TERBATAS
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PERANGKAT KENDALI PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LIII TAHUN 2015 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TERBATAS
DAFTAR ISI
1. KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
2. PROGRAM PENDIDIKAN (PROGDIK)
3. KERANGKAN PELAJARAN POKOK (RPP)
KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
KEPUTUSAN GUBERNUR LErviBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
Z
TAHUN 2015
TENTANG
PERANGKAT KENDAll
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) L111
TAHUN 2015 LEMHANNAS RI
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) L111 Tahun 2015 Lemhannas RI, perlu ditetapkan Perangkat Kendali Program Pendidikan dan Rangka Pelajaran Pakak (RPP). Mengingat
1. Peraturan Presiden RI Namar 67 Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasianal RI. 2. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Namar 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasianal RI. 3. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Namar 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Tahun 2015 Lemhannas RI. 4. Surat Perintah Gubernur Lemhannas RI Namar: Sprin/69/1/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) L111 Tahun 2015 Lemhannas RI.
MEMUTUSKAN ...
KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI NOMOR A~ TAHUN 2015 TANGGAL .~ ... ~, ~.~
-2
MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERANGKAT KENDAll PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) L111 TAHUN 2015 LEMHANNAS RI. KESATU
Perangkat Kendali Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) L111 Tahun 2015 Lemhannas RI sebagaimana tercantum dalam lampiran "A" dan "B" Keputusan ini.
KEDUA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya kegiatan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) L111 Tahun 2015 Lemhannas RI.
KETIGA
: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Presiden RI Wakil Presiden RI Menteri Sekretaris Negara RI Wakil Gubernur Lemhannas RI Sekretaris Utama Lemhannas RI Para Deputi Lemhannas RI Para Tenaga Ahli Pengajar Lemhannas RI
8.
Para Tenaga ...
KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHAI\lI\lAS RI NOMOR..%' TAHUN 2015 TANGGAL I'z • ~·31'7
-3 8. 9. 10. 11.
Para Tenaga Ahli Pengkaji Lemhannas RI Para Tenaga Profesional Lemhannas RI Inspektur Lemhannas RI Para Direktur Debiddikpimtknas Lemhannas RI.
iffi'~~»' KETAHANAN NASIONAL
PROGRAM PENDIDIKAN (PROGDIK)
LAMPIRAN A KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI NOMOR TAHUN 2015 TAI\JGGAL ,~ .. .z,aJ'~
Z'
PROGRAM PENDIDIKAN
NAMA PENDIDIKAN: PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA)
LIII LEMHANNAS RI
LAMA PENDIDIKAN: a. Off Campus (Pembelajaran Jarak Jauh/E-Learning)
1 bulan (4 minggu) = 18 unit @120 menit
b. On Campus (di Lemhannas RI) 6,5 bulan (32 minggu)
= 407 unit @120 menit
c. 3 Maret 2015 - 29 Oktober 2015
I. Tujuan Pendidikan Menyiapkan pimpinan tingkat nasional yang berkarakter negarawan, memiliki pengetahuan/wawasan strategis, dan terampil di dalam memecahkan masalah masalah strategis (Iingkup) global, regional dan nasional.
II. Sasaran Pendidikan 1. Terwujudnya pimpinan tingkat nasional yang berkarakter kebangsaan, memiliki pengetahuan yang unggul dan wawasan yang dilandasi paradigma nasional.
2. Terampil dalam memecahkan masalah-masalah strategis (strategic problems). 3. Menjadi manajer handal yang menguasai perencanaan strategik.
III. Pentahapan, Materi Ajaran dan Metode Pengajaran A. Periode I Waktu: 1 Bulan (4 Minggu)
2
1. Masa Orientasi a.
Upacara Pembukaan
b.
Pengarahan Gubernur
c.
Perkenalan Pejabat dan Tutor Lemhannas RI kepada Peserta
d.
Pengenalan Lembaga
e.
Penjelasan tentang Mekanisme dan Kurikulum Pendidikan
f.
Penjelasan tentang e-Learning (Praktik)
g.
Penjelasan tentang Juknis Pembinaan Peserta
h.
Etiket Berdialog
i.
Penjelasan tentang Penulisan Rangkuman dan Esai serta Pembuatan Judul Taskap
j.
Pengantar Bidang Studi Inti Lemhannas RI
k.
Penjelasan tentang Modul Bidang Studi Inti Lemhannas RI
l.
Penugasan untuk Mengumpulkan Judul Taskap
m. Tes Bahasa Inggris
2. Off Campus (Pembelajaran Jarak Jauh) Pendalaman Modul a. BS. Pancasila dan UUD NRI 1945 b. BS. Wawasan Nusantara c. BS. Ketahanan Nasional d. BS. Sismennas e. BS. Kewaspadaan Nasional f. BS. Kepemimpinan
3. Evaluasi dan Persiapan On Campus a. Feed Back (Evaluasi E-Learning Bidang Studi Inti) b. Tutorial Judul Taskap c. Paparan Rangkuman Modul Bidang Studi Inti Lemhannas RI d. Ujian Tulis Bidang Studi Inti Lemhannas RI e. Penjelasan tentang On Campus dan Blok I
3
f. Mind Mapping g. Penjelasan tentang Penulisan KKA dan KKK h. Penjelasan tentang Juknis Penilaian Peserta i.
Penjelasan tentang Outbound
4. Pelaksanaan Outbound
B. Periode II (On Campus/Lemhannas RI) Periode II (On Campus/Lemhannas RI) Terdiri dari 4 (empat) blok, yaitu sebagai berikut: 1. Blok I. Menghasilkan pimpinan yang berkarakter negarawan melalui 6 bidang studi inti sebagai landasan dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan terhadap setiap isu-isu kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Pada tahap ini peserta akan melaksanakan Pengenalan Objek Strategis (POS). 2. Blok II. Menghasilkan pimpinan yang berkarakter negarawan, memiliki pengetahuan dan kemampuan analisis strategis. Pada tahap ini peserta akan melaksanakan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN). 3. Blok III. Menghasilkan pimpinan yang berkarakter negarawan, memiliki pengetahuan dan kemampuan analisis strategis dan memecahkan masalah strategis. Pada tahap ini peserta akan melaksanakan Studi Strategis Luar Negeri (SSLN). 4. Blok IV. Menghasilkan manajer handal yang mempunyai kemampuan dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan tingkat nasional. Secara individu akan melaksanakan uji tulis dan uji saji taskap, secara kelompok melaksanakan Program Pilihan, olah sismennas dan dalam forum besar melaksanakan seminar.
C. Materi 1. Blok I (Bidang Studi Inti Lemhannas RI)
4
a. BS. Pancasila dan UUD NRI 1945 1) Ceramah a) Pancasila sebagai falsafah, alat pemersatu dan identitas bangsa. b) Pancasila sebagai ideologi nasional, sumber dari segala sumber hukum dan dasar negara. c) Implementasi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2) Diskusi Panel (DP) Topik: Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam membangun dan memberdayakan jaring kemitraan antar negara 3) Diskusi Kelompok (DK) dan Proses Penyelesaian Produk Judul: a) Implementasi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 dibidang mentalitas bangsa guna penguatan karakter bangsa dalam rangka ketahanan nasional. b) Implementasi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 dibidang regulasi guna mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kepentingan nasional dalam rangka pembangunan nasional. c) Implementasi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam membangun infrastruktur guna pemerataan kesejahteraan rakyat dalam rangka pembangunan nasional. 4) Diskusi Antar Kelompok (DAK)
b. BS. Geopolitik dan Wawasan Nusantara 1) Ceramah a) Pemahaman dinamika geopolitik Indonesia dalam mengantisipasi perkembangan geopolitik global. b) Implementasi konsepsi Wasantara dalam pembangunan nasional Indonesia.
5
c) Implementasi konsepsi Wasantara sebagai paradigma pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. 2) Diskusi Panel (DP) Topik: Pembangunan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan perspektif Wasantara dalam meningkatkan daya saing bangsa. 3) Diskusi Kelompok (DK) dan Proses Penyelesaian Produk Judul: a) aktualisasi pemahaman konsepsi Wasantara guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka ketahanan nasional. b) Optimalisasi pengamanan wilayah perbatasan Indonesia dengan perspektif geopolitik Indonesia guna meningkatkan keamanan nasional dalam rangka ketahanan nasional. c) Optimalisasi pembangunan infrastruktur kelautan dengan perspektif Wasantara guna meningkatkan daya saing bangsa dalam rangka ketahanan nasional. 4) Diskusi Antar Kelompok (DAK)
c. BS. Geostrategi dan Ketahanan Nasional 1) Ceramah a) Geostrategi Indonesia dalam era globalisasi. b) Ketahanan nasional dan permasalahannya. c) Implementasi konsepsi ketahanna nasional dalam pembangunan nasional. 2) Diskusi Panel (DP) Topik: Daya tangkal bangsa dalam mendukung poros maritim 3) Diskusi Kelompok (DK) dan Proses Penyelesaian Produk a) Membangun militansi rakyat dengan perspektif ketahanan nasional guna mendukung poros maritim dalam rangka pembangunan nasional. b) Membangun Sishanta dengan perspektif ketahanan nasional guna mendukung pembangunan nasional dalam rangka tujuan nasional.
6
c) Peningkatan kesadaran hukum dengan perspektif ketahanan nasional guna mendukung kedaulatan negara dalam rangka tujuan nasional. 4) Diskusi Antar Kelompok (DAK)
d. BS. Sismennas 1) Ceramah a) Sismennas dalam sistem pembangunan nasional. b) Penyelenggaraan negara dan tata laksana pemerintahan. c) Koordinasi
lintas
sektoral
dalam
mendukung
pembangunan
kemaritiman. 2) Diskusi Panel (DP) Topik: Implementasi Sismennas mengelola keamanan laut dalam mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia. 3) Diskusi Kelompok (DK) dan Proses Penyelesaian Produk Judul: a) Implementasi
Sismennas
dalam
pengelolaan
sumber
daya
kelautan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dalam rangka pembangunan nasional. b) Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Nasional (Simnas) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pembangunan nasional. c) Aktualisasi
pemerintahan
yang
baik
dan
berwibawa
(good
governance) guna meningkatkan pendapatan di bidang sumber daya kemaritiman dalam rangka pembangunan nasional. 4) Diskusi Antar Kelompok (DAK)
e. BS. Kewaspadaan Nasional 1) Ceramah a) Implementasi
kewaspadaan
terorisme dan radikalisme.
nasional
guna
mengantisipasi
7
b) Implementasi kewaspadaan nasional guna mengantisipasi proxy war. c) Implementasi kewaspadaan nasional guna mengantisipasi konflik sosial. 2) Diskusi Panel (DP) Topik: Implementasi kewaspadaan nasional dalam rangka menjaga keutuhan NKRI 3) Diskusi Kelompok (DK) dan Proses Penyelesaian Produk Judul: a) Implementasi kewaspadaan nasional terhadap pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015 guna menjaga stabilitas ekonomi nasional dalam rangka ketahanan nasional. b) Implementasi kewaspadaan nasional terhadap fenomena Islamic State (IS) guna menjaga stabilitas keamanan nasional dalam rangka ketahanan nasional. c) Implementasi kewaspadaan nasional terhadap narkoba guna meningkatkan SDM Indonesia yang berkualitas dalam rangka ketahanan nasional. 4) Diskusi Antar Kelompok (DAK)
f. BS. Kepemimpinan 1) Ceramah a) Kepemimpinan nasional yang berbasis multi kultural. b) Peran pemimpin visioner dalam menjawab tantangan kehidupan nasional. c) Kepemimpinan negarawan dapat menjamin keutuhan NKRI. 2) Diskusi Panel (DP) Topik: Implementasi kepemimpinan nasional menuju Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan menjamin keutuhan NKRI.
8
3) Diskusi Kelompok (DK) dan Proses Penyelesaian Produk Judul: a) Optimalisasi sinergitas pemimpin nasional guna meningkatkan kehadiran negara dalam rangka keutuhan NKRI. b) Meningkatkan peran pemimpin visioner tingkat supra struktur politik guna penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka pembangunan nasional. c) Meningkatkan kepemimpinan negarawan bagi pemimpin nasional guna membangun kembali budaya maritim Indonesia dalam rangka pembangunan nasional. 4) Diskusi Antar Kelompok (DAK)
g. BS. Strategi 1) Ceramah a) Dasar-dasar strategi dan perkembangannya. b) Pemahaman Polstranas dalam rangka pembangunan nasional. c) Pemahaman Telstranas dalam rangka pembangunan nasional. d) Manajemen strategi dalam rangka pembangunan nasional.
h. Pengenalan Objek Strategis (POS) Tujuan POS ke Jawa Barat, yakni PT LEN, PT PINDAD dan Dirgantara Indonesia 1) Penjelasan 2) Pelaksanaan
i. Paparan Esai Blok
2. Blok III (Bin Tannas/Bin Gatra) a. BS. Geografi 1) Ceramah
9
a) Kesadaran geografis (geographical awereness) dan kewaspadaan bencana
alam
guna
pembangunan
keunggulan
kompetitif
perekonomian. b) Pemuktahiran
informasi
geospasial
guna
peningkatan
pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian Indonesia. 2) Diskusi Panel (DP) Topik: Kondisi geografi beserta kelengkapan informasi geospasial guna
peningkatan
pembangunan
keunggulan
kompetitif
perekonomian Indonesia.
b. BS. Demografi 1) Ceramah a) Penyebaran penduduk dalam rangka mendukung pembangunan kemaritiman. b) Peningkatan
kualitas
masyarakat
nelayan
dalam
rangka
mendukung pembangunan kemaritiman. 2) Diskusi Panel (DP) Judul: Pembangunan kependudukan yang berwawasan kemaritiman 3) Diskusi Kelompok (DK) dan Proses Penyelesaian Produk Judul: a) Peningkatan mobilitas penduduk melalui pengembangan sistem transportasi laut guna mempercepat pertumbuhan perekonomian dalam rangka pembangunan nasional. b) Peningkatan
kesejahteraan
nelayan
guna
memperkecil
kesenjangan ekonomi dalam rangka ketahanan nasional. c) Optimalisasi partisipasi penduduk di bidang wisata bahari guna meningkatkan
kesejahteraan
nasional. 4) Diskusi Antar Kelompok (DAK)
dalam
rangka
pembangunan
10
c. BS. SKA 1) Ceramah a) Kedaulatan dan Kemandirian Pengelolaan SKA yang berkelanjutan guna ketangguhan ketahanan nasional. b) Pembangunan kemaritiman nasional menyongsong Sustainable Development Goal's (SDG's) pasca 2015. c) Kedaulatan dan kemandirian pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan guna ketangguhan ketahanan nasional. d) Kedaulatan dan kemandirian pembangunan ekonomi kelautan secara berkelanjutan menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia. 2) Diskusi Panel (DP) Topik: Kedaulatan dan kemandirian pengelolaan sumber daya kelautan
secara
berkelanjutan
guna
pembangunan
keunggulan kompetitif perekonomian 3) Diskusi Kelompok (DK) dan Proses Penyelesaian Produk Judul: a) Sinergisme pengelolaan sumber daya perikanan laut yang berdaulat dan mandiri guna pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian dalam rangka ketahanan pangan nasional. b) Sinergisme pengelolaan sumber daya energi dan mineral laut yang berdaulat dan mandiri guna pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian dalam rangka ketahanan energi nasional. c) Kedaulatan dan kemandirian pengelolaan sumber daya kelautan yang didukung sistem keamanan nasional guna pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian dalam rangka ketahanan nasional. 4) Diskusi Antar Kelompok (DAK)
d. BS. Politik 1) Ceramah
11
a) Peningkatan peran partai politik dan penataan sistem pemilihan umum guna memantapkan sistem demokrasi di Indonesia. b) Membangun pemerintah yang kuat berdasarkan sistem check and balances
guna
terciptanya
efektivitas
pemerintahan
dan
pembangunan nasional. c) Penataan lembaga-lembaga negara ADHOC (non struktural) guna membangun
sistem
pemerintahan
negara
yang
kuat
dan
konstitusional. d) Meningkatkan peran media massa dan masyarakat madani dalam partisipasi dan kontrol politik guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik demi kepentingan rakyat. e) Peran dan relasi (politik dan ekonomi) antara pemerintah dengan pelaku usaha guna membangun Indonesian incorporated. f) Otonomi daerah, demokratisasi di daerah dan peran pemerintah daerah guna membangun sistem pemerintahan negara yang intergral. 2) Diskusi Panel (DP) Judul: Sistem pemilihan umum serentak dalam rangka membangun sistem demokrasi di Indonesia 3) Diskusi Kelompok (DK) dan Proses Penyelesaian Produk Judul: a) Pemantapan etika politik guna membangun sistem demokrasi yang sehat dan substansial dalam rangka memantapkan stabilitas nasional. b) Penataan
sistem
pemilihan
umum
guna
terbentuknya
penyelenggara negara yang kuat dan demokratis dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. c) Optimalisasi peran lembaga-lembaga pemerintahan daerah guna mempercepat pembangunan di daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI . 4) Diskusi Antar Kelompok (DAK)
12
e. BS. Hukum dan HAM 1) Ceramah a) Optimalisasi peran penegak hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum. b) Pembangunan hukum nasional yang mampu mengharmonisasikan tuntutan global dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. c) Optimalisasi sinergitas lembaga penegak hukum dalam rangka efektivitas dan efisiensi penegakan hukum di Indonesia. d) Penghormatan dan penegakan HAM yang berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. e) Optimalisasi penegakan hukum di laut guna terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. 2) Diskusi Panel (DP) Judul: Optimalisasi pemberantasan korupsi Indonesia dalam rangka ketahanan nasional.
f. BS. Ekonomi 1) Ceramah a) Kebijakan pembangunan ekonomi dalam membangun kedaulatan bangsa. b) Kebijakan pembangunan ekonomi kelautan dalam membangun kedaulatan bangsa. c) Kebijakan
pembangunan
ekonomi
dengan
dukungan
pengembangan Iptek. d) Kebijakan moneter dan Perbankan dalam pembangunan industri. e) Membangun kemandirian ekonomi bangsa di tengah tantangan globalisasi. f) Peran UMKM dalam pembangunan industri. 2) Diskusi Panel (DP) Judul: Membangun kemandirian ekonomi bangsa dalam mendorong daya saing perekonomian.
13
3) Diskusi Kelompok (DK) dan Proses Penyelesaian Produk Judul: a) Peningkatan peran ekonomi makro melalui pelaku usaha (BUMN, swasta dan UMKMK) guna membangun kemandirian ekonomi bangsa dalam rangka ketahanan nasional. b) Membangun kemandirian ekonomi bangsa melalui reformasi birokrasi guna meningkatkan daya saing dalam rangka ketahanan nasional. c) Peran kelas menengah dalam kegiatan ekonomi guna peningkatan daya saing dalam rangka ketahanan nasional. 4) Diskusi Antar Kelompok (DAK)
g. BS. Sosial Budaya 1) Ceramah a) Tantangan bagi pendidikan dalam membangun daya saing global. b) Membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. c) Revolusi mental di Indonesia. d) Meningkatkan rasa cinta tanah air di daerah perbatasan dalam rangka ketahanan nasional. e) Meningkatkan moral bangsa untuk membangun Indonesia baru. f) Cara merespons ancaman "bentuk baru" di abad 21 dalam perspektif budaya. g) Optimalisasi resolusi konflik dalam mengatasi konflik sosial. 2) Diskusi Panel (DP) Topik: Meningkatkan budaya diplomasi proaktif guna mendukung stabilitas nasional 3) Diskusi Kelompok (DK) dan Proses Penyelesaian Produk Judul: a) Pemberdayaan masyarakat perdesaan dan daerah tertinggal berbasis budaya lokal guna mendukung kemandirian ekonomi dalam rangka pembangunan nasional.
14
b) Meningkatkan peran publik perempuan guna keadilan dan kesetaraan gender dalam rangka ketahanan nasional. c) Meningkatkan interaksi antar etnis di Indonesia guna mencegah konflik sosial dalam rangka ketahanan nasional. 4) Diskusi Antar Kelompok (DAK)
h. BS. IPTEK 1) Ceramah a) Kebijakan strategis pembangunan nasional bidang IPTEK dalam membangun keunggulan kompetitif perekonomian nasional. b) Pemanfaatan IPTEK guna mendukung sistem keamanan nasional dalam rangka ketahanan nasional. c) Inovasi teknologi dalam pengelolaan sumber kekayaan alam di laut guna meningkatkan ketahanan nasional. 2) Diskusi Kelompok (DP) Topik: Teknologi pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan Ketahanan Nasional
i. BS. Hankam 1) Ceramah a) Kebijakan dan strategi keamanan nasional guna terwujudnya NKRI yang tangguh. b) Kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara guna kepentingan nasional. c) Jakstra TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. d) Jakstra POLRI dalam menjaga stabilitas Kamtibmas. e) Peran Pemda guna mendukung penyelenggaraan Hankam di daerah. f) Peran Bakamla RI dalam mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.
15
g) Kebijakan penyelenggaraan industri pertahanan dalam mendukung kemandirian bangsa. 2) Diskusi Panel (DP) Topik:
Optimalisasi
sinergitas
komponen
bangsa
menghadapi
ancaman Kamnas dalam rangka pembangunan nasional 3) Diskusi Kelompok (DK) dan Proses Penyelesaian Produk a) Optimalisasi peran TNI/Polri guna pemberdayaan masyarakat dalam rangka kewaspadaan nasional. b) Peningkatan
peran
komponen
bangsa
sebagai
kekuatan
pendukung guna terwujudnya keamanan nasional dalam rangka ketahanan nasional. c) Sinergitas pemangku kepentingan menghadapi ancaman asimetris guna memantapkan stabilitas keamanan nasional dalam rangka ketahanan nasional. 4) Diskusi Antar Kelompok (DAK)
j. Praktik Labkurtannas
k. Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Daerah Tujuan SSDN ke Provinsi Jambi, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan NTB. 1) Penjelasan Dedikpimtknas 2) Pelaksanaan 3) Laporan/Paparan Judul: Pengembangan Nasional di Provinsi.....................
l. Paparan Esai Blok Asta Gatra Plus
3. Blok III (BS. Lingkungan Strategis Kontemporer)
a. SBS. Isu Global Kontemporer
16
1) Ceramah a) Kepentingan nasional dalam sistem internasional. b) Politik Keamanan global (Pengaruh geopolitik dan geostrategis negara- negara besar). c) Hukum dan konvensi internasional. d) Politik ekonomi global. e) Critical issue (Perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap keamanan nasional). 2) Diskusi Panel (DP) Topik: Sistem keamanan nasional dalam menghadapi epidemi (wabah penyakit mematikan) 3) Pendalaman/Kelompok (Judul Esai oleh Peserta) Topik: a) Pengaruh perkembangan geopolitik dan geostrategi Tiongkok terhadap kepentingan nasional. b) Tuntutan
global
di
bidang
lingkungan
dikaitkan
dengan
pembangunan ekonomi nasional. c) Studi kasus: Dinamika perkembangan ekonomi global terhadap kebijakan poros maritim Indonesia
b. SBS. Regional (Kawasan) 1) Ceramah a) Organisasi
kerjasama
kawasan
dan
pengaruhnya
terhadap
kepentingan nasional. b) Diplomasi Indonesia dalam memperkuat jati diri sebagai negara maritim. c) Pemahaman tentang regionalisme dalam rangka ketahanan nasional. 2) Diskusi Panel (DP)
17
Topik: Pengaruh negara-negara besar di Laut Cina Selatan terhadap kepentingan nasional. 3) Diskusi Pendalaman (Judul Esai oleh Peserta) Topik: a) Komunitas
ASEAN
2015,
peluang
dan
kendala
terhadap
pembangunan nasional. b) Pengaruh perkembangan politik dan keamanan regional Asia Pasifik terhadap kepentingan nasional Indonesia. c) Studi kasus: Pengaruh internasional terhadap kebijakan pemerintah dalam menanggulangi ilegal fishing
c. SBS. Organisasi Internasional Ceramah 1) Pemahaman tentang WTO bagi kepentingan Indonesia. 2) Pemahaman tentang organisasi bangsa-bangsa sedunia (PBB) dan peranannya dalam memelihara perdamaian dunia ditinjau dari kepentingan nasional. 3) Pemahaman ASEAN Regional Forum (ARF) ditinjau dari kepentingan Indonesia. 4) World Bank, IMF dan MNC serta pengaruhnya terhadap kepentingan nasional.
d. SBS. Negara Tujuan SSLN Ceramah 1) Pemahaman tentang Negara Thailand 2) Pemahaman tentang Negara Vietnam 3) Pemahaman tentang Negara Philipina 4) Pemahaman tentang Negara Myanmar
e. Tinjauan Buku
18
f. Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) Negara tujuan SSLN ke Negara Thailand, Vietnam, Philipina dan Myanmar. 1) Penjelasan Dedikpimtknas 2) Pelaksanaan 3) Laporan/Paparan Judul: Prospek Hubungan Bilateral Negara …........ dengan Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Nasional
4. Blok IV (Penyusunan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Tingkat Nasional)
a. Program Pilihan Tema: Kinerja Aparatur Pemerintahan dalam rangka Sistem Keamanan Nasional 1) Penjelasan Dedikpimtknas 2) Pelaksanaan
b. Olah Sismennas Tema: Koordinasi Lintas Sektoral Aparatur Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Terkait dalam rangka Sistem Keamanan Nasional 1) Penjelasan Dedikpimtknas 2) Pelaksanaan
c. Penyajian/Pengujian Taskap 1) Penjelasan Dedikpimtknas 2) Pelaksanaan
d. Seminar Tema: Sistem Keamanan Nasional dalam Mendukung Indonesia sebagai Negara Maritim yang Berdaulat.
19
1) Penjelasan Dedikpimtknas 2) Pelaksanaan
5. Lain-Lain (On Campus) a. Pembekalan Presiden RI b. Kuliah Umum Wapres RI c. Penjelasan tentang Tema Seminar: Sistem Keamanan Nasional dalam Mendukung Indonesia sebagai Negara maritim yang Berdaulat. d. Nasionalisme Indonesia: Tinjauan Antropologi, Sejarah Geografi dan Demografi Indonesia e. Penjelasan Tentang Taskap f. Penjelasan Labkurtanas g. Penjelasan Dedik tentang SSDN h. Penjelasan Dedik tentang SSLN i. Current Issue j.
Filsafat Intelijen Indonesia
k. Etika Berkomunikasi/Menghadapi Media l.
Praktik Etika Berkomunikasi/Menghadapi Media
m. Jam Dedikpimtknas Pergantian Blok n. Pengarahan Gubernur Lemhannas RI o. Penjelasan tentang Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan p. Penataran Pelaku OS q. Penjelasan tentang Sosiometri r. Penjelasan tentang Wawancara s. Penjelasan tentang Angket t. Wawancara u. Pemeriksaan Psikologi v. Konsultasi Taskap w. Pengenalan Budaya Lokal ke Sulawesi Selatan x. Malam Perkenalan dan International Night y. Malam Pengantar Tugas
20
z. Kilas Balik aa. Penjelasan tentang IKAL bb. Cadangan cc. Upacara Penutupan
IV. Persyaratan Peserta 1. Persyaratan Umum a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. b. Bersih dari masalah tindak pidana dan keamanan negara (Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau Security Clearance). c. Sehat jasmani dan rohani (Medical Check Up). d. Mampu mengoperasikan komputer secara mandiri. e. Mampu dan paham berbahasa Inggris. f. Diusulkan oleh pimpinan kementerian/lembaga/instansi calon peserta. g. Diarahkan untuk menduduki jabatan strategik yang berlingkup nasional. 2. Persyaratan Administratif a. Unsur Pegawai Negeri Sipil 1) Berpangkat minimal Pembina Tingkat-I (IV/b) dan menduduki jabatan minimal Eselon II di lingkungan Kementerian, LPNK, atau Pemerintah Provinsi. 2) Lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat-II (Diklatpim-II), lebih diutamakan yang telah mengikuti Diklatpim-I, atau lulus Pendidikan S-3. 3) Berusia maksimal 5 tahun sebelum pensiun. 4) Direkomendasikan secara tertulis oleh Menteri, pimpinan LPNK, atau Gubernur Provinsi kepada Gubernur Lemhannas RI.
21
b. Unsur Tentara Nasional Indonesia 1) Berpangkat minimal Kolonel atau Perwira Tinggi Bintang Satu (Masa Dinas Perwira/MDP minimal 24 tahun) dan menduduki jabatan minimal Kolonel Pemantapan. 2) Telah lulus pendidikan Sesko Angkatan, dan lebih diutamakan yang telah lulus Sesko TNI. 3) Berusia maksimal 5 tahun sebelum pensiun. 4) Prajurit TNI yang bertugas di luar struktur TNI, diusulkan oleh Pengguna kepada Panglima TNI melalui Kepala Staf Angkatan. 5) Direkomendasikan secara tertulis oleh Panglima TNI kepada Gubernur Lemhannas RI. c. Unsur Polri 1) Berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau Perwira Tinggi Bintang Satu (Masa Dinas Perwira/MDP minimal 24 tahun) dan menduduki jabatan minimal Kombes Pol Pemantapan. 2) Telah lulus pendidikan Sespim Polri, dan lebih diutamakan yang telah lulus Sespimti Polri atau sederajat. 3) Berusia maksimal 5 tahun sebelum pensiun. 4) Anggota Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh Pengguna kepada Kepala Kepolisian Negara RI. 5) Direkomendasikan secara tertulis oleh Kepala Kepolisian Negara RI kepada Gubernur Lemhannas RI. d. Unsur Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Pemerintah 1) Menduduki jabatan pada level pimpinan di tingkat pusat/nasional atau jabatan lain yang setara dengan jabatan Eselon II. 2) Berijazah minimal S-1. 3) Berusia maksimal 53 tahun atau 5 tahun sebelum pensiun. 4) Direkomendasikan secara tertulis oleh pimpinan pusat instansi/lembaga/ organisasi/badan pemerintah yang bersangkutan kepada Gubernur Lemhannas RI.
22
e. Unsur Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Swasta 1) Telah berkecimpung minimal selama 5 tahun dalam organisasi, dan menduduki jabatan pada level pimpinan tingkat pusat atau pimpinan tingkat provinsi. 2) Berijazah minimal S-1. 3) Berusia maksimal 53 tahun. 4) Direkomendasikan secara tertulis oleh pimpinan pusat instansi/lembaga/ organisasi/badan
swasta
yang
bersangkutan
kepada
Gubernur
Lemhannas RI. f. Unsur Tokoh Masyarakat 1. Berijazah minimal S-1. 2. Berusia maksimal 53 tahun. 3. Direkomendasikan secara tertulis oleh Gubernur Provinsi setempat kepada Gubernur Lemhannas RI. 3. Persyaratan berkas a. Surat pengajuan pendaftaran sebagai calon peserta dari pimpinan pusat instansi. b. Daftar Riwayat Hidup atau Biodata yang ditandatangani (otentifikasi) oleh pejabat berwenang dari instansi sesuai pengajuan. c. Pas Foto berwarna latar belakang merah ukuran 3x4, Sipil (Pakaian Sipil Lengkap/PSL), TNI dan Polri (Pakaian Dinas Upacara/PDU-IV). d. Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Terakhir. e. Fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir. f. Fotokopi ijazah Diklatpim Tk-I/Sesko TNI/Sespati Polri. g. Fotokopi ijazah Diklatpim Tk-II/Sesko Angkatan/Sespim Polri. h. Fotokopi
ijazah
S-1
sampai
dengan
terakhir
(legalisir
perguruan
tinggi/diknas). i.
Sertifikat Toefl (asli diserahkan).
j.
Surat
Keterangan
diserahkan.
Catatan
Kepolisian/SKCK
dari
Polres
(sipil),
asli
23
k. Surat keterangan bersih dari masalah Tindak Pidana/Security Clearance (TNI & Polri). l.
Surat keterangan uji kesehatan dan hasil asli Medical Check Up lengkap (Rontgen, USG, Treadmill dan EKG).
m. Persyaratan berkas dimaksud dibuat dalam 2 (dua) rangkap. 4. Ketentuan lain: a. Instansi yang mengajukan calon peserta diharapkan memperhatikan pertimbangan komposisi gender (pria-wanita). b. Calon peserta dari unsur Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Pemerintah yang diusulkan oleh Instansi/Lembaga/Organisasi/Badan Swasta, dan melampirkan surat persetujuan dari pejabat/pimpinan Instansi/Lembaga/ Organisasi/Badan
Pemerintah
yang
bersangkutan,
serta
memenuhi
persyaratan administrasi yang telah ditentukan. c. Mampu dan paham berbahasa Inggris, dengan melampirkan hasil Tes Toefl maksimal 6 bulan terakhir. d. Mampu dan terampil mengoperasikan
teknologi
informasi
(komputer
Microsoft Office, e-mail dan internet). e. Mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Psikologi (Psikotes), yang dilaksanakan oleh Lemhannas RI. f. Menandatangani pendidikan.
Surat
Pernyataan/Kesanggupan
untuk
mengikuti
KERANGKAN PELAJARAN POKOK (RPP)
LAMPIRAN B KEP GUBERNUR LEMHANNAS RI NOMOfU.3TAHLIN 2015 TANGGAL 12. •
.z.g)I'
RANGKA PELAJARAN POKOK (RPP) NAMA PENDIDIKAN: PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) L111 LEMHANNAS RI LAMA PENDIDIKAN: a. Off Campus (Pembelajaran Jarak Jauh/E-Learning) (1 bulan (4 minggu) = 18 unit @120 menit) b. On Campus (di Lemhannas RI) (6,5 bulan (32 minggu) = 407 unit @120 menit) c. 3 Maret 2015 - 29 Oktober 2015
JUMLAH UNIT MATERI AJARAN
OFF CAMPUS
BS 1 PERIODE I
2 18
SBS T
D
3
4
Penjelasan~
ten tang Penulisan Rangkuman dan Esai
serta Pembuatan Judul Taskap
10. Pengantar Bidang Studi Inti Lemhannas RI 11. Penjelasan tentang Modul BS. Inti Lemhannas RI 12. Penugasan untuk Mengumpulkan Judul Taskap 13. Tes Bahasa Inggris
Pendalaman Modul 1. BS. Pancasila dan UUD NRI1945 2. BS. Wawasan Nusantara 3. BS. Ketahanan Nasional 4. BS. Sismennas 5. BS. Kewaspadaan Nasional 6. BS. Kepemimpinan
5
16
1. Upacara Pembukaan 2. Pengarahan Gubernur 3. Perkenalan Pejabat dan Tutor Lemhannas RI
kepad a Peserta
4. Pengen~anLembaga 5. Penjelasan tentang Mekanisme & Kurikulum Pendidikan 6. Penjelasan tentang E-Learning (Praktik) 7. Penjelasan tentang Juknis Pembinaan Peserta 8. Etiket Berdialog
II. Off Campus (Pembelajaran Jarak Jauh)
BS
T
D KU
6
7
8
9
16
Dilaksanakan di Lemhannas RI
1 1 1
Gubernur Lemhannas RI Gubernur Lemhannas RI Kedeputian Pendidikan
1 1 2 1 1
Sestama Lemhannas RI Deputi Pendidikan Pimtknas Marsma TNI Baskoro Alrianto, M.Sc Deputi Pendidikan Pimtknas - Prof. Dr. Alois A. Nugroho - Dr. Nia Sari Nastiti, MA (Cad) Prof. Dr. Njaju Jenny M.T Hardjatno Mayjen TNI (Purn) Dr. I Putu Sastra W, S.IP, M.Sc Marsda TNI (Purn) Syahrul Ansory Masing-Masing Penanggung Jawab Materi Direvdik Diklat Bahasa Kemhan RI
1 1 3 2
18
KETERANGAN/PENCERAMAH
SBS
18 407 168 132 107
I. Masa Orientasi
9.
ON CAMPUS
18
Dilaksanakan mandiri di tempat masing-masing
3 3 3 3 3 3
Pokja Pancasila dan UUD NRI1945 (3 orang) Pokja Wasantara (3 orang) Pokja Tannas (3 orang) Pokja Sismennas (3 orang) Pokja Padnas (3 orang) Pokja Kepemimpinan (3 orang)
2
1 III. Evaluasi dan Persiapan On Campus 1. Feed Back (Evaluasi E- Learning Bidang Studi Inti) 2. Tutorial Judul Taskap 3. Paparan Rangkuman Modul BS. Inti Lemhannas RI 4. Ujian Tulis Bidang Studi Inti Lemhannas RI 5. Penjelasan tentang On Campus dan Blok I 6. Mind Mapping 7. Penjelasan tentang Penulisan KKA dan KKK 8. Penjelasan tentang Juknis Penilaian Peserta 9. Penjelasan tentang Outbound
2
3
4
5 6 7 23 13 10 1 1 10 6 1 1 1 1 1
IV. Pelaksanaan Outbound
8
9 Dilaksanakan di Lemhannas RI Gangri 6 BS. Inti, Karo Telematika Kedeputian Pendidikan Tutor Pendamping Para Tajar 6 BS. Inti Lemhannas RI Kedeputian Pendidikan Ganis Fitriawati, Ph.D, MOT, TLI Mayjen TNI (Purn) Lumban Sianipar, S.IP Prof. Dr. Dadan Umar Daihani, DEA Diropsdik dan Penyelenggara
8
Kedeputian Pendidikan
PERIODE II: ON CAMPUS (DI LEMHANNAS RI) Blok I: Bidang Studi Inti Lemhannas RI
75 22 45
1. BS. Pancasila dan UUD NRI 1945 a. Ceramah 1) Pancasila sebagai falsafah, alat pemersatu dan identitas bangsa 2) Pancasila sebagai ideologi nasional, sumber dari segala sumber hukum dan dasar negara 3) Implementasi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam tatanan kehidupan bermasyarakat,
10
3
8
7
1
- Brigjen (Purn) Dr. Saafroedin Bahar - Prof. Dr. Njaju Jenny M.T Hardjatno (Cad) - Prof. Dr. Saldi Irsa, SH - Kisnu Haryo, SH, M.Sc (Cad) - Prof. Dr. Sastrapratedja - Brigjen TNI (Purn) A.R Wetik, M.Sc (Cad)
1 1
berbangsa dan bernegara b. Diskusi Panel (DP) Topik: Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam membangun dan memberdayakan jaring kemitraan antar negara
2
c. Diskusi Kelompok (DK) dan Proses Penyelesaian Produk Judul: 1) Implementasi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 dibidang mentalitas bangsa guna penguatan karakter bangsa dalam rangka ketahanan nasional 2) Implementasi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 dibidang regulasi guna mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kepentingan nasional dalam rangka pembangunan nasional 3) Implementasi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam membangun infrastruktur guna pemerataan kesejahteraan rakyat dalam rangka pembangunan nasional d. Diskusi Antar Kelompok (DAK)
3
- Yudi Latief, MA, Ph.D - Prof. Dr. Sri Edy Swasono - Dr. Eddy Prasetyono - Kisnu Haryo, SH, MA (Cad) - Brigjen TNI (Purn) A.R Wetik, M.Sc (Cad) - Prof. Dr. Njaju Jenny, M.T Hardjatno (Cad) - Marsda TNI John Dalas Sembiring, SE (Mod) - Marsda TNI Eddy Yuwono (Cad Mod) Tutor Pendamping
2
Narasumber
3
1 2 2. BS. Geopolitik dan Wawasan Nusantara a. Ceramah 1) Pemahaman dinamika geopolitik Indonesia dalam mengantisipasi perkembangan geopolitik global 2) Implementasi konsepsi Wasantara dalam pembangunan nasional Indonesia 3) Implementasi konsepsi Wasantara sebagai paradigma pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia b. Diskusi Panel (DP) Topik: Pembangunan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan perspektif Wasantara dalam meningkatkan daya saing bangsa
3
4
5
6
7
10
3
7
c. Diskusi Kelompok (DK) dan Proses Penyelesaian Produk Judul: 1) Membangun militansi rakyat dengan perspektif ketahanan nasional guna mendukung poros maritim dalam rangka pembangunan nasional 2) Membangun Sishanta dengan perspektif ketahanan nasional guna mendukung pembangunan nasional dalam rangka tujuan nasional 3) Peningkatan kesadaran hukum dengan perspektif ketahanan nasional guna mendukung kedaulatan
9
1
- Laksda TNI Ir. Leonardi, M.Sc - Mayjen TNI (Purn) E. Imam Maksudi (Cad)
1
- Laksda TNI Ir. Yuhastihar - Laksda TNI Ari Sudewo (Cad) - Mayjen TNI Mar (Purn) Edy Oetomo, SH - Laksda TNI (Purn) Bambang Daryanto (Cad)
1 2
c. Diskusi Kelompok (DK) dan Proses Penyelesaian Produk Judul: 1) Aktualisasi pemahaman konsepsi Wasantara guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka ketahanan nasional 2)) Optimalisasi p pengamanan p g wilayah y pperbatasan Indonesia dengan perspektif geopolitik Indonesia guna meningkatkan keamanan nasional dalam rangka ketahanan nasional 3) Optimalisasi pembangunan infrastruktur kelautan dengan perspektif Wasantara guna meningkatkan daya saing bangsa dalam rangka ketahanan nasional d. Diskusi Antar Kelompok (DAK) 3. BS. Geostrategi dan Ketahanan Nasional a. Ceramah 1) Geostrategi Indonesia dalam era globalisasi 2) Ketahanan nasional dan permasalahannya 3) Implementasi konsepsi ketahanan nasional dalam pembangunan nasional b. Diskusi Panel (DP) Topik: Daya tangkal bangsa dalam mendukung poros maritim
8
10
3
3
- Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS - Mayjen TNI (Purn) E. Imam Maksudi - Ir. Rizky Ferianto, MA (deputi Bid. Polhukam Bappenas) - Prof. Dr. Jana T. Anggadireja, MS, Apt (Cad) - Laksda TNI (Purn) Bambang Daryanto (Cad) - Laksda TNI Ir. Yuhastihar (Moderator) Tutor Pendamping
2
Narasumber
7 - Mayjen TNI (Purn) Ir. Sary Sutaat - Mayjen TNI (Purn) Lumban Sianipar, S.IP - Mayjen TNI (Purn) Mulya Setiawan, S.IP, M.Sc
1 1 1 2
3
- Kemenko Kemaritiman - KASAL (Mabes AL) - Marsda TNI Bonar Hutagaol, SE, MM - Mayjen TNI Danu Nawawi, S.Sos (Mod) - Mayjen TNI (Purn) Ir. Sary Sutaat (Cad Mod) Tutor Pendamping
4
1
2
3
4
5
6
negara dalam rangka tujuan nasional d. Diskusi Antar Kelompok (DAK) 4. BS. Sismennas a. Ceramah 1) Sismennas dalam sistem pembangunan nasional 2) Penyelenggaraan negara dan tata laksana Pemerintahan 3) Koordinasi lintas sektoral dalam mendukung pembangunan kemaritiman b. Diskusi Panel (DP) Topik: Implementasi Sismennas mengelola keamanan laut dalam mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia
2 10
3
8
9 Narasumber
7
1 1
- Laksda TNI (Purn) Soemindiharso - Mayjen TNI (Purn) S.H.M. Lerrick
1
- Dr. Dadang Solihin, MA 2
c. Diskusi Kelompok (DK) dan Proses Penyelesaian Produk Judul: 1) Implementasi Sismennas dalam pengelolaan sumber daya kelautan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dalam rangka pembangunan nasional 2) Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Nasional (Simnas) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pembangunan nasional 3) Aktualisasi pemerintahan yang baik dan berwibawa (good governance ) guna meningkatkan pendapatan di bidang sumber daya kemaritiman dalam rangka pembangunan nasional d. Diskusi Antar Kelompok (DAK) 5. BS. Kewaspadaan Nasional a. Ceramah 1) Implementasi kewaspadaan nasional guna mengantisipasi terorisme dan radikalisme 2) Implementasi kewaspadaan nasional guna mengantisipasi proxy war 3) Implementasi kewaspadaan nasional guna mengantisipasi konflik sosial b. Diskusi Panel (DP) Topik: Implementasi kewaspadaan nasional dalam rangka menjaga keutuhan NKRI
7
10
3
3
- Menko Polhukam - Dirjen Perhubungan Laut - Dr. Kausar AS, M.Si - Marsda TNI Dwi Djatmiko SB, SE, MM (Mod) - Drs. Edijan Tanjung, M.Si (Cad Mod) Tutor Pendamping
2
Narasumber
7
Peserta negara sahabat tidak diikutkan mulai dari ceramah sampai dengan diskusi kelompok - Jenderal TNI (Purn) A.M Hendropriono, SH, MH - Mayjen TNI Agus Suryabakti (Cad) - Jenderal TNI Gatot Nurmantyo - Mayjen TNI Dody Usodo Hargo S, S.IP, MM (Cad) - Mayjen TNI (Purn) Dr. I Putu Sastra W, S.IP, M.Sc - Mayjen TNI I Made Sukadana (Cad)
1 1 1 2
- Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri - Prof. Dr. Azyumardi Azra - Mayjen TNI (Purn) Dr. I Putu Sastra W, S.IP, M.Sc - Irjen Pol (Purn) Drs. Ansyaad Mbai (Cad) - Yudi Latif, MA, Ph.D (Cad) - Laksda TNI (Purn) R. Mangindaan (Cad) - Mayjen TNI Dodi Usodo Hargo S, S.IP, MM (Mod) - Mayjen TNI I Made Sukadana (Cad Mod)
c. Diskusi Kelompok (DK) dan Proses Penyelesaian Produk Judul: 1) Implementasi kewaspadaan nasional terhadap
3
Tutor Pendamping
5
1
2
3
4
5
6
pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Tahun 2015 guna menjaga stabilitas ekonomi nasional dalam rangka ketahanan nasional 2) Implementasi kewaspadaan nasional terhadap fenomena Islamic State (IS) guna menjaga stabilitas keamanan nasional dalam rangka ketahanan nasional 3) Implementasi kewaspadaan nasional terhadap narkoba guna meningkatkan SDM Indonesia yang berkualitas dalam rangka ketahanan nasional d. Diskusi Antar Kelompok (DAK) 6. BS. Kepemimpinan a. Ceramah 1) Kepemimpinan nasional yang berbasis multi kultural
7
2 10
3
9
Narasumber
7
1
2) Peran pemimpin visioner dalam menjawab tantangan kehidupan nasional 3) Kepemimpinan negarawan dapat menjamin keutuhan NKRI
8
- Dr. H. Darmakusuma, M.Si - Dr. Djoharis Lubis, M.Sc (Cad) - Mayjen TNI (Purn) S.H.M. Lerrick - Mayjen TNI Hari Mulyono, SE, MM - Prof. Dr. Muladi, SH - Mayjen TNI (Purn) Albert Inkiriwang - Dr. Adi Sujatno, SH, MH
1 1
b. Diskusi Panel (DP) Topik: Implementasi kepemimpinan nasional menuju I d Indonesia i yang bberkepribadian k ib di dalam d l kebudayaan menjamin keutuhan NKRI
2
c. Diskusi Kelompok (DK) dan Proses Penyelesaian Produk Judul: 1) Optimalisasi sinergitas pemimpin nasional guna meningkatkan kehadiran negara dalam rangka keutuhan NKRI 2) Meningkatkan peran pemimpin visioner tingkat supra struktur politik guna penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka pembangunan nasional 3) Meningkatkan kepemimpinan negarawan bagi pemimpin nasional guna membangun kembali budaya maritim Indonesia dalam rangka pembangunan nasional d. Diskusi Antar Kelompok (DAK)
3
- Sri Sultan Hamengkubuwono X - Ganjar G j P Pranowo (G (Gubernur b JJawa TTengah) h) (C (Cad) d) - Mayjen TNI (Purn) Albert Inkiriwang - Prof. Dr. Franz Magnis Suseno - Dr. H. Darmakusuma, M.Si (mod) Tutor Pendamping
2
Narasumber
7. BS. Strategi a. Ceramah 1) Dasar-dasar strategi dan perkembangannya 2) Pemahaman Polstranas dalam rangka pembangunan nasional 3) Pemahaman Telstranas dalam rangka pembangunan nasional 4) Manajemen strategi dalam rangka pembangunan nasional
4
4 1 1 1
Mayjen TNI (Purn) Dr. Semion Remon - Laksda TNI Wardiyono Suwaryo, SE - Mayjen TNI A. Chasib (Cad) Dr. Rosita S. Noor, MA
1
Laksma TNI Dr. A. Yani Antariksa, MM
6
1 8. Pengenalan Objek Strategis (POS) ke Jawa Barat - PT LEN - PT PINDAD - DIRGANTARA INDONESIA 1. Penjelasan 2. Pelaksanaan
2
3
4
5
6
7
8
8
9
8
1 7
9. Pembinaan Peserta 10. Paparan Esai Blok Bidang Studi Inti Blok II: Bin Tannas/Bin Gatra
3
121 44 51 26
1. BS. Geografi a. Ceramah 1) Kesadaran geografis (geographical awereness ) dan kewaspadaan bencana alam guna pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian 2) Pemuktahiran informasi geospasial guna peningkatan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian Indonesia b. Diskusi Panel (DP) Topik: Kondisi geografi beserta kelengkapan informasi geospasial guna peningkatan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian Indonesia
4
2. BS. Demografi a. Ceramah 1) Penyebaran penduduk dalam rangka mendukung pembangunan kemaritiman 2) Peningkatan kualitas masyarakat nelayan dalam rangka mendukung pembangunan kemaritiman b. Diskusi Panel (DP) Topik: Pembangunan kependudukan yang berwawasan kemaritiman
9
c. Diskusi Kelompok (DK) dan Proses Penyelesaian Produk Judul: 1) Peningkatan mobilitas penduduk melalui pengembangan sistem transportasi laut guna mempercepat pertumbuhan perekonomian dalam rangka pembangunan nasional 2) Peningkatan kesejahteraan nelayan guna memperkecil kesenjangan ekonomi dalam rangka ketahanan nasional
3
2
2
1
Drs. Sukendra Martha, M.Sc, Mapp.Sc
1
Dr. Priyadi Kardono, M.Sc
2
2
- Prof. Dr. Aris Poniman (Peneliti Utama Badan Informasi Geospasial) - Dr. Panutan Sakti S, ST, MT, Ak (Taprof Bid. Ekonomi) - Drs. Al Susanto, MM (Pakar/Pengamat Geografi Alumni KRA XXVII Lemhannas RI) - Drs.Sukendra Martha, M.Sc, Mapp. Sc (Moderator)
7
1 1 2
3
- Marwan Ja'far (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Tansmigrasi) - Dr. Sudirman Saad, SH, M.Hum (Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, KKP) - Prof. Dr. Fasli Jalal, Ph.D, SpGK (Kepala BKKBN) - Dr. Ir. Safri Burhanuddin, DEA (Deputi Pengembangan SDM, Iptek dan Budaya Maritim, Kement. Koord. Bid. Kemaritiman) - Dr. Ir. Suprayoga Hadi, DEA (Deputi Bid. Pengembangan Daerah Khusus, Kement. Desa, PDT & Transmigrasi) - drg. Sri Wahyuni Pujiastuti, MM (Moderator) - Marsda TNI Muh. Yunus (Cad Mod) Tutor Pendamping
7
1
2
3
4
5
6
3) Optimalisasi partisipasi penduduk di bidang wisata bahari guna meningkatkan kesejahteraan dalam rangka pembangunan nasional d. Diskusi Antar Kelompok (DAK) 3. BS. Sumber Kekayaan Alam (SKA) a. Ceramah 1) Kedaulatan dan Kemandirian Pengelolaan SKA
7
2 11
4
8
9
Narasumber
7
1
Prof. Dr. Jana T. Anggadiredja, MS, Apt
1
Prof. Dr. Ir. Indroyono Soesilo (Menteri Koord. Kemaritiman RI) - Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan & Perikanan RI) - Sekjen/Badan Litbang (Cad)
yang berkelanjutan guna ketangguhan ketahanan nasional 2) Pembangunan kemaritiman nasional menyongsong Sustainable Development Goal's (SDG's) pasca 2015 3) Kedaulatan dan kemandirian pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan guna ketangguhan ketahanan nasional 4) Kedaulatan dan kemandirian pembangunan ekonomi kelautan secara berkelanjutan menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia b. Diskusi Panel (DP) Topik: Kedaulatan dan kemandirian pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan guna pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian pe e o o a c. Diskusi Kelompok (DK) dan Proses Penyelesaian Produk Judul: 1) Sinergisme pengelolaan sumber daya perikanan laut yang berdaulat dan mandiri guna pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian dalam rangka ketahanan pangan nasional 2) Sinergisme pengelolaan sumber daya energi dan mineral laut yang berdaulat dan mandiri guna pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian dalam rangka ketahanan energi nasional 3) Kedaulatan dan kemandirian pengelolaan sumber daya kelautan yang didukung sistem keamanan nasional guna pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian dalam rangka ketahanan nasional d. Diskusi Antar Kelompok (DAK) 4. BS. Politik a. Ceramah 1) Peningkatan peran partai politik dan penataan sistem pemilihan umum guna memantapkan sistem demokrasi di Indonesia 2) Membangun pemerintah yang kuat berdasarkan sistem check and balances guna terciptanya efektivitas pemerintahan dan pembangunan nasional 3) Penataan lembaga-lembaga negara ADHOC (non struktural) guna membangun sistem pemerintahan negara yang kuat dan konstitusional 4) Meningkatkan peran media massa dan masyarakat
1
1
- Prof. Dr. Tridoyo Kusumastanto (Sekjen Dewan Kelautan Indonesia) 2
13
6
3
- Ir. FX Sutijastoto, MA (Kepala Bdn Litbang ESDM) - Prof. Dr. Budi Prayitno - Prof. Dr. Dadan Umar Daehani - Prof. o Dr. Ja Janaa Tjahjana ja ja a Anggadireja, ggad eja, MS, S, Apt pt ((Mod) od) Tutor Pendamping
2
Narasumber
7
1
- Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti - Dr. J. Kristiadi (Cad)
1
- Prof. Dr. Zaldi Isra, SH - Prof. Dr. Siti Zuhro (Cad)
1
- Dr. Yuddy Chrisnandi (Menteri PAN dan RB) - Prof. Dr. Dadan Wildan (Cad)
1
- Margiono (Ketua PWI Pusat)
8
1
2
3
4
5
6
7
madani dalam partisipasi dan kontrol politik guna
8
9 - Dr. Refli Harun (Cad)
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik demi kepentingan rakyat 5) Peran dan relasi (politik dan ekonomi) antara pemerintah dengan pelaku usaha guna membangun Indonesian incorporated 6) Otonomi daerah, demokratisasi di daerah dan peran pemerintah daerah guna membangun sistem pemerintahan negara yang intergral b. Diskusi Panel (DP) Topik: Sistem pemilihan umum serentak dalam rangka
1
- Suryo Bambang Sulisto (Ketua KADIN) - Drs. Kwik Kian Gie (Cad)
1
3
- Prof. Dr. Ryas Rasyid - Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA (Cad) (Dirjen Otonomi Daerah) - Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri) - Husni Kamil Manik (Ketua KPU Pusat) - Prof. Dr. Ma'fud MD - Kisnu Haryo, SH, MA (Moderator) Tutor Pendamping
2
Narasumber
2
membangun sistem demokrasi di Indonesia c. Diskusi Kelompok (DK) dan Proses Penyelesaian Produk Judul: 1) Pemantapan etika politik guna membangun sistem demokrasi yang sehat dan substansial dalam rangka memantapkan stabilitas nasional 2) Penataan sistem pemilihan umum guna terbentuknya penyelenggara negara yang kuat dan demokratis dalam rangka menjaga keutuhan NKRI 3) Optimalisasi peran lembaga-lembaga pemerintahan daerah dae a gu gunaa mempercepat e pe cepat pe pembangunan ba gu a ddi dae daerah a dalam rangka menjaga keutuhan NKRI d. Diskusi Antar Kelompok (DAK) 5. BS. Hukum dan HAM a. Ceramah 1) Optimalisasi peran penegak hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum 2) Pembangunan hukum nasional yang mampu mengharmonisasikan tuntutan global dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia 3) Optimalisasi sinergitas lembaga penegak hukum dalam rangka efektivitas dan efisiensi penegakan hukum di Indonesia 4) Penghormatan dan penegakan HAM yang berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia 5) Optimalisasi penegakan hukum di laut guna terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia b. Diskusi Panel (DP) Topik: Optimalisasi pemberantasan korupsi Indonesia dalam rangka ketahanan nasional
7
6. BS. Ekonomi a. Ceramah 1) Kebijakan pembangunan ekonomi dalam membangun kedaulatan bangsa 2) Kebijakan pembangunan ekonomi kelautan
13
5
2
1
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie - Dr. H. Muh. Hatta Ali, SH, MH (Ketua MA)
1
- Dr. Yasonna Laoly, SH (Menteri Hukum dan HAM) - Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM (Cad)
1
- Prof. Dr. Isa mahendra, SH, M.Sc - Prof. Dr. Deni Indrayana, SH (Cad)
1
- Prof. Dr. Hafid Abbas (Ketua Komnas HAM) - Dr. Todung Mulya Lubis, SH (Cad) Dr. OC Kaligis, SH, MH
1 2
6 1 1
- Kapolri - Jaksa Agung - Ketua KPK - Irjen Pol Dr. H. M. Said Saile, M.Si (Mod)
7 - Dr. Sofyan Djalil (Menko Perekonomian) - Prof. Dr. Bambang Brodjonegoro (Menkeu) (Cad) - Sjarief Widjaja (Sekjen KKP)
9
1
2
3
4
5
dalam membangun kedaulatan bangsa 3) Kebijakan pembangunan ekonomi dengan dukungan pengembangan Iptek 4) Kebijakan moneter dan Perbankan dalam pembangunan industri
6
7
9 - Kepala Badan Litbang KKP - Dr. Ir. Unggul Priyanto, M.Sc (Kepala BPPT) - Prof. Dr. Lukman Hakim (Cad) - Agus Martowardojo (Gubernur BI) - Dr. Muliawan Hadad (Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Cad) - Prof. Dr. Didin Damanhuri, MS, DEA
1 1
5) Membangun kemandirian ekonomi bangsa di tengah tantangan globalisasi 6) Peran UMKM dalam pembangunan industri
8
1
b. Diskusi Panel (DP) Topik: Membangun kemandirian ekonomi bangsa dalam mendorong daya saing perekonomian
2
c. Diskusi Kelompok (DK) dan Proses Penyelesaian Produk Judul: 1) Peningkatan peran ekonomi makro melalui pelaku usaha (BUMN, swasta dan UMKMK) guna membangun kemandirian ekonomi bangsa dalam rangka ketahanan nasional 2) Membangun kemandirian ekonomi bangsa melalui reformasi birokrasi guna meningkatkan daya saing dalam rangka ketahanan nasional 3) Peran kelas menengah dalam kegiatan ekonomi guna peningkatan daya saing dalam rangka ketahanan nasional d. Diskusi Antar Kelompok (DAK)
3
- Drs. Puspayoga (Menteri Koperasi dan UKM RI) - Deputi Menteri Bidang UMKM (Cad) - Dr. Andrinof A. Chaniago (Menteri/Ketua Bappenas) - Prof. Dr. Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) (Cad) - Prof. Dr. Sri Edy Swasono (Guru Besar UI) - Prof.Dr. Sofian Effendi (Guru Bsr Fisipol UGM) (Cad) - Prof. Dr. Didin Damanhuri, MS, DEA - Dr. Rosita S. Noor (Mod) Tutor Pendamping
2
Narasumber
7. BS. Sosial Budaya a. Ceramah 1) Tantangan bagi pendidikan dalam membangun daya saing global 2) Membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan 3) Revolusi mental di Indonesia 4) Meningkatkan rasa cinta tanah air di daerah perbatasan dalam rangka ketahanan nasional 5) Meningkatkan moral bangsa untuk membangun Indonesia baru 6) Cara merespons ancaman "bentuk baru" di abad 21 dalam perspektif budaya 7) Optimalisasi resolusi konflik dalam mengatasi konflik sosial b. Diskusi Panel (DP) Topik: Meningkatkan budaya diplomasi proaktif guna mendukung stabilitas nasional c. Diskusi Kelompok (DK) dan Proses Penyelesaian Produk Judul:
1
14
7
7
1
Prof. Dr. N. Jenny M.T Hardjatno
1
Dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
1 1
Prof. Dr. Paulus Wirutomo Laksda TNI Halomoan Sipahutar, M.Sc
1
Prof. Dr. Franz Magnis Suseno
1
Dr. Saafruddin Bahar
1
Prof. Dr. Adrianus Meliala 2
3
- Dirjen Kemendag (WTO) - Kepala BPPK Kemenlu - Dr. Tony SB Hoesodo Prof. Dr. N. Jenny M.T Hardjatno (Mod) Tutor Pendamping
10
1
2
3
4
5
6
1) Pemberdayaan masyarakat perdesaan dan daerah tertinggal berbasis budaya lokal guna mendukung kemandirian ekonomi dalam rangka pembangunan nasional 2) Meningkatkan peran publik perempuan guna keadilan dan kesetaraan gender dalam rangka ketahanan nasional 3) Meningkatkan interaksi antar etnis di Indonesia guna mencegah konflik sosial dalam rangka ketahanan nasional d. Diskusi Antar Kelompok (DAK)
7
2
8. BS. IPTEK a. Ceramah 1) Kebijakan strategis pembangunan nasional bidang IPTEK dalam membangun keunggulan kompetitif perekonomian nasional 2) Pemanfaatan IPTEK guna mendukung sistem keamanan nasional dalam rangka ketahanan nasional 3) Inovasi teknologi dalam pengelolaan sumber kekayaan alam di laut guna meningkatkan ketahanan nasional b. Diskusi Panel (DP) Topik: Teknologi pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan Ketahanan Nasional
5
9. BS. Hankam a. Ceramah 1) Kebijakan dan strategi keamanan nasional guna terwujudnya NKRI yang tangguh 2) Kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara guna kepentingan nasional 3) Jakstra TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI 4) Jakstra POLRI dalam menjaga stabilitas Kamtibmas 5) Peran Pemda guna mendukung penyelenggaraan Hankam di daerah 6) Peran Bakamla RI dalam mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia 7) Kebijakan penyelenggaraan industri pertahanan dalam mendukung kemandirian bangsa b. Diskusi Panel (DP) Topik: Optimalisasi sinergitas komponen bangsa menghadapi ancaman Kamnas dalam rangka pembangunan nasional
14
3
9
Narasumber
2
1
- Prof. Dr.Muhammad Natsir (Menristek & Dikti) - Deputi Kemenristek & Dikti (Cad) - Prof. Dr. Iskandar Zulkarnaen - Wakil Kepala LIPI (Cad)
1
1
7
8
- Prof. Dr. M. T. Zen (Guru Besar ITB) - Dr. Ridwan Jamaludin (Deputi Bid. TPSA) (Cad) 2
- Prof. Dr. Indra Jaya (Dekan Fakultas Perikanan & Kelautan IPB) - Dr. Ir. Budi Darmadi (Dirjen Industri Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian) - Dr. Marwansyah Lobo Balia, M.Sc - Prof. Dr. Jana Tjahjana Anggadiredja, MS, Apt (Cad) - Ir. Kurdinanto Sarah, M.Sc (Cad) - Mayjen TNI Syahiding (Moderator)
7
Peserta dari negara sahabat tidak diikutkan mulai dari ceramah sampa dengan diskusi (budaya lokal) Menko Polhukam
1 1
1
- Menhan RI - Dirjen Strahan (Cad) - Panglima TNI - Asrenum Panglima TNI (Cad) Kapolri - Mendagri - Dirjen PUM (Cad) Ka Bakamla RI
1
KKIP
1 1 1
2
- Prof. Dr. Salim Said - Kasad - Mayjen TNI (Purn) I Putu Buana - Tajar/Taji Hankam (Moderator)
11
1
2
3
4
5
6
c. Diskusi Kelompok (DK) dan Proses Penyelesaian Produk
7
8
9
3
Tutor Pendamping
2
Narasumber
Judul: 1) Optimalisasi peran TNI/Polri guna pemberdayaan masyarakat dalam rangka kewaspadaan nasional 2) Peningkatan peran komponen bangsa sebagai kekuatan pendukung guna terwujudnya keamanan nasional dalam rangka ketahanan nasional 3) Sinergitas pemangku kepentingan menghadapi ancaman asimetris guna memantapkan stabilitas keamanan nasional dalam rangka ketahanan nasional d. Diskusi Antar Kelompok (DAK) 10. Praktik Labkurtanas 11. Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) ke Provinsi: Jambi, Kalimantan Tengah, Sulawasi Tengah dan NTB a. Penjelasan Dedikpimtknas b. Pelaksanaan c. Laporan/Paparan
2
Prof. Miyasto dan seluruh personel SSDN
26
26 1 17 8
Judul: Pembangunan Nasional di Provinsi.......... 12. Paparan p Esai Blok Asta Gatra Plus
3
Blok III: BS. Lingkungan Strategis Kontemporer
60 16 18 26
1. SBS. Isu Global Kontemporer a. Ceramah 1) Kepentingan nasional dalam sistem internasional 2) Politik Keamanan global (Pengaruh geopolitik dan geostrategis negaranegara besar) 3) Hukum dan konvensi internasional 4) Politik ekonomi global 5) Critical issue: Perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap keamanan nasional b. Diskusi Panel (DP) Topik: Sistem keamanan nasional dalam menghadapi epidemi (wabah penyakit mematikan)
13
3
5 1 1
Marsda TNI (Purn) Syahrul Ansory Laksda TNI (Purn) R. Mangindaan
1 1 1
Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional-Kemenlu RI Dr. Rosita S. Noor, MA Dr. Andi Eka Sakya, M.Eng (Kepala BMKG)
c. Pendalaman/Kelompok (Judul Esai oleh Peserta) 1) Topik: Pengaruh perkembangan geopolitik dan geostrategi Tiongkok terhadap kepentingan nasional 2) Topik: Tuntutan global di bidang lingkungan dikaitkan dengan pembangunan ekonomi nasional 3) Studi Kasus: Dinamika perkembangan ekonomi global terhadap kebijakan poros maritim Indonesia 2. SBS. Regional (Kawasan) a. Ceramah 1) Organisasi kerjasama kawasan dan pengaruhnya
8
2
- LIPI - Kemenkes - Mayjen TNI (Purn) I Putu Buana - Marsda TNI Ir. Beng Tardjani (Moderator)
2
Tutor Pendamping
2
Tutor Pendamping
2
11
3 1
8 Dr. Makarim Wibisono
12
1
2
3
4
5
terhadap kepentingan nasional 2) Diplomasi Indonesia dalam memperkuat jati diri sebagai negara maritim 3) Pemahaman tentang regionalisme dalam rangka ketahanan nasional b. Diskusi Panel (DP) Topik: Pengaruh negara-negara besar di Laut Cina Selatan terhadap kepentingan nasional
6
4
4. SBS. Negara Tujuan SSLN Ceramah 1) Pemahaman tentang Negara Thailand 2) Pemahaman tentang Negara Vietnam 3) Pemahaman tentang Negara Philipina 4) Pemahaman tentang Negara Myanmar
4
5. Tinjauan Buku
2
6. Studi Strategis Luar Negeri (SSLN) Ke Negara Thailand, Vietnam, Philipina dan Myanmar a. Penjelasan Dedikpimtknas b. Pelaksanaan c. Laporan/Paparan Judul: Prospek Hubungan Bilateral Negara ................. dengan Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Nasional
26
Blok IV (Penyusunan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Tingkat Nasional)
47
8
9
1
Retno Lestari Priansari Marsudi (Menteri Luar Negeri)
1
- Prof. Dr. Mochtar Mas'ud
c. Diskusi Pendalaman (Judul Esai oleh Peserta) 1) Topik: Komunitas ASEAN 2015, peluang dan kendala terhadap pembangunan nasional 2) Topik: Pengaruh perkembangan politik dan keamanan regional Asia Pasifik terhadap kepentingan nasional Indonesia 3) Studi Kasus: Pengaruh internasional terhadap kebijakan pemerintah dalam menanggulangi ilegal fishing 3. SBS. Organisasi Internasional Ceramah 1) Pemahaman tentang WTO bagi kepentingan Indonesia 2) Pemahaman tentang organisasi bangsa-bangsa sedunia (PBB) dan peranannya dalam memelihara perdamaian dunia ditinjau dari kepentingan nasional 3) Pemahaman ASEAN Regional Forum (ARF) ditinjau dari kepentingan Indonesia 4) World Bank, IMF dan MNC serta pengaruhnya terhadap kepentingan nasional
7
2
- M. Wahid Supriyadi (Ka. Badan Pengkajian Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kemlu RI - Dr. Marty Natalegawa, M.Phil, B.Sc - Laksda TNI (Purn) E. Robert Mangindaan - Marsda TNI Ir. Beng Tardjani (Moderator)
2
Tutor Pendamping
2
Tutor Pendamping
2
Tutor Pendamping
4 1 1
Dr. Syafri Adnan (Dubes Khusus WTO) Hazairin Pohan (Kalem Diklat Kemlu RI)
1
Dr. Rizal Sukma (CSIS)
1
Dr. Ending Fajar
4 1 1 1 1
Dubes Thailand Dubes Vietnam Dubes Philipina Dubes Myanmar 2
Staf Deputi Pendidikan 26 1 17 8
47
13
1 1. Program Pilihan Tema: Kinerja Aparatur Pemerintahan dalam rangka Sistem Keamanan Nasional a. Penjelasan Dedikpimtknas b. Pelaksanaan
2
3
4
5 4
6
7
8 4
9
1 3
2. Olah Sismennas Tema: Koordinasi Lintas Sektoral Aparatur Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Terkait dalam rangka Sistem Keamanan Nasional a. Penjelasan Dedikpimtknas b. Pelaksanaan
17
3. Penyajian/Pengujian Taskap a. Penjelasan Dedikpimtknas b. Pelaksanaan
13
13 1 12
4. Seminar Tema: Sistem Keamanan Nasional dalam Mendukung Indonesia sebagai Negara Maritim yang Berdaulat a. Penjelasan Dedikpimtknas b. Pelaksanaan
13
13
LAIN-LAIN (On Campus ) 1. Pembekalan Presiden RI 2. Kuliah Umum Wapres RI 3. Penjelasan tentang Tema Seminar Tema: Sistem Keamanan Nasional dalam Mendukung Indonesia sebagai Negara Maritim yang berdaulat 4. Nasionalisme Indonesia: Tinjauan Antropologi, Sejarah Geografi dan Demografi Indonesia 5. Penjelasan tentang Taskap 6. Penjelasan Labkurtanas 7. Penjelasan Dedik tentang SSDN 8. Penjelasan Dedik tentang SSLN 9. Current Issue 10. Filsafat Intelijen Indonesia 11. Etika Berkomunikasi/Menghadapi Media 12. Praktik Etika Berkomunikasi/Menghadapi Media 13. Jam Dedikpimtknas Pergantian Blok 14. Pengarahan Gubernur Lemhannas RI 15. Penjelasan tentang Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 16. Penataran Pelaku OS 17. Penjelasan tentang Sosiometri 18. Penjelasan tentang Wawancara 19. Penjelasan tentang Angket 20. Wawancara 21. Pemeriksaan Psikologi 22. Konsultasi Taskap 23. Pengenalan Budaya Lokal ke Sulawesi Selatan 24. Malam Perkenalan dan International Night
57 57 2 2 1
17
1 16
1 12
Presiden RI Wakil Presiden RI/di Lemhannas RI Laksda TNI (Purn) E. Robert Mangindaan
1
Dr. Anhar Gonggong
1 1 1 1 4 1 1 2 3 2 1
Mayjen TNI (Purn) Dr. I Putu Sastra Wingarta, M.Si Prof. Dr. Miyasto Deputi Pendidikan Pimtknas Deputi Pendidikan Pimtknas
2 0,5 0,5 0,5 2 2 3 16
Jenderal TNI (Purn) Dr. H. A. M. Hendropriyono Prof. Dr. Sasa Djuarsa Dr. Effendy Gazaly Deputi Pendidikan Pimtknas Gubernur Lemhannas RI Muhammad Yusuf (Kepala PPATK)
Direvdik Direvdik Direvdik Direvdik Direvdik Para Tutor Taskap Khusus untuk Peserta Negara Sahabat Diropsdik
14
1
2
25. Malam Pengantar Tugas 26. Kilas Balik 27. Penjelasan tentang IKAL 28. Cadangan 29. Upacara Penutupan JUMLAH ...............................................................
3
4
5
6
7
8
9 Diropsdik
1 1 3,5 1 18
18 407 168 132 107
Gubernur Lemhannas RI
