SALINAN
UTALIKOTA PAYAKIIMBIIH PERATURAN WALIKOTA PAYAI(UMBUH Nomor : 52 TAHUN 2015 TENTANG
SISTEM PEMBAGIAN JASA PEI"AYANAN Rt IUAII SAXIT UIIIIIM DAERAII Dr. ADNAAN WD PAYAKLIMBIIH WALIKOTA PAYAKUMBUH,
Menimbang
a
bahwa untuk memenuhi maksud Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 582/Menkes/SK/VI/ 1997 tahun 1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah, perlu ditetapkan sistem pembagian jasa pelayanan pada
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adnaan
WD
Payakumbuh; b
bahwa Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan
Rumah Sakit Umum Daerah dr.Adnaan WD Payakumbuh sudah tidak sesuai lagi dengan pola tarif yang berlaku saat ini sehingga perlu diganti; c
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Sistem Pembagian Jasa Pelayanan
Rumah Sakit Umum Daerah dr.Adnaan WD Payakumbuh dengan suatu Peraturan Walikota. Mengingat
1.
2
Undang-undang Nomor
17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3 Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaarr Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877;
5
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O72);
8
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
I
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah diubah dengal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11
Peraturan Menteri Keuangan Nomor lO /PMK.O2|2OO6 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan l,ayanan Umum;
12
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/ Menkes/ SKIlr'I/1997 Tahun 1997 Tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
13
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361 / Menkes/ SKIV 12006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan
14
15
Layanan Umum; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan l,ayanan Umum Daerah;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 625/ Menkes/ SK/V/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
16 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (kmbaran daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Seri D-4 Tahun 2OO8, Tambahan kmbaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4);
17
Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penetapan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Adnaan WD Payakumbuh sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota PayakumbuhTahun 2007 Nomor 16). MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DT. ADNAAN WD PAYAKUMBUH
BAB
I UUUil
KTTEITTUA.IT
Pasal
1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan
:
1. Daerah adalah Kota Payakumbuh; 2. Pemerintah Daerah adalah Watikota dan perangkat daerah sebagai
3. 4.
5. 6. 7. 8. 9.
10.
11. 12. 13.
14.
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh merupakan rumah sakit umum daerah PPK- BLUD milik Pemerintah Kota Payakumbuh yang selanjutnya disingkat RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh; Pemimpin rumah sakit adalah Direktur Utama RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh; Dewan Pengawas Rumah Sakit adalah Dewan Pengawas pada RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh; Direksi adalah pimpinan rumah sakit yang terdiri dari Direktur Utama, dan para direktur pada RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh; Staf Direksi adalah Pejabat Struktural eselon IV Rumah Sakit yang diangkat oleh Kepala Daerah. Dokter adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsulen, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang merupakan pegawai tetap atau dokter yang sudah di tetapkan Direktur RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh, kecuali dokter tamu; Dokter tamu adalah dokter yang bukan pegawai tetap RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh, tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh berdasarkan perjanjian kerjasama; Residen adalah dokter peserta program pendidikan spesialis 1 dan spesialis 2 pada RSUD dr Adnaan WD Payakumbuh; Pegawai adalah pegawai yang bekerja penuh / purna waktu di RSUD Dr. AdnAan WD Payakumbuh berstatus PNS, PTT, maupun pegawai kontrak. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya Sistem pembagian jasa pelayanan adalah sistem yang mengatur jasa dan insentif pegawai yang diberlakukan di lingkungan RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh
15. Insentif adalah tambahan pendapatan bagi seluruh pegawai RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh yang besarannya bisa berubah-ubah sesuai dengan kinerja pegawai yang bersangkutan; 16. Tindakan kolaboratif adalah tindakan medis yang didelegasikan kewenagannnya dari dokter kepada perawat untuk melaksanakan tindakan kepada pasien sesuai instruksi dokter yang bersifat mandat maupun delegatif. 17. Tindakan mandiri keperawatan adalah tindakan keperawatan yang didasarkan kepada kajian keperawatan mandiri, tidak merupakan tindakan medis dan tidak memerlukan instruksi dokter atau pelimpahan kewenagan untuk mengerjakannnya. 18. Tarif umum adalah tarif per item pelayanan yang diberlakukan kepada pasien umum. 19. Tarif paket adalah tarif total pasien rawat jalan atau rawat inap berdasarkan kelompok penyakit selama 1 periode perawatan di rumah sakit, tidak dirinci berdasarkan item pelayanan.
BAB II AZAS Pasal 2 (1) Proporsionalitas
; yang diukur dengan besarnya beban asset yang
dikelola dan besaran pendapatan RS (2) Kesetaraan ; yang memperhatikan industri pelayanan sejenis (3) Kepatutan ; yang melihat kemampuan rumah sakit dalam memberikan upah kepada pegawai BAB III HAK DAIT I(EWA.JIBAI{ Pasal 3
(l) Pejabat pengelola rumah salit berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk jasa pelayanan pegawai rumah sakit yang dianggarkan melalui anggaran rumah sakit / Rencana Bisnis Anggaran (RBA); (2) Setiap pegawai rumah sakit berhak mendapatkan insentif bersama; (3) Setiap pegawai yang menghasilkan jasa pelayanan, berkewajiban memberikan kontribusi ke POS insentif bersama yang besaran persentasenya ditentukan dalam sistem pembagian jasa pelayanan ini;
(4) Yang tergolong kepada kelompok pusat pendapatan atau revenue center, sebagaimana tercantum pada ayat (4) diatas adalah : a. Instalasi Gawat Darurat b. Instalasi Rawat Jalan c. Instalasi Rawat Inap d. Instalasi Anestesiologi dan ICU/ICCU
e. Instalasi Bedah Sentral
f.
Instalasi Farmasi g. Instalasi Radiologi h. Instalasi l,aboratorium i. Instalasi Pemulasaraan Jetazah j. Unit Transfusi Darah k. Instalasi Kedokteran Fisik & Rehabilitasi l. Instalasi Gizi m. Unit Hemodialisa n. Unit Diagnostik & Intervensi Terpadu o. Ambulance p. Instalasi lain yang menghasilkan jasa (5) Yang tergolong kepada pusat biaya atau cost center ada.lah
a. Direktur b. Komite Medik
c.
Komite Keperawatan d. Komite Etik dan Hukum e. Badan Kendali Mutu f. Satuan Pemeriksaan Intern g. Kepala Bagran atau Kepala Bidang h. Kepala Instalasi i. Kepala Ruangan j. Kepala Unit k. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit l. Instalasi Rekam Medik m. Badan Diklat n. Unit L,ayanan Pengaduan & PKRS
o. Unit SIMRS p. Unit l,oundry q. Kasir
6
BAB IV SI'MBER PEUBIAYAAIT JASA PELIIYAITAN Pasal 4
(1) Insentif pegawai Rumah Sakit BLUD bersumber pada komponen jasa pelayanan dan atau keuntungan usaha usaha lain serta biaya operasional rumah sakit.
(2) Jasa pelayanan bersumber dari tarif umum rumah sakit dan tarif yang berlaku untuk pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (3) Besaran jasa pelayanan pasien umum untuk setiap jenis pendapatan adalah sesuai dengan besaran yang tercantum untuk masing-masing jenis pendapatan dalam peraturan tarif umum RSUD.dr.Adnaan WD yang berlaku. (4) Besaran jasa pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dimana tarif pelayanan tidak dirinci per item melainkan merupakan satu paket (paket rawat inap atau paket rawat jalan), maka besaran jasa pelayanan adalah sebesar maksimal 35 % dari total klaim yang dibayarkan sesuai dengan pola tarif yang tercantum dalam Pe{anj ian Kerjasama (PKS) antara RSUD.dr.Adnaan WD dengan pihak penjamin. (5) Khusus untuk pasien JKN yang dibayarkan berdasarkan paket INACBG's, dasar perhitungan distribusi dan proporsi mengacu kepada Tarif umum, kecuali untuk jasa pelayanan pemeriksaan dokter poliklinik dan perawatan pasien kelas III dilakukan intervensi, kemudian dilakukan konversi secara proporsional terhadap total jasa pelayanan JKN rumah sakit. r Intervensi yang diberlakukan untuk pemeriksaan dokter di poliklinik dan IGD adalah jasa pelayanan sebesar Rp.20.0O0,-. . Intervensi yang diberlakukan untuk perawatan kelas III adalah jasa rawatan disamakan dengal perawatan kelas II, besaran jasa dalam komponen tarif rawatan diambil sebesar 4O7o. . Intervensi yang diberlakukan untuk visite kelas III adalah jasa visite disamakan dengan visite kelas II, besaran jasa dalam komponen tarif visite sebesar 807o.
(6) Sistem Konversi diatur lebih lanjut dengan surat Keputusan Direktur.
BAB V KOUPIOI{EIT JASA PELI\YAITAI{ DALIIil TARIT RUUAII SAIqT PaBd 5
(l) Tarif rumah
sakit terdiri dari jasa sarana prasarana rumah sakit atau akomodasi dan jasa pelayanan/ jasa operator/ jasa lainnya; (2) Jasa Pelayanan terdiri dan jasa dokter, jasa keperawatan, jasa kefarmasian, jasa paramedis non keperawatan dan jasa pelaksana teknis rumah sakit; (3) Jasa Pelayanan yang tercantum didalam komponen tarif bukanlah insentif; (4) Jasa medis, jasa keperawatan, jasa kefarmasian, jasa paramedis non keperawatan dan jasa tenaga teknis yang tercantum didalam tarif RS, disebut sebagai insentif setelah diatur distribusinya dalam system pembagian jasa pelayanan ; (5) Jasa dokter adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan dokter dan bagran dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu, meliputi dokter umum dan spesialis, dokter subspesialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dokter tamu; (6) Jasa keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan merrrpakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rrmah sakit, meliputi pendapatan perawatan umum, perawat anestesi, dan bidan (7) Jasa kefarmasian adalah pendapatan kelompok farmasi yang dihasilkan akibat pelayanan kefarmasian yang merupakan bagran dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif penjualan obat dan bahan habis pakai Rumah Sakit, bersifat kelompok, meliputi Apoteker, Asisten apoteker dan pelaksana farmasi. (8) Jasa paramedis non keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan non keperawatan yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit. Meliputi jasa penata rontgent, analis laboratorium, fisiotherapis, penata gizi. (9) Jasa pelaksana teknis adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat dan pelayanaa tenaga pelaksana teknis non dokter dan non keperawatan yang merupakan bagian dan jasa pelayanan rumah sakit dan tercantum dalam komponen tarif rumah sakit. Meliputi sopir ambulance, pelaksana kamar jenazah, pembakar sampah, pembimbing diklat.
tt
BAB VI PR,OPORSI BEBARAIT JASA DAL/Itr TARIF RT'UAII SAXIT Pasal 6 (1)
Proporsi jasa pelayanan dalam komponen tarif rumah sakit berdasarkan ketentuan sebagai berikut jika komponen jasa pelayanan tidak dipilah pilah sesuai dengan jenis profesinya atau jika komponen tarif hanya mencantumkan jasa sarana prasarana dan jasa pelayanan maka jasa pelayanan langsung instalasi/unit yarrg menghasilkan akan di proporsikan sebagai berikut :
a. Proporsi jasa pemeriksaan dokter di poliklinik. Proporsi jasa dokter di poliknik adalah 7 5o/o, dan b. Proporsi jasa tindakan medis di poliknik.
c. d. e.
f.
perawat,2So/o.
Proporsi jasa dokter pada tindakan medis di poliklinik adalah 8O% dan perawat 207o . Proporsi jasa visite dokter diruangan perawatan. Proporsi jasa dokter pada visite ruang rawatan adalah 75o/o, dan perawat 25olo. Proporsi jasa tindakan medis di rawat inap & kamar bersalin. Proporsi jasa dokter pada tindakan medis rawat inap dan kamar bersalin adalah 80o/o, dan perawat 2Oo/o. Proporsi jasa tindakan kolaborasi (pelimpahan wewenang mandat dan delegatif) di poliklinik, rawat inap, dan kamar bersalin. Proporsi jasa pelayanan dokter pada tindakan kolaborasi mandat dan delegatif) di poliklinik, IGD, rawat inap, dan kamar bersalin adalah 60%o, dan perawat 4Oo/o. Proporsi jasa rawatan di rawat inap Proporsi jasa dokter diruangan rawat inap adalah 5O%, dan
perawat
5O7o
.
g. Proporsi tindakan mandiri keperawatan h.
i. j. k.
Proporsi jasa tindakan mandiri keperawatan l Ooolo untuk perawat. Proporsi jasa pemeriksaan diagnostik medis & elektromedik
Proporsi jasa dokter dalam pemeriksaan diagnostik medis & elektromedik adalah 8O% dan perawat 2Oo/o . Proporsi jasa operasi dikamar operasi Proporsi Jasa dokter operator untuk operasi adalah 7Oo/o dan perawat bedah 3O% . Proporsi jasa pelayanan anestesi. Proporsi jasa dokter anestesi 7Oo/o dan penata anestesi 30%o. Proporsi jasa pemeriksaan dokter di IGD Proporsi Jasa Pelayanan Pemeriksaan Dokter di IGD 7 5o/o dan perawat
25o/o. 9
l. m.
Proporsi jasa tindakan kolaborasi di IGD Proporsi jasa dokter untuk tindakan kolaborasi adalah 50%, dan perawat 5O7o. Proporsi jasa tindakan medis di IGD
Proporsi jasa dokter untuk tindakan medis di IGD 7Oo/o, dan perawat 307o. n. Proporsi jasa pelayanan hemodialisa Proposi jasa pelayanan dokter spesialis untuk HD adalah 50%, dokter umum 10% darr perawat 4Oo/o. o. Froporsi jasa tindakan dikamar bersalin . Proporsi jasa dokter untuk persalinan normal dan penyulit tanpa tindakan medis adalah 4Oo/o dan bidan 6O% . . Proporsi jasa persalinan dengan tindakan medis adalah dokter 7oo/o dan bidan 30%. p. Proporsi jasa dokter umum pada komponen rawatan , tindakan kolaborasi, visite di rawat inap & persalinan adalah 15% dari total jasa dokter spesialis diruangan rawatan. q. Proporsi jasa pelayanan darah di UTDRS Jika dokter tetap UTDRS tidak ada proporsi jasa dokter pelayanan darah di lapangan adalah 25o/o, dan tenaga bank darah 6O% dan 157o masuk ke pos bersama. Jika dokter tetap UTDRS ada proporsijasa dokter 4O%, dan tenaga bank darah 6O%. r. Proporsi jasa dokter tamu - Di poliklinik, IGD dan Rawat Inap jasa hanya dari penghasilan langsung tidak mendapatkan indek, berkontribusi ke semua pos sesuai aturan yang berlaku dan tidak ikut konversi. - Jasa pelayanan tindakan dikamar operasi dokter spesialis tamu yang melibatkan pelayanan anestesi tidak memberikan kontribusi ke pos remunerasi, tetapi tetap berkontribusi ke semua pos lainnya sesuai aturan berlaku, tidak ikut konversi. - Jasa pelayanan tindakan dikamar operasi oleh dokter spesialis tamu yang tidak melibatkan pelayanan anestesi dan tetap berkontribusi ke semua pos lainnya sesuai aturan berlaku, tidak ikut konversi. - Pembagian jasa lebih rinci diatur kemudian dengan SK dirut. (2) Proporsi Pelayanan Penunjang Medik a. Jasa pelayanan pada instalasi radiologi. Proporsi jasa pelayanan antara dokter spesialis dan radiografer sbb :
o o o
Untuk USG proporsi dokter adalah 8O% dan radiograler 20 o/o. Untuk ronsen konvensional + kontras proporsi dolrter adalah 6O7o dan radiografer 40%. Untuk Ct Scan , HSG, MRI proporsi dokter adalah 7Oo/o dart
radiografer 30
%.
l0
b. Jasa Pelayanan pada laboratorium klinik Proporsi dokter patologi klinik adalah 4Oo/o dan alalis laboratorium 600/o.
Jika dokter patologi klinik purnawaktu belum ada maka jasa dokter dimasukkan kedalam pos Insentif bersarna.
c. Jasa pelayanan pada kedokteran lisik dan rehabilitasi - Proporsi jasa pelayanan dokter di poliklinik adalah 7 5o/o dan
-
terapis 25olo. Tindakan medis (dikerjakan oleh dokter spesialis) dirawat inap dan rawat jalan proporsi jasa dokter adalah 7 5o/o dan terapis 257o. Visite ruangan mengikut visite dokter spesialis lainnya diruangan dengal proporsi dokter 75% dan perawat 25%o. Tindakan terapis oleh fisioterapis di rawat jalan dan rawat inap proporsi dokter 25% dan terapis 757o.
d. Jasa Pelayanan Farmasi Pengambilan jasa pelayanan farmasi berdasarkan Harga Pokok total pembelian persediaan farmasi yang dikeluarkan melalui resep dokter yaitu sebesar lO% dari Omset, untuk harga pembelian obat BPJS + 207o keuntungan. Didistribusikan sesuai dengan aturan distribusi jasa, kemudian 50% langsung akan diproporsikan sebagai berikut : r Apoteker 35%o o Asisten Apoteker dan Staf Administrasi di Apotik 65% Jasa visite/konseling farmasi klinis di rawat inap dan rawat jalan 4Oo/o dari tarif dan diberikan untuk petugas yang melakukan visite/ konseling. e. Jasa Pelayanan Gizi
Jika tarif makanan pasien tidak terpisah dalam tarif akomodasi -> pengambilan tarlf gtzt sebesar l5% dari tarif akomodasi untuk kelas III dan 25o/o dai tarif kelas II, kelas I Utama dan VIP. Jasa Pelayanan Gizi adalah 25o/o
dai tarif Gizi masing-masing
kelas.
Jika tarif makalan pasien terpisah dari akomodasi, maka
jasa
pelayanan gizi sebesar yang tercantum dalam tarif makanan pasien rawat inap. Didistribusikan sesuai dengan aturan distribusi jasa, kemudian 5Oo/o langsung akan diproporsikan sebagai berikut : o Dokter ahli gtzi klinis 7% o Ahli gzr 43o/o o Tenaga Lainnya di Gizi 5Oo/o
Jasa Konsultasi Gizi dipoliklinik dan Rawat Inap sesuai yang tercantum dari tarif berlaku.Didistribusikan sesuai dengan atur€rn distribusi jasa, kemudian 5O% langsung untuk pemberi pelayanan (dokter ahli gtzi atau ahli gizi). (3)
Jasa pelayanan langsung yang sudah menjadi jasa kelompok profesi kemudian akan ditetapkan sebagi jasa individual sesuai dengan aturan yang berlaku. BAB VII DISTRIBUSI INSENTIF
Bagian kesatu UMUM Pasd 7
(1)
Falsafah dasar insentif adalah motivasi kerja berdasarkan fee for
performance. (2) maupun tidak langsung dibayarkan minimal satu kali dua bulan, setelah pelayanan dalam bulan berjalan selesai. (3) Score individu dihitung oleh atasan yang bersangkutan dan perhitungan total score individu yang menjadi score rrmah sakit ditetapkan oleh Kepala Bagian Kepegawaian rumah sakit. (4) Besaran tidak langsung bagi setiap pegawai bisa berbeda setiap bulan bergantung kepada besar kecilnya pendapatan, jumlah pegawai dan besaran indeks pada POS Insentif bersama (5) Yang berwenang membayarkan insentif adalah Direktur umum dan keuangan rumah sakit, dan dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran. (6) Score individu bisa berubah setiap bulan tergantung kepada perubahal basic index, perubahan pendidikan, perubahan posisi / jabatan dan
kine{a. (7) Insentif langsung dan Insentif tidak langsung hanya berlaku kepada pegawai yang menghasilkan jasa dan Direksi serta staf direksi (8) Pegawai
langsung.
lain selain point (7) diatas hanya mendapat insentif tidak
Baglaa kedua DISfRIBUSI IITSEITTIT Pasal 8
(l) Setiap penghasil jasa diwajibkan memberikan konstribusi (2) Distribusi insentif terdiri dari insentif langsung dan insentif tidak Iangsung (3)
Insentif langsung diberikan kepada individu atau kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan yarrg sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam system pembagian jasa pelayanan ini, sebesar 5O7o dari proporsi jasa.
(4) Sisanya sebesar 5oo/o didistribusikan dengan rincian sebagai berikut: a. Pos insentif bersama sebesar 387o b. Insentif langsung Direksi dan staf direksi sebesar 7o/o sec&ta. kelompok c. Insentif Langsung Admin 2% d. Biaya kebersamaan RS sebesar 37o (5) Insentif tidak langsung diberikan kepada seluruh pegawai berdasarkan indexing, yang sumbernya berasal dari pos insentif bersama (6) Pengaturan penggunaan biaya kebersamaan ditentukan oleh direktur.
Begian kettge Distrtbust Insentlf Iangeung DtrekEt dan Staf Dtreket
Pasd 10
Insentif Langsung direksi dan staf direksi sebesar
7o/o
dijadikan
lOoo/o,
kemudian dibagi menjadi a. Direktur Utarna 32o/o
b. Direktur Umum dan Keuangan dan Direktur Pelayanan dan
c.
Penunjang masing-masin g 1 4,5o/o. Kepala Bagran dan Kepala Bidang masing-masing 6,50/o
BAB
VIII
INSENTIT TIDAI( L/\IVGSUI| G Pasal 11
(l) Dana dalam POS insentif bersama merupakan pos kontribusi dari setiap penghasilan jasa yang berada pada revenue center rumah sakit, dari komponen jasa dan keuntungan usaha-usaha lain dari rumah sakit (2)
Distribusi berdasarkan scoring yang ditentukan dengan perhitungan indeksing yang ditetapkan dalam system pembagian jasa pelayanan l3
(3) Seluruh pegawai dapat menerima insentif tidak langsung sesuai dengan besaran total score individu pegawai yang bersangkutan dengan rurnus INSENTIF = (Score Individu : Total Score RS) dikali Total Dana Pos insentif bersama. (4) Insentif tidak langsung dikaitkan dengan system akuntabilitas kinerja
pegawai. BAB IX
II{DEXING Pasal 12 (1) Indexing adalah c€rra
atau perangkat untuk menentukan besaran score
individu pegawai yang sesuai dengan beban kerjanya (2) Insentif tidak lalgsung bagr pegawai rumah sakit dapat dihitung berdasarkan indicator penilaian berdasarkan a. Baslc index atau index dasar untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi seluruh pegawai yang standarnya diadopsi dari gaji pokok pegawai yang bersangkutan dengan ketentuan setiap Rp. 100.0OO,gaji pokok sama dengan I (satu) nilai index, pegawai kontrak rumah sakit, gaji pokoknya disetarakan dengan gaji pokok PNS sesuai dengan pendidikannya dan pengalaman kerjanya. b. Competency irdcx adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualilikasi / capacity berdasarkan pendidikan pegawai atau keterampilan yang bersertifrkat dengan ketentuan sebagai berikut :
SD=1 SMP=2 SMA/SMU Dl D3=5
= =4
s
= 51 Profesi / Dokter Umum/ Dokter Gigi/ Apoteker/ NERS =
6 7
Dokter Spesialis 33/ Subspesialis / Konsultan
9 10
s1/D4 52=8
= =
Xursus / pelatihan bersertifikat (minimal 24 jam atau 3 hari) sesuai dengan posisi kerja pegawai, diberi pengharga€m dengan tambahan nilai 0,2 (nol koma dua) dan hanya berlaku 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan masa berlaku sertifikat.
c. Rlak Index adalah nilai untuk resiko yang diterima
Pegawai akibat
pekerjaanya. Nilai resiko terbagi menjadi 4 grade yaitu +
.
I (rendah) dengan nilai indek I adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat fisik apabila pegawai yang Resiko Grade
bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP). . Resiko grade II dengan nilai index 2 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kimiawi apabila pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP). . Resiko grade III dengan nilai index 3 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat radiasi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP). . Resiko Grade IV dengan nilai index 4 kemungkinan terjadi resiko ke{a bersifat infeksius walaupun pegawai yang bersalgkutan bekerja sesuai protap. Masing masing bagian mempunyai pengelompokan / daftar dari jenis pekerjaan sesuai dengan gradenya.
d. Emergency iadex adalah penilaian terhadap beban emergency yang harus disegerakan. Terdiri dari 4 (empat) grade yaitu : I. II. III. Dan IV, dengan ketentuan kelompok jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
e. Position index adalah untuk menilai
beban jabatan yang disandang
pegawai yang bersangkutan, dengan ketentuan kelompok jabatan sebagaimana tercantum da-lam lampiran Peraturan ini: Performance index adalah mengukur hasil / pencapaian kerja dari pegawai. Kine{a dikaitkan dengan system akuntabilitas kinerja (system manajemen kinerja / PMS).
f.
Setelah dilakukan indexing maka dilakukan 1 . Basic index 2. Competency index 3. Risk Index 4. Emergency Index 5. Position Index 6. Performance index
llating yaitu
:
Rate Rate Rate Rate Rate Rate
0,5 c 2 2 2 3
g. Score adalah nilai individu yang merupakan pengkalian dari index terhadap rating atau bobot (rating) h. Total score lndividu adalah penjumlahan dari score basic, kualifikasi I capaciLy, Risk, Emergenry, Position dan Performance index. i. Total score indivldu seluruh pegawai dijumlahkan menjadi Total Score RS
)
(3) Format indexing dan contoh perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) , tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini.
BAB
X
KRITERH PEI{ILAHN KINER^'A Pasal 13
Penilaian index kinerja berdasarkan penilaian atasan langsung pegawai masing-masing, terhadap pencapaian target/ standar yang telah ditentukan; yang terdiri dari kriteria Baik sekali, Baik, Sedang dan kurang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini. Baik Sekali; apabila target kinerja melebihi 1O0% dan atau berprestasi dan disetujui dirut, Baik; Apabila Pencapaian Target melebihi standar, Sedang; Apabila Pencapaian taget kinerja sesuai standar. Kurang ; Apabila pencapaian target kinerja dibawah standar/ada sangsi hukuman.
/
BAB XI SANKSI Pasal 14
(l) Pegawai rumah sakit yang memangku jabatan struktural ataupun fungsional yang berkine{a buruk, dapat diberhentikan dari jabatannya. (2) Pegawai yang mengambil cuti besar selama 3 (tiga) bulan, secara otomatis tidak mendapatkan insentif selama waktu cuti. (3) Pegawai yang libur dihari ke{a dipotong insentifnya pada pos insentif bersama sebesar perhari ke{a yang bersangkutan tida} masuk ke{a seperti sakit, izin atau tanpa keterangan. (4) Pegawai yang membocorkan rahasia rumah sakit kepada pihak luar, insentif dipotong sebesar 5O7o. (5) Pegawai yang terbukti menggunakan narkoba, insentif di potong 100%. (6) Pegawai yang berkelahi, insentif dipotong langsung keduanya dipotong 5Oo/o.
t6
BAB XII KETENTUAN LAIN.LNN
Pasal 15 Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr.Adnaan WD Payakumbuh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 16
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.
Ditetapkan di Payakumbuh pada
tangg 11 Juni 2015 UMBUH ttd
RIZA FALEPI
Diundangkan di Payakumbuh Pada
tanggal11 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA P
ttd
BENNI WARLIS BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015 NOMOR52
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
I
NOMOR : TANGGAL TENTANG
445.
:
:
SISTEM PEMBAGIAN JASA
PELAYANAN RUMAH
SAKIT UMUM
Dr. ADNAAN
DAERAH
WD
PAYAKUMBUH
I. FOR]T{AT INDEXING No I
Objek Basic
2
J
Index
Index
setiap gaji pokok PNS 100.000 bemilai
I
index Tenaga Non PNS disesuaikan dengan gaji pokok PNS
Kaalifikasi / Capacity Index a. SD b. SMP
0
I 2
c. SMA/SMU
J
d. Dl e. D3
4
f. sl/D4
6
g. S 1/ Dokter Umum/ Dokter Gigi/ Apoteker/Ners h. s2 i. Dokter Spesialis j. Dokter Subspesialis konsultan
7
Risk
a. b.
Rating
Indq
5
I
8
9 10
(rendah): petugas yang bekerja di
1
administrasi perkantoran Grade II (Sedang) : drg, UPAT, Instalasi Gizi,
2
Grade
2
Rekam Medik, Instalasi Farmasi, IPS-RS,
c.
Fisioteraphy, seluruh Poli, , sopir ambulance Grade III (Tinggi): Rawat inap, Laboratorium,
J
2
Bank Darah, CSSD, Radiology, Brankarmen IGD, POS, ICCU, NICU, Peri, Endoscopy. d. Grade IV (Sangat Tinggi): IBS, ICU, IGD, Laundry, kamar bersalin, semua dr fungsional, pengelola sampah medis,HD, 4
Emergency
a. b.
Ind*
Grade I (Rendah): Administrasi Perkantoran
Grade
4
II
(sedang)
:
1
Administrasi maupun
keuangan yang melaksanakan shift malam, Gizi, Laundry, Farmasi, Rawat Jalan, CSSD,
Radiologi, Rekam Medis, IPS-RS, Drg, sopir ambulance, brankarmen IGD, POS
2
2
5
Score
c. d.
Grade III (Tinggi): Rawat inap, laboratorium, UTD-RS, HD, Endoscopy. Grade IV (sangat tinggi): Bedah sentral, Peri,
ICU, ICCU, NICU, IGD, semua
3
4
dokter
fungsional, VK ( Kamar Bersalin ) 5
Position Index Tidak memiliki jabatan /staf Kasir Kepala Ruangan, Kepala Unit, Kepala BKM, Ka. Diklat, bend Penerima Kepala Instalasi, Kepala SMF, kepala perawatan instalasi, Anggota SPI, Bendahara
a. b. c.
2
d.
4
I J
2
Pengeluaran
e. f. g. 6
Wakil ketua komite medik, ketua
komite keperawatan, Seketaris SPI, Ifubag/Kabid. Ketua Komite Medik, Ketua SPI, Direktur Dirut.
Performance Index Baik sekali Baik
-
6 8
l0 10
I
Sedang
7
Kurang
5
3
TOTAL SCORE INDTVIDU
ll. Contoh Perhitungan
I
a. Alat Bantu lndexing Perorangan
Nama Jabatan Gaji Pokok
: : :
DTsX Kepala lnstalasi PS-RS Rp 1.700.000,-
Objecl
No
1
GAJI Setiap Rp 100.000 nilai indeks =
2.
lndex
Rating
Score (lndeks X Bobot)
17
0,5
8,5
2
12
1
POSISI / JABATAN a. Ketua komite
mediusPl
8
b. Kepala lnstalasi
6
c, Kepala Ruangan
J
d. Fungsional
1
lg
KOiIPETENSI
3.
A. SD
1
b. SLTP
2
SLTA
3
C.
d. D3 e. Sadana
7
f.92
8
9. $3 EXERGEIiISI
4
a. b. c. d.
2
14
2
4
2
4
3
21
10
Rendah
'l
Sedang
2
Tinggi
3
Sangat Tinggi
4
RESIKO
5
a. b.
Rendah
1
Sedang
2
c. Tinggi d. Sangat Tinggi
3
4
KIITIERJA
6
Adalah 2 kali nilai basic index
7
SKORE TOTAL INDIVIOU
63,5
b. Alat Bantu lndexing Total Rumah Sakit No
1
t* IPS
INOIVIDUAL INDEXING
NAMA
Drs X
SCORE
BI
PI
cr
EI
RI
Per.l
8,5
12
14
4
4
21
63,5
2 3
4 5 6 7
I
IIII II
8
I
II ITIT
I
ll I
I
I
H )
I
I
300 301
302
TOTAL HOSPITAL INDEXING
16.800
Jika volume insentif dalam bulan tersebut Rp 200.000.000,- sedangkan SKORE TOTAL RS = 16.800 poin, maka insenlif Drs X pada bulan tersebut adalah Skore Tolal lndividu
X
lnsentif =
Volume lnsentif (Jasa Pelayanan)
Skore Total Seluruh karyawan 63,5
| = __
x
Rp 200.000.000,_
=
Rp 755.$52,-
16.800
WALIKOTA PAYAKUMBUH ttd FALEPI
21
LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : TANGGAL TENTANG
: :
52 TAHUN 2015 11 Juni 2015 SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DT. ADNAAN IffD PAYAKUMBUH
DAFTARRINCIAN JENIS TINDAKAN RUMAH SAKIT A.TINDAKAN MEDIS NO
NAMA TINDAKAN
NO
NAMA TINDAKAN
NO
NAMA TINDAKAN Blass spooling BPH
I
Perawatan luka dengan
51
Insisi abses
I01
2
jahitan komplek Amputasi komplek
52
Perawatan abses dg
102 Angkat wire
drain J
Insisi
53
Curetase
103
Dilatasi phimosis
4
Ekstirpasi
54
Odontectomi
104
5
Tendoplasti
55
Perawatan saraf
105
6
Pemasangan gips
56
Tambalan sementara
106
Injeksi keloid Ear toilet Tapping pericar
107
Bed slip
dg pulpitis 7
Tindakan intubasi
57
Tambalan permanen dg laser,pos perawatan
8
Tindakan ekstubasi
58
Scalling sub gingival
108
Pasang tmksi
9
Penyedotan sumsum tulang
59
Fissure sealent
109
Epilasi
10
Konsultasi tumbuh kembang
60
110
Aceto white tes
11
61
111
TCA solusio
12
Injeksi intratekal Injeksi intra umbilikal
Splinting wire Buka protesa
62
Angkat IUD dg penyulit
tt2
Elektrocauter kulit
13
Pleural tap
63
Buka implan dg penyulit
113
Chemical peeling
14
Pleural pungsi
64
Pasang/buka
114
Ekscohleasi
pesarium
Biopsi Terapi anti kanker
65
Inspekulo
115
Facial
66
Papsmear
116
Swab vagina
67
Terapi sinar UVB
68
Amnioskopi Pungsi cairan sendi
117
18
WSD AFE
118
Laser
19
Pleural deasis
69
Pungsi cairan asites
119
20
Broncoskopi
70
Injeksi intra artikuler
15
t6 t7
kulit
Wood lamp 120 Prict tes
')')
l
21
Spooling hidung
71
Bajah
1
22
Eksraksi corpus alienum
72
Aspirasi kista tiroid
122
23
Ekstraksi cerumen
24
Parasentese
t4
Aspirasi abses hepar Endoskopi /EGD
Aplikasi tintura podofilin 123 Dopler carotis 124 Pemakaian holter
25
Pasang gip THT
75
Aaoskopi
t25
21
Pact tes
Transcutaneus
pacing 76
27
Buka gip THT Heating bekas tindik
28
26
77
Colonoskopi Skeloterapi
127
Nasoendoskopi
78
Injeksi subumbilical
129 Treadmill
29
Swab nasal
79
130
Eccocardiogtam
30
Tes vestibuler
80
Ventilator/hr Setting ventilator
I31
Dopler Vaskuler
31
Tes provokasi
81
Tracheostomi
132 Open cystostomi
32
lrigasi mata
82
Intraoseus
Funduskopi
83
Pasang CVP
134 Tindakan anestesi
34
Heating aff mata
84
Buka CVP
135
35
Anel tes
85
Pasang Kateter
-r
-)
iv line
126 Transesofageal ecco
133
Fibrinolitik
Aspirasi vacum Tindakan operasi
mahocard 36
Eksisi pada mata
86
37
Insisi pada mata
87
38
Tono metri
88
Arteri line CVP DC syock
39
89
USG ruangan
40
Gonioskopi Insisi hordeolum,/kalazion
90
Colposkopi
41
Pterigium
91
Perawatan BBL dg
92
komplikasi Perawatn BBL dlm
42
Heating palpebra
43
Refraksi komplek
93
incubator Venaseksi
44
Psikoterapi
94
Reposisi mandibula
45
Pencabutan gigi permanen
95
Skin traksi
96
Aspirasi hemartrosis
97
Cimino
98 99
Cistostomi Circumsisi
100
Businasi
taring,premolar, geraham,M3
BV;adik terpendam,dg 46
4t 48 49 50
penyulit Alveolektomi Mucocell Epulis Operculektomi Tes IQ
l3
B.TINDAKAN PELIMPAHAN WEWENANG MANDAT & DELEGATIN (TINDAKAN KOLABORAST) NO
KOLABORASI MAI{DAT
NO
KOLABORASI DELEGATIF
I
Perawatan luka dgn jahitan sederhana
I
Tukar verban
2
Amputasi sederhana
2
Pemasangan IVFD
J
Perawatan kaki diabetes
3
Pemasangan NGT
4
Redresi gangren
+
Pemasangan Folley kateter tanpa
makro,miko
resiko 5
Pemasangan spalak
5
Nebulizer
6
Pemasangan sling
6
Tindakan suction
7
Buka gips
7
8
Perawatan luka bakar
8
9
9
l0
Mantoux tes Kumbah lambung
l0
Klisma Syring pump Perawatan BBL normal Infus pump
ll
Tindik
11
Transfusi darah
12
Head Box
12
Pemeriksaan GDR
t3
Tes buta wama Buka jahitan
13
Pemakaian bed decubitus
t4
Perawatan luka tanpa jahitan
15
t4 l5
lulva
16
Pasang IUD/buka
16
Higiene vulva Monitor,/hari
l7 l8 l9
Angkat IUD tanpa penyulit
17
Pulse oksimetri
Suntik KB
18
Pasang implan /buka implan
19
Scalling sederhana Pencabutan gigi susu
20
Imunisasi TT
20
2l
Resusitasi
21
Tambalan gigi sementara Pasang pessarium (obgyn)
22
CPAP
22
Buka pessarium (obgyn)
23
Injeksi adrenalin sub kutan
24 25
Ekshaksi corpus alienum sederhana Perawatan BBL dg komplikasi
26
Skin tes
27
Perawatan pada incubator
28
30
Refiaksi sederhana Pencabutan gigi permanen seri,radik depan, radik belakang Pasang folley kateterdg resiko
3l
Pasang tampon hidung
32
Buka tampon hidung
29
Perawatan
IUD
24
C. TINDAKAN MANDIRI KEPERAWATAN
(ASUHAN KEPERAWATAN MANDIRI)
NAMATINDAKAN
NO
1
Pelayanan Keperawatan Minimal care
2
Pelayanan keperawatan Partial care
J
Pelayanan keperawatan Total care
D. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK PENUNJANG MEDIS/
ELEKTROMEDIK NO
PEMERIKSAAN DIAGNOSA PENUNJANG/ELEKTROMEDIK
4
EKG Spirometri Biometri Autorefraktometri
5
EEG
6
Audiogram
1
2 J
E. TINDAKAN MEDIS KHUSUS
NO I
LAINNYA
NAMATINDAKAN Hemodialisa
WALIKOTA PAYAKUMBUH ttd
RIZA FALEPI
1i
