PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,
Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Pemerintahan Daerah
Daerah
Provinsi,
dan
Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi
Lampung mempunyai kewenangan untuk menetapkan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan dengan Peraturan Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang
Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi Lampung;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);
5
(3)
Rincian bidang urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari sub bidang dan sub-sub bidang dari masing-masing urusan pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 5
(1)
Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
(2)
Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. pariwisata; f.
perindustrian;
g. perdagangan, dan h. ketransmigrasian. (3)
Rincian
bidang
urusan
pemerintahan
pilihan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), terdiri dari sub bidang dan sub-sub bidang dari masing-masing urusan pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 6
Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3) dijadikan
pedoman dalam: a.
penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
b.
penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuah serta potensi daerah;
c.
penetapan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
d.
penetapan prioritas penyusunan rencana pembangunan daerah;
e.
penetapan alokasi biaya dalam APBD;
f.
penilaian kinerja pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah; dan
6
g.
penyusunan
laporan
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
kepada pemerintah, laporan pertanggungajawaban keuangan kepala
daerah
kepada
DPRD,
dan
informasi
laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. BAB III PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH
Pasal 7
(1)
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.
(2)
Tata
cara
pengelolaan
bersama
urusan
pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN SISA
Pasal 8
(1)
Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan keserasian hubungan antar pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi serta tidak bertentangan
dengan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku. (2)
Dalam hal pemerintah daerah akan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terlebih dahulu mengusulkan kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapannya. BAB V
PENYELENGGARAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 9
(1)
Pemerintah daerah dapat menerima penugasan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah berdasarkan azas pembantuan.
(2)
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintah daerah dapat menugaskan
9
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
I.
UMUM
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan
desentralisasi
merupakan
pembagian
urusan
pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Pembagian urusan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 memberikan pengaturan yang tegas terhadap kewenangan pemerintah daerah yang meliputi urusan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah. Di luar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, pemerintah daerah juga melaksanakan urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan yang bersangkutan atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa sepanjang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Pada prinsipnya urusan pemerintahan dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau bersifat konkuren. Oleh karena bersifat konkuren, maka senantiasa terdapat bagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dibentuk peraturan daerah yang mengatur tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Lampung agar tidak terjadi duplikasi kewenangan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.
11
Huruf c Yang dimaksud dengan “efisien” adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dayaguna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh pemerintahan
daerah
kabupaten/kota
maka
akan
menjadi
kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan apabila akan lebih berdayaguna bila ditangani oleh pemerintahan daerah provinsi maka akan menjadi kewenangan pemerintah provinsi, namun apabila akan lebih berdayaguna bila ditangani Pemerintah maka akan menjadi kewenangan Pemerintah. Penggunaan ke tiga kriteria tersebut diharapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan
hubungan
antar
tingkatan
dan
susunan
antar
pemerintahan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan keserasian “ hubungan” adalah pengelolaan bagian urusan pemerintahan yang dikerjakan oleh tingkat pemerintahan yang berbeda, bersifat saling berhubungan (interkoneksi), saling tergantung (interdependensi) dan saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatan. Pasal 3 Cukup Jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup Jelas. Pasal 6 Cukup Jelas. Pasal 7 Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas. Pasal 9 Cukup Jelas. Pasal 10 Cukup Jelas. Pasal 11 Cukup Jelas. Pasal 12 Cukup Jelas. Pasal 13 Cukup Jelas.
12
Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15 Cukup Jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 335
