LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG
Nomor 9
Tahun 2002
Seri B
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG Menimbang : a. bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah alat bukti diri yang harus dimiliki oleh segenap lapisan masyarakat yang telah berusia 17 (Tujuh belas) tahun, atau telah/pernah kawin, sehingga untuk membantu dan meningkatkan pelayanan dalam rangka kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga bagi Warga Negara Indonesia (WNI) tidak perlu lagi dikenakan biaya retribusi; b. bahwa biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil; c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dipandang perlu Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk dirubah. Mengingat
: 1. Reglement Catatan Sipil Bagi Orang Indonesia, Staatsblad 1920 Nomor 1751 jo Staatsblad 1927 Nomor 569 2. Reglement Catatan Sipil bagi orang Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa, Staatsblad 1933 Nomor 75 jo Staasblad 1936 Nomor 607; 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, TLN Nomor 3019); 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209);
2 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 18, TLN Nomor 3518);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, TLN Nomor 3685) yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, TLN Nomor 4048); 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, TLN Nomor 3839); 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, TLN Nomor 3848); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119); 12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan Dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil; 13. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah; 14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4741-785 tanggal 14 Oktober 1985 tentang Penerbitan Akta Kelahiran Bagi yang Terlambat Pencatatannya; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
3 18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Tangerang.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Seri B Tanggal 8 Juni 2000, dirubah sebagai sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dirubah serta angka 4 dan 5 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut ; “Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Daerah adalah Kota Tangerang; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang; Walikota adalah Walikota Tangerang; Dihapus; Dihapus; Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan Hukum; 7. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan sementara, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta pencatatan penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan;
4 8. Mutasi Penduduk adalah perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang dan perubahan data lainnya; 9. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA pemegang ijin tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia; 10. Penduduk Sementara adalah setiap Warga Negara Asing pemegang ijin tinggal terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia; 11. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia; 12. Nomor Induk Kependudukan Sementara yang selanjutnya disingkat NIKS adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk sementara di wilayah Negara Republik Indonesia; 13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga; 14. Kartu Tanda Penduduk adalah kartu bukti diri yang wajib dimiliki oleh setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau yang telah kawin atau pernah kawin; 15. Akta Pencatatan Penduduk adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kematian, serta pengakuan dan pengesahan anak; 16. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan orang lain, yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga; 17. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggungjawab dalam Keluarga; 18. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu Keluarga, dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga; 19. Pindah atau Datang adalah perubahan tempat tinggal dari tempat lama ke tempat baru untuk menetap; 20. Buku Induk Penduduk/Buku Induk Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk/penduduk sementara dalam wilayah suatu Desa/Kelurahan; 21. Buku Mutasi Penduduk/Buku Mutasi Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk/penduduk sementara dalam wilayah suatu Desa/Kelurahan; 22. Buku Tamu adalah buku yang memuat daftar atau kedatangan orang sebagai tamu dalam wilayah suatu Desa/Kelurahan; 23. Tamu adalah orang yang datang ke dalam wilayah suatu Desa/Kelurahan tidak untuk menetap; 24. Surat Keterangan adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan mengenai data penduduk; 25. Retribusi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan
5 Daerah sebagai pembayaran atas jasa untuk pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Akta Catatan Sipil; 26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran penggantian biaya pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil; 27. Kartu Keluarga adalah Kartu yang memuat daftar nama-nama anggota keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungan Kepala Keluarga; 28. Kartu Identitas penduduk musiman adalah Kartu Identitas Penduduk sementara Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah Kota Tangerang dengan maksud untuk mencari nafkah/pekerjaan dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kota Tangerang; 29. Rekomendasi ganti nama adalah Rekomendasi tentang tidak keberatan atas permohonan perubahan nama bagi Warga Negara Indonesia keturunan Asing; 30. Surat Keterangan pelaporan kelahiran adalah surat bukti adanya pelaporan kelahiran; 31. Surat Keterangan pelaporan kematian adalah surat bukti adanya pelaporan kematian; 32. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tangerang.” 2. BAB II dirubah dan Pasal 2 ditambah 1 ayat yaitu ayat (1) baru, ayat (1) lama menjadi ayat (2) dan huruf a dihapus serta hurup b dan c nya diubah sehingga keseluruhan BAB II berbunyi sebagai berikut ;
“BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 (1) Dengan nama Retribusi Penyelenggaraan Pendafataran Penduduk dan Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran penggantian biaya cetak KTP dan atau Akta Catatan Sipil ; (2) Obyek Retribusi adalah : a. Dihapus; b. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Asing (WNA); c. Pemberian Nomor Induk kependudukan (NIK) Warga Negara Asing (WNA); d. Penerbitan Akta Kelahiran; e. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan f. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian; g. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian; h. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan dan pengesahan Anak; i. Pelayanan Pencatatan Pengakuan dan Penyerahan Anak yang telah memperoleh Putusan Pengadilan Negeri; j. Pelayanan Penerbitan Akta Perceraian Ganti Nama bagi Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing;
6 k. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak (Adopsi); l. Pelayanan Surat Keterangan. (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan atau Akta Catatan Sipil.” 3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut ; “Pasal 4 (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib mendaftarkan dan mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian kepada Pemerintah Daerah; (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, termasuk juga kewajiban mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk; (3) Tata cara pendaftaran dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur kemudian oleh Walikota.” 4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 9 (1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan masa berlaku tersebut disesuaikan dengan tanggal pembuatan/penerbitan; (2) 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku KTP yang bersangkutan diharuskan memperpanjang kepada Lurah setempat dan kepadanya dapat diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya; (3) Penduduk WNI yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup; (4) KTP seumur hidup harus dilakukan penggantian, apabila yang bersangkutan pindah tempat tinggal; (5) Tata cara perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, akan diatur oleh Walikota.” 5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 17 (1) Setiap perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang sah dan atau telah dilangsungkan menurut hukum agama yang bersangkutan wajib didaftarkan pada Pemerintah Daerah; (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, melampirkan data :
7 a. b. c. d. e.
Surat Pemberkatan Perkawinan; Akta Perceraian bagi yang pernah cerai hidup; Akta kematian Isteri/Suami bagi janda/duda yang cerai mati; Dokumen Imigrasi bagi WNA; Ijin rekomenasi dari kedutaan/perwakilan negara yang bersangkutan bagi WNA.”
6. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut ; “Pasal 20 (1) Setiap perceraian yang sah atau telah mendapatkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dicatatkan pada Pemerintah Daerah; (2) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, melampirkan data : a. Putusan Pengadilan tentang penetapan perceraian; b. Akta Perkawinanbagi yang bukan beragama Islam; c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.” 7. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut ; “Pasal 26 (1) Setiap pengakuan dan pengesahan anak dilaporkan kepada Pemerintah Daerah; (2) Pelaporan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, melampirkan data : a. Akta Kelahiran; b. Akta Perkawinan orang tua; c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.” 8. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut ; “Pasal 28 (1)
Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan instansi berwenang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Pemerintah Daerah dengan melampirkan data : a. b. c.
(2)
Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang tentang Pengangkatan anak. Akta Kelahiran anak yang bersangkutan. Dokumen Imigrasi bagi Warga Negara Asing (WNA).
Pelaporan pengangkatan akan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran akan yang bersangkutan.”
8 9. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) butir a angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 7 dan angka 12 dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 36 (1) Besarnya retribusi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Akta Catatan Sipil, adalah sebagai berikut : a. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 1. Kartu Keluarga (KK)
Rp. 0,-
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) - WNI - WNA
Rp. 0,Rp. 10.000,-
3. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk sementara untuk WNA Rp. 25.000,4. Kartu identitas penduduk musiman Rp. 0,5. Kartu nomor pokok penduduk - WNI - WNA
6. Surat keterangan pelaporan WNA - Kepala Keluarga - Isteri - Anak berusia 16 tahun keatas - Anak berusia 16 tahun kebawah
Rp. 0,Rp. 7.500,-/usia sekolah s/d usia KTP
Rp. 20.000,Rp. 15.000,Rp. 12.000,Rp. 10.000,-
7. Surat keterangan pelaporan kelahiran - WNI Rp. 0,- WNA Rp. 5.000,8. Surat Keterangan Pelaporan Kematian - WNI Rp. 0,- WNA Rp. 5.000,9. Surat keterangan pindah - WNI - WNA
Rp. 0,Rp. 5.000,
10. Surat keterangan rekomendasi ganti nama
Rp. 20.000,-
11. Surat keterangan pindah domisili - WNI - WNA
Rp. 0,Rp. 15.000,-
12. Surat keterangan serba guna - WNI - WNA
Rp. 0,Rp. 5.000,-
9 (2) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah.”
Pasal II Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang. Ditetapkan di T a n g e r a n g. Pada tanggal 18 Maret 2002. WALIKOTA TANGERANG Cap/Ttd
Drs. H. MOCHAMAD THAMRIN Diundangkan di Tangerang Pada tanggal 25 Maret 2002 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG
Cap/Ttd Drs. H. ACHMAD SUDJAI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 010 047 670
LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2002 NOMOR 9 SERI B
C:/Doc.Huk/LD.Besar/LD.2002/LD.Ubah No.13 Th.00/Com.b-Huk/02
