QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA, Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, memberi kesempatan dan membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat di daerah maka Pemerintah dapat melakukan penyertaan modal; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu mengatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara tantang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901); 3. Undang-Undang ………

2

3. Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1995

tentang Perseroan Terbatas

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587); 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608); 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undanng-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 12. Undang-Undang ………

3

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14) 16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/jasa

Pemerintah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 120); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 19. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA dan BUPATI ACEH UTARA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA. BAB I ………

4

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya di sebut Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah. 3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara yang dipilih melalui suatu proses pemilihan yang demokrastis yang dilakukan berdasarkan asas langsung,Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum. 5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas atau kewenangan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara. 7. Pihak ketiga adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Swasta Nasional/Asing, Koperasi, Yayasan dan Badan Hukum lainnya. 8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

9. Perseroan ………

5

9. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Tatacara Pelaksanaanya. 10. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modal seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 11. Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pedoman dasar mengenai pengelolaan keuangan daerah. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara yang disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara. 13. Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Utara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 14. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 15. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah Pendapatan Daerah dari hasil usaha Penyertaan Modal Daerah bagian dari PAD.

BAB II DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Dasar Penyertaan Modal Daerah adalah kesepakatan yang dituangkan dalam suatu ikatan perjanjian para pihak agar adanya kepastian hukum dan memberi manfaat ekonomi serta keuntungan bagi kedua belah pihak. (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi dan sesuai dengan kelayakan usaha.

Pasal 3 ………

6

Pasal 3 Penyertaan Modal Daerah bermaksud untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan ekonomis dalam pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah Daerah dengan membentuk perusahaan daerah dan/atau usaha bersama dan kerjasama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan.

Pasal 4 (1) Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD, BUMN, Perusahaan Swasta Nasional/Asing, Koperasi, Yayasan dan Badan Hukum lainnya bertujuan untuk

meningkatkan

sumber

Pendapatan

Asli

Daerah

(PAD),

perkembangan ekonomi, pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pernyataan Modal

Daerah

Nasional/Asing,

kepada Koperasi,

BUMD,

BUMN,

Yayasan

dan

Perusahaan

Badan

Hukum

Swasta lainnya

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang transparan dan akuntabilitas. BAB III JENIS PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 5 Jenis Penyertaan Modal Daerah : a. Uang; b. Pembelian saham; c. Pembentukan Perusahaan ( patungan ); d. Barang bergerak dan tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang yang dalam pernyertaannya ditetapkan dengan Qanun dan dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan . e. Fasilitas

Pemerintah

Daerah

berupa

kemudah-kemudahan

dalam

pelaksanan Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga yang dinilai dengan besaran sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 6 ………

7

Pasal 6 (1) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipisahkan dan merupakan asset yang belum didayagunakan secara optimal. (2) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengadaannya sejak awal diperuntukan untuk penyertaan modal. (3) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRK.

BAB IV PERUNTUKAN PENYERTAAN MODAL DAERAH Pasal 7 Penyertaan Modal Daerah dapat diberikan kepada BUMD, BUMN, Perusahaan Swasta Nasional/Asing, Koperasi, Yayasan dan Badan Hukum lainnya dan pihak ketiga dilakukan menurut kemampuan keuangan daerah, setelah mendapat persetujuan DPRK.

Pasal 8 Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan untuk kegiatan bidang pertanian, industri, perdagangan dan jasa.

BAB V TATACARA PENYERTAAN MODAL DAERAH Bagian Kesatu Uang Pasal 9 (1) Pernyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang dianggarkan pada APBK dan dilaksanakan dengan keputusan Bupati. (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada BUMD, BUMN, Perusahaan Swasta Nasional/Asing Koperasi dan Badan Hukum lainnya. Bagian ………

8

Bagian Kedua Pembelian Saham Pasal 10 (1) Dalam rangka Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pembelian saham, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan oleh tim atas proposal yang disampaikan oleh pihak ketiga. (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan/atau peningkatan pendapatan Daerah. (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan DPRK sebagai bahan pertimbangan untuk pembelian saham pada pihak ketiga. (4) Bupati dapat menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembelian saham yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Bagian Ketiga Pembentukan Perusahaan (Patungan) Pasal 11 (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pendirian perusahaan ditetapkan dengan Qanun. (2) Sebelum ditetapkan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perusahaan yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama dan/atau naskah perjanjian bersama. (3) Dalam nota kesepakatan bersama dan/atau naskah perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi pokok : a. identitas masing-masing pihak; b. jenis dan nilai modal para pihak; c. bidang usaha; d. perbandingan modal; e. hak dan kewajiban para pihak; f. persentasi ………

9

f. persentasi bagi hasil; g. sanksi; dan h. lain-lain yang dianggap perlu. (4) Berdasarkan Qanun ini dibentuk Perusahaan Daerah dan/atau Perusahaan Bersama yang pendiriannya dengan akta notaris serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Bagian Keempat Asset Daerah Pasal 12 (1) Sebelum melakukan kegiatan Penyertaan Modal Daerah terlebih dahulu dilakukan kegiatan kajian antara lain: a. Melakukan penilaian terhadap tanah dan/atau bangunan milik/ dikuasai Pemerintah Daerah; b. Penilaian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh tim Pemerintah Daerah dan/atau bekerjasama dengan lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian asset; c. Melakukan kajian terhadap kelayakan dan bentuk penyertaan modal yang akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi dan/atau kepentingan umum. (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan Bupati yang dalam pelaksanaanya dapat bekerjasama dengan konsultan independen sesuai keahliannya. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13 Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang, saham, perusahaan patungan dan asset dapat dilaksanakan sekaligus dan atau bertahap dengan persetujuan DPRK.

Pasal 14 ………

10

Pasal 14 Dalam pembentukan perusahaan daerah Bupati dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk atas nama Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 15 (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah. (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati. (3) Bupati dapat menunjuk pejabat sesuai dengan bidang tugas untuk melakukan penatausahaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi kegiatan Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 16 (1) Laporan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah terdiri dari Laporan Bulanan, Laporan triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan Pemerintah Daerah sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBK.

BAB VII HASIL USAHA Pasal 17 (1) Bagian laba ( hasil usaha ) dari pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga yang menjadi hak Daerah disetor kepada Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah dan merupakan bagian PAD. (2) Laba atas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pendapatan Daerah pada Tahun berikutnya. (3) Bagian ………

11

(3) Bagian hasil usaha atau bagi hasil Penyertaan Modal Daerah untuk masing-masing pihak merupakan prosentase laba usaha berdasarkan audit akuntan publik. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 (1) Penyertaan Modal Daerah yang telah dilaksanakan sebelum peraturan ini ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini (2) Penyertaan Modal Daerah yang dilaksanakan sebelum Qanun ini ditetapkan harus disesuaikan dengan Qanun ini paling lambat dalam jangka waktu 1 tahun.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara. Ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal 23 Oktober 2008 M 23 Syawal 1429 H BUPATI ACEH UTARA,

Diundangkan di Lhokseumawe pada tanggal 24 Oktober 2008 M 24 Syawal 1429 H

ILYAS A. HAMID

SEKRETARIS DAERAH,

MARZUKI ABDULLAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2008 NOMOR 7

12

PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

I. U M U M Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 179 Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dinyatakan bahwa : (1) Penerimaan Aceh dan kabupaten/kota terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari : a. pendapatan asli daerah, b. dana perimbangan; c. dana otonomi khusus; dan d. lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dinyatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 179 ayat (2) huruf a terdiri atas : a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/kabupaten/kota dan hasil penyertaan modal Aceh/kabupaten/kota; d. zakat; dan e. lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota yang sah. Selanjutnya Berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (1) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan penyertaan modal/kerja sama pada/dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau badan usaha milik swasta atas dasar prinsip saling menguntungkan.

Berdasarkan ………

13

Berdasarkan kenyataan selama ini telah banyak dilakukan usaha-usaha daerah berupa Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga dalam wadah Perseroan maupun penggunausahaan Barang Daerah. Dalam melakukan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah tidak terlepas hubungannya dengan Pihak Ketiga, sedangkan tata cara pelaksanaan, pengelolaan pembinaan dan pengawasannya perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15………

14

Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2008 NOMOR 154