PERATURAN DISIPLIN ERNI IKAWATI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

PERATURAN DISIPLIN

ERNI IKAWATI 130412611889 UNIVERSITAS NEGERI MALANG

BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN PROGRAM KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

UNTUK SMK DAN MAK KELAS XII

Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kami sehingga kami dapat menyelesaikan modul untuk mata pelajaran Administrasi Kepegawaian yang berjudul “Peraturan Disiplin” dapat terselesaikan baik. Kami berharap semoga modul ini dapat bermanfaat bagi terselenggaranya kegiatan belajar mengajar yang berkualitas, sehingga peserta didik dapat berprestasi dan memiliki kepribadian unggul dan kami juga mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan bahan ajar kami selanjutnya. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar ADP, Bapak Mohammad Arief yang telah membimbing serta mengarahkan dalam pembuatan modul ini.

Malang, November 2015

Penulis

MENGURAIKAN DAN MENGANALISIS PERATURAN DISIPLIN

2

KATA PENGANTAR

2

DAFTAR ISI

3

PETA KEDUDUKAN MODUL

5

BAB I : PENDAHULUAN

6

1.1 Latar Belakang

6

1.2 Deskripi Umum

7

1.3 Prasyarat

7

1.4 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

8

1.5 Tujuan Akhir Pembelajaran

8

1.6 Petunjuk Penggunaan Modul

9

BAB II : KEGIATAN BELAJAR

10

2.1 Materi Pokok

10

2.2 Uraian Materi

10

A. Pengertian disiplin PNS

10

B. Pengertian peraturan disiplin PNS

11

C. Tujuan disiplin PNS

12

D. Fungsi disiplin PNS

13

E. Prinsip-prinsip disiplin PNS

14

F. Macam-macam disiplin PNS

14

G. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin PNS

17

H. Pendekatan disiplin PNS

17

I. Kewajiban bagi PNS

19


3

J. Larangan bagi PNS

20

K. Tingkat dan jenis hukuman disiplin PNS

22

L. Pejabat yang berwenang menghukum PNS

23

M. Pendelegasian wewenang untuk menjatuhkan hukuman PNS

25

2.3 Rangkuman

27

2.4 Latihan/Tugas

28

2.5 Tugas Mandiri

33

BAB III : EVALUASI

34

3.1 Maksud dan Tujuan Evaluasi

34

3.2 Materi Evaluasi

34

3.3 Soal-soal Evaluasi

35

BAB IV : PENUTUP

38

4.1 Tindak Lanjut

38

4.2 Harapan

38

4.3 Glosarium

38

4.4 Daftar Pustaka

39

4.5 Lampiran 40


4

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

PERATURAN DISIPLIN

TUJUAN PENGERTIAN DISIPLIN PNS DAN PERATURAN DISIPLIN PNS

FUNGSI PRINSIP-PRINSIP MACAM-MACAM

KEWAJIBAN BAGI PNS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LARANGAN BAGI PNS PENDEKATAN

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN

PEJABAT YANG BEWENANG MENGHUKUM

PENDELEGASIAN WEWENANG MENGURAIKAN DAN MENGANALISIS PERATURAN DISIPLIN

5

I

1.1

Latar belakang

Sekolah merupakan tempat dimana seseorang melakukan proses pembelajaran. Sekolah juga merupakan suatu lembaga dimana terdapat pengajar dan seseorang yang ingin belajar dalam suatu lembaga tersebut. Melalui pengajaran diharapkan siswa mampu mengubah prestasi maupun tingkah laku. Tujuan Pendidikan Nasional menurut UU No. 20 tahun 2003 adalah untuk meningkatkan potensi dirinya agar menjadi manusia yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berdisiplin, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan tersebut diharapkan sekolah dapat meningkatkan mutu serta kualitasnya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan cara menambah kedisiplinan, dimana disiplin dapat diwujudkan dan mengarahkan siswa agar dapat berkembang sesuai bakat dan potensi yang dimilikinya untuk membentuk kepribadian siswa. Selama ini yang menjadi sorotan masyarakat adalah prestasi yang dicapai oleh siswa dari proses belajar yang dilakukanya. Untuk mencapai prestasi yang diinginkan tentunya harus melalui usaha yang keras dan disiplin yang tinggi. Karena dengan memiliki kedisiplinan yang tinggi maka akan menghasilkan kualitas siswa yang baik pula. Disiplin akan mendorong siswa untuk bertingkah laku yang baik, sehingga akan membentuk kepribadian yang baik. Untuk memperoleh prestasi yang memuaskan siswa harus memiliki kesadaran untuk mengikuti dan menaati peraturan yang berlaku pada sekolah. Siswa akan terdorong jika dalam lingkungan sekolah seperti kepala sekolah maupun guru memberikan contoh kepada siswanya. Karena dengan disiplin yang diterapkan maka akan mempengaruhi


6

mutu dan kualitas disekolah dimana disiplin akan mendorong dan memotivasi siswa untuk bersaing meraih prestasi.

1.2

Deskripsi umum

Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban”. Karena sudah menyatu dengan dirinya, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani dirinya bilamana ia tidak berbuat sebagaimana lazimnya. Nilai-nilai kepatuhan telah menjadi bagian dari perilaku dalam kehidupanya. Disiplin akan membuat dirinya tahu mebedakan hal-hal apa yang seharusnya dilakukan yang wajib dilakukan, yang boleh dilakukan, yang tak sepatutnya dilakukan (karena merupakan halhal yang dilarang).Soegeng Prijodarminto. (1993:16) berpendapat “Displin berbagi pada tiga aspek yaitu sikap mental, pemahaman, dan sikap kelakuan, diuraikan sebagai berikut: 1. Sikap mental (mental attitude), yang merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari latihan, pengendalian pikiran pikiran dan pengendalian watak; 2. Pemahaman yang baik mengebai system aturan perilaku , norma, kriteria, dan standar yang sedemikian rupa sehingga pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam atau kesadaran, bahwa ketaatan akan aturan, norma, kriteria dan standar tadi merupakan syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan (sukses); 3.Sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesanggupan hati, untuk mentaati segala hal secara cermat dan tertib. 1.3

Prasyarat

Untuk mempelajari bahan ajar ini peserta didik harus sudah menguasai materi sebelumnya dan telah lulus sebagai kompetensi dan pengetahuan yang dikuasai sebelumnya.


7

1.4

Standar kompetensi dan kompetensi dasar

Kompetensi Inti : 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 2. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif, dan pro-aktif) dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam beriteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapakan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah kepegawaian. 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah secara mandiri, dan mampu menangani pemeliharaan dokumen kepegawaian. Kompetensi Dasar : 3.9 Mengemukakan tentang peraturan disiplin 4.9 Menganalisis tentang peraturan disiplin 1.5

Tujuan akhir Tujuan Akhir Pembelajaran : pembelajaran

Kompetensi Dasar 1 : Mengemukakan tentang peraturan disiplin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Peserta didik mampu menjelaskan pengertian disiplin PNS Peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian peraturan disiplin PNS Peserta didik mampu menjelaskan tujuan disiplin PNS Peserta didik mampu menyebutkan fungsi disiplin PNS Peserta didik mampu menyebutkan prinsip-prinsip disiplin PNS Peserta didik mampu menjelaskan macam-macam disiplin PNS Peserta didik mampu menjelaskan pendekatan disiplin PNS Peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin PNS


8

9. Peserta didik mampu menyebutkan kewajiban bagi PNS 10. Peserta didik mampu menyebutkan larangan bagi PNS 11. Peserta didik mampu menyebutkan tingkat dan jenis hukuman disiplin PNS 12. Peserta didik mampu menguraikan pejabat yang berwenang menghukum PNS 13. Peserta didik mampu menguraikan pendelegasian wewenang untuk menjatuhkan hukuman PNS Kompetensi Dasar 2 : Menganalisis tentang peraturan disiplin 1. Peserta didik mampu melatih membuat SOP tentang pemberhentian pegawai 2. Peserta didik mampu membedakan tingkat dan jenis hukuman disiplin PNS

1.6

Petunjuk penggunaan modul

Peserta didik : 1. Bacalah dengan cermat tujuan akhir pembelajaran ini. Tujuan tersebut memuat kinerja yang diharapkan, kriteria keberhasilan dalam rangka membentuk kompetensi kerja yang akan dicapai melalui modul ini. 2. Diskusikan dengan teman apabila mendapatkan pemahaman yang kurang mengenai tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai. Bila kurang paham, tanyakan kepada Guru. 3. Bacalah dengan cermat materi setiap kegiatan belajar, rencanakan kegiatan belajar, kerjakan tugas yang sudah disediakan serta jawablah pertanyaan tes. 4. Setelah Anda menuntaskan semua kegiatan belajar dalam modul ini, pelajari modul seanjutnya sesuai dengan yang tertuang pada kedudukan modul ini . 5. Anda tidak dibenarkan melanjutkan kegiatan belajar apabila belum menguasai materi pada kegitan belajar sebelumnya. Guru : 1. Informasikan bagaimana cara menggunakan modul, cara pembelajaran, cara penilaian, bahan alat yang digunakan serta waktu yang dibutuhkan. 2. Berilah bimbingan apabila siswa mendapat kesulitan. 3. Monitor dan catat kemajuan siswa selama proses pembelajaran. 4. Selama Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tetaplah di dalam kelas. MENGURAIKAN DAN MENGANALISIS PERATURAN DISIPLIN

9

II

2.1 Materi Pokok 1. Pengertian disiplin PNS 2. Pengertian peraturan disiplin PNS 3. Tujuan disiplin PNS 4. Fungsi disiplin PNS 5. Prinsip-prinsip disiplin PNS 6. Macam-macam disiplin PNS 7. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin PNS 8. Pendekatan disiplin PNS 9. Kewajiban bagi PNS 10. Larangan bagi PNS 11. Tingkat dan jenis hukuman disiplin PNS 12. Pejabat yang berwenang menghukum PNS 13. Pendelegasian wewenang untuk menjatuhkan hukuman PNS

2.2 Uraian Materi A

PENGERTIAN DISIPLIN PNS

D

isiplin merupakan suatu keadaan tertentu dimana orang-orang yang tergabung dalam organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang ada dengan rasa senang hati. Menurut Soegeng Pridjominto, (1993:15) mengemukakan Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban”. Karena sudah menyatu dengan dirinya, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani dirinya bilamana ia tidak berbuat sebagaimana lazimnya. Nilai-nilai kepatuhan telah menjadi bagian dari perilaku dalam kehidupanya. Disiplin merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu organisasi atau perusahaan dan mempertahankan atau melangsungkan kehidupannya. Hal ini disebabkan hanya dengan disiplin yang tinggi suatu organisasi dapat berprestasi tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Widjaja (1986:29), sebagai berikut : “Dengan perkataan lain disiplin adalah unsure yang penting yang mempengaruhi prestasi dalam organisasi. Tidak ada organisasi yang berprestasi lebih tinggi tanpa melaksanakan disiplin dalam derajat yang lebih tinggi.


10

B

PERATURAN DISIPLIN PNS

Dalam PP pasal 3 No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS disebutkan definisi peraturan disiplin sebagai peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh PNS. Bagi setiap Pegawai Negeri sipil yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larang sebagai mana di sebutkan pada pasal tersebut akan dikenai sanksi berupa hukuman disiplin. Pelanggaran yang di maksud dalam pasal 4 ialah; “setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagai mana di maksud dalam pasal 2 dan 3”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa; 1.

Yang dimaksud dengan “ucapan” adalah kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat terdengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah atau diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau dengan alat komunikasi lainnya.

2.

Yang dimaksud “tulisan” adalah pernyataan fikiran dan atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan, dan lain yang serupa dengan itu.

3.

Yang dimaksud dengan “perbuatan” adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan. Menurut UU Nomor 8 Tahun 1974 jo UU Nomor 43 tahun 1999 tentang PokokPokok Kepegawaian dijelaskan pengertian Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


11

C

TUJUAN DISIPLIN PNS

Untuk mencapai hasil yang baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, perlu adanya disiplin kerja yang baik dari personil yang bersangkutan. Malayu S.P Hasibuan (1996:212) mengemukan bahwa, “Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya:. Karena hal ini akan mendorong gairah atau semangat kerja, dan mendorong terwujudnya tujuan organisasi. Semangat atau moril (morale) adalah suatu istilah yang banyak dipergunakan tanpa adanya suatu perumusan yang seksama. Semangat menggambarkan suatu perasaan, agak berhubungan dengan tabiat (jiwa), semangat kelompok, kegembiraan atau kegiatan. Untuk kelompok pekerja, penggunaan yang sudah lazim menyatakan bahwa semangat menunjukkan iklim dan suasana pekerjaan. Dalam Buku Municipal Personnel Administration: “ Morale is an individual or group attitude toward work and environment” ( Semangat adalah sikap individu atau kelompok terhadap pekerjaan dan lingkungan kerjanya). Pegawai-pegawai dengan semangat yang tinggi merasa bahwa mereka diikutsertakan tujuan organisasi patut diberi perhatian dan bahwa usahausaha mereka dikenal dan dihargai). Pegawai-pegawai dengan semangat yang tinggi memberikan sikap yang positif, seperti kesetiaan, kegembiraan, kerjasama, kebanggaan dalam Dinas dan ketaatan kepada kewajiban. Produktivitas dan efisiensi yang tinggi cenderung merupakan akibat sikap-sikap dan tindakantindakan demikian. Sikap dan tindakan itu diantaranya disiplin. Disiplin termasuk dalam sikap mental pegawai. Yang dimaksud dalam sikap mental adalah sikap terhadap kerja itu sendiri, terhadap bekerja dalam industri, terhadap perlunya menghasilkan produk bermutu, terhadap pelayanan prima kepada pelangan dan akhirnya terhadap integritas moral dan reputasi.


12

Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi karena tanpa dukungan disiplin personil yang baik, maka organisasi akan sulit dalam mewujudkan tujuanya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa kedisplinan merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. D

FUNGSI DISIPLIN PNS

Disiplin kerja sangat dibutuhkan oleh setiap pegawai. Disiplin menjadi persyaratan bagi pembentukan sikap, perilaku, dan tata kehidupan berdisplin yang akan membuat para pegawai mendapat kemudahan dalam bekerja, dengan begitu akan menciptakan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan mendukung usaha pencapaian tujuan.

Pendapatan tersebut dipertegas oleh pernyataan tulus tu’u (2004:38) yang mengemukakan beberapa fungsi disiplin antara lain : a.Menata kehidupan bersama b.Membangun kepribadian c.Melatih kepribadian d.Pemaksaan e.Hukuman f.Menciptakan Disiplin berfungsi mengatur kehidupan bersama, dalam suatu kelompok tertentu atau dalam masyarakat dengan begitu, hubungan yang terjalin antara individu satu dengan individu lain menjadi lebih baik dan lancar. Disiplin juga dapat membangun kepribadian seorang pegawai lingkungan yang memiliki disiplin yang baik, sangat berpengaruh kepribadian seseorang. Lingkungan organisasi yang memiliki keadaan yang tenang, tertib dan tentram sangat berperan dalam membangun kepribadian yang baik. Disiplin merupakan sarana untuk melatih kepribadian pegawai agar senantiasa menunjukkan kinerja yang baik sikap, perilaku dan pola kehidupan yang baik dan berdisiplin tidak berbentuk dalam waktu yang lama salah satu proses untuk membentuk kepribadian tersebut dilakukan melaui proses latihan. Latihan tersebut dilaksanakan bersama dilaksanakan bersama antar pegawai, pimpinan dan selurih personil yang ada dalam organisasi tersebut.


13

Disiplin berfungsi sebagai pemaksaan kepada seseorang untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan tersebut dengan pemaksaan, pembiasaan, dan latihan disiplin seperti itu dapat menyadarkan bahwa diplin itu penting. Pada awalnya mungkin disiplin itu penting karena suatu pemaksaan namun karena adanya pembiasaan dan proses latihan yang terusmenerus maka disiplin dilakukan atas kesadaran dalam diri sendiri dan diraskan sebagai kebutuhan dan kebiasaan. Diharapkan untuk dikemudian hari, disiplin ini meningkat menjadi kebiasaan berfikir baik, positif bermakna dan memandang jauh kedepan disiplin bukan hanya soal mengikuti dan mentaatiperaturan, melainkan sudah meningkat menjadi kebiasaan berfikir baik, positif bermakna dan memandang jauh kedepan disiplin bukan hanya soal mengikuti dan mentaati peraturan, melainkan sudah meningkatmenjadi disiplin berfikir yang mengatur dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya. Disiplin yang disertai ancaman sanksi atau hukuman sangat penting karena dapat memberikan dorongan kekuatan untuk mentaati dan mematuhinya tanpa ancaman, sanksi atau hukuman, dorongan ketaatan dan kepatuhan dapat menjdai lemah serta motivasi untuk mengikuti aturan yang berlaku menjadi kurang. E

PRINSIP-PRINSIP DISIPLIN PNS

Untuk mengkondisikan karyawan perusahaan agar senantiasa bersikap disiplin, maka terdapat beberapa prinsip pendisiplinan sebagai berikut : 1.Pendisiplinan dilakukan secara pribadi. 2.Pendisiplinan harus bersifat membangun. 3.Pendisiplinan haruslah dilakukan oleh atasan langsung dengan segera. 4.Keadilan dalam pendisiplinan sangat diperlukan. 5.Pimpinan hendaknya tidak seharusnya memberikan pendisiplinan 6.Pada waktu bawahan sedang absen. 7.Setelah pendisiplinan sikap dari pimpinan haruslah wajar kembali. F

MACAM-MACAM DISIPLIN PNS

Macam-macam disiplin meliputi : a. Disiplin Diri Menurut Jasin (1996:35) adalah disiplin yang dikembangkan atau dikontrol oleh diri sendiri. MENGURAIKAN DAN MENGANALISIS PERATURAN DISIPLIN

14

Hal ini merupakan manifestasi atau aktualisasi dari tanggung jawab pribadi yang berarti mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada di luar dirinya. Melalui disiplin diri karyawankaryawan merasa bertanggung jawab dan dapat mengatur dirinya sendiri untuk kepentingan organisasi. Penanaman nilai-nilai disiplin dapat berkembang apabila didukung oleh situasi lingkungan yang kondusif yaitu situasi yang diwarnai perlakuan yang konsisten dari karyawan dan pimpinan. Disiplin diri sangat besar peranannya dalam mencapai tujuan organisasi. Melalui disiplin diri seorang karyawan selain menghargai dirinya sendiri juga menghargai orang lain. Misalnya jika pegawai mengerjakan tugas dan wewenang tanpa pengawasan atasan, pada dasarnya pegawai telah sadar melaksanakan tanggung jawab yang telah dipikulnya. Hal itu berarti pegawai mampu melaksanakan tugasnya. Pada dasarnya ia menghargai potensi dan kemampuannya. Di sisi lain, bagi rekan sejawat, dengan diterapkan disiplin diri akan memperlancar kegiatan yang bersifat kelompok, apalagi jika tugas kelompok tersebut terkait dalam dimensi waktu, dimana suatu proses kerja yang dipengaruhi urutan waktu pengerjaannya. Ketidakdisiplinan dalam suatu bidang kerja akan menghambat bidang kerja lain. b. Disiplin Kelompok Kegiatan organisasi bukanlah kegiatan yang bersifat individu selain disiplin diri masih diperlukan disiplin kelompok. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa disiplin kelompok adalah patut, taat dan tunduknya kelompok terhadap peraturan, perintah dan ketentuan yang berlaku serta mampu mengendalikan diri dari dorongan kepentingan dalam upaya pencapaian cita-cita dan tujuan tertentu serta memelihara stabilitas organisasi dan menjalankan standarstandar organisasional. Disiplin kelompok akan tercapai jika disiplin diri telah tumbuh dalam diri pegawai. Artinya kelompok akan menghasilkan pekerjaan yang optimal jika masing-masing anggota kelompok akan memberikan andil sesuai hak dan tanggung jawabnya. Selain itu disiplin kelompok juga memberikan andil bagi pengembangan disiplin diri bagi pengembangan disiplin diri. Misalnya, jika budaya atau iklim dalam organisasi tersebut merupakan disiplin kerja yang tinggi, maka mau tidak mau pegawai akan membiasakan dirinya mengikuti irama kerja pegawai lainnya. Pegawai dibiasakan bertindak dengan cara berdisiplin. Kebiasaan bertindak disiplin ini merupakan awal terbentuknya kesadaran. Kaitan antara disiplin diri dan disiplin kelompok seperti dua sisi dari satu mata uang. Kedua mata uang, keduanya saling melengkapi dan manunjang, dan bersifat komplementer. Disiplin diri tidak dapat dikembangkan secara optimal tanpa dukungan disiplin kelompok, sebaliknya disiplin kelompok tidak dapat ditegakan tanpa adanya dukungan disiplin pribadi. c. Disiplin Preventif Disiplin preventif adalah disiplin yang ditujukan untuk mendorong pegawai agar berdisplin MENGURAIKAN DAN MENGANALISIS PERATURAN DISIPLIN

15

diri dengan mentaati dan mengikuti berbagai standar dan peraturan yang telah ditetapkan. Menurut T. Hani Handoko Disiplin preventif adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan sehingga penyelewengan- penyelewengan dapat dicegah. Dengan demikian disiplin preventif merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk menciptakan suatu sikap dan iklim organisasi dimana semua anggota organisasi dapat menjalankan dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan atas kemauan sendiri. Adapun fungsi dari disiplin preventif adalah untuk mendorong disiplin diri para pegawai sehingga mereka dapat menjaga sikap disiplin mereka bukan karena paksaan.

d. Disiplin Korektif Disiplin korektif merupakan disiplin yang dimaksudkan untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku dan memperbaikinya untuk masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Prabu Mangkunegara bahwa Disiplin korektif adalah suatu upaya untuk menggerakan pegawai dalam menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku dalam perusahaan. Berdasarkan pertanyaan di atas maka dapat disimpulkan bahwa disiplin korektif merupakan suatu upaya untuk memperbaiki dan menindak pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Dengan kata lain sasaran disiplin korektif adalah para pegawai yang melanggar aturan dan diberi sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Disiplin korektif ini dilakukan untuk memperbaiki pelanggaran dan mencegah pegawai yang lain melakukan perbuatan yang serupa dan mencegahtidak adanya lagi pelanggaran dikemudian hari. e. Disiplin Progresif Disiplin progresif merupakan pemberian hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran yang berulang. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengambil tindakan korektif sebelum hukuman-hukuman yang lebuh serius. Dilaksanakan disiplin progresif ini akan memungkinkan manajemen untuk membantu pegawai memperbaiki kesalahan. Seperti yang dikemukakan oleh Veithzal Rivai bahwa Disiplin progresif dirancang untukmemotivasi karyawan agar mengoreksi kekeliruannya secara sukarela. Contoh dari disiplin progresif adalah teguran secara lisan oleh atasan, skorsing pekerjaan, diturunkan pangkat atau dipecat.


16

G

PENDEKATAN DISIPLIN PNS

Ada beberapa pendekatan : 1.Pendekatan Disiplin Modern Yaitu mempertemukan sejumlah keperluanatau kebutuhan baru diluar hukuman. Pendekatan disiplin modern berasumsi bahwa disiplin modern merupakan suatu cara menghindarkan bentuk hukuman secara fisik melindungi tuduhan yang benar untuk diteruskan pada proses hokum yang berlaku, keputusan-keputusan yang semaunya terhadap kesalahan atau prasangka harus diperbaiki dengan mengadakan proses penyuluhan dengan mendapatkan fakta-faktanya, serta melakukan protes terhadap keputusan yang berat sebelah pihak terhadap kasus disiplin.

2. Pendekatan Disiplin dengan Tradisi Yaitu pendekatan disiplin dengan cara memberikan hukuman. Pendekatan ini berasumsi bahwa disiplin dilakukan oleh atasan kepada bawahan, dan tidak pernah ada peninjauan kembali bila telah diputuskan, disiplin adalah hukuman untuk pelanggaran pelaksanaanya harus disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya, pengaruh hukumna untuk memberikan pelajaran kepada pelanggar maupun kepada karyawan lainnya, peningkatan perbuatan pelanggaran diperlukan hukuman yang lebih keras, serta pemberian hukuman terhadap karyawan yang melanggar kedua kalinya harus diberi hukuman yang berat. 3. Pendekatan DisiplinTujuan. Adanya pendekatan disiplin dengan cara memberikan hukuman. Pendekatan ini berasumsi bahwa disiplin kerja harus dapat diterima dan pahami oelh semua karyawan, disiplin bukanlah suatu hukuman tetapi merupakan pembentukan perilaku, serta bertujuan agar karyawan jawab terhadap perbuatannya. H

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DISIPLIN PNS

Pada dasarnya faktor yang mempengaruhi disiplin PNS berasal dari dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Fadila Helmi (1996:37) merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja menjadi dua faktor, yaitu faktor kepribadian dan faktor lingkungan. a.Faktor Kepribadian Faktor yang penting dalam kepribadian seseorang adalah sistem nilai yang dianut. Sistem nilai yang dianut ini berkaitan langsung dengan disiplin. System nilai akan terlihat dari sikap MENGURAIKAN DAN MENGANALISIS PERATURAN DISIPLIN

17

seseorang, dimana sikap ini diharapkan akan tercermin dalam perilaku. Menurut kelman (1996:35) perubahan sikap mental dalam perilaku terdapat tiga tingkatan yaitu disiplin karena identifikasi, dan disiplin karena internalisasi. 1) Disiplin karena kepatuhan Kepatuhan terhadap aturan-aturan yang didasarkan atas dasar perasaan takut. Displin kerja dalam tingkatan ini dilakukan semata untuk mendaptkan reaksi positif dari pimpinan atau atasan yang memilki wewenang. Sebaliknya, jika pengawas tidak ada di tempat disiplin kerja tidak akan tampak. Contohnya seorang pengendara motor akan memakai helm jika ada polisi saja. 2) Disiplin Karena Identifikasi Kepatuhan terhadap aturan-aturan didasarkan pada identifikasi adanya perasaan kekaguman pengahargaan pada pimpinan. Pemimpin yang kharismatik adalah figure yang dihormati, dihargai dan sebagai pusat identifikasi. Karyawan yang menunjukkan disiplin terhadap aturanaturan organisasi bukan disebakan pada atasnya disebakan karena kualitas profesionalnya yang tinggi dibidangnya, jika pusat identifikasi ini tidak ada maka disiplin kerja akan memurun, pelanggaran meningkatkan frekuensinya. 3) Disiplin Karena Internalisasi Disiplin kerja dalam tingkat ini terjadi karyawan punya system nilai pribadi yang menujukkan tinggi nilai-nilai kedisplinan. Dalam taraf ini, orang dikategorikan mempunyai disiplin diri. Misalnya: walaupun tidak ada polisi namun pengguna motor tetap memakai helm dan membawa sim. b.Faktor Lingkungan Disiplin seseorang merupakan produk sosialisasi hasil interaksi dengan lingkungan, terutama lingkungan social. Oleh karena itu pembentukan disiplin tunduk pada kaidah-kaidah proses belajar. Disiplin kerja yang tinggi tidak muncul begitu saja tapi merupakan suatu proses belajar terus-menerus. Proses pembelajaran agar efektof maka pemimpin yang merupakan agen pengubah perlu memperhatikan prinsip-prinsip konsisisten adil bersikap positif dan terbuka. Konsisten adalah memperlakukan aturan secara konsisten dari waktu ke waktu. Sekali aturan yang telah disepakati dilanggar, maka rusaklah system aturan tersebut. Adil dalam hal ini adalah memperlakukan seluruh karyawan dengan tidak membeda-bedakan. Upaya menanamkan disiplin pada dasarnya adalah menanamkan nilai-nilai oleh karenanya komunikasi terbuka adalah kuncinya. Dalam hal ini transparan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan termasuk di dalamnya sangsi dan hadiah apabila karyawan memerlukan konsultasi terutama jika aturan aturan dirasa tidak memuaskan karyawan. MENGURAIKAN DAN MENGANALISIS PERATURAN DISIPLIN

18

Selain faktor kepemimpinan, gaji kesejahteraan dan sistem penghargaan yang lainnya merupakan faktor yang tidak boleh dilupakan. Gaji kesejahteraan dan system penghargaan akan memberikan motivasi kerja yang tinggi pada karyawan sehingga akan berdampak pada perilaku disiplin kerja karyawan. Sedangkan Malayu S.P Hasibua (2006;214) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja antara lain: 1. Tujuan dan kemampuan 2. Teladan pimpinan 3. Balas jasa 4. Keadilan 5. Pengawasan melekat 6. Sanksi hukuman 7. Ketegasan 8. Hubungan kemanusiaan. Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan ideal serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti bahwa tujuan (Pekerjaan) yang di bebankan kepada seorang karyawan harus sesuai dengan kemampuan karyawan yang bersangkutan, agar ia bekerja sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. Tetapi jika pekerjaan itu diluar kemampuannya atau pekerjaan itu di bawah kemampuannya, maka kesungguhan kedisiplinan karyawan ini rendah. I

KEWAJIBAN BAGI PNS

Berdasarkan PP No 53 tahun 2010 Pasal 3, Setiap PNS wajib: 1. Mengucapkan sumpah/janji PNS; 2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan; 3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; 4. Menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan; 5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; MENGURAIKAN DAN MENGANALISIS PERATURAN DISIPLIN

19

6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS; 7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan; 8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan; 9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara; 10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil; 11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; 12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; 13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; 14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; 15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan 17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. J

LARANGAN BAGI PNS

Berdasarkan PP No 53 tahun 2010 Pasal 4, Setiap PNS dilarang: 1. Menyalahgunakan wewenang; 2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; 3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional; 4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing; 5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barangbarang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;


20

6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; 7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; 8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; 9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; 10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; 14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. menggunakan fasilitas yang MENGURAIKAN DAN MENGANALISIS PERATURAN DISIPLIN

21

terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. K

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN PNS

Bagi setiap pelanggaran disiplin, dapat dikenakan hukuman disiplin yang terdiri dari tingkat yaitu; 1. Hukuman disiplin ringan 2. Hukuman disiplin sedang 3. Hukuman disiplin berat Adapun jenis-jenis hukuman dari tingkatan hukuman disiplin di atas ialah; 1.

Hukuman disiplin ringan : a.

Teguran lisan.

b.

Teguran tertulis

c.

Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Hukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

2.

Hukuman disiplin tingkat sedang : a.

Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.

b.

Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu ) tahun.

c.

Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Untuk hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala dan penurunan gaji di tetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan selama-lamanya 1 (satu) tahun. Semua hukuman disipilin yang termaksuk jenis hukuman disiplin seperti ini, seharusnya ditetapkan dengan suatu surat keputusan oleh pejabat yang berwenang manghukum. MENGURAIKAN DAN MENGANALISIS PERATURAN DISIPLIN

22

3.

Hukuman disiplin berat : a.

Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.

b.

Pembebasan dari jabatan

c.

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Pegawai Negeri Sipil.

d.

Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil.

Hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat di tetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan selama- lamanya 1 (satu) tahun. Untuk hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan, membawa akibat dicabutnya semua wewenang dan hak-hak yang timbul karena jabatan berikut. L

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Untuk menghindari kesimpangsiuran serta kesewenang-wenangan atau dengan kata lain untuk melindungi hak asasi pegawai negeri sipil, maka PP 30 tahun 1980 ini mengatur dengan tegas tata cara pemerikasaan, penjatuhan, dan penyampain keputusan hukuman disiplin. Menurut pasal 7 pejabat yang berwenang menghukum adalah; 1. Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil yang : a. Berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. b. Memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b yaitu pembebasan dari jabatan.

2. Menteri dan Jaksa Agung bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam :


23

a. Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas. b. Pasal 6 ayat (4) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden.

3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masingmasing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam : a. Pasal 6 ayat (4) huruf d yaitu pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. b. Pasal 6 ayat (4) huruf c bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas. c. Pasal 6 ayat (4) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural

eselon

I

atau

jabatan

lain

yang

wewenang

pengangkatan

dan

pemberhentiannya berada di tangan Presiden.

4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom dan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam lingkungannya masingmasing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam : a. Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil bagi pegawai negeri sipil pusat yang di perbantukan pada daerah otonomi. b. Pasal 6 ayat (4) huruf c yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil bagi pegawai negeri sipil daerah yang berpangkat Pembina tingkat 1 golongan ruang IV/b ke atas.

5. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan

pada

Perwakilan

Republik

Indonesia

di

luar

Negeri,

dipekerjakan/diperbantukan pada negara sahabat atau sedang menjalankan tugas belajar


24

di luar negeri, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) huruf b yaitu pembebasan dari jabatan.

Selanjutnya hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah dalam lingkungan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen hanya dapat dijatuhkan oleh Menteri/Sekretaris Negara. Sedangkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah dalam lingkungan Daerah Otonom, hanya dapat dijatuhkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.

M

PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENJATUKAN HUKUMAN

Pada pasal 8 PP 30 tahun 1980 menyebutkan bahwa Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b huruf c, dan huruf d dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk menjatuhkan hukuman disiplin dalam lingkungannya masing-masing. Pendelegasian wewenang ini di kecualikan untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a yaitu teguran lisan dapat dilefasikan kepada pejabat yang mangkuh jabatan struktural serendah-rendahnya eselon V atau jabatan lain yang setingkat dengan itu; 2. Untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon IV atau pejabat lain yang setingkat dengan itu; 3. Untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu jenis hukuman disiplin ringan dan ayat (3) huruf a yaitu penundaan kenaikan gaji berkala dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon III atau jabatan lain yang setingkat dengan itu; MENGURAIKAN DAN MENGANALISIS PERATURAN DISIPLIN

25

4. Untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) yaitu jenis-jenis hukuman disiplin ringan dan jenis hukuman disiplin sedang, dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon II atau jabatan lain yang setingkat dengan itu; 5. Untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu hukuman disiplin ringan, ayat (3) hukuman disiplin sedang , dan ayat (4) huruf a yaitu penurunan pangkat, dan huruf b yaitu pembebasan dari jabatan dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain

yang setingkat dengan itu.


26

2.3 Rangkuman

 Disiplin merupakan suatu keadaan tertentu dimana orang-orang yang tergabung dalam organisasi tunduk pada peraturanperaturan yang ada dengan rasa senang hati.  Peraturan disiplin PNS yaitu peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi PNS.  Tujuan disipin PNS yaitu mendorong semangat kerja dan terwujudnya tujuan organisasi.  Macam-macam disiplin PNS yaitu Disiplin Diri, Disiplin Kelompok, Disiplin Prefentif, Disiplin Korektif dan Disiplin Progresif  Pendekatan disiplin PNS yaitu Pendekatan disiplin modern, Pendekatan disiplin dengan tradisi, dan Pendekatan disiplin tujuan.  Tingkat hukuman disiplin meliputi hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, hukuman disiplin berat.  Pejabat yang berwenang menghukum adalah Presiden, Menteri atau Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri


27

2.4 Latihan/Tugas

A. Pilihan Ganda Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d, dan e ! 1. Suatu keadaan tertentu dimana orang-orang yang tergabung dalam organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang ada dengan rasa senang hati merupakan pengertian dari … b. Sikap c. Kebiasaan d. Disiplin e. Tata tertib f. Aturan 2. Contoh pelanggaran disiplin PNS dengan “ucapan” adalah … a. Tingkah laku b. Sikap c. Tindakan d. Coretan e. Radio 3. Yang bukan merupakan fungsi disiplin PNS adalah … a. Mencapai tujuan b. Menata kehidupan bersama c. Membangun kepribadian d. Pemaksaan e. Menciptakan 4. Berikut prinsip-prinsip disiplin PNS, kecuali … a. Pendisiplinan dilakukan secara pribadi b. Setelah pendisiplinan sikap dari pimpinan haruslah wajar kembali c. Pendisiplinan harus bersifat membangun d. Pada waktu bawahan sedang absen e. Pimpinan seharusnya memberikan pendisiplinan 5. Upaya yang dilakukan organisasi untuk menciptakan suatu sikap dan iklim organisasi dimana semua anggota organisasi dapat menjalankan dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan atas kemauan sendiri. Merupakan pengertian dari … MENGURAIKAN DAN MENGANALISIS PERATURAN DISIPLIN

28

a. Disiplin Diri b. Disiplin Kelompok c. Disiplin Korektif d. Disiplin Preventif e. Disiplin Progresif 6. Penurunan jabatan merupakan contoh dari … a. Disiplin Diri b. Disiplin Kelompok c. Disiplin Korektif d. Disiplin Preventif e. Disiplin Progresif 7. Berikut merupakan pendekatan-pendekatan disiplin PNS adalah . . . a. Pendekatan disiplin modern b. Pendekatan disiplin dengan tradisi c. Pendekatan disiplin terarah d. Pendekatan disiplin dengan aturan e. A, B Benar 8. Meskipun tidak ada aturan namun pegawai datang tepat waktu. Hal tersebut merupakan contoh dari perubahan sikap mental dalam perilaku adalah . . . a. Disiplin karena kepatuhan b. Disiplin karena keharusan c. Disiplin karena internalisasi d. Disiplin karena ketaatan e. Disiplin karena kewajiban 9. Disiplin karena Menurut S.P Hasibua ( 2006;214) faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja PNS adalah . . . a. Tujuan dan kemampuan b. Balas jasa c. Peraturan d. Keadilan e. Pengawasan melekat 10. Kewajiban bagi seorang pegawai negeri sipil ( PNS ) yaitu, kecuali . . . a. Mengucapkan sumpah/janji PNS b. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah c. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan Martabat PNS d. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara e. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan 11. Berikut merupakan Larangan bagi pegawai negeri sipil ( PNS ) adalah . . .


29

a. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain b. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil; c. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing d. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional e. A, C dan D benar 12. Cara memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah adalah . . . a. Tidak berpihak dengan satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye d. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah e. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. 13. Jenis hukuman dari tingkat hukuman disiplin berat adalah . . . a. Pernyataan tidak puas secara tertulis b. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun. c. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu ) tahun. d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun. e. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun. 14. Menurut pasal 7 pejabat yang berwenang menghukum adalah . . . a. Menteri atau Jaksa Agung b. Kepala Pimpinan c. Presiden MENGURAIKAN DAN MENGANALISIS PERATURAN DISIPLIN

30

d. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I e. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen 15.

Pendelegasian wewenang untuk jenis hukuman disiplin yaitu teguran lisan dapat didelegasikan kepada . . . a. pejabat yang

mangkuh jabatan struktural serendah-rendahnya eselon V atau

jabatan lain yang setingkat dengan itu b. pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon IV atau pejabat lain yang setingkat dengan itu c. pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon III atau jabatan lain yang setingkat dengan itu d. pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon II atau jabatan lain yang setingkat dengan itu e. pejabat yang memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain

yang

setingkat dengan itu.

B. Uraian Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan tepat ! 1. Jelaskan pengertian disiplin PNS ……………………………………………...................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………. 2. Jelaskan pengertian peraturan disiplin PNS ! ……………………………………………...................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………. 3. Jelaskan tujuan disiplin PNS ! ……………………………………………...................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………. 4. Sebutkan fungsi disiplin PNS ! ……………………………………………...................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………. 5. Sebutkan prinsip-prinsip disiplin PNS ! ……………………………………………...................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………. 6. Jelaskan macam-macam disiplin PNS minimal 2 ! ……………………………………………...................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………. MENGURAIKAN DAN MENGANALISIS PERATURAN DISIPLIN

31

7. Jelaskan pendekatan disiplin PNS ! ……………………………………………...................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………. 8. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin PNS ! ……………………………………………...................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………. 9. Sebutkan kewajiban bagi PNS minimal 5 ! ……………………………………………...................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………. 10. Sebutkan larangan bagi PNS minimal 5 ! ……………………………………………...................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………. 11. Sebutkan tingkat dan jenis hukuman disiplin PNS ! ……………………………………………...................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………. 12. Jelaskan pejabat yang berwenang menghukum disiplin PNS ! ……………………………………………...................................................................... …………………………………………………………………………………………………………………. 13. Jelaskan pendelegasian wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin PNS ! ……………………………………………...................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………….


32

2.5 Tugas Mandiri

TUGAS INDIVIDU Setelah anda mempelajari materi yang disajikan, buatlah kesimpulan mengenai makna disiplin menurut pendapat anda

TUGAS KELOMPOK Setelah kalian mempelajari materi yang disampaikan , tugas kelompok yaitu membuat SOP Pemberhentian Pegawai


33

III

3.1 Maksud dan Tujuan Evaluasi Upaya yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana proses perkembangan dalam pembelajaran dan kegiatan ini harus dilakukan secara terstruktur. Maksud dan tujuan evaluasi yaitu : 1. Mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. 2. Menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. 3. Mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. 4. Mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. 5. Mengungkapkan faktor-faktor pendukung dan penghambat dari proses pembelajaran. 6. Untuk mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Keunggulan peserta didik dapat dijadikan dasar bagi guru untuk memberikan pembinaan dan pengembangan lebih lanjut, sedangkan kelemahannya dapat dijadikan acuan untuk memberikan bantuan atau bimbingan. 7. Untuk seleksi, yaitu untuk memilih dan menentukan pesrta didik yang sesuai dengan jenis pendidikan tertentu. 8. Untuk menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 3.2 Materi Evaluasi Materi yang digunakan dalam evaluasi meliputi : 1. Pengertian disiplin PNS 2. Pengertian peraturan disiplin PNS 3. Tujuan disiplin PNS 4. Fungsi disiplin PNS 5. Prinsip-prinsip disiplin PNS 6. Macam-macam disiplin PNS 7. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin PNS 8. Pendekatan disiplin PNS 9. Kewajiban bagi PNS 10. Larangan bagi PNS 11. Tingkat dan jenis hukuman disiplin PNS 12. Pejabat yang berwenang menghukum PNS 13. Pendelegasian wewenang untuk menjatuhkan hukuman PNS MENGURAIKAN DAN MENGANALISIS PERATURAN DISIPLIN

34

3.3 Soal-soal Evaluasi A. Tes Kognitif Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar dan tepat ! 1. Jelaskan pengertian disiplin menurut pendapat anda ? Jawab : ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. 2. Berikan contoh disiplin yang ada di lingkungan sekolah ? Jawab : ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. 3. Jelaskan pelanggaran yang dimaksud dengan “tulisan” dan berikan contohnya ? Jawab : ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan disiplin berfungsi sebagai pemaksaan ? Jawab : ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. 5. Sebutkan prinsip-prinsip disiplin PNS minimal 2 ! Jawab : ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. 6. Jelaskan perbedaan disiplin diri dengan disiplin preventif ? Jawab : ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. 7. Apa yang dimaksud dengan pendekatan disiplin dengan tradisi ? Jawab : ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. 8. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin PNS beserta contohnya ! Jawab : ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. 9. Sebutkan kewajiban dan larangan bagi PNS minimal 3 ? Jawab : ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. 10. Sebutkan jenis hukuman bagi seorang PNS dari hukuman disiplin berat ! Jawab : ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. B. Tes Afektif FORMAT PENGAMATAN PERILAKU BERKARAKTER

Mata Pelajaran: Administrasi Kepegawaian


Kelas:

Tanggal:

35

Petunjuk: Untuk setiap perilaku berkarakter berikut ini, beri penilaian atas perilaku berkarakter siswa menggunakan skala berikut ini: D = Memerlukan

C = Menunjukkan

Perbaikan

Kemajuan

(0 - 25)

(26 - 50)

No.

Nama

B = Memuaskan

Baik (51 - 75)

(76 - 100)

Tanggap

Kreatif dan

Memberikan

Bertanggung

TOTAL

berfikir

inovatif

jawaban

jawab dan

SKOR

kritis dan

dengan

dapat

logis

santun

dipercaya

Siswa

(

A = Sangat

Guru

)


(

)

36

C. Tes Psikomotor Tujuan : penilaian psikomotor digunakan oleh guru untuk mendapatkan informasi tentang ketrampilan psikomotor siswa saat melaksanakan pembuatan SOP Pemberhentian Pegawai Petunjuk : masing-masing kelompok beranggotakan 4 anak Buatlah SOP Pemberhentian Pegawai

No

Format Assesmen Kinerja Aspek yang dinilai 25

1.

Skor 50

75

100

Buatlah SOP Pemberhentian pegawai dengan benar dan tepat

Skor 25 = tidak mampu membuat SOP yang telah diinstruksikan Skor 50 = kurang mampu membuat SOP yang telah diinstruksikan Skor 75 = cukup mampu membuat SOP yang telah diinstruksikan Skor 100 = sangat baik membuat SOP yang telah diinstruksikan


37

IV

4.1 Tindak Lanjut Bagi anda yang sudah menjawab benar sebanyak 85% atau lebih dari seluruh soal, dapat mengembangkan pemahaman anda tentang peraturan disiplin. Serta bagi anda yang belum mencapai 85% dapat mengulangi dengan memilih materi- materi yang masih dianggap belum mampu atau dapat berdiskusi dengan teman maupun Bapak/Ibu guru anda. 4.2 Harapan Modul ini merupakan bahan ajar untuk mata pelajaran Administrasi Kepegawaian. Namun harus dipahami bahwa modul ini bukanlah satu-satunya rujukan bagi anda. Dan disarankan bagi anda untuk mempelajari buku tentang peraturan disiplin lain yang relevan guna menambah pengetahuan. Semoga modul ini dapat dapat berguna dan bermanfaat bagi anda.

4.3 Glosarium

Integritas Reputasi Moral Preventif Identifikasi Internalisasi Pangkat Jabatan

= Kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang = Nama baik yang dinilai dari pihak eksternal dan internal = Istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainya dalam tindakan yang memiliki nilai positif = Tindakan pencegahan terhadap berbagai gangguan yang bisa mengancam pribadi maupun kelompok = Kecenderungan dalam diri individu untuk menjadi sama dengan individu lain = Proses pemasukan nilai pada seseorang yang akan membentuk pola pikirnya dalam melihat makna realitas pengalaman = kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatanya dalam rangkaian susunan kepegawaian = Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam kerangka suatu satuan organisasi


38

4.4 Daftar Pustaka Moekijat. 2003. Manajemen Tenaga Kerja Dan Hubungan Kerja. Bandung: CV Pionir Jaya Nelson Bob. 2003. 1001 Cara Memberdayakan Karyawan. Jakarta: Jakarta Indonesia Undang-undang Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil


39

4.5 Lampiran

Kunci Jawaban Pilihan Ganda ( Hal 28 ) 1. C 6. E 2. E 7. E 3. A 8. C 4. E 9. C 5. D 10. B

11. E 12. D 13. E 14. B 15. A

Soal Essay ( Hal 31 ) 1. Disiplin merupakan suatu keadaan tertentu dimana orang-orang yang tergabung dalam organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang ada dengan rasa senang hati. 2. Dalam PP pasal 3 No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS disebutkan definisi peraturan disiplin sebagai peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh PNS. 3. Untuk mencapai hasil yang baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, perlu adanya disiplin kerja yang baik dari personil yang bersangkutan. Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu organisasi karena tanpa dukungan disiplin personil yang baik, maka organisasi akan sulit dalam mewujudkan tujuanya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa kedisplinan merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. 4. tulus tu’u (2004:38) mengemukakan beberapa fungsi disiplin antara lain : a.Menata kehidupan bersama b.Membangun kepribadian c.Melatih kepribadian d.Pemaksaan e.Hukuman f.Menciptakan 5. 1.Pendisiplinan dilakukan secara pribadi. 2.Pendisiplinan harus bersifat membangun. 3.Pendisiplinan haruslah dilakukan oleh atasan langsung dengan segera. 4.Keadilan dalam pendisiplinan sangat diperlukan. 5.Pimpinan hendaknya tidak seharusnya memberikan pendisiplinan


40

6.Pada waktu bawahan sedang absen. 7.Setelah pendisiplinan sikap dari pimpinan haruslah wajar kembali. 6. a. Disiplin Diri Menurut Jasin (1996:35) adalah disiplin yang dikembangkan atau dikontrol oleh diri sendiri. Hal ini merupakan manifestasi atau aktualisasi dari tanggung jawab pribadi yang berarti mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada di luar dirinya. Melalui disiplin diri karyawan-karyawan merasa bertanggung jawab dan dapat mengatur dirinya sendiri untuk kepentingan organisasi. b. Disiplin Kelompok Kegiatan organisasi bukanlah kegiatan yang bersifat individu selain disiplin diri masih diperlukan disiplin kelompok. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa disiplin kelompok adalah patut, taat dan tunduknya kelompok terhadap peraturan, perintah dan ketentuan yang berlaku serta mampu mengendalikan diri dari dorongan kepentingan dalam upaya pencapaian cita-cita dan tujuan tertentu serta memelihara stabilitas organisasi dan menjalankan standar-standar organisasional. c. Disiplin Preventif Disiplin preventif adalah disiplin yang ditujukan untuk mendorong pegawai agar berdisplin diri dengan mentaati dan mengikuti berbagai standar dan peraturan yang telah ditetapkan.Menurut T. Hani HandokoDisiplin preventif adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standard an aturan sehingga penyelewengan- penyelewengan dapat dicegah. d. Disiplin Korektif Disiplin korektif merupakan disiplin yang dimaksudkan untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku dan memperbaikinya untuk masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Prabu Mangkunegara bahwa Disiplin korektif adalah suatu upaya untuk menggerakan pegawai dalam menyatukan suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku dalam perusahaan. e. Disiplin Progresif Disiplin progresif merupakan pemberian hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran yang berulang. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengambil tindakan korektif sebelum hukuman-hukuman yang lebuh serius. 7. 1.Pendekatan Disiplin Modern MENGURAIKAN DAN MENGANALISIS PERATURAN DISIPLIN

41

Yaitu mempertemukan sejumlah keperluan atau kebutuhan baru diluar hukuman. Pendekatan disiplin modern berasumsi bahwa disiplin modern merupakan suatu cara menghindarkan bentuk hukuman secara fisik melindungi tuduhan yang benar untuk diteruskan pada proses hokum yang berlaku, keputusan-keputusan yang semaunya terhadap kesalahan atau prasangka harus diperbaiki dengan mengadakan proses penyuluhan dengan mendapatkan fakta-faktanya, serta melakukan protes terhadap keputusan yang berat sebelah pihak terhadap kasus disiplin. 3. Pendekatan Disiplin dengan Tradisi Yaitu pendekatan disiplin dengan cara memberikan hukuman. Pendekatan ini berasumsi bahwa disiplin dilakukan oleh atasan kepada bawahan, dan tidak pernah ada peninjauan kembali bila telah diputuskan. 4. Pendekatan DisiplinTujuan. Adanya pendekatan disiplin dengan cara memberikan hukuman. Pendekatan ini berasumsi bahwa disiplin kerja harus dapat diterima dan pahami oelh semua karyawan, disiplin bukanlah suatu hukuman tetapi merupakan pembentukan perilaku, serta bertujuan agar karyawan jawab terhadap perbuatannya. 8. a. Faktor Kepribadian

.

Faktor yang penting dalam kepribadian seseorang adalah sistem nilai yang dianut. Sistem nilai yang dianut ini berkaitan langsung dengan disiplin. b.Faktor Lingkungan Disiplin seseorang merupakan produk sosialisasi hasil interaksi dengan lingkungan, terutama lingkungan social. Oleh karena itu pembentukan disiplin tunduk pada kaidah-kaidah proses belajar. Disiplin kerja yang tinggi tidak muncul begitu saja tapi merupakan suatu proses belajar terus-menerus. Proses pembelajaran agar efektif maka pemimpin yang merupakan agen pengubah perlu memperhatikan prinsip-prinsip konsisisten adil bersikap positif dan terbuka.

9. Berdasarkan PP No 53 tahun 2010 Pasal 3, Setiap PNS wajib: 1. Mengucapkan sumpah/janji PNS; 2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan; 3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; 4. Menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan; 5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS; 7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan; MENGURAIKAN DAN MENGANALISIS PERATURAN DISIPLIN

42

8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan; 9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara; 10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil; 11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; 12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; 13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; 14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; 15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan 17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. 10. Berdasarkan PP No 53 tahun 2010 Pasal 4, Setiap PNS dilarang: 1. Menyalahgunakan wewenang; 2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; 3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional; 4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing; 5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barangbarang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; 6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; 7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; 8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; 9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; 10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu MENGURAIKAN DAN MENGANALISIS PERATURAN DISIPLIN

43

pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; 14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. 11. 1. a. b. c.

Hukuman disiplin ringan: Teguran lisan. Teguran tertulis Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Hukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. 2. Hukuman disiplin tingkat sedang; a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun. b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu ) tahun. c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun. Untuk hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala dan penurunan gaji di tetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan selama-lamanya 1 (satu) tahun. Semua hukuman disipilin yang termaksuk jenis hukuman disiplin seperti ini, seharusnya ditetapkan dengan suatu surat keputusan oleh pejabat yang berwenang manghukum. 3. Hukuman didiplin berat; a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun. b. Pembebasan dari jabatan c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Pegawai Negeri Sipil. d. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil. MENGURAIKAN DAN MENGANALISIS PERATURAN DISIPLIN

44

Hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat di tetapkan untuk masa sekurang kurangan 6 (enam) bulan dan selama- lamanya 1 (satu) tahun. Untuk hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan, membawa akibat dicabutnya semua wewenang dan hak-hak yang timbul karena jabatan berikut. 12. Pejabat yang berwenang menghukum disiplin PNS 1. Presiden 2. Menteri dan Jaksa Agung 3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen 4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 5. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri

13. Pendelegasian wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin PNS Pada pasal 8 PP 30 tahun 1980 menyebutkan bahwa Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b huruf c, dan huruf d dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk menjatuhkan hukuman disiplin dalam lingkungannya masingmasing.

SOAL EVALUASI ( Hal 35 ) 1. Disiplin merupakan tanggung jawab seseorang terhadap tugas yang diberikan kepadanya. 2. Mengikuti upacara bendera, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak terlambat ke sekolah dll. 3. Kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat terdengar oleh orang lain, contohnya ceramah atau diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau dengan alat komunikasi lainya. 4. Untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku dilingkungan tersebut dengan pemaksaan, pembiasaan, dan latihan disiplin itu dapat menyadarkan bahwa disiplin itu penting. 5. 1.Pendisiplinan dilakukan secara pribadi. 2.Pendisiplinan harus bersifat membangun. 3.Pendisiplinan haruslah dilakukan oleh atasan langsung dengan segera. MENGURAIKAN DAN MENGANALISIS PERATURAN DISIPLIN

45

4.Keadilan dalam pendisiplinan sangat diperlukan. 5.Pimpinan hendaknya tidak seharusnya memberikan pendisiplinan. 6. Disiplin diri adalah disiplin yang dikembangkan atau dikontrol oleh diri sendiri. Hal ini merupakan manifestasi atau aktualisasi dari tanggung jawab pribadi yang berarti mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada di luar dirinya. Sedangkan disipin preventif adalah disiplin yang ditujukan untuk mendorong pegawai agar berdisplin diri dengan mentaati dan mengikuti berbagai standar dan peraturan yang telah ditetapkan. 7. pendekatan disiplin dengan cara memberikan hukuman. Pendekatan ini berasumsi bahwa disiplin dilakukan oleh atasan kepada bawahan, dan tidak pernah ada peninjauan kembali bila telah diputuskan. 8. a.Faktor Kepribadian Faktor yang penting dalam kepribadian seseorang adalah sistem nilai yang dianut. Sistem nilai yang dianut ini berkaitan langsung dengan disiplin. b.Faktor Lingkungan Disiplin seseorang merupakan produk sosialisasi hasil interaksi dengan lingkungan, terutama lingkungan sosial. 9. Kewajiban :  Mengucapkan sumpah/janji PNS; 

Mengucapkan sumpah/janji jabatan;



Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;



Menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan;



Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Larangan : 

Menyalahgunakan wewenang;



Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;



Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;


46



Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;



Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

10. Hukuman disiplin berat : a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun. b. Pembebasan dari jabatan c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Pegawai Negeri Sipil. d. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil.


47


48

PERATURAN DISIPLIN ERNI IKAWATI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Recommend Documents