PERTEMUAN KOORDINASI KEDEPUTIAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
RUANG SG 1-2 31 JULI 2015
AGENDA I. II.
STRUKTUR ORGANISASI BARU PENAJAMAN PELAKSANAAN TUGAS: a. TIM SIAGA b. TIM KOTA BARU c. ANALISA LINGKUNGAN UNTUK BERBAGAI ASPEK PEMBANGUNAN III. PENUGASAN BARU: a. KETAHANAN AIR b. KESELURUHAN ENERGI c. LANDSCAPE: HUTAN DAN EKOSISTEM; DAN PENGGUNAANNYA UNTUK KEBUTUHAN LAIN. d. KEMARITIMAN e. PENGUATAN PERAN – BAPAK WAPRES 2
I. STRUKTUR ORGANISASI BARU
3
USULAN STRUKTUR ORGANISASI & IDENTIFIKASI JUMLAH MITRA KERJA Sahli Bid. Pemerataan dan Kewilayahan Sahli Bid. Sosial & Penanggulangan Kemiskinan Sahli Bid. Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur
Menteri PPN/Kepala Bappenas
Staf Khusus Biro Hukum & Humas Biro Renortala Biro SDM Biro Umum & TUP
Sahli Bid. Hubungan Kelembagaan Sahli Bid. Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan IBAU IBKK
Deputi Bid. Ekonomi
• Perencanaan Makro & Investasi • Keu. Negara & Analisa Moneter • Jasa Keuangan, Koperasi, KUKM & BUMN • Perdagangan, Industri, & Pariwisata • Analisis Mikro Ekonomi Infrastruktur (Analisis Pembangunan Infrastruktur Strategis)
Deputi Bid. Pengembangan Regional • Tata Ruang & Pertanahan (Kawasan Khusus)/ Koord. Wilayah 1 (Sumatra) • Perkotaan dan Perdesaan/ Koord. Wilayah 2 (JawaBali) • Transportasi/ Koord. Wilayah 3 (Kalimantan) • Permukiman & Perumahan/ Koord.Wilayah 4 (Sulawesi) • Pengembangan Wilayah, Kawasan Khusus, & Daerah Tertinggal/Koord. Wilayah 5 (NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat)
Inspektorat Utama Bappenas
Deputi Bid. Kemaritiman & Sumber Daya Alam
Deputi Bid. Kependudukan & Ketenagakerjaan
• Energi, Mineral & Pertambanga n
• Kependuduka n& Penanggulang -an Kemiskinan
• Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Pangan dan Pertanian • Sumb. Daya Air & Irigasi • Kelautan & Perikanan
Perubahan Nomenklatur disebabkan perubahan arsitektur K/L Perubahan Nomenklatur disebabkan penguatan fungsi Pengintegrasian fungsi ke dalam unit organisasi lain
• Tenaga Kerja & Pengembanga n Kesempatan Kerja • Perlindungan & Kesejahteraan Masyarakat
Pusat Analisis Kebijakan
Sekretariat Kemen. PPN/Settama Bappenas Deputi Bid. Pembangunan Manusia, Masyarakat & Kebudayaan • Pendidikan Dasar, Menengah, & Kebudayaan
• Pendidikan Tinggi & IPTEK • Kesehatan & Gizi Masyarakat • Agama, Perempuan, Anak, Pemuda & Olah Raga
Deputi Bid. Polhukhankam • Pertahanan dan Keamanan • Politik, Komunikasi dan Otonomi Daerah
• Penguatan Hukum & Peraturan Perundangundangan • Politik Luar Negeri & Kerjasama Pembangunan Internasional
Pusdatinrenbang Pusbindiklatren
Deputi Bid. Pendanaan Pembangunan • Perencanaan Pendanaan Pemb. • Alokasi Pendanaan Pembangunan
• Pendanaan LN Bilateral • Pendanaan LN Multilateral • Sistem & Prosedur Pendanaan
Deputi Bid. Pemantauan, Evaluasi , dan Pengendalian Pembangunan • Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi & Pengendalian Pembangunan • Pemantauan, Evaluasi & Pengendalian Pembangunan Sektoral • Pemantauan, Evaluasi & Pengendalian Pemb. Daerah
• Aparatur Negara
4
STRUKTUR ORGANISASI DAN MITRA LEMBAGA (RM DAN PHLN) DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN SDA
K / L
DIREKTORAT PANGAN DAN PERTANIAN
DIREKTORAT SDAir DAN IRIGASI
KELAUTAN DAN PERIKANAN
ENERGI, MINERAL DAN PERTAMBANGAN
DIREKTORAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
4 KASUBDIT
4 KASUBDIT
4 KASUBDIT
4 KASUBDIT
4 KASUBDIT
• •
KEMENTAN Deputi Bidang Pangan dan SD Hayati
•
Perum Bulog PT Perkebunan Nusantara Pertani Shang Hyang Sri
•
•
R M
P H L N
• • • •
•
DITJEN SDAir, KPUPera Ditjen Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung
• •
Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo Perum Jasa Tirta
Perum Perindo
KEMENKP KEMENKO MARITIM
KEMEN ESDM
• •
KEMEN LHK BMKG
• • •
• •
Perhutani Inhutani
Pertamina PLN PGN
5
PANGAN DAN PERTANIAN
PANGAN
PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
PETERNAKAN
Ditjen Tanaman Pangan
Ditjen Perkebunan
Ditjen Peternakan
Badan Ketahanan Pangan
Ditjen Hortikultura
Badan Karantina Pertanian
Ditjen Sarpras Pertanian Perum Bulog
Deputi Pangan dan SD Hayati Kemenko Pereko
KELEMBAGAAN PERTANIAN
Badan Penyuluhan dan SDM Pertanian Badan Litbang Setjen Itjen
Catatan: Pembagian mitra unit E1 K/L dilakukan sesuai lingkup kerja Kasubdit dan keseimbangan beban kerja antar Kasubdit
6
SUMBERDAYA AIR DAN IRIGASI
DAS DAN KONSERVASI SDAir
Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung
AIR BAKU, IRIGASI DAN RAWA
Ditjen SDA, Kemen PU Pera
SUNGAI, PANTAI, WADUK DAN DANAU
KELEMBAGAAN INFRASTRUKTUR SDAir
Lumpur Lapindo
Dewan SDAir
PT Jasa Tirta
Catatan: Pembagian mitra unite E1 K/L dilakukan sesuai lingkup Kasubdit dan keseimbangan beban kerja antar Kasubdit 7
KELAUTAN DAN PERIKANAN
TATA KELOLA LAUT DAN PESISIR
PERIKANAN
1. Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
1. Ditjen Perikanan Tangkap
2. Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2. Ditjen Perikanan Budidaya 3. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
PENGEMBANGAN POTENSI LAUT DAN KEMARITIMAN
1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
KELEMBAGAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. Badan Penilitian dan Pengembangan
1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
3. Sekretariat Jenderal
2. Inspektorat Jenderal 3. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
Catatan: Pembagian mitra unit E1 K/L dilakukan sesuai lingkup kerja Kasubdit dan keseimbangan beban kerja antar Kasubdit
8
ENERGI, MINERAL DAN PERTAMBANGAN
KELISTRIKAN
MINYAK DAN GAS
MINERAL , PERTAMBANGAN DAN PANAS BUMI
PENGEMBANGAN DAN KONSERVASI ENERGI
Dit.Jen Energi Baru , Terbarukan dan Konservasi Energi
Dit.Jen Ketenagalistrikan
Dit.Jen Minyak dan Gas Bumi
Dit.Jen Mineral dan Batubara
PT. PLN
BP Migas/SKK Migas
Badan Geologi
BPH Migas
PT. Pertamina Geothermal
Dewan Energi Nasional
Catatan: Pembagian mitra unit E1 K/L dilakukan sesuai lingkup kerja Kasubdit dan keseimbangan beban kerja antar Kasubdit
9
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP & PERUBAHAN IKLIM
PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN
KONSERVASI SDA, JASA LINGKUNGAN & KEANEKARAGAMAN HAYATI
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN
1. Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
1. Ditjen Planologi Kehutanan &Tata Lingkungan
1. Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
1. Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup & Kehutanan
2. Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3
2. Ditjen Pengelolaan Hutan Produk Lestari
2. Sekretariat Jenderal
3. Ditjen Perubahan Iklim
3. Ditjen Perhutanan Sosial & Kemiteraan Lingkungan
2. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
3. Inspektur Jenderal
3. Badan Penelitian, Pengembangan & Inovasi
Catatan: Pembagian mitra unit E1 K/L dilakukan sesuai lingkup kerja Kasubdit dan keseimbangan beban kerja antar Kasubdit 10
II. PENAJAMAN PELAKSANAAN TUGAS
11
TIM SIAGA (7/24) 1. Anggota Tim sensitif terhadap isu yang berkembang 2. Anggota Tim siap dengan data (angka2, lokasi) dan informasi untuk bahan (analisa) singkat namun strategis – berpikir strategis. 3. Siap dan mampu membuat bahan: a. Isu dan isi updated b. Cara penulisan: strategis namun singkat dan mudah dipahami. 12
TIM KOTA BARU WAKIL DARI SDALH
1. KONSEP: a. Wawasan kota hijau b. Kota pengelolaan limbahnya bagus c. Transportasi – efisien dan ramah lingkungan d. Energinya bersih: neraca energi, neraca air. 2. PRAKTEK: a. Tahu dan mampu menghubungkan dengan program, kegiatan dan inisiatif yang ada b. Pengawalan penerapan blue print/konsep kota hijau dengan memasukkan unsur dan inisiatif konkrit seperti dalam butir 1. 13
“SENTUHAN” RAMAH LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN 1. ANALISA BERBAGAI PROYEK STRATEGIS WAWASAN LINGKUNGAN: a. Data hasil KLHS dengan Denmark b. Informasi berbagai Amdal yang dilakukan (sudah atau belum) c. Status wilayah konservasi dan konversinya d. Peta dan data digital 2. Pelajari dan kuasai informasi penerapan ramah lingkungan di sektor masing-masing dan bagaimana penggunaannya untuk butir 1. 14
III. PENUGASAN BARU
15
KETERKAITAN DIREKTORAT DENGAN ISU STRATEGIS DAN SASARAN DALAM RPJMN NAMA
ENERGI, MINERAL DAN PERTAMBANGAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PANGAN DAN PERTANIAN
SUMBERDAYA AIR DAN IRIGASI
KELAUTAN DAN PERIKANAN
ISU STRATEGIS
KEDAULATAN ENERGI
• •
PERUBAHAN IKLIM POST 2015: SDG
KEDAULATAN PANGAN
KETAHANAN AIR
• • •
KELAUTAN PERIKANAN LIAR (ILLEGAL FISHING) KEMARITIMAN
TARGET/SASARAN RPJMN • • • • •
Lifting Migas DMO Gas dan batubara Rasio Kelistrikan Bauran Energi Efisiensi Energi
• • • • •
Penurunan emisi GRK Pelaksanaan SDGs tahun 2016 IKLH Reforestasi dan hutan berkelanjutan Hutan konservasi
• • •
Produksi pangan pokok Akses dan Kualitas Konsumsi: PPH Stabilitas harga pangan
• •
Ketersediaan air Jaringan dan air irigasi untuk pangan dan tambak/perikanan
• • •
Kelautan Kemaritiman Perikanan Nasional
16
Contoh: Isu strategis Deputi No
Isu
Bentuk output
1
Ide awal Rencana Pelaksanaan SDG – lanjut ke 2016
Rencana Aksi
2
Poros Maritim
Roadmap
3
Kedaulatan Energi
Masukan untuk RUENRUED
4
Roadmap SDG
Draft Roadmap
5
Lembaga Pangan
Konsep
6
Sustainable consumption and production
Rencana SCP
RANCANG BANGUN 17
Lain-lain 1. Kuasai isi RPJMN SDALH – MESKIPUN TIDAK IKUT MENULIS 2. DATA BIDANG MASING2 KUMPULKAN DAN GUNAKAN DALAM MEMBUAT LAPORAN DAN ANALISA SEHARIHARI – INFOGRAFIS 3. PERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN BAHAN ATAU PAPARAN: A. Koreksi berbagai bahan untuk pimpinan tahap berikutnya membuat bahan dapat lebih strategis dan sesuai dengan arahan Pimpinan. B. Selalu identifikasi ide baru dan peran yang dapat dilakuan oleh Kemen PPN/Bappenas. 18
LAMPIRAN
19
FUNGSI KEMEN. PPN/BAPPENAS (Perpres No. 65 dan 66 Tahun 2015)
Kemen. PPN
Dulu: 1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang PPN.
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang PPN. 3. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang PPN; 4. Pengkajian kebijakan pemerintah di bidang PPN;
B a p p e n a s
5. Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 6. Penyusunan program pembangunan sebagai bahan penyusunan RAPBN yang dilaksanakan bersama dengan Kemenkeu dan Menteri PPN;
7. Koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan dengan instansi terkait; 8. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang PPN; 9. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan tugas Bappenas. 10. Penyelenggaraan pembinaan & pelayanan administrasi umum; 11. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, & pertimbang-an di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
Sekarang:
1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan; 2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional; 1. pengkajian, pengkoordinasian,dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional,analisis investasi proyek infrastruktur, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional; 2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional; 3. penyusunan rencana pembangunan nasional sebagai acuan penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah; 4. penyusunan, pengkoordinasian, dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara yang dilaksanakan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. penyusunan RAPBN bersama-sama dengan Kementerian Keuangan; 6. pengkoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional; 7. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
8. pengkoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait; 9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BAPPENAS; 10. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan BAPPENAS; 11. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BAPPENAS; 12. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di BAPPENAS. 3
Identifikasi Fungsi dan Output Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA FUNGSI
OUTPUT
UKE II
pengkajian, pengkoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kemaritiman dan sumber daya alam
• Kajian • Hasil koordinasi dan rumusan kebijakan (peraturan per-UU-an, strategi pemb., arah kebijakan sektoral, lintas sektor, lintas wilayah) • Kerangka regulasi, kelembagaan, pendanaan di bidang kemaritiman dan SDA
Semua Dit
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kemaritiman dan sumber daya alam
Hasil penelaahan/kesepakatan terhadap Renstra K/L, Renja K/L
Semua Dit
penyusunan rencana pembangunan nasional di bidangnya sebagai acuan penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah
RPJMN, RKP
Semua Dit
penyusunan, pengkoordinasian, dan pengendalian rencana pembangunan nasional di bidang kemaritiman dan sumber daya alam dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara yang dilaksanakan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
• Hasil penelaahan/kesepakatan terhadap RKA K/L • Pelaksanaan tugas lain/pendukung (RAN dll)
Semua Dit
pengkoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kemaritiman dan sumber daya alam
Laporan koordinasi pelancaran dan percepatan pelaksanaan RPJMN & RKP untuk program dan kegiatan pembangunan di bidang kemaritiman dan sumber daya alam
Semua Dit
6.
pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kemaritiman dan sumber daya alam
• Laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan output program dan kegiatan pembangunan di bidang kemaritiman dan sumber daya alam Menerima input LKj K/L bidang kemaritiman dan SDA • Konsep Lampid bidang kemaritiman dan SDA
Semua Dit
7.
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang kemaritiman dan sumber daya alam
Laporan Kinerja (LKj) Kedeputian Bidang Kemaritiman dan SDA
Semua Dit. Koordinator: Dir. KP
8.
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
ICCTF, bahan-bahan paparan atas penugasan Menteri, dll
Semua Dit
1.
2.
3.
4.
5.
21
PEMBEDAAN DEPUTI-DIT DENGAN DEPUTI EKP KEDEPUTIAN DAN DIREKTORAT
KEDEPUTIAN EKP
1. Pelaksanaan RKP
• Proses dan output • Output outcome • Output terhadap rencana/target tahunan
2. Pelaksanaan RPJMN
Ouput kumulatif terhadap output RPJMN
Midterm review RPJMN: seberapa jauh capaian tengah periode ke target akhir RPJMN (oucome)
3. Detil informasi
• Efisiensi anggaran • Kapasitas serta capaian output terhadap target output akhir
• Kumulatif output terhadap total output • Detil quick wins terpilih (dalam bentuk infografis dan dashboard/GIS seperti UKP4 dulu) • Assesment ouput lembaga (antar bidang) – penggabungan data, info dari Pusdatin dan analisa Pusat Analisis Kebijakan 22
