MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 248 /PMK.011/ 2014 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
a. bah wa dalam rangka memenuhi penyediaan barang dan/ a tau jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi oleh. masyarakat luas, dan/ a tau melindungi kepentingan konsumen, peningkatan daya saing indus tri tertentu di dalam negeri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, d a n meningkatkan pendapatan nega ra, perlu m emberikan fasilitas b ea masuk ditanggung pemerintah kepada industri sektor tertentu; b. bahwa fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah kepada industri sektor tertentu, telah dialokasika n clalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ a tau Anggaran Pendapatan dan Bela nj a Negara Peruba han; c. bahwa dalam rangka pela ksanaan kekuasaaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi Benda h ara Umum Negara, dan selaku Bendahara Umum Negara b erwenan g untuk meneta pkan kebijaka n da n pedoman pelaksa n aan an ggara n negru·a ; d . bahwa berdasarkan pertimba ngan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, p erlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas · Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi BaTang Dan/ Atau J asa Guna Kepentinga n Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu;
. Menginga t
1. Unda ng-Unda ng Nomor 17 Tahun 2003 tentan g Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 003 Nomor 47, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 286); 2.
Undang-Unda~1g Nomor 1 Tahun 2 004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2004 Nomor 5, Ta mba han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
,~:1\
,:, :\.· f~ '·
-~
,r.. ,
\.. ,
~r~
'/)
. 'l:
~<.. (l--.:- a¥~: )1 ~~ :r / : ·;
MENTER! KEUANGAN REPUBUK INDONESIA
-23. Undang-Unda ng Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan d an Belanja Negara Tahun Anggaran 201 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259 , Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 593); MEMUTUSKAN: Menetapkan
.
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU. Pasal 1 Da la m Peraturan Menteri ini yan g dimaksud denga n: 1. Bea Ma suk Ditanggung Pemerinta h yang s elanjutnya disebut BM DTP a da lah fa silitas bea m a suk terutang yang dibayar oleh pem erinta h dengan alokasi da na yang .tela h ditetapkan d alam Anggar an Penda pa tan d an · Belanj a Nega r a clanjatau Anggar an Pendap a tan dan Bela nj a Negara Perubahan .
.2 . Inclus tri Sektor Tertentu adalah industri yang layak untuk diberikan BM DTP sesuai clen gan k ebijakan p en gembangan industri nasional. 3 . Pembina Sektor Industri ada la h menterijpimpinan lembaga yan g m embina Industri Sektor Tertentu. 4. Bar ang d a n Bah an adalah b ara ng jadi, b arang s etengah jadi d an / a tau b a h an ba ku termasuk suku cadang d a n komponen, yan g diolah , dirakit, atau dipasang untuk menghasilkan b a ra ng dan/ a tau jasa. 5. Kuasa Pengguna Anggaran Belanj a Subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selapjutnya disebut KPA BM DTP a dala h pejabat pada k ementerian n egar a jlembaga yang ditetapkan oleh Menteri ·Keuangan · untuk m elakuka n pengelolaan an ggara n b elanja subsidi bea ·m asuk dita nggung pemerinta h. Pasal 2 (1) BM DTP da p at dib erikan kepa.cla Industri
Se~tor Te~tentu .
(2 ) Pemberia n BM DTP seb agaima n a dima k sud p a da ay at (1) b erdasarkan krit eria penila ian: a. m emenuhi p enyediaan b ar an g dan/ a tau jasa untuk kep entingan umum, dikon sumsi oleh m asyarak a t luas, d a n / a tau m elindungi k epentingan k on sumen ;
~:(\
1,, '~' -.
.-~
0;~·~~
,r.o#' ·~ '
\§ lt l
\ :. \ \ . 1
:- . \~
. i
.~ /i\'< . . '/
... ... . :
. .:·
>1'
'
f/ ,. (' ··~ i <· ., •//(\~\. ·.- .-" . 1 ;
· l,
•· •..,..;u.~"'-
• tV~I
:'i· ·
MENTEHI KEUANGAN HEPUBLIK INDONESIA
- 3 -
b. meningkatkan daya saing; c. meningkatkan penyerapan tenaga kerja; dan d. meningkatkan pendapatan negara. (3) Penentuan bobot masing-masing kriteria p enilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Masing-masing kriteria penilaian untuk · Industri Sektor Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cliberikan dengan nilai antara 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) dan total nilai lndustri Sektor Tertentu yang dapat diberikan BM DTP paling sedikit 50 (lima .puluh) . (5) BM DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Barang dan Bahan belum diproduksi eli dalam negeri; b. Barang dan Bahan sudah diproduksi eli dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; a tau c. Barang dan Bahan sudah diproduksi eli dal~m negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri, sesuai dengan rekomenclasi kementerian negarajlembaga terkait. (6) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bukan merupakan: a. Barang dan Bahan yang dikenakan pembe ban an bea masuk sebesar 0% (nol persen); b. Barang dan Bahan yang dikenakan pembebanan bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan ·perjanjian · atau kesepakatan internasional; · c. Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan PengamananjBea Masuk Tindakan Pengamana n Sementara, Bea Masuk Imbalan, atau Bea Masuk Tindakan Pembalasan; .a tau · d. Barang dan Bahan yang dit~ukan . untuk ditimbun eli Tempat Penimbunan Berikat. (7) BM DTP clapat diberikan atas Barang dan Bahan yang diimpor dari luar Daerah Pabean atau dikeluarkan clari Gudang Berikat ke tempat lain dalam Daerah Pabean. Pasal 3 (1) Pembina Sektor Industri mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas BM DTP bagi Industri Sektor Tertentu kepada Menteri Keuangan. clengan tembusan kepacla Kepala Badan Kebijakan Fiskal dilampiri dengan:
·.., l
J...
.·fk'1 .,·»;·!·
!\~\'' ! ,__ ~\:- · l \
j. \'!.·'~
!I.
·t
\~·-)..:.· ~~ j
'\ >0\ /'/J
:?!
:?
.' ~ -~~~~ , ' .~r . i-' I '• . ~ .'''~ ··.'·. '/ . \,;,;1 ~ , r.. :. "b d //1\1 ~-".' ........... •
~ 6 :1
~·c'l ~
ME NTEf-~1 I<EUANGAN HEPUBLIK INDONESIA
-4a. analisis dan alasan perlunya Industri Sektor Tertentu diberikan BM DTP dengan memperhatikan kriteria pei1ilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); b. laporan realisasi BM DTP untuk periode 2 (dua) tahun sebelumnya yang terdiri dari laporan pelaksanaan BM DTP dan laporan pemanfaatan BM DTP, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, clisertai alasan dalam hal tidak tercapai BM DTP sektor industri yang bersangkutan; c . daftar Barang dan Bahan dengan uraian spesifikasi teknis, sesuai dengan ketentuan Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan ayat (6); dan d. usulan alokasi dana BM DTP. (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Badan Kebijakan Fiskal melakukan pengkajian sebagai bahan rekomendasi kepada Menteri Keuangan. . (3) Dalam rangka pengkajian sebagaimana .dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Kebijakan Fiskal dapat meminta
rnasukan dari Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jencleral Perbendaharaan, dan/ atau instansi lain terkait. (4) Dalam hal permohonan dan jumlah alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disett.:tjui, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai BM DTP Sektor Industri Tertentu per tahun anggaran, yang mengatur tentang alokasi pagu per sektor, KPA BM DTP, serta Barang dan Bahan yang diberikan fasilitas.
Pasal4 Tata cara perencanaan, penetapan alokasi dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran serta proses pencairan BM DTP sesuai dengan ketentuan peratutan perundang-undangan. Pasa15 (1) Perusahaan pada Industri Sektor Tertentu dapat memperoleh BM DTP. "·
t
(2) Untuk memperoleh BM DTP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dilampiri dengan: a. Rencana Impor Barang yang telah disetujui clitanclasahkan oleh Pembina Sektor Industri; clan
dan
.1 ·,
' tK\ ~~ '
'-'• i'
·~\
~~' •' . .~j ' .·· ' ) /~ ' c;.:J ._ \
'.
~~ ~,~ ,,~ .. I
\ ··:> ·~ ·~')!\:~~~·,..,/ .:,, ·~ •til\\~~ t
' ''
/)
. ·,
>
l
l·~r ., .
: ·
i' •
..... u , " ........
1• o't 1
'J\ J ~
MENTERIKEUANGAN REPUOUK INDONESIA
- 5b. surat keterangan penerapan Sistem Informasi Persecliaan Berbasis Komputer (IT lnventory) dari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai penerbit Nomor Induk Perusahaan Pembebasan dan/ a tau Pengembalian bagi perusahaan penerima fasilitas pembebasan dan/ atau pengembalian bea masuk atas impor Barang dan Bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
(3) Rencana Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut: a. nomor dan tanggal Rencana Impor Barang; b. nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); c. nama perusahaan; d. Nomor Pokok Wajib Pajak; e. alamat; f. kantor pabean tempat pemasukan barang; g. uraiar1, jenis, dan spesifikasi teknis barang; h . pos tarif (l-IS); i. jumlah/ satuan barang; j. perkiraan harga impor; k . negara asal; 1. perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan m. nama dan tanda tangan dari pimpinan perusahaan. (4) Ketentuan mengenai surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b cliatur lebih lanjut dengan Peraturan Dire ktur Jenderal Bea dan Cukai. Pasal6 (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (2), Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan penelitian terhadap pemenuhan ketentuan: a. tidak pernah melakukan kesalahan· .( clalam memberitahukan jumlah danjatau 'jenis · barang pada Pemberitahuan Pabean Impor clengan fasilitas ·'BM DTP yang menyebabkan kekurangan pembayaran bea masuk selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
l
l~\
<\~'·
~.- 1
!~ 'I
'~ O;I J .l
/II.
:::(i.. J1~: _r\ . ~
'.-\ -:<~~~~}' \
I
MENTH lii<EU/\NGAN llEPUBLII< INDONESIA
-6 -
b . tidak mempunyai utang bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor yang telah lewatjatuh tempo pembayaran . (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perset1.1juan sebagian atau per.setujuan seluruhnya atas Barang dan Bahan yang tercantum dalam Rencana Impor Barang yang dilampirkan pada permohonan yang cliajukan perusahaan sebagaimana climaksud dalam Pasal 5. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana climaksud dalam Pasal 5
ayat (2) disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan Bahan oleh perusahaan. (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan. Pasal 7 ( 1) Atas realisasi impor BM DTP yang pelaksanaannya diclasarkan
pada Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud clalam Pasal6 ayat (4), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Uta'ma Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR .. . " sesuai dengan Peraturan Menteri Keua ngan yang mengatur ketentuan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu, pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor. (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan BM DTP. Pasal8 (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara Barang dan Bahan
yang akan diimpor clengan daftar Barang clan Bahan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan seba gaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), perusahaan dapat mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan tersebut. (2) Permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepa da Direktur Jep.deral Bea dan Cukai dan dilampiri clengan Rencana Impor Barang Perubahan yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Pembina Sektor Industri.
A •::•. .,-~
R~\,
-~~
/h
! ;: l .i ·j. :. I\ ::..
. <~': fee~;·
MEI'JTEI·11 I<ELJANGAN F!EPU13LIK INDONESIA
-7Pasal 9 (1) Atas permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepu luh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. (2) Persetujuan atas permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya. (3) Dalam hal permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4). (4) Dalam hal permohonan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan Menter! Keuangan sebagaimana dimaksud clalam Pasal 8 ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepacla Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan. Pasal10 Pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas BM DTP, dilaksanakan sesuai clengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah. Pasal 11 (1) Terhadap Barang dan Bahan yang memperoleh BM DTP, wajib digunakan oleh perusahaan sesuai tujuan clan tidak dapat dipindahtangankan kepacla pihak lain. (2) KPA BM DTP melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang memperoleh BM DTP sebagaimana dimaksud pada aya,t (1) . (3) Atas penyalahgunaan ketentuan sebagaimana climaksud pada ayat (1), perusahaan dikenai sanksi sesuai peraturan yang diterbitkan oleh masing-masing Pembina Sektor Industri.
~
t~~ & ~ii .t.\ >~~ •'~ •-t :
. -
r··l ~ ~ ·
.
.
:~:;/
-
MENTE!il KEUJ\NGJ\N nEPUBLII< INDON ESIA
-8-
Pasal12 ( 1) Pembina Sektor Industri menyampaikan Laporan Triwulan Realisasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Badan Kebijakan Fiskal · dan Direktur Jenderal Anggaran, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan clari Peraturan Menteri ini. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada bulan April, Juli, dan Oktober, untuk tahun berkenaan dan Januari untuk tahun berikutnya. (3) Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan Laporan Triwulan Realisasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah kepada Menteri Keuangan c.q: Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan Direktur Jenderal Anggaran, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pada bulan April, Juli, dan Oktober, untuk tahun berkenaan dan Januari untuk tahun berikutnya. Pasal 13 Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang dana untuk keperluan subsidi BM DTP masih dianggarkanjdisediakan -dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan. Pasa114 Ketentuan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Da n/ Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya .Saing Industri Sektor Tertentu sebagaimana dimaksucl clalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Pasal15 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal cliunclangkan.
MENTERII<EUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-9Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2014 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANGP. S.BRODJONEGORO Diunclangkan eli Jakarta Pada tanggal 24 Desember 2014 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 14 NOMOR
Salinan sesuai clengan aslinya KEPALA BIRO UMUM
u.b. KEPALA BAGIANT.U. KEMENTERIAN
..
'hv
.
'
. .. .
.
'
-'
G IARTO . ·' ,'/ NIP 19590420 19840~2 lOO 1 .
.· '
1979
LI\IVJI' IRI\N I I'ERI\TURI\N MENTERI KEUI\NGI\N REI'UIILIK INDONESII\
I
I
NOI'viOR 2 4 8 PM K • 0 11 2 0 1 4 TENTI\NG IlEA MASUK DITANGGUNG PEMERI NT/\1-1 1\T/\S IMPOR lli\RANG DAN 111\H/\N UNTUK MEMPI\ODUKSI BI\RANG DAN/ 1\TI\U j /\51\ GUN/\ KEPENTINGI\N UMUM DI\N I'EN INGKATAN 01\Y/\ SI\ING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KRITERIA PENILAIAN DAN BOBOT DALAM PENENTUAN PENERIMA BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BOBOT
NO .
KRITERIA
1.
Memenuhi penyediaan barang dan jatau Jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi oleh masya rakat luas, dan/ a tau melindungi kepentingan konsumen
40
2.
Meningkatkan daya saing
30
3.
Meningkatkan penyerapan tenaga kerja
20
4.
Meningkatkan pendapatan n egara
10
(%)
I
Total bobot seluruh kriteria
100
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONJ:!:SIA,
ttcl . BAMBANG P. S. BRODJONEGORO
Salinan sesuai dengai1 aslinya KEPALA BIRO UMUM . u .b. KEPALA BAGIANT.U . KEMENTERIAN
~·.
. .••-'
GIARTO · .· ' .,~ NIP 19590420198·4021001 . ..
. ~, 4J3
.A~ ~ . <::S~$!. -s-~31
~•. !1~ ~
:t.
LAMPIRANII
~
-~
~
PERATURAN
·MENTER!
KEUANGAN
REPUBUK
INDONFSIA
248/PMK . Oll/2014
~-
NOMOR TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ ATAU )ASA GUNA KEPENTIN(:;AN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAlNG INDUSTRI SEKTOR TERTENTU
-..: · I ·~ , -~_.:,.. ~,~~ .......;.-,t ......i:'-
MENTER! KEUANGAN REI?UBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN ANGGARAN
I.
LAPORAN PELAKSANAAN BM DTP -
NO.
SEKTOR INDUSTRI TERTENTU
PAGU ANGGARAN DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN PERSEKTOR (miliar Rupiah)
NILAI RENCANA IMPOR BARANG DAN/ATAU RENCANAIMPORBARANG PERUBAHAN (miliar Rupiah) ·
NILAI SURAT PERINTAH MEMBAYARYANGTELAH DIAJUKAN (miliar Rupiah)
1 1)
{2)
(3)
(4)
(5)
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-2 II. LAPORAN PEMANFMTAN BM DTP
NO.
SEKTOR INDUSTRI TERTENTU (PER PERUSAHAAN)
(ll
(2)
MODAL USAHA (miliar Rupiah) Th ...
I
Th ...
(3)
TENAGA KERJA (orang) Th ...
I {4)
Th ...
PPN
PENJUALAN (miliar Rupiah) Th ...
I
. DALAM · NEGERI (miliar Rupiah)
Th ...
Th ...
(5)
I
Th ...
(6)
KPA BM DTP
(.. .. ......... .. ........... ............ ....... )
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Salinan sesuai ci.engan aslinya KEPALA BIRO UMUM u.b. KEPALA BAGIAN T.U . KEMENTERIAN
~-
--··· ~
//
· •' ~-,
GIARTO
NIP 19590420 198402100{ .'
.... .
ttcl. BAMBANGP.S .BRODJONEGORO
J.: l
- ·,.. .
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN Ill PERATURAN MENTER! KEU ANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 248/PMK.Ol l/ 20 14 TENTANG SEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU ] ASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU
LAPORAN TRIWULAN REALISASI BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH KEMENTERIAN / LEMBAGA TRIWULAN TAHUN ANGGARAN
: I/II / III/IV *)
NO.
SEKTOR INDUSTRI TERTENTU
PAGU ANGGARAN DALAM PERATURAN MENTERl KEUANGAN PER SEKTOR (rniliar Rupiah)
Ill
(2)
(3)
NILAI RENCANA IMPOR BARANG DAN/ ATAU RENCANA IMPOR BARANG PERUBAHAN (miliar Rupiah) (4)
NILAI SURAT PERINTAH MEMBAYAR YANG TELAH DIAJUKAN (rniliar Rupiah) (5 )
) pilih salah satu
KPA BM DTP
(............. ........... ....... ......... ..... )
Salinan ses:uai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM u.b., , . : __,_ KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
A-
I~
.
~
-
- __...,.
GIARTO ~~ NIP 195904201984021001
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttcl. BAMBANGP.S.BRODJONEGORO
LAMPIRANIV PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 248 /PMK . 011 2014 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG . DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU
I
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN TRIWULAN REALISASI BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TRIWULAN : I I II I III I IV *) TAHUN ANGGARAN
NO.
SEKTOR INDUSTRI TERTENTU
NO.
ciT
(2)
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
I
TGL
I
NO.
(3)
TGL
PAGU ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN (Rupiah)
PEMBERIAN FASILITAS BMDTP BERDASARKAN KMK (Rupiah)
SISA PAGU (Rupiah)
(Sl
(6)
(7)
(4)
REALISASI BMDTP (Rupiah)
PERSENTASE PEMBERIAN FASILITAS T:g:RHADAP PAGU (%)
(8)
(9)
PERSENTASE REALISASI TERHADAP PAGU
PERSENTASE REALISASI TERHADAP KMKBM DTP
(%)
(%)
(10)
(ll)
*) pilih salah satu
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttcl.
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMU.M u ·b ..-·--. .."'"\:. . '-~ KEPALA·BAGi.AwT.i.f .K EMENTERIAN .
.
:.t1
~:'
. · •..
·~.
•
.
.. .. -
~
·,-
~'
\
"· •. . •\'> i / Iff.../ , . ~f ' .,/j
..·!
' !r
GIART0 \~"""""' /.:<:·. / NIP 195904201'9'84.02~00 1
-..
~-:...;:-'~;.
...
BAMBANGP.S.BRODJONEGORO
