mm'S''
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 569/HK/2015 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 292/HK/2015 TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM, UANG SAKU, UANG LEMBUR, BIAYA PERJALANAN DINAS DAN STANDAR HARGA BARANG/JASA PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN KARANGASEM DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2015
W
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
a.
bahwa berdasarkan hasil reviu Rencana Kerja Anggaran
Kementrian/Lembaga (RKA-KL) oleh Tim Pengawas Internal (PI) Bawaslu RI terhadap Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Karangasem tanggal 20
Oktober
2015
dilakukan
beberapa
perubahan
dan
penyesuaian akun mata anggaran dan standar satuan biaya; b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam humf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan
Kedua
Atas
Keputusan
Bupati
Nomor
292/HK/2015 tentang Penetapan Besaran Honorarium, Uang Saku, Uang Lembur, Biaya Perjalanan Dinas dan Standar Harga Barang/Jasa pada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Karangasem dalam rangka Pemilihan Bupati dan
W
Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015;
Mengingat
Undang-Undang
Nomor
69
Tahun
1958
tentang
Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958
Nomor
122,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015
Nomor
23, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah
w
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
191/PMK.05/2011
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Keuangan Nomor 57/PMK.02/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 44 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 657) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang
w
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja. Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 5);
w
15. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 42);
16. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 363/HK/2014 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang/Jasa Keperluan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 527/HK/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 363/HK/2014 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang/Jasa Keperluan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015;
17. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 239/HK/2015 tentang Pemberian Hibah Kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Karangasem, PWRI, KAMINVET, PEPABRI, PP POLRI, KPPA, LVRI, KPU Kabupaten Karangasem, Panwaslu Kabupaten Karangasem, KODIM 1623 Karangasem dan Polres Karangasem yang difasilitasi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU
Diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT Keputusan Bupati Karangasem Nomor 292/HK/2015 tentang Penetapan Besaran Honorarium, Uang Saku, Uang Lembur, Biaya Perjalanan Dinas dan Standar Harga Barang/Jasa pada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Karangasem dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 diubah menjadi:
W KEDUA
Honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari :
1. Honorarium Panwas Kabupaten Karangasem; 2.
Honorarium Sekretariat Karangasem;
Panwas
Kabupaten
3. Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten Karangasem; 4.
Panwas
Honorarium Panitia Kegiatan;
5. Honorarium Narasumber dan Moderator;
W
6.
Honorarium Rohaniawan
7.
Honorarium Panwas Kecamatan;
8. Honorarium Sekretariat Panwas Kecamatan;
9. Honorarium (PPL);
Pengawas
Pemilihan
Lapangan
10. Honorarium Pengawas TPS;
KETIGA
Uang Saku sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada peserta Rapat dalam Kantor dan di Luar Kantor, Rapat Koordinasi (Rakor), Rapat Kerja (Raker), Rapat Kerja Teknis (Rakernis), Bimbingan Teknis (Bimtek), Pelatihan dan Sosialisasi pada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Karangasem dalam bentuk Uang Saku Rapat Dalam Kantor (RDK), Uang Harian dan Transport Peserta.
KEEMPAT
: Uang Lembur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dirubah menjadi Penyelesaian Pekerjaan di Luar Jam Kerja yang diberikan kepada Komisioner (Ketua dan Anggota) Panwas
Kabupaten dan Kecamatan serta Sekretariat (PNS dan Non PNS) Panwas Kabupaten dan Sekretariat Panwas Kecamatan, dengan diberikan Uang Saku Rapat Dalam Kantor (RDK) dan konsumsi.
Lampiran Keputusan Bupati Karangasem Nomor 292/HK/2015 tentang Penetapan Besaran Honorarium, Uang Saku, Uang Lembur, Biaya Perjalanan Dinas dan Standar Harga Barang/Jasa pada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Karangasem dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati
KEDUA
ini.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015.
KETIGA
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 20 Oktober 2015 PENJAB
ATI KARANGASEM,
i AGUS NGURAH ARDA
Keputusan Bupati ini disampaikan kepada : 1. 2. 3. 4.
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Jakarta. Gubernur Bali, di Denpasar. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura. Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Karangasem, di Amlapura
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
7. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 569/HK/2015 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
292/HK/2015 TENTANG PENETAPAN BESARAN HONORARIUM, UANG SAKU, UANG LEMBUR, BIAYA PERJALANAN DINAS DAN STANDAR
HARGA BARANG/JASA PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN KARANGASEM DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2015
JUMLAH
No
"
1
KET.
VOLUME
SATUAN
(Rp)
3
4
5
2
I
HONORARIUM
1
Panwas Kabupaten Karangasem a
2
HARGA
URAIAN
Ketua
1 Org
Org/Bin
6.500.000,-
b Anggota
2 0rg
Org/Bin
6.000.000,-
a Kepala Sekretariat
1 Org
Org/Bin
3.000.000,-
b c d e
1 Org
Org/Bin
2.500.000,-
2 Org
Org/Bin
2.000.000,-
4 Org
Org/Bin
1.750.000,-
4 Org
Org/Bin
1.500.000,-
Pengarah
3 Org
Org/Bin
500.000,-
Penanggung Jawab
1 Org
Org/Bin
450.000,-
Ketua
1 Org
Org/Bin
400.000,-
Sekretaris
1 Org
Org/Bin
300.000,-
Anggota
4 Org
Org/Bin
300.000,-
Pengarah
2 Org
Org/Bin
500.000,-
Penanggung Jawab
1 Org
Org/Bin
450.000,-
Ketua
1 Org
Org/Bin
400.000,-
Sekretaris
1 Org
Org/Bin
300.000,-
Anggota
3 Org
Org/Bin
300.000,-
6
Sekretariat PNS Panwas Kabupaten Karangasem
3
Staf Sekretariat (Bendahara) Staf Sekretariat (Pelaksana) PNS Staf Sekretariat (Pelaksana) Non PNS Staf Sekretariat (Pendukung) Non PNS
Kelompok Kerja (Pokja) Panwas Kabupaten Karangasem a Pokja Sentra Gakkumdu
b Pokja Sengketa Pemilihan
-
c Pokja Pengawasan DPT Pengarah
2 0rg
Org/Bin
500.000,-
Penanggung Jawab
1 Org
Org/Bin
450.000,-
Ketua
1 Org
Org/Bin
400.000,-
Sekretaris
1 Org
Org/Bin
300.000,-
Anggota
3 Org
Org/Bin
300.000,"
Pengarah
2 Org
Org/Bin
500.000,-
Penanggung Jawab
1 Org
Org/Bin
450.000,-
Ketua
1 Org
Org/Bin
400.000,-
Sekretaris
1 Org
Org/Bin
300.000,-
Anggota
3 Org
Org/Bin
300.000,-
Pengarah
2 Org
Org/Bin
500.000,-
Penanggung Jawab
1 Org
Org/Bin
450.000,-
Ketua
1 Org
Org/Bin
400.000,-
Sekretaris
1 Org
Org/Bin
300.000,-
Anggota
3 Org
Org/Bin
300.000,-
Pengarah
3 Org
Org/Bin
500.000,-
Penanggung Jawab
1 Org
Org/Bin
450.000,-
Ketua
1 Org
Org/Bin
400.000,-
Sekretaris
1 Org
Org/Bin
300.000,-
Anggota
7 Org
Org/Bin
300.000,-
Pengarah
3 Org
Org/Bin
500.000,-
Penanggung Jawab
1 Org
Org/Bin
450.000,-
Ketua
1 Org
Org/Bin
400.000,-
Sekretaris
1 Org
Org/Bin
300.000,-
Anggota
7 Org
Org/Bin
300.000,-
2 Org
Org/Bin
500.000,-
Penanggung Jawab
Org
Org/Bin
450.000,-
Ketua
Org
Org/Bin
400.000,-
Sekretaris
1 Org
Org/Bin
300.000,-
Anggota
3 Org
Org/Bin
300.000,-
Org
Org/Kali
400.000,-
Org
Org/Kali
:3 00.000,-
5 Org
1O rg/Kali
;300.000,-
d Pokja Pengawasan Pencalonan
e Pokja Pengawasan Kampanye
0
f Pokja Pengawasan Pungut Hitung
Pokja Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil
h Polqa Pengawasan PHPU Pengarah
4
Panitia Kegiatan a
Ketua
b Sekretaris
c Anggota
(
5
Narasumber dan Moderator a
Narasumber
4 Org
Org/Jam
900.000,-
b
Moderator
4 Org
Org/Kali
700.000,-
1 Org
Org/Keg
100.000,-
Ketua
1 Org
Org/Bin
1.750.000,-
b Anggota
2 Org
Org/Bin
1.500.000,-
a Kepala Sekretariat/Sekretaris
1 Org
Org/Bin
800,000,-
b Bendahara Pembantu (PUMK)
1 Org
Org/Bin
700.000,-
c
1 Org
Org/Bin
600.000,-
Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL)
78 Org
Org/Bin
500.000,-
10
Pengawas TPS
930 Org
Org/Bin
500.000,-
II
UANG SAKU/UANG HARIAN/ TRANSPORT PESERTA RAPAT/RAKER/ RAKOR/ BIMTEK/PELATIHAN/ SOSIALISASI
Org/Kali
100.000,-
Org/Kali
200.000,-
Dari Kabupaten Ke Kecamatan/Desa, Dari Kecamatan ke Kabupaten/Desa
Org/Hari
190.000,-
Dari Kabupaten ke Bawaslu Provinsi, Dari Kabupaten ke Kabupaten Lain di
Org/Hari
480.000,-
6
Rohaniawan
7
Panwas Kecamatan a
8
9
Sekretariat Panwas Kecamatan
Staf Sekretariat PNS
f
Transport Peserta
III
PENYELESAIAN PEKERJAAN DI LUAR JAMKERJA
Uang Saku RDK j
IV
BIAYA PERJALANAN DINAS
^ Uang Harian Peijalanan Dinas Dalam Daerah
-
Bali
b Tiket Pesawat
real cost
c Biaya Penginapan
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 beserta perubahannya
, Uang Harian Perjalanan Dinas Luar
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan
Daerah
Nomor 53/PMK.02/2014 beserta perubahannya
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan
Biaya Transportasi/Biaya Taxi Peijalanan
Nomor 53/PMK.02/2014 beserta perubahannya
Dinas Luar Daerah
PENGADAAN BARANG/JASA Barang
Baliho 4x6 m+Rangka+Kayu+Pemasangan
1 Bh
1.750.000
Poster Besar (Double Folio)
1 Bh
7.500
Pamflet Kecil (Folio)
1 Bh
3.500
Stiker Kepengawasan
1 Bh
2.500
Fotocopy Folio/A4
1 Lbr
24C
Jilid plastik biasa
1 Lbr
6.000
Jilid/cetak Buffalo
1 Lbr
21.000
Spanduk 4xl,5+tali 4bh
1 Bh
250.000
Spanduk 3xl,2+tali 4bh
1 Bh
200.000
10
Buku-buku Pedoman/peraturan pemilu
1 Bk
11
Buku Panduan dan Pelaporan Panwascam
1 Bk
12
Buku Panduan dan Pelaporan PPL
1 Bk
8
13
14
15 16 17
18
W-
Buku Panduan dan Pelaporan Pengawas TPS
1 Bk
Buku Laporan Akhir 'engawasan/ Kesekretariatan
1 Bk
^artu Identitas (ID Card) dan Lencana/Pin untuk Panwascam
Kartu Identitas (ID Card) untuk PPL
1 Paket 1 Paket
Kartu Identitas (ID Card) untuk Pengawas TPS
1 Paket
'erlengkapan Peserta ^^akor/Bimtek/ Sosialisasi
1 Paket
»erlengkapan Peserta Bimtek Pengawas TPS
19
1 Bh
35.000
100.000 100.000 35.000
2,500.000 100.000 35.000 35.000 85.000 53.500
20
Nasi Kotak VIP
1 Ktk
40.000
21
Nasi Kotak Biasa
1 Ktk
30.000
22
Snack Kotak VIP
1 Ktk
20.000
23
Snack Kotak Biasa
1 Ktk
10.000
24
^asi Bungkus
1 Bks
17.000
25
Snack Bungkus
1 Bks
6.000
26
Sesajen
1 paket / 1 Keg
250.000
Sesuai Keputusan Bupati Karangasem Nomor 363/HK/2014 tentang Penetapan Standarisasi 27
Alat Tulis Kantor dan Barang Keperluan ECantor lainnya
Harga Barang/Jasa Keperluan Pemerintah
Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015 Deserta perubahannya dan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
entang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Deserta Perubahannya
\
I
II
f
Jasa
1
Sewa Kendaraan Roda 4
1 Bin
/ 1 unit
6.000.000
2
Sewa Kendaraan Roda 2
1 Bin
/ 1 unit
500.000
3
Sewa LCD Proyektor
1 Hr
/ I paket
750.000
4
Sewa Tempat Pertemuan
1 Hr
/ I paket
2.500.000
5
Sewa Sound System
1 Hr
/ I paket
700.000
6
Sewa Komputer/PC
1 Bin
/ 1 unit
700.000
7
Sewa Printer
1 Bin
/ 1 unit
250.000
8
Sewa Laptop
1 Bin
/ 1 unit
800.000
9
Sewa Kamera Digital
1 Bin
/ 1 unit
600.000
10
Sewa Handycam
1 Bin
/ 1 unit
600.000
11
Publikasi Media Cetak
1 Adv
/ 1 Media
12
Publikasi Radio :
2.500.000
a. Talkshow
30 Mnt
2.000.000
b. Talkshow
60 Mnt
4.000.000
c. Iklan Spot
1 Bin
5.250.000
d. Iklan Baca
1 Bin
2.250.000
PENJABAT BU
IKARANGASE
GUS NGURAH ARDA
