PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 68 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 115 TAHUN 2001 TENTANG PEMBUATAN SUMUR RESAPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang: a.
Mengingat:
bahwa pengaturan sebagaimana telah Gubernur Provinsi Nomor 115 Tahun perkembangan dan
menjadi pembuatan sumur resapan ditetapkan berdasarkan Keputusan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2001, sudah tidak sesuai dengan situasi saat ini;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d i m a k s u d pada huruf a d a n d a l a m r a n g k a meningkatkan pembuatan sumur resapan, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Pembuatan Sumur Resapan.
1.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
tentang
2.
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
1997
tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3.
Undang-Undang N o m o r 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia J a k a r t a ;
4.
Undang-Undang
Nomor
7
Tahun
2004
tentang
Pengelolaan S u m b e r Daya A i r ; 5-
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peratu-an P e r u n d a n g - u n d a n g a n ;
6-
Undang-Undang
N o m o r 32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan D a e r a h ; 7,
Peraturan Pemerintah N o m o r 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah d a n Kewenangan Provinsi sebagai Daerah O t o n o m ;
8,
Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban U m u m dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9.
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota J a k a r t a ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2003 tontang Penyelenggaraan Pertambangan U m u m , Minyak dan Gas Bumi serta Ketenagalistrikan;
11. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 139 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 12. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 140 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 13. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 47 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta; 14. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 53 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Tata Bangunan dan Gedung Pemda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 15. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 16. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 17. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 170 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: P E R A T U R A N G U B E R N U R T E N T A N G PEMBUATAN S U M U R RESAPAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 D a l a m Peraturan ini yang d i m a k s u d dengan ; 1.
Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus ibukota J a k a r t a ;
2.
Pemerintah Daerah adalah G u b e r n u r dan Perangkat D a e r a h sebagai unsur Pelaksana Pemerintah D a e r a h ;
3.
G u b e r n u r adalah G u b e r n u r Provinsi
Daerah
Khusus
Provinsi
Daerah
Ibukota J a k a r t a ; 4.
Kotamadya
adalah
Kotamadya
di
K h u s u s Ibukota J a k a r t a ; 5.
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah selanjutnya disingkat B P L H D adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup D a e r a h Provinsi D a e r a h K h u s u s Ibukota J a k a r t a ;
6.
Dinas Tata Kota yang selanjutnya disingkat DTK adalah Dinas Tata Kota Provinsi D a e r a h Khusus Ibukota Jakarta;
7.
Dinas Penataan dan P e n g a w a s a n Bangunan yang selanjutnya disingkat D P 2 B adalah Dinas Penataan d a n Pengawasan Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8.
Dinas Pekerjaan U m u m yang selanjutnya disingkat DPI adalah Dinas Pekerjaan U m u m Provinsi Daerah K h u s u s Ibukota J a k a r t a ;
9.
Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Provinsi D a e r a h Khusus Ibukota J a k a r t a ;
10. Biro Administrasi Sarana Perkotaan yang selanjutnya disingkat Biro A S P adalah Biro Administrasi Sarana Perkotaan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota J a k a r t a ; 11. Kantor Tata Bangunan dan G e d u n g Pemda yang selanjutnya disingkat K T B G P adalah Kantor Tata B a n g u n a n dan G e d u n g Pemda Provinsi Daerah Khusus Ibukota J a k a r t a ; 12. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup KoLamadya yang selanjutnya disingkat S P L H D Kotarnadya adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kotarnadya di Provinsi Daerah K h u s u s Ibukota J a k a r t a ; 13. S u k u Dinas Tata Kota Kotarnadya yang selanjutnya disingkat S u d i n T a t a Kota Kotarnadya adalah Suku Dinas Tata Kota Kotarnadya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 14. S u k u Dinas Penataan dan P e n g a w a s a n Bangunan Kotarnadya yang selanjutnya disingkat Sudin P2B Kotarnadya adalah Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kotarnadya di :Vjv:,isi Daerah Khusus Ibukota J a k a r t a ; 15. S u k u Dinas Pekerjaan U m u m Kotarnadya ya-.g selanjutnya disingkat Sudin PU Kotarnadya adalah S u k u Dinas Pekerjaan U m u m Kotarnadya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota J a k a r t a ;
16. Kantor Tata B a n g u n a n dan G e d u n g P e m d a Kotamadya y a n g selanjutnya disingkat K T B G P Kotamadya a d a l a h Kantor Tata B a n g u n a n dan G e d u n g P e m d a Kotamadya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota J a k a r t a ; 17. Dinas Teknis a d a l a h unit/satuan Peranakat Daerah vana m e m b e r i k a n pelayanan dan p e n g a w a s a n kegiatan teknis yang berkaitan d e n g a n pembuatan sumur resapan;
18. Pembina Teknis a d a l a h unit/satuan kerja/satuan P e r a n g k a t D a e r a h y a n g m e m b e r i k a n pofayanan kegiatan teknis y a n g berkaitan d e n g a n p e r e n c a n a a n , p e l a k s a n a a n , monitoring dan evaluasi serta koordinas; p e m b u a t a n sumur resapan di Provinsi DKI J a k a r t a , sesuai d e n g a n bidang tugasnya m a s i n g - m a s i n g ; 19- Badan H u k u m adalah badan h u k u m yang meliputi D U M N , B U M D , dan s w a s t a , t e r m a s u k milik p e r o r a n g a n ; 20. S u m u r R e s a p a n aaalah sistem resapan buatan yang dapat m e n a m p u n g air hujan akibat dari adanya p e n u t u p a n t a n a h oleh bangunan baik dari lantai bangunan m a u p u n dari h a l a m a n yang diplester atau diaspai yang dialurkan me'alui atap, pipa talang m a u p u n saluran, d a p a t berbentuk sumur, kolam d e n g a n r e s a p a n , saluran porous dan sejenisnya; 2 1 . Teknologi lain pengganti sumur resapan adalah bentuk teknologi y a n g m e m p u n y a i prinsip s a m a d e n g a n sumur resapan yaitu sumur resapan komunal atau teknologi lainnya; 22. P e n a n g g u n g j a w a b bangunan adalah pemilik/penyewa b a n g u n a n , baik perorangan m a u p u n badan hukum yang diberi kuasa atau hak untuk m e n e m p a t i a t a u mengelola bangunan;
23. Air tanah adalah air yang terdapat d a l a m lapisan tanah penyimpan air (akuifer) yang terdapat di bawah permukaan tanah; 24. Permeabilitas tanah adalah k e m a m p u a n suatu lapisan tanah untuk meloloskan air baik secara vertikal m a u p u n horisontal; 25. Volume s u m u r resapan adalah v o l u m e t a m p u n g a n sumur resapan yang merupakan bagian y a n g kosong sebelum diisi oleh air hujan; 26. Keterangan R e n c a n a Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan oleh DTK; 27. Rencana Tata Letak Bangunan selanjutnya disingkat RTLB adalah R e n c a n a Tata Letak B a n g u n a n yang diterbitkan oleh D T K ; 28. Izin Mendirikan B a n g u n a n yang selanjutnya disingkat I M B adalah Izin Mendirikan B a n g u n a n y a n g diterbitkan Oleh D P 2 B ; 29. Izin P e n g g u n a a n B a n g u n a n yang selanjutnya disingkat IPB adalah Izin P e n g g u n a a n B a n g u n a n yang diterbitkan oleh D P 2 B ; 3 0 . Kelayakan M e n g g u n a k a n B a n g u n a n yang selanjutnya disingkat K M B adalah Kelayakan Menggunakan B a n g u n a n yang diterbitkan oleh D P 2 B .
BAB II MAKSUD DAN T U J U A N Pasal 2 Maksud d a n tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah dalam rangka mengoptimalkan pembuatan sumur resapan di kalangan masyarakat yang bertujuan untuk m e n a m p u n g , m e n y i m p a n dan menambah cadangan air tanah serta dapat mengurangi limpasan air hujan Ke saluran pembuangan dan badan air lainnya, sehingga dapat dimanfaatkan pada musim kemarau dan sekaligus mengurangi timbulnya banjir. BAB III S U M B E R AIR S U M U R RESAPAN Pasal 3 Air yang diperbolehkan masuk ke dalam s u m u r resapan adalah air hujan y a n g berasal dan limpasan atap bangunan atau permukaan tanah yang tertutup oleh bangunan atau air lainnya yang s u d a h melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah dan sudah memenuhi standar Baku Mutu,
BAB IV KEWAJIBAN PEMBUATAN S U M U R RESAPAN Pasal 4 (1) Kewajiban pembuatan sumur resapan bagi perorangan dan badan hukum ditujukan k e p a d a ; a.
setiap penanggung jawab bangunan yang menutup permukaan tanah;
b. setiap pemohon dari pengguna sumur d a l a m ; c. setiap pemilik bangunan berkonstruksi pancang dan/atau memanfaatkan air tanah dalam yang lebih dari 40 m; d. setiap usaha industri yang memanfaatkan air tanah permukaan. (2)
Selain kewajiban pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pengembang yang akan membangun di atas lahan lebih dari 5-000 m 2 . diwajibkan menyiapkan 1,0% dari lahan yang akan digunakan untuk bangunan kolam resapan di luar perhitungan sumur resapan.
(3)
Terhadap kewajiban pembuatan sumur resapan bagi setiap pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila lokasinya tidak memungkinkan maka harus membangun di lokasi pengganti yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 5
(1)
Setiap pemohon IMB wajib membuat perencanaan dan pembuatan sumur resapan.
(2)
Perencanaan dan pembuatan sumur resapan dituangkan dalam KRK dan RTLB yang merupakan kelengkapan permohonan IMB.
(3)
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk diterbitkannya IPB dan KMB oleh Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI Jakarta.
(3)
Setiap bangunan yang telah berdiri dan belum mempunyai s u m u r resapan diwajibkan membuat sumur resapan.
(4)
Dalam hal perpanjangan I P B dapat diberikan apabila sumur resapan berfungsi dengan baik berdasarkan hasil pengawasan B P L H D Pasal 6
Bagi masyarakat yang tidak m a m p u membuat sumur resapan, Pemerintah
Daerah
dapat
membuat
sumur
resapan
secara
komunal.
BAB V PERSYARATAN LOKASI PEMBUATAN SUMUR RESAPAN Pasal 7 (1)
Persyaratan ickasi p e m b u a t a n sumur resapan adalah sebagai berikut. a.
sumur resapan harus dibuat bangunan yang bersangkutan.
di
dalam
b.
saluran drainase y a n g menuju terpisah dari saluran limbah.
c.
sumur resapan harus dibangun di lokasi yang struktur tanahnya stabil d a n / a t a u tidak terjal.
D.
Sumur resapan harus dibuat di luar tokasi timbunan s a m p a h , bekas timbunan sampah atau tanah yang mengandung bahan p e n c e m a r
sumur
areal
resapan
(2)
Selain persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud p a d a ayat (1), bak kontrol yang dialiri air hujan dan tidak bercampur dengan air cucian rumah tangga serta limbah lainnya dapat berfungsi sebagai sumur resapan setelah dimodifikasi.
(3)
Gambar dan bahan bangunan untuk pembuatan konstruksi sumur resapan pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I sampai dengan lampiran VII Peraturan Gubernur ini.
Pasal 8 (1)
Apabila secara teknis lokasi untuk pembuatan sumur resapan sebagaimana dimakcud dalam Pasal 7 tidak dapat memenuhi persyaratan, maka kepada perorangan dan badan hukum serta pomohon IMB sebagaimana dimaksud daiam Pasal 4 dan Pasal 5, wajib memberikan kompensasi kepada Pemerintah Daerah,
(2)
Tidak memenuhinya persyaratan sebagai lokasi pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan bangunan yang terletak pada lokasi tersebut mempunyai kedalaman muka air tanah kurang dari 1 meter Pasal 9
(1)
Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud d a l a m Pasal 8 ayat(1) dapat berupa : a. pembuatan sumur resapan di lokasi pengganti; b. Penanaman pohon penghijauan konservasi sumber daya air;
dalam
rangka
c, (2)
pembuatan teknologi lain pengganti s u m u r resapan.
Terhadap bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis ditentukan lebih lanjut oleh B P L H D berkoordinasi d e n g a n instansi terkait. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 10 Untuk menunjang keterpaduan pelaksanaan pembuatan s u m u r resapan, Dinas Teknis terkait yang berperan sebagai pembina teknis dalam pembuatan sumur resapan adalah sebagai berikut.
a.
Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta dan Sudin Tata Kota Kotamadya mempunyai tugas menerbitkan : 1) Rencana Tata Kota (RTK) 2) Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) 3) S i t e P l a n 4) B l o k P l a n
b.
DP2B dan Sudin Penataan dan Pengawasan Bangunan Kotamadya mempunyai tugas menerbitkan : 1) izin mendirikan bangunan (IMB) dengan kewajiban membuat sumur resapan bagi si pemohon dengan menyesuaikan luas bangunan terhadap jumlah sumur resapan y a n g a k a n d i b a n g u n ;
2) mengawasi pembuatan/pembangunan sumur r e s a p a n y a n g d i b a n g u n oleh s i p e m o h o n , berkoordinasi dengan instansi teknis terkait di lingkungan Kotamadya. c.
Dinas Pertambangan melaksanakan pembinaan teknis berkaitan dengan peta ketinggian permukaan air tanah dan permeabilitas t a n a h , serta pengelolaan pemanfaatan air bawah tanah termasuk pemantauan fluktuasi permukaan air bawah tanah.
d.
DPU dan Sudin PU Kotamadya, serta KTBGP dan KTBGP Kotamadya mempunyai tugas untuk mengkaji kondisi geologi lingkungan wilayah/lokasi p e m b a n g u n a n sumur resapan dengan standar konstruksi.
e.
B P L H D dan BP LH D Kotamadya berperan untuk mengendalikan serta berkoordinasi dengan tingkat Walikotamadya dalam pengawasan pembangunan s u m u r resapan.
f.
Biro ASP bertugas untuk mengumpulkan data-data jumlah pembangunan sumur resapan serta memberikan pembinaan dan arahan serta pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembangunan sumur resapan, berkoordinasi dengan para Instansi Teknis terkait dengan menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur, Bagian Kedua Pengendalian Pasal 11
(1)
Selain melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, B P L H D juga melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
(2)
Kewajiban m e l a k s a n a k a n pengendalian s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (1) dilaporkan secara periodik kepada Gubernur B A B IX SOSIALISASI Pasal 12
(1)
B P L H D b e r s a m a D i n a s Teknis terkait lainnya melakukan sosialisasi s e c a r a t e r p r o g r a m dan berkelanjutan tentang kewajiban m e m b u a t s u m u r resapan t e r h a d a p s e g e n a p lapisan masyarakat.
2)
D a l a m m e l a k u k a n sosialisasi s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (1), d a p a t melakukan kemitraan d e n g a n A s o s i a s i Profesi d a n L S M y a n g t e r k a i t BAB X SANKSI Pasal 13 S e t i a p o r a n g , B a d a n H u k u m dan p e m o h o n I M B y a n g tidak m e l a k s a n a k a n kewajiban s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m Pasal 4 d a n Pesai 5, d i k e n a k a n s a n k s i administrasi sesuai d e n g a n peraturan p e r u n d a n g u n d a n g a n y a n g berlaku. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal
H
Pada saat mulai berlakunya Peraturan G u b e r n u r in
M a k a Keputusan G u b e r n u r Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta N o m o r 115 Tahun 2001 tentang Pembuatan S u m u r Resapan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota J a k a r t a , dicabut dan dinyatakan tidak beriaku. Pasal 15 Peraturan G u b e r n u r ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan. A g a r setiap orang dapat mengetahui, m e m e r i n t a h k a n pengundangan P e r a t u r a n G u b e r n u r ini d e n g a n penempatannya d a l a m Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota J a k a r t a . Ditetapkan di Jakarta p a d a tanggal 8 Juli 2005 G U B E R N U R PROVINSI D A E R A H KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SUTIYOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2005 SEKRETARIS D A E R A H PROVINSI D A E R A H K H U S U S IBUKOTA J A K A R T A , ttd R ITO LATA TASMAYA NIP 140091657 BERITA D A E R A H PROVINSI D A E R A H K H U S U S IBUKOTA JAKARTA T A H U N 2005 N O M O R 6 1
