila tiba-tiba di awal tahun 2014, Indonesia mendeklarasikan lahirnya UU Perdagangan. Berbagai kajian, diskusi, lokakarya, simposisum, riset, dan ribuan masukan dan kritik mewarnai proses

pembentukan Undang-Undang ini. Namun, ada tiga pondasi atau landasan penting yang menyertai beleid perdagangan. Pertama, filosofis. Kedua, yuridis. Ketiga, sosiologis. Bagaimana ruh filosofis mampu memberikan sandaran dalam penyusunan undang-undang ini?

FILOSOFI ADIL MAKMUR Beleid Perdagangan lahir dari serangkaian ritual politik di parlemen. Pembentukan UU Perdagangan ini bersandar pada landasan filosofis yang bersumber dari citacita luhur untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Para perumus UU Perdagangan ingin memosisikan tujuan besar ini sebagai sandaran menyusun pasal per pasal dalam naskah perundang-undangan. Sejatinya tujuan pembentukan Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Tujuan tersebut dengan jelas diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya tujuan tersebut dijabarkan dalam Pasal 33 UUD 45 yang menyebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula halnya dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya, juga dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sebesar-besarnya kemakmuran rakyat hanya bisa diwujudkan melalui suatu tatanan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi berazaskan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Prinsip demokrasi ekonomi pada dasarnya merupakan penjabaran dari prinsip kelima Pancasila: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang merupakan satu landasan pokok bahwa seluruh rancangan perekonomian nasional Indonesia mengabdi pada cita-cita kesejahteraan untuk semua. Demikian pula halnya perdagangan nasional Indonesia, tidak terlepas dari niatan untuk mengabdi pada keinginan

BAGIAN INTEGRAL DUNIA Kesadaran tentang pentingnya mewujudkan keadilan Indonesia di bidang ekonomi menjadi penting mengingat di masa lalu perdagangan menjadi salah satu pintu masuk penjajahan di wilayah Nusantara. Portugis masuk pada awal abad ke-16 dan kemudian diikuti armada dagang Belanda, Inggris, Denmark dan Perancis. Hadirnya kekuatan dagang Eropa, khususnya Belanda, semakin menegaskan begitu besar potensi perdagangan Nusantara pada masa itu. Catatan sejarah perdagangan Indonesia membuktikan hal tersebut. Sejak awal abad ke-15, perekonomian Nusantara telah menjadi bagian integral dari dinamika perekonomian dunia.

Foto: Dok. Humas

Sudut pandang kesejarahan ini penting disampaikan untuk melihat bahwa perdagangan selalu berkaitan dengan persaingan, penguasaan atas suatu produk barang atau jasa, sistem distribusi, dan juga kepentingan asing yang memiliki

4

|


meraih kesejahteraan bagi semua. Perdagangan sebagai urat nadi perekonomian bukanlah sekadar aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan bertujuan mengalihkan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan maupun kompensasi. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan bahwa perdagangan nasional mencerminkan satu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan dengan cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial. “Perdagangan haruslah mengabdi pada kepentingan nasional Indonesia. Mesti dipahami, sedemikian pentingnya cita-cita ini maka perdagangan nasional Indonesia pada dasarnya bukan sekadar mengatur hal teknis terkait dengan aktivitas perdagangan semata. Perdagangan nasional Indonesia adalah aspek strategis yang bertujuan mewujudkan suatu keadilan Indonesia di bidang ekonomi,” katanya.

tujuan ekonomi dan politik. Sebagai suatu negara yang dilahirkan dengan spirit “kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, yakni penjajahan di atas dunia – termasuk penjajahan ekonomi – harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” maka seluruh konsepsi perekonomian nasional pada umumnya, dan sistem perdagangan nasional Indonesia pada khususnya, harus dirancang agar sesuai dengan cita-cita pembentukan Negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur. Landasan filosofis ini menjadi panduan sehingga seluruh ketentuan dan muatan yang terkandung dalam UU Perdagangan ini menempatkan perdagangan bukan hanya sebagai salah satu aktivitas dalam perekonomian, namun perdagangan sebagai aspek strategis yang menentukan keberlangsungan bangsa Indonesia. (Tim)

|

5

LAPORAN UTAMA


PEKERJAAN RUMAH PEMERINTAHAN BARU

TAK TEREMPAS BADAI KRISIS MONETER

Seiring dengan pengesahan RUU ini, Pemerintah dalam waktu dekat akan menjabarkan amanat UU sebagai pedoman teknis pelaksanaan dalam bentuk 9 Peraturan Pemerintah, 14 Peraturan Presiden, dan 20 Peraturan Menteri.

Landasan yuridis lahir justru dari kondisi negara sedang tercabik-cabik oleh badai ekonomi. Krisis moneter dituding meruntuhkan bangunan ekonomi nasional. Namun, krisis moneter juga menjadi cambuk paling ampuh untuk berdiri kembali dan bangkit membangun perekonomian. Apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana hal ini menjadi landasan yuridis dalam penyusunan Undang-Undang Perdagangan?

“Kita bangkit dan tak terempas dalam badai kriris moneter,” demikian Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi. TAP MPR ini pula yang kemudian menjadi salah satu acuan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perdagangan yang akhirnya melahirkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. UU tersebut merupakan regulasi terlengkap pertama tentang perdagangan yang dilahirkan di Republik Indonesia. Sebelumnya produk hukum yang setara undang-undang di bidang perdagangan masih mengacu pada hukum kolonial Belanda yang lebih banyak mengatur perizinan usaha. Selain itu, terdapat Kepres No 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam bidang Perdagangan Luar Negeri. Namun di luar itu terdapat sejumlah undang-undang yang sudah hadir lebih dahulu mengatur sebagian kegiatan perdagangan, seperti: UU Wajib Daftar Perusahaan, UU Perdagangan Berjangka Komoditi, UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Perlindungan Konsumen, UU Sistem Resi Gudang dan UU Kepabeanan.

6

|

Hal ini tentu saja, sebagaimana disebutkan dalam pandangan Fraksi Hanura, menimbulkan kompleksitas permasalahan tersendiri di sektor perdagangan yang bahkan sudah mengganggu kepentingan nasional dan kedaulatan ekonomi. Hanura menilai kehadiran UU ini penting sebagai bagian dari ikhtiar untuk dapat mengurai dan mengatur kembali berbagai persoalan di sektor perdagangan seperti ketidakadilan dalam aspek distribusi barang maupun jasa, asimetri informasi yang berkibat pada ketimpangan permintaan dan penawaran, gejolak harga yang berakibat pada tidak terkendalinya inflasi dan faktor-faktor lainnya. Fraksi Hanura berharap UU Perdagangan ini mampu melindungi pasar domestik dan produk ekspor di Indonesia, memperkuat daya saing dan nilai tambah produk dalam negeri. “UU ini dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen secara efektif serta menjadi pengaman bagi wilayah perdagangan dalam rangka optimalisasi nilai tambah serta kedaulatan ekonomi nasional.” Fraksi Golkar memiliki argumentasi penting bahwa belum adanya UU yang mengatur perdagangan secara menyeluruh di tengah perekonomian yang semakin terbuka dengan tingkat persaingan yang semakin ketat dewasa ini akan menempatkan Indonesia dalam situasi yang tidak menguntungkan. “Keberadaan UU yang mengatur secara komprehensif menjadi sangat mendesak, karena UU itu akan menjadi basis dalam pembuatan kebijakan dan regulasi di sektor perdagangan,” demikian laporan Fraksi Partai Golkar dalam pandangan akhirnya.


PP

PR UNTUK PEMERINTAH

14 PERPRES

Selain itu, Fraksi Golkar juga mengatakan bahwa keberadaan UU Perdagangan diperlukan dalam rangka menghadapi tantangan pembangunan nasional yang memerlukan keberpihakan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat. Idealnya UU Perdagangan lebih dahulu hadir sebagai payung hukum, selanjutnya UU lain yang terkait perdagangan dengan mudah dapat mengacu pada payung hukum tersebut sehingga terjadi keselarasan. Namun karena faktanya demikian, maka upaya harmonisasi dan sinkronisasi UU Perdagangan dengan UU yang sudah ada dilakukan dengan sungguh-sungguh dan hasilnya dapat dilakukan dengan baik.

PR UNTUK PRESIDEN BARU Inilah hal-hal yang akan diatur melalui Perpres

Pemerintah bersama DPR meyakini bahwa potensi perdagangan nasional merupakan salah satu keunggulan ekonomi Indonesia dibandingkan ekonomi negara berkembang lainnya. Namun hal ini membutuhkan daya ungkit yang optimal (leveraging) dan ditempuh dengan disahkannya RUU Perdagangan ini menjadi UndangUndang sebagai alat pengungkil potensi perdagangan nasional. (Tim)

(1) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat (2) Pengaturan perizinan, tata ruang, dan zonasi terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan (3) Penataan, pembinaan, dan pengembangan pasar lelang komoditas

20

PERMENDAG

(1) Sanksi administratif terhadap pemilik gudang yang tidak melakukan pendaftaran gudang

(2) Kewajiban dan pengenaan sanksi terhadap penyedia jasa yang tidak memiliki tenaga teknis yang kompeten

(3) Cara pembayaran dan cara penyerahan barang dalam kegiatan ekspor dan impor

(4) Perdagangan perbatasan

(5) Tata cara penetapan dan pemberlakuan standardisasi barang dan/atau standardisasi jasa

(6) Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik

(7) Tindakan pengamanan perdagangan, tindakan antidumping, dan tindakan imbalan

(8) Tata cara peninjauan kembali dan pembatalan perjanjian perdagangan internasional

(9) Sistem informasi perdagangan

Inilah hal-hal yang akan diatur dalam PP

Foto: Tim Humas

Krisis moneter pada tahun 1997 yang berlanjut dengan krisis ekonomi akut melahirkan perhatian dan harapan yang begitu besar pada sektor perdagangan. Krisis yang akhirnya menyeret pada situasi krisis ekonomi dan politik ini akhirnya menghasilkan Ketetapan MPR No XVI Tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi yang dijadikan dasar di dalam menyusun perekonomian Pemerintah.

9

(4) Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (5) Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting (6) Barang yang diperdagangkan yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup (7) Pendaftaran barang serta penghentian kegiatan perdagangan barang dan

penarikan barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup (8) Barang dan/atau jasa yang dilarang atau dibatasi perdagangannya (9) Pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor perdagangan (10) Pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia dalam rangka promosi dagang untuk memperkenalkan

barang dan/atau jasa di dalam dan di luar negeri (11) Pembentukan tim perunding yang bertugas mempersiapkan dan melakukan perundingan (12) Tata cara pemberian preferensi kepada negara kurang berkembang (13) Komite Perdagangan Nasional (14) Perdagangan barang dalam pengawasan pemerintah

|

7

LAPORAN UTAMA


MENGUAK LEBIH DETAIL BEDAH PASAL PER PASAL

PR UNTUK MENTERI PERDAGANGAN BARU Berikut ini hal-hal yang akan diatur dalam Permendag: (1) Penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia (2) Distribusi barang (3) Tata cara pendaftaran gudang (4) Pencatatan administrasi barang (5) Peningkatan penggunaan produk dalam negeri

(6) Perdagangan antarpulau

(10) Pengenalan sebagai importir

(7) Perizinan di bidang perdagangan dalam negeri dan pengecualiannya

(11) Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap importir yang tidak bertanggung jawab terhadap barang yang diimpor

(8) Penetapan sebagai eksportir (9) Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap eksportir yang tidak bertanggung jawab terhadap barang yang diekspor

(12) Penetapan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru (13) Perizinan ekspor dan impor

(14) Barang yang dilarang untuk diekspor maupun diimpor (15) Barang yang dibatasi untuk diekspor maupun diimpor (16) Pengenaan sanksi administratif untuk eksportir dan importir yang mengekspor maupun mengimpor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan

BERDIRI TEGAK DI TENGAH OMBAK PERDAGANGAN BEBAS DUNIA Regulasi Perdagangan bertujuan mengatur kehidupan masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan yang terkait bidang perdagangan. Secara sosiologis relasi sosial antar para pemangku kepentingan ini haruslah berlandaskan pada normanorma yang berlaku di masyarakat, baik di tingkat domestik maupun internasional. Bagaimana secara sosiologis UU Perdagangan ini bisa menjadikan ekonomi nasional tetap berdiri tegak di tengah ombak perdagangan bebas dunia? Pada tingkat internasional norma-norma masyarakat perdagangan tertuang dalam berbagai dokumen. Di antaranya tertuang dalam dokumen pembentukan World Trade Organization (WTO), khususnya sejak putaran Uruguay hingga putaran Doha. Selain itu di tingkat regional sudah terdapat norma-norma ASEAN yang sudah dituangkan dalam cita-cita ASEAN Charter tahun 2007 yang menjadi dasar pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015. Dalam kenyataannya, relasi sosial bidang perdagangan baik antar pemangku kepentingan di tingkat domestik dengan internasional melibatkan banyak pihak, baik perorangan maupun institusi. UU Perdagangan secara sosiologis merupakan bagian dari tatanan sosial. Definisi tatanan sosial dalam ensiklopedi sosiologi adalah a set of linked social structures, social institutions and social practices which conserve, maintain and enforce ‘normal’ ways of relating and behaving. Demi tercapainya tatanan sosial yang baik, penyusunan UU ini telah memperhitungkan dengan seksama bagaimana relasi sosial yang akan terjadi sebagai dampak pengaturan oleh UU ini.

8

|


pembatasan barang (17) Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor (18) Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang (19) Tata cara penyelenggaraan, kemudahan, dan

keikutsertaan dalam promosi dagang dalam rangka kegiatan pencitraan Indonesia (20) Pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan dan pengawasan terhadap barang yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan

Tidak ada individu yang bisa menghasilkan seluruh kebutuhan hidupnya sendiri. Demikian pula dengan negara yang juga membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Bersamaan dengan itu setiap negara membutuhkan negara lain untuk menjual barang surplus yang dihasilkan negaranya. Perdagangan merupakan aktivitas alamiah yang sangat luas dan signifikan mendorong masuknya investasi asing dan menguatnya pasar uang domestik. Sebagai sebuah negara yang lebih unggul dalam peta persaingan ekonomi dunia, Indonesia harus meletakkan perdagangan sebagai salah satu prioritas pembentuk kesejahteraan (prosperity). Selain itu terdapat pilar lain yaitu keamanan/ ketertiban (security) dan keadilan (equality). Diperlukan peran pemerintah dalam menata perdagangan baik luar negeri (ekspor dan impor) maupun dalam negeri (distribusi & perlindungan). Atas dasar peran Pemerintah ini maka sesuai TAP MPR No. XVI tahun 1998, peran Pemerintah sebagaimana dimaksud harus diperjuangkan agar penumpukan aset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang, sekelompok orang, atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan harus ditiadakan.

Dari sisi perwilayahan, UU Perdagangan mengatur kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri dan Perdagangan Perbatasan.

PERDAGANGAN DALAM NEGERI Pengaturan perdagangan dalam negeri dilakukan melalui kebijakan dan pengendalian yang diarahkan pada upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi, peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha, pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri, peningkatan akses pasar bagi produk dalam negeri, serta perlindungan konsumen.

Dimana peran pemerintah agar bisa tetap menegakkan kepentingan nasional di tengah perdagangan bebas dunia? Jawabannya adalah pemerintah dapat melakukan intervensi. Namun, intervensi tak dilakukan sembarangan. Intervensi Pemerintah pada perdagangan disusun dengan semangat “menghindari distorsi pasar”. Hal ini penting mengingat Pemerintah mewakili kewenangan untuk menciptakan suatu sistem perdagangan yang lebih berkeadilan, khususnya di dalam mencegah distorsi pasar akibat informasi yang bersifat asimetris, atau dominasi perdagangan yang menciptakan persaingan tidak sehat. Intervensi Pemerintah diperlukan mengingat seluruh penyelenggaraan perekonomian nasional, termasuk perdagangan, diabdikan pada cita-cita nasional. Kepentingan nasional inilah yang menjadi legitimasi Pemerintah Indonesia yang berdaulat untuk mengoreksi berbagai regulasi global yang seringkali dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi negara-negara maju. (Tim)

Kebijakan perdagangan dalam negeri juga mengatur: (a) upaya pengharmonisan peraturan, standar, dan prosedur kegiatan perdagangan antara pusat dan daerah maupun antardaerah; (b) penataan prosedur perizinan

bagi kelancaran arus barang; (c) pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok masyarakat; (d) pengembangan dan penguatan usaha di bidang

perdagangan dalam negeri, termasuk koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah; (e) pemberian fasilitas pengembangan sarana perdagangan;

(f) peningkatan penggunaan produk dalam negeri; (g) perdagangan antarpulau; (h) perlindungan konsumen.

Sebagai tambahan, pengendalian perdagangan dalam negeri dilaksanakan melalui: (a) perizinan; (b) perberlakukan standar; dan (c) pelarangan & pembatasan. Di luar ketentuan umum di atas, setiap pelaku usaha juga wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Adapun ketentuan lebih rinci mengenai hal ini akan diatur melalui Peraturan Menteri. Bagian kedua yang dibahas dalam perdagangan dalam negeri adalah menyangkut soal distribusi barang. Distribusi barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dilakukan melalui pelaku usaha distribusi. Distribusi barang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui distributor dan jaringannya atau melalui agen dan jaringannya maupun melalui model waralaba. Sedangkan distribusi secara langsung dilakukan melalui single level maupun multi level. Penjualan secara langsung ini hanya dapat dilakukan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung. Hal yang penting dalam pengaturan bagi pelaku usaha distribusi adalah adanya pelarangan penerapan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang. Sedangkan bagian ketiga yang dibahas dalam perdagangan dalam negeri adalah mengenai sarana perdagangan. Pada bagian ini UU mengamanahkan kepada pemerintah, pemerintah daerah, maupun pelaku usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana perdagangan berupa: a. pasar rakyat; b. pusat perbelanjaan; c. toko swalayan; d. gudang; e. perkulakan; f. pasar lelang komoditas; g. pasar berjangka komoditas; atau h. sarana perdagangan lainnya.

MENGUATKAN PASAR RAKYAT MENDORONG DAYA SAING Pada Pasal 12, 13 dan 14 UU Perdagangan telah diatur berbagai ketentuan mengenai pasar rakyat. Pasal 13 UU Perdagangan mengamanatkan kepada pemerintah untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing yang dapat dilakukan dengan: (a) pembangunan dan/atau revitalisasi pasar rakyat; (b) implementasi manajemen pengelolaan yang profesional; (c) fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau (d) fasilitasi akses pembiayaan

|

9

LAPORAN UTAMA


kepada pedagang pasar di pasar rakyat. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden. Esensi dari pasal-pasal tersebut adalah upaya mendorong daya saing perdagangan nasional, melalui perlindungan pelaku usaha nasional, khususnya usaha rakyat. Untuk memberi ruang bagi tumbuh kembangnya kegiatan perpasaran (pasar rakyat/tradisional), UU Perdagangan ini mengatur beberapa hal yakni: revitalisasi pasar, zonasi, harmonisasi kemitraan dengan ritel modern, tata ruang, manajemen pengelolaan pasar, dan memfasilitasi akses pembiayaan bagi pedagang pasar. Ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah untuk terus mendorong daya saing pasar tradisional sehingga mampu sejajar dengan peritel modern lainnya. Pada pasal 14 dijelaskan lebih rinci lagi, bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memerhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.yang dilakukan melalui pengaturan perizinan, tata ruang, zonasi dengan memerhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha. Dengan implementasi pasal 13 dan 14 tersebut diharapkan pasar rakyat mampu berkembang secara berkualitas, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sampai level paling bawah sekalipun dengan harga yang sesuai mekanisme pasar yang sehat. Sekaligus pasar rakyat tersebut dapat menjadi tempat pemasaran bagi produkproduk pertanian maupun produk-produk yang dihasilkan dari industri pedesaan maupun industri rumahan. Hal ini didukung oleh pasal-pasal sebelumnya di dalam UU Perdagangan ini yang memberi penguatan pada sektor hulu dalam kaitan distribusi barang, pengutamaan penggunaan barang dalam negeri dan

10

|

perdagangan antarpulau. Amanat untuk melakukan revitalisasi dan pemberdayaan pasar rakyat diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah karena pasar rakyat itu sendiri tidak mungkin melakukan revitalisasi pada dirinya sendiri. Melalui UU Perdagangan inilah, pemerintah daerah dan juga pusat mendapat dorongan untuk melakukan pembenahan pada sektor pasar rakyat atau pasar tradisonal ini, mulai dari infrastrukturnya, pengaturan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya perbaikan manajemen, perbaikan kepada akses penyediaan barang dan lain sebagainya. Diharapkan juga melalui kedua pasal ini, pendirian berbagai supermarket, pasar swalayan, mini market yang sekarang ini sudah merambah sampai ke desa-desa, bahkan sampai level perumahan dapat lebih dikendalikan melalui pengaturan zonasi yang berkeadilan dan memihak kepada kepentingan pedagang kecil sekaligus konsumen, sehingga mampu memberi ruang hidup bagi warung-warung kecil dengan modal yang kecil pula. Sementara itu untuk mendorong pertumbuhan Koperasi dan UMKM diatur dalam satu bab khusus (Bab X) pasal 73 ayat 1, yang memberikan amanah kepada pemerintah maupun pemerintah daerah untuk melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor perdagangan. Pemberdayaan koperasi dan UMKM ini, sebagaimana tertuang dalam ayat 2, dilakukan melalui sejumlah program fasilitas dan insentif, bimbingan teknis, akses maupun bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran. Penekanan ini (Pemberdayaan Pasar, Koperasi dan UMKM) merupakan salah satu keistimewaan yang diberikan UU kepada pelaku usaha perdagangan dalam negeri khususnya di sektor ekonomi kerakyatan. Pemerintah percaya memberikan perlindungan, pemberdayaan dan penguatan bagi pelaku usaha di sektor ini merupakan sarana untuk mewujudkan ketahanan ekonomi secara luas dan mendorong daya saing pelaku usaha lokal secara spesifik. (Tim)


MENGATUR GUDANG DAN LELANG KOMODITAS Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan salah satu sarana perdagangan untuk mendorong kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan ke luar negeri. Pemilik gudang memiliki sejumlah kewajiban, yang apabila tidak dilaksanakan dengan baik maka ia mendapat ancaman sanksi administratif maupun denda. Di antara kewajibannya adalah pemilik gudang wajib mendaftarkan gudangnya berdasarkan penggolongan luas dan kapasitas penyimpanannya. Selain itu setiap pemilik, pengelola, atau penyewa gudang yang melakukan penyimpanan barang yang ditujukan untuk diperdagangkan harus menyelenggarakan pencatatan administrasi paling sedikit berupa jumlah barang yang disimpan dan jumlah barang yang masuk dan yang keluar dari gudang. Tujuan pencatatan ini antara lain untuk menghindarkan dipakainya gudang guna tujuan yang tidak sesuai dengan hukum dan peraturan perundangundangan maupun kegiatan melawan hukum lainnya.

Penyedia Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pelanggaran terhadap ketentuan itu akan dikenai sanksi administratif dimulai dari peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan usaha; hingga pencabutan izin usaha. Tidak banyak hal lagi yang dibahas karena ketentuan selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Tim)

AYO GUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI

PASAR LELANG KOMODITAS

Hal menarik dalam UU ini adalah adanya pengaturan mengenai upaya peningkatan produk daam negeri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 22 atau merupakan bagian kelima dari klausal perdagangan dalam negeri. Di sana disebutkan bahwa dalam rangka pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan Perdagangan Dalam Negeri, pemerintah, pemerintah daerah, maupun pemangku kepentingan lainnya secara sendiri-sendiri atau bersamasama mengupayakan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.

Pembahasan kedua hal di atas tidak banyak dilakukan dalam UU Perdagangan ini. Pasal 18 hanya menyebutkan bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menata, membina dan mengembangkan Pasar Lelang Komoditas. Aturan lebih rinci mengenai hal ini akan dituangkan dalam Peraturan Presiden.

Hal tersebut dapat dilakukan melalui promosi, sosialisasi, atau pemasaran dan menerapkan kewajiban menggunakan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan lebih rinci mengenai hal ini akan diatur dengan Peraturan Menteri.

Sedangkan Pasal 19 juga hanya menyebutkan bahwa pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan Pasar Berjangka Komoditas. Selebihnya hal ini diatur dalam UU tersendiri yang sudah terbit lebih dahulu yaitu: UU Nomor 10 Tahun 2011. Dengan demikian tidak terjadi tumpang tindih pengaturan mengenai hal ini.

PERDAGANGAN ANTARPULAU

HILIR MUDIK PERDAGANGAN JASA Bagian keempat dari perdagangan dalam negeri mengatur mengenai perdagangan jasa. Disebutkan pada Pasal 20 bahwa

Sebagai negara kepulauan, peranan perdagangan antarpulau menjadi penting dalam pengembangan ekonomi kerakyatan dan perekonomian nasional. Dalam UU Perdagangan, perdagangan antarpulau diatur dalam Bab IV Perdagangan Dalam Negeri, pada Pasal 23. Di sana disebutkan bahwa pemerintah mengatur kegiatan perdagangan

antarpulau dengan tujuan agar perdagangan tersebut terintegrasi dengan pasar dalam negeri. Karena itu pengaturan perdagangan antarpulau dimaksudkan untuk: (a) menjaga keseimbangan antardaerah yang surplus dan daerah yang minus; (b) memperkecil kesenjangan harga antardaerah; (c) mengamankan distribusi barang yang dibatasi perdagangannya; (d) mengembangkan pemasaran produk unggulan setiap daerah; (e) menyediakan sarana dan prasarana perdagangan antarpulau; (f ) mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negeri; (g) mencegah penyelundupan barang ke luar negeri; dan (h) meniadakan hambatan perdagangan antarpulau. Pelaksanaannya di lapangan memang masih menunggu Peraturan Menteri, tetapi UU sudah tegas berupaya menciptakan keseimbangan ekonomi antardaerah dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan antardaerah tersebut. Dengan demikian kesenjangan yang ada antardaerah secara perlahan dapat dikikis. Implementasi pasal ini tentu saja sangat membutuhkan kerja sama antarpemerintah daerah yang berdekatan, dan memerlukan keterbukaan masing-masing pihak dan adanya itikad tulus untuk menyinergikan potensi masingmasing. (Tim)

MENGENDALIKAN BARANG KEBUTUHAN POKOK Dalam hal barang kebutuhan pokok dan/ atau barang penting, UU Perdagangan memberikan amanah kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk bekerja sama mengendalikan ketersediaan barangbarang tersebut di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga berkewajiban mendorong peningkatan dan melindungi produksi barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional. Adapun barang

kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada aturan tersebut akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Sedemikian vitalnya barang-barang kebutuhan pokok dan barang penting tersebut sehingga pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi harganya manakala terjadi gangguan dalam kegiatan perdagangan nasional. Jaminan yang harus diberikan oleh pemerintah adalah dengan menyediakan barangbarang yang terjangkau harganya oleh masyarakat, namun tetap melindungi pendapatan produsen. Untuk menjamin hal itu, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor. Selanjutnya UU Perdagangan juga menetapkan bahwa dalam rangka pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, Pemerintah dapat menunjuk Badan Usaha Milik Negara. Untuk maksud tersebut, Pemerintah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, untuk mencegah penimbunan barang yang dapat memengaruhi harga pasar, pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok maupun barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, atau ketika terjadi hambatan lalu lintas perdagangan barang. Namun pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok maupun barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu jika digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan. Akan tetapi berapa lama dan seberapa banyak masih harus menunggu pengaturannya melalui Peraturan Presiden. Untuk akurasi pendataan, Kementerian Perdagangan dapat meminta data maupun informasi kepada pelaku usaha mengenai persediaan barang kebutuhan pokok maupun barang penting, dan pelaku usaha wajib memberikan informasi sejujurnya. Mereka dilarang melakukan manipulasi data meupun informasi mengenai persediaan barang-barang tersebut.

|

11

LAPORAN UTAMA


MELINDUNGI KEDAULATAN EKONOMI Selain harus menjamin kesediaan barang pokok dan penting, Pemerintah juga menetapkan larangan atau pembatasan terhadap perdagangan barang maupun jasa tertentu untuk kepentingan nasional. Sejumlah alasan telah disusun untuk larangan dan pembatasan tersebut, diantaranya: (a) melindungi kedaulatan ekonomi; (b) melindungi keamanan negara; (c) melindungi moral dan budaya masyarakat; (d) melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup; (e) melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi; (f ) melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan; (g) melaksanakan peraturan perundangundangan; dan/atau (h) pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas Pemerintah. Pelarangan dan pembatasan itu diikuti pula dengan pelarangan bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan barang tersebut, dengan sejumlah sanksi. Adapun jenis barang yang dilarang dan dibatasi akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden. (Tim)

PERDAGANGAN LUAR NEGERI, MENDOBRAK EKSPOR KOMODITI Perdagangan luar negeri dalam UU Perdagangan diatur dalam 17 pasal yaitu dari Pasal 38 hingga Pasal 54. Di sana disebutkan bahwa pemerintah wajib mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor. Kebijakan dan pengendalian perdagangan luar negeri itu diarahkan untuk: (a) peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia; (b) peningkatan dan perluasan akses pasar di luar negeri; dan (c) peningkatan kemampuan eksportir dan importir sehingga menjadi pelaku usaha yang andal. Adapun kebijakan perdagangan luar negeri paling sedikit meliputi: (a) peningkatan jumlah dan jenis

12

|


serta nilai tambah produk ekspor; (b) pengharmonisasian standar dan prosedur kegiatan perdagangan dengan negara mitra dagang; (c) penguatan kelembagaan di sektor perdagangan luar negeri; (d) pengembangan sarana dan prasarana penunjang perdagangan luar negeri; dan (e) pelindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif perdagangan luar negeri. Dalam peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor, Kementerian Perdagangan tentu saja tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perindustrian dan lainnya untuk mendorong produksi bahan mentah dan bahan baku serta proses selanjutnya yang bisa meghasilkan nilai tambah. Demikian pula dengan kebijakan lain, kerja sama dengan kementerian lain dan pelaku usaha melalui berbagai asosiasi tentu menjadi keniscayaan. Sedangkan pengendalian perdagangan luar negeri meliputi: pemberian atau pembatasan perizinan; pemberlakuan standar; dan pelarangan serta pembatasan. Bagian lain dari pembahasan Perdagangan Luar Negeri, antara lain, mengenai ekspor dan impor. UU Perdagangan memberi porsi yang cukup banyak untuk masalah ekspor dan impor ini yaitu dari Pasal 41 hingga Pasal 54. Pembahasannya meliputi siapa pelaku usaha ekspor-impor, apa saja kewajiban mereka dan prasyaratprasyarat yang harus mereka penuhi sebelum melakukan kegiatan tersebut. Di samping itu, ditetapkan pula sejumlah pembatasan ekspor maupun impor dan sanksi yang dikenakan bila hal tersebut dilanggar. (Tim)

dalam negeri harus memenuhi Standar Nasional Industri (SNI) atau persyaratan teknis yang diberlakukan secara wajib.

PERBATASAN MENGAIL KEADILAN LINTAS BATAS Perdagangan perbatasan pun mendapat perhatian dalam UU Perdagangan. Pada Pasal 55 disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain dapat melakukan Perdagangan Perbatasan dengan penduduk negara lain yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan. Namun perdagangan perbatasan tersebut hanya dapat dilakukan di wilayah perbatasan darat dan perbatasan laut yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, dan dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian bilateral sebagaimana dimaksud di atas paling sedikit memuat: (a) tempat pemasukan atau pengeluaran lintas batas yang ditetapkan; (b) jenis barang yang diperdagangkan; (c) nilai maksimal transaksi pembelian barang di luar daerah pabean untuk dibawa ke dalam daerah pabean; (d) wilayah tertentu yang dapat dilakukan perdagangan perbatasan; dan (e) kepemilikan identitas orang yang melakukan perdagangan perbatasan. Tentu saja pemerintah tetap melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai, imigrasi, serta karantina di pos lintas batas keluar atau di pos lintas batas masuk dan di tempat atau di wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum melaksanakan perjanjian bilateral dalam rangka perdagangan perbatasan, Menteri harus melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan menteri terkait. (Tim)

MENGATUR STANDARDISASI PRODUK MENJAGA KEAMANAN DAN KESELAMATAN Pengaturan mengenai standarisasi ini dituangkan dalam UU Perdagangan pada Pasal 57 hingga Pasal 64. Pada intinya semua barang yang diperdagangkan di

Pemberlakuan SNI tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan aspek: (a) keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; (b) daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat; (c) kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional; dan/atau (d) kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian. Untuk memudahkan konsumen maka bagi barang yang telah diberlakukan SNI, harus mencantumkan tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh pemerintah. Tanda SNI maupun tanda kesesuaian sebagaimana dimaksud di atas tentu saja hanya diterbitkan oleh lembaga yang sudah terakreditasi. Lebih lanjut, standar atau penilaian kesesuaian yang ditetapkan oleh negara lain diakui oleh Pemerintah berdasarkan perjanjian saling pengakuan antarnegara. Ketentuan dalam standarisasi jasa hamper sama dengan standarisasi barang. Hanya saja dalam pemberlakuan SNI, aspek-aspek yang menjadi pertimbangan ditambah satu lagi yaitu mempertimbangkan budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan pada kearifan lokal. (Tim)

PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN UU Perdagangan menetapkan bahwa pemerintah berkewajiban menetapkan kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan (Pasal 67-72). Dalam hal ini, pihak pemerintah yang mendapat amanah untuk melaksanakan adalah Menteri Perdagangan. Pada bagian ini, UU Perdagangan telah menetapkan secara cukup rinci apa saja hal-hal yang wajib dilindungi, berkaitan dengan kegiatan perdagangan dengan pihak asing. Adapun kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan yang dimaksudkan adalah meliputi: (a) pembelaan atas tuduhan dumping maupun subsidi terhadap ekspor barang nasional; (b) pembelaan terhadap eksportir yang barang ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan impor di negara tersebut; (c) pembelaan terhadap ekspor barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan maupun regulasi negara lain; (d) pengenaan tindakan antidumping atau tindakan imbalan untuk mengatasi praktik perdagangan yang tidak sehat; (e) pengenaan tindakan pengamanan perdagangan untuk mengatasi lonjakan impor; dan (f ) pembelaan terhadap kebijakan nasional

terkait perdagangan yang ditentang oleh negara lain. Dalam hal adanya ancaman sebagaimana tertuang dalam poin diatas, Menteri berkewajiban mengambil langkah pembelaan yaitu dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri dari ancaman-ancaman tersebut. Salah satu contohnya seperti yang disebut pada Pasal 70, yaitu dalam hal terdapat produk impor dengan harga lebih rendah daripada nilai normal yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian pada industri dalam negeri yang terkait dengan produk tersebut, atau menghambat berkembangnya industri dalam negeri yang terkait, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan antidumping untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut. Adapun tindakan antidumping yang dimaksud berupa pengenaan bea masuk antidumping yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh Menteri Perdagangan. (Tim)

E-COMMERCE, PERDAGANGAN MASA DEPAN Maraknya perdagangan melalui internet atau perdagangan melalui sistem elektronik juga menjadi perhatian UU Perdagangan. Pada intinya perdagangan melalui sistem elektronik harus didukung dengan transparansi informasi. Sekurangkurangnya, data maupun informasi yang harus terbuka dan transparan adalah mengenai: (a) identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi; (b) persyaratan teknis barang yang ditawarkan; (c) persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan; (d) harga dan cara pembayaran barang maupun jasa; dan (e) cara penyerahan barang. Pelanggaran atas ketentuan tersebut diancam dengan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Ketentuan lebih rinci mengenai hal ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Tim)

MENGEMBANGKAN EKSPOR NASIONAL MEMBERI INSENTIF, MEMPERLUAS PASAR Demi perluasan akses pasar bagi barang dan jasa produksi dalam negeri, pemerintah berkewajiban melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor. Adapun pembinaan tersebut dapat berupa pemberian insentif, fasilitas, informasi peluang pasar, bimbingan teknis, serta bantuan promosi dan pemasaran untuk pengembangan ekspor. Untuk itu Menteri dapat mengusulkan insentif, berupa insentif fiskal maupun nonfiskal dalam upaya meningkatkan daya saing ekspor barang maupun jasa produksi dalam negeri. Tidak cukup dengan itu, pada Pasal 75 pemerintah juga berkewajiban memperluas akses pasar barang maupun jasa produksi dalam negeri dengan cara menyelenggarakan promosi dagang di dalam maupun luar negeri atau berpartisipasi dalam promosi dagang baik di dalam maupun luar negeri yang dilakukan oleh pihak lain. Promosi dagang tersebut dapat berupa pameran dagang maupun misi dagang. Pada pasal-pasal selanjutnya, disebutkan pula bahwa penyelenggaraan pameran dagang tersebut harus memenuhi standar tertentu dan juga diharapkan mampu mendukung upaya pencitraan Indonesia di dalam maupun di luar negeri. Untuk penyelenggaraan promosi dagang ini, jika memang diperlukan dapat dibentuk badan khusus di luar negeri yang bertugas menyelenggarakannya. (Tim)

|

13


KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL, BERSATUNYA PEMERINTAH DAN PARLEMEN Untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah dapat melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain maupun lembaga atau organisasi internasional. Kerja sama perdagangan tersebut dapat dilakukan melalui perjanjian perdagangan internasional.

Foto: Dok. Humas

Dalam melakukan perundingan perjanjian perdagangan internasional, pemerintah dapat berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat namun wajib melaporkan kepada DPR setiap mengadakan perjanjian perdagangan internasional paling lambat 90 hari setelah penandatangan perjanjian tersebut. Setelah menerima laporan dari pemerintah maka DPR bersidang untuk memutuskan apakah perjanjian tersebut memerlukan persetujuan DPR yang diperlukan apabila perjanjian perdagangan internasional itu menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara maupun mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Namun jika perdagangan internasional tersebut tidak menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud di atas, maka pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden. Lebih lanjut, apabila dalam perjalanan ternyata perjanjian tersebut merugikan kepentingan nasional, maka pemerintah dengan persetujuan DPR dapat meninjau kembali bahkan membatalkan perjanjian tersebut. (Tim)

Gedung DPR-RI

14

|

SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN, MEMUDAHKAN PENGENDALIAN Menteri, gubernur, dan bupati/walikota berkewajiban menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian. Sistem informasi tersebut digunakan untuk kebijakan dan pengendalian perdagangan. Sistem Informasi Perdagangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data maupun informasi perdagangan. Data maupun informasi perdagangan tersebut paling sedikit memuat data maupun informasi perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Data dan informasi perdagangan itu disajikan secara akurat, cepat, dan tepat guna serta mudah diakses oleh masyarakat. Dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan, Menteri dapat meminta data dan informasi di bidang perdagangan kepada kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan pemerintah daerah, termasuk penyelenggara urusan pemerintahan di bidang bea dan cukai, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan badan/lembaga lainnya. Mereka berkewajiban memberikan data dan informasi yang diminta secara akurat, cepat, dan merupakan data mutakhir. Seluruh data dan informasi perdagangan bersifat terbuka, kecuali ditentukan lain oleh Menteri. (Tim)

WEWENANG PEMERINTAH MERUMUSKAN, IZIN, MELINDUNGI, MENGAWASI, MENGENDALIKAN Bagian ini sesungguhnya merupakan kesimpulan dari pasal-pasal sebelumnya. Secara ringkas tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan disajikan di bagian ini. Tugas pemerintah di bidang perdagangan mencakup: (a) merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang perdagangan; (b) merumuskan standar nasional; (c) merumuskan dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perdagangan; (d) menetapkan sistem perizinan di bidang perdagangan; (e) mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok maupun barang penting; (f ) melaksanakan kerja sama perdagangan internasional; (g) mengelola informasi


di bidang perdagangan; (h) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang perdagangan; (i) mendorong pengembangan ekspor nasional; (j) menciptakan iklim usaha yang kondusif; (k) mengembangkan logistik nasional; dan (l) tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya di bidang perdagangan, pemerintah mempunyai wewenang untuk: (a) memberikan perizinan kepada pelaku usaha di bidang perdagangan; (b) melaksanakan harmonisasi kebijakan perdagangan di dalam negeri dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi nasional, tertib niaga, integrasi pasar, dan kepastian berusaha; (c) membatalkan kebijakan dan regulasi di bidang perdagangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bertentangan dengan kebijakan dan regulasi pemerintah; (d) menetapkan larangan maupun pembatasan perdagangan barang maupun jasa; (e) mengembangkan logistik nasional guna memastikan ketersediaan barang

kebutuhan pokok maupun barang penting; dan (f ) wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemerintah daerah bertugas: (a) melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang perdagangan; (b) melaksanakan perizinan di bidang perdagangan di daerah; (c) mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting; (d) memantau pelaksanaan kerja sama perdagangan internasional di daerah; (e) mengelola informasi di bidang perdagangan di daerah; (f ) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang perdagangan di daerah; (g) mendorong pengembangan ekspor nasional; (h) menciptakan iklim usaha yang kondusif; (i) mengembangkan logistik daerah; dan (j) tugas lain di bidang perdagangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam menjalankan tugasnya di bidang perdagangan, pemerintah daerah mempunyai wewenang: (a) menetapkan kebijakan dan strategi di bidang perdagangan di daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah; (b) memberikan perizinan kepada pelaku usaha di bidang perdagangan yang dilimpahkan atau didelegasikan oleh pemerintah; (c) mengelola informasi perdagangan di daerah dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi perdagangan; (d) melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan perdagangan di daerah setempat; dan (e) wewenang lain di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Tim)

KOMITE PERDAGANGAN NASIONAL, PERCEPAT PENCAPAIAN

PENGAWASAN PEMERINTAH, WASPADAI PENCABUTAN IZIN

Untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pengaturan kegiatan perdagangan, Presiden dapat membentuk Komite Perdagangan Nasional yang diketuai oleh Menteri. Anggotanya terdiri dari berbagai stakeholder di bidang perdagangan nasional, mulai dari pemerintah, berbagai lembaga terkait perdagangan, pelaku usaha, akademisi, dan sebagainya. Adapun tugas dari Komite Perdagangan Nasional adalah: (a) memberikan masukan dalam penentuan kebijakan dan regulasi di bidang perdagangan; (b) memberikan pertimbangan atas kebijakan pembiayaan perdagangan; (c) memberikan pertimbangan kepentingan nasional terhadap rekomendasi tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan; (d) memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelesaian masalah Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri; (e) membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan kebijakan dan praktik perdagangan di negara mitra dagang; (f ) memberikan masukan dalam menyusun posisi runding dalam kerja sama perdagangan internasional; (g) membantu pemerintah melakukan sosialisasi terhadap kebijakan dan regulasi di bidang perdagangan; dan (h) tugas lain yang dianggap perlu. (Tim)

Mengingat dalam kegiatan perdagangan terdapat potensi pelanggaran terhadap aturan yang sudah ditetapkan dalam UU Perdagangan, maka pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan. Pengawasan oleh pemerintah itu dilakukan oleh menteri yang dalam melakukan pengawasan mempunyai wewenang melakukan: (a) pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu maupun perintah untuk menarik barang dari distribusi atau menghentikan kegiatan jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perdagangan; dan/ atau (b) pencabutan perizinan di bidang perdagangan. Dalam melaksanakan pengawasan, menteri menunjuk petugas pengawas di bidang perdagangan yang dibekali surat tugas yang sah dan resmi saat melaksanakan tugasnya. Petugas pengawas dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap: (a) perizinan di bidang perdagangan; (b) perdagangan barang yang diawasi, dilarang, maupun diatur; (c) distribusi barang maupun jasa; (d) pendaftaran barang produk dalam negeri dan asal impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup; (e) pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara

Foto: Dok. Humas

LAPORAN UTAMA

Wamendag sidak produk mainan anak-anak

wajib; (f ) pendaftaran gudang; dan (g) penyimpanan barang kebutuhan pokok maupun barang penting. Jika menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang perdagangan maka petugas pengawas dapat merekomendasikan penarikan barang dari distribusi maupun pemusnahan barang, merekomendasikan penghentian kegiatan usaha perdagangan atau, merekomendasikan pencabutan perizinan di bidang perdagangan. Namun bila dalam hal melaksanakan pengawasan ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang perdagangan, petugas pengawas melaporkannya kepada penyidik untuk ditindaklanjuti. Mereka diberi kewenangan untuk dapat berkoordinasi dengan instansi terkait. (Tim)

PENYIDIKAN HINGGA MEMENJARAKAN Selain dari pihak kepolisian, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan UU ini. Penyidik pegawai negeri sipil tersebut mempunyai wewenang: (a) menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang perdagangan; (b) memeriksa

|

15

LAPORAN UTAMA


kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan; (c) memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang perdagangan; (d) memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya tindak pidana di bidang perdagangan; (e) memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan; (f ) meneliti, mencari, dan

mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan; (g) melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/ atau penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang perdagangan; (h) memberikan tanda pengaman dan mengamankan barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan; (i) memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang,

sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang perdagangan; (j) mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan; dan (k) menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik sipil ini juga dapat melakukan koordinasi dengan penyidik sipil lainnya di bidang kepabeanan. (Tim)

KETENTUAN PIDANA Melengkapi UU ini, karena di dalamnya terdapat unsurunsur aturan dan larangan yang harus dipatuhi, maka ditetapkan Ketentuan Pidana sebagai sanksi atas pelanggaran terhadap aturan dan larangan yang terdapat dalam UU ini. Ketentuan Pidana ini tercakup dalam Pasal 104-116. (Tim)

MENCABUT ATURAN ORDONANSI DAN WARISAN ORBA Dengan berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan maka berarti aturan Bedrijfsreglementerings Ordonnantie (BO) yang diterbitkan pada 1934 dinyatakan tidak berlaku lagi. Selain Ordonansi Perdagangan 1934, UU Perdagangan

mencabut dan menyatakan tidak berlaku tiga peraturan warisan Orde Lama. Ketiga peraturan tersebut adalah UU No. 10 Tahun 1961 (tentang barang), UU No. 8 Prp Tahun 1962 (perdagangan barang dalam pengawasan), dan UU No. 11 Tahun 1965 (perdagangan). Pada saat Undang-Undang ini mulai diberlakukan, semua peraturan perundangundangan yang terkait dengan Perdagangan dinyatakan

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UndangUndang ini. Selain itu dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa semua kewenangan di bidang perdagangan yang diatur dalam undang-undang lain sebelum UU ini berlaku pelaksanaannya, berkoordinasi dengan Menteri. Selanjutnya peraturan pelaksanaan atas UU ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan. (Tim)

KRONOLOGI PENYUSUNAN RUU PERDAGANGAN Rancangan akademik RUU tentang Perdagangan sudah disusun sejak tahun 1996, yang ditindaklanjuti dengan penyampaian Prakarsa Penyusunan RUU tentang Perdagangan kepada Presiden. Pada tahun 1999, DPR-RI telah menghasilkan dua Undang-Undang Inisiatif DPR-RI yakni :UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO);dan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

1

1996-2000

3

Pembahasan RUU Perdagangan sudah mulai fokus mengatur hal-hal yang belum diatur dalam UU lainnya, seperti: Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan, Perdagangan Barang, Perdagangan Jasa, Perizinan, Lembaga Usaha Perdagangan, Perdagangan Lintas Batas, Standarisasi Dalam Perdagangan, Ekspor Impor, Perlindungan Perdagangan, Transaksi Elektronik, dan memasukkan Praktek Perdagangan Yang Dilarang: Sumberdaya Manusia Perdagangan dan Pengawasan-Penyidikan.

Pada tahun 2001, dilakukan penyusunan kembali RUU Perdagangan. Presiden R.I. melalui Surat Nomor : 686/MPP/XI/2003 tanggal 7 November 2003 dan Presiden R.I. melalui Sekretaris Negara memberikan Persetujuan Prakarsa Penyusunan RUU tentang Perdagangan dengan Surat Nomor B-323 tanggal 31 Desember 2003. Pembentukan Tim Antardep yang bertugas menyusun dan membahas RUU

2

|

Menteri Perdagangan membentuk Tim Pembahas RUU tentang Perdagangan Tahun 2013 untuk pemantapan pembahasan di DPR melalui SK Mendag No. 104/M-DAG/ KEP/2/2013. Bulan Juni 2013Masukan untuk perbaikan RUU Perdagangan dari DPR,

2005-2007


7

2008-2012 Draft RUU Perdagangan telah melalui tahapan pembahasan harmonisasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Draft ini sudah melalui kajian pembahasan oleh LPEM UI, survei ke sejumlah negara, dan review terhadap 31 perundang-undangan lainnya. Hasil seluruh rapat harmonisasi yang dikoordinir oleh Kementerian Hukum dan HAM, dikoreksi kembali dari sisi legal drafting nya dan disampaikan ke Kementerian Perdagangan tanggal 9 Agustus 2011, melalui surat Menteri Hukum dan HAM No. PPE.PP.02.03-1282 tanggal 9 Agustus 2011. Di tahun ini, terjadi pembahasan atas istilah “demi kepentingan nasional.” Presiden melalui surat No. R-29/Pres/03/2012 Tanggal 5 Maret 2012 telah menyampaikan naskah RUU Perdagangan kepada Ketua DPR-RI.

4

Pada tanggal 11 Februari 2014 RUU Perdagangan disetujui oleh semua fraksi di DPR-RI untuk disahkan menjadi UU No. 7 tentang Perdagangan.

Lahir RUU Perdagangan disesuaikan dengan naskah akademik yang baru, setelah melalui serangkaian pembahasan dengan semua fraksi di parlemen, penyusunan daftar inventaris masalah (DIM) dan pembahasannya secara intensif.

2013

2001-2004

16

5

9

JULI-AGT 2013

11 FEB 2014

JUNI 2013

10 FEB 2014

11 MARET 2014

Masukan untuk perbaikan RUU Perdagangan dari DPR, masyarakat, organisasi usaha, media massa, dll meliputi: (a) Naskah Akademik dan RUU Perdagangan menganut paham liberalisme karena menyerahkan perekonomian Indonesia ke dalam sistem pasar bebas; (b) RUU Perdagangan bertentangan dengan amanat konstitusi yang ada dalam Pasal 33 UUD 1945 yaitu “demokrasi ekonomi”.; (c) RUU Perdagangan memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan liberalisasi sektor perdagangan retail tanpa mengacu pada peraturan nasional.

Pada tanggal 10 Februari 2014, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi melaporkan hasil perumusan dan sinkronisasi pasalpasal dalam RUU Perdagangan kepada Tim Panitia Kerja.

UU tentang Perdagangan ditandatangani oleh Presiden RI dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 11 Maret 2014 menjadi UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5512).

6

8

10

|

17

LAPORAN UTAMA


WAWANCARA KHUSUS

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi

MENEGASKAN HARMONI PERDAGANGAN NASIONAL

Untuk menjawab berbagai isu seputar nasionalisasi dan liberalisasi perdagangan serta menjelaskan secara lebih rinci tentang UU Perdagangan Tim Publikasi INTRA Insight mewawancarai Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Berikut petikannya:

Foto: Tim Humas

UU Perdagangan merupakan landasan baru tatanan perdagangan bangsa dan negara Indonesia yang dilahirkan dari filosofi cita-cita dan tujuan pembentukan negeri ini. UU ini sekaligus menjadi tanda Deklarasi Kemerdekaan baru dari sistem ordonasi perdagangan yang diwariskan kolonial Belanda.

Menteri Perdagangan RI Muhamad Lutfi

RUU Perdagangan sudah disahkan DPR RI menjadi UU Perdagangan. Bagaimana perasaan Bapak?

maupun internasional, melalui penguatan ketahanan ekonomi nasional yakni ketahanan pangan dan energi.

Alhamdulillah, akhirnya bangsa Indonesia memiliki UU Perdagangan sendiri dan lepas dari undang-undang kolonial Belanda Bedrijfsreglementerings Ordonnantie (BO) 1934 yang lebih banyak mengatur perizinan usaha. Ini kemajuan yang luar biasa bagi kita semua. Saya bersyukur. Semoga undang-undang ini bisa menjadi awal bagi kebangkitan ekonomi nasional.

Pertama, UU ini merupakan implementasi dari cita-cita dan tujuan negara, untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Melalui UU ini, kebijakan perdagangan diputuskan antara pemerintah dan parlemen. Rakyat terlibat dalam pengambilan keputusan penting tentang kebijakan perdagangan nasional dan perjanjian perdagangan internasional. Keputusan setiap regulasi pemerintah diputuskan bersama dengan parlemen.

Apa substansi UU Perdagangan ini? Substansi UU Perdagangan ini setidaknya ada tiga hal yang menjadi prinsip dan pilar perekonomian bangsa baik yang menyangkut perdagangan dalam negeri

18

|

Kedua, UU Perdagangan ini mengatur segala hal tentang perdagangan dalam negeri, luar negeri, perlindungan konsumen,


perdagangan antarnegara, mengatur UKM, pasar rakyat dan pasar modern, melibatkan dan mengatur kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah, bahkan menjangkau perdagangan masa depan yang sifatnya virtual hingga pembentukan Komite Perdagangan Nasional yang amat berperan dalam advokasi, sosialisasi, dan rekomendasi-rekomendasi. Artinya UU mampu mengakomodasi kondisi perdagangan kekinian dan mengantisipasi perdagangan di masa depan. Ketiga, UU ini menjadi pondasi awal bagi sinergi dan bangkitnya kekuatan ekonomi nasional di tengah hubungan perdagangan dunia dengan tetap meletakkan secara eksplisit “demi kepentingan nasional” sebagai pedoman utamanya.

Bagaimana konkretnya? Pertama, produk yang dijual di dalam negeri diproduksi di dalam negeri. Pemerintah akan memberikan insentif pajak dan berbagai kemudahan perihal ini termasuk bantuan modal. Kedua, menopang ketahanan ekonomi nasional melalui ketahanan pangan dan energi. Pemerintah akan mendorong kepentingan produsen di hilir dan konsumen di hulu. Ketiga, untuk melindungi produk dalam negeri, produk wajib menggunakan label berbahasa Indonesia, sesuai standar nasional Indonesia (SNI). Keempat, memastikan UKM bisa bekerja lebih efisien dan berkembang lebih maju. Kelima, memberi payung hukum bagi tumbuh kembangnya pelaku usaha yang menggunakan sistem elektronika atau e-commerce. Keenam,

ratifikasi dan perjanjian perdagangan internasional melibatkan secara aktif wakil rakyat di parlemen. Ketujuh, peran penting Komite Perdagangan Nasional untuk mempercepat pencapaian pelaksanaan kebijakan perdagangan. Apa fokusnya dalam menegakkan kepentingan nasional dalam perdagangan? Fokus kepentingan nasional kita bagaimana pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh tiga kekuatan ekonomi, yakni produksi, konsumsi, dan investasi. Untuk itulah perlu dilakukan perlindungan terhadap tiga hal tersebut, perlindungan terhadap sumber-sumber dan rantai produksi, perlindungan terhadap barang dan jasa konsumsi, dan perlindungan terhadap investasi.

Artinya, UU ini telah menjawab tuduhan “liberalisasi ekonomi” dalam sistem perdagangan kita tidak terbukti? Persisnya begini, bahwa undang-undang ini merupakan pegangan bagi kita untuk tetap mencapai tujuan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.Untuk itu disebutkan secara tegas bahwa sistem perdagangan kita tetap mengedepankan kepentingan nasional. Sementara perdagangan internasional yang menempatkan Indonesia sebagai bagian tak terpisahkan dalam mata rantai perdagangan bebas dunia, undang-undang ini memberi bekal, pedoman, dan tata caranya sehingga kita bisa tetap membawa kepentingan nasional di tengah perdagangan bebas dunia tanpa meninggalkan komunitas perdagangan dunia.

|

19

LAPORAN UTAMA


dengan UU.Tanpa persetujuan DPR jika pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden.Pemerintah juga dapat memberikan preferensi perdagangan secara unilateral kepada negara kurang berkembang dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Kita ini hidup bersama negara-negara di dunia dan kita akan bekerjasama dengan semua negara di dunia. Kita tidak ingin dikucilkan dan hidup sendirian. Kita tetap akan merawat setiap aset bangsa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan kita juga tetap menguatkan performa ekonomi nasional. Itulah prinsip kita, menciptakan harmonisasi perdagangan nasional di era perdagangan bebas dunia.

Terkait masalah pemberdayaan UMKM bagaimana penjabaran dalam UU ini? UU ini menjamin bahwa koperasi dan UMKM akan diberdayakan. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta UMKM di sektor Perdagangan. Pemberdayaan dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak lain (perguruan tinggi, dunia usaha, dan asosiasi usaha). Bentuk pemberdayaan koperasi serta UMKM dapat berupa pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses bantuan permodalan, bantuan promosi dagang, dan pemasaran.

Untuk masalah ini setidak-tidaknya akan mengatur pengharmonisasian peraturan, standardisasi, dan prosedur kegiatan perdagangan antara pusat dan daerah dan/atau antar daerah, penataan prosedur perizinan bagi kelancaran arus barang, pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu pengembangan dan penguatan usaha di bidang perdagangan dalam negeri, termasuk koperasi serta UMKM, pemberian fasilitas pengembangan sarana perdagangan, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, perdagangan antarpulau, dan perlindungan konsumen. Sedangkan hal-hal yang menyangkut pengendalian perdagangan dalam negeri akan berisi tiga hal yakni perizinan, standar dan pelarangan serta pembatasan. Bagaimana dengan perdagangan luar negeri yang menyangkut ekspor impor barang dan jasa? Pada prinsispnya, dalam perdagangan luar negeri, semua barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh UU. Pemerintah melarang impor atau ekspor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan, misalnya melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, sosial budaya, dan moral masyarakat ataupun melindungi HaKI. Tentunya juga terkaiit pula melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.Barang yang dilarang diekspor atau diimpor ditetapkan dengan Peraturan Menteri.Ada ancaman pidana penjara 5 tahun dan atau denda Rp 5 miliar jika melanggar larangan ini.

20

|

Foto: Tim Humas

Mengenai kebijakan dan pengendalian perdagangan dalam negeri, bagaimana hal ini diarahkan oleh regulasi perdagangan?

Beberapa negara menuding, UU ini juga banyak memberi batasan ekspor dan impor barang. Seperti apa pembatasan itu dan apa alasannya? Saya memahami hal itu. Tapi, pemerintah tidak serta merta membatasi, bila dibatasi itupun untuk kepentingan nasional. Seperti melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, melindungi kesehatan dan keselamatan manusia. Kita juga melindungi hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Nantinya, barang yang dilarang dan dibatasi ekspor atau impornya akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Bagaimana bentuk perlindungan pemerintah dalam perdagangan? Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan menetapkan kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan. Misalnya pembelaan dalam hal adanya tuduhan dumping subsidi terhadap ekspor barang nasional, pembelaan dalam hal adanya tuduhan dari negara mitra dagang bahwa ekspor barang nasional telah menimbulkan lonjakan impor di negara tersebut, pembelaan terhadap ekspor barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan regulasi negara lain. Adapula pembelaan terhadap kebijakan perdagangan


nasional yang ditentang oleh negara lain, pengenaan tindakan antidumping atau tindakan imbalan untuk mengatasi praktik perdagangan yang tidak sehat termasuk pengenaan tindakan pengamanan perdagangan untuk mengatasi lonjakan impor. Dalam kasus perlindungan ini Kementerian Perdagangan sebagai otoritas perdagangan bisa mengambil langkah pembelaan. Namun, tentunya, eksportir yang berkepentingan wajib memberikan informasi dan data yang dibutuhkan. Boleh diceritakan struktur perjanjian perdagangan internasional seperti apa yang diatur dalam UU ini?

Saya menganggap pemberdayaan UMKM dan koperasi ini merupakan kunci penting kebangkitan bangsa. Sebab, bangunan ekonomi kita memang didominasi oleh menguatnya usaha kecil dan koperasi ini. Dalam pengembangan ekspor kita fasilitasi UMKM yang potensial ekspor. Pemerintah bersama perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi usaha, dan pemangku kepentingan lainnya melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha. Pembinaan ini dapat berupa: pemberian insentif, baik berupa insentif fiskal atau nonfiskal. Selain fasilitas seperti informasi peluang pasar, bimbingan teknis, dan bantuan promosi pemasaran. Perdagangan elektronik atau dikenal e-commerce mohon dijelaskan pola perdagangan baru ini?

Struktur perjanjian perdagangan internasional intinya meningkatkan akses pasar dan melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. Untuk itulah kerjasama perdagangan harus melalui perjanjian perdagangan internasional dengan negara lain, lembaga atau organisasi internasional. Dalam hal ini, Pemerintah dalam melakukan perundingan perjanjian perdagangan internasional berkonsultasi dengan DPR. Pemerintah juga dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian perdagangan internasional dilakukan dengan persetujuan DPR jika persetujuannya dilakukan

Saat ini untuk masalah e-commerce Kementerian Perdagangan tengah menyiapkan peraturannya. Pada intinya akan digulirkan pengenaan pajak bagi pelaku usaha yang berdagang dengan

menggunakan sistem elektronik atau dagang dalam jaringan (daring). Berapa besar pajak yang didapat dari perdagangan ini yang selama ini tida diatur. Tapi, ingat kendati pajak itu akan dikenakan namun bukan segalanya, tapi yang terpenting bagaimana kita melindungi konsumen. Peraturan akan e-commerce saat pemerintah sedang menggodoknya. Dalam UU Perdagangan ini menyangkut pula tentang Komite Perdagangan Nasional, seperti apa Komite ini? Untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pengaturan kegiatan Perdagangan Presiden dapat membentuk KPN yang diketuai oleh Menteri Perdagangan. Keanggotaan KPN terdiri dari unsur pemerintah, pelaku usaha, akademisi atau pakar perdagangan. Dari pemerintah yakni lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan tindakan antidumping dan tindakan imbalan serta melaksanakan penyelidikan dalam rangka tindakan pengamanan perdagangan; lembaga yang bertugas memberikan rekomendasi mengenai perlindungan konsumen. Pelaku usaha atau asosiasi usaha di bidang perdagangan. Akademisi atau pakar di bidang perdagangan.Selanjutnya, semua biaya pelaksanaan tugas KPN bersumber dari APBN. Boleh diceritakan apa saja tugas komite ini? Begini.. tugas Komite Perdagangan Nasional diantaranya memberikan masukan, seperti penentuan kebijakan atau regulasi di bidang Perdagangan. Selain itu menyusun posisi runding dalam kerjasama perdagangan internasional, memberikan pertimbangan atas kebijakan pembiayaan perdagangan. Tugas komite ini juga memberikan pertimbangan kepentingan nasional terhadap rekomendasi tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan. Afapula tugas komite yakni memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelesaian masalah perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri, membantu pemerintah dalam mengawasi kebijakan serta praktik perdagangan di negara mitra dagang, dan melakukan

sosialisasi terhadap kebijakan serta regulasi di bidang Perdagangan. Ya..seperti itu gambarannya. Terkait pengendalian kebijakan kebutuhan pokok, bagaimana peran dari UU ini? UU ini memberikan kewenangan cukup besar dalam pengendalian ketersediaan kebutuhan pokok. Pemerintah dan pemda mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok atau barang penting di seluruh wilayah Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau.Pemerintah juga diberi kewenangan menetapkan barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui Peraturan Presiden.

Disini pemerintah berkewajiban bersama dengan pemda mendorong peningkatan dan melindungi produksi barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam negeri. Dan tentunya juga dibantu para pelaku usaha. Dalam kondisi tertentu yang mengganggu perekonomian nasional, pemerintah wajib menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor. Untuk pengendalian ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting pemerintah dapat melalukan kerjasama dengan BUMN. Jadi, beleid ini sepertinya akan mampu menjadikan ekonomi Indonesia bangkit dan bisa berbicara di depan perdagangan bebas dunia? Pasti saya akan berharap seperti itu. Saya melihat UU Perdagangan ini dapat menjadi modal besar bangsa Indonesia untuk menata sistem perdagangan nasional dengan lebih baik, menguatkan ketahanan ekonomi, membantu menciptakan kedaulatan pangan dan energi serta menjadi sinergi bagi sistem perdagangan bebas dunia. (Tim)

|

21

REFLEKSI MEDIA

: Cerminan Media terhadap Undang-Undang Perdagangan

CERMINAN

MEDIA

Terhadap Undang-Undang Perdagangan

Dari jumlah tersebut, sebanyak 75% ditayangkan media cetak dan 25% dimuat media online. Di antara media cetak tersebut adalah Kompas, Republika, Neraca, Investor Daily, Jurnal Nasional, Bisnis Indonesia dan Kontan. Sementara media online dimuat di Antaranews.com, Metrotvnews.com dan Jaringnews.com.

“Pengesahan UU Perdagangan oleh DPR menimbulkan pro kontra di masyarakat yang tercermin dalam pemberitaan di berbagai media, baik cetak, online, lokal maupun nasional.

Foto: Tim Humas

Kompas memberitakannya sebanyak sepuluh (10) kali. Mayoritas atau sebanyak tujuh (7) berita di Kompas bersifat positif, dua (2) netral dan satu berita bernada mewaspadai. Tidak satu pun berita di Kompas bersifat negatif.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mewakili Menteri Perdagangan menandatangani pengesahan RUU Perdagangan di Komisi VI DPR RI

Hadirnya UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tentunya bertujuan untuk makin menggairahkan dunia perdagangan Indonesia, memperkuat sistem perekonomian melalui perdagangan yang mengutamakan kepentingan nasional, serta sebagai jawaban bagi hadirnya tantangan global. Muara dari itu semua adalah makin majunya ekonomi bangsa dan makin sejahteranya rakyat Indonesia. Meski demikian, tidak semua elemen bangsa menyambut positif kehadiran UU Perdagangan yang sudah ditunggu sejak lama ini. Banyak yang mendukung dan ada juga sebagian kecil yang kurang sepakat. Tentu saja, di era demokrasi yang semakin matang, sikap pro dan kontra menjadi hal yang biasa dan dapat dimaklumi. Suara yang kurang sepakat mengkhawatirkan UU Perdagangan akan mengancam pelaku perdagangan dalam negeri serta membuka peluang dominasi asing dan pemodal kuat. Sementara itu ada juga yang menganggap UU Perdagangan dapat mendorong

22

|


daya saing perdagangan dalam negeri dan berharap pada ketegasan pemerintah dalam penerapannya nanti. Di sisi lain muncul pendapat yang menyatakan UU Nomor 7 Tahun 2014 ini dapat menstabilkan harga serta memajukan industri dalam negeri. Sikap pro dan kontra ini disuarakan berbagai pihak seperti dari kelompok ilmuan atau pengamat hukum dan ekonomi, pelaku usaha perdagangan, asosiasi pengusaha dan lain-lain. Sikap mereka, apakah itu positif, netral, waspada atau negatif tercermin dari pemberitaan media, terutama dalam rentang waktu sebelum dan sesudah UU yang terdiri dari 19 bab dan 122 pasal ini disetujui DPR RI. UU Nomor 7 Tahun 2014 disetujui DPR pada tanggal 12 Februari 2014. Sejak Januari hingga Maret 2014 terdapat 199 berita tentang UU Perdagangan yang diberitakan dalam media cetak dan media online nasional. Jumlah ini terbilang cukup tinggi dan ini menandai besarnya perhatian masyarakat Indonesia terhadap UU Perdagangan.

Sementara Republika mengangkat berita tentang Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 ini sebanyak delapan (8) kali pemberitaan. Ada lima (5) berita yang bersifat netral dan tiga (3) bernada positif. Tidak ada berita Republika yang bernada waspada dan negatif.

Sedangkan tujuh (7) berita yang ditulis Bisnis Indonesia, semuanya bernilai positif. Ada pun Kontan yang juga menayangan berita ini sebanyak tujuh (7) kali, enam (6) di antaranya bernilai positif dan satu (1) berita bersifat netral.

Untuk media online, Antaranews.com memuat lima (5) kali. Ada empat (4) berita yang bersifat positif dan satu berita mewaspadai. Neraca juga menurunkan berita ini delapan (8) kali. Berbeda dengan Republika, berita Neraca mayoritas positif, yakni empat (4) kali, satu (1) berita netral, dua (2) bersifat waspada dan satu (1) bernada negatif.

Dari delapan (8) berita yang ditayangkan Investor Daily, lima (5) di antaranya bernilai positif. Ada dua (2) berita yang bernada netral dan satu (1) berita mewaspadai UU Perdagangan.

Metrotvnews.com juga melakukan lima (5) kali pemberitaan, dua (2) bersifat positif, dua (2) bernada netral dan satu (1) berita mewaspadai.

Media online Jaringnews.com juga menulis Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 sebanyak lima (5) kali. Tiga berita bersifat positif dan dua (2) berita bernada netral. Tak ada berita di Jaringnews. com yang mewaspadai maupun negatif.

|

23

REFLEKSI MEDIA


RASIO BERITA HASIL MEDIA MONITORING: POSITIF

25%

75%

GITA WIRJAWAN:

Angin Segar bagi Produk Dalam Negeri

Gambar 1 Komposisi Pemberitaan antara Media Cetak dan Online

Gambar 2 Sebaran Sentimen Pemberitaan UU Perdagangan

21% 11%

POSITIF

NETRAL

WASPADA

1% Foto: Tim Humas

67%

NEGATIF

Gambar 3 Sebaran 10 Besar Media dalam Pemberitaan UU Perdagangan

10 7 2 1

8 3 5

8 4 1 2 1

Jumlah

24

|

8 5 2 1

Positif


8 5 3

Netral

7 7

7 6 1

Waspada

5 4

Negatif

1

5 2 2 1

Mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dalam konferensi pers di Gedung DPR RI

KOMENTAR PARA TOKOH DI MEDIA NASIONAL

5 3 2

Pemberitaan sejumlah media memuat komentar para tokoh nasional terkait pengesahan RUU Perdagangan menjadi UU Perdagangan. Berikut ini laporan tim Media Monitoring Pusat Humas Kemendag.

Sajian positif diberitakan oleh Harian Jurnal Nasional. Mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyambut baik disahkannya Undang-Undang Perdagangan. Dengan adanya UU ini menurut Gita bisa meningkatkan daya saing produk dalam negeri sehingga Indonesia kini memiliki payung hukum dan tak

perlu lagi menggunakan aturan warisan kolonial Belanda. “UndangUndang Perdagangan itu membawa angin segar bagi peningkatan produk dalam negeri,” kata Gita di Jakarta. Dengan undang-undang tersebut kualitas produk dalam negeri bisa lebih ditingkatkan sehingga bisa bersaing dengan produk negara lain.

|

25

REFLEKSI MEDIA


APINDO: BAYU KRISNAMURTHI:

Foto: Tim Humas

Memberi Kepastian Hukum dan Rasa Aman

26

|


Sebelum DPR RI menyetujui UU ini, Bisnis Indonesia memuat pendapat Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar Ari Hendarmin, terutama pada pasal 52 huruf 1 Bab X. Dalam pasal tersebut, pemerintah akan melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain untuk meningkatkan akses pasar, melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. Menurut Ari, hubungan perdagangan internasional memang tak bisa dihindari, tetapi pemerintah harus terlebih dahulu mendorong pengusaha dalam negeri agar mampu bersaing secara internasional.Untuk mencapai itu, pemerintah diminta tidak membuat kebijakan yang justru bisa merugikan pengusaha.

Wakil Menteri perdagangan Bayu Krisnamurthi saat menjadi narasumber dalam kegiatan WTO

Sementara itu, pengesahan UU Perdagangan oleh DPR RI diangkat oleh Republika dengan mengutip komentar Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Bayu Krisnamurthi. Dikatakan pengesahan UU ini menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Bayu mengatakan, UU ini akan mendorong perdagangan di dalam negeri. Di dalam UU mengatur sistem perdagangan Indonesia secara menyeluruh.

Dorong Pengusaha Mampu Bersaing

Semuanya sesuai dengan perdagangan era globalisasi sekarang maupun menghadapi masa depan. Wamendag juga menjelaskan, dengan adanya UU Perdagangan maka akan mencabut ketentuan yang mengatur mengenai perdagangan dalam Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934. Selain itu juga menepis Undang-Undang lain yang

bersifat parsial seperti Undang-Undang tentang Barang, Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan, dan Undang-Undang tentang Pergudangan. “Tujuan UU ini untuk meningkatkan perekonomian nasional dan berdasarkan kepentingan nasional. UU menjadi kepastian hukum dan memberikan rasa aman dalam berusaha,” demikian Republika mengutip Bayu.

“Seperti kenaikan tarif dasar listrik, elpiji, upah buruh, suku bunga, semua kebijakan itu malah menambah beban pengusaha sehingga melemahkan daya saing dengan pengusaha global,” paparnya, Rabu (5/2/2014). Selain pasal 52, Apindo juga mempertanyakan pasal 24 mengenai standarisasi produk. Dalam pasal itu, setiap produk diwajibkan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Ari menilai itikad pemerintah dalam hal ini sebenarnya untuk menguatkan daya saing produk lokal. Namun, itikad ini juga harus disertai dengan pemberian bantuan kepada pengusaha agar memenuhi SNI. “Khususnya bantuan bagi pengusaha kecil karena proses untuk mendapatkan SNI membutuhkan biaya besar,” jelas Ari dikutip Bisnis.

DPR RI:

Jangan Sampai Petani Dirugikan

Laporan media lainnya memberi sinyal lampu kuning. Sikap waspada juga diungkap Kompas dengan mengutip anggota Komisi VI DPR asal Fraksi PDIPerjuangan, Hendrawan Supraktino, yang juga Ketua Kelompok Komisi VI DPR. Pendapatnya terkait dengan pencapaian swasembada gula. Ia melihat terkait RUU Perdagangan, petani khawatir akan penghapusan aturan yang memungkinkan pemerintah mengawasi importasi komoditas strategis, termasuk gula mentah, dan pemberian sanksi hukumnya. “Ini tentu akan menjadi pegangan DPR. Sebab, kalau sanksi hukumnya tidak ada, masuknya gula

API:

secara ilegal marak lagi, dan yang rugi petani,” ujarnya di Kompas. Oleh sebab itu, katanya Komisi VI DPR akan melihat bunyi pasal di RUU Perdagangan itu. “Apakah itu bagian dari kesepakatan perjanjian liberalisasi pasar yang ditandatangani di WTO atau di tingkat perdagangan ASEAN atau tidak? Kalau pun ada, kami punya keberpihakan untuk memperkuat industri dalam negeri dan kemampuan produksi nasional. Keberpihakan kami sesuai dengan rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Gula Komisi VI DPR untuk mendorong terwujudnya swasembada gula 2014,” tambah Hendrawan.

Lindungi Produk Dalam Negeri

Pandangan lain diungkap media untuk melindungi produk dalam negeri. UU Perdagangan dinilai Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) sudah melindungi produk dalam negeri. Hal ini dimuat Metrotvnews.com dengan mengutip Sekretaris Jenderal API Ernovian G. Ismy. Menurutnya setelah produk dalam negeri terlindungi kini saatnya Kementerian Perdagangan benar-benar mengimplementasikannya. “Mungkin yang kita perlu bahas sekarang implementasinya karena ini memang tugas pemerintah untuk melindungi warganya. Kalau dipanggil ke WTO (World Trade Organization / Organisasi Perdagangan Dunia) karena memberi perlindungan, itu sudah tugas pemerintah,” ungkap Sekretaris Jenderal API Ernovian G. Ismy ketika dihubungi Metrotvnews, Selasa (11/2). Dalam UU yang disahkan melalui Sidang Paripurna DPR, telah dimuat mengenai perlindungan dan pengamanan perdagangan yang dalam Pasal 67 sudah disebutkan akan dilakukan Menteri Perdagangan. Perlindungan itu mencakup pembelaan atas tuduhan dumping atau subsidi barang ekspor, eksportir yang dinilai menimbulkan lonjakan impor, eksportir yang dianggap merugikan negara lain, dan pada sisi impor membela tuduhan yang sama jika negara lain menuding hal serupa ke negara kita. |

27

REFLEKSI MEDIA


Mewaspadai bakal merugikan perdagangan nasional. Intervensi Asing “Seharusnya dikaji NGADIRAN:

Salah satu pendapat yang muncul sebelum UU Perdagangan disetujui DPR yang dimuat oleh Neraca mengutip pendapat Ngadiran, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI). Ia mengkhawatirkan UU ini

dengan baik dan benar, jangan ada lagi pesanan asing dalam UU Perdagangan,” tegas Ngadiran saat dihubungi Neraca, Rabu (29/1). Lebih lanjut ia menyatakan jika UU Perdagangan hanya menguntungkan pihak asing,

sebaiknya UU Perdagangan ditiadakan saja. “Karena itu, saya melihat, masih lebih baik tidak ada UU Perdagangan karena hanya menyerahkan kita kepada pihak asing. RUU Perdagangan ini sebenarnya hanya penyesuaian yang sudah diatur oleh WTO (World Trade Organization). Harusnya, kita menjadi tuan di negeri sendiri,” jelasnya.

MUDRAJAD:

Perlu Persetujuan Parlemen

Foto: Tim Humas

Dalam berita yang sama Neraca juga mengutip saran dari Pengamat Ekonomi Mudrajad Kuncoro. Ia berpendapat jika yang diubah dalam RUU Perdagangan hanya sebatas perjanjian perdagangan internasional, maka hal itu belum cukup untuk melindungi produk lokal Indonesia, terlebih dalam menghadapi persaingan bebas ASEAN dan dunia. “Jika perjanjian perdagangan internasional dahulu hanya pemerintah yang teken,

namun dengan diubah maka perlu persetujuan dari DPR. Ini cukup bagus, paling tidak pemerintah tidak diam-diam ketika melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain,” ungkap Mudrajad. Mudrajad juga berpendapat seharusnya UU Perdagangan dan UU Industri tidak dipisah. Pasalnya, ada beberapa undang-undang yang saling berkaitan seperti RUU Perindustrian, dan RUU Perjanjian Internasional. “Ini seharusnya disinkronkan. Artinya kebijakankebijakan yang tertuang dalam RUU tersebut harus mementingkan kepentingan nasional,baik itu kebijakan sektoral maupun kebijakan regional. Kalau tidak, nanti kebijakan tersebut tidak akan merata sampai ke daerah,” tukasnya. (Tim)

Terminal peti kemas Tanjung Priok, Jakarta

28

|


|

29

OPINI

: Sangat Monumental

Bagaimana korelasi antara UU Perdagangan dengan UU Perindustrian?

SANGAT MONUMENTAL

Salah satu tujuan dibentuknya UU Perdagangan adalah agar dapat memberikan dampak yang hebat terhadap peningkatan volume perdagangan nasional, terutama ekspor yang nantinya akan didominasi oleh produkproduk dalam negeri, tanpa kita harus apriori terhadap produk impor yang telah menjadi bagian dari komitmen dalam perjanjian perdagangan bebas yang kita lakukan. Walaupun UU Perindustrian ditetapkan lebih dahulu ketimbang UU Perdagangan, namun kedua produk hukum ini, saling terintegrasi dimana UU Perindustrian mengatur sektor hulu sedangkan UU Perdagangan mengatur sektor hilirnya.

“Menurut saya ini adalah sesuatu yang monumental selama saya menjadi anggota DPR selama10 tahun”

Secara pribadi, bagaimana Bapak melihat UU Perdagangan ini?

Aria Bima Ketua Panja RUU Perdagangan

Bagi Aria Bima Undang-Undang (UU)Perdagangan menjadi suatu hal yang membanggakan untuk bangsa Indonesia karena selama 80 tahun Indonesia hanya menggunakan peraturan peninggalan Belanda. Bagi politisi PDI-P ini, UU Perdagangan adalah sesuatu yang monumental selama menjadi anggota DPR selama 10 tahun. Aria Bima yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi VI DPR menjelaskan bahwa menetapkan RUU Perdagangan untuk menjadi UU Perdagangan bukan suatu hal mudah karena harus mengakomodir semua keinginan berbagai pihak untuk

Boleh diceritakan kembali mengenai proses penetapan UU Perdagangan?

Begini, UU Perdagangan bukan begitu saja diterima semua pihak. Betapa beratnya untuk menggolkan dari RUU Perdagangan menjadi UU Perdagangan. Draf pengajuan pemerintah kami kaji dan diteliti, 30

|

dapat dimasukan ke dalam UU Perdagangan. Namun setelah melewati proses yang sangat panjang dan alot, akhirnya melalui Rapat Paripurna 12 Februari 2014 secara aklamasi DPR menyetujui RUU Perdagangan menjadi UU Perdagangan. Saat ditemui di ruang kerjanya Selasa (16/9) malam seusai mengikuti sidang Paripurna dan disela-sela memimpin Rapat Kerja Komisi VI DPR, tidak tampak ada kelelahan diraut wajahnya. Bahkan lelaki kelahiran Semarang ini bersemangat dan antusius saat diwawancarai. Berikut petikannya:

kami terus membahas untuk mempelajari. Tapi, bagi saya itu wajar karena kalau berjalan mulusmulus saja juga tidak baik. Maka, kami bersama pemerintah mencari solusi untuk memberikan sosialisasi, dimana saya yang dipercaya memangku sebagai Ketua Panja


tentunya juga melakukan lobi-lobi atau berdiskusi kepada anggota lainnya. Sementara pemerintah tentunya juga melalukan pendekatan ke berbagai unsur pihak, mulai dari pelaku usaha maupun asosiasi tentunya tujuannya sama agar RUU Perdagangan segera menjadi UU.

Kehadiran UU Perdagangan sebagai payung dari kegiatan perdagangan di Indonesia memberikan suatu kejelasan bagi seluruh pihak dalam mengimplementasikannya. Di dalam UU Perdagangan tersebut, misalnya, dibahas mengenai ketentuan pelaksanaan ekspor impor barang. Bahkan, ada satu pasal yang menarik dimana dalam pelaksanaan ekspor dan impor kita tidak hanya mementingkan konsumen tetapi juga memikirkan produsen. Hal tersebut menjadi sebuah bukti semangat untuk menjaga produk dalam negeri dan keseimbangan harga di tingkat produsen serta konsumen. Jangan sampai kita hanya memikirkan keseimbangan harga di tingkat konsumen tetapi lupa melihat harga di tingkat produsen. Hal lain yang juga mendapat ruang pembahasan dalam UU

Perdagangan adalah sektor Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dinilai sangat penting karena hampir menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari total keseluruhan. Selain itu, karena kita sadar bahwa proses pemasaran dari UMKM harus ada keterlibatan negara, jadi perlu regulasi yang memfasilitasi negara dengan swasta agar terjadi sinergi. Maka dari itu, salah satu pasal dalam bab tersebut menegaskan bahwa promosi dagang yang berupa pameran dagang, baik internasional, nasional, maupun lokal, harus mengikutsertakan koperasi dan UMKM. Saat ini Kemendag akan merevisi Permendag Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Bagaimana pendapat Bapak?

Sangat baik dan bagus, selain sudah diamanatkan dalam peraturan UU juga sejalan dengan visi pemerintahan Jokowo-JK mendatang. Bahkan, direncanakan pemerintah baru nanti akan merencanakan merevitalisi pasar sebanyak 5.000 pasar tradisonal yang akan menjadi pasar rakyat. Pemerintahan mendatang begitu memperhatikan sektor pasar tradisional karena pasar tradisional itu merupakan basis perekonomian rakyat. Saya telah meminta Sekjen Kemendag dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri untuk konsisten dalam melakukan revitalisaai pasar dan penetapan 80% untuk produk lokal untuk masuk pasar modern tentunya kami akan apresiasi. Soal E-Commerce bagaimana?

Perdagangan melalui sistem elektronik (E-Commerce) yang sedang marak seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan sistem komputerisasi juga

menjadi perhatian khusus dalam UU Perdagangan.Sekarang ini, implementasi perdagangan dalam jaringan di Indonesia masih terlalu bebas dan belum dikenakan pajak. Namun, dengan adanya Bab VIII tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, maka semuanya akan diatur dengan jelas mulai dari identitas dan legalitas pelaku usaha, persyaratan teknis barang dan kualifikasi jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran, sampai cara penyerahan barang. Saya mengharapkan tidak hanya menjadi benefit bagi pemerintah, tetapi juga untuk para konsumen agar terhindar dari praktek penipuan dan lebih terlindungi. Ada pasal-pasal yang mengikat dalam bentuk sanksi jika ada transaksi yang tidak sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Bagaimana pendapat Bapak dalam melihat perkembangan UU Perdagangan sejauh ini?

Sejauh ini perkembangan dari UU Perdagangan dinilai telah berjalan dengan baik, meskipun masih menunggu turunan dari UU tersebut. Tugas DPR selanjutnya adalah mengawasi implementasi dari peraturan-peraturan yang harus ditindaklanjuti oleh Kemendag kemudian menyistemasi berbagai UU yang terkait. Dengan demikian, sempurnalah sudah UU Perdagangan ini karena mampu mengantisipasi kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Saya sebagai Ketua Panja RUU Perdagangan merasa sangat puas dengan UU Perdagangan ini karena tidak ada satu pun pengamat yang memberikan komentar negatif, padahal awalnya ampun-ampunan. (GTR/AS) |

31

OPINI

: Pengusaha Ikut Terlibat

PENGUSAHA IKUT TERLIBAT “Saya sudah terlibat dengan beberapa menteri untuk mempersiapkan UU Perdagangan, tapi akhirnya selesai pada zaman Pak Gita. Saya juga sudah baca draft UU ini mungkin puluhan kali.”

Sofjan Wanandi Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)

Kalangan pengusaha merasa puas dan gembira akan kehadiran UU Perdagangan yang telah dinantikan. Dan hal ini patut mendapatkan apresiasi serta ucapan selamat karena akhirnya memiliki dasar hukum yang menjadi payung dari segala kegiatan perdagangan di Indonesia. “Penguasaha puas dan mengapresiasi kehadiran UU Perdagangan. Itu semua karena kami dilibatkan dalam

Bagaimana Bapak melihat lahirnya UU Perdagangan ini?

Saya terus terang sangat gembira atas pengesahan UU Perdagangan pada bulan Februari lalu. Dengan demikian, Pemerintah mempunyai

32

|

pembahasan dari awal hingga akhir oleh pemerintah,” ungkap Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofjan Wanandi dengan nada bangga. Saat menerima Tim INTRA, di kantornya di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/9) sore, pemilik bisnis Gemala Group ini banyak bercerita akan UU Perdagangan dari sudut pandang pengusaha. Berikut Petikannya.

dasar hukum yang jelas untuk mengatur perdagangan serta Kementerian Perdagangan juga memiliki kewenangan untuk memajukan perdagangan dalam negeri, menjaga stabilitas harga, dan


memanfaatkan investasi asing yang masuk agar dapat dikelola untuk kepentingan bersama. Saya pikir kan dulu semua berada di bawah kebijakan yang tidak kuat sehingga Pemerintah tidak mampu

memberlakukan surcharge maupun anti dumping. Namun sekarang dengan adanya UU tersebut maka Pemerintah akan jadi lebih jelas dan lebih kuat dalam mengambil tindakan untuk melindungi pasar dalam negeri kita Bapak begitu sangat bergembira, padahal sebagian pengamat merasa khawatir dengan adanya UU Perdagangan yang dinilai tidak akan menguntungkan pengusaha Indonesia tapi hanya menguntungkan pihak asing. Pendapat Bapak?

Pro kontra lahirnya UU Perdagangan ini menjadi suatu hal yang wajar terjadi. Karena kita harus sadar apa yang kita buat belum tentu akan membuat semua pihak merasa terpuasi. Seperti adanya UU ini masih banyak pihak yang belum puas dengan UU Perdagangan karena dinilai terlalu melindungi industri dalam negeri sehingga mempersempit liberalisasi perdagangan yang ada. Namun bagi dirinya ini, hal tersebut tidak menjadi masalah. Saya pikir kepentingan nasional lah yang harus dijaga supaya pertumbuhan sektor perdagangan kita maju terus sehingga akhirnya kita menjadi tuan rumah di negara sendiri, tidak bergantung pada barangbarang impor. Apa keuntungan bagi pengusaha akan adanya UU Perdagangan ini?

Bagi kami UU Perdagangan setidaknya memberi angin segar bagi kalangan pengusaha. Mengapa, seperti yang saya katakan karena melibatkan para pengusaha dalam proses pembuatannya ini merupakan

suatu hal yang positif. Lihat saja kedepannya Indonesia akan mampu mengatur perdagangan yang menjadi inti dari perekonomian bangsa. Maka dari itu besar harapannya agar UU Perdagangan mampu memberikan semangat dalam memajukan produk dalam negeri. Sektor perdagangan misalnya online akan mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan adanya UU Perdagangan ini. Hal ini disebabkan oleh pemberlakukan tarif pajak yang sebelumnya tidak pernah ada. Dengan demikian, nantinya negara juga akan ikut memperoleh penghasilan dari e-trading. Selain itu apalagi?

Melalui UU Perdagangan, tanggung jawab maupun wewenang dari Kemendag akan sangat jelas sehingga tidak ada lagi tumpang tindih dengan kementerian lainnya. Salah satu contoh adalah mengenai ekspor sapi, misalnya. Jika dahulu Kementerian Pertanian mengatur sendiri kegiatan ekspor impor sapi bahkan sampai mengurus kuotanya, sekarang sudah jelas bahwa Kementan hanya boleh mengatur proses karantinanya saja sedangkan untuk ekspor impor merupakan tanggung jawab dan wewenang Kemendag. Itukan juga memangkas jalur biriokrasi yang menyebabkan biaya tinggi bagi pengusaha, karena harus banyak melewati pos-pos untuk melakukan transaksi. Saya katakan bahwa hal tersebut pasti dapat dilakukan, meskipun tidak mudah dan perlu koordinasi dengan kementerian lainnya. Misalnya dalam mengatur kuota impor gula, Kemendag bertugas sebagai penyeimbang antara kepentingan petani dengan

kepentingan masyarakat sebagai konsumen. Jika keseimbangan tersebut tidak diperhatikan, maka harga gula pun akan melonjak dan petani akan mengalami kerugian. Secara tidak langsung, hal tersebut akan berdampak pada melemahnya perekonomian nasional dan produksi dalam negeri. Maka dari itu diperlukan peran aktif Kemendag sebagai ujung tombak untuk memperkuat perekonomian nasional yang didukung oleh UU Perdagangan. Bagaimana tanggapan pengusaha atau asosiasi?

Saya sudah katakan sebelumnnya, kami dari pengusaha merasa puas dan mengapresiasi, berarti APINDO sendiri merasa senang dengan hadirnya UU Perdagangan yang dapat menjadi pegangan langsung dalam mengimplementasikan kegiatan perdagangan.Sementara dengan pemerintah bagaimana? Selama ini Apindo sudah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah termasuk Kemendag dalam membina UKM, mengadakan pameran untuk memperkenalkan produk-produk baru, serta membuka kesempatan ekspor yang lebih banyak. Melalui UU Perdagangan yang banyak mengatur tentang UMKM, promosi dagang, dan ekspor, maka hubungan antara Kemendag dan Apindo akan makin erat. Bukan itu saja Kemendag juga dilibatkan kami dalam negosiasi untuk kerjasama dengan asing agar para pengusaha diuntungkan dengan perjanjian internasional. Jadi hubungan yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi dengan adanya UU Perdagangan. (LP/AN)

|

33

OPINI

: Percaya Menjadi Penegak Keadilan

penerimaan sebesar USD 12 milyar per tahun, sedangkan untuk jasa pelayanan kesehatan tidak kurang dari Rp 100 triliun per tahun dibuang ke luar negeri.

PERCAYA MENJADI PENEGAK KEADILAN

Selain itu, UU Perdagangan masih memperlakukan dunia usaha sebagai objek regulasi sehingga berbagai masalah pasti akan timbul dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan. Seharusnya dunia usaha sebagai pelaku ekonomi yang berada di garis depan diperlakukan sebagai mitra pemerintah dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan dan regulasi. Dengan demikian public policy yang dikeluarkan pemerintah akan efektif .

“Saya berharap sebagai tindak lanjut dari UU Perdagangan ini pemerintah mengatur masalah kebutuhan stok pangan tertentu oleh pedagang melalui perijinan dan pengendalian yang efektif”

Masalah yang lain berkaitan dengan stok barang yang bersifat strategis, terutama bahan pangan. Selama ini istilah stok dikaitkan dengan kegiatan penimbunan yang terlarang karena bersifat spekulatif. Namun sebaliknya kita sering menghadapi keadaan darurat dalam penyediaan barang, terutama pangan.

Suryo Bambang Sulisto Ketua Umum KADIN

Kendati belum mendapat meramal, namun Ketua Umum Kamar dan Dagang Indonesia (KADIN) Suryo Bambang Sulisto apakah Undang-Undang (UU) Perdagangan menjawab kalangan dunia usaha, terutama dalam mengatasi masalah sektor logistik. Persoalannya keberhasilan dari kegiatan perdagangan sangat tergantung pada kelancaran proses perpindahan barang dan kelancaran pengurusan di handling points. Seperti kita ketahui bersama, sektor logistik di Indonesia masih mengalami kendala struktural yang kurang baik, seperti infrastruktur dan pelayanan

Penilaian bapak dengan adanya UU Perdagangan ini?

Pengesahan UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai pengganti hukum peninggalan kolonial Belanda 34

|

birokrasi yang kurang bersahabat, regulasi yang masih ruwet. “Berbagai kendala tersebut akan berdampak pada daya saing produk maupun kesejahteraan rakyat,” ungkap Suryo Bambang Sulisto dalam surat jawabannya di sela-sela kesibukkanya yang diterima Tim Media Perdagangan INTRA, beberapa waktu lalu. Tapi, Pendiri Satmarindo Group optimis UU Perdagangan mengatakan kendati ada sisi positif atau negatif UU Perdagangan tetap diharapkan akan berdampak bagi kemajauan sektor dunia Usaha. Berikut Petikannya:

Bedrijfsreglementerings Ordonnantie (BO) merupakan sebuah jawaban dari penantian panjang selama 80 tahun sangat baik dan bagus. Dan Kadin mendukung.


Kadin hanya sedikit menyayangkan bahwa jasa pengapalan (shipment) dan jasa pelayanan kesehatan belum masuk kedalam 12 jasa yang diatur oleh UU Perdagangan. Padahal jasa pengapalan dapat menghasilkan

Saya harapkan sebagai tindak lanjut dari UU Perdagangan ini pemerintah mengatur masalah kebutuhan stok pangan tertentu oleh pedagang melalui perijinan dan pengendalian yang efektif . Dengan hadirnya stok pangan yang terdaftar dan terkendali, maka dalam keadaan terjadi gangguan produksi pangan pemerintah tidak perlu mendorong impor dengan tergesa-gesa Begitu saja Bapak?

Maksudnya, tentu saja kalangan dunia usaha akan mengapresiasi adanya produk

hukum bagi sektor perdagangan Indonesia. Tapi, apakah UU Perdagangan dapat menjawab semua kendala seperti yang tadi saya kemukakan sebelumnya seperti kita ketahui bersama, sektor logistik di Indonesia masih mengalami kendala struktural yang kurang baik, seperti infrastruktur dan pelayanan birokrasi yang kurang bersahabat, regulasi yang masih ruwet, dll. Mengapa faktor yang Bapak sebutkan akan menjadi kendala?

Saya belum dapat meramal apakah UU Perdagangan baru ini akan mampu mengatasi masalah logistik yang sangat terpuruk dewasa ini. Ya, memang seperti itu bagaimana akan maju bila sarana dan prasarana tidak mendukung. Akibatnya, dunia perekonomian tidak menunjukkan maju, karena terhambat kendalakendala tersebut. Langkah sebaiknya menurut Bapak bagaimana?

UU Perdagangan idealnya hadir terlebih dahulu sebelum UU yang mengatur perdagangan seperti UU Perdagangan Berjangka Komoditi, UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Perlindungan Konsumen, UU Sistem Resi Gudang, UU Kepabeanan, dll. Saya memang khawatir jika UU Perdagangan akan mendapat hambatan dari regulasi yang sampai sekarang masih berjalan sendiri-sendiri ataupun akan terjadi tumpang tindih dengan UU yang lainnya. Harapan Bapak dengan adanya UU Perdagangan ini?

Saya berharap UU Perdagangan yang mempunyai cakupan

demikian luas tidak menambah parahnya fenomena benturan dan tumpang tindah regulasi yang selama ini sudah banyak dikeluhkan. Namun, saya percaya bahwa UU Perdagangan mampu menjadi penegak keadilan antara kepentingan nasional dan kepentingan internasional, terutama dalam pelaksanaan pasar bebas. Tapi, harus diketahui bahwa tatanan perdagangan dalam negeri harus lebih berperan penting karena pertumbuhan ekonomi tidak hanya tergantung ekspor tetapi juga konsumsi dalam negeri. Maka dari itu, diharapkan UU Perdagangan dapat mendorong kegiatan perdagangan agar lebih berkembang serta dunia usaha dan masyarakat mampu lebih melihat perdagangan sebagai kegiatan ekonomi utama untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan. Terakhir, besar harapan saya agar proses pelayanan perdagangan yang masih perlu ditingkatkan ini dapat dipertegas dalam UU Perdagangan. Walaupun pemerintah sudah mencoba memperbaiki sistem pelayanan, namun dalam pelaksana di lapangan masih berlaku proses yang tidak efisien dan mahal. Sebagai contoh, pemerintah sudah membangun sistem National Single Window (NSW) secara online, namun dalam praktek petugas di lapangan masih menerapkan proses pelayanan secara manual. Akibatnya pengusaha masih harus berkeliling dari satu meja ke meja yang lain dalam pengurusan perizinan. (AS)

|

35

MENGENAL LEBIH DEKAT

: Bayu Krisnamurthi Teruslah Berbagi Ilmu, Yayok..!!

Teruslah Berbagi Ilmu...!!

Bayu Krisnamurthi Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia

JIKA ingin mengajak seorang teman untuk berburu kuliner kelas “kaki lima”, ajaklah Wakil Menteri Perdagangan Dr. Bayu Krisnamurthi, MSi. Pria kelahiran Manado, 18 Oktober 1964 ini memang doyan hunting kuliner di pinggir jalan, lorong-lorong gelap, tempat PKL mangkal. Tak heran bapak tiga anak ini tak canggung blusukan ke pasarpasar rakyat di daerah-daerah saat mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Perdagangan RI dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Keasyikan menikmati kuliner wong cilik, bercengkerama dengan para penjualnya, membuat doktor pada program studi ilmu ekonomi pertanian Institut Pertanian Bogor ini semakin dekat dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Baginya, memberdayakan para pengusaha kecil itu sama nikmatnya dengan menikmati semangkuk soto Lamongan kegemarannya di warung pinggir jalan. Kebiasaan bergumul dengan pedagang kecil ini pula yang mungkin mengilhami Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggilnya ke Cikeas, medio Oktober 2011 silam. Saat itu, Bayu Krisnamurthi, yang akrab disapa Yayok, masih menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Oleh Presiden SBY, Bayu ditantang membangkitkan daya saing produk domestik. Jabatannya ditarik

ke Kementerian Perdagangan sebagai Wakil Menteri Perdagangan mendampingi Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. “Bapak Presiden mengamanatkan pada saya untuk memperkuat ekonomi domestik melalui perdagangan serta meningkatkan daya saing produk UKM, pertanian, dan merevitalisasi pasar-pasar tradisional,” ujar Bayu Krisnamurthi, kepada majalah INTRA Insight, di sela persiapan Trade Expo Indonesia (TEI), baru-baru ini. Di akhir kepemimpinan periode kedua kabinet sepertinya Presiden SBYmemerlukan sosok sederhana, tak banyak bicara, tapi pekerja keras, bekerja secara nyata langsung ke grassroot, dan mampu menangani berbagai masalah nasional. Kedekatannya dengan masyarakat di lapisan bawah ini yang membuat Bayu banyak mendapat catatan tinta emas selama kariernya di pemerintahan. Tangan dingin Bayu berupa rekam jejaknya selama kariernya membuat SBY seolah “tak bisa berpaling ke lain hati.” Anak pertama pasangan Ir. Bambang Krisnamurthi dan Marifiatin memang

sering kali dipercaya mengatasi masalah-masalah nasional yang tergolong rawan dan genting yang melibatkan kepentingan masyarakat luas. Selain pernah mendampingi Menteri Pertanian Suswono sebagai wakil menteri pertanian selama dua tahun, Bayu Krisnamurthi pernah dipercaya mengatasi persoalan pangan nasional sebagai Ketua Tim Koordinasi Stabilisasi Pangan Pokok. Bayu juga dipercaya sebagai Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan, Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Penanggulangan Kemiskinan, dan pernah menjadi Dewan Pengawas Perum Bulog. Seabrek jabatan lainnya juga diemban dengan baik, tak terkecuali sebagai dosen IPB yang setiap saat harus membimbing skripsi mahasiswa atau mengajar di kelas dan memberi kuliah umum. Dalam reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Bayu akhirnya didaulat sebagai Wakil Menteri Perdagangan RI pada 18 Oktober 2011 dengan tugas khusus “blusukan” menggerakkan kekuatan ekonomi rakyat, merevitalisasi pasar-pasar rakyat, meningkatkan daya saing produk usaha mikro, kecil, dan menengah, di tengah kondisi era perdagangan global.

Bayu seperti ingin tancap gas pada start pertama. Bersama Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan penggantinya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Bayu membangun pasar-pasar kumuh menjadi lebih kinclong dan nyaman, mengatur dan menjadikan pasar modern serta industri global sebagai bagian integral dalam meningkatkan daya saing produk UMKM dan menjadikan UMKM sebagai global suplai chain. Seolah tiada hari tanpa meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk Indonesia ke manca negara. Melalui berbagai direktorat jenderal yang digawanginya, Bayu menggencarkan aksi-aksi pameran produk di tingkat nasional maupun ke seluruh penjuru negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Amerika Selatan, ke negara-negara ASEAN dan Tiongkok. Ia juga rajin melakukan sidak dan ikut merazia barang-barang yang tak berstandar nasional Indonesia (SNI), barang selundupan, produk berbahaya, sibuk berkampanye menjadi konsumen cerdas, dan getol melindungi produk domestik dari gempuran barang-barang

impor serta bejibaku menyiapkan payung regulasi perdagangan. Yang juga tak kalah sibuk, bersama seluruh jajaran Kementerian Perdagangan, Bayu kerap “bertempur” di organisasi perdagangan dunia

“Saatnya mengangkat produk domestik sebagai tuan di negeri sendiri.” (WTO) dan bernegosiasi sekaligus memimpin berbagai even internasional demi “melindungi kepentingan nasional.” Kerja keras Bayu berbuah manis. Pada medio Februari 2014, lahir sebuah produk hukum baru, yakni UndangUndang No 7 tentang Perdagangan. “Di sinilah, seluruh sistem perdagangan diatur dan mendapatkan kepastian hukum, demi menjaga kepentingan nasional. Inilah modal besar bangsa Indonesia menggerakkan kekuatan ekonomi rakyat dan hidup bersama negara-negara ASEAN

dan negara di dunia dalam era perdagangan global,” tegas pejabat yang suka mengenakan batik ini. Ia juga memastikan rencana implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan berjalan lebih mulus. “InsyaAllah, kita siap. Indonesia siap menjadi pasar tunggal ASEAN. Produk-produk kita memiliki daya saing internasional. Ini kesempatan kita semua memperluas pasar dan menjadikan industri domestik bersinergi menjadi mata rantai industri dan perdagangan global,” kata suami Pudjiningsih ini. Menjelang akhir masa bhaktinya sebagai wakil menteri perdagangan, Bayu berharap kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas segenap jajaran Kementerian Perdagangan dapat ditindaklanjuti pemerintahan yang baru dengan kinerja yang lebih baik. “Saatnya mengangkat produk domestik sebagai tuan di negeri sendiri. Kita cintai produk dalam negeri dan menjadikan perdagangan global sebagai kesempatan mengembangkan pasar dan meningkatkan mutu produk,” tutur penyuka motor gede ini.

Bersepeda, Bercocok Tanam Jika tak sedang di Bogor, setiap akhir pekan, Bayu biasanya menghabiskan waktunya di Gelora Bung Karno. “Saya sering bersepeda di Istora Senayan,” ujar pria berusia 49 tahun yang kini rambutnya sudah mulai beruban ini. Berolahraga baginya sangat penting di tengah rutinitasnya yang superpadat. Ia memang punya problem kelebihan berat badan. Mungkin hobi kulinernya yang membuat badannya makin tambun. Namun, tanpa berburu kuliner, sepertinya hidup serasa sepi. Di tengah kesibukannya menjumpai para pedagang pasar di berbagai daerah, ia memang

selalu menyempatkan diri duduk di warung kecil dan menyantap menu sederhana khas daerah itu plus membeli berbagai buah tangan. Di akhir pekan, berburu kuliner bersama isteri dan anakanak juga lebih asyik. Tapi tunggu dulu, hobi yang satu ini juga tak boleh ketinggalan: bercocok tanam. “Itu warisan nenek di Blora,” ujarnya. Jangan heran jika sempat meluangkan waktu ke rumahnya yang asri di Bogor, Ratusan tanaman buah seperti jambu, rambutan, nangka, belimbing seolah hutan kecil di sekeliling rumahnya. “Saya suka menanam belimbing, “ katanya.

Jika musim buah tiba, pohon rambutan banyak memberi keindahan dengan buah berwarna merahnya. Ia akan istiqomah melaksanakan tugas dan bertanggung jawab terhadap apapun yang diberikan Allah kepadanya. “Hidup manusia hanya menghamba pada Allah. Tugas kita berikhtiar,” katanya. Sebagai dosen, Bayu tampaknya tidak bakal jauh dari habitat akademik. Baginya, mengajar dan berbagi ilmu merupakan jalan hidupnya. “Saya berasal dari dosen dan akan terus mengajar,” katanya.

Jadi, teruslah berbagi ilmu...! (***)

36

|


|

37

WARTA USAHA

: Berjuang Promosikan Batu Garut ke Mancanegara

WARTA USAHA

BERJUANG PROMOSIKAN BATU GARUT KE MANCANEGARA

MENGINTIP KESUKSESAN USAHA BAMBU DI PASAR EROPA Bagi sebagian orang, bambu mungkin masih dianggap sebagai tanaman yang memiliki nilai ekonomi rendah. Namun pendapat tersebut dipatahkan oleh pasangan Khairul dan Sundari Pulungan yang telah bergelut di bisnis bambu sejak tahun 1998. Melihat berlimpahnya bambu yang belum dimanfaatkan serta makin meningkatnya jumlah pengangguran, maka mantan jurnalis ini berkomitmen untuk meningkatkan nilai ekonomi bambu menjadi lebih tinggi dengan mempekerjakan para penggangguran tersebut.

Nama Yayan Rochyana (56) sudah tidak asing lagi di kalangan para pelaku usaha batu mulia di Kabupaten Garut. Kang Yayan-begitu biasa disapaselalu bersemangat bila bercerita tentang batu Garutan ini. “Saya bangga Garut mempunyai batu yang sudah berkelas dunia,” tuturnya. Pada awalnya, Kang Yayan tidak sengaja menggeluti bisnis ini. Namun setelah terjun mencari batu asli Garut di beberapa sentra lokasi pertambangan seperti daerah Cibungbulang-Caringin dan Kiara Payung tahun 1990 lalu, ia memutuskan untuk menjadi pengrajin karena usaha ini dinilai sangat berprospek. Lebih lanjut Kang Yayan mengatakan bahwa ternyata batu asli Garut sudah terkenal sebelumnya, bahkan telah melanglang buana ke berbagai negara, diantaranya Korea, Taiwan, Belanda, Australia, dan Arab Saudi. Namun kebanyakan batu tersebut bukan hasil dari para pengrajin Garut. “Saya sedih melihatnya, kenapa batu Garut terkenal oleh orang luar,” ungkap Kang Yayan. Maka, beliau pun terus belajar dan kursus untuk menekuni usaha batu mulia. Berbagai pelatihan teknik produksi diikuti, mulai dari pelatihan yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Garut, hingga Mutumanikam Nusantara yang bekerjasama dengan pemerintah Spanyol. “Semua yang saya lakukan ini untuk lebih memajukan batu Garutan agar lebih terkenal hasil dari pengrajin Garut sendiri, bukan dari orang luar,” kata lelaki berkepala plontos ini.

PROFIL USAHA Pendiri Usaha: Jenis Usaha: Alamat Usaha:

|

Pengrajin Batu Mulia Kawasan Cangkuang MuaraSanding, Kabupaten Garut

Dalam menjalankan usahanya, pemilik workshop Yayan yang terletak di kawasan Cangkuang Muara-Sanding, Kabupaten Garut ini mengalami beberapa hambatan, salah satunya adalah mengenai bahan baku batu yang semakin lama menjadi semakin langka dan berkurang, jika ada harganya pun sangat mahal karena dibeli secara

Persoalan lain yang dihadapi adalah masalah pemasaran. Kendati saat ini batu hasil produksi Kang Yayan telah dipasarkan ke beberapa daerah seperti Jakarta, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Medan, dan Lampung, namun hal tersebut dirasakan masih kurang karena selama ini usahanya tergantung dari pesanan para

38

Yayan Rochyana (Kang Yayan)


: Mengintip Kesuksesan Usaha Bambu di Pasar Eropa

langsung oleh para pedagang bermodal besar dari lokasi penambangan batu. Dirinya paham bila para penggali batu lebih senang menjual ke pedagang karena harganya lebih mahal ketimbang kepada pengrajin. “Mengenai hal itu perlu ada peraturan larangan membawa bahan baku dalam bentuk bongkahan keluar kota Garut oleh Pemkab, kecuali dalam bentuk siap jadi. Selain menjaga kelestarian alam, hal tersebut juga bisa membangkitkan gairah para pengrajin untuk berkreasi,” ujar Kang Yayan.

pedagang saja. “Paling banyak keuntungan bersih setiap bulannya Rp 3-5 juta,”pungkasnya. Maka, sarana penjualan yang mendukung sangatlah diperlukan. Keinginan untuk mempopulerkan batu Garut selalu dipegang teguh olehnya. Hal tersebut setidaknya dapat dilakukan melalui pameran agar dapat lebih dikenal dan bisa langsung bertemu dengan para pembeli. “Dengan ikut pameran kami bisa belajar cara-cara pemasaran langsung,” harapnya. Maka dari itu besar harapan dari para perajin agar dapat mengikuti berbagai macam pameran serta mendapatkan perhatian lebih baik dari pemerintah maupun swasta.

Bermodalkan uang pesangon, bapak dari tiga orang anak ini akhirnya menyewa sebuah galeri kecil di kawasan Kemang. Kesuksesan pemilik Shaniqua Bamboo ini dimulai ketika diajak seorang kerabat untuk mengikuti Pameran Produk Ekspor pada tahun 1999. “Melalui pameran tersebut kita mendapat buyer dari Spanyol sebanyak 13 kontainer untuk mengisi vila di salah satu pulau di sana”, ungkap Sundari ketika ditemui di Gedung SMESCO. Sampai sekarang, pasangan suami istri ini fokus pada kegiatan ekspor dan pasar terbesar untuk bisnis yang mereka jalani adalah negara-negara Eropa, seperti Spanyol, Jerman, Belanda, Itali, Turki, Perancis, Madagaskar, dan Portugal. Pada kesempatan tersebut, Sundari juga menceritakan tantangan yang dihadapi oleh bisnis bambu yang sampai saat ini mempekerjakan sekitar 35-40 karyawan. “Membina orang itu tidak mudah dan hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi kami”, jelas pemilik workshop yang terletak di Rangkasbitung, Banten. Krisis ekonomi di Eropa dan masalah pemasaran juga sempat dirasakan menghambat perkembangan usaha. Problematika lain yang ditemui adalah infrastruktur yang belum baik sehingga menyulitkan petani bambu untuk membawa hasil potongannya ke pinggir jalan. Kegigihan Sundari dan Khairul dalam menjalankan usahanya berbuah manis.

PROFIL USAHA Pendiri Usaha: Jenis Usaha: Alamat Usaha:

Khairul dan Sundari Pulungan Pengrajin Bambu Rangkasbitung, Banten

Pada tahun 2013, mereka menerima penghargaan Prabaswara Award dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk kategori Furniture Export Development serta Primaniyarta Award dari Kementerian Perdagangan untuk kategori Superior Potential Exporter. Bagi mereka, kualitas atas produk yang akan dijual sangatlah penting. Tak heran jika kontrol produk selalu dilaksanakan dan garansi 10 tahun terus diberikan kepada para pelanggan. Hal tersebutlah yang akhirnya membedakan produk Shaniqua Bamboo dengan kompetitornya. “Yang pasti kita punya desain sendiri dan produknya tidak akan bubuk, dijamin sampai 10 tahun. Selain itu, dari awal sampai sekarang kita tetap main di bambu, jadi konsistensi kita terjaga” tutur wanita kelahiran Rangkasbitung ini dengan semangat.

Di akhir perbincangan, Sundari berbagi sedikit tips untuk para pengusaha maupun calon pengusaha. “Tidak mudah jadi pengusaha, kuncinya harus gigih, ulet, sabar, dan harus lentur menghadapi orang” ujarnya. Selain itu, besar harapan kepada pihak Pemerintah, baik Daerah maupun Pusat untuk selalu mendukung usahanya, khususnya dalam segi pameran. Selama ini dukungan Pemerintah dirasa masih sangat minim. Namun beliau juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kementerian Perdagangan yang telah memberikan ruang seluas 80 m2 pada acara Trade Expo tahun ini. Disisi lain beliau juga berharap agar nantinya brand Shaniqua ini bisa terus eksis dan bahkan dapat dijual langsung di berbagai negara.

|

39

ETALASE PERISTIWA MENDAG MUHAMMAD LUTFI MENGGANTIKAN GITA WIRJAWAN

Pada Jumat (14/2) serah terima jabatan Menteri Perdagangan (Mendag) dari Gita Wirjawan kepada Muhammad Lutfi. Pada hari yang sama Muhammad Lutfi resmi dilantik Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara sebagai Mendag ke-32. Penunjukan mantan Duta Besar RI untuk Jepang ini menjadi Mendag berdasarkan Keputusan Presiden No. 8 P Tahun 2014 yang ditetapkan di Jakarta pada 12 Februari. “Kendati menjabat di akhir waktu, tapi tugas ini tetap harus disandang, saya ingin Kemendag harus menjadi promoter yang jitu, facilitator yang terbuka, dan regulator yang adil dan bersih,’’ ungkapnya.

MENDAG HADIR DI AEM DAN KTT ASEAN KE-24 MYANMAR

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi memimpin Delegasi Indonesia pada Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) , Sabtu (10/5), sekaligus mewakili Menko Perekonomian Chairul Tanjung (CT) dalam Pertemuan Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC Council) dari Indonesia di Nay Pyi Taw, Myanmar. Selain itu Mendag juga mendampingi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Minggu (11/5) mengikuti gelaran KTT ASEAN ke24. “Indonesia dapat terus melakukan langkah-langkah perbaikan dan meningkatkan daya saingnya untuk mendukung konsolidasi di tingkat ASEAN,” harap Mendag. Hadir dalam pertemuan KTT ASEAN selain Mendag Menko Kesra Agung Laksono, dan Menlu Marty Natalegawa. KONFERENSI KAKAO INTERNASIONAL KE-6 DI BALI

MEDIA GATHERING BERSAMA MENDAG

Mendag Muhammad Lutfi bersama Wamendag Bayu Krisnamurthi serta Jajaran Pejabat Kemendag menghadiri acara Media Gathering yang mengusung tema “Together We’re Stronger” dan berlangsung di Rumah Jambuluwuk, Ciawi Bogor pada 12-13 April 2014 lalu. Dalam acara yang diselenggarakan oleh Pusat Humas Kemendag ini hadir 50 peserta yang terdiri dari wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Perdagangan (Forward) dan staf Pusat Humas. “Media gathering ini juga merupakan ajang mempererat silahturahmi antara jajaran Kemendag dengan wartawan. Untuk itu perlu hubungan yang sinergi dengan saling menghormati,’’ kata Mendag. PERINGATAN HARI KONSUMEN NASIONAL

Dalam rangka memperingati Hari Konsumen Nasional (HKN) 2014, Kemendag menggelar acara jalan santai dan fun bike pada hari Minggu (20/4) dengan rute kantor Kemendag sampai Bundaran HI. Acara ini bertujuan untuk mensosialisasikan “Gerakan Konsumen Cerdas, Mandiri, dan Cinta Produk Dalam Negeri”. Turut hadir dalam acara tersebut Mendag bersama Ibu Bianca Adinegoro, Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Widodo, serta sekitar 1.500 pegawai Kemendag, Asosiasi Pelaku Usaha dan media. Dalam sambutannya, Mendag berharap agar masyarakat menjadi konsumen yang cerdas dalam hal bertransaksi barang dan jasa. “Konsumen Indonesia itu mempunyai kemampuan mengarahkan kemana ekonomi Indonesia’’, jelas Mendag. 40

|


PERESMIAN PABRIK DAN EKSPOR PERDANA TEH RAKYAT IROET

Wamendag Bayu Krisnamurthi bersama Bupati Garut Rudy Gunawan menandatangi prasasti sebagai tanda peresmian pabrik teh rakyat Iroet di Cisaat, Garut, Kamis (17/4). Pabrik yang berada dibawah naungan Koperasi Putera Mekar ini memiliki keistimewaan tersendiri karena merupakan pabrik teh rakyat pertama yang bersifat swadaya. Dalam kesempatan tersebut, Wamendag yang didampingi oleh Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Nus Nuzulia Ishak, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Oke Nurwan, Direktur Pengembangan Produk Ekspor Dody Edward serta CEO PT. Sariwangi AEA Alexander Supit juga melepas keberangkatan ekspor perdana teh rakyat dari Garut tersebut.

Konferensi Kakao Internasional Indonesia ke-6 yang bertempat di Westin Hotel Nusa Dua Bali secara resmi dibuka oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Kamis (15/5). Dalam konferensi yang berlangsung selama dua hari tersebut, Mendag menyampaikan dukungannya terhadap Implementasi Skema Sertifikasi Produksi Kakao yang Berkelanjutan. Dengan adanya sertifikasi tersebut, diharapkan dapat mendukung peningkatan pendapatan petani, memberikan harga pasar yang adil sesuai keinginan petani dan industri kakao maupun memberikan kemudahan bagi petani dalam memperoleh pembiayaan. PASAR LELANG BAWANG MERAH DI BREBES

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi bersama Menteri Pertanian (Mentan) Suswono, secara resmi membuka Pasar Lelang Bawang Merah di Pasar Klampok, Brebes, Jawa Tengah Senin (16/6). Dalam sambutannya, Mendag mengatakan bahwa pasar lelang merupakan salah satu instrumen dalam menentukan harga yang transparan sehingga dapat memberikan keuntungan baik bagi petani maupun pembeli. “Pengaktifan kembali pasar Klampok merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pangan agar konsumen dan petani dapat menikmati harga yang wajar serta tidak dirugikan dengan terjadinya fluktuasi harga di pasar,” jelasnya.

IFRA 2014 PAMERAN BESAR WARALABA

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Srie Agustina secara resmi membuka pameran International Franchise, License & Business Concept Expo & Conference (IFRA ) ke-12 di JCC, Jakarta yang diselenggarakan oleh Asosiasi Franchise Indonesia (AFI). Pada acara yang diselenggarakan Jumat (20/6) tersebut, Dirjen PDN memberikan penghargaan kepada AFI yang selama 12 tahun berturut-turut memajukan pengembangan waralaba di Indonesia. Dalam pameran yang diikuti oleh 184 pelaku usaha waralaba ini, Pada acara tersebut Dirjen PDN juga memberikan apresiasi kepada beberapaUMKM binaan Kemendag.

|

41

ETALASE PERISTIWA PELUNCURAN PASAR FISIK BATU BARA ON-LINE

Kepala BAPPEBTI Kemendag Sutriono Edi bersama dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM R Sukhyar melakukan peluncuran perdana Pasar Fisik Batu Bara OnLine, Selasa (1/7). Dalam sambutannya, Kepala Bappebti mengatakan bahwa perdagangan fisik batu bara ini diinisiasi oleh pelaku bisnis batubara yang bekerjasama dengan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan hal tersebut harus diapresiasi sebagai wujud pengelolaan yang akuntabel, transparan dan terorganisir. “Upaya ini meningkatkan ekspor komoditas batubara untuk berdaya saing,” paparnya. WAMENDAG BERKUNJUNG KE INDUSTRI MAINAN ANAK

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Bayu Krisnamurthi bersama Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Widodo melakukan kunjungan kerja ke industri mainan anak PT. Sinar Harapan Plastik yang berlokasi di Komplek Pergudangan Kamal Indah, Jakarta Barat, Selasa (15/8). Dalam kunjungannya tersebut, Wamendag menyampaikan bahwa Kemendag telah mengambil kebijakan bahwa SNI wajib diterapkan pada mainan anak. Namun untuk industri yang belum siap, maka akan terus dibina dan dibantu agar dapat menjadi lebih siap dalam memenuhi ketentuan SNI. Untuk mainan anak yang berbahan baku plastik, SNI yang ditetapkan meliputi keamanan bahan baku (tidak tajam) dan keamanan desain (tidak berujung runcing). G20 TRADE MINISTERS MEETING

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, menghadiri pertemuan G20 Trade Ministers Meeting di Sydney, Australia, Sabtu (19/7). Dalam pertemuan tersebut dibahas tiga topik penting antara lain langkah konkrit di bidang perdagangan dalam kerangka Strategi Pertumbuhan G20, Rantai Nilai Global (GVC), dan penguatan Sistem Perdagangan Global. Di samping itu, para Menteri juga membahas Rekomendasi B20, yaitu organisasi independen yang mewadahi kegiatan para pebisnis dari ke-20 Ekonomi anggota G20. 42

|


PELATIHAN PENERBITAN SKA

Sekjen Kementerian Perdagangan (Kemendag) Gunaryo membuka Pelatihan Pemahaman Rules Of Origin (ROO) bagi Pejabat Penandatangan Penerbit Surat Keterangan Asal (SKA) di Hotel Oria, Jakarta, Selasa (17/6). Gunaryo dalam sambutannya memaparkan pentingnya kegiatan tersebut dalam penguatan orientasi pasar dalam negeri dan luar negeri dari segala lini yang ada. Selain itu kegiatan tersebut memberikan pengetahuan teknis dan keterampilan peserta yang hadir untuk mengimplementasikan pelaksanaan penerbitan SKA guna memperlancar pelaksanaan tugasnya. Ada 8 materi pelatihan yang diberikan dengan metode pembelajaran yang menitikberatkan pada peran interaktif antar sesama peserta dan instruktur.

KEMENDAG RAIH PREDIKAT KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK 2014

Lagi, Kementerian Perdagangan (Kemendag) meraih Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2014 dari Ombudsman RI.Piagam penghargaan diserahkan oleh Menkopolhukam Djoko Suyanto kepada Kepala Biro Umum Supardjo, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jumat (18/7). Unit Pelayanan Publik Kemendag sendiri berhasil mengumpulkan nilai sebanyak 960, selisih 20 poin dari nilai tertinggi yaitu 980. Dengan diberikannya predikat yang berlaku untuk 1 tahun tersebut diharapkan dapat menjadi acuan perilaku pelaksana pelayanan publik dan salah satu unsur penilaian kinerja Pimpinan Instansi Pelayanan Publik.

PELEPASAN EKSPOR KUDA LOKAL ASLI INDONESIA

Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Nus Nuzulia Ishak melepas keberangkatan ekspor kuda lokal asli Indonesia bersama Ibu Oetari Soehardjono selaku pemilik peternakan kuda Pamulang, Tangerang Selatan, Jumat19/7). Sebanyak 24 kuda asal Sumba-NTT yang telah dilatih oleh Sigit Samsu akan segera diekspor ke Kuala Lumpur, Malaysia. Namun untuk tahap pertama, baru 12 ekor kuda yang akan diberangkatkan. Nantinya kuda-kuda vtersebut akan dijadikan kuda tunggang dan kuda dokar untuk keperluan rekreasi di salah satu taman rekreasi.

MENDAG HADIRI KONVENSI NASIONAL DIASPORA INDONESIA

Konvensi Diaspora Indonesia kembali dilaksanakan di New Orleans, Amerika Serikat pada 1-3 Agustus 2014 lalu. Pada acara tersebut dihadiri Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi. Dalam kesempatan tersebut Mendag menekankan betapa pentingnya persatuan antar Diaspora dan berharap agar mereka dapat mengambil manfaat dari negara tempat tinggalnya. Pada kesempatan ini Kemendag juga melakukan misi dagang dengan membawa 9 perusahaan makanan dan minuman Indonesia untuk melakukan promosi sekaligus membangun jejaring kerja dengan Diaspora Indonesia di AS.

GELARAN HUT RI KE-69

Mendag Muhammad Lutfi mendapat kejutan di HUT RI ke-69, Minggu (17/8). Usai menjadi menjadi inspektur upacara dalam rangka memperingati hari kemerdekaan yang digelar di lapangan parkir Kemendag, Mendag sangat terkejut ketika para pejabat dan seluruh karyawan memberikan hadiah berupa karikatur besar dirinya di hari ulang tahun ke-45 yang jatuh sehari sebelumnya. “Terima kasih semua atas perhatian,’’ ujarnya. Pada kesempatan yang sama, beliau menyerahkan penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada 200 karyawan yang telah bekerja selama 10-30 tahun dan hadiah kepada para pemenang lomba. |

43

KOLOM PEDULI

KOLOM PEDULI

: Buka Puasa Bersama 250 Anak Yatim

RAMADHAN KUNCI MENJADI PEMENANG

“ .... di bulan Ramadhan ini menjadi pemenang Dalam kesempatan tersebut Mendag itu adalah kunci menyampaikan bahwa di bulan utama kita menjadi Ramadhan yang penuh berkah ini lebih baik dimatamasyarakat muslim hendaknya menjadi Nya”

Wajah-wajah ceria menyelimuti anak-anak yang berkumpul di Masjid Al-Arief Kementerian Perdagangan. Sebanyak 250 anak yatim yang berasal dari empat yayasan, yaitu Yayasan Finuda Harapan Bekasi, Yayasan Aisyah Kebon Batu, Yayasan Nurul Iman Jafariah dan Yayasan Al-Arief Krukut, hadir pada acara gelar buka puasa bersama dengan Mendag Muhammad Lutfi beserta para jajaran pimpinan Kemendag yang diselenggarakan Rabu (23/8).

Gelaran buka puasa bersama anak yatim ini diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian sosial yang bertujuan untuk mempererat tali silahturahmi. “Acara ini sangat baik, karena kita bisa saling silahturahmi dan peduli kepada sesama,’’ ungkap Mendag. 44

|


pemenang dengan berbuat baik dan beramal pada sesama. “Mari kita bersamasama berjuang untuk menjadi pemenang, karena di bulan Ramadhan ini menjadi pemenang itu adalah kunci utama kita menjadi lebih baik dimataNya,” ungkap Mendag.

Pada acara tersebut Kemendag juga memberikan santunan kepada para anak yatim serta menyerahkan hadiah kepada para juara lomba Tahfidz Al-Quran untuk tingkat SD dan MTQ untuk tingkat SMP. Penyerahan hadiah kepada para pemenang hadiah tersebut dilakukan secara langsung oleh Mendag Wamendag.

: Biro Umum Kemendag Menggelar Kegiatan Khitanan Massal

KEAKRABAN DI TENGAH SUNATAN MASSAL

“Dengan adanya kegiatan ini maka diharapkan dapat meningkatkan rasa keakraban antara ini merupakan bagian dari kegiatan Kementerian Perdagangan Kemendag dengan para sosial dan bentuk kepedulian yang (Kemendag) gelar acara sunatan pegawai serta anggota dilakukan Kemendag. Seusai acara, massal, Senin (23/6), di ruang rapat keluarganya... ” masing-masing anak mendapatkan Dahlia, Lantai I, Gedung II Kantor bantuan berupa alat tulis, buku, tas Kementerian Perdagangan. Untuk tahun sekolah, serta uang tunai. Selain itu, kegiatan 2014 ini, sebanyak 31 anak yang terdiri dari khitanan massal ini mendapat perhatian dan umur tiga sampai sepuluh tahun terdaftar sebagai bantuan dari Dharma Wanita Persatuan Kementerian peserta dari kegiatan sunatan massal yang rutin Perdagangan. setiap tahun dilakukan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemendag. Seluruh peserta tersebut “Dengan adanya kegiatan ini maka diharapkan dapat merupakan anggota keluarga dari karyawan dan meningkatkan rasa keakraban antara Kemendag dengan karyawati Kemendag. Peresmian kegiatan ini dibuka para pegawai serta anggota keluarganya,” ungkap Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perdagangan Suparjo. Karyanto Suprih. Semoga kedepannya makin banyak acara-acara sosial Kepala Biro Umum Suparjo dalam laporan serupa yang dilaksanakan oleh Kemendag sehingga pelaksanaannya menjelaskan kegiatan sunatan massal seluruh pihak dapat merasakan manfaatnya.

|

45

KATA KITA

: Program Beasiswa

PROGRAM BEASISWA KEMENDAG

“Saya rasakan banyak perubahan positif...” Sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas karyawan, maka secara rutin Kementerian Perdagangan mengadakan berbagai program peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang salah satunya adalah dalam bentuk beasiswa. Bagaimana pendapat mereka mengenai program tersebut?

“Menurut saya program beasiswa ini sangat bagus dan perlu terus didorong karena nantinya akan berdampak pada peningkatan kualitas kebijakan yang dikeluarkan serta kualitas pelayanan publik Kemendag. Selain itu banyak hal baru yang saya dapatkan, seperti ilmu pengetahuan yang dapat diaplikasikan dalam pekerjaan sehari-hari dan pengalaman bergaul dengan rekan-rekan dari berbagai negara. Namun hal yang paling menyenangkan adalah dapat merasakan keramahan penduduk Jepang, keteraturan berbagai aspek yang ditemui dalam keseharian, serta kebersihan lingkungannya yang membuat saya sadar bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki, baik itu diri pribadi, maupun lingkungan sekitar di tanah air. Dengan adanya program beasiswa ini, banyak perubahan positif yang saya rasakan, terutama sikap ilmiah yang harus melekat dalam berbagai aspek pekerjaan karena berkaitan dengan tanggung jawab terhadap publik. Maka dari itu, besar harapan saya untuk dapat memberikan sumbangsih terhadap Kementerian Perdagangan dari ilmu yang telah didapat.” ENDANG AHMAD HIDAYAT Jabatan/Divisi:

Jenis Program:

Staf / Bidang Informasi Publik, Pusat Hubungan Masyarakat

Master of Science in International Development and Cooperation, Hiroshima University - Jepang

“Bagi saya, program beasiswa ini sangatlah berguna karena salah satu faktor untuk meningkatkan good governance adalah dengan meningkatkan sumber daya manusianya. Meskipun pada awalnya saya dihadapkan oleh beberapa kendala, namun seiring waktu berjalan semuanya menjadi lancar. Disamping itu, banyak manfaat yang dapat saya peroleh selain gelar yang tentunya membuat nama saya menjadi semakin panjang. Pengalaman tinggal di negara asing dan kesempatan untuk memperkaya budaya serta etos kerja menjadi suatu hal yang tak ternilai. Hal utama yang paling saya syukuri adalah bertambahnya ilmu pengetahuan yang saya miliki, khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan seperti konsep dasar ekonomi dan perdagangan. Jadi sekarang ini ketika saya melakukan suatu pekerjaan, saya tidak hanya asal mengerjakannya tetapi juga sudah memahami arti dari konsep-konsep tersebut. Setelah mengikuti program ini saya berharap agar kedepannya saya dapat lebih meningkatkan kinerja serta berkontribusi positif baik kepada unit maupun institusi kerja.” JEFREY ZAKHARIA Jabatan/Divisi: Staf/Direktorat Kerja Sama Bilateral, Ditjen KPI

46

|


“Program seperti ini pastinya sangat bagus dan bermanfaat ya, khususnya dalam hal peningkatan kualitas pribadi seperti wawasan dan pengalaman hidup di negeri orang. Dari segi wawasan, dengan kualitas pendidikan dan sistem belajar di Belanda yang sangat baik maka para pelajar dituntut untuk berpikir kritis dan tentunya lebih menekankan pada applied science. Dengan terjalinnya hubungan yang kooperatif antara siswa dan pengajar, proses belajar pun menjadi lebih optimal. Di sisi lain, saya juga belajar untuk lebih mandiri, percaya diri, serta menghargai perbedaan dan meningkatkan toleransi dengan rekan-rekan dari berbagai negara. Manfaat lain yang saya rasakan dan dapat diimplementasikan ke dalam pekerjaan diantaranya adalah efisiensi waktu dan ilmu manajemen serta kepemimpinan yang akan sangat berguna bagi karir saya bersama Kementerian Perdagangan. Melalui program ini, harapan saya kedepannya adalah terus belajar guna meningkatkan wawasan dan memperbaiki kualitas pribadi. Namun alangkah baiknya jika tidak hanya saya yang memperoleh kesempatan tersebut tetapi juga seluruh anak Indonesia agar dapat lebih siap dan mampu INDAH FAJARWATI bersaing di dunia internasional.” Jabatan/Divisi:

Jenis Program:

Pelaksana/Direktorat Pengembangan Promosi dan Citra - DJPEN

Master of Management, Saxion University of Applied Science - Belanda

“Program peningkatan kapasitas SDM dalam bentuk kesempatan tugas belajar ke luar negeri merupakan sebuah hal yang sangat berkesan bagi saya. Selama 1,5 tahun di Australia, saya mendapatkan pelajaran yang berharga, salah satunya adalah pembentukan pola pikir analitis dan kritis melalui pembiasaan pengerjaan laporan dan tulisan sehingga nantinya memudahkan saya saat membuat laporan dan menganalisa berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh Bappebti. Selain itu, dari ilmu yang saya pelajari, saya dapat merancang program literasi dan sosialisasi yang terintegrasi dengan baik dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pemangku kepentingan di dalam industri Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal lain yang saya rasakan adalah meningkatnya kepercayaan diri untuk menyampaikan pendapat dan masukan kepada pimpinan serta kemampuan dalam berkomunikasi dengan berbagai macam audiens yang berbeda. Dengan ini saya berterimakasih kepada pimpinan Kementerian Perdagangan yang telah mengirim saya dan banyak rekan Kemendag lain untuk meningkatkan kompetensi dan mendapat kesempatan belajar di dalam maupun luar negeri. Saya yakin bahwa dengan semakin banyaknya kesempatan untuk melanjutkan sekolah, maka Kemendag akan semakin berkembang dan semakin baik dalam melayani rakyat Indonesia demi tercapainya Indonesia yang lebih baik.” ANNISA FITRI WULANDARI Jabatan/Divisi:

Jenis Program:

Kepala Subbagian

Master of Communications

Humas/Sekretariat Bappebti

and Media Studies Monash University - Australia

Jenis Program: Master of Science in International Political Economy, Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura

|

47

TRADE-PEDIA

: Ayo, Jadi Konsumen Cerdas!

Konsumen cerdas adalah konsumen yang kritis dan berani memperjuangkan hak dan kewajibannya serta mampu melindungi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan dari barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak sesuai dengan Kesehatan, Keamanan, Keselamatan, dan Lingkungan (K3L).

Maraknya berbagai produk yang masuk ke Indonesia mengharuskan kita menjadi konsumen yang lebih cerdas dalam memilih dan membeli barang. Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerapkan program Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen agar konsumen dapat melindungi diri sendiri, keluarga dan lingkungan dari barang atau jasa yang tidak sesuai ketentuan atau tidak sesuai dengan Kesehatan, Keamanan, Keselamatan dan Lingkungan (K3L).

PERHATIKAN LABEL DAN MASA KADALUARSA: Terkait kondisi barang, konsumen juga harus lebih kritis untuk mengetahui barang yang akan dibelinya. Pastikan barang yang dibeli terbungkus rapi dan disertai label, serta dicantumkan antara lain: komposisi, petunjuk penggunaan, masa berlaku, serta kartu garansi untuk barang tertentu. Bila Anda membeli barang secara online, sebaiknya perhatikan petunjuk pembeliannya dan lakukan sistem jual beli langsung yaitu dengan cara bertemu.

TEGAKKAN HAK DAN KEWAJIBAN ANDA SELAKU KONSUMEN: Sebagai konsumen, sebaiknya Anda lebih kritis dan berani memperjuangkan hak apabila barang atau jasa yang dibeli tidak sesuai standar yang dijanjikan. Tidak hanya itu, konsumen juga harus memahami kewajibannya yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

BELI SESUAI KEBUTUHAN BUKAN KEINGINAN: Dalam hal jual-beli, masyarakat Indonesia terkenal sebagai konsumen yang konsumtif. Seringkali membeli barang atau jasa sekedar memenuhi keinginan dan belum tentu menjadi kebutuhan. Oleh karenanya seringkali masyarakat Indonesia tertipu oleh kualitas. Melalui program Konsumen Cerdas Paham Perlindungan Konsumen, konsumen diajak untuk tidak dikuasai oleh keinginan untuk membeli barang atau jasa tersebut.

TELITI SEBELUM MEMBELI: Konsumen yang cerdas harus terbiasa untuk teliti sebelum membeli atau menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan.

KIAT MENJADI KONSUMEN CERDAS

PASTIKAN PRODUK SESUAI DENGAN STANDAR MUTU K3L: Konsumen sebaiknya mulai akrab dengan produk-produk Standar Nasional Indonesia (SNI) yang tentunya memberikan jaminan Kesehatan, Keamanan, Keselamatan, dan Lingkungan (K3L) pada konsumen. Hingga saat ini terdapat 89 jenis produk yang sudah SNI wajib.

KEWAJIBAN KONSUMEN CERDAS

TEGAKKAN HAK & KEWAJIBAN ANDA SELAKU KONSUMEN

TELITI SEBELUM MEMBELI

PERHATIKAN LABEL & MASA KADALUARSA 48

|


PASTIKAN PRODUK SESUAI DENGAN STANDAR MUTU K3L

BELI SESUAI KEBUTUHAN, BUKAN KEINGINAN

Membaca atau mengikuti petunjuk/ informasi dan prosedur pemakaian Beritikad baik dalam melakukan transaksi

Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

SEKILAS TENTANG AEC

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan sebuah komunitas negara-negara ASEAN yang memberlakukan sistem pasar tunggal yang berarti terbuka dan bebas untuk melakukan perdagangan barang, jasa, investasi, modal maupun tenaga kerja demi mewujudkan ekonomi ASEAN yang terintegrasi. Anggota MEA terdiri dari 10 negara yang tergabung dalam ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam.

Mulailah menjelma menjadi konsumen cerdas yang cermat dan kritis demi kehidupan yang lebih baik di masa depan. Mulai dari diri sendiri dan sebarluaskan perilaku ini kepada keluarga dan lingkungan Anda.

Pada awalnya pelaksanaan MEA akan dimulai pada tahun 2020, namun setelah penandatanganan “Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015” pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina pada tanggal 13 Januari 2007, pelaksanaan MEA diputuskan akan dimulai pada akhir tahun 2015. Keputusan tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan ASEAN dalam memperkuat daya saing untuk menghadapi kompetisi global, penurunan biaya produksi di ASEAN sebesar 10-20 persen, dan meningkatkan kemampuan kawasan dengan implementasi standar dan praktik internasional, HAKI dan adanya persaingan.

HAK KONSUMEN CERDAS Mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan Memilih barang atau jasa yang akan digunakan Mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi barang atau jasa

Didengar pendapat dan keluhannya Mendapatkan pembinaan Diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur Mendapatkan ganti rugi atau kompensasi

|

MEA memiliki peranan yang sangat penting karena dapat memberikan beberapa manfaat bagi para anggotanya antara lain mendorong peningkatan daya saing, penghapusan hambatan tarif maupun non tarif, memberikan kesempatan bagi produsen untuk mendistribusikan produknya ke pasar yang lebih luas, serta membuka peluang penyerapan tenaga kerja. Namun, manfaat serta tujuan utama dari MEA adalah meningkatkan stabilitas perekonomian dan kesejahteraan seluruh negara di kawasan ASEAN. Sebagai salah satu negara anggota MEA, Indonesia memiliki 9 produk unggulan untuk diekspor ke

49

negara ASEAN lainnya. Produk-produk tersebut diantaranya adalah produk perkebunan seperti coklat, kopi, dan karet, produk hutan, elektronik, otomotif, tekstil, alas kaki, serta udang yang merupakan produk kelautan. Berdasarkan data yang diperoleh, tercatat total impor Indonesia pada tahun 2013 adalah sebanyak 15% dari total impor seluruh negara ASEAN. Sebaliknya, total ekspor Indonesia terhadap total ekspor negara-negara ASEAN pada tahun yang sama adalah 14,4%. Sesuai dengan kesepakatan ASEAN Free Trade Area (AFTA), nantinya para anggota AEC dapat melakukan kegiatan jual beli atas barang tanpa harus memikirkan hambatan tarif karena sudah 98,87% pos tarif AFTA Indonesia dibebaskan atau sudah 0%. Namun hingga saat ini Indonesia masih menempatkan 9 pos tarif beras dan 7 pos tarif gula dalam Highly Sensitive List sehingga tarif atau bea masuk komoditas tersebut belum dihapus. Dalam pelaksanaan MEA 2015 terdapat 12 Priority Integrated Sectors (PIS) yang dibagi ke dalam dua kategori yaitu perdagangan jasa dan perdagangan barang. Adapun 5 sektor dalam perdagangan jasa meliputi transportasi udara, e-ASEAN, pelayanan kesehatan, pariwisata, dan logistik. Sedangkan 7 sektor lainnya yang masuk dalam kategori perdagangan barang antara lain adalah hasil pertanian, elektronik, otomotif, produk berbasis kayu, produk berbasis karet, hasil perikanan, serta tekstil. Terkait dengan liberalisasi pada sektor jasa, negara-negara anggota MEA menandatangani Saling Pengakuan (Mutual Recognition Agreement/ MRA) pada tanggal 19 November 2007. Saling Pengakuan ini menjadi sebuah hal mutlak yang dilakukan untuk mendukung liberalisasi sektor jasa yang berasaskan keadilan. Dalam Saling Pengakuan tersebut terdapat 8 bidang ketenagakerjaan yang telah disepakati, yaitu teknik rekayasa, keperawatan, arsitekur, pemetaan, pariwisata, medis, dokter gigi, dan akuntansi. Dengan demikian, para pekerja yang memiliki kualifikasi tersebut dapat diterima dengan terbuka di pasar ASEAN.

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

BARANG Tekstil & garmen, produk kehutanan, coklat, kopi, udang, kulit & produk kulit, rempah obat, makanan olahan, kerajinan, bumbu

THAILAND

CAMBODiA

VIETNAM

JASA Legal, teknisi, arsitek, perawat, kurir, telekomunikasi, konstruksi, komputer, distribusi, transportasi

2.706 55.183 5.678 1.908 6.8

5.9

7.2

5.3 5.4

6.5

4.7

3.9

2.9

2.5

2012

2013

11.445 9.148 182.551 2.592 228.276 11.436 53.978 410.249 228.730 132.664 36.111 9.176 186.628 3.292 205.985 12.009 65.130 373.015 249.517 132.109 Jumlah Penduduk

PDB per kapita

Ekspor

Impor

(dalam ribuan) 2013 (US$ million) 2013 PELAKSANAAN

MEA

Tingkat Pertumbuhan PDB

(US$ million) 2013

JASA Dokter hewan, perawat, arsitek, waralaba, hotel, restoran, agen perjalanan & wisata, kereta api & konstruksi

JASA Legal, teknisi, arsitek, perawat, kurir, telekomunikasi, konstruksi, komputer, distribusi, transportasi

-1.8 KETERANGAN:

BARANG Mesin & peralatan, produk baja, bahan baku industri pakaian & sepatu, elektronik, plastik, otomotif

BARANG Makanan & minuman olahan, produk konstruksi, obat, pupuk, toiletries, produk plastik & elektrik, ban, kertas, furnitur & kosmetik

MYANMAR

7.5 5.6

Sumber: www.asean.org

1.0

7.9 8.2 6.2 5.8

JASA Taman hiburan, rumah sakit, legal, akuntan, medis & dokter gigi, teknisi, arsitek, audio-visual, distribusi

VIETNAM

THAILAND

SINGAPORE

PHILIPPINES

MYANMAR

MALAYSIA

LAOS

INDONESIA

CAMBODIA

BRUNEI

DARUSSALAM

7.0 7.0

916

BARANG Elektronik, kimia organik, kertas, produk plastik, perhiasan, ban, produk kehutanan, otomotif, perikanan, bumbu, coklat

PELUANG BISNIS INDONESIA DI ASEAN

BARANG Makanan & minuman olahan, produk konstruksi, obat, pupuk, perlengkapan mandi, produk plastik & elektrik, ban, kertas, furnitur, kosmetik

406 14.962 248.818 6.644 29.948 61.573 99.384 5.399 68.251 89.708 3.466 1.505 10.420

JASA Legal, akuntan, medis & dokter gigi, teknisi, arsitek, dokter hewan, hotel, restoran, audio-visual, distribusi

JASA periklanan, perfilman, konstruksi, hotel, restoran, taman rekreasi, transportasi udara & laut

Komunitas negara-negara ASEAN yang memberlakukan SISTEM PASAR TUNGGAL yang berarti TERBUKA dan BEBAS untuk melakukan perdagangan barang, jasa, investasi, modal maupun tenaga kerja demi mewujudkan ekonomi ASEAN yang terintegrasi

39.678 1.046

BARANG Karet, alas kaki, udang, kopi, coklat, alat medis, rempah, perikanan, makanan & minuman olahan, kertas, alat tulis, perhiasan, elektronik

SINGAPORE

MALAYSIA

DIKOMUNIKASIKAN OLEH:

(dalam %)

% POS TARIF AFTA INDONESIA

98.87 MENCAPAI

AKHIR

9

0%

(SUDAH DIBEBASKAN)

(US$ million) 2013

HIGHLY SENSITIVE LIST

12 PRIORITY INTEGRATED SECTOR (PIS)

POS TARIF BERAS

PERDAGANGAN

JASA

9 produk unggulan ekspor Indonesia ke ASEAN:

coklat, kopi, karet, produk hutan | elektronik, otomotif | tekstil, alas kaki | udang | Sum ber :w

15.0

MEA

e r:

www

.as e a n.org

Meningkatkan stabilitas perekonomian dan kesejahteraan seluruh negara di kawasan ASEAN

PARIWISATA

SEKTOR

SALING PENGAKUAN 8 JENIS KUALIFIKASI PROFESIONAL (MRA)

JASA LOGISTIK

PERDAGANGAN

PERTANIAN

D

B C

Penghapusan hambatan tarif maupun non tarif

PELAYANAN KESEHATAN

BARANG

2013

mb

e-ASEAN

2013

PANGSA IMPOR INDONESIA-ASEAN

Su

Mendorong peningkatan daya saing Membuka peluang penyerapan tenaga kerja

D

5

POS TARIF GULA

PANGSA EKSPOR INDONESIA-ASEAN

%

MANFAAT

rg an.o .ase ww

14.4

%

TRANSPORTASI UDARA

7

A

ELEKTRONIK E

TEKNIK KEPERAWATAN ARSITEKTUR PEMETAAN REKAYASA

PERIKANAN

SEKTOR

DISTRIBUSI

Memberikan kesempatan bagi produsen untuk mendistribusikan produknya ke pasar yang lebih luas

7

TEKSTIL

PRODUK BERBASIS KARET

OTOMOTIF PRODUK BERBASIS KAYU Sumber: www.kemendag.go.id

PARIWISATA

MEDIS

DOKTER GIGI

Sumber: www.kemendag.go.id

AKUNTANSI

50

|


SELAMAT DATANG UU PERDAGANGAN

Recommend Documents