._-
.,
-33.
8J~a~~·rq;a~~
QflJda~
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
..
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
a. bahwa naskah akadamik merupakan bagIan yang tidak dapat diplsahkan dalam pembertukan suatu Rancangan Peraturan Daerah, karens memllat jangkauan obJek atau arah pengaturan suatu Rancangan Peraturan Daerah; . b. bahwa naskah akademlk merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam p'enyusunan dan/atau pembahasan suatu Rancangan Peraturan Daerah, karens memuat gagasan pengaturan untuk materi muat
Menglngat
'"' 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 1. Undang-Undang Nomor Perundang-undangan; 2. Undang·Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 ten tang Pemerintahan Provinsl Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukola Negara' Kesatuan Republik Indonesia; 4. Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pernbagian Urusan Pemerlntahan antara Pemerlntah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2
\
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang·Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang·Undang, Rancangan Peraturan , Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden;
6. Kenutusan Menterl Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang PfJdoman Penyusuna,1 Program Leglslasi Daerah; 7. Peratulan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis J3n Bentuk Produk Hukum Daerah; 8. Peraturan Menterl Dalam Negeri NomoI' 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK.
BABI KETENTUAN UMUM Bagian Kesalu Pengertian Pasall Dalam PeraluranGubernur inl yang dlmaksud dengan
1. Pemeril1tah ProvlnSI Oaerah Khusus Ibukota Jakarta, ,selanjutnya dlsebut Pemerintah Provlnsl DKI Jake,rta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagal Ul1sur perlyelenggara Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. 2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provlnsi DKI Jakarta.
3. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sokretarial Daerah Provinsl OKI Jakarta. 4. Saluan K€rja Porangkat Oaerah yang selanjulnya disingkat SKPO adalah Perangkat Oaerah dl Provlnsi OKI Jakarta. 5. Naskah akademlk adalah Naskah yang dapal dipertanggunGjawabkan secara i1mlah mengenai. konsersi yang berisi iatar belakarg, tujuan penyusunan-; sasaran yang Ingin dlwujudkan, Iingkup, jangkwan, dan objek, atau arah pengaturan dari suatu Rancangan Peraturan Dc erall. 6. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yanGI dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama GubE'rnur. 7. Materi mustan Peraturan Oaerah adalah Seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi rl-:::w'Ih rj'ln tugas pembantuan, menampung ko-ndlsi khusus daerah, Serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang·undangan yang lebih tinggi.
3
\
8. Pra Rar,cangan P'3raturan Daerah adalah Konsep Ra~cangan Peraturan Daerah yang secara slstemalis sesual dengan teknis pen'yusunan peraturan perundang-undangan. 9. Peraluran perundang-undangan adalah Peraturan lerlulis yang dibentuk oleh lembaga neg!Ira atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
Baglan Kedua '.,
Tuju,an Pasal2
Tujuan pedoman penyusunan naskah akademlk adalah 'untuk memberlkan cara, metode, dan standar minimal dalam penyusunan naskah akademlk Rancangan Peraturan Daerah.
BAB II MUATAN NASKAH AKADEMIK Pasal3 (1)
SKPD yang akan menyusun Rancangan Peraturan Daerah harus tel'leblh dahulu rnenyusun naskah akademlk.
(2)
SKPD seb!lgaimana dlmaksud pad a ayat (1) rnerupakan pe mrakarsa penYl:s~nan Rancangan Peraturan Daerah.
(3)
F'enyusunan naskan akademlk sebagalmana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi alau pihak keti~la lainnya yang mempunyal keahlian dl bidangnya, yang pelaksanaann:la sesual ' dengan kEtentuan peraturan perundang-undangan, ' Pasal4
(1)
Muatan naskah akademlk sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 3, paling sed;kit memuat hal-hal saba'gal berlkut. a. b. c. d. e. f. g. h.
latar bolakang memuat urgensi pembentukan Peraluran Daerah; makLUd dan tujuan: sasaran yAng Ingin dlwujudkan dari Rancangan Peraluran Dserah; hasH yang diharapkan; metodologi; identlfikasi masalah dan tinjauan konseptual; inventarisasl peraturan perundang-undangan; harmonisasl peraturan perundang-undangan; i. landasan filosofis, sosiologls, dan yuridis; j. pokok-pokok plklran yang akan diatur; k. Iingkup atau objek yang akan diatur; I. jangkauan dan arah pengaturan. (2)
Muatan naskah akademlk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasll .analisa kondlsl saat ini dan yang diharapkan, serta sesual kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, yang dlsusun st;(:ara slstematis dari berbagai dislplin IImu tertentu berdasarkan kaldah-kaldah hukum dan/atau asas pembantukan peraturan perundang-undangan.
..
----~.,-
-~
•.
_.~-~
.
--'c--,c-'C,"
~'''''-•. _
__
,
4
(3)
~ luatan naskah akademlk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dlsusun. dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam Lamp'ran Peraturan Gubernur In!.
.
Pasal5
.
Dalarn naskah akademik dapat disertal dengan : a. abstrak yang memuat rlngkasan naskah akademik; b. usulan Pra Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan salah satu rekomendasi naskah'- akademik yang penyusunannya sesuai dengan teknls penyusUn811 Peraturan Perundang-undangan.
".
BAB III
.
::
PEMBIAYAAN Pasal6 Biaya ynng diperlukan untuk penyusunan naskah akademlk, dibebankan pada Anggarar, Pendapalan dan Belanja Daerah imeialul Dokumen Pelaksanaan Anggaran ,SKPD pemrakarsa. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Gubernur Inl m.ulal berlaku pa,da langgal diundangkan. Agar setlap orang mengelahulnya, memerlnlahkan pengl1ndangan Peraturan Gubernur Inl dengan penempatannya dalam Berita Daerah ProvlnSI Daerah Khusus Ibukola Jakarta. Ditetapkan dl Jakarta pada tanggal 13 Apr i 1 2009 GUBERNUR PRO INSI DAERAH f:HUSUS IBU TA JAI
Dlundangkan di Jakarta pad a tanggal 14 Apri 1 2009 SEKPETARI~ DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
_--_..:.::IB~U~K::O:.:.:TA J,\KARTA,
~~~
-tUHAYAT NIP 050012362 BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 39
Lampiran
"
Peraturan Gubernur Provinsi Oaerah Khusus Ibuk:>ta Jakarta Nomor Tahun
38 TAHUN 2009 13 Apr; 1 2009
SISTEMATIKA MUATAN NASKAH AKADEMIK RANCANGANPERATURANDAERAH BASI PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sekurang-kurangnya mernuat permasalahan yang dihadapi oleh mCjsyarakat dan/atau Pemerlntahan Pro.tinsi DKI Jakarta, dltlnjau kondlsl empiris dan yuiidls secara umum disertal alasan ataL. urgensi dlperlukannya pengaturan dalam bentuk Peraturan Oaerah. S. Maksud dan tujuan Sekurang-kurangnya memL.at maksud disusunnya naskah akademik, antara lain memberikan justifikasi i1miah dEJn' memberikan pemahaman pengaturan berdasarkan referensl yang ada saat inl, dan hasil-hasll pen!3lilian mengenai dinamika ya.ng berkembang dalam kehidupan masyarakat dan/atau dalar\':. penyelenggaraan pemerlntahan daerah, menjadl dasar pertimbangan atau bahan masukan materi muatan Ran.cangan Peraturan Daerah y..ng serasi dan selaras atau harmonIs dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang ada. . • Tujuan sekurang-kurangnya memuat lujuan dlsusunnya naskah akademlk, antara lain sebagai bahan dasar yang memberlkun pokok-pokok pemikiran atau gagasan dan asplrasi aktual yang berkembang balk clalam kehldupan masyarakat, maupun dalam penyelenggaraan pemerlntahan daerah, yang dapat dipertanggungjawabkan secara IImlah. Untuk memudahkan atau membantu dalam penyusunan atau. perumusan, dan pembahasan Ranr.angan Peraturan Daerah. C. Sasaran Sekurang-kurangnya memuat sasaran yang Ingln dlcapai dari penyusunan naskah akademik, antara lain tersusunnya dasar-dasar pemiklran dan prinsip-prinslp dasar terhadap materl muatanRancangan Peraturan Oaerah, yang dllandasi kajian i1mlah dalam bentuklaporan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah. D. Hasll yang dlharapkan Sekurang-kurangnya memuat, aritara lain: 1. tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah yang memuat pokokpokok plkiran, Iingkup ~tau objek yang akan diatur, serts jangkauan dan arah pengaturan, sehlng~a materl muatan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi rasa kee.dilan dan menjamln kepastian hukum, disusun secara sistematis sesu;li kaidahkaidah hukUI11 dan asas pembentukan peraturan perundang-lindangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Parundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkall. 2. tersusunnya Rancangan Peraturan Oaerah sesuai kaidah-kaidah hukum dan/atau prinslp-prinsip pembentukan p!:lraturan perundang-undangan, dan yang d;iumuskan dalam pasal per pasal sesual dengan teknls pembentukan peraturan pllrundangundangan.
2
"
E, Metodologl Metodologi dalam hal inl adalah metodologl yang dlgunakan dalam penyusunan naskah akademik, sekurang-kurangnya ,memuat : . 1. Metode Pendekatan Metode pendakatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik, antara lain metode yuridis normatif atc.u studi kepustakCJan hukum, dan sebagainya. 2, Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data Metode pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam penyusunan Naskat'! Akademlk, antara lain: a) bahan hukum primer, yaknl ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kedudukan, peran, dan fungsi Pemerintahan Provinsi OKI Jakarta sebagalmana dlatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerlntahan Provinsl Oaerah Khusus Ibukota J
"
Oalam tTIelakukan anallsls, yang dlperhatlkan antara lain: a) aspek empirls, bahw~, norma·norma yang termuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 'ditlnjau dar! permasalahan sa at Inl dan masa me ndatang dengan kehadlran suatu Rancangan Peraturan Oaerah, Dalam anEllIsls Inl disampaikan hak, tugas, dan kewaJlban serta tanggung jawab termasuk perlblnaan, dan pengawEJsan atau seeara umum terka!t dengan Pemerintah, Pemerlntah Daerah, dan Masyarakat;
3
b) aspek yuridis, yaitu norma-norma, yang termuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan .aan bentuk pelaksanaannya sebagai bahan materi muatan Rancangan PEJraturan Daerah, dengan cara menggali berbagai dinamika dan realita dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terk;:!it; c) aspek teori l1ukum, ant~ra lain: (1) prinsip-pr'insip dalsm pembentukan norma termasuk perumusan sanksl administrasi dan pidana atau bentuk-bentuk pelanggaran; (2) konstruk:;i bentuk sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana termasuk besarnya; (3) , mekanisme pe:lgendalian konfllk atau panyelesaian konflik. d) aspek bahasa hukum, bahwa sesual kaidah bahasa hukum namun mudah dipahami setiap orang tanpa mengabaikan kaldah Bahasa Indonesia. , BAB II HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Salah satu sasaran yang Ingln dlcapai darl Penyusunan Naskah, Akademlk adalah materi muatan suatu Rancangan Peraturan Daerah harus harmonis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada balk secara vertlkal maupun horizontal. Vertlkal dimaksud t1dak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di alasnya, sedangkan horizontal dimaksud lidak tumpang t1ndlh clengan Peraturan Daerah yang ada. Prinsip keseraslan dan keselarasan, serta kepentingan masyarakat, bangsa dan negara merupakan pritlsip utama yang perlu diperhatikan, di samping prinsip-prinsip atau asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 lenlang Pembenlukan Peraluran Perundang-undangan dan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan Daerah. Dalam harmcnisasi peraluran perundang-undangan memberlkan gambaran rnengenai permasalahan yang dihada~i dan kondlsl yang diinginkan ditinjau dari peraturan perundangundangan yang ada balk naslonal maupun daerah, antara lain mengenai: (1) yang menjadi desar pertimbangan diperlukannya suatu Rancangan Peraturan Da arah; (2) knnsepsi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ditinjau dari kondisl saallni dan kebutuhan di masa mendatang; , (3) materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ditinjau dari
peraturan perundang-undallgan baik naslonal maupun daerah secara akademik. Hal lersebul dilakukan berdasarkan hasii Inventarlsasl peraluran perundang-undangan yang tel'kait baik lingkat Pusat maupun Daerah dan Identifikasi masalah. BAS III MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH A. Judul v.e~epatan !udul Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasH analisis alau kesesualan judul dengan materi muatan. Apabila berdasarkan ar::::~:~;~, ;L::JL.:~ y3ng disampaikan tidak lepat alau tidak sesuai dengan maler, mualan, disampaikan alternalif judul disertaialasanalasannya.
4
B. Landasan Filosofis, Sosi%gkl; dan Yurldis Menjelaskan pokok-pokok p/klran yang menjadi latar belakang atau urgenslnya atau dlper/ukannya Raneangan Peraturan Daerah dlsertal alasannya. Peraturan Perundangundangan yang berkaitan langsung dan/atau dapat dljadlkan dasar hukum terhadap materl muatan Raneangan Peraturan Daerah. C. Pengertiall Dasar/Batasan Memuat Dengertlan dasar/ba'tasan atau den'nisi atau singkatan atau akronlm yang dlgunakan dalam Raneangan Peraturan Daerah, beserta artl dan/atau maknanya, serta hal-hal lain yang bersifat umum yang .digunakan dalam materi muatan Raneangan Peraturan Daerah. D. Materl Pokok yang diatur Memuat prinsip-prir'!1ip yang meneermlnkan materl muatan Raneangan.·Peraturan Daerah, tujuan yang diinginkan, s~saran Ingin diwujudkan, p~ok-pokok yang akan dlatur,lingkup atau objek yang akan dlatur, serta jangkauan dan arah pengaturan, yang sedapat mungkln mengemukakan beberapa a/tsrnatlf. DI samplng Itu menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan pendanaan, pemblr).!lan, pengawasan, serta bentuk-bentuk sanksl· apabJla diperlukan. ~ BAB IV PENUTUP A. Keslmpuia1 Kesimpulan memuat. rangkuman pokok-pokok plkiran dari hasil penyusunan naskah akademlk, ruang IlngKup materl yang dlatur, dan keterkaltan dengan peraturan perundangundangan yang ada, serta bentuk pengaturan yang dikaitkan dengan m~teri muatan. B. Rekomendasi Rekomendasi selain dalam bentuk "Jsu/an Pra Ftaneangan Peraturan Daerah yang disampalkan dalam Lamplran, juga memuat tindak lanjut atau pelaksanaan darl Raneangar, Peraturan Daerah tarsebut, serta upaya-upaya yang per/u dilakukan Pemerintah Provinsi DK/ Jakarta, Perangkat Daerah bersangkutan, dan masyarakat. Daftar Pustaka Memuat daftar baeaan yang digunakan dalam pen'yusunan naskah akademik. Usulan Pra Raneangan Peraturan Daerah Usu/an Pra Raneangan Peraturan Daerah dlsampalkan dalam Lampiran sebagai salah satu bentuk rekomendasl darl hasll penyusunan naskah akademik.
GUBERNUR PROV/NSI DAERAH KHUSUS IBUK A JAKARTA,
