PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE MEMBER STATES OF ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) AND THE GOVERNMENT OF PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON HEALTH COOPERATION (MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA (ASEAN) DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DALAM KERJA SAMA KESEHATAN) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa Menteri Kesehatan Republik Indonesia mewakili Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Republik Rakyat Tiongkok dalam
Kerja
Sama
Kesehatan
(Memorandum
of
Understanding Between The Government of The Member States of Association of
Southeast Asian Nations
(ASEAN) and The Government of People’s Republic of China on Health Cooperation) pada Pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN dan Tiongkok (AHMM-China) ke-4 di Phuket, Thailand pada tanggal 6 Juli 2012; b. bahwa
berdasarkan
dimaksud
dalam
Memorandum
of
pertimbangan
huruf
a,
perlu
Understanding
sebagaimana mengesahkan
tersebut
dengan
Peraturan Presiden; Mengingat…
www.bphn.go.id
- 2 - Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Charter of Association of Southeast Asian Nations) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PENGESAHAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN STATES NATIONS PEOPLE’S
THE
OF
GOVERNMENT
ASSOCIATION
(ASEAN)
AND
REPUBLIC
OF
OF
OF
THE
MEMBER
SOUTHEAST
THE
ASIAN
GOVERNMENT
CHINA
ON
OF
HEALTH
COOPERATION (MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA
PEMERINTAH
PERHIMPUNAN
NEGARA
BANGSA-BANGSA
ANGGOTA
ASIA
TENGGARA
(ASEAN) DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DALAM KERJA SAMA KESEHATAN). Pasal 1…
www.bphn.go.id
- 3 -
Pasal 1 Mengesahkan Memorandum of Understanding Between the Government of the Member States of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the Government of People’s Republic of
China on Health
Cooperation
(Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Negara
Anggota
Perhimpunan
Bangsa-Bangsa
Asia
Tenggara (ASEAN) dan Republik Rakyat Tiongkok Dalam Kerja Sama Kesehatan), yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Juli 2012 di Phuket, Thailand, yang naskah aslinya
dalam
Bahasa
Inggris
dan
Tionghoa
dan
terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir
dan
merupakan
bagian
yang
tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 2 Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan
Memorandum
Saling
Pengertian
dalam
Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan Tionghoa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.
Pasal 3 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar…
www.bphn.go.id
- 4 -
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
pengundangan
Peraturan
penempatannya
dalam
memerintahkan
Presiden
Lembaran
ini
dengan
Negara
Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 388
Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, ttd. Surat Indrijarso
www.bphn.go.id
.
,
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH NEGARA ANGGOTA PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA (ASEAN) DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DALAM KERJA SAMA KESEHATAN Pemerintah-pemerintah dari Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, Republik Sosialis Vietnam, secara bersama-sama sebagai Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, selanjutnya disebut sebagai "para Pihak". MENIMBANG kerja sama dalam bidang kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan Komunitas ASEAN yang terdiri dari 3 pilar, yaitu: komunitas politik keamanan, komunitas ekonomi, dan komunitas sosialbudaya; BERKEINGINAN untuk memperkuat kerja sama da!am bidang kesehatan di antara para Pihak untuk memastikan bahwa penduduk masing-masing negara sehat jasmani dan rohani serta hidup dalam lingkungan aman yang selaras; BERHASRAT untuk meningkatkan kerja sama di antaFa para Pihak dalam bidang kesehatan dan ilmu kedokteran berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, saling menghargai, dan saling pengertian di antara Para Pihak; SESUAI dengan peraturan perundang-undangan berlaku di masing-masing Pihak;
yang
Telah mencapai hal-hal sebagai berikut:
1
www.bphn.go.id
PASAL 1-TUJUAN Para Pihak, sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian selanjutnya disebut sebagai "MoU ini", dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di antara para Pihak, dan kebijakan nasional di masing-masing negara, wajib mempererat kerja sama bidang kesehatan di antara para Pihak. PASAL II - AREA KERJA SAMA Para Pihak wajib memberikan prioritas untuk pertukaran dan kerja sama dalam bidang-bidang sebagai berikut: a. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular b. Mekanisme tanggap darurat kesehatan masyarakat dan kemampuan untuk mitigasi dampak kesehatan yang diakibatkan oleh bencana alam; c. Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; d. Ketahanan pangan dan sistem kewaspadaan; e. Pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan; f. Pengembangan pengobatan tradisional; g. Pengembangan kefarmasian, termasuk vaksin; h. Bidang-bidang lainnya yang disepakati oleh para Pihak Kerja sama di antara para Pihak berdasarkan MoU ini dapat dilakukan melalui mekanisme-mekanisme sebagai berikut: a. Berbagi informasi dan pengalaman; b. Penyelenggaraan bersama konferensi, forum, dan lokakarya; c. Pelatihan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medik; d. Kunjungan timbal balik ahli medik dan tenaga kesehatan lainnya; e. Proyek-proyek penelitian bersama; f. Mekanisme lainnya yang disepakati oleh para Pihak
2
www.bphn.go.id
PASAL Ill- PELAKSANAAN Pelaksanaan setiap proyek atau kegiatan dalam MoU ini wajib dilaksanakan dengan pengaturan pelaksanaan yang disetujui oleh para Pihak. Dalam hal terjadi ketidakkonsistenan antara ketentuanketentuan dari peraturan pelaksanaan dan MoU ini, yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dalam MoU. Tidak ada satupun dalam MoU ini, setiap kerja sama maupun kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan MoU ini dapat mengurangi posisi para Pihak terkait sengketa yang belum terselesaikan menyangkut kedaulatan atau hak-hak wilayah lainnya. Koordinasi, pemantauan, dan peninjauan kembali terhadap kegiatan kerja sama di antara para Pihak wajib dilakukan oleh Pertemuan para Pejabat Tinggi ASEAN Bidang Pembangunan Kesehatan (SOMHD) dan Kementerian Kesehatan Republik Rakyat Tiongkok dan dilaporkan kepada Pertemuan Para Menteri Kesehatan ASEAN-Tiongkok secara berkala. Setiap fasilitas yang disediakan oleh masing-masing Pihak untuk pelaksanaan MoU ini, sebagaimana dimaksud dan tidak teTbatas pada keluar masuknya orang dan barang ke dalam wilayah para Pihak secara langsung terlibat dalam kegiatan-kegiatan dalam MoU ini; pembebasan pajak dan bea masuk, wajib sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di negara Pihak yang memberikan fasilitas.
PASAL IV - KERAHASIAAN Perlakuan terhadap kerahasiaan informasi selama dan setelah mulai berlaku MoU ini wajib diatur dalam pengaturan pelaksanaan. 3
www.bphn.go.id
PASAL V- PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Perlakuan hak kekayaan rntelektual selama dan setelah masa berlaku MoU ini wajib dimuat dalam pengaturan pelaksanaan. Ketentuan Pasal ini wajib dilaksanakan sesuai dengan hukum, aturan, peraturan, dan kebijakan nasional para Pihak yang berlaku.
PASAL VI - ALIH MATERI, PEMBAGIAN KEUNTUNGAN, DAN PERLINDUNGAN TERHADAP SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL Perlakuan terhadap alih materi, pembagian keuntungan, dan perlindungan terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang tercipta atau dihasilkan dari MoU ini wajib diatur dalam pengaturan pelaksanaan. Ketentuan Pasal ini wajib dilaksanakan sesuai dengan hukum, aturan, peraturan, dan kebijakan nasional para Pihak yang berlaku.
PASAL VII - PENGATURAN PEMBIAYAAN Pengaturan pembiayaan dari kegiatan-kegiatan berdasarkan kesepakatan para Pihak.
wajib
PASAL VIII - KEBERLANJUTAN HUKUM MoU ini wajib tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian bilateral antara setiap Negara Anggota ASEAN dengan Republik Rakyat Tiongkok. 4
www.bphn.go.id
PASAL IX - KODE ETIK PELAKSANAAN Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan MoU ini wajib menghormati kebebasan politik, kedaulatan, dan integritas wilayah, serta peraturan perundang-undangan para Pihak.
PASAL X- PENYELESAIAN SENGKETA Setiap perbedaan atau sengketa yang timbul diantara para Pihak berkenaan dengan penafsiran atau penerapan dari ketentuan-ketentuan MoU m1 dan/atau pengaturan pelaksanaan wajib diselesaikan secara damai melalui perundingan dan konsultasi dalam Pertemuan para Pejabat Tinggi ASEAN-Tiongkok Bidang Pembangunan Kesehatan.
PASALXl-PERUBAHAN Pihak dapat meminta secara tertulis kepada Pihak lainnya untuk suatu perubahan dari setiap bagian dari MoU ini. Setiap perubahan yang disepakati secara musyawarah oleh para Pihak wajib dibuat secara tertulis dan wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini. Perubahan tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh para Pihak.
PASAL XII - LEMBAGA PENYIMPAN Sekretariat ASEAN wajib menjadi Lembaga Penyimpan untuk MoU ini. Naskah asli dari MoU wajib disimpan oleh Lembaga Penyimpan.
5
www.bphn.go.id
PASAL XIII - MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN MoU ini wajib mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir oleh para Pihak yang memberitahukan secara tertulis kepada Lembaga Penyimpan bahwa para Pihak telah memenuhi prosedur internal. MoU wajib tetap berlaku untuk periode lima (5) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode lima tahun selanjutnya, ditandai dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak. MoU ini dapat diakhiri setiap saat dengan pernetujuan tertulis dari semua Pihak, atau dengan pengunduran diri semua negara anggota ASEAN atau Republik Rakyat Tiongkok, dalam waktu 180 hari pemberitahuan tertulis kepada Penyimpan. Setiap Pihak dapat mengundurkan diri dari MoU ini dengan memberitahukan dalam waktu sembilan puluh (90) hari kepada Lembaga Penyimpan sebelum pemberitahuan tertulis. Jangka waktu pemberitahuan ini wajib dimulai sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pengunduran diri oleh Lembaga Penyimpan. Pengakhiran MoU ini atau pengunduran diri oleh setiap Pihak wajib tidak mempengaruhi hak atau kewajiban terkait dengan pelaksanaan setiap kegiatan kerja sama yang dilakukan dalam MoU yang belum diselesaikan pada saat pengakhiran atau pengunduran diri dari MoU ini.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, diberi kuasa oleh Pemerintah mereka masing-masing, telah menandatangani MoU ini. DITANDATANGANI di Phuket, Thailand, pada 6 Juli tahun 2012, dalam rangkap dua naskah asli, satu dalam bahasa lnggris dan satu dalam bahasa Tionghoa. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, di antara naskah bahasa lnggris dan 6
www.bphn.go.id
naskah bahasa Tionghoa, naskah bahasa lnggris wajib berlaku.
7
www.bphn.go.id
