LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG
No.
Tahun 2003
Seri
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 01 TAHUN 2003 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, ketentuan pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 18, TLN Nomor 3518); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, TLN Nomor 3848); 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, TLN Nomor 3851); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, TLN Nomor 4021); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, TLN Nomor 4022);
2
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, TLN Nomor 4023); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, TLN Nomor 4024); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, TLN Nomor 4027); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, TLN Nomor 4028); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, TLN Nomor 4029); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 21, TLN Nomor 4081); 13. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15, TLN Nomor 3931); 14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70). Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG TENTANG POKOKPOKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tangerang; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang; 3. Walikota adalah Walikota Tangerang; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang yang selanjutnya disingkat DPRD;
3
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang dapat dinilai dengan uang, demikian juga segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat menjadi kekayaan Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut; 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan Daerah; 8. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi wewenang oleh pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya; 9. Pemegang Kas Daerah adalah orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD; 10. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah; 11. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah; 12. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran; 13. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu; 14. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu; 15. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah; 16. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah; 17. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN, yang dialokasikan pada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; 18. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka desentralisasi; 19. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan pada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu; 20. Anggaran Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Daerah yang dimaksud untuk menutupi defisit anggaran yaitu selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah; 21. Perhitungan Anggaran adalah jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan; 22. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan selanjutnya; 23. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
4
24. Utang Daerah adalah uang yang wajib dibayar daerah sebagai akibat penerimaan uang, barang dan atau jasa sebagai pinjaman atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; 25. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain pada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 26. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terdapat dalam perdagangan; 27. Belanja Operasi dan Pemeliharaan adalah pengeluaran sebagai akibat dari adanya belanja modal/investasi tahun lalu, yang digunakan sebagai biaya operasi dan pemeliharaan atas investasi tersebut; 28. Pengeluaran Transfer adalah pengalihan uang dari Pemerintah Daerah dengan kriteria : a. tidak menerima secara langsung timbal barang dan jasa seperti yang layak terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan; b. tidak mengharapkan dibayar kembali dimasa yang akan datang seperti diharapkan pada suatu pinjaman; c. tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan seperti layaknya yang diharapkan pada kegiatan investasi. 29. Pengeluaran tidak Tersangka adalah pengeluaran untuk aktivitas yang tidak bisa diduga sebelumnya atau kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, sosial, pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah; BAB II POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Prinsip Umum Pasal 2 (1) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan penatausahaan dan pertanggung jawaban yang berkaitan dengan APBD; (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, bersifat aspiratif terhadap kepentingan publik. Pasal 3 Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan secara terencana, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 4
5
APBD merupakan wujud kristalisasi aspirasi Daerah yang disusun secara terencana dengan pendekatan kinerja sebagai penjabaran lebih lanjut dari Program Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. Pasal 5 Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan. Pasal 6 (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas minimal atau perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai dari sumber pendapatan Daerah; (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas maksimal untuk setiap jenis belanja; (3) Belanja atas beban APBD tidak diperkenankan untuk tujuan lain selain yang ditetapkan dalam APBD; (4) Sisa lebih perhitungan APBD dapat dialokasikan sebagian atau seluruhnya untuk dana cadangan. Pasal 7 (1) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dibedakan dengan fungsi pemeriksaan;
fungsi
pengawasan
(2) Fungsi pengawasan merupakan alat pengendalian yang lebih bersifat prepentif dan represif yang ditujukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna anggaran; (3) Fungsi pemeriksaan merupakan fungsi penilaian independen yang dilakukan oleh lembaga yang berkompeten atas setiap aktivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 8 Semua transaksi Keuangan Daerah baik pengeluaran dilaksanakan melalui Kas Daerah.
penerimaan
maupun
Bagian Kedua Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 9 APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu. Pasal 10 Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Pasal 11
6
(1) Semua penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD; (2) APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah. Pasal 12 Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal APBN. Pasal 13 (1) Setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD apabila untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup anggarannya; (2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan sebagian atau seluruhnya untuk dana cadangan; (3) Apabila diperkirakan dalam satu tahun anggaran terjadi sisa lebih dari realisasi pendapatan APBD terhadap realisasi belanja APBD, maka sisa lebih yang tidak digunakan untuk dana cadangan dicatat sebagai saldo awal APBD tahun anggaran berikutnya. Pasal 14 (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri; (2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah. Pasal 15 (1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran; (2) Dana cadangan dibentuk dengan konstribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Cadangan diatur dalam Peraturan Daerah. Bagian Ketiga Pengaturan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 16 (1) Sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota; (2) Sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, terdiri dari sistem dan prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
7
BAB III KERANGKA DAN GARIS BESAR PROSEDUR PENYUSUNAN APBD Bagian Pertama Struktur APBD Pasal 17 (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; c. Pembiayaan. (2) Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut Surplus Anggaran; (3) Selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut Defisit Anggaran; (4) Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus / defisit anggaran. Pasal 18 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain : a. b. c. d.
Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Laba Perusahaan Milik Daerah; Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan, antara lain : a. b. c. d. e.
Bagi Hasil Pajak; Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum(DAU); Dana Alokasi Khusus (DAK); Dana Darurat.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja sebagai berikut : 1. Pengeluaran Belanja : a. Belanja Rutin 1). Administrasi Umum. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.
Belanja Pegawai; Belanja Barang; Belanja Pemeliharaan; Belanja Perjalanan Dinas; Belanja Lain-lain.
2). Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum.
8
b. Belanja Modal. 1). Belanja Modal Publik; 2). Belanja Modal Aparatur. 2. Pengeluaran Transfer : a. b. c. d.
Bantuan ; Dana Perimbangan; Pembayaran Bunga Pinjaman; Dana Cadangan.
3. Pengeluaran Tidak Tersangka. (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini, dirinci menurut sumber pembiayaan yang terdiri dari : a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu; b. Pinjaman Daerah, terdiri dari : - Pinjaman Dalam Negeri; - Pinjaman Luar Negeri. c. Penyertaan Modal. d. Pembayaran Utang. Pasal 19 Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah ini, disediakan dalam bagian anggaran pengeluaran tidak tersangka. Pasal 20 (1) Apabila diperkirakan Pendapatan Daerah lebih kecil dari rencana belanja, Daerah dapat melakukan pinjaman; (2) Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan; (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah; (4) Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini, khususnya mengenai bentuk investasi lainnya diluar penyertaan modal dan deposito diatur dengan Peraturan Daerah; (5) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan sumbersumber pembiayaan lain dan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.
9
Bagian Kedua Proses Penyusunan APBD Pasal 21 (1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja dan berpedoman pada Propeda, Renstra dan Repetada sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini memuat : a. sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja; b. standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan; c. bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/ pembangunan. (2) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 22 (1) Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan; (2) Dalam menyusun arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada dokumen perencanaan Daerah lainnya yang ditetapkan Daerah serta pokok-pokok kebijakan nasional dibidang keuangan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD. Pasal 23 Mekanisme penyusunan APBD diatur dengan Keputusan Walikota.
Bagian Ketiga Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Pasal 24 (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiranlampirannya; (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari : a. Ringkasan APBD; b. Rincian APBD; c. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan bidang pemerintahan dan Perangkat Daerah;
10
d. e. f. g. h. i. j.
Daftar jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Utang Daerah; Daftar Pinjaman Daerah; Daftar Penyertaan Modal Daerah; Daftar ringkasan nilai aktiva tetap Daerah; Daftar Dana Cadangan.
(3) Rincian APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini, memuat uraian Bagian, Kelompok, Jenis, sampai dengan Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk setiap satuan kerja perangkat Daerah.
Bagian Keempat Proses Penetapan APBD Pasal 25 (1) Walikota menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disertai dengan Nota Keuangan; (3) DPRD menetapkan Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini; (4) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapat masukan; (5) Masukan dari masyarakat atas Rancangan Peraturan Daerah didokumentasikan dan dilampirkan pada Peraturan Daerah tentang APBD. Pasal 26 (1) Apabila rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan rancangan APBD tersebut; (2) Hasil penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus disampaikan kembali kepada DPRD; (3) Apabila rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan Keuangan Daerah. Pasal 27 Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD ditetapkan oleh Walikota menjadi Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1(satu) bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan.
11
Bagian Kelima Perubahan APBD Pasal 28 (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan : a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis; b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Pendapatan Daerah yang ditetapkan; c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak. (2) Rancangan perubahan APBD memuat anggaran Daerah yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan.
Bagian Keenam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Pasal 29 (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan lampiran-lampirannya; (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari : a. Ringkasan APBD; b. Rincian Perubahan APBD; c. Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan bidang Pemerintahan dan Organisasi; d. Daftar Piutang Daerah; e. Daftar Utang Daerah; f. Daftar Pinjaman Daerah; g. Daftar Penyertaan Modal Daerah; h. Daftar Dana Cadangan; i. Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu. (3) Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini, memuat uraian kelompok, jenis sampai dengan obyek pendapatan, Belanja dan kegiatan. BAB IV PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama Penerimaan dan Pengeluaran APBD Pasal 30 (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut;
12
(2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa dari penyimpanan dan/atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah; (3) Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 31 (1) Dari setiap realisasi penerimaan yang disetorkan ke Kas Daerah oleh Unit Kerja yang melaksanakan pungutan Daerah atas Pos Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah diberikan uang perangsang; (2) Uang perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur oleh Walikota. Pasal 32 Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Keputusan Otorisasi atau Keputusan lain yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang. Pasal 33 Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah. Pasal 34 (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih; (2) Setiap orang yang memberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari pengeluaran bukti tersebut. Pasal 35 (1) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar; (2) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar; (3) Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini. Pasal 36 (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan pada APBD;
13
(2) Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD atau Unit Usaha lainnya, gajinya menjadi beban BUMD atau Unit Usaha yang bersangkutan; (4) Pembiayaan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Daerah. Pasal 37 Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini, diberitahukan kepada DPRD. Bagian Kedua Akuntansi Keuangan Daerah Pasal 38 (1) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum; (2) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB V KEWENANGAN KEUANGAN DPRD DAN WALIKOTA Pasal 39 (1) DPRD selaku Badan Legislatif Daerah mempunyai kewenangan, hak dan kewajiban dibidang pengelolaan dan pertanggunganjawaban Keuangan Daerah; (2) Kewenangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi hal-hal sebagai berikut : a. Bersama Walikota menetapkan arah dan kebijakan umum sebagai landasan penyusunan RAPBD; b. Bersama Walikota menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD berikut lampirannya; c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD. (3) Hak DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, meliputi hal-hal sebagai berikut : a. Mendengar dan memperhatikan pengaduan dari masyarakat serta mengadakan penyelidikan atas hal-hal tertentu sebatas fungsi lembaga DPRD dibidang pengawasan;
14
b. Mengadakan perubahan atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut lampirannya; c. Menentukan dan mengelola anggaran DPRD sesuai kaidah pengelolaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Meminta keterangan dan menilai laporan pertanggungjawaban Walikota atas pelaksanaan APBD. (4) Kewajiban DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, melakukan penjaringan aspirasi masyarakat sebagai landasan proses penyusunan arah dan kebijakan umum APBD. Pasal 40 Pelaksanaan kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan atas dasar profesionalisme kerja yang dilandasi oleh prinsip-prinsip manajemen yang efisien, efektif, demokratis, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. BAB VI PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KAS Bagian Pertama Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 41 (1) Walikota adalah Pemegang Keuangan Daerah;
Kekuasaan
Umum
Pengelolaan
(2) Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD menetapkan tentang : a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO); b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP); c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM); d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Cek; e. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ); f. Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah; g. Pejabat yang diserahi tugas melaksanakan kegiatan Kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap unit kerja pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas; h. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Bukti Dasar Pemungutan Pendapatan Daerah;
15
i. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Buku Penerimaan Kas dan Bukti Pendapatan lainnya yang sah; j. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan Pihak Ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD. Bagian Kedua Bendahara Umum Daerah Pasal 42 (1) Bendahara Umum Daerah menata usahakan Kas Daerah dan Kekayaan Daerah lainnya; (2) Bendahara Umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bertanggung jawab kepada Walikota. Pasal 43 (1) Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik Daerah pada Bank yang sehat dengan cara membuka rekening Kas Daerah; (2) Pembukaan rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat lebih dari 1 (satu) Bank; (3) Pembukaan rekening di Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan kepada DPRD Pasal 44 Bendahara Umum Daerah setiap bulan menyusun rekonsiliasi Bank yang mencocokan saldo menurut pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan saldo menurut laporan Bank. Pasal 45 (1) Uang milik Daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan, sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah; (2) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di Bank dan jasa giro merupakan pendapatan Daerah. Pasal 46 Bendahara Umum Daerah menyimpan seluruh bukti sah kepemilikan atau sertifikat atas kekayaan Daerah lainnya dengan tertib. Pasal 47 Bendahara Umum Daerah menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaraan uang secara harian kepada unit yang melaksanakan akuntansi keuangan Daerah untuk dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran Kas. Bagian Ketiga Penerimaan Kas Pasal 48 (1) Setiap penerimaan Kas disetor sepenuhnya ke rekening Kas Daerah pada Bank;
16
(2) Bendahara Umum Daerah mengeluarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti penerimaan Kas lainnya yang sah sesuai pedoman yang berlaku; (3) STS atau bukti penerimaan Kas lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, merupakan dokumen atau bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan akuntansi. Pasal 49 (1) Semua Kas yang diterima kembali dari pengeluaran yang telah diselesaikan dengan SPM dibukukan sebagai pengurangan atas Pos belanja Daerah tersebut; (2) Penerimaan-penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang terjadi setelah tahun anggaran ditutup, dimasukan pada tahun anggaran berikutnya dan dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pasal 50 (1) Penerimaan Kas yang berasal dari hasil penjualan dan/atau ganti rugi pelepasan hak asset Daerah dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; (2) Penerimaan Kas yang berasal dari hasil penjualan dan/atau ganti rugi pelepasan hak asset Daerah yang dpisahkan dibukukan pada kelompok pembiayaan jenis penerimaan Daerah, obyek hasil penjualan asset Daerah yang dipisahkan; (3) Penerimaan Kas yang berasal dari pungutan atau potongan yang akan disetor kepada Pihak Ketiga dibukukan pada Pos Utang perhitungan Pihak Ketiga; (4) Setiap Pemegang Kas dilarang menyimpan kas / uang yang diterimanya atas nama pribadi pada suatu Bank atau lembaga keuangan lainnya. Bagian Keempat Pengeluaran Kas Pasal 51 (1) Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah; (2) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak termasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan; (3) Untuk pengeluaran Kas atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan SKO atau keputusan lainnya yang disamakan dengan itu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota; (4) Setiap Pengeluaran Kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
17
(5) Setiap yang diberi wewenang menandatangani dan/atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut. Bagian Kelima Pembiayaan Pasal 52 Jumlah Sisa Perhitungan anggaran tahun yang lalu dipindahbukukan pada tahun anggaran berjalan ke dalam kelompok pembiayaan. Pasal 53 Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan program/kegiatan lainnya. Pasal 54 (1) Pinjaman Daerah jangka pendek dan jangka panjang disalurkan melalui rekening Kas Daerah; (2) Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari pinjaman Daerah diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya; (3) Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Pinjaman daerah dicantumkan dalam daftar Pinjaman Daerah.
BAB VII PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG DAN JASA Pasal 55 (1) Pengadaan barang dan jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan; (2) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan rencana kebutuhan dan jasa yang dibuat oleh Kepala Unit Kerja; (3) Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) Standarisasi harga Satuan barang dan jasa ditetapkan dengan Keputusan Walikota; (5) Standar barang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
18
Pasal 56 (1) Walikota mengatur Pengelolaan Barang Daerah meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan dan pengendalian serta penjualan; (2) Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntasi Pemerintah Daerah; (3) Setiap asset daerah yang dijual atau dihapus harus dengan persetujuan DPRD; (4) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan Kepala Dinas/Lembaga Teknis adalah pengguna dan pengelola barang bagi Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Dinas/Lembaga Teknis yang dipimpin-nya. Pasal 57 Pengguna barang dan jasa wajib mengelola Barang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pasal 58 Dalam hal pengelolaan Barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya ke Kas Daerah.
BAB VIII PINJAMAN DAERAH Pasal 59 (1) Setiap Pinjaman Daerah dilaksanakan dengan persetujuan DPRD; (2) Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah; (3) Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah dari Pinjaman Daerah yang akan jatuh tempo, merupakan prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD; (4) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan administrasi Pinjaman Daerah; (5) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Walikota. BAB IX LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Laporan Triwulanan Pasal 60 (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan Triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD;
19
(2) Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. Bagian Kedua Laporan Akhir Tahun Anggaran Pasal 61 (1) Setelah Tahun Anggaran berakhir, Walikota menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari : a. b. c. d.
Laporan Perhitungan APBD; Nota Perhitungan APBD Laporan Aliran Kas; Neraca Daerah.
(2) Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan mengungkapkan : a. Secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan Pemerintah Daerah, pencapaian kinerja Keuangan Daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomis serta ketaatan terhadap peraturan perundangundangan; b. Perbandingan antara realisasi dan anggaran serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya; c. Konsistensi penyusunan laporan keuangan antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi sebelumnya; d. Kebijakan akuntansi yang diterapkan; e. Transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan; f. Catatan-catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya. Pasal 62 Laporan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, berupa perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam Tahun Anggaran berkenaan, baik kelompok Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan. Pasal 63 (1) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini, disusun berdasarkan laporan perhitungan APBD; (2) Nota PerhitunganAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memuat ringkasan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan pembiayaan kinerja Keuangan Daerah yang mencakup antara lain : a. Pencapaian kinerja Daerah dalam rangka melaksanakan program yang direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD; b. Pencapaian kinerja pelayanan yang dicapai;
20
c. Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modal untuk aparatur Daerah dan pelayanan publik; d. Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk Sekretariat DPRD; e. Posisi Dana Cadangan. Pasal 64 (1) Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik; (2) Sistem dan prosedur pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pasal 65 (1) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini, menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan Kas dalam aktivitas operasi, aktivitasi investasi dan aktivitas pembiayaan; (2) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat disusun dengan metode langsung atau metode tidak langsung. Pasal 66 (1) Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini, menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang dan ekuitas dana pada akhir Tahun Anggaran; (2) Posisi Aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak termasuk dalam pengertian aktiva sumber daya alam seperti hutan, sungai dan kandungan pertambangan serta harta benda peninggalan sejarah yang menjadi asset nasional. Pasal 67 Laporan Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 Peraturan Daerah ini, disampaikan kepada DPRD paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya APBD.
BAB X PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 68 (1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD; (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bukan bersifat pemeriksaan;
21
(3) Pedoman pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 69 (1) Walikota mengangkat pejabat yang bertugas pengawasan internal Pengelolaan Keuangan Daerah;
melakukan
(2) Pejabat Pengawas Internal Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintahan Daerah; (3) Pejabat pengawas Internal Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, melaporkan hasil pengawasannya kepada Walikota. BAB XI PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 70 Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII KERUGIAN KEUANGAN DAERAH Pasal 71 (1) Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai; (2) Setiap pimpinan perangkat Daerah wajib melaporkan segera setelah diketahui bahwa dalam perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun. Pasal 72 (1) Walikota wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan yang lainnya; (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 73 Ketentuan lebih lanjut mengenai tuntutan ganti rugi diatur dalam Peraturan Daerah.
22
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 74 Semua Keputusan Walikota tentang APBD sepanjang tidak bertentangan dan atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai akhir tahun anggaran 2002. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 75 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Walikota. Pasal 76 Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif selambat-lambatnya tahun 2004. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di Pada tanggal
T a n g e r a n g. 10 April 2003.
WALIKOTA TANGERANG Cap/Ttd Drs. H. MOCHAMAD THAMRIN Diundangkan di T a n g e r a n g. Pada tanggal 17 April 2003. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG Cap/Ttd
Drs. H. WAHIDIN HALIM Pembina Tingkat I NIP. 010 130 127 LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI D C :Produk Huk/Perda/LD.Besar’2003/LD.Kelola Uang Daerah/Com.A/03
