PENJELASAN TEMA KONGRES XXV HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

PENJELASAN TEMA KONGRES XXV HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

“MEMBANGUN HMI BARU DAN MASA DEPAN BANGSA” Oleh Kongres XXV HMI

“Change is the only evidence of life” (“Perubahan adalah satu-satunya bukti kehidupan”), --Evelyn Waugh (esayist). “Life belongs to the living, and he who lives must be prepared for changes”, --Johann Von Goethe (budayawan). “Bukanlah yang terkuat yang akan terus hidup, melainkan yang paling adaptif.” --Charles Darwin (Ilmuwan) “The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy”. --Martin Luther King (pejuang HAM kulit hitam) Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar

“ Membangun HMI Baru dan Masa Depan Bangsa”

2

H

impunan Mahasiswa Islam lahir 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah, bertepatan dengan 5 Februari 1947 Masehi. Dus, pada 14 Rabiul Awal 1427 (kira-kira 14 Maret 2006) HMI genap berusia 61 tahun (hijriah) dan 5 Februari 2006 tepat berusia 59 tahun (masehi). Suatu usia yang cukup berumur dan tentu saja mengundang sejumlah konsekuensi. Bagaimanakah kondisi HMI dalam usianya yang telah menginjak 61/59 tahun tersebut? Banyak instrumen analisa dan perspektif yang dapat kita gunakan untuk memahami kondisi HMI saat ini, diantaranya adalah arkeologi dan geneologi pengetahuan yang diperkenalkan oleh Michel Foucault. 1 Metode arkeologi memfokuskan kajian pada pernyataan atau wacana dengan sistem prosedur yang memproduksi, mengatur, mendistribusi, mensirkulasi, dan mengoperasikannya. Mengupas wacana sebagai suatu sistem ‘internal’ dengan ‘prosedur-prosedurnya’ yang teratur. Sedangkan geneologi memberikan pusat perhatian pada hubungan timbal balik antara sistem kebenaran (pernyataan/wacana) dengan sistem kuasa (mekanisme yang didalamnya suatu “rezim politis” memproduksi kebenaran). Geneologi tidak berusaha menegakkan pondasi-pondasi epistemologis yang istimewa, tapi ia mau menunjukkan bahwa asalusul apa yang kita anggap rasional, pembawa kebenaran, berakar dalam dominasi, penaklukan, hubungan kekuatan-kekuatan atau dalam suatu kata, kuasa. 2 Dengan menggunakan perspektif arkelogi dan geneologi pengetahuan, berarti kita akan melihat realitas HMI saat ini sebagai suatu realitas wacana/sistem pengetahuan dimana di dalam sistem wacana/pengetahuan tersebut terdapat prosedur-prosedur yang memegang kendali atas proses produksi, pengaturan, pendistribusian, pensirkulasian, dan pengoperasian sistem wacana/pengetahuan tersebut serta terdapat sistem kuasa atau relasi kuasa yang mengukuhkan sistem wacana/pengetahuan tersebut. Prosedur-prosedur tersebut kemudian kita sebut

1 Michel Foucault lahir pada 15 Oktober 1926 di Pointers, Perancis. Ia menempuh pendidikan di ENS (Ecole Normale Superieme) Universitas Sorbornne, Paris. Dia menulis banyak karya yang mengejutkan, diantaranya Histoire de la folie a l ‘age classiqe: Une archeologie du regard medical (Lahirnya Klinik: Sebuah Arkeologi tentang Tatapan Medis) (PUF, 1963); Les Mots et les Choses: Une archeologie des sciences humaines (Kata-kata dan benda-benda: Sebuah Arkeologi tentang Ilmu-Ilmu Manusia) (Gallimard, 1966); L ‘archeologie du Savoir (Arkeologi Pengetahuan) (Gallimard, 1969); Surveiller et Punir: Naissance de la Prison (Menjaga dan Menghukum: Lahirnya Penjara) (Gallimard, 1974): dan trilogi Histoire de la Sexualite (Sejarah Seksualitas) (Gallimard, 1976-1984). Serta sebuah esai terkenal Nietzsche, Genealogy, History (1971). 2 A. Widyarsono, Sekilas Mengenal Michel Foucault, dalam Pendahuluan buku P. Sunu Hardiyanta, Michel Foucault Disiplin Tubuh Bengkel Individu Modern, LkiS, Yogyakarta, 1997, hal 10-11. Contoh penerapan arkeologi dan geneologi pengetahuan adalah kajian Simon Philpott terhadap wacana politik Indonesia, ia menemukan bahwa wacana politik Indonesia dikendalikan oleh (relasi kuasa) pertama, faktor dekolonisasi, perang dingin, dan peran Amerika Serikat di Indonesia. Kedua, kehadiran teks-teks hegemonik yang dilahirkan para Indonesianis, yang hadir di awal kemunculan kajian politik Indonesia, yang kemudian membentuk rezim kajian. Faktor-faktor tersebut menghasilkan wacana politik Indonesia menjadi elitis, historisis, orientalis, dan terjebak dalam nalar realis yang spasial. Lihat Simon Philpott, Meruntuhkan Indonesia: Politik Postkolonial dan Otoritarianisme, penerjemah Nuruddin Mhd Ali & Uzair Fauzan, LkiS, Yogyakarta 2003.

Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


3

sebagai fundamental codes of cultures 3 yang mewakili dimensi “nalar” dan relasi kuasa mewakili dimensi politis. Konsekuensi dari perspektif ini adalah bahwa realitas HMI saat ini tidaklah merupakan suatu realitas yang terbentuk dengan sendirinya melainkan terbentuk melalui proses diskursif dimana terjadi proses pengukuhan fundamental codes of cultures dan relasi kuasa tertentu dan proses peminggiran fundamental codes of cultures dan relasi kuasa yang lainnya. Fundamental codes of cultures dan relasi kuasa tersebut kemudian “berwenang” menentukan mana fakta-fakta sosial dan pengetahuan yang dapat terus eksis, bahkan muncul sebagai “pemenang” dan menjadi mainstream (arus utama) atau mendominasi “wajah” realitas namun juga ada fakta-fakta sosial dan pengetahuan yang jadi “pecundang” dan terpinggirkan (pheripheri) sehingga ia bisa jadi hanya berupa bercak saja atau malah benar-benar tersamar dari “wajah” realitas. Contohnya, di HMI berkembang beragam wacana keagamaan, wacana keagamaan yang modern-moderat-inklusif nampaknya merupakan “pemenang” dan wacana keagamaan yang tradisional-radikal-eksklusif merupakan “pecundang”, tetap berkembang namun tidak menjadi mainstream. Contoh lain, frame berpikir political oriented merupakan “pemenang”, sementara frame berpikir yang berorientasikan profesi adalah “pecundang”. Kemudian, orientasi politik-struktural merupakan “pemenang”, dan orientasi politik-kultural merupakan “pecundang”. Semangat ketergantungan terhadap senior/alumni adalah “pemenang” dan semangat independen/mandiri adalah “pecundang”, serta masih banyak contoh lainnya yang menentukan siapa pemenang dan pecundangnya merupakan “kewenangan” atau tergantung “selera” fundamental codes of cultures dan relasi kuasa. Ketika sistem pengetahuan tersebut dengan fundamental codes of cultures dan relasi kuasa yang dimilikinya sudah demikian eksis dan tidak ada perlawanan terhadapnya, maka anggota HMI saat ini sesungguhnya tidak lebih dari robot-robot yang digerakkan secara otomatis oleh fundamental codes of cultures dan relasi kuasa tersebut. Ia dideterminasi cara berpikir dan tindakannya oleh fundamental codes of cultures dan relasi kuasa tersebut. Dus, anggota HMI tidak lebih sebagai pelanjut tradisi tanpa inovasi. Sebagai pelanjut saja dari senior-seniornya, maka wajar saja bila istilah-istilah seperti “bagaimana senior? apa perintahnya”, “adinda terserah senior saja” dan sebagainya menjadi cukup populer di HMI. Istilah-istilah tersebut, secara ekstrim menggambarkan hubungan patron-client (tuan-hamba) antara senior (alumni) dan anggota HMI.

3

Secara bebas kita bisa menterjemahkan fundamental codes of cultures sebagai kaidah-kaidah dasar yang mengendalikan suatu kebudayaan. Dia juga dapat diartikan sebagai logika dasar atau nalar yang membentuk pola pikir dan pola tindakan suatu komunitas. Fundamental codes of cultures dapat diibaratkan suatu rel dan kereta api adalah pernyataan dan tindakan suatu komunitas. Fundamental codes of cultures tidak nampak di permukaan namun pernyataan-pernyataan yang dihasilkan suatu komunitas bila dianalisa lebih dalam melalui suatu metode tertentu akan menggambarkan keberadaan fundamental codes of culture-nya dengan sangat jelas. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


4

Fundamental codes of cultures dan relasi kuasa ada yang buruk, dan tentu ada juga yang baik. Namun pasti ada fundamental codes of cultures dan relasi kuasa (yang buruk) yang menyebabkan kader HMI saat ini demikian pasrah pada “memory of the past”, pada kenangan masa lalu. Menggantungkan eksistensinya pada “kebesaran seniornya”, “berlindung di balik keagungan sejarah HMI” yang tidak pernah dibuatnya namun ia terus asyik memparasitkan diri menghisap “keberkahan” darinya. Inilah potret kader HMI yang kehilangan kritisismenya, tuli terhadap “memory of the future” (cita-cita masa depan) dan mengambil sikap ‘resist to change’, menolak perubahan. Kader HMI lupa bahwa pernyataan senior/masa lalu memang ada benarnya namun banyak juga yang sudah tidak benar lagi karena ‘zaman telah berubah’. Dalam konteks ini, pernyataan almarhum Nurcholish Madjid agar HMI dibubarkan saja menemukan pembenar karena beliau melihat bahwa relevansi HMI bagi masa kini dan apalagi bagi masa depan sudah jauh berkurang, kalaupun bukannya tidak ada lagi. HMI tidak lagi menjadi elemen penggerak kemajuan melainkan kekuatan status quo dan bahkan sebaliknya menggerakkan pada kemunduran. Dengan demikian siapakah yang patut disalahkan atas kondisi HMI yang katanya mengalami kemunduran, mengalami konflik perpecahan di tubuh PB HMI yang terjadi dua kali berturut-turut, dan kelemahan lainnya dari organisasi HMI saat ini? Tidak ada seorang pun yang perlu disalahkan karena kondisi HMI saat ini merupakan produk fundamental codes of cultures dan relasi kuasa yang hidup dalam tubuh HMI. Fundamental codes of cultures dan relasi kuasa dapat bersemayam dan dikukuhkan dalam media seperti doktrin organisasi, aturan organisasi (AD, ART dan penjabarannya), dalam pola pendanaan aktivitas HMI, dan dalam pola interaksi keseharian antara kader dan pengurus HMI atau antara kader/pengurus dengan alumninya. Semuanya terbentuk melalui proses historis yang agak sulit dikendalikan oleh orang per orang, hanya tanggung jawab kolektif (generasi) yang dapat menghadapinya. Persoalannya adalah telah terdapat sejumlah generasi yang tidak menyadari bahwa ada fundamental codes of cultures dan relasi kuasa yang bekerja di tubuh HMI, yang disamping mengusung kebesaran HMI namun juga bekerja “menghancurkan” HMI, menghantarkan HMI pada ketidakrelevanannya dengan zaman. Menyadari hal tersebut, sudah sepatutnya generasi sekarang mengembangkan kesadaran untuk mengenali fundamental codes of cultures dan relasi kuasa tersebut, mengambil sikap dan tindakan terhadapnya. Iktiar inilah yang merupakan upaya menghadirkan suatu ‘HMI Baru’ dan merupakan suatu bentuk rasa tanggung jawab sebagai kader HMI yang cinta akan organisasinya. ‘HMI Baru’ adalah HMI yang terbebas dari fundamental codes of cultures dan relasi kuasa yang buruk yang menyebabkan ia tertawan oleh masa lalu, dan “menebalkan” fundamental codes of cultures dan relasi kuasa yang baik serta menanamkan benih suatu fundamental codes of cultures dan relasi kuasa yang baru sehingga HMI dapat menyambut ‘kelahirannya kembali’ dan dengan penampilan meyakinkan mewarnai ‘zaman yang telah berubah’ ini. Ikhtiar untuk melaksanakan hal ini membutuhkan komitmen kuat dan terfasilitasi dengan baik sehingga forum tertinggi organisasi, Kongres, merupakan wadah yang paling tepat untuk membangun dasar-dasar ‘HMI Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


5

Baru’ tersebut. Karena disana akan ditentukan (perubahan) doktrin organisasi (NDP), aturan main yang mendasar dari organisasi (AD, ART dan penjabarannya), program kerja serta nakhoda baru organisasi. Momentum ini hadir dua tahun sekali....demi masa depan yang lebih baik, jangan sia-siakan kesempatan ini !!!

I

DEFINISI HMI BARU

khtiar menghadirkan ‘HMI Baru’ adalah bentuk perlawanan terhadap kondisi HMI yang menjauhi idealitas, terjebak pada kejumudan dan kehilangan “syahwat” inovasi. Untuk itu, ‘HMI Baru’ harus terampil memperlakukan masa lalunya. Ia tahu mana yang patut diteruskan dan mana yang patut disudahi. Dalam bahasa lain, terampil membebaskan diri dari fundamental codes of cultures dan relasi kuasa yang buruk yang menyebabkan ia tertawan oleh masa lalu, dan “menebalkan” fundamental codes of cultures dan relasi kuasa yang baik serta terampil menanamkan benih fundamental codes of cultures dan relasi kuasa yang mampu membuatnya berseri-seri menyambut masa depan. Ia juga terampil menghadirkan masa depan dan benih-benihnya pada kondisi kekinian. Ia terampil mengelola tekanan masa lalu (yang terkadang disertai tawaran “gula”) dan tuntutan masa depan (yang terkadang disertai “pil pahit”) yang kemudian diformulasikannya dalam kerja nyata organisasi.

Bila fundamental codes of cultures dan relasi kuasa yang buruk adalah dominasi materialisme dan political oriented dalam cara berpikir kita; ketidakpastian sumber pendanaan organisasi yang diantaranya berpengaruh pada kesulitan dalam mensinambungkan kerja-kerja organisasi dan kesulitan transparansi penggunaan dana; relasi kuasa yang dominan dengan politisi; serta sistem kepengurusan yang mengoligarki maka ‘HMI Baru’ harus membebaskan diri dari semua itu. Secara normatif, kita dapat meraba bahwa ‘HMI Baru’ adalah HMI yang bila sebelumnya ia adalah organisasi kumpulan pemalas, maka ia adalah organisasi kumpulan orang rajin. BiIa sebelumnya adalah organisasi yang administrasi organisasinya buruk, maka ia adalah organisasi yang administrasi organisasinya baik. Bila sebelumnya adalah organisasi yang tidak transparan dalam pengelolaan uang, maka ia adalah organisasi yang transparan dalam pengelolaan uang. Bila sebelumnya ia adalah organisasi yang berkonflik dengan buruk, maka ia adalah organisasi yang berkonflik dengan baik. Bila sebelumnya adalah organisasi yang tidak independen, maka ia adalah organisasi yang independen. Bila sebelumnya adalah organisasi yang tidak inovatif, maka ia adalah organisasi yang inovatif, dan seterusnya. Masing-masing dari kita dapat menambahkan daftar tersebut dengan memasukkan apa yang tidak ideal dan memasukkan lawannya yang ideal sebagai satu karakter dari ’HMI Baru’. Namun yang pasti ’HMI Baru’ tidak asal beda dan tidak untuk benar-benar mendirikan suatu organisasi baru sebagai sempalan HMI seperti HMI MPO.



6

K

HMI BARU DAN MASA DEPAN BANGSA

eberadaan HMI tentunya memiliki dampak terhadap bangsa (dan negara) Indonesia, positif maupun negatif, dan besar maupun kecil. Hal ini disebabkan karena kader HMI adalah --hampir dapat dipastikan seluruhnya— generasi muda bangsa Indonesia yang kelak Insya Allah akan menempati posisi strategis di bangsa Indonesia. Sehingga nilai-nilai dan kualitas sumber daya manusia yang mereka miliki akan turut menentukan nilai-nilai dan kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Oleh karena ia merupakan manifestasi idealitas HMI, ‘HMI Baru’ tentunya diharapkan memiliki dampak yang positif terhadap bangsa dan negara Indonesia. Logika yang dibangun memang merupakan logika linear sederhana. Hal ini tentu akan berjalan demikian bila terjadi transformasi yang baik dari ‘HMI Baru’ yang merupakan generasi muda bangsa tersebut hingga eks ‘HMI Baru’ yang kemudian memegang posisi strategis bangsa dan negara. Namun dari gambaran ini adalah logis bila dikatakan: membangun ‘HMI Baru’ pada dasarnya adalah membangun juga masa depan bangsa (dan negara) Indonesia yang lebih baik. Adalah tugas kita bersama mewujudkan pernyataan tersebut tidak menjadi klaim yang berlebihan.@



7

KETETAPAN KONGRES KE-25 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR : 01/K-25/01/1427 Tentang AGENDA ACARA DAN TATA TERTIB KONGRES KE-25 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Bismillaahirrahmaanirahiim Kongres ke-25 Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah, setelah : MENIMBANG

:

Untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme Kongres ke-25 HMI, maka dipandang perlu untuk menetapkan Agenda Acara dan Tata Tertib Kongres ke-25 HMI.

MENGINGAT

:

1.Pasal 12 Anggaran Dasar. 2.Pasal 11, 12, dan 13 Anggaran Rumah Tangga.

MEMPERHATIKAN

:

Hasil pembahasan Sidang Pleno I Kongres ke-25 HMI pada tanggal 24 Muharram 1426 H bertepatan dengan tanggal 22 Februari 2006 M. MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

:

1.

Agenda Acara dan Tata Tertib Kongres ke-25 HMI sebagaimana terlampir.

2.

Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalamnya.

Billahittaufiq Wal Hidayah Ditetapkan di Pada Tanggal Waktu



: Makassar : 24 Muharam1427 H 23 Februari 2006 M : 00.31 WITA.

8

PIMPINAN SIDANG KONGRES KE-25 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM AGUSSALIM ALWI SC

ARIP MUSTHOPA SC

MARBAWI SC

DENI YUSUP SC

MAS’AD MASRUR SC

SYAHRUL MARHAM SC

YUSAC FARHAN SC

MINARNI SC

HARIS KUSWORO SC

A. KAIMUDIN SC

SITI MAFRUROH SC

ZULFIKAR SC

MAMAD SYA’BANI SC

SIDRATAHTA MUKHTAR SC

IIN INAWATI SC

DEDING ZAMAH SYARI SC

MUHAMMAD ANWAR SC

DILA NOVITA SC

SYAMSUDIN RAJAB SC

ARMAN MATONDANG SC

M. N A S I R SC

RISMAN PASIGAI SC

ENCEP HANIF AHMAD SC

JAELANI SC



MUHAMMAD RASYID SC

9

KETETAPAN KONGRES KE-25 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR : 02/K-25/01/1427 Tentang PRESIDIUM SIDANG KONGRES KE-25 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Bismillaahirrahmaanirahhiim Kongres ke-25 Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah SWT, setelah : MENIMBANG

:

Untuk kelancaran dan ketertiban mekanisme Kongres ke-25 HMI, maka dipandang perlu untuk menetapkan Presidium Sidang Kongres ke-25 HMI.

MENGINGAT

:

1. Pasal 12 Anggaran Dasar. 2. Pasal 11, 12, dan 13 Anggaran Rumah Tangga.

MEMPERHATIKAN

:

Hasil pembahasan Sidang Pleno I Kongres ke-25 HMI pada tanggal 24 Muharram 1426 H bertepatan dengan tanggal 22 Februari 2006 M. MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

: 1. Presidium Sidang Pleno Kongres ke-25 HMI yang terdiri dari : a. Mokhtar Efendi BADKO HMI NAD

b. Rismadianto Karo-Karo BADKO HMI Sumut

c. Novi Zulfikar BADKO HMI Sumbar

d. Weriza BADKO HMI RIAU

e. Iik Zulfiqar BADKO HMI Sumbagsel

f. Ajat Sudrajat BADKO HMI Jawa Barat

g. Imam Subqi BADKO HMI Jateng

h. Mashuriyanto BADKO HMI Jatim



10

i. M. Rasulika BADKO HMI Kalbar

j. Hariyadi Hamid BADKO HMI Kaltim

k. Muh. Faisal BADKO HMI Nusra

l. Hasriani Abdullah BADKO HMI Sulselra

m. Ridwan Waimalaka BADKO HMI Malmalut

n. Dwi Julian BADKO HMI JabotabekaBa

o. Alvian BADKO HMI Kalselteng

p. Rahmat Umar BADKO HMI Sultenggo

2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalamnya. Billahittaufiq Wal Hidayah

Ditetapkan di Pada Tanggal Waktu

: Makassar : 24 Muharam 1427 H 23 Februari 2006 M : 01.05 WITA.

PIMPINAN SIDANG KONGRES KE-25 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM AGUSSALIM ALWI SC

ARIP MUSTHOPA SC

MARBAWI SC

DENI YUSUP SC

MAS’AD MASRUR SC

SYAHRUL MARHAM SC

YUSAC FARHAN SC

MINARNI SC

HARIS KUSWORO SC

A. KAIMUDIN SC



11

SITI MAFRUROH SC

ZULFIKAR SC

MAMAD SYA’BANI SC

SIDRATAHTA MUKHTAR SC

IIN INAWATI SC

DEDING ZAMAH SYARI SC

MUHAMMAD ANWAR SC

DILA NOVITA SC

SYAMSUDIN RAJAB SC

ARMAN MATONDANG SC

M. N A S I R SC

RISMAN PASIGAI SC

ENCEP HANIF AHMAD SC

JAELANI SC



MUHAMMAD RASYID SC

12

KETETAPAN KONGRES KE-25 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR : 03/K-25/01/1427 Tentang PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM PERIODE 2003-2005 Bismillaahirrahmaanirahhiim Kongres ke-25 Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah SWT, setelah : MENIMBANG

:

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam periode 2003-2005 disampaikan dalam sidang Pleno II Kongres ke-25 HMI, telah memenuhi amanah Program Kerja Nasional (PKN) HMI hasil Keputusan Kongres ke-25 di Jakarta.

MENGINGAT

:

1. Pasal 12 Anggaran Dasar. 2. Pasal 11, 12, dan 13 Anggaran Rumah Tangga.

MEMPERHATIKAN

:

Hasil pembahasan Sidang Pleno II Kongres ke-25 HMI pada tanggal 24 Muharram 1426 H bertepatan dengan tanggal 22 Februari 2006 M. MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

: 1.

Menerima dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban PB HMI periode 20032005.

2.

Pengurus Besar HMI periode 2003-2005 dinyatakan Demisioner.

3.


Billahittaufiq Wal Hidayah



13


: Makassar : 25 Muharam 1427 H 24 Februari 2006 M : 01.05 WITA.

PIMPINAN SIDANG KONGRES KE-25 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM a.

Mokhtar Efendi BADKO HMI NAD

b.

Rismadianto Karo-Karo BADKO HMI Sumut

c.

Novi Zulfikar BADKO HMI Sumbar

d.

Weriza BADKO HMI RIAU

e.

Iik Zulfiqar BADKO HMI Sumbagsel

f.

Ajat Sudrajat BADKO HMI Jawa Barat

g.

Imam Subqi BADKO HMI Jateng

h.

Mashuriyanto BADKO HMI Jatim

i.

M. Rasulika BADKO HMI Kalbar

j.

Hariyadi Hamid BADKO HMI Kaltim

k.

Muh. Faisal BADKO HMI Nusra

l.

Hasriani Abdullah BADKO HMI Sulselra

m.

Ridwan Waimalaka BADKO HMI Malmalut

n.

Dwi Julian BADKO HMI JabotabekaBa

o.

Alvian BADKO HMI Kalselteng

p.

Rahmat Umar BADKO HMI Sultenggo



14

KETETAPAN KONGRES KE-25 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR : 04/K-25/01/1427 Tentang ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Bismillaahirrahmaanirahhiim Kongres ke-25 Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah SWT, setelah : MENIMBANG

: 1.

2.

3.

Bahwa untuk mencapai tujuan organisasi perlu ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai pedoman pokok perjuangan HMI. Bahwa terhadap Anggaran Dasar HMI, hasil ketetapan Kongres ke-24 di Jakarta dianggap perlu diadakan perubahan didalam beberapa pasal sesuai dengan gerak perkembangan perjuangan HMI. Bahwa terhadap Anggaran Rumah Tangga HMI, hasil ketetapan Kongres ke-24 di Jakarta dianggap perlu diadakan perubahan didalam beberapa pasal sesuai dengan gerak perkembangan perjuangan HMI.

MENGINGAT

: 1. Pasal 12 Anggaran Dasar. 2. Pasal 11, 12, dan 13 Anggaran Rumah Tangga.

MEMPERHATIKAN

: 1.

2.

Hasil Pembahasan Sidang Komisi A (Intern organisasi) pada tanggal 26 Muharram 1427 H bertepatan dengan tanggal 25 Februari 2006 M di Makassar. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres ke-25 HMI pada tanggal 27 Muahrram 1427 H bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2006 M di Makassar.



15

MEMUTUSKAN : MENETAPKAN

: 1.

Mengukuhkan Anggaran Dasar HMI hasil Sidang Komisi I (Intern Organisasi) Kongres ke-25 HMI.

2.

Mengukuhkan Anggaran Rumah Tangga HMI hasil Sidang Komisi I (Intern Organisasi) Kongres ke-25 HMI.

3.



: Makassar : 27 Muharram1427 H 26 Februari 2006 M : 11.16 WITA.



b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.


i.


j.


k.


l.


m.


n.




16

o.




p.


17

KETETAPAN KONGRES KE-25 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR : 05/K-25/01/1427 Tentang PENJELASAN AZAS HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Bismillaahirrahmaanirahhiim Kongres ke-25 Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah SWT, setelah : MENIMBANG

:

Bahwa untuk menentukan arah perjuangan HMI perlu ditetapkan penjelasan Azas HMI.

MENGINGAT

:

1. Pasal 3 dan 18 Anggaran Dasar. 2. Pasal 11 dan 12 Anggaran Rumah Tangga.

MEMPERHATIKAN

:

1.

2.

Hasil Pembahasan Sidang Komisi B (Intern organisasi) pada tanggal 26 Muharram 1427 H bertepatan dengan tanggal 25 Februari 2006 M di Makassar. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres ke-25 HMI pada tanggal 27 Muharram 1427 H bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2006 M di Makassar.


: 1. 2.

Mengukuhkan Penjelasan tentang Islam sebagai Azas HMI. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalamnya.




18





b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.


i.


j.


k.


l.


m.


n.


o.


p.




19

KETETAPAN KONGRES KE-25 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR : 06/K-25/01/1427 Tentang TAFSIR TUJUAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Bismillaahirrahmaanirahhiim Kongres ke-25 Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah SWT, setelah : MENIMBANG

:

1. 2.

Bahwa untuk menentukan arah perjuangan HMI perlu ditetapkan Tafsir Tujuan HMI. Bahwa Tafsir Tujuan HMI hasil Kongres ke-25 di Jakarta perlu ditetapkan dan dikukuhkan kembali.

MENGINGAT

:

1. Pasal 4 dan 18 Anggaran Dasar. 2. Pasal 11dan 12 Anggaran Rumah Tangga.

MEMPERHATIKAN

:

1.

2.



:

1. 2.

Mengukuhkan Tafsir Tujuan HMI Kongres ke-25 di Makassar. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalamnya.



20






b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.


i.


j.


k.


l.


m. Ridwan Waimalaka BADKO HMI Malmalut

n.


o.

p.





21

KETETAPAN KONGRES KE-25 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR : 07/K-25/01/1427 Tentang TAFSIR INDEPENDENSI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Bismillaahirrahmaanirahhiim Kongres ke-25 Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah SWT, setelah : MENIMBANG

: 1. 2.

Bahwa dalam mencapai tujuan organisasi secara independen, maka dipandang perlu adanya Tafsir Independensi HMI. Bahwa Tafsir Independensi HMI hasil Kongres ke-25 di Balikpapan perlu ditetapkan dan dikukuhkan kembali demi gerak perkembangan perjuangan HMI.

MENGINGAT

: 1. 2.

Pasal 6 dan 18 Anggaran Dasar. Pasal 11 dan 12 Anggaran Rumah Tangga.

MEMPERHATIKAN

: 1.

Hasil Pembahasan Sidang Komisi B (Intern organisasi) pada tanggal 26 Muharram 1427 H bertepatan dengan tanggal 25 Februari 2006 M di Makassar. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres ke-25 HMI pada tanggal 27 Muahrram 1427 H bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2006 M di Makassar.

2.


:

1. 2.

Mengukuhkan Tafsir Independensi HMI Kongres ke-25 di Makasar dan menjadi Tafsir Independensi HMI. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalamnya.

Billahittaufiq Wal Hidayah Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


22





b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.


i.


j.


k.


l.


m.


n.


o.


p.




23

KETETAPAN KONGRES KE-25 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR : 08/K-25/01/1427 Tentang NILAI DASAR PERJUANGAN (NDP) HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Bismillaahirrahmaanirrahhiim Kongres ke-25 Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah SWT, setelah : MENIMBANG

: 1.

2.

Bahwa untuk mendapatkan peran organisasi HMI didalam menentukan perjuangannya, maka dipandang perlu menetapkan penjelasan peran organisasi yang terwujud dalam Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI. Bahwa Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI yang merupakan Nilai-nilai Dasar Perjuangan HMI dianggap memenuhi kebutuhan gerak perjuangan HMI.

MENGINGAT

: 1. Pasal 3, 9 dan 18 Anggaran Dasar. 2. Pasal 11 dan 12 Anggaran Rumah Tangga.

MEMPERHATIKAN

: 1.

2.



:

1. 2.

Mengukuhkan Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalamnya.

Billahittaufiq Wal Hidayah Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


24





b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.


i.


j.


k.


l.


m.


n.


o.


p.




25

KETETAPAN KONGRES KE-25 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR : 09/K-25/01/1427 Tentang PROGRAM KERJA NASIONAL HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Bismillaahirrahmaanirahhiim Kongres ke-25 Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah SWT, setelah : MENIMBANG

: 1.

2.

Bahwa mencapai tujuan HMI, maka dipandang perlu disusun suatu usaha yang teratur dan berkesinambungan dalam bentuk Program Kerja Nasional (PKN). Bahwa untuk itu perlu menetapkan Program Kerja Nasional (PKN).

MENGINGAT

: 1. Pasal 4, 5, dan 19 Anggaran Dasar. 2. Pasal 11 dan 12 Anggaran Rumah Tangga.

MEMPERHATIKAN

: 1.

2.

Hasil Pembahasan Sidang Komisi C (Intern organisasi) 26 Muharram 1427 H bertepatan dengan tanggal 25 Februari 2006 M di Makassar. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres ke-25 HMI pada tanggal 27 Muharram 1427 H bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2006 M di Makassar.


:

1. 2.

Program Kerja Nasional (PKN) HMI. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalamnya.




26





b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.


i.


j.


k.


l.


m.


n.


o.


p.




27

KETETAPAN KONGRES KE-25 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR : 10/K-25/01/1427 Tentang REKOMENDASI KONGRES KE-25 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Bismillaahirrahmaanirahiim Kongres ke-25 Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah SWT, setelah : MENIMBANG

:

Bahwa Himpunan Mahasiswa Islam memandang perlu memberikan sikap dan pandangan tentang beberapa masalah nasional dan internasional di bidang IPOLEKSOSBUD, Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan serta masalah lainnya, maka dipandang perlu menetapkan Rekomendasi HMI.

MENGINGAT

:

1. Pasal 4 , 5 dan 19 Anggaran Dasar HMI. 2. Pasal 11 dan 12 Anggaran Rumah Tangga HMI.

MEMPERHATIKAN

:

1.

2.

Hasil Pembahasan Sidang Komisi C (Intern organisasi) pada tanggal 26 Muharram 1427 H bertepatan dengan tanggal 25 Februari 2006 M di Makassar. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres ke-25 HMI pada tanggal 27 Muharram 1427 H bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2006 M di Makassar.


:

1. 2.

Rekomendasi Kongres ke-25 HMI. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalamnya.



28






b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.


i.


j.


k.


l.


m.


n.


o.


p.




29

KETETAPAN KONGRES KE-25 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR : 11/K-25/01/1427 Tentang PENJELASAN RANGKAP ANGGOTA/JABATAN DAN SANKSI ANGGOTA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Bismillaahirrahmaanirahhiim

Kongres ke-25 Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah SWT, setelah : MENIMBANG

:

Bahwa dalam rangka menegakkan tertib anggota dan pengurus maka perlu dibentuk dan ditetapkan Penjelasan Rangkap Anggota/Jabatan dan Sanksi Anggota HMI.

MENGINGAT

:

1. 2.

Pasal 10 Anggaran Dasar. Pasal 9 dan 10 Anggaran Rumah Tangga.

MEMPERHATIKAN

:

1.

Hasil Pembahasan Sidang Komisi C (Intern organisasi) pada tanggal 26 Muharram 1427 H bertepatan dengan tanggal 25 Februari 2006 M di Makassar. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres ke-25 HMII pada tanggal 27 Muharram 1427 H bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2006 M di Makassar

2.


:

1. 2.

Mengukuhkan tentang Penjelasan Rangkap Anggota/Jabatan dan Sanksi Anggota HMI. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalamnya.



30






b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.


i.


j.


k.


l.


m.


n.


o.


p.




31

KETETAPAN KONGRES KE-25 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR : 12/K-25/01/1427 Tentang PENJELASAN MEKANISME PENGESAHAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Bismillaahirrahmaanirrahiim Kongres ke-25 Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah SWT, setelah : MENIMBANG

:

Bahwa untuk memberikan kepastian prosedur pengesahan Pengurus HMI maka perlu ditetapkan Penjelasan Mekanisme Pengesahan Pengurus HMI.

MENGINGAT

:

1. Pasal 13 dan 19 Anggaran Dasar. 2. Pasal 20 s.d. 41 dan 51 s.d. 56 Anggaran Rumah Tangga.

MEMPERHATIKAN

:

1.

2.

MENETAPKAN

:

1. 2.

Hasil Pembahasan Sidang Komisi C (Intern organisasi) pada tanggal 26 Muharram 1427 H bertepatan dengan tanggal 25 Februari 2006 M di Makassar. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres ke-25 HMII pada tanggal 27 Muharram 1427 H bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2006 M di Makassar

MEMUTUSKAN : Mengukuhkan Penjelasan tentang Mekanisme Pengesahan Pengurus HMI. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalamnya.



32






b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.


i.


j.


k.


l.


m.


n.


o.


p.




33

KETETAPAN KONGRES KE-25 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR : 13/K-25/01/1427 Tentang KETENTUAN ATRIBUT-ATRIBUT ORGANISASI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Bismillaahirrahmaanirahiim Kongres ke-25 Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah SWT, setelah : MENIMBANG

: Bahwa untuk menjaga keseragaman Atributatribut organisasi, maka dipandang perlu menetapkan Ketentuan Atribut-Atribut Organisasi HMI.

MENGINGAT

: 1. Pasal 1 dan 19 Anggaran Dasar . 2. Pasal 59 Anggaran Rumah Tangga.

MEMPERHATIKAN

: 1.

2.

Hasil Pembahasan Sidang Komisi C (Intern organisasi) pada tanggal 27 Muharram 1427 H bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2006 M di Makassar. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres ke-25 HMI pada tanggal 27 Muharram 1427 H bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2006 M di Makassar.


: 1.

Ketentuan atribut-atribut organisasi sebagai berikut : a. Lagu Hymne HMI b. Lambang HMI c. Lencana/Badge HMI d. Bendera HMI e. Stempel HMI f. Peci / Muts HMI g. Selempang / Gordon HMI h. Baret HMI i. Kartu HMI j. Papan Nama Organisasi



34

k.

2.

Hal-hal yang masih dianggap perlu disempurnakan ditugaskan kepada PB HMI/MPK PB HMI untuk menyempurnakannya. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalamnya.





b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.


i.


j.


k.


l.


m.


n.


o.


p.




35

KETETAPAN KONGRES KE-25 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR : 14/K-25/01/1427 Tentang PEDOMAN PERKADERAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Bismillaahirrahmaanirrahiim Kongres ke-25 Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah SWT, setelah : MENIMBANG

:

1.

2.

Bahwa dalam rangka pembinaan, pendidikan dan latihan bagi kader HMI, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Perkaderan HMI. Bahwa seluruh perangkat Pedoman Perkaderan yang telah ada dipandang perlu untuk disempurnakan.

MENGINGAT

:

1. Pasal 8, 12, 15 dan 18 Anggaran Dasar. 2. Pasal 11, 12, 13, 51, 52, 55, dan 62 Anggaran Rumah Tangga.

MEMPERHATIKAN

:

1.

2.

Hasil Pembahasan Sidang Komisi D (Intern organisasi) pada tanggal 26 Muharram 1427 H bertepatan dengan tanggal 25 Februari 2006 M di Makassar. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres ke-25 HMI pada tanggal 27 Muharram 1427 H bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2006 M di Makassar



:

1. 2.

Pedoman Pengkaderan HMI. Ketetapan ini berlaku sejak tanggalditetapkandan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalamnya.



36


: Makassar : 27 Muharram1427 H 26 Februari 2006 M : 23.10 WITA



b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.


i.


j.


k.


l.


m.


n.


o.


p.




37

KETETAPAN KONGRES KE-25 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR : 15/K-25/01/1427 Tentang PEDOMAN-PEDOMAN POKOK KEPENGURUSAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Bismillaahirrahmaanirrahhiim Kongres ke-25 Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah SWT, setelah : MENIMBANG

: 1.

2.

3.

Bahwa dalam rangka penyeragaman pelaksanaan dan mekanisme penyelenggaraan organisasi maka dipandang perlu adanya Pedomanpedoman Pokok Kepengurusan. Bahwa Pedoman-pedoman Pokok Kepengurusan hasil Kongres ke-25 di Jakarta perlu disempurnakan pada beberapa bagiannya dalam rangka pengembangan organisasi. Bahwa untuk itu Pedoman-pedoman Pokok Kepengurusan perlu diadakan perubahan pada beberapa pasal dengan ketentuan-ketentuan lainnya.

MENGINGAT

: 1. 2.

Pasal 12, 13, 16, dan 19 Anggaran Dasar. Pasal 11, 12, 59 dan 62 Anggaran Rumah Tangga.

MEMPERHATIKAN

: 1.

Hasil Pembahasan Sidang Komisi D (Intern organisasi) pada tanggal 26 Muharram 1427 H bertepatan dengan tanggal 25 Februari 2006 M di Makassar. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres ke-25 HMI pada tanggal 27 Muharram 1427 H bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2006 M di Makassar.

2.

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN : : 1. Pedoman-pedoman Pokok Kepengurusan yang terdiri dari :



38

a. b. c. d. e. 2.

Pedoman Kepengurusan Pedoman Administrasi Kesekretariatan Pedoman Keuangan dan Harta Benda HMI Ikrar Pelantikan Pengurus Ikrar Pelantikan Anggota

Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalamnya.





b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.


i.


j.


k.


l.


m.


n.


o.


p.




39

KETETAPAN KONGRES KE-25 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR : 16/K-25/01/1427 Tentang PEDOMAN BADAN-BADAN KHUSUS HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Bismillaahirrahmaanirrahiim Kongres ke-25 Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah SWT, setelah : MENIMBANG

: 1.

2.

Bahwa dalam rangka efektifitas mekanisme kerja organisasi, khususnya Badan-badan Khusus HMI, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Badan-badan Khusus HMI. Bahwa Pedoman Badan-badan Khusus HMI hasil Kongres ke-25 di Jakarta perlu diselesaikan dalam rangka penyempurnaan dengan merubah beberapa ketentuan.

MENGINGAT

: 1. Pasal 12 dan 15 Anggaran Dasar. 2. Pasal 11, 12, 13, 51 s.d. 56 Anggaran Rumah Tangga HMI.

MEMPERHATIKAN

: 1.

2.

Hasil Pembahasan Sidang Komisi I (Intern organisasi) pada tanggal 27 Muharram 1427 H bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2006 di Makassar. Hasil pembahasan Sidang Pleno III Kongres ke-25 HMI pada tanggal 28 Muharram 1427 H bertepatan dengan tanggal 27 Februari 2006 M di Makassar.


: 1.

Pedoman Badan-badan khusus HMI yang terdiri dari : a. Pedoman KOHATI b. Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), Juklak LPP, Struktur



40

2.

Organisasi Pengurus LPP, dan Kurikulum Pelatihan Kewirausahaan c. Pedoman Badan Pengelolah Latihan (BPL) dan Kode Etik pengelola Latihan d. Pedoman Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalamnya.





b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.


i.


j.


k.


l.


m.


n.


o.


p.




41

KETETAPAN KONGRES KE-25 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR : 17/K-25/01/1427 Tentang TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA UMUM/FORMATEUR DAN MIDE FORMATEUR PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Bismillaahirrahmaanirrahiim Kongres ke-25 Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah SWT, setelah : MENIMBANG

: 1.

2.

3.

Bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam periode 2003-2005, maka perlu membentuk dan menyusun Kepengurusan Pengurus Besar HMI periode 2006-2008. Bahwa untuk membentuk dan menyusun Kepengurusan Pengurus Besar HMI periode 2006-2008 perlu dipilih Ketua Umum/Formateur. Bahwa untuk membantu tugas-tugas Formateur perlu dipilih Mide formarteur.

MENGINGAT

: 1. Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar HMI. 2. Pasal 11, 12, dqn 13 Anggaran Rumah Tangga HMI.

MEMPERHATIKAN

: Hasil pembahasan Sidang Pleno IV Kongres ke-25 HMI pada tanggal 28 Muharram 1427 H bertepatan dengan tanggal 27 Februari 2007 M di Makassar. MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

:

1. Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum /Formateur dan Mide Formarteur Pengurus Besar HMI. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau terdapat kekeliruan didalamnya.



42






b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.


i.


j.


k.


l.


m.


n.


o.


p.




43

KETETAPAN KONGRES KE-25 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR : 18/K-25/01/1427 Tentang TATA TERTIB PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI PB HMI PERIODE 2006-2008 Bismillaahirrahmaanirrahiim Kongres ke-25 Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah SWT, setelah : MENIMBANG

:

Bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan Majelis Pekerja Kongres HMI periode 2003-2005, dihapuskannya Majelis Pekerja Kongres dalam AD dan ART HMI serta dibentuknya Majelis Pengawas dan Konsultasi PB HMI, maka perlu dibentuk dan disusun Nama-nama Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar HMI periode 2006-2008.

MENGINGAT

:

1. Pasal 12 Anggaran Dasar HMI. 2. Pasal 11, 12, 13, 42, 43, dan 44 Anggaran Rumah Tangga HMI.

MEMPERHATIKAN

:

Hasil Pembahasan Tata Tertib Pemilihan Calon Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi PB HMI pada Sidang Pleno IV Kongres ke-25 pada tanggal 28 Muharram 1427 H bertepatan dengan tanggal 27 Februari 2006 di Makassar.


:

1. Tata Tertib Pemilihan Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) PB HMI periode 2006-2008 sebagai terlampir. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau bilamana terdapat kekeliruan didalamnya.



44






b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.


i.


j.


k.


l.


m.


n.


o.


p.




45

KETETAPAN KONGRES KE-25 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR : 19/K-25/01/1427 Tentang TATA TERTIB PEMILIHAN CALON-CALON TEMPAT KONGRES KE26 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Bismillaahirrahmaanniraahiim Kongres ke-25 Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah SWT, setelah : MENIMBANG

:

Bahwa untuk menentukan tempat pelaksanaan Kongres ke-26 Himpunan Mahasiswa Islam perlu ditetapkan Tata Tertib Pemilihan Calon Tempat Penyelenggaraan Kongres.

MENGINGAT

:

1. Pasal 12 Anggaran Dasar HMI. 2. Pasal 11 dan 12 Anggaran Rumah Tangga HMI.

MEMPERHATIKAN

:

Hasil Pembahasan Tata Tertib Pemilihan Calon Tempat Penyelenggara Kongres ke-26 pada Sidang Pleno IV Kongres ke-25 pada tanggal 28 Muharram 1427 H bertepatan dengan tanggal 27 Februari 2006 di Makassar.


:

1. Menetapkan Calon Tempat kongres ke26 Himpunan Mahasiswa Islam di kotakota sebagaimana terlampir. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat keliruan didalamnya.




46





b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.


i.


j.


k.


l.


m.


n.


o.


p.




47

KETETAPAN KONGRES KE-25 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR : 20/K-25/01/1427 Tentang KETUA UMUM/FORMATEUR PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Bismillaahirrahmaanirrahiim Kongres ke-25 Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah SWT, setelah : MENIMBANG

: 1.

2.

Bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam periode 2003-2005, maka perlu membentuk dan menyusun Kepengurusan Pengurus Besar HMI periode 2006-2008. Bahwa untuk membentuk dan menyusun Kepengurusan Pengurus Besar HMI periode 2006-2008 perlu dipilih Ketua Umum/Formateur.

MENGINGAT

: 1. Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar HMI. 2. Pasal 11 dan 12 Anggaran Rumah Tangga HMI.

MEMPERHATIKAN

: Hasil Pemilihan Ketua Umum/Formateur PB HMI periode 2006-2008 pada Sidang Pleno V Kongres ke-25 HMI pada tanggal 28 Muharram 1427 H bertepatan dengan tanggal 27 Februari 2006 M di Makassar. MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

: 1. Memutuskan Saudara Fajar R. Zulkarnaen sebagai Ketua Umum/Formateur Pengurus Besar HMI 2006-2008. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalamnya.




48





b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.


i.


j.


k.


l.


m.


n.


o.


p.




49

KETETAPAN KONGRES KE-25 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR : 21/K-25/01/1427 Tentang MIDE FORMATEUR PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Bismillaahirrahmaanirrahiim Kongres ke-25 Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah SWT, setelah : MENIMBANG

: 1.

2.

Bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam periode 2003-2005, maka perlu membentuk dan menyusun Kepengurusan Pengurus Besar HMI periode 2006-2008. Bahwa untuk membantu tugas-tugas Formateur perlu dipilih Mide Formarteur.

MENGINGAT

: 1. 2.

Pasal 12 dan 13 Anggaran Dasar HMI. Pasal 11 dan 12 Anggaran Rumah Tangga HMI.

MEMPERHATIKAN

: Hasil Pemilihan Mide Formateur PB HMI periode 2006-2008 pada Sidang Pleno V Kongres ke-25 HMI pada tanggal 28 Muharram 1427 H bertepatan dengan tanggal 27 Februari 2006 M di Makassar. MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

: 1. Menetapkan Mide Formarteur : a. Natsar Desi b. M. Iskandar Nasution 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalamnya.




50





b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.


i.


j.


k.


l.


m.


n.


o.


p.




51

KETETAPAN KONGRES KE-25 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR : 22/K-25/01/1427 Tentang NAMA-NAMA ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI PB HMI PERIODE 2006-2008 Bismillaahirrahmaanirrahiim Kongres ke-25 Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah SWT, setelah : MENIMBANG

:

MENGINGAT

:

MEMPERHATIKAN

:

Bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan Majelis Pekerja Kongres HMI periode 2003-2005, dihapuskannya Majelis Pekerja Kongres dalam AD dan ART HMI serta dibentuknya Majelis Pengawas dan Konsultasi PB HMI, maka perlu dipilih dan ditetapkannya nsama-nama Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar HMI periode 2006-2008. 1. 2.

Pasal 12 dan 14 Anggaran Dasar HMI. Pasal 11, 12, 42, 43, dan 44 Anggaran Rumah Tangga HMI.

Hasil Pemilihan Calon Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi PB HMI periode 2006-2008 pada Sidang Pleno V Kongres ke25 pada tanggal 28 Muharram 1427 H bertepatan dengan tanggal 27 Februari 2006 di Makassar.


:

1. Nama-nama Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) PB HMI periode 2006-2008 sebagaimana terlampir. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalamnya.



52






b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.


i.


j.


k.


l.


m.


n.


o.


p.




53

KETETAPAN KONGRES KE-25 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM NOMOR : 23/K-25/01/1427 Tentang NAMA-NAMA KOTA CALON TEMPAT PENYELENGGARAAN KONGRES KE-26 HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Bismillaahirrahmaanniraahiim Kongres ke-25 Himpunan Mahasiswa Islam dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah SWT, setelah : MENIMBANG

:

Bahwa untuk melaksanakan Kongres ke-26 Himpunan Mahasiswa Islam perlu ditetapkan tempat penyelenggaraan Kongres.

MENGINGAT

:

1. Pasal 12 Anggaran Dasar HMI. 2. Pasal 11 dan 12 Anggaran Rumah Tangga HMI.

MEMPERHATIKAN

:

Hasil Pemilihan Nama-nama Kota Calon Penyelenggara Kongres HMI ke-26 pada Sidang Pleno V Kongres ke-25 pada tanggal 28 Muharram 1427 H bertepatan dengan tanggal 27 Februari 2006 di Makassar.



:

1. Menetapkan Nama-nama Kota Calon Tempat Penyelenggaraan Kongres ke-26 HMI sebagaimana terlampir. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali terdapat kekeliruan didalamnya. Ditetapkan di Pada Tanggal Waktu



: Makassar : 28 Muharram1427 H 27 Februari 2006 M : 14.07 WITA. 54



b.


c.


d.


e.


f.


g.


h.


i.


j.


k.


l.


m.


n.


o.


p.




55

AGENDA ACARA KONGRES XXV HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) Makassar, 20 - 25 Februari 2006 WAKTU 08.00 – 10.00 10.00 – 12.00

12.00 – 14.00 14.00 – 17.00 19.30 – 22.00

22.00 01.00 – 8.00 08.00 – 12.30

AGENDA ACARA Senin, 20 Februari 2006 Recheking Peserta Acara Pembukaan Kongres XXV HMI 1. Pembukaan. 2. Pembacaan Ayat Suci Al Qur’an. 3. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Hymne HMI. 4. Laporan Ketua Panitia Nasional Kongres XXV HMI. 5. Sambutan-sambutan Ketua Umum PB HMI dan Pejabat Ketua Umum PB HMI Alumni HMI Walikota Makassar Gubernur Sulawesi Selatan Presiden RI, sekaligus membuka acara Kongres XXV HMI 6. Pembacaan Do’a. 7. Istirahat dan Selingan. Istirahat dan Registrasi Pertemuan Ketua-Ketua Delegasi Sidang Pleno I (Ruang A) Seminar I(Ruang B) 1. Presensi Peserta “Membangun Organisasi 2. Pengesahan Agenda Mahasiswa dengan Prinsip Acara dan Tatib Good Governance” Kongres Oleh : 3. Pemilihan Presidium Drs. Ichsan Loulembah Sidang Kongres Istirahat Selasa, 21 Februari 2006 Istirahat Sidang Pleno II (Ruang A) Seminar II (Ruang B)



56

1.

12.30 – 13.30 13.30 – 15.30

15.30 – 16.00 16.00 – 18.00 18.00 – 19.30 19.30 – 24.00

Laporan Pertanggungjawaban PB HMI 2. Pandangan Umum terhadap LPJ PB HMI Istirahat Lanjutan Sidang Pleno II (Ruang A) Pernyataan Demisioner PB HMI Istirahat Sidang-Sidang Komisi Istirahat Lanjutan Sidang Komisi

24.00 – 08.00 08.00 – 12.30 12.30 – 13.30 13.30 – 15.00 15.00 – 15.30 15.30 – 18.00 18.00 – 19.00 19.00 – 24.00 24.00 – 08.00

08.00 – 12.30

12.30 – 13.30 13.30 – 17.00

“Mengembalikan Kedaulatan Bangsa: Membangun Kemandirian Ekonomi dan Tegaknya Keadilan Sosial” (Tidak Terlaksana) Seminar III (Ruang B) “Mengembalikan Kedaulatan Bangsa: Pemberantasan KKN dan Penegakan Hukum” (Tidak Terlaksana)

Seminar IV “Demokrasi dan Strategi Kebudayaan Islam Indonesia” (Tidak Terlaksana) Istirahat

Rabu, 22 Februari 2006 Lanjutan Sidang Komisi Istirahat Sidang Pleno III : Pembahasan Hasil Sidang Komisi Istirahat Lanjutan Sidang Pleno III : Pembahasan Hasil Sidang Komisi Sidang Pleno III Lanjutan Sidang Pleno III : Pembahasan Hasil Sidang Komisi Istirahat Kamis, 23 Februari 2006 Sidang Pleno IV 1. Pembahasan Tata Tertib Pemilihan Formateur/Ketua Umum. 2. Pembahasan Tata Tertib Pemilihan Mide Formateur. 3. Pembahasan Tata Tertib Pemilihan Anggota MPK PB HMI. 4. Pembahasan Tata Tertib Pemilihan Calon Tempat Kongres XXVI HMI. Istirahat Sidang Pleno V



57

1.

17.00 – 19.00 19.00 – 03.00 03.00 – 08.00

Pencalonan Ketua Umum/Formateur Kongres XXV HMI. 2. Uji Kriteria Calon Ketua Umum/Formateur Kongres XXV HMI. 3. Pemilihan Ketua Umum/ Formateur Kongres XXV HMI. 4. Pencalonan Mide Formateur Kongres XXV HMI. 5. Uji Kriteria Mide Formateur Kongres XXV HMI. 6. Pemilihan Mide Formateur Kongres XXV HMI. 7. Pencalonan Anggota MPK. 8. Uji Kriteria Calon Anggota MPK. 9. Pemilihan Anggota MPK. 10. Pemilihan Calon Tempat Kongres XXVI HMI. Istirahat Istirahat Lanjutan Sidang Pleno V Istirahat Penyerahan Hasil-hasil ketetapan Kongres XXV HMI kepada Ketua Umum/Formateur. Jumat, 25 Februari 2006

08.00 – 12.00 12.00 – 13.30 13.30 – 17.00 17.00 – 19.00 19.00 – 24.00

MUNAS KOHATI Istirahat Lanjutan MUNAS KOHATI Istirahat Penutupan Kongres XXV HMI 1. Pembukaan. 2. Pembacaan Ayat Suci Al Qur’an. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne HMI. 4. Laporan Ketua Panitia Nasional Kongres XXV HMI. 5. Sambutan-sambutan Ketua Umum PB HMI dan Pejabat Ketua Umum PB HMI Ketua Umum/Formateur Kongres XXV HMI Alumni HMI Walikota Makassar Gubernur Sulawesi Selatan Wakil Presiden RI, sekaligus Menutup acara Kongres XXV HMI 6. Pembacaan Do’a.



58

TATA TERTIB KONGRES Ke - 25 HMI a.

Nama Kongres ke - 25 Himpunan Mahasiswa Islam.

b. Waktu dan Tempat Kongres ke - 25 HMI diselenggarakan pada tanggal 20 s/d 27 Februari 2005, bertempat di Asrama Haji Sudiang Makassar. c.

Status a. Kongres merupakan musyawarah utusan Cabang-Cabang. b. Kongres memegang kekuasaan tertinggi organisasi. c. Kongres diadakan dua (2) tahun sekali.

d.

Kekuasaan a. Membahas laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar. b. Menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Penjabarannya. c. Memilih Pengurus Besar dengan jalan memilih Ketua Umum yang sekaligus merangkap sebagai Formateur dan dua mide Formateur. d. Memilih dan menetapkan anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi PB HMI. e. Menetapkan calon-calon tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya. f. Menetapkan Rekomendasi Internal dan Eksternal.

e.

Peserta a. Peserta kongres terdiri dari Pengurus Besar, utusan dan peninjau Pengurus Cabang, KOHATI PB HMI, Bakornas Lembaga Kekaryaan HMI, Bakornas LPL, BADKO HMI, Balitbang HMI, dan Anggota MPK. b. BADKO HMI, KOHATI PB HMI, Bakornas Lembaga Kekaryaan, Bakornas LPL, Balitbang HMI, Anggota MPK dan Cabang Persiapan merupakan peserta peninjau. c. Peserta utusan adalah Cabang Penuh yang mempunyai hak suara dan hak bicara sedangkan peserta peninjau mempunyai hak bicara.

f.

Sidang-Sidang a. Sidang Pleno. b. Sidang Komisi



59

g.

Pimpinan Sidang a. Steering Committee, sampai terpilihnya pimpinan sidang yang baru yang berbentuk presidium. b. Presidium Sidang, yang dipilih dari peserta utusan atau peninjau oleh peserta utusan, dengan ketentuan masing-masing BADKO diwakili 1 (satu) orang presidium sidang. c. Pimpinan sidang komisi, dipilih dari dan oleh anggota sidang komisi.

h. Tugas-tugas Pimpinan Sidang a. Steering Committee : ♦ Memimpin sidang pleno Kongres HMI. ♦ Membantu tugas-tugas presidium sidang dan pimpinan sidang komisi. ♦ Menyiapkan draft ketetapan-ketetapan Kongres. ♦ Mengarahkan jalannya persidangan selama Kongres. c. Presidium Sidang : ♦ Memimpin sidang pleno Kongres HMI. ♦ Membantu tugas-tugas pimpinan sidang komisi. d. Pimpinan sidang Komisi : ♦ Memimpin sidang komisi. i.

Keputusan a. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. b. Bila point (a) tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak atau Voting.

j.

Quorom a. Kongres baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta utusan (Cabang penuh). b. Bila point (a) tidak terpenuhi, maka Kongres diundur selama 1 X 24 Jam dan setelah itu dinyatakan sah.

k. Penutup Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan tata tertib ini akan diatur kemudian berdasarkan musyawarah dan mufakat.



60

ANGGARAN DASAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

MUKADDIMAH

S

esungguhnya Allah Subhanahu wata‘ala telah mewahyukan Islam sebagai ajaran yang haq dan sempurna untuk mengatur umat manusia berkehidupan sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadirat-Nya. Menurut iradat Allah Subhanahu wata‘ala kehidupan yang sesuai dengan fitrahNya adalah panduan utuh antara aspek duniawi dan ukhrawi, individu dan sosial serta iman, ilmu, dan amal dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Berkat rahmat Allah Subhanahu wata‘ala Bangsa Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dari kaum penjajah, maka umat Islam berkewajiban mengisi kemerdekaan itu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata’ala. Sebagai bagian dari umat Islam dunia, maka umat Islam Indonesia memiliki kewajiban berperan aktif dalam menciptakan Ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam sedunia menuju masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata’ala. Mahasiswa Islam sebagai generasi muda yang sadar akan hak dan kewajibannya serta peran dan tanggung jawab kepada umat manusia, umat muslim dan Bangsa Indonesia bertekad memberikan dharma bhaktinya untuk mewujudkan nilai-nilai keislaman demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata‘ala. Meyakini bahwa tujuan itu dapat dicapai dengan taufiq dan hidayah Allah Subhanahu wata‘ala serta usaha-usaha yang teratur, terencana dan penuh kebijaksanaan, dengan nama Allah kami Mahasiswa Islam menghimpun diri dalam satu organisasi yang digerakkan dengan pedoman berbentuk anggaran dasar sebagai berikut :



61

BAB I NAMA, WAKTU DAN TEMPAT Pasal 1 N a m a Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Islam, disingkat HMI. Pasal 2 Waktu dan Tempat kedudukan HMI didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947 untuk waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di tempat Pengurus Besar. BAB II A Z A S Pasal 3 HMI berazaskan Islam. BAB III TUJUAN, USAHA DAN SIFAT Pasal 4 Tujuan Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata’ala. Pasal 5 U s a h a a. b. c. d. e. f.

Membina pribadi muslim untuk mencapai akhlaqul karimah. Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial dan budaya. Mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan masa depan umat manusia. Memajukan kehidupan umat dalam mengamalkan Dienul Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memperkuat Ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam sedunia. Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, perguruan tinggi dan kepemudaan untuk menopang pembangunan nasional.



62

g.

Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan huruf (a) s.d. (e) dan sesuai dengan azas, fungsi, dan peran organisasi serta berguna untuk mencapai tujuan organisasi. Pasal 6 S i f a t HMI bersifat independen. BAB IV STATUS FUNGSI DAN PERAN Pasal 7 Status HMI adalah organisasi mahasiswa. Pasal 8 Fungsi HMI berfungsi sebagai organisasi kader. Pasal 9 P e r a n HMI berperan sebagai organisasi perjuangan. BAB V KEANGGOTAAN Pasal 10

a.

Yang dapat menjadi anggota HMI adalah Mahasiswa Islam yang terdaftar pada perguruan tinggi dan/atau yang sederajat yang ditetapkan oleh Pengurus HMI Cabang/Pengurus Besar HMI.

b.

Anggota HMI terdiri dari :

c.

1.

Anggota Muda.

2.

Anggota Biasa.

3.

Anggota Kehormatan.

Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban.



63

BAB VI KEDAULATAN Pasal 11 Kedaulatan berada di tangan anggota biasa yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan penjabarannya. BAB VII STRUKTUR ORGANISASI Pasal 12 Kekuasaan Kekuasaan dipegang oleh Kongres, Konferensi/Musyawarah Cabang dan Rapat Anggota Komisariat. Pasal 13 Kepemimpinan a.

Kepemimpinan organisasi dipegang oleh Pengurus Besar HMI, Pengurus HMI Cabang dan Pengurus HMI Komisariat.

b.

Untuk membantu tugas Pengurus Besar HMI, dibentuk Badan Koordinasi.

c.

Untuk membantu tugas Pengurus HMI Cabang, dibentuk Koordinator Komisariat. Pasal 14 Majelis Pengawas dan Konsultasi

a.

Ditingkat Pengurus Besar HMI dibentuk Majelis Pengawas dan Konsultasi PB HMI.

b.

Ditingkat Pengurus HMI Cabang dibentuk Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Cabang.

c.

Ditingkat Pengurus HMI Komisariat dibentuk Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus HMI Komisariat. Pasal 15 Badan–Badan Khusus

Dalam rangka memudahkan realisasi usaha mencapai tujuan HMI maka dibentuk Korps-HMI-Wati, Lembaga Pengembangan Profesi, Badan Pengelola Latihan dan Badan Penelitian Pengembangan.



64

BAB VIII KEUANGAN DAN HARTA BENDA Pasal 16 Keuangan dan Harta Benda a.

Keuangan dan harta benda HMI dikelola dengan prinsip transparansi, bertanggungjawab, efektif, efisien dan berkesinambungan. b. Keuangan dan Harta benda HMI diperoleh dari uang pangkal anggota, iuran dan sumbangan anggota, sumbangan alumni dan usaha-usaha lain yang halal dan tidak bertentangan dengan sifat Independensi HMI.

BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN Pasal 17 a.

Perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran organisasi dilakukan oleh Kongres.

hanya dapat

b.

Harta benda HMI sesudah dibubarkan harus diserahkan kepada Yayasan Amal Islam. BAB X PENJABARAN ANGGARAN DASAR, DAN PENGESAHAN Pasal 18 Penjabaran Anggaran Dasar HMI

a.

Penjabaran pasal 3 tentang azas organisasi dirumuskan dalam Memori Penjelasan tentang Islam sebagai Azas HMI. b. Penjabaran pasal 4 tentang tujuan organisasi dirumuskan dalam Tafsir Tujuan HMI. c. Penjabaran pasal 5 tentang usaha organisasi dirumuskan dalam Program Kerja Nasional. d. Penjabaran pasal 6 tentang sifat organisasi dirumuskan dalam Tafsir Independensi HMI. e. Penjabaran pasal 8 tentang fungsi organisasi dirumuskan dalam Pedoman Perkaderan HMI. f. Penjabaran pasal 9 tentang peran organisasi dirumuskan dalam Nilai Dasar Perjuangan HMI. g. Penjabaran Anggaran Dasar tentang hal-hal di luar point a hingga f di atas dirumuskan dalam Anggaran Rumah Tangga. 65 Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


Pasal 19 Aturan Tambahan Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Penjabaran Anggaran Dasar dimuat dalam Peraturan-Peraturan/Ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Penjabaran Anggaran Dasar HMI. Pasal 20 Pengesahan Pengesahan Anggaran Dasar HMI ditetapkan pada Kongres III di Jakarta, tanggal 4 September 1953, yang diperbaharui pada : Kongres IV di Bandung, tanggal 4 Oktober 1955, Kongres V di Medan, tanggal 31 Desember 1957, Kongres VI di Makassar, tanggal 20 Juli 1960, Kongres VII di Jakarta, tanggal 14 September 1963, Kongres VIII di Solo, tanggal 17 September 1966, Kongres IX di Malang, tanggal 10 Mei 1969, Kongres X di Palembang, tanggal 10 Oktober 1971, Kongres XI di Bogor, tanggal 12 Mei 1974, Kongres XII di Semarang, tanggal 15 Oktober 1976, Kongres XIII di Ujung Pandang, tanggal 12 Februari 1979, Kongres XIV di Bandung, tanggal 30 April 1981, Kongres XV di Medan, tanggal 25 Mei 1983, Kongres XVI di Padang, tanggal 31 Maret 1986, Kongres XVII di Lhokseumawe, tanggal 6 Juli 1988, Kongres XVIII di Jakarta, tanggal 24 September 1990, Kongres XIX di Pekanbaru, tangal 9 Desember 1992, Kongres XX di Surabaya, tanggal 29 Januari 1995, Kongres XXI di Yogyakarta, tanggal 26 Agustus 1997, Kongres XXII di Jambi, tanggal 3 Desember 1999, Kongres XXIII di Balikpapan, tanggal 30 April 2002, Kongres XXIV di Jakarta, tanggal 23 Oktober 2003, Kongres XXV di Makassar, tanggal 20 Februari 2006.



66

ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

BAB I KEANGGOTAAN BAGIAN I ANGGOTA Pasal 1 Anggota Muda Anggota Muda adalah Mahasiswa Islam yang menuntut ilmu dan/atau yang sederajat yang telah mengikuti Masa Perkenalan Calon Anggota (Maperca) dan ditetapkan oleh Pengurus Cabang. Pasal 2 Anggota Biasa Anggota Biasa adalah Anggota Muda atau Mahasiswa Islam yang telah dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader I (Basic Training). Pasal 3 Anggota Kehormatan a. b.

Adalah orang yang berjasa kepada HMI. Mekanisme penetapan Anggota Kehormatan diatur dalam ketentuan tersendiri.



67

BAGIAN II SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN Pasal 4 a.

Setiap Mahasiswa Islam yang ingin menjadi anggota harus mengajukan permohonan serta menyatakan secara tertulis kesediaan mengikuti Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan/peraturan organisasi lainnya.

b.

Apabila telah memenuhi syarat pada ayat (a) dan yang bersangkutan telah dinyatakan lulus mengikuti Maperca, maka dinyatakan sebagai Anggota Muda.

c.

Mahasiswa Islam yang telah memenuhi syarat (a) dan/atau Anggota Muda HMI dapat mengikuti Latihan Kader I dan setelah lulus dinyatakan sebagai Anggota Biasa HMI. BAGIAN III MASA KEANGGOTAAN Pasal 5 Masa Keanggotaan

a.

Masa keanggotaan Anggota Muda berakhir 6 (enam) bulan sejak Maperca.

b.

Masa keanggotaan Anggota Biasa adalah sejak dinyatakan lulus LK I (Basic Training) hingga 2 (dua) tahun setelah berakhirnya masa studi S0 dan S1, dan hingga 1 tahun untuk S2 dan S3.

c.

Anggota Biasa yang habis masa keanggotaannya saat menjadi pengurus, diperpanjang masa keanggotaannya sampai selesai masa kepengurusannya (dinyatakan demisioner), setelah itu dinyatakan habis masa keanggotaannya dan tidak dapat menjadi pengurus lagi.

d.

Anggota Biasa yang melanjutkan studi ke strata perguruan tinggi yang lebih tinggi atau sama lebih dari dua tahun sejak lulus dari studi sebelumnya dan tidak sedang diperpanjang masa keanggotaan karena menjadi pengurus (sebagaimana dimaksud ayat c) maka masa keanggotaan tidak diperpanjang lagi (berakhir).

e.

Masa keanggotaan berakhir apabila : 1. Telah berakhir masa keanggotaannya. 2. Meninggal dunia. 3. Mengundurkan diri. 4. Menjadi anggota partai politik. 5. Diberhentikan atau dipecat.



68

BAGIAN IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 6 Hak Anggota

a. Anggota Muda mempunyai hak bicara dan hak partisipasi. b. Anggota Biasa memiliki hak bicara, hak suara, hak partisipasi dan hak untuk

dipilih. c. Anggota Kehormatan memiliki hak mengajukan saran/usul dan pertanyaan kepada pengurus secara lisan dan tulisan.

Pasal 7 Kewajiban Anggota a. b. c. d.

e. f.

Setiap anggota berkewajiban menjaga nama baik HMI. Setiap anggota berkewajiban menjalankan Misi Organisasi. Setiap anggota berkewajiban menjunjung tinggi etika, sopan santun dan moralitas dalam berperilaku dan menjalankan aktivitas organisasi. Setiap anggota berkewajiban tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan HMI yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Setiap anggota biasa berkewajiban membayar uang pangkal dan iuran anggota. Setiap anggota berkewajiban menghormati simbol-simbol organisasi. BAGIAN V MUTASI ANGGOTA Pasal 8

a.

Mutasi anggota adalah perpindahan status keanggotaan dari satu Cabang ke Cabang lain. b. Dalam keadaan tertentu, seorang anggota HMI dapat memindahkan status keanggotaannya dari satu Cabang ke Cabang lain atas persetujuan Cabang asalnya. c. Untuk memperoleh persetujuan dari Cabang asal, maka seorang anggota harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk selanjutnya diberikan surat keterangan. d. Mutasi anggota hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan pindah studi dan/atau pindah domisili.



69

e.

Apabila seorang anggota HMI studi di 2 (dua) perguruan tinggi yang berbeda wilayah kerja Cabang, maka ia harus memilih salah satu Cabang. BAGIAN VI RANGKAP ANGGOTA DAN RANGKAP JABATAN Pasal 9

a.

Dalam keadaan tertentu anggota HMI dapat merangkap menjadi anggota organisasi lain atas persetujuan Pengurus Cabang. b. Pengurus HMI tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan pada organisasi lain sesuai ketentuan yang berlaku. c. Ketentuan tentang jabatan seperti dimaksud pada ayat (b) diatas, diatur dalam ketentuan tersendiri. d. Anggota HMI yang mempunyai kedudukan pada organisasi lain diluar HMI, harus menyesuaikan tindakannya dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.

BAGIAN VII SANKSI ANGGOTA Pasal 10 Sanksi Anggota a.

Sanksi adalah bentuk hukuman sebagai bagian proses pembinaan yang diberikan organisasi kepada anggota yang melalaikan tugas, melanggar ketentuan organisasi, merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi, dan/atau melakukan tindakan kriminal dan tindakan melawan hukum lainnya.

b.

Sanksi dapat berupa teguran, peringatan, skorsing, pemecatan atau bentuk lain yang ditentukan oleh pengurus dan diatur dalam ketentuan tersendiri.

c.

Anggota yang dikenakan sanksi dapat mengajukan pembelaan di forum yang ditunjuk untuk itu.



70

BAB II STRUKTUR ORGANISASI A. STRUKTUR KEKUASAAN BAGIAN I KONGRES Pasal 11 Status a. b. c. d. e.

Kongres merupakan musyawarah utusan Cabang-cabang. Kongres memegang kekuasaaan tertinggi organisasi. Kongres diadakan 2 (dua) tahun sekali. Dalam keadaan luar biasa, Kongres dapat diadakan menyimpang dari ketentuan pasal 11 ayat ( c ). Dalam keadaan luar biasa Kongres dapat diselenggarakan atas inisiatif satu Cabang dengan persetujuan sekurang-kurangnya melebihi separuh dari jumlah Cabang penuh. Pasal 12 Kekuasaan/Wewenang

a. b. c. d. e. f.

Meminta laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar. Menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman-pedoman Pokok, Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) dan Program Kerja Nasional. Memilih Pengurus Besar dengan jalan memilih Ketua Umum yang sekaligus merangkap sebagai formateur dan dua mide formateur. Menetapkan Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) Pengurus Besar. Menetapkan calon-calon tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya. Menetapkan dan mengesahkan pembentukan dan pembubaran Badan Koordinasi (BADKO). Pasal 13 Tata Tertib

a.

b.

Peserta Kongres terdiri dari Pengurus Besar (PB), Utusan/Peninjau Pengurus Cabang, KOHATI PB HMI, Bakornas Lembaga Pengembangan Profesi, Badan Pengelola Latihan (BPL), Badan Penelitian Pengembangan (Balitbang), BADKO, Anggota MPK PB HMI dan Undangan Pengurus Besar HMI. KOHATI PB HMI, Bakornas Lembaga Pengembangan Profesi, Badan Pengelola Latihan, Balitbang, BADKO, Anggota MPK PB HMI dan Undangan Pengurus Besar merupakan peserta peninjau.



71

c. d.

Peserta Utusan (Cabang Penuh) mempunyai hak suara dan hak bicara, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara. Banyaknya utusan Cabang dalam Kongres dari jumlah Anggota Biasa Cabang penuh dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Sn = a.px-1 Dimana : x adalah bilangan asli {1,2,3,4, …} Sn a p x

= Jumlah Anggota Biasa = 150 (Seratus lima Puluh) = Pembanding = 4 (empat) = Jumlah utusan

Jumlah anggota Jumlah Utusan 150 s/d 599 :1 600 s/d 2.399 :2 2.400 s/d 9.599 :3 9.600 s/d 38.900 :4 dan seterusnya ………. e. f.

Jumlah peserta peninjau ditetapkan oleh Pengurus Besar. Pimpinan Sidang Kongres dipilih dari peserta (utusan/peninjau) oleh peserta utusan dan berbentuk presidium. g. Kongres baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta utusan (Cabang penuh). h. Apabila ayat (g) tidak terpenuhi maka Kongres diundur selama 2 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah. i. Setelah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan dibahas oleh Kongres maka PB HMI dinyatakan Demisioner. j. BADKO dan Cabang harus mengikutsertakan HMI-Wati sebagai peserta. BAGIAN II KONFERENSI CABANG/MUSYAWARAH CABANG Pasal 14 Status

a.

Konferensi Cabang (KONFERCAB) merupakan musyawarah utusan Komisariat. b. KONFERCAB merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Cabang.



72

c. d.

Bagi Cabang yang memiliki komisariat kurang dari 4 (empat) diselenggarakan Musyawarah Cabang (MUSCAB). KONFERCAB/MUSCAB diselenggarakan satu kali dalam setahun. Pasal 15 Kekuasaan dan Wewenang

a. b. c. d.

Meminta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus Cabang. Menetapkan Pedoman Kerja Pengurus Cabang dan Program Kerja Pengurus Cabang. Memilih Pengurus Cabang dengan jalan memilih Ketua Umum yang merangkap sebagai Formateur dan dua Mide Formateur. Menetapkan Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) Pengurus Cabang. Pasal 16 Tata Tertib Konferensi Cabang/Musyawarah Cabang

a.

Peserta KONFERCAB terdiri dari Pengurus Cabang, Utusan/Peninjau Komisariat, KOHATI Cabang, Badan Pengelola Latihan, Anggota MPK Pengurus Cabang, Koordinator Komisariat (KORKOM) dan undangan Pengurus Cabang.

b.

Pengurus Cabang adalah penanggung jawab Konferensi/Musyawarah Anggota Cabang; Komisariat Penuh adalah peserta utusan; KOHATI Cabang, Lembaga Pengembangan Profesi, Badan Pengelola Latihan, anggota MPK Pengurus Cabang, KORKOM, Komisariat Persiapan, dan undangan Pengurus Cabang adalah peserta peninjau.

c.

Untuk MUSCAB, Pengurus Cabang adalah penanggung jawab penyelenggara MUSCAB, anggota biasa adalah utusan, KOHATI Cabang, Lembaga Pengembangan Profesi, Badan Pengelola Latihan, anggota MPK Pengurus Cabang dan undangan pengurus Cabang adalah peserta peninjau.

d.

Peserta utusan (komisariat penuh/anggota biasa) mempunyai hak suara dan hak bicara sedangkan peserta peninjau mempunyai hak bicara.

e.

Banyaknya utusan Komisariat dalam KONFERCAB ditentukan dari jumlah Anggota Biasa dengan menggunakan rumus sebagai berikut : Sn = a.px-1 dimana : x adalah bilangan asli (1, 2, 3, 4, ….) Sn = Jumlah Anggota Biasa a = 150 (seratus lima puluh) p = Pembanding = 3 (tiga) x = Jumlah Utusan Jumlah Anggota Jumlah Utusan 50 s/d 149 :1 150 s/d 449 :2



73

450 s/d 1.349 1.350 s/d 4.049 4.050 s/d 12.149 12.150 s/d 36.449 dan seterusnya ………….

:3 :4 :5 :6

f.

Pimpinan Sidang KONFERCAB/MUSCAB dipilih dari utusan/peninjau oleh peserta utusan dan berbentuk presidum.

peserta

g.

KONFERCAB/MUSCAB baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah peserta utusan Komisariat/Komisariat penuh.

h. Apabila ayat (g) tidak terpenuhi, maka KONFERCAB/MUSCAB diundur 1 x 24 jam setelah itu dinyatakan sah. i.

Setelah Pengurus Cabang menyampaikan LPJ di hadapan peserta KONFERCAB/MUSCAB maka pengurus Cabang dinyatakan demisioner. BAGIAN III RAPAT ANGGOTA KOMISARIAT Pasal 17 Status

a. b.

Rapat Anggota Komisariat (RAK) merupakan musyawarah Anggota Biasa Komisariat. RAK diadakan satu kali dalam satu tahun. Pasal 18 Kekuasaan/Wewenang

a. b. c. d.

Meminta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus Komisariat. Menetapkan Pedoman Kerja Pengurus Komisariat dan Program Kerja Komisariat. Memilih Pengurus Komisariat dengan jalan memilih Ketua Umum yang merangkap sebagai formateur dan kemudian dua mide formateur. Menetapkan Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) Pengurus HMI Komisariat. Pasal 19 Tata Tertib Rapat Anggota Komisariat

a.

Peserta RAK terdiri dari Pengurus Komisariat, Anggota Biasa Komisariat, Pengurus KOHATI Komisariat, Anggota Muda, Anggota MPK Pengurus Komisariat dan undangan Pengurus Komisariat.



74

b. c. d. e. f. g.

Pengurus Komisariat adalah penanggung jawab penyelenggara RAK; Anggota Biasa adalah utusan; Anggota Muda, Anggota MPK Pengurus Komisariat dan undangan Pengurus Komisariat adalah peserta peninjau. Peserta utusan mempunyai hak suara dan hak bicara sedangkan peserta peninjau mempunyai hak bicara. Pimpinan Sidang RAK dipilih dari peserta utusan/peninjau oleh peserta utusan dan berbentuk presidium. RAK baru dapat dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari separuh jumlah Anggota Biasa. Apabila ayat (e) tidak terpenuhi maka RAK diundur 1 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan sah. Setelah LPJ Pengurus Komisariat diterima oleh peserta RAK maka Pengurus Komisariat dinyatakan demisioner.

B. STRUKTUR PIMPINAN BAGIAN IV PENGURUS BESAR Pasal 20 Status a.

Pengurus Besar (PB) adalah Badan/Instansi kepemimpinan tertinggi organisasi. b. Masa jabatan PB adalah dua tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dari PB Demisioner. Pasal 21 Personalia Pengurus Besar

a.

Formasi Pengurus Besar sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum. b. Formasi Pengurus Besar disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi kinerja kepengurusan. c. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Besar adalah : 1. Bertaqwa kepada Allah SWT. 2. Dapat membaca Al Qur’an. 3. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi. 4. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III. 5. Pernah menjadi Pengurus Komisariat, Pengurus Cabang dan/atau BADKO. 6. Tidak menjadi personalia Pengurus Besar untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum.



75

d.

Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Besar adalah : 1. Bertaqwa kepada Allah SWT. 2. Dapat membaca Al Qur’an. 3. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi. 4. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader III. 5. Pernah menjadi Pengurus Komisariat, Cabang dan/atau BADKO. 6. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi Pengurus. 7. Sehat secara jasmani maupun rohani 8. Ketika mencalonkan diri, mendapatkan rekomendasi tertulis dari Cabang. e. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Kongres, personalia Pengurus Besar harus sudah dibentuk dan Pengurus Besar Demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan. f. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat diplih Pejabat Ketua Umum. g. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah: 1. Meninggal dunia. 2. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut. 3. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium selama 2 (dua) bulan berturut-turut. h. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Kongres apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut : 1. Membuat pernyataan kepada publik atas nama PB HMI yang melanggar Anggaran Dasar pasal 6. 2. Terbukti melanggar Anggaran Dasar Pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 58. 3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga pasal 21 ayat d. i. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan/pengambilan sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum sebelum Kongres hanya dapat melalui : 1. Keputusan Sidang Pleno Pengurus Besar yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Sidang Pleno Pengurus Besar apabila pemberhentian Ketua Umum diusulkan melalui Keputusan Rapat Harian Pengurus Besar yang disetujui oleh 2/3 jumlah Pengurus Besar. 2. Keputusan Sidang Pleno Pengurus Besar atau Rapat Harian Pengurus Besar yang disetujui minimal 50%+1 jumlah suara utusan Sidang Pleno Pengurus Besar atau 50%+1 jumlah Pengurus Besar apabila pemberhentian Ketua Umum diusulkan oleh minimal 1/2 jumlah Cabang penuh. j. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi (bila dibutuhkan), dan tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar dan Cabang.



76

k. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar selambat-lambatnya satu mingggu sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan. Putusan Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima. l. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Besar yang terdekat. m. Bila Sekretaris Jenderal Pengurus Besar tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap hingga dua kali Rapat Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat secara otomatis dari Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi hingga dipilih, diangkat dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Besar yang terdekat. n. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Besar untuk memilih Pejabat Ketua Umum, Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar dan mengundang Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar menjadi saksi dalam Rapat Harian Pengurus Besar. o. Rapat Harian Pengurus Besar untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui musyawarah atau pemungutan suara dari calon-calon yang terdiri dari Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Ketua Bidang. p. Pengambilan sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dilakukan oleh Koordinator Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar atau Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar. q. Ketua Umum dapat melakukan reshuffle atau penggantian personalia Pengurus Besar dengan mempertimbangkan hal-hal berikut : 1. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat PB HMI. 2. Realisasi Program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester. 3. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja PB HMI (di luar bidang yang bersangkutan). Pasal 22 Tugas dan Wewenang a.

Menggerakkan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Melaksanakan ketetapan-ketetapan Kongres. c. Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan HMI kepada seluruh aparat dan anggota HMI. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


77

d.

Melaksanakan Sidang Pleno Pengurus Besar setiap semester kegiatan, selama periode berlangsung. e. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Besar minimal satu minggu sekali, selama periode berlangsung. f. Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Besar minimal dua minggu sekali, selama periode berlangsung. g. Memfasilitasi sidang Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar dalam rangka menyiapkan draft materi Kongres atau sidang Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar lainnya ketika diminta. h. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota melalui Kongres. i. Mengesahkan Pengurus BADKO. j. Menerima laporan kerja Pengurus BADKO. k. Menaikkan dan menurunkan status BADKO dan Cabang berdasarkan evaluasi perkembangan BADKO dan Cabang. l. Mengesahkan Pengurus Cabang dan mengesahkan pemekaran Cabang berdasarkan rekomendasi KONFERCAB Induk dan menetapkan pembentukan Cabang Persiapan berdasarkan usulan Musyawarah Daerah (MUSDA) BADKO. m. Memberikan sanksi dan merehabilitasi secara langsung terhadap anggota/pengurus. BAGIAN V BADAN KOORDINASI Pasal 23 Status a. b. c.

Badan Koordinasi (BADKO) adalah badan pembantu Pengurus Besar. BADKO HMI dibentuk untuk mengkoordinir beberapa Cabang. Masa jabatan Pengurus BADKO disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Besar. Pasal 24 Personalia Pengurus Badan Koordinasi

a.

Formasi Pengurus BADKO sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum. b. Yang dapat menjadi personalia Pengurus BADKO adalah : 1. Bertaqwa kepada Allah SWT. 2. Dapat membaca Al Qur’an. 3. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi. 4. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II. 5. Pernah menjadi Pengurus Komisariat dan Pengurus Cabang.



78

6.

Tidak menjadi personalia Pengurus BADKO untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum. c. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus BADKO adalah: 1. Bertaqwa kepada Allah SWT. 2. Dapat membaca Al Qur’an. 3. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi. 4. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II. 5. Pernah menjadi Pengurus Komisariat dan Pengurus Cabang. 6. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus. 7. Sehat secara jasmani maupun rohani. 8. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yakni karya tulis ilmiah. 9. Ketika mencalonkan diri mendapatkan rekomendasi tertulis dari Cabang. d. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah MUSDA, personalia Pengurus BADKO harus sudah dibentuk dan Pengurus BADKO Demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan. e. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non aktif, maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum. f. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non aktif adalah : 1. Meninggal dunia. 2. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut. 3. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium selama 2 (dua) bulan berturut-turut. g. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum MUSDA apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut : 1. Membuat pernyataan kepada publik atas nama Pengurus BADKO yang melanggar Anggaran Dasar Pasal 6. 2. Terbukti melanggar Anggaran Dasar Pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 58. 3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga pasal 24 ayat c. h. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan Pejabat Ketua Umum sebelum MUSDA, hanya dapat dilakukan melalui : 1. Keputusan Sidang Pleno Pengurus BADKO yang disetujui minimal 50%+1 suara peserta Sidang Pleno Pengurus BADKO apabila pemberhentian Ketua Umum yang diusulkan melalui Keputusan Rapat Harian Pengurus BADKO yang disetujui oleh 2/3 jumlah Pengurus BADKO. 2. Sidang Pleno Pengurus BADKO yang disetujui minimal 50%+1 jumlah suara utusan Sidang Pleno Pengurus BADKO apabila pemberhentian Ketua Umum diusulkan oleh minimal setengah jumlah Cabang penuh. i. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan sanksi (bila dibutuhkan) dan tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Pengurus Besar. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


79

j.

Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Pengurus Besar selambat-lambatnya satu mingggu sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan. Keputusan Pengurus Besar yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima. k. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus BADKO secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus BADKO yang terdekat. l. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus BADKO, Sekretaris Umum selaku Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Cabang dan Pengurus Besar. m. Ketua Umum dapat melakukan reshuffle atau penggantian personalia Pengurus BADKO dengan mempertimbangkan hal-hal berikut : 1. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat Pengurus BADKO. 2. Realisasi program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester. 3. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Pengurus BADKO HMI (di luar bidang yang bersangkutan). Pasal 25 Tugas dan Wewenang a.

Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan Pengurus Besar tentang berbagai masalah organisasi di wilayahnya. b. Mewakili Pengurus Besar menyelesaikan persoalan intern di wilayah koordinasinya tanpa meninggalkan keharusan konsultasi dengan Pengurus Besar. c. Melaksanakan segala yang diputuskan Musyawarah Daerah (MUSDA). d. Melaksanakan Sidang Pleno setiap semester kegiatan. e. Membantu menyiapkan draft materi Kongres. f. Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan Cabang-Cabang dalam wilayah koordinasinya. g. Mewakili Pengurus Besar melantik Cabang-Cabang di wilayah koordinasinya. h. Meminta laporan perkembangan Cabang-Cabang dalam wilayah koordinasinya. i. Menyampaikan laporan kerja Pengurus setiap semester kepada Pengurus Besar. j. Menyelenggarakan MUSDA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Kongres. k. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MUSDA.



80

Pasal 26 Musyawarah Daerah a.

Musyawarah Daerah (MUSDA) adalah musyawarah utusan Cabang-Cabang yang ada dalam wilayah koordinasinya. b. Penyelenggaraan MUSDA dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Kongres. c. Apabila ayat (b) tidak terpenuhi, maka Pengurus Besar segera mengambil inisiatif untuk segera menetapkan Ketua Umum BADKO. d. Kekuasaan dan wewenang MUSDA adalah menetapkan program kerja dan memilih calon-calon Ketua Umum/Formateur BADKO maksimal 3 (tiga) orang dan diusulkan pengesahannya pada PB HMI dengan memperhatikan suara terbanyak untuk ditetapkan 1 (satu) sebagai Ketua Umum/Formateur. e. Tata Tertib MUSDA disesuaikan dengan pasal 13 ART. Pasal 27 Pembentukan Badan Koordinasi a.

Untuk pembentukan/pendirian Badan Koordinasi (BADKO) harus direkomendasikan di Kongres dan ditetapkan/disahkan pada Kongres berikutnya. b. Satu Badan Koordinasi (BADKO) mengkoordinir minimal 3 (tiga) Cabang Penuh. BAGIAN VI CABANG Pasal 28 Status

a.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Cabang merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk di Kota Besar atau Ibukota Propinsi/Kabupaten/Kota yang terdapat perguruan tinggi. b. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Cabang merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk di Ibukota Negara dan Kota Besar lainnya di Negara tersebut yang terdapat banyak Mahasiswa Muslim. c. Masa jabatan Pengurus Cabang adalah satu tahun semenjak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus Demisioner.



81

Pasal 29 Personalia Pengurus Cabang a.

Formasi Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum. b. Yang dapat menjadi personalia Pengurus Cabang adalah : 1. Bertaqwa kepada Allah SWT. 2. Dapat membaca Al Qur’an. 3. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi. 4. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II. 5. Pernah menjadi Pengurus Komisariat dan/atau KORKOM. 6. Tidak menjadi personalia Pengurus Cabang untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum. c. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Cabang adalah : 1. Bertaqwa kepada Allah SWT. 2. Dapat membaca Al Qur’an. 3. Tidak sedang dijatuhi sangsi organisasi. 4. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II. 5. Pernah menjadi Pengurus Komisariat, KORKOM dan/atau Pengurus Cabang. 6. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus. 7. Sehat secara jasmani maupun rohani. 8. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis. 9. Ketika mencalonkan diri mendapatkan rekomendasi tertulis dari Pengurus Komisariat penuh. d. Selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) hari setelah KONFERCAB/MUSCAB, personalia Pengurus Cabang harus sudah dibentuk dan Pengurus Cabang Demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan. e. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non-aktif, maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum. f. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non-aktif adalah : 1. Meninggal dunia. 2. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. 3. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium selama 1 (satu) bulan berturut-turut. g. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum KONFERCAB/MUSCAB apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut : 1. Membuat pernyataan kepada publik atas nama Cabang yang melanggar Anggaran Dasar pasal 6. 2. Terbukti melanggar Anggaran Dasar pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 58. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


82

3.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga pasal 29 ayat c. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan/pengambilan sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum melalui : 1. Keputusan Sidang Pleno Pengurus Cabang yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Sidang Pleno Pengurus Cabang. 2. Usulan pemberhentian Ketua Umum hanya dapat diajukan melalui Keputusan Rapat Harian Pengurus Cabang yang disetujui oleh minimal 2/3 jumlah Pengurus Cabang atau oleh minimal 1/2 jumlah Komisariat penuh. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi (bila dibutuhkan), dan tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Cabang dan Komisariat. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Pengurus Besar selambat-lambatnya satu mingggu sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan. Keputusan Pengurus Besar dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan pembatalan gugatan diterima. Dalam hal masíh terdapat keberatan atas keputusan Pengurus Besar maka dapat diajukan gugatan ulang kepada Pengurus Besar selambatlambatnya satu mingggu sejak keputusan Pengurus Besar ditetapkan. Keputusan Pengurus Besar yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak gugatan ulang diterima. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus Cabang secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Cabang yang terdekat. Bila Sekretaris Umum Pengurus Cabang tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri, atau berhalangan tetap hingga dua kali Rapat Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat secara otomatis dari Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi hingga dipilih, diangkat dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Cabang yang terdekat. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Cabang untuk memilih Pejabat Ketua Umum, Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Cabang dan menjadi saksi dalam Rapat Harian Pengurus Cabang. Rapat Harian Pengurus Cabang untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui musyawarah atau pemungutan suara dari calon yang terdiri dari Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Ketua Bidang. Pengambilan sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dilakukan oleh Koordinator Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Cabang atau Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Cabang yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Cabang.



83

p.

Ketua Umum dapat melakukan reshuffle atau penggantian personalia Pengurus Cabang dengan mempertimbangkan hal-hal berikut : 1. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat Pengurus Cabang. 2. Realisasi Program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 1 (satu) semester. 3. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Cabang (di luar bidang yang bersangkutan). Pasal 30 Tugas dan Wewenang

a.

Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Konferensi/Musyawarah Cabang, serta ketentuan/kebijakan organisasi lainnya yang diberikan oleh Pengurus Besar atau Pengurus BADKO. b. Membentuk Koordinator Komisariat (KORKOM) bila diperlukan dan mengesahkan kepengurusannya. c. Mengesahkan Pengurus Komisariat dan Badan Khusus di tingkat Cabang d. Membentuk dan mengembangkan Badan-Badan Khusus. e. Melaksanakan Sidang Pleno sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) bulan atau 2 (dua) kali selama satu periode berlangsung. f. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Cabang minimal satu minggu sekali, selama periode berlangsung. g. Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Cabang minimal 1 (satu) kali dalam sebulan. h. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Besar melalui Pengurus BADKO. i. Memilih dan mengesahkan 1 (satu) orang Formateur/Ketua Umum dan 2 (dua) orang mide Formateur dari 3 (tiga) calon Anggota Formateur KORKOM yang dihasilkan Musyawarah Komisariat dengan memperhatikan suara terbanyak dan mengesahkan susunan Pengurus KORKOM yang diusulkan Formateur/Ketua Umum KORKOM. j. Mengusulkan pembentukan dan pemekaran Cabang melalui Musyawarah Daerah. k. Menyelenggarakan Konferensi/Musyawarah Cabang. l. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota Biasa melalui Konferensi/Musyawarah Cabang. Pasal 32 Pendirian dan Pemekaran Cabang a.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendirian Cabang Persiapan dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya 100 (seratus) orang anggota biasa kepada Pengurus BADKO setempat yang selanjutnya diteruskan kepada Pengurus Besar.



84

b.

Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, pendirian Cabang Persiapan dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang anggota biasa langsung kepada Pengurus Besar. c. Usulan disampaikan secara tertulis disertai alasan dan dokumen pendukungnya. d. Pengurus Besar dalam mengesahkan Cabang Persiapan harus meneliti keaslian dokumen pendukung, mempertimbangkan potensi anggota di daerah setempat, dan potensi-potensi lainnya di daerah setempat yang dapat mendukung kesinambungan Cabang tersebut bila dibentuk. e. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun disahkan menjadi Cabang Persiapan, mempunyai minimal 150 (seratus lima puluh) anggota biasa dan mampu melaksanakan minimal 2 (dua) kali Latihan Kader I dan 1 (satu) kali Latihan Kader II di bawah bimbingan dan pengawasan Pengurus BADKO setempat, memiliki Badan Pengelola Latihan dan minimal 1 (satu) Lembaga Pengembangan Profesi aktif serta direkomendasikan Pengurus BADKO setempat dapat disahkan menjadi Cabang penuh. f. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun disahkan menjadi Cabang Persiapan, mempunyai minimal 75 (tujuh puluh lima) anggota biasa dan mampu melaksanakan minimal 1 (satu) kali Latihan Kader I dan 1 (satu) kali Latihan Kader II di bawah bimbingan dan pengawasan Pengurus Besar, dan memiliki Badan Pengelola Latihan dapat disahkan menjadi Cabang Penuh. g. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1 (satu) Cabang penuh dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) atau lebih Cabang penuh apabila masing-masing Cabang yang dimekarkan tersebut memiliki minimal 150 (seratus lima puluh) anggota biasa, memiliki Badan Pengelola Latihan dan minimal 1 (satu) Lembaga Pengembangan Profesi aktif, direkomendasikan dalam Konferensi Cabang asal dan disetujui dalam Musyawarah BADKO setempat, serta tidak dalam satu wilayah administratif Kabupaten/Kota. h. Untuk pemekaran Cabang penuh yang berkedudukan di Kota Besar, 2 (dua) atau lebih Cabang penuh yang telah dimekarkan dapat berada dalam 1 (satu) wilayah administratif Kota bila memiliki potensi keanggotaan, potensi pembiayaan, dan potensi-potensi penunjang kesinambungan Cabang lainnya yang tinggi. i. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1 (satu) Cabang dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) atau lebih Cabang penuh apabila masing-masing Cabang yang dimekarkan tersebut memiliki minimal 75 (tujuh puluh lima) anggota biasa, memiliki Badan Pengelola Latihan dan direkomendasikan Konferensi Cabang asal. j. Dalam mengesahkan pemekaran Cabang penuh, Pengurus Besar harus mempertimbangkan tingkat dinamika Cabang penuh hasil pemekaran, daya dukung daerah tempat kedudukan Cabang-Cabang hasil pemekaran, potensi keanggotaan, potensi pembiayaan untuk menunjang aktivitas Cabang hasil pemekaran, dan potensi-potensi lainnya yang menunjang kesinambungan Cabang. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


85

Pasal 32 Penurunan Status dan Pembubaran Cabang a.

Cabang Penuh dapat diturunkan statusnya menjadi Cabang Persiapan apabila memenuhi salah satu atau seluruh hal berikut : 1. Memiliki anggota biasa kurang dari 150 orang (dalam NKRI) dan 75 orang (di luar NKRI). 2. Tidak lagi memiliki salah satu atau keduanya dari Badan Pengelola Latihan dan 1 (satu) Lembaga Pengembangan Profesi. 3. Dalam satu periode kepengurusan tidak melaksanakan Konferensi Cabang selambat-lambatnya selama 18 (delapan belas) bulan. 4. Tidak melaksanakan Latihan Kader II sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut atau tidak melaksanakan 4 (empat) kali Latihan Kader I dalam 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut. 5. Tidak melaksanakan Sidang Pleno minimal 4 (empat) kali selama 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut atau Rapat Harian dan Rapat Presidium minimal 20 kali selama 2 (dua) periode kepengurusan berturutturut. b. Apabila Cabang Persiapan dan Cabang Penuh yang diturunkan menjadi Cabang Persiapan dalam waktu 2 (dua) tahun tidak dapat meningkatkan statusnya menjadi Cabang Penuh maka Cabang tersebut dinyatakan bubar melalui Keputusan Pengurus Besar. BAGIAN VII KOORDINATOR KOMISARIAT Pasal 33 Status a.

Koordinator Komisariat (KORKOM) adalah instansi pembantu Pengurus Cabang. b. Pada perguruan tinggi yang dianggap perlu, Pengurus Cabang dapat membentuk KORKOM untuk mengkoordinir beberapa Komisariat. c. Masa jabatan Pengurus KORKOM disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Cabang. Pasal 34 Personalia Pengurus Koordinator Komisariat a. b.

Formasi Pengurus KORKOM sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum. Yang dapat menjadi personalia Pengurus KORKOM adalah : 1. Bertaqwa kepada Allah SWT. 2. Dapat membaca Al Qur’an. 3. Tidak sedang dijatuhi sangsi organisasi. 4. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader I minimal 1 (satu) tahun.



86

5. 6.

Pernah menjadi Pengurus Komisariat. Tidak menjadi personalia Pengurus KORKOM untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum. c. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus KORKOM adalah : 1. Bertaqwa kepada Allah SWT. 2. Dapat membaca Al Qur’an . 3. Tidak sedang dijatuhi sangsi organisasi. 4. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader II. 5. Pernah menjadi Pengurus Komisariat. 6. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus. 7. Sehat secara jasmani maupun rohani. 8. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis. 9. Ketika mencalonkan diri mendapatkan rekomendasi tertulis dari Pengurus Komisariat Penuh. d. Selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) hari setelah Musyawarah Komisariat, personalia Pengurus KORKOM harus sudah dibentuk dan Pengurus Demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan. e. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non-aktif, maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum. f. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non-aktif adalah : 1. Meninggal dunia. 2. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut. 3. Tidak hadir dalam rapat harian dan/atau rapat presidium selama 1 (satu) bulan berturut-turut. g. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Musyawarah Koordinator Komisariat apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut : 1. Membuat pernyataan kepada publik atas nama Pengurus KORKOM yang melanggar Anggaran Dasar pasal 6. 2. Terbukti melanggar Anggaran Dasar pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 58. 3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga pasal 34 ayat c h. Pemberhentian Ketua Umum KORKOM dan pengangkatan Pejabat Ketua Umum KORKOM hanya dapat dilakukan melalui : 1. Keputusan Rapat Harian Pengurus Cabang yang disetujui minimal 50%+1 suara peserta Rapat Harian Pengurus Cabang. 2. Rapat Harian Pengurus Cabang hanya membahas usulan pemberhentian Ketua Umum KORKOM yang diusulkan oleh minimal 1/2 jumlah Komisariat di wilayah KORKOM tersebut atau 1/2 jumlah Pengurus Cabang atau 2/3 jumlah Pengurus KORKOM. i. Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi (bila dibutuhkan), dan tanda tangan pengusul. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


87

Usulan ditembuskan kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Cabang dan Komisariat. j. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Pengurus Cabang selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan. Keputusan Pengurus Cabang dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan pembatalan gugatan diterima. Dalam hal masíh terdapat keberatan atas keputusan Pengurus Cabang maka dapat diajukan gugatan ulang kepada Pengurus Cabang selambat-lambatnya satu minggu sejak keputusan Pengurus Cabang ditetapkan. Keputusan Pengurus Cabang yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak gugatan ulang diterima. k. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum KORKOM secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Cabang yang terdekat. l. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Cabang, Sekretaris Umum KORKOM selaku Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Komisariat dan Pengurus Cabang. m. Ketua Umum dapat melakukan reshuffle atau penggantian personalia Pengurus KORKOM dengan mempertimbangkan hal-hal berikut : 1. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat Pengurus KORKOM. 2. Realisasi Program kerja di bidang yang bersangkutan dalam 3 (tiga) bulan. 3. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja KORKOM (di luar bidang yang bersangkutan). Pasal 35 Tugas dan Wewenang a.

Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan Pengurus Cabang tentang berbagai masalah organisasi di wilayahnya. b. Mewakili Pengurus Cabang menyelesaikan persoalan intern di wilayah koordinasinya dan berkonsultasi serta berkoordinasi dengan Pengurus Cabang. c. Melaksanakan Ketetapan-ketetapan Musyawarah Komisariat. d. Menyampaikan laporan kerja di Sidang Pleno Pengurus Cabang dan di waktu lain ketika diminta Pengurus Cabang. e. Membantu menyiapkan draft materi Konferensi Cabang. f. Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan Komisariat dalam wilayah koordinasinya. g. Meminta laporan Komisariat dalam wilayah koordinasinya. h. Menyelenggarakan Musyawarah Komisariat selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Konferensi Cabang. i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pengurus Cabang melalui Rapat Harian Pengurus Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) minggu



88

sebelum Musyawarah Komisariat dan menyampaikan laporan kerja selama periode kepengurusan di Musyawarah Komisariat. j. Mengusulkan kenaikan dan penurunkan status Komisariat di wilayah koordinasinya berdasarkan evaluasi perkembangan Komisariat. k. Mengusulkan kepada Pengurus Cabang pembentukan Komisariat Persiapan. Pasal 36 Musyawarah Komisariat a.

Musyawarah Komisariat (Muskom) adalah musyawarah perwakilan komisariat-komisariat yang ada dalam wilayah koordinasi KORKOM. b. Muskom dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Konferensi Cabang. c. Kekuasaan dan wewenang Muskom adalah menetapkan Pedoman Kerja Pengurus KORKOM, Program Kerja, mengusulkan pemekaran Komisariat serta Rekomendasi Internal dan Eksternal KORKOM dan memilih caloncalon Formateur KORKOM sebanyak 3 (tiga) orang dan diusulkan kepada Pengurus Cabang untuk dipilih dan disahkan 1 (satu) orang sebagai Formateur dan 2 (dua) orang sebagai Mide Formateur. d. Tata tertib Muskom disesuaikan dengan pasal 16 Anggaran Rumah Tangga. BAGIAN VIII KOMISARIAT Pasal 37 Status a.

Komisariat merupakan satu kesatuan organisasi di bawah Cabang yang dibentuk di satu perguruan tinggi atau satu/beberapa fakultas dalam satu perguruan tinggi. b. Masa jabatan Pengurus Komisariat adalah satu tahun semenjak pelantikan/serah terima jabatan Pengurus Demisioner. c. Setelah satu tahun berdirinya dengan bimbingan dan pengawasan KORKOM/Cabang yang bersangkutan serta syarat-syarat berdirinya Komisariat Penuh telah terpenuhi, maka dapat mengajukan permohonan kepada Pengurus Cabang untuk disahkan menjadi Komisariat Penuh dengan rekomendasi KORKOM. d. Dalam hal tidak terdapat KORKOM pengajuan Komisariat penuh langsung kepada Pengurus Cabang. Pasal 38 Personalia Pengurus Komisariat a.

Formasi pengurus komisariat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum.



89

b.

Yang dapat menjadi personalia Pengurus Komisariat adalah : 1. Bertaqwa kepada Allah SWT. 2. Dapat membaca Al Qur’an. 3. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi. 4. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader I minimal 1 (satu) tahun setelah lulus. 5. Tidak menjadi personalia Pengurus Komisariat untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan Ketua Umum. c. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Formateur Pengurus Komisariat adalah : 1. Bertaqwa kepada Allah SWT. 2. Dapat membaca Al Qur’an. 3. Tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi. 4. Dinyatakan lulus mengikuti Latihan Kader I minimal 1 (satu) tahun. 5. Pernah menjadi Pengurus Komisariat. 6. Tidak sedang diperpanjang masa keanggotaannya karena sedang menjadi pengurus. 7. Sehat secara jasmani maupun rohani 8. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis. d. Selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) hari setelah Rapat Anggota Komisariat, personalia Pengurus Komisariat harus sudah dibentuk dan Pengurus Demisioner sudah mengadakan serah terima jabatan. e. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas/non-aktif, maka dapat dipilih Pejabat Ketua Umum. f. Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan tugas/non-aktif adalah : 1. Meninggal dunia. 2. Sakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut. 3. Tidak hadir dalam Rapat Harian dan/atau Rapat Presidium selama 1 (satu) bulan berturut-turut. g. Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Rapat Anggota Komisariat apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut : 1. Membuat pernyataan kepada publik atas nama Pengurus Komisariat yang melanggar Anggaran Dasar pasal 6. 2. Terbukti melanggar Anggaran Dasar pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 58. 3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga pasal 38 ayat c. h. Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan/pengambilan sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum hanya dapat dilakukan melalui : 1. Keputusan Rapat Harian Pengurus Komisariat yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Rapat Harian Pengurus Komisariat. 2. Usulan pemberhentian Ketua Umum dapat diajukan melalui Keputusan Rapat Harian Pengurus Komisariat yang disetujui oleh minimal 2/3 jumlah Pengurus Komisariat. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


90

3.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi (bila dibutuhkan) dan tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar dan Cabang. Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Pengurus Cabang selambat-lambatnya satu mingggu sejak putusan pemberhentiannya ditetapkan. Putusan Pengurus Cabang yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima. Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Umum Pengurus Komisariat secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Komisariat yang terdekat. Bila Sekretaris Umum Pengurus Komisariat tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri atau berhalangan tetap hingga dua kali Rapat Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat secara otomatis dari Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Anggota hingga dipilih, diangkat dan diambil sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Komisariat yang terdekat. Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Komisariat untuk memilih Pejabat Ketua Umum, Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Komisariat dan mengundang Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Komisariat menjadi saksi dalam Rapat Harian Pengurus Komisariat. Rapat Harian Pengurus Komisariat untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui musyawarah atau pemungutan suara dari calon yang terdiri dari Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Ketua Bidang. Pengambilan sumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dilakukan oleh Koordinator Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Komisariat atau Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Komisariat yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Komisariat. Ketua Umum dapat melakukan reshuffle atau penggantian personalia Pengurus Komisariat dengan mempertimbangkan hal-hal berikut : 1. Keaktifan yang bersangkutan dalam rapat-rapat Pengurus Komisariat. 2. Realisasi Program kerja di bidang yang bersangkutan dalam waktu 3 (tiga) bulan. 3. Partisipasi yang bersangkutan dalam program kerja Komisariat (di luar bidang yang bersangkutan).



91

Pasal 39 Tugas dan Wewenang a.

Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Rapat Anggota Komisariat dan ketentuan/kebijakan organisasi lainnya yang diberikan oleh Pengurus Cabang. b. Membentuk dan mengembangkan Badan-Badan Khusus. c. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Komisariat minimal satu bulan satu kali. d. Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Komisariat minimal 1 (satu) kali dalam seminggu. e. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Cabang. f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota biasa melalui Rapat Anggota Komisariat. Pasal 40 Pendirian dan Pemekaran Komisariat a.

Pendirian Komisariat Persiapan dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) Anggota Biasa dari satu perguruan tinggi atau satu/beberapa fakultas dari satu perguruan tinggi langsung kepada Pengurus Cabang atau melalui Pengurus KORKOM yang selanjutnya dibicarakan dalam Sidang Pleno Pengurus Cabang. b. Usulan disampaikan secara tertulis disertai alasan dan dokumen pendukungnya. c. Pengurus Cabang dalam mengesahkan Komisariat Persiapan harus meneliti keaslian dokumen pendukung, mempertimbangkan potensi anggota di perguruan tinggi/fakultas setempat dan potensi-potensi lainnya yang dapat mendukung kesinambungan Komisariat tersebut bila dibentuk. d. Sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun disahkan menjadi Komisariat Persiapan, mempunyai minimal 50 (lima puluh) anggota biasa dan mampu melaksanakan minimal 1 (satu) kali Latihan Kader I dan 2 (dua) kali Maperca di bawah bimbingan dan pengawasan Cabang/KORKOM setempat, serta direkomendasikan KORKOM setempat dapat disahkan menjadi Komisariat penuh di Sidang Pleno Pengurus Cabang. e. Pemekaran Komisariat penuh dapat dimekarkan menjadi 2 (dua) atau lebih Komisariat penuh apabila masing-masing Komisariat yang dimekarkan tersebut memiliki minimal 50 (lima puluh) anggota biasa. f. Dalam mengesahkan pemekaran Komisariat Penuh, Pengurus Cabang harus mempertimbangkan potensi dinamika Komisariat penuh hasil pemekaran, daya dukung Fakultas/Perguruan tinggi tempat kedudukan KomisariatKomisariat hasil pemekaran, potensi keanggotaan, potensi pembiayaan untuk menunjang aktivitas Komisariat hasil pemekaran, dan potensi-potensi lainnya yang menunjang kesinambungan Komisariat. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


92

Pasal 41 Penurunan Status dan Pembubaran Komisariat a.

Komisariat penuh dapat diturunkan statusnya menjadi Komisariat Persiapan apabila memenuhi salah satu atau seluruh hal berikut : 1. Memiliki anggota biasa kurang dari 50 orang. 2. Dalam satu periode kepengurusan tidak melaksanakan Rapat Anggota Komisariat selambat-lambatnya selama 18 (delapan belas) bulan. 3. Tidak melaksanakan Latihan Kader I sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut atau tidak melaksanakan 3 (tiga) kali Maperca dalam 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut. 4. Tidak melaksanakan Rapat Harian minimal 10 (sepuluh) kali selama 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut atau Rapat Presidium minimal 30 (tiga puluh) kali selama 2 (dua) periode kepengurusan berturut-turut. b. Apabila Komisariat Penuh yang diturunkan menjadi Komisariat Persiapan dalam waktu 2 (dua) tahun tidak dapat meningkatkan statusnya menjadi Komisariat Penuh maka Komisariat tersebut dinyatakan bubar melalui Keputusan Pengurus Cabang. C. MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI BAGIAN IX MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI PENGURUS BESAR Pasal 42 Status, Fungsi, Keanggotaan dan Masa Jabatan a.

Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar adalah Majelis Pengawas dan Konsultasi HMI ditingkat Pengurus Besar.

b.

Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus Besar dalam melaksanakan AD, ART dan aturan dibawahnya dan memberikan penilaian konstitusional yang bersifat final dan mengikat atas perkara konstitusional di tingkat Pengurus Besar.

c.

Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar berjumlah 15 (lima belas) orang.

d.

Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar adalah anggota/alumni HMI yang memenuhi syarat sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

Bertaqwa kepada Allah SWT. Dapat membaca Al Qur’an. Tidak pernah dijatuhi sanksi organisasi karena melanggar AD/ART. Dinyatakan telah lulus mengikuti Latihan Kader III.



93

5. 6. 7. 8. 9. e.

Pernah menjadi Presidium Pengurus Besar atau Presidium Pengurus Badan Khusus di tingkat Pengurus Besar. Sehat secara jasmani maupun rohani. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis. Ketika mencalonkan mendapatkan rekomendasi tertulis dari 5 Cabang penuh. Tidak menjadi anggota MPK PB untuk yang ketiga kalinya.

Masa Jabatan Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar adalah 2 (dua) tahun dimulai sejak terbentuknya di Kongres dan berakhir pada Kongres periode berikutnya. Pasal 43 Tugas dan Wewenang MPK PB

a.

Menjaga tegaknya AD dan ART HMI di tingkat Pengurus Besar.

b.

Mengawasi pelaksanaan AD, ART dan ketetapan-ketetapan Kongres oleh Pengurus Besar.

c.

Memberikan masukan dan saran kepada Pengurus Besar dalam melaksanakan AD, ART dan ketetapan-ketetapan Kongres baik diminta maupun tidak diminta.

d.

Menyampaikan hasil pengawasannya kepada Sidang Pleno Pengurus Besar.

e.

Menyiapkan draft materi Kongres.

f.

Memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat atas perkara konstitusional yang diajukan oleh anggota biasa dan struktur organisasi lainnya. Pasal 44 Struktur, Tata Kerja dan Persidangan MPK PB

a.

Struktur MPK PB terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator dan Komisi-Komisi.

b. c.

Koordinator dipilih dari dan oleh anggota MPK PB. Komisi-Komisi ditetapkan berdasarkan pembagian bidang Pengurus Besar dan dipimpin oleh seorang Ketua Komisi yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi tersebut.

d.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, MPK PB difasilitasi oleh Pengurus Besar.

e.

MPK PB bersidang sedikitnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) periode.

f.

Sidang MKP PB dianggap sah bila dihadiri oleh minimal 2/3 anggota MPK PB dan dipimpin oleh Koordinator MPK PB.

g.

Putusan MPK PB diambil secara musyawarah mufakat dan bila tidak dapat dipenuhi dapat diambil melalui suara terbanyak (50%+1).



94

BAGIAN X MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI PENGURUS CABANG Pasal 45 Status, Fungsi, Keanggotaan dan Masa Jabatan a.

Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Cabang adalah Majelis Pengawas dan Konsultasi HMI ditingkat Pengurus Cabang. b. Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Cabang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus Cabang dalam melaksanakan AD, ART dan aturan penjabarannya, Keputusan Pengurus Besar dan Pengurus BADKO dan hasil-hasil KONFERCAB/MUSCAB. c. Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Cabang berjumlah 7 (tujuh) orang. d. Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Cabang adalah anggota/alumni HMI yang memenuhi syarat sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.

e.

Bertaqwa kepada Allah SWT. Dapat membaca Al Qur’an. Tidak pernah dijatuhi sangsi organisasi karena melanggar AD/ART. Dinyatakan telah lulus mengikuti Latihan Kader II. Pernah menjadi Presidium Pengurus Cabang atau Presidium Pengurus Badan Khusus di tingkat Pengurus Cabang atau Ketua Umum KORKOM. 6. Sehat secara jasmani maupun rohani. 7. Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yakni karya tulis ilmiah. 8. Ketika mencalonkan mendapatkan rekomendasi tertulis dari KORKOM/Komisariat. 9. Tidak menjadi anggota MPK PC untuk yang ketiga kalinya. Masa Jabatan Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Cabang adalah 1 (satu) tahun dimulai sejak terbentuknya di Konferensi Cabang dan berakhir pada Konferensi Cabang berikutnya. Pasal 46 Tugas dan Wewenang MPK PC

a.

Menjaga tegaknya AD dan ART HMI disemua tingkatan struktur Cabang hingga Komisariat.

b.

Mengawasi pelaksanaan AD, ART dan penjabarannya, keputusan Pengurus Besar dan Pengurus BADKO, serta ketetapan-ketetapan Konferensi Cabang oleh Pengurus Cabang dan badan khusus di tingkat Cabang.

c.

Memberikan saran dan masukan atas pelaksanaan keputusan Pengurus Besar dan Pengurus BADKO, dan ketetapan-ketetapan Konferensi Cabang oleh Pengurus Cabang dan badan khusus di tingkat Cabang ketika diminta maupun tidak diminta. 95



d.

Menyampaikan hasil pengawasannya kepada Sidang Pleno Pengurus Cabang.

e.

Menyiapkan draft materi Konferensi Cabang. Pasal 47 Struktur, Tata Kerja dan Persidangan MPK PC

a. b. c. d. e. f. g.

Struktur MPK PC terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator dan Komisi-Komisi. Koordinator dipilih dari dan oleh anggota MPK PC. Komisi-Komisi ditetapkan berdasarkan pembagian bidang Pengurus Cabang dan dipimpin oleh seorang Ketua Komisi yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi tersebut. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, MPK PC difasilitasi oleh Pengurus Cabang. MPK PC bersidang sedikitnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode. Sidang MPK PC dianggap sah bila dihadiri oleh minimal 2/3 anggota MPK PC dan dipimpin oleh Koordinator MPK PC. Putusan MPK PC diambil secara musyawarah mufakat dan bila tidak dapat dipenuhi dapat diambil melalui suara terbanyak ( 50%+1).

BAGIAN XI MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI PENGURUS KOMISARIAT Pasal 48 Status, Fungsi, Keanggotaan dan Masa Jabatan a.

Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Komisariat adalah Majelis Pengawas dan Konsultasi HMI ditingkat Pengurus Komisariat.

b.

Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Komisariat berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus Komisariat dalam melaksanakan AD, ART dan aturan penjabarannya, keputusan Pengurus Cabang dan KORKOM, dan ketetapan Rapat Anggota Komisariat.

c.

Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Komisariat berjumlah 5 (lima) orang.

d.

Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Komisariat adalah anggota/alumni HMI yang memenuhi syarat sebagai berikut : 1.

Bertaqwa kepada Allah SWT.

2.

Dapat membaca Al Qur’an.

3.

Tidak pernah dijatuhi sanksi organisasi karena melanggar AD/ART.

4.

Dinyatakan telah lulus mengikuti Latihan Kader II.

5.

Pernah menjadi Pengurus Komisariat dan Pengurus Badan Khusus di tingkat Komisariat minimal sebagai Presidium.

6.

Sehat secara jasmani maupun rohani.



96

e.

7.

Berwawasan keilmuan yang luas dan memiliki bukti nyata sebagai insan akademis yakni karya tulis ilmiah.

8.

Tidak menjadi anggota MPK PK untuk yang ketiga kalinya.

Masa Jabatan Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Komisariat adalah 1 (satu) tahun dimulai sejak terbentuknya di RAK dan berakhir pada RAK periode berikutnya. Pasal 49 Tugas dan Wewenang MPK PK

a.

Menjaga tegaknya AD dan ART HMI ditingkat Komisariat.

b.

Mengawasi pelaksanaan AD, ART dan penjabarannya, keputusan Pengurus Cabang dan KORKOM serta ketetapan-ketetapan Rapat Anggota Komisariat oleh Pengurus Komisariat dan badan khusus di tingkat Komisariat.

c.

Memberikan saran dan masukan atas pelaksanaan keputusan Pengurus Cabang dan KORKOM dan ketetapan-ketetapan Rapat Anggota Komisariat oleh Pengurus Komisariat dan badan khusus di tingkat Komisariat ketika diminta maupun tidak diminta.

d.

Menyampaikan hasil pengawasannya kepada Sidang Pleno Pengurus Komisariat.

e.

Menyiapkan draft materi Rapat Anggota Komisariat. Pasal 50 Struktur, Tata Kerja dan Persidangan MPK PK

a.

Struktur MPK PK terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator dan Komisi-Komisi.

b.

Koordinator dipilih dari dan oleh anggota MPK PK.

c.

Komisi-Komisi ditetapkan berdasarkan pembagian bidang Pengurus Komisariat dan dipimpin oleh seorang Ketua Komisi yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi tersebut.

d.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, MPK PK difasilitasi oleh Pengurus Komisariat.

e.

MPK PK bersidang sedikitnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode.

f.

Sidang MPK PK dianggap sah bila dihadiri oleh minimal 2/3 anggota MPK PK dan dipimpin oleh Koordinator MPK PK.

g.

Putusan MPK PK diambil secara musyawarah mufakat dan bila tidak dapat dipenuhi dapat diambil melalui suara terbanyak (50%+1).



97

D. BADAN-BADAN KHUSUS Pasal 51 Status, Sifat dan Fungsi Badan Khusus a.

Badan Khusus adalah lembaga yang dibentuk/disahkan oleh struktur pimpinan sebagai wahana beraktivitas di bidang tertentu secara profesional di bawah koordinasi bidang dalam struktur pimpinan setingkat.

b.

Badan Khusus bersifat semi-otonom terhadap struktur pimpinan.

c.

Badan Khusus dapat memiliki pedoman sendiri yang tidak bertentangan dengan AD, ART dan ketetapan Kongres lainnya.

d.

Badan Khusus berfungsi sebagai penyalur minat dan bakat anggota dan wahana pengembangan bidang tertentu yang dinilai strategis. Pasal 52 Jenis Badan Khusus

a.

Badan Khusus terdiri dari Korps-HMI-Wati (KOHATI), Badan Pengelola Latihan, Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). b. Badan Khusus lainnya dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi. c. Badan Khusus dapat dibentuk di semua tingkatan struktur HMI. d. Di tingkat Pengurus Besar dibentuk KOHATI PB HMI, Badan Pengelola Latihan (BPL), Bakornas Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) dan Balitbang PB HMI. Pasal 53 Korps-HMI-Wati

a. Korps-HMI-Wati yang disingkat KOHATI adalah badan khusus HMI yang

berfungsi sebagai wadah membina, mengembangkan dan meningkatkan potensi HMI-Wati dalam wacana dan dinamika gerakan keperempuanan. b. Di tingkat internal HMI, KOHATI berfungsi sebagai bidang keperempuanan. Di tingkat eksternal HMI, berfungsi sebagai organisasi keperempuanan. c. KOHATI terdiri dari KOHATI Pengurus Besar HMI, KOHATI BADKO HMI, KOHATI HMI Cabang, KOHATI HMI KORKOM dan KOHATI HMI Komisariat. d. KOHATI bertugas : 1. Melakukan pembinaan, pengembangan dan peningkatan potensi kader HMI dalam wacana dan dinamika keperempuanan. 2. Melakukan advokasi terhadap isu-isu keperempuanan.



98

e. KOHATI memiliki hak dan wewenang untuk : 1. Memiliki Pedoman Dasar KOHATI. 2. KOHATI berhak untuk mendapatkan berbagai informasi dari semua

tingkat struktur kepemimpinan HMI untuk memudahkan KOHATI menunaikan tugasnya. 3. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya dalam gerakan keperempuanan yang tidak bertentangan dengan AD, ART dan pedoman organisasi lainnya. f. Personalia KOHATI : 1. Formasi pengurus KOHATI sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. 2. Struktur pengurus KOHATI berbentuk garis fungsional. 3. Pengurus KOHATI disahkan oleh struktur kepemimpinan HMI setingkat. 4. Masa kepengurusan KOHATI disesuaikan dengan masa kepengurusan struktur kepemimpinan HMI. 5. Yang dapat menjadi Ketua/Pengurus KOHATI PB HMI adalah HMIWati yang pernah menjadi pengurus KOHATI Komisariat, KOHATI Cabang dan /atau KOHATI BADKO/KOHATI PB HMI, berprestasi, telah mengikuti LKK dan LK III. Yang dapat menjadi Ketua/Pengurus KOHATI BADKO adalah HMI-Wati yang pernah menjadi Pengurus KOHATI Komisariat, KOHATI Cabang, berprestasi, yang telah mengikuti LKK dan LK II atau training tingkat nasional lainnya. Yang dapat menjadi Ketua/Pengurus KOHATI Cabang adalah HMI-Wati yang pernah menjadi Pengurus KOHATI/Bidang Pemberdayaan Perempuan Komisariat/KORKOM, berprestasi dan telah mengikuti LKK dan LK II. Yang dapat menjadi Ketua/Pengurus KOHATI KORKOM adalah HMIWati yang pernah menjadi Pengurus KOHATI/ Bidang Pemberdayaan Perempuan Komisariat, berprestasi dan telah mengikuti LKK dan LK I. Yang dapat menjadi Ketua/Pengurus KOHATI Komisariat adalah HMIWati berprestasi yang telah mengikuti LK I dan LKK. g. Musyawarah KOHATI : 1. Musyawarah KOHATI merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi pada KOHATI. 2. Musyawarah KOHATI merupakan forum laporan pertanggung jawaban dan perumusan program kerja KOHATI. 3. Tata tertib Musyawarah KOHATI diatur tersendiri dalam Pedoman Dasar KOHATI. Pasal 54 Lembaga Pengembangan Profesi a.

Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) adalah lembaga perkaderan untuk pengembangan profesi di lingkungan HMI.



99

b.

Lembaga Pengembangan Profesi terdiri dari : 1. Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI) 2. Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) 3. Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI) 4. Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI) 5. Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) 6. Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (LAPENMI) 7. Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSMI) 8. Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) 9. Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI)

c.

Lembaga Pengembangan Profesi bertugas : 1. 2.

d.

Melaksanakan perkaderan dan program kerja sesuai dengan bidang profesi masing-masing LPP. Memberikan laporan secara berkala kepada struktur HMI setingkat.

Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) memiliki hak dan wewenang untuk : 1.

Memiliki pedoman dasar dan pedoman rumah tangga.

2.

Masing-masing Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat Pengurus Besar berwenang untuk melakukan akreditasi Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat Cabang.

3.

Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar yang tidak bertentangan dengan AD, ART dan pedoman organisasi lainnya.

4. e.

f.

Dapat melakukan penyikapan terhadap fenomena eksternal sesuai dengan bidang profesi masing-masing Lembaga Pengembangan Profesi (LPP). Personalia Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) :

1.

Formasi pengurus Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) sekurangkurangnya terdiri dari Direktur, Direktur Administrasi dan Keuangan, dan Direktur Pendidikan dan Pelatihan.

2.

Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) disahkan oleh struktur kepemimpinan HMI setingkat.

3.

Masa kepengurusan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI yang setingkat.

4.

Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) adalah anggota biasa yang telah mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) di masing-masing lembaga profesi.

Musyawarah Lembaga : 1.

Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI Cabang.



100

g.

h.

2.

Di tingkat Pengurus Besar disebut Musyawarah Nasional di hadiri oleh Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi Cabang dan di tingkat Cabang disebut Musyawarah Lembaga dihadiri oleh anggota Lembaga Pengembangan Profesi Cabang.

3.

Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur dan mide formateur.

4.

Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi (LPP).

Rapat Koordinasi Nasional : 1.

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Profesi di tingkat Pengurus Besar dan diadakan sekali dalam satu masa periode kepengurusan.

2.

Rapat Koordinasi Nasional dihadiri oleh Lembaga Pengembangan Profesi di Tingkat Pengurus Besar HMI dan Lembaga Pengembangan Profesi di tingkat Cabang.

3.

Rapat Koordinasi Nasional berfungsi untuk menyelaraskan programprogram kerja di lingkungan lembaga-lembaga pengembangan profesi.

Pembentukan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) : 1.

Pembentukan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di Tingkat Pengurus Besar dapat dilakukan sekurang-kurangnya telah memiliki 10 (sepuluh) Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat Cabang.

2.

Pembentukan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat Cabang dapat dilakukan oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota biasa berdasarkan profesi keilmuan atau minat dan bakat. Pasal 55 Badan Pengelola Latihan

a.

Badan Pengelola Latihan (BPL) adalah lembaga yang mengelola aktivitas pelatihan di lingkungan HMI.

b. Badan Pengelola Latihan terdiri dari Badan Pengelola Latihan yang terdapat di tingkat Pengurus Besar dan yang terdapat di tingkat BADKO/Cabang. c.

Badan Pengelola Latihan bertugas : 1. Melaksanakan dan mengelola aktivitas pelatihan di lingkungan HMI. 2. Memberikan laporan secara berkala kepada struktur kepemimpinan HMI setingkat.

d.

Badan Pengelola Latihan (BPL) memiliki hak dan wewenang untuk : 1. Memiliki pedoman dasar dan pedoman rumah tangga. 2. Badan Pengelola Latihan (BPL) berwenang untuk melakukan akreditasi Badan Pengelola Latihan (BPL) di tingkat BADKO/Cabang.



101

3. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD, ART dan pedoman organisasi lainnya. e.

Personalia Badan Pengelola Latihan (BPL) : 1. Formasi pengurus Badan Pengelola Latihan (BPL) sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. 2. Pengurus Badan Pengelola Latihan (BPL) disahkan oleh struktur kepemimpinan HMI setingkat. 3. Masa kepengurusan Badan Pengelola Latihan (BPL) disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI setingkat. 4. Pengurus Badan Pengelola Latihan (BPL) di tingkat Pengurus Besar dan BADKO adalah anggota biasa yang telah lulus LK III dan Senior Course dan di tingkat Cabang telah lulus LK II dan Senior Course.

f.

Musyawarah Lembaga : 1. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Badan Pengelola Latihan (BPL). 2. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan calon Kepala BPL sebagai formateur yang kemudian diajukan kepada pengurus struktur kepemimpinan HMI setingkat untuk ditetapkan. 3. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Badan Pengelola Latihan (BPL). Pasal 56 Badan Penelitian dan Pengembangan

a.

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) adalah lembaga yang mengelola aktivitas penelitian dan pengembangan di lingkungan HMI.

b.

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) hanya terdapat di tingkat Pengurus Besar.

c.

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) bertugas :

d.

1.

Melaksanakan dan mengelola aktivitas penelitian dan pengembangan di lingkungan HMI.

2.

Memberikan laporan secara berkala kepada Pengurus Besar HMI.

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) memiliki hak dan wewenang untuk : 1.

Memiliki pedoman dasar dan pedoman rumah tangga.

2.

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) berhak untuk mendapatkan berbagai informasi dari semua tingkatan HMI untuk keperluan penelitian dan pengembangan di lingkungan HMI.



102

3.

e.

f.

Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang penelitian dan pengembangan yang tidak bertentangan dengan AD, ART dan pedoman organisasi lainnya.

Personalia Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) : 1.

Formasi pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala, Sekretaris dan Bendahara.

2.

Pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) disahkan oleh Pengurus Besar HMI.

3.

Masa kepengurusan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) disesuaikan dengan masa kepengurusan Pengurus Besar HMI.

4.

Pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) adalah anggota biasa dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) HMI.

Musyawarah Lembaga : 1.

Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi pada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang).

2.

Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan calon Kepala Balitbang sebagai formateur yang diajukan kepada Pengurus Besar HMI.

3.

Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) HMI. BAB III ALUMNI HMI Pasal 57 Alumni

a.

Alumni HMI adalah anggota HMI yang telah habis masa keanggotaannya.

b.

HMI dan alumni HMI memiliki hubungan historis, aspiratif dan emosional.

c.

Alumni HMI berkewajiban tetap menjaga nama baik HMI, meneruskan misi HMI di medan perjuangan yang lebih luas dan membantu HMI dalam merealisasikan misinya.



103

BAB IV KEUANGAN DAN HARTA BENDA Pasal 58 Pengelolaan Keuangan dan Harta Benda a.

Prinsip halal maksudnya adalah setiap satuan dana yang diperoleh tidak berasal dan tidak diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilainilai Islam.

b.

Prinsip transparansi maksudnya adalah adanya keterbukaan tentang sumber dan besar dana yang diperoleh serta kemana dan berapa besar dana yang sudah dialokasikan.

c.

Prinsip bertanggungjawab maksudnya adalah setiap satuan dana yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan sumber dan keluarannya secara tertulis dan bila perlu melalui bukti nyata.

d.

Prinsip efektif maksudnya adalah setiap satuan dana yang digunakan berguna dalam rangka usaha organisasi mewujudkan tujuan HMI.

e.

Prinsip efisien maksudnya adalah setiap satuan dana yang digunakan tidak melebihi kebutuhannya.

f.

Prinsip berkesinambungan maksudnya adalah setiap upaya untuk memperoleh dan menggunakan dana tidak merusak sumber pendanaan untuk jangka panjang dan tidak membebani generasi yang akan datang.

g.

Uang pangkal dan iuran anggota bersifat wajib yang besaran serta metode pemungutannya ditetapkan oleh Pengurus Cabang.

h. Uang pangkal dialokasikan sepenuhnya untuk Komisariat. i.

Iuran anggota dialokasikan dengan proporsi 60 persen untuk Komisariat, 40 persen untuk Cabang. BAB V LAGU, LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI Pasal 59

Lagu, Lambang, dan atribut organisasi lainnya diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan Kongres.



104

BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 60 Perubahan Anggaran Rumah Tangga a.

Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan pada Kongres.

b.

Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui Kongres yang pada waktu perubahan tersebut akan dilakukan dan disahkan dihadiri oleh 2/3 peserta utusan Kongres dan disetujui oleh minimal 50%+1 jumlah peserta utusan yang hadir. BAB VII ATURAN TAMBAHAN Pasal 61

Struktur kepemimpinan HMI berkewajiban melakukan sosialisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kepada seluruh anggota HMI. Pasal 62 a.

Pasal-Pasal tentang Rangkap Anggota/Jabatan dan Sanksi Anggota dalam Anggaran Rumah Tangga dijabarkan lebih lanjut dalam Penjelasan Rangkap Anggota/Jabatan dan Sanksi Anggota.

b.

Pasal-pasal tentang Struktur Kepemimpinan dalam ART dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Kepengurusan HMI, Pedoman Administrasi Kesekretariatan, dan Penjelasan Mekanisme Pengesahan Pengurus HMI.

c.

Pasal-pasal tentang Badan Khusus dalam ART dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Dasar KOHATI, Pedoman tentang Lembaga Pengembangan Profesi, Pedoman Badan Pengelola Latihan dan Kode Etik Pengelolaan Latihan, dan Pedoman Balitbang.

d.

Pasal-pasal tentang Keuangan dan Harta Benda dalam ART dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Keuangan dan Harta Benda HMI.



105

MEMORI PENJELASAN TENTANG ISLAM SEBAGAI AZAS HMI “Hari ini telah Kusempurnakan bagi kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu”. (QS. AlMaidah : 3) “Dan mereka yang berjuang dijalan-Ku (kebenaran), maka pasti Aku tunjukkan jalannya (mencapai tujuan) sesungguhnya Tuhan itu cinta kepada orang-orang yang selalu berbuat (progresif). (QS. Al-Ankabut : 69) Islam sebagai ajaran yang haq dan sempurna hadir di bumi diperuntukkan untuk mengatur pola hidup manusia agar sesuai fitrah kemanusiaannya yakni sebagai khalifah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata ke hadirat-Nya. Irodat Allah Subhanahu Wata’ala, kesempurnaan hidup terukur dari personality manusia yang integratif antara dimensi dunia dan ukhrawi, individu dan sosial, serta iman, ilmu dan amal yang semuanya mengarah terciptanya kemaslahatan hidup di dunia baik secara induvidual maupun kolektif. Secara normatif Islam tidak sekedar agama ritual yang cenderung individual akan tetapi merupakan suatu tata nilai yang mempunyai komunitas dengan kesadaran kolektif yang memuat pemaham/kesadaran, kepentingan, struktur dan pola aksi bersama demi tujuan-tujuan politik. Substansi pada dimensi kemasyarakatan, agama memberikan spirit pada pembentukan moral dan etika. Islam yang menetapkan Tuhan dari segala tujuan menyiratkan perlunya meniru etika ke-Tuhanan yang meliputi sikap rahmat (Pengasih), barr (Pemula), ghafur (Pemaaaf), rahim (Penyayang) dan (Ihsan) berbuat baik. Totalitas dari etika tersebut menjadi kerangka pembentukan manusia yang kafah (tidak boleh mendua) antara aspek ritual dengan aspek kemasyarakatan (politik, ekonomi dan sosial budaya). Adanya kecenderungan bahwa peran kebangsaan Islam mengalami marginalisasi dan tidak mempunyai peran yang signifikan dalam mendesain bangsa merupakan implikasi dari proses yang ambigiutas dan distorsif. Fenomena ini ditandai dengan terjadinya mutual understanding antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi. Penempatan posisi yang antagonis sering terjadi karena berbagai kepentingan politik penguasa dari politisi-politisi yang mengalami split personality.



106

Kelahiran HMI dari rahim pergolakan revolusi phisik bangsa pada tanggal 5 Februari 1947 didasari pada semangat mengimplementasikan nilai-nilai ke-Islaman dalam berbagai aspek ke-Indonesiaan. Semangat nilai yang menjadi embrio lahirnya komunitas Islam sebagai kelompok kepentingan (interest group) dan kelompok penekan (pressure group). Dari sisi kepentingan sasaran yang hendak diwujudkan adalah tertuangnya nilai-nilai tersebut secara normatif pada setiap level kemasyarakatan, sedangkan pada posisi penekan adalah keinginan sebagai pejuang Tuhan (sabilillah) dan pembelaan mustadh’afin. Proses internalisasi dalam HMI yang sangat beragam dan suasana interaksi yang sangat plural menyebabkan timbulnya berbagai dinamika ke-Islaman dan keIndonesiaan dengan didasari rasionalisasi menurut subyek dan waktunya. Pada tahun 1955 pola interaksi politik didominasi pertarungan ideologis antara nasionalis, komunis dan agama (Islam). Keperluan sejarah (historical necessity) memberikan spirit proses ideologisasi organisasi. Eksternalisasi yang muncul adalah kepercayaan diri organisasi untuk “bertarung” dengan komunitas lain yang mencapai titik kulminasinya pada tahun 1965. Seiring dengan kreatifitas intelektual pada Kader HMI yang menjadi ujung tombak pembaharuan pemikiran Islam dan proses transformasi politik bangsa yang membutuhkan suatu perekat serta ditopang akan kesadaran sebuah tanggung jawab kebangsaan, maka pada Kongres X HMI di Palembang, tanggal 10 Oktober 1971 terjadilah proses justifikasi Pancasila dalam mukadimah Anggaran Dasar. Orientasi aktivitas HMI yang merupakan penjabaran dari tujuan organisasi menganjurkan terjadinya proses adaptasi pada jamannya. Keyakinan Pancasila sebagai keyakinan ideologi negara pada kenyataannya mengalami proses stagnasi. Hal ini memberikan tuntutan strategi baru bagi lahirnya metodologi aplikasi Pancasila. Normatisasi Pancasila dalam setiap kerangka dasar organisasi menjadi suatu keharusan agar mampu mensuport bagi setiap institusi kemasyarakatan dalam mengimplementasikan tata nilai Pancasila. Konsekuensi yang dilakukan HMI adalah ditetapkannya Islam sebagai identitas yang mensubordinasi Pancasila sebagai azas pada Kongres XVI di Padang, Maret 1986. Islam yang senantiasa memberikan energi perubahan mengharuskan para penganutnya untuk melakukan inovasi, internalisasi, eksternalisasi maupun obyektifikasi. Dan yang paling fundamental peningkatan gradasi umat diukur dari kualitas keimanan yang datang dari kesadaran paling dalam bukan dari pengaruh eksternal. Perubahan bagi HMI merupakan suatu keharusan, dengan semakin meningkatnya keyakinan akan Islam sebagai landasan teologis dalam berinteraksi secara vertikal maupun horizontal, maka pemilihan Islam sebagai azas merupakan pilihan dasar dan bukan implikasi dari sebuah dinamika kebangsaan. Demi tercapainya idealisme ke-Islaman dan ke-Indonesiaan, maka HMI bertekad Islam dijadikan sebagai doktrin yang mengarahkan pada peradaban secara Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


107

integralistik, trasedental, humanis dan inklusif. Dengan demikian kader-kader HMI harus berani menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta prinsipprinsip demokrasi tanpa melihat perbedaan keyakinan dan mendorong terciptanya penghargaan Islam sebagai sumber kebenaran yang paling hakiki dan menyerahkan semua demi ridho-Nya.



108

TAFSIR TUJUAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

I. PENDAHULUAN

T

ujuan yang jelas diperlukan untuk suatu organisasi, hingga setiap usaha yang dilakukan oleh organisasi tersebut dapat dilaksanakan dengan teratur. Bahwa tujuan suatu organisasi dipengaruhi oleh suatu motivasi dasar pembentukan, status dan fungsinya dalam totalitas dimana ia berada. Dalam totalitas kehidupan bangsa Indonesia, maka HMI adalah organisasi yang menjadikan Islam sebagai sumber nilai. Motivasi dan inspirasi bahwa HMI berstatus sebagai organisasi mahasiswa, berfungsi sebagai organisasi kader dan yang berperan sebagai organisasi perjuangan serta bersifat independen. Pemantapan fungsi kekaderan HMI ditambah dengan kenyataan bahwa bangsa Indonesia sangat kekurangan tenaga intelektual yang memiliki keseimbangan hidup yang terpadu antara pemenuhan tugas duniawi dan ukhrowi, iman dan ilmu, individu dan masyarakat, sehingga peranan kaum intelektual yang semakin besar dimasa mendatang merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Atas faktor tersebut, maka HMI menetapkan tujuannya sebagaimana dirumuskan dalam pasal 4 AD HMI yaitu : “TERBINANYA INSAN AKADEMIS, PENCIPTA, PENGABDI YANG BERNAFASKAN ISLAM DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS TERWUJUDNYA MASYARAKAT ADIL MAKMUR YANG DIRIDHOI ALLAH SUBHANAHU WATA’ALA”.

Dengan rumusan tersebut, maka pada hakekatnya HMI bukanlah organisasi massa dalam pengertian fisik dan kualitatif, sebaliknya HMI secara kualitatif merupakan lembaga pengabdian dan pengembangan ide, bakat dan potensi yang mendidik, memimpin dan membimbing anggotaanggotanya untuk mencapai tujuan dengan cara-cara perjuangan yang benar dan efektif. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


109

II. MOTIVASI DASAR KELAHIRAN DAN TUJUAN ORGANISASI Sesungghnya Allah SWT telah mewahyukan Islam sebagai agama yang Haq dan sempurna untuk mengatur umat manusia agar berkehidupan sesuai dengan fitrahnya sebagai Khalifatullah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadirat-Nya. Kehidupan yang sesuai dengan fitrah manusia tersebut adalah kehidupan yang seimbang dan terpadu antara pemenuhan kalbu, iman dan ilmu, dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan ukhrowi. Atas keyakinan ini, maka HMI menjadikan Islam selain sebagai motivasi dasar kelahiran juga sebagai sumber nilai, motivasi dan inspirasi. Dengan demikian Islam bagi HMI merupakan pijakan dalam menetapkan tujuan dari usaha organisasi HMI. Dasar motivasi yang paling dalam bagi HMI adalah ajaran Islam. Karena Islam adalah ajaran fitrah, maka pada dasarnya tujuan dan mission Islam adalah juga merupakan tujuan daripada kehidupan manusia yang fitri, yaitu tunduk kepada fitrah kemanusiaannya. Tujuan kehidupan manusia yang fitri adalah kehidupan yang menjamin adanya kesejahteraan jasmani dan rohani secara seimbang atau dengan kata lain kesejahteraan materiil dan kesejahteraan spirituil. Kesejahteraan yang akan terwujud dengan adanya amal saleh (kerja kemanusiaan) yang dilandasi dan dibarengi dengan keimanan yang benar. Dalam amal kemanusiaan inilah manusia akan dapat kebahagian dan kehidupan yang sebaik-baiknya. Bentuk kehidupan yang ideal secara sederhana kita rumuskan dengan “kehidupan yang adil makmur”. Untuk menciptakaan kehidupan yang demikian, Anggaran Dasar menegaskan kesadaran Mahasiswa Islam Indonesia untuk merealisasikan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Easa, Kemanusian Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Dalam Kebijaksanaan/Perwakilan serta mewujudkan Keadilan sosial bagi Seluruh Indonesia dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah SWT. Perwujudan daripada pelaksanaan nilai-nilai tersebut adalah berupa amal saleh atau kerja kemanusiaan. Dan kerja kemanusiaan ini akan terlaksana secara benar dan sempurna apabila dibekali dan didasari oleh iman dan ilmu pengatahuan. Karena inilah hakekat tujuan HMI tidak lain adalah pembentukan manusia yang beriman dan berilmu serta mampu menunaikan tugas kerja kemanusiaan (amal saleh). Pengabdian dan bentuk amal saleh inilah pada hakekatnya tujuan hidup manusia, sebab dengan melalui kerja kemanusiaan, manusia mendapatkan kebahagiaan. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


110

III. BASIC DEMAND BANGSA INDONESIA Sesunguhnya kelahiran HMI dengan rumusan tujuan seperti pasal 4 Anggaran Dasar tersebut adalah dalam rangka menjawab dan memenuhi kebutuhan dasar (basic need) bangsa Indonesia setelah mendapat kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 guna memformulasikan dan merealisasikan cita-cita hidupnya. Untuk memahami kebutuhan dan tuntutan tersebut maka kita perlu melihat dan memahami keadaan masa lalu dan kini. Sejarah Indonesia dapat kita bagi dalam 3 (tiga) periode yaitu : a)

Periode (Masa) Penjajahan Penjajahan pada dasarnya adalah perbudakaan. Sebagai bangsa terjajah sebenarnya bangsa Indonesia pada waktu itu telah kehilangan kemauan dan kemerdekaan sebagai hak asasinya. Idealisme dan tuntutan bangsa Indonesia pada waktu itu adalah kemerdekaan. Oleh karena itu timbullah pergerakan nasional dimana pimpinan-pimpinan yang dibutuhkan adalah mereka yang mampu menyadarkan hak-hak asasinya sebagai suatu bangsa.

b) Periode (Masa) Revolusi Periode ini adalah masa merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa serta didoorong oleh keinginan yang luhur maka bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam periode ini yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia adalah adanya persatuan solidaritas dalam bentuk mobilitas kekuatan fisik guna melawan dan menghancurkan penjajah. Untuk itu yang dibutuhkan adalah “solidarity making” diantara seluruh kekuatan nasional sehingga dibutuhkan adanya pimpinan nasional tipe solidarity maker. c)

Periode (Masa) Membangun Setelah Indonesia merdeka dan kemerdekaan itu mantap berada ditangannya maka timbullah cita-cita dan idealisme sebagai manusia yang bebas dapat direalisir dan diwujudkan. Karena periode ini adalah periode pengisian kemerdekaan, yaitu guna menciptakan masyarakat atau kehidupan yang adil dan makmur. Maka mulailah pembangunan nasional. Untuk melaksanakan pembangunan, faktor yang sangat diperlukan adalah ilmu pengetahuan. Pimpinan nasional yang dibutuhkan adalah negarawan yang “problem solver” yaitu tipe “administrator” disamping ilmu pengetahuan diperlukan



111

pula adanya iman/akhlak sehingga mereka mampu melaksanakan tugas kerja kemanusiaan (amal saleh). Manusia yang demikian mempunyai garansi yang obyektif untuk menghantarkan bangsa Indonesia ke dalam suatu kehidupan yang sejahtera adil dan makmur serta kebahagiaan. Secara keseluruhan basic demand bangsa Indonesia adalah terwujudnya bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat, menghargai HAM, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan tegas tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 dalam alinea kedua. Tujuan 1 dan 2 secara formal telah kita capai tetapi tujuan ke-3 sekarang sedang kita perjuangkan. Suatu masyarakat atau kehidupan yang adil dan makmur hanya akan terbina dan terwujud dalam suatu pembaharuan dan pembangunan terus menerus yang dilakukan oleh manusia-manusia yang beriman, berilmu pengetahuan dan berkepribadian, dengan mengembangkan nilai-nilai kepribadian bangsa. IV. KUALITAS INSAN CITA HMI Kualitas insan cita HMI adalah merupakan dunia cita yang terwujud oleh HMI di dalam pribadi seorang manusia yang beriman dan berilmu pengetahuan serta mampu melaksanakan tugas kerja kemanusiaan. Kualitas tersebut sebagaimana dalam pasal tujuan (pasal 4 AD HMI) adalah sebagai berikut : 1.

Kualitas Insan Akademis. a. Berpendidikan Tinggi, berpengetahuan luas, berfikir rasional, obyektif, dan kritis. b. Memiliki kemampuan teoritis, mampu memformulasikan apa yang diketahui dan dirahasiakan. Dia selalu berlaku dan menghadapi suasana sekelilingnya dengan kesadaran c. Sanggup berdiri sendiri dengan lapangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ilmu pilihannya, baik secara teoritis maupun tekhnis dan sanggup bekerja secara ilmiah yaitu secara bertahap, teratur, mengarah pada tujuan sesuai dengan prinsip-prinsip perkembangan.

2.

Kualitas Insan Pencipta : Insan Akademis, Pencipta. a. Sanggup melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang lebih dari sekedar yang ada dan bergairah besar untuk menciptakan bentuk-bentuk baru yang lebih baik dan bersikap dengan bertolak dari apa yang ada (yaitu Allah). Berjiwa penuh dengan gagasan-gagasan kemajuan, selalu mencari perbaikan dan pembaharuan.



112

b. c.

Bersifat independen dan terbuka, tidak isolatif, insan yang menyadari dengan sikap demikian potensi kreatifnya dapat berkembang dan menentukan bentuk yang indah-indah. Dengan ditopang kemampuan akademisnya dia mampu melaksanakan kerja kemanusiaan yang disemangati ajaran islam.

3.

Kualitas Insan Pengabdi : Insan Akdemis, Pencipta, Pengabdi. a. Ikhlas dan sanggup berkarya demi kepentingan orang banyak atau untuk sesama umat. b. Sadar membawa tugas insan pengabdi, bukan hanya membuat dirinya baik tetapi juga membuat kondisi sekelilingnya menjadi baik. c. Insan akdemis, pencipta dan mengabdi adalah yang bersungguhsungguh mewujudkan cita-cita dan ikhlas mengamalkan ilmunya untuk kepentingan sesamanya.

4.

Kualitas Insan yang bernafaskan islam : Insan Akademis, pencipta dan pengabdi yang bernafaskan Islam. a. Islam yang telah menjiwai dan memberi pedoman pola fikir dan pola lakunya tanpa memakai merk Islam. Islam akan menajdi pedoman dalam berkarya dan mencipta sejalan dengan nilai-nilai universal Islam. Dengan demikian Islam telah menafasi dan menjiwai karyanya. b. Ajaran Islam telah berhasil membentuk “unity personality” dalam dirinya. Nafas Islam telah membentuk pribadinya yang utuh tercegah dari split personality tidak pernah ada dilema pada dirinya sebagai warga negara dan dirinya sebagai muslim. Kualitas insan ini telah mengintegrasikan masalah suksesnya pembangunan nasional bangsa kedalam suksesnya perjuangan umat Islam Indonesia dan sebaliknya.

5.

Kualitas Insan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT. a. Insan akademis, pencipta dan pengabdi yang bernafaskan islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT. b. Berwatak, sanggup memikul akibat-akibat yang dari perbuatannya, sadar bahwa menempuh jalan yang benar diperlukan adanya keberanian moral. c. Spontan dalam menghadapi tugas, responsif dalam menghadapi persoalan-persoalan dan jauh dari sikap apatis. d. Rasa tanggung jawab, taqwa kepada Allah SWT, yang menggugah untuk mengambil peran aktif dalam suatu bidang dalam mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.



113

e. f.

Korektif terhadap setiap langkah yang berlawanan dengan usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Percaya pada diri sendiri dan sadar akan kedudukannya sebagai “khallifah fil ard” yang harus melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan.

Pada pokoknya insan cita HMI merupakan “man of future” insan pelopor yaitu insan yang berfikiran luas dan berpandangan jauh, bersikap terbuka, terampil atau ahli dalam bidangnya, dia sadar apa yang menjadi cita-citanya dan tahu bagaimana mencari ilmu perjuangan untuk secara kooperatif bekerja sesuai dengan yang dicita-citakan. Ideal tipe dari hasil perkaderan HMI adalah “man of inovator” (duta-duta pembaharu). Penyuara “idea of progress” insan yang berkepribadian imbang dan padu, kritis, dinamis, adil dan jujur tidak takabur dan bertaqwa kepada Allah SWT. Mereka itu manusia-manusia yang beriman, berilmu dan mampu beramal saleh dalam kualitas yang maksimal (insan kamil). Dari lima kualitas insan cita tersebut pada dasarnya harus dipahami dalam tiga kualitas insan Cita yaitu kualitas insan akademis, kualitas insan pencipta dan kualitas insan pengabdi. Ketiga insan kualitas pengabdi tersebut merupakan insan Islam yang terefleksi dalam sikap senantiasa bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang ridhoi Allah SWT. V. TUGAS ANGGOTA HMI Setiap anggota HMI berkewajiban berusaha mendekatkan kualitas dirinya pada kualitas insan cita HMI seperti tersebut diatas. Tetapi juga sebaliknya HMI berkewajiban untuk memberikan pimpinan-pimpinan, bimbingan yang kondusif bagi perkembangan potensi kualitas pribadi anggota-anggota dengan memberikan fasilitas-fasilitas dan kesempatan-kesempatan. Untuk setiap anggota HMI harus mengembangkan sikap mental pada dirinya yang independen untuk itu : 1. 2. 3. 4. 5.

Senantiasa memperdalam hidup kerohanian agar menjadi luhur dan bertaqwa kepada Allah SWT. Selalu tidak puas dan selalu mencari kebenaran. Teguh dalam pendirian dan obyektif rasional menghadapi pendirian yang berbeda. Bersifat kritis dan berpikir bebas kreatif. Hal tersebut akan diperoleh antara lain dengan jalan : a. b.

Senantiasa mempertinggi tingkat pemahaman ajaran Islam yang dimilikinya dengan penuh gairah. Aktif berstudi dalam Fakultas yang dipilihnya.



114

c. d. e. f. g.

Mengadakan tentir club untuk studi ilmu jurusannya dan study club untuk masalah kesejahteraan dan kenegaraan. Selalu hadir dalam forum ilmiah. Memelihara kesehatan badan dan aktif mengikuti karya bidang kebudayaan. Selalu berusaha mengamalkan dan aktif dalam memngambil peran dalam kegiatan HMI. Mengadakan kalaqah-kalaqah perkaderan dimasjid-masjid kampus.

Bahwa tujuan HMI sebagai dirumuskan dalam pasal 4 AD HMI pada hakikatnya adalah merupakan tujuan dari setiap Anggota HMI. Insan cita HMI adalah gambaran masa depan HMI. Suksesnya seorang anggota HMI dalam membina dirinya untuk mencapai Insan Cita HMI berarti dia telah mencapai tujuan HMI. Insan cita HMI pada suatu waktu akan merupakan “Intelektual community” atau kelompok intelektual yang mampu merealisasi cita-cita umat dan bangsa dalam suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera spritual adil dan makmur serta bahagia (masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT). Wabillahittaufiq wal hidayah.



115

TAFSIR INDEPENDENSI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

A. PEDAHULUAN

M

enurut fitrah kejadiannya, maka manusia diciptakan bebas dan merdeka. Karenanya kemerdekaan pribadi adalah hak yang pertama. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga dari pada kemerdekaan itu. Sifat, suasana bebas dan kemerdekaan seperti diatas, adalah mutlak diperlukan terutama pada fase/saat manusia berada dalam pembentukan dan pengembangan. Masa/fase pembentukan dari pengembangan bagi manusia terutama dalam masa remaja atau generasi muda. Mahasiswa dan kualitas-kualitas yang dimilikinya menduduki kelompok elit dalam generasinya. Sifat kepeloporan, keberanian dan kritis adalah ciri dari kelompok elit dalam generasi muda, yaitu kelompok mahasiswa itu sendiri. Sifat kepeloporan, keberanian dan kritis yang didasarkan pada obyektif yang harus diperankan mahasiswa bisa dilaksanakan dengan baik apabila mereka dalam suasana bebas merdeka, demokratis obyektif dan rasional. Sikap ini adalah yang progresif (maju) sebagai ciri daripada seorang intelektual. Sikap atas kejujuran keadilan dan obyektifitas. Atas dasar keyakinan itu, maka HMI sebagai organisasi mahasiswa harus pula bersifat independen. Penegasan ini dirumuskan dalam pasal 6 Anggaran Dasar HMI yang mengemukakan secara tersurat bahwa “HMI adalah organisasi yang bersifat independen”, sifat dan watak independen bagi HMI adalah merupakan hak azasi yang pertama. Untuk lebih memahani essensi independen HMI, maka harus juga ditinjau secara psikologis keberadaan pemuda mahasiswa Islam yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam yakni dengan memahami status dan fungsi dari HMI. B. STATUS DAN FUNGSI HMI Status HMI sebagai organisasi mahasiswa memberi petunjuk dimana HMI berspesialisasi. Dan spesialisasi tugas inilah yang disebut fungsi Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


116

HMI. Kalau tujuan menujukan dunia cita yang harus diwujudkan maka fungsi sebaliknya menunjukkan gerak atau kegiatan (aktivitas) dalam mewujudkan (final goal). Dalam melaksanakan spesialisasi tugas tersebut, karena HMI sebagai organisasi mahasiswa maka sifat serta watak mahasiswa harus menjiwai dan dijiwai HMI. Mahasiswa sebagai kelompok elit dalam masyarakat pada hakikatnya memberi arti bahwa ia memikul tanggung jawab yang benar dalam melaksanakan fungsi generasinya sebagai kaum muda terdidik yang harus sadar akan kebaikan dan kebahagiaan masyarakat hari ini dan ke masa depan. Karena itu dengan sifat dan wataknya yang kritis itu mahasiswa dan masyarakat berperan sebagai “kekuatan moral” atau moral forces yang senantiasa melaksanakan fungsi “social control”. Untuk itulah maka kelompok mahasiswa harus merupakan kelompok yang bebas dari kepentingan apapun kecuali kepentingan kebenaran dan obyektifitas demi kebaikan dan kebahagiaan masyarakat hari ini dan ke masa depan. Dalam rangka penghikmatan terhadap spesialisasi kemahasiswaan ini, akan dalam dinamikanya HMI harus menjiwai dan dijiwai oleh sikap independen. Mahasiswa, setelah sarjana adalah unsur yang paling sadar dalam masyarakat. Jadi fungsi lain yang harus diperankan mahasiswa adalah sifat kepeloporan dalam bentuk dan proses perubahan masyarakat. Karenanya kelompok mahasiswa berfungsi sebagai duta-duta pembaharuan masyarakat atau “agent of social change”. Kelompok mahasiswa dengan sikap dan watak tersebut di atas adalah merupakan kelompok elit dalam totalitas generasi muda yang harus mempersiapkan diri untuk menerima estafet kepemimpinan bangsa dan generasi sebelumnya pada saat yang akan datang. Oleh sebab itu fungsi kaderisasi mahasiswa sebenarnya merupakan fungsi yang paling pokok. Sebagai generasi yang harus melaksanakan fungsi kaderisasi demi perwujudan kebaikan dan kebahagiaan masyarakat, bangsa dan negaranya di masa depan maka kelompok mahasiswa harus senantiasa memiliki watak yang progresif dinamis dan tidak statis. Mereka bukan kelompok tradisionalis akan tetapi sebagai “duta-duta pembaharuan sosial” dalam pengertian harus menghendaki perubahan yang terus menerus ke arah kemajuan yang dilandasi oleh nilai-nilai kebenaran. Oleh sebab itu mereka selalu mencari kebenaran dan kebenaran itu senantiasa menyatakan dirinya serta dikemukakan melalui pembuktian di alam semesta dan dalam sejarah umat manusia. Karenanya untuk menemukan kebenaran demi mereka yang beradab bagi kesejahteraan umat manusia maka mahasiswa harus memiliki ilmu pengetahuan yang dilandasi oleh nilai kebenaran dan berorientasi pada masa depan dengan bertolak dari kebenaran Illahi. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dilandasi oleh nilai-nilai kebenaran demi mewujudkan peradaban bagi kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara maka setiap kadernya harus mampu melakukan fungsionalisasi ajaran Islam. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


117

Watak dan sifat mahasiswa seperti tersebut diatas mewarnai dan memberi ciri HMI sebagai organisasi mahasiswa yang bersifat independen. Status yang demikian telah memberi petunjuk akan spesialisasi yang harus dilaksanakan oleh HMI. Spesialisasi tersebut memberikan ketegasan agar HMI dapat melaksanakan fungsinya sebagai organisasi kader, melalui aktivitas fungsi kekaderan. Segala aktivitas HMI harus dapat membentuk kader yang berkualitas dan komit dengan nilai-nilai kebenaran. HMI hendaknya menjadi wadah organisasi kader yang mendorong dan memberikan kesempatan berkembang pada anggota-anggotanya demi memiliki kualitas seperti ini agar dengan kualitas dan karakter pribadi yang cenderung pada kebenaran (hanief) maka setiap kader HMI dapat berkiprah secara tepat dalam melaksanakan pembaktiannya bagi kehidupan bangsa dan negaranya. C. SIFAT INDEPENDEN HMI Watak independen HMI adalah sifat organisasi yang secara etis merupakan karakter dan kepribadian kader HMI. Implementasinya harus terwujud di dalam bentuk pola pikir, pola sikap dan pola laku setiap kader HMI baik dalam dinamika dirinya sebagai kader HMI maupun dalam melaksanakan “Hakekat dan Mission” organisasi HMI dalam kiprah hidup berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Watak independen HMI yang tercermin secara etis dalam pola pikir, pola sikap dan pola laku setiap kader HMI akan membentuk “Independensi etis HMI”, sementara watak independen HMI yang teraktualisasi secara organisatoris di dalam kiprah organisasi HMI akan membentuk “Independensi organisatoris HMI”. Independensi etis adalah sifat independen yang pada hakekatnya merupakan sifat yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Fitrah tersebut membuat manusia berkeinginan suci dan secara kodrati cenderung pada kebenaran (hanief). Watak dan kepribadian kader sesuai dengan fitrahnya akan membuat kader HMI selalu setia pada hati nuraninya yang senantiasa memancarkan keinginan pada kebaikan, kesucian dan kebenaran adalah ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA. Dengan demikian melaksanakan independensi etis bagi setiap kader HMI berarti pengaktualisasian dinamika berpikir, bersikap dan berprilaku baik “hablumminallah” maupun dalam “hablumminannas” hanya tunduk dan patuh dengan kebenaran. Aplikasi dari dinamika berpikir dan berprilaku secara keseluruhan merupakan watak azasi kader HMI dan teraktualisasi secara riil melalui, watak dan kepribadiaan serta sikap-sikap yang : • • •

Cenderung kepada kebenaran (hanief). Bebas, terbuka dan merdeka. Obyektif, rasional dan kritis.



118

• •

Progresif dan dinamis. Demokratis, jujur dan adil.

Independensi organisatoris adalah watak independensi HMI yang teraktualisasi secara organisasi di dalam kiprah dinamika HMI baik dalam kehidupan intern organisasi maupun dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Independensi organisatoris diartikan bahwa dalam keutuhan kehidupan nasional, HMI secara organisatoris senantiasa melakukan partisipasi aktif, kontruktif, korektif dan konstitusional agar perjuangan bangsa dan segala usaha pembangunan demi mencapai cita-cita semakin hari semakin terwujud. Dalam melakukan partisipasi partisipasi aktif, kontruktif, korektif dan konstitusional tersebut secara organisasi HMI hanya tunduk serta committed pada prinsip-prinsip kebenaran dan obyektifitas. Dalam melaksanakan dinamika organisasi, HMI secara organisatoris tidak pernah “committed” dengan kepentingan pihak manapun ataupun kelompok dan golongan manapun kecuali tunduk dan terikat pada kepentingan kebenaran dan obyektifitas kejujuran serta keadilan. Agar secara organisatoris HMI dapat melakukan dan menjalankan prinsip-prinsip independensi organisatorisnya, maka HMI dituntut untuk mengembangkan “kepemimpinan kuantitatif” yang berjiwa independen sehingga perkembangan, pertumbuhan dan kebijaksanaan organisasi mampu diemban selaras dengan hakikat independensi HMI. Untuk itu HMI harus mampu menciptakan kondisi yang baik dan mantap bagi pertumbuhan dan perkembangan kualitas-kualitas kader HMI. Dalam rangka menjalin tegaknya “prinsip-prinsip independensi HMI” maka implementasi independensi HMI kepada anggota adalah sebagai berikut : •

Anggota-anggota HMI terutama aktivitasnya dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan organisasi serta membawa program perjuangan HMI. Oleh karena itu tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan dengan membawa organisasi atas kehendak pihak luar manapun juga.

•

Mereka tidak dibenarkan mengadakan komitmen-komitmen dengan bentuk apapun dengan pihak luar HMI selain segala sesuatu yang telah diputuskan secara organisatoris.

•

Alumni HMI senantiasa diharapkan untuk aktif berjuang meneruskan dan mengembangkan watak independensi etis dimanapun mereka berada dan berfungsi sesuai dengan minat dan potensi dalam rangka membawa hakikat dan mission HMI. Dan menganjurkan serta mendorong alumni untuk menyalurkan



119

aspirasi kualitatifnya secara tepat dan melalui semua jalur pembaktian baik jalur organisasi profesional kewiraswastaan, lembaga-lembaga sosial, wadah aspirasi poilitik lembaga pemerintahan ataupun jalur-jalur lainnya yang semata-mata hanya karena hak dan tanggung jawabnya dalam rangka merealisir kehidupan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Dalam menjalankan garis independensi HMI dengan ketentuanketentuan tersebut di atas, pertimbangan HMI semata-mata adalah untuk memelihara, mengembangkan anggota serta peranan HMI dalam rangka ikut bertanggung jawab terhadap negara dan bangsa. Karenanya menjadi dasar dan kriteria setiap sikap HMI sematamata adalah kepentingan nasional bukan kepentingan golongan atau partai dan pihak penguasa sekalipun. Bersikap independen berarti sanggup berpikir dan berbuat sendiri dengan menempuh resiko. Ini adalah suatu konsekuensi dari sikap pemuda. Mahasiswa yang kritis terhadap masa kini dan kemampuan dirinya untuk sanggup mewarisi hari depan bangsa dan negara. D. PERANAN INDEPENDENSI HMI DI MASA MENDATANG Dalam suatu negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini maka tidak ada suatu investasi yang lebih besar dan lebih berarti dari pada investasi manusia (human investment). Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir tujuan, bahwa investasi manusia kemudian akan dihasilkan HMI adalah manusia yang berkualitas ilmu dan iman yang mampu melaksanakan tugas-tugas manusia yang akan menjamin adanya suatu kehidupan yang sejahtera material, spiritual dan adil makmur serta bahagia. Fungsi kekaderan HMI dengan tujuan terbinanya manusia yang berilmu, beriman dan berperikemanusiaan seperti tersebut di atas maka setiap anggota HMI dimasa datang akan menduduki jabatan dan fungsi kepemimpinan yang sesuai dengan bakat dan profesinya. Oleh karena itu hari depan HMI adalah luas dan gemilang sesuai status, fungsi dan perannya dimasa kini dan masa mendatang yang menuntut kita pada masa kini untuk benar-benar dapat mempersiapkan diri dalam menyongsong hari depan HMI yang gemilang. Dengan sifat dan garis independen yang menjadi watak organisasi berarti HMI harus mampu mencari, memilih dan menempuh jalan atas dasar keyakinan dan kebenaran. Maka konsekuensinya adalah bentuk aktivitas fungsionaris dan kader-kader HMI harus berkualitas sebagaimana digambarkan dalam kualitas insan cita HMI. Soal mutu dan kualitas adalan konsekuensi logis dalam garis independen HMI harus disadari oleh setiap pimpinan dan seluruh anggota-anggotanya Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


120

adalah suatu modal dan dorongan yang besar untuk selalu meningkatkan mutu kader-kader HMI sehingga mampu berperan aktif pada masa yang akan datang. Wabilahittaufiq wal hidayah.



121

NILAI DASAR PERJUANGAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM BAB I LANDASAN DAN KERANGKA BERFIKIR Dalam benak/pikiran manusia terdapat sejumlah gagasan-gagasan baik yang bersifat tunggal (seperti gagasan kita tentang Tuhan, Dewa, malaikat, surga, neraka, kuda, batu, putih, gunung dan lain-lain) maupun majemuk (seperti gagasan kita tentang Tuhan Pengasih, Dewa Perusak, Malaikat pembawa wahyu, kuda putih, gunung batu dan lain-lain). Bentuk pengetahuan-pengetahuan ini disebut pengetahuan tasawwur (konsepsi). Seluruh bentuk-bentuk proposisi keyakinan atau kepercayaan apapun pada awalnya hanyalah merupakan bentuk konsepsi sederhana ini. Mengapa bisa demikian? Hal ini karena adalah mustahil seseorang dapat meyakini atau menpercayai sesuatu jika sesuatu itu pada awalnya bukan merupakan sebuah konsepsi baginya. Tetapi pengetahuan tasawwur (Konsepsi) sebagaimana telah diketahui hanyalah merupakan gagasan-gagasan sederhana yang di dalamnya belum ada penilaian maka itu ia dapat saja benar atau salah. Oleh karenanya seseorang tidak diperkenankan untuk merasa puas hanya dengan pengetahuan konsepsi tetapi ia harus melangkah untuk mendapatkan pengetahuan yang bersifat yakin yaitu pengetahuan-pengetahuan tasdhiqi. Dalam artian bahwa ia harus melakukan suatu proses penilaian terhadap setiap gagasan-gagasan (baik tunggal maupun majemuk) atau konsepsinya itu agar dapat diyakini. Lantas, pertanyaannya adalah apa landasan pokok penilaian kita di dalam menilai seluruh gagasan-gagasan kita yang mana kebenarannya mestilah bersifat mutlak dan pasti? Dalam kancah perdebatan filosofis ketika para pemikir mencoba menjawab hal pokok ini terbentuklah tiga mazhab berdasarkan doktrinnya masing-masing. Ketiga mazhab itu adalah pertama, mazhab ‘metafisika Islam’ dengan doktrin aqliahnya, kedua, mazhab emperisme dengan doktrin emperikalnya dan ketiga, mazhab skriptualisme dengan doktrin tekstualnya. Metafisika Islam dalam hal ini menjadikan prima principia dan kausalitas serta metode deduktif sebagai kerangka berfikirnya. Adapun mazhab emperisme menjadikan pengalaman inderawi atau eksperimen sebagai landasan dalam menilai segala sesuatu dimana induktif sebagai kerangka berfikirnya. Sementara mazhab skriptualisme menjadikan teks-teks Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


122

kitab suci sebagai landasan dalam menilai segala sesuatu serta tekstual dalam kerangka berfikirnya. Mazhab kedua (empirisme) menolak seluruh bentuk landasan dan kerangka berfikir kedua mazhab yang lain. Begitu pula bagi mazhab ketiga(skriptualisme), mereka skeptis terhadap landasan dan kerangka berfikir kedua mazhab yang lain. Adapun bagi mazhab pertama (metafisika Islam), mereka tidak menolak sumbangsih-informasi dari teks-teks kitab suci dan pengalaman inderawi atau eksperimen yang dijadikan landasan berfikir bagi kedua mazhab yang lain tetapi yang ditolaknya adalah bila keduanya (pengalaman dan teks-teks kitab) itu merupakan landasan atau kriteria dasar dalam setiap penilaian hal-hal ilmiah filosofis maupun teologis. Bagi mazhab pertama (‘metafisika Islam’) pengalaman inderawi atau data eksperimen merupakan informasi-informasi yang sangat perlu dalam upaya kita mengetahui aspek sekunder dari alam materi. Atau dengan kata lain data eksperimen atau pengalaman inderwi sangatlah dibutuhkan bila obyek pembahasan kita adalah khusus mengenai hal-hal yang sebagian bersifat ilmiah dan sebagian lagi bersifat filosofis. Adapun teks-teks kitab suci sangatlah dibutuhkan dalam upaya kita mengetahuai aspek sekunder dari keadaan-keadaan (kondisi objektif) seperti alam gaib, akhirat, kehendak-kehendak suci Tuhan atau dengan kata lain jika obyek pembahasan kita berkenaan dengan sebagian dari obyek filosofis (metafisika dan teologi) yang dalam hal ini pengalaman inderawi atau eksperimen tak dibutuhkan sama sekali. Karena itu dalam kerangka berfikir Islam, kedua data di atas (data pengalaman inderawi atau eksperimen dan teks-teks kitab suci) merupakan premis-premis minor dalam sistematika deduktif. Pada akhirnya tak dapat diingkari bahwa dari mazhab metafisika Islam yang berlandaskan prima principia dan hukum objektif kausalitas serta kerangka deduktifnya merupakan satu-satunya landasan berfikir di dalam menilai segala sesuatu. Tanpa pengetahuan dasar tersebut mustahil ada pengetahuan tasawwur (konsepsi) maupun tasdhiq (assent) apapun. Tak dapat dibayangkan apa yang terjadi bila doktrin dari metafisika Islam ini bukan merupakan watak wujud (realitas objektif) yang mengatur segala sesuatu termasuk pikiran? Maka kebenaran dapat menjadi sama dengan kesalahannya, bahwa setiap peristiwa dapat terjadi tanpa ada sebabnya. Bila demikian adanya maka tentu meniscayakan mustahilnya penilaian. Mengapa demikian? Karena watak penilaian adalah ingin diketahuinya “sesuatu itu (konsepsi) apakah ia benar atau salah” atau ingin diketahuinya “mengapa dan kenapa sesuatu itu dapat terjadi”. Artinya, jika pengetahuan dasar tersebut bukan merupakan watak dan hukum realitas yang mengatur segala sesuatu termasuk pikiran maka seluruh bangunan pengetahuan manusia baik di bidang ilmiah, filosofis dan teologi menjadi runtuh dan tak bermakna.



123

BAB II DASAR-DASAR KEPERCAYAAN Manusia adalah mahluk percaya. Pada kadarnya masing-masing, setiap makhluk telah memiliki kepercayaan/kesadaran berupa prinsip-prinsip dasar yang niscaya lagi rasional yang diketahui secara intuitif (common sense) yang menjadi Kepercayaan utama makhluk sebelum ia merespon segala sesuatu diluar dirinya. Dengan bekal ini, manusia memiliki potensi untuk mengetahui dan mempercayai pengetahuan-pengetahuan baru melalui aktivitas berpikir. Berpikir adalah aktivitas khas manusia dalam upaya memecahkan masalah-masalah dengan modal prinsip-prinsip pengetahuan sebelumnya. Memiliki sebuah kepercayaan yang benar, yang selanjutnya melahirkan tata nilai, adalah sebuah kemestian bagi perjalanan hidup manusia. Pada hakikatnya, perilaku manusia yang tidak peduli untuk berkepercayaan benar dan Manusia yang berkepercayaan salah atau dengan cara yang salah tidak akan mengiringnya pada kesempurnaan. Maka mereka tidak ubahnya seperti binatang. Manusia harus menelaah secara objektif sendi-sendi kepercayaannya dengan segala potensi yang dimilikinya. Kajian yang mendalam tentang kepercayaan sebagai sebuah konsep teoritis akan melahirkan sebuah kesadaran bahwa manusia adalah maujud yang mempunyai hasrat dan cita-cita untuk menggapai kebenaran dan kesempurnaan mutlak, bukan nisbi. Artinya, ia mencari Zat Yang Mahatinggi dan Mahasempurna (Al-Haqq). Ada berbagai macam pandangan yang menjelaskan tentang ketiadaan kebenaran dan kesempurnaan mutlak (Zat yang maha sempurna) tersebut sehingga mereka menganggap bahwa alam ini terjadi dengan sendirinya (kebetulan) tidak ada yang mengadakannya. Metafisika Islam dengan Prima principianya sebagai prinsip dasar dalam berpikir mampu menyelesaikan perdebatan itu dengan penjelasan Kemutlakan WUJUD(ADA)nya, dimana Wujud adalah sesuatu yang jelas keberadaannya dan Tunggal karena selain keberadaan adalah ketiadaan sehingga apabila ada sesuatu selain ADA maka itu adalah ketiadaan dan itu sesuatu yang mustahil karena ketiadaan tidak memiliki keberadaan. Manusia - yang terbatas - tidak sempurna – tergantung - memerlukan sebuah sistem nilai yang sempurna dan tidak terbatas sebagai sandaran dan pedoman hidupnya. Sistem nilai tersebut harus berasal dari ke-ADA-an (Zat Yang Mahasempurna) yang segala atributnya berbeda dengan mahluk. Konsekuensi akan kebutuhan asasi manusia pada sosok Mahasempurna ini menegaskan bahwa sesuatu itu harus dapat dijelaskan oleh argumentasi-argumentasi rasional, terbuka, dan tidak doktriner. Sehingga, semua lapisan intelektual manusia tidak ada yang sanggup menolak eksistensi-Nya. Sekalipun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa Sang Maha sempurna itu diklaim oleh berbagai lembaga kepercayaan (agama) di dunia ini dengan berbagai Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


124

konsep, istilah dan bentuk. Simbol-simbol agama yang berbeda satu sama lain tersebut menyiratkan secara tersurat beberapa kemungkinan: semua agama itu benar; semua agama itu salah; atau, hanya ada satu agama yang benar. Agama-agama yang berbeda mustahil memiliki sosok Mahasempurna yang sama, walau memiliki kesamaan etimologis. Sebab, bila sosok tersebut sama, maka agama-agama itu identik. Namun, kenyataan sosiologis menyebutkan adanya perbedaan pada masing-masing agama. Demikian pula, menilai semua agama itu salah adalah mustahil, sebab bertentangan dengan prinsip kebergantungan manusia pada sesuatu yang mahasempurna (Al-Haqq/Tuhan). Maka dapatlah disimpulkan bahwa hanya satu agama saja yang benar. Dengan argumentasi diatas, manusia diantarkan pada konsekwensi memilih dan mengikuti agama yang telah terbukti secara argumentatif. Diantara berbagai dalil yang dapat diajukan, membicarakan keberadaan Tuhan adalah hal yang paling prinsipil. Keberadaan dan perbedaan agama satu dengan yang lainnya di tentukan oleh sosok “Tuhan” tersebut. yang pasti, ciri-ciri keberadaan Tuhan (pencipta / khaliq). Bertolak belakang dengan ciri-ciri khas manusia (Yang diciptakan/ makhluq). Bila manusia adalah maujud tidak sempurna, bermateri, tersusun, terbatas, terindera, dan bergantung, maka tuhan adalah zat yang mahasempurna, immateri, tidak tersusun, sederhana, tidak terdiri dari bagian, tidak terindera secara material, dan tunggal (Esa/Ahad). Dengan demikian diketahuilah bahwa manusia dapat mengetahui ciri-ciri umum Tuhan, namun mustahil dapat mengetahui materi Zat-Nya. Manusia mengklaim dapat menjangkau zat Tuhan, sesungguhnya telah membatasi Tuhan dengan Rasionya (reason). Segala sesuatu yang terbatas, pasti bukan Tuhan. Ketika manusia menyebut “Dia Mahabesar”. Sesungguhnya Ia lebih besar dari seluruh konsepsi manusia tentang kebesaran-Nya. Berdasarkan hal tersebut, potensialitas akal (Intelect) manusia dalam mengungkap hakikat zat-Nya menyiratkan bahwa pada dasarnya seluruh makhluk diciptakan oleh-Nya sebagai manifestasi diri-Nya (inna lillahi) yang kemudian akan kembali kepada-Nya (wa inna ilaihi raji’un) sebagai realisasi kerinduan manusia akan keabadian kesempurnaaan, kebahagiaan mutlak. Keinginan untuk merefleksikan ungkapan terima kasih dan beribadah kepada Tuhan Yang Mahaesa menimbulkan kesadaran bahwa Ia Yang Mahaadil mesti membimbing umat manusia tentang cara yang benar dan pasti dalam berhubungan dengan-Nya. Pembimbing Tuhan kepada setiap mahluk berjalan sesuai dengan kadar potensialitasnya dalam suatu cara perwujudan yang suprarasional (wahyu) diberikan khusus kepada hamba-hamba-Nya yang memiliki ketinggian spritual. Relasi konseptual tentang ke-Mahabijaksana-an Tuhan untuk membimbing makhluk secara terus menerus dan kebutuhan abadi makhluk akan bimbingan memestikan kehadiran sosok pembimbing yang membawa risalah-Nya (rasul), yang merupakan hak prerogatif-Nya. Rasul adalah cerminan Tuhan di dunia.



125

Kepatuhan dan kecintaan makhluk kepada mereka adalah niscaya. Pengingkaran kepada mereka identik dengan pengingkaran kepada Tuhan. Bukti kebenaran rasul untuk manusia ditunjukkan pula oleh kejadian-kejadian kasat mata (empiris) luar biasa (mu’jizat bagi orang-orang awwam) maupun buktibukti rasional(mu’jizat bagi para intelektual) yang mustahil dapat dilakukan oleh manusia lain tanpa dipelajari. Pemberian tanda istimewa kepada rasul akan semakin menambah keimanan seseorang. Mu’jizat juga sebagai bukti tambahan bagi siapa saja yang tidak mau beriman kepada Tuhan dan pesuruh-Nya, kecuali bila diperlihatkan kepadanya hal-hal yang luar biasa. Kepatuhan dan keyakinan manusia kepada rasul melahirkan sikap percaya terhadap apa pun yang dikatakan dan diperintahkannya. Keyakinan tentang kitab suci (bacaan atau kumpulan firman Tuhan, disebut Al-quran) yang dibawanya adalah konsekuensi lanjutan. Di dalam kitab suci terdapat keterangan-keterangan tentang segala sesuatu sejak dari alam sekitar dan manusia, sampai kepada hal-hal gaib yang tidak mungkin dapat diterima oleh pandangan saintifik dan empiris manusia. Konsepsi fitrah dan ‘rasio’ tentang Realitas Mutlak (Tuhan) diatas ternyata selaras dengan konsep teoritis tentang Tuhan dalam ajaran-ajaran Muhammad yang mengaku rasul Tuhan yang disembah selama ini. Muhammad mengajarkan kalimat persaksian/keimanan (syahadatan) bahwa tidak ada (la) Tuhan (ilah) yang benar kecuali (illa) Tuhan yang merupakan kebenaran Tunggal/Esa/Ahad (Allah, dari al-ilah). Ia (Muhammad) juga menerangkan bahwa dialah rasul Allah (rasulullah). Menurut agama yang mengajarkan ketundukan dan kepatuhan pada kebenaran (Islam) pada umatnya ini (muslim). Proses pencarian kebenaran dapat ditempuh dengan berbagai jalan, baik filosofis, intuitif, ilmiah, historis, dan lainlain dengan memperhatikan ayat-ayat Tuhan yang terdapat di dalam Kitab suci maupun di alam ini. Konsukuensi lanjut setelah manusia melakukan pencarian ketuhanan dankerasulan adalah kecendrungan fitrah dan kesadaran rasionalnya untuk meraih kebahagiaan, Keabadian, dan kesempurnaan. Ketidakmungkinan mewujudkan keinginan-keinginan ideal tersebut didalam kehidupan dunia yang bersifat temporal ini melahirkan konsep tentang keberadaan hari akhirat -yang sebelumnya dimulai dengan terjadinya kehancuran alam secara besar-besaran (qiyamah/ kiamat/ hari agama/ yaum al-din)- sebagai konsekuensi logis keadilan Tuhan. Kiamat merupakan permulaan bentuk kehidupan yang tidak lagi bersifat sejarah atau duniawi. Disana tidak ada lagi kehidupan historis seperti kebebasan, usaha dan tata masyarakat yang menimbulkan ganjaran dosa/pahala. Kehidupan akhirat merupakan refleksi perbuatan berlandaskan iman, ilmu, dan amal selama di dunia. Dengan kata lain, ganjaran di akhirat adalah kondisi objektif dari relasi manusia terhadap Tuhan dan alam.



126

BAB III HAKEKAT PENCIPTAAN DAN EKSKATOLOGI (MA’AD) Salah satu prinsip dasar pandangan dunia yang merupakan fondasi penting dari keimanan Islam adalah kepercayaan akan adanya kebangkitan dihari akhirat (kehidupan sesudah mati). Beriman kepadanya karena merupakan suatu persyaratan hakiki untuk dapat disebut muslim. Mengingkari kepercayaan ini dapat dipandang sebagai bukan muslim. Sebelum masuk ke bahasan tentang kehidupan sesudah mati maka masalah tujuan dari penciptaan harus terlebih dahulu kita selesaikan, apakah yang memiliki tujuan dalam penciptaan itu Tuhan ataukah Makhluk? Dan kemanakah tujuannya?. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut haruslah bersandar pada landasan-landasan metafisika Islam sehingga konsekwensi-konsekwensi yang dilahirkan dari pilihan jawaban kita akan dapat terselesaikan dengan tanpa keraguan. Jawaban ini juga yang akan menjelaskan kepada kita bahwa Tujuan dari seluruh ciptaan adalah bergerak menuju sesuatu yang sempurna dan Kesempurnaan Tertinggi adalah Tuhan maka Dia lah yang menjadi tujuan dari seluruh gerak ciptaan. Bahasan tujuan penciptaan itulah yang akan menjadi awal untuk selanjutnya kita masuk dalam pembahasan kehidupan sesudah mati (Eskatologi). Asal dan sumber dari kepercayaan tentang adanya hari akhirat ini mestilah dibuktikan melalui argumen-argumen filosofis sehingga tidak ada sedikitpun alasan yang dapat dikemukakan (oleh mereka yang belum mempercayai wahyu Ilahi) untuk meragukannya. Kesungguhan beragama terpacu dengan sendirinya bila kesadaran akan adanya hari akhirat (kehidupan kekal) sebagai sesuatu yang mutlak atau pasti terjadi. Sehingga oleh para nabi dan rasul kepercayaan kepada Ekskatologi (Ma’ad) merupakan prinsip kedua setelah Tauhid. Tema-tema yang membicarakan masalah kehidupan akhirat ini atau kehidupan sesudah mati dari segi pandangan Islam berkenaan dengan maut, kehidupan sesudah mati, alam barzakh, hari pengadilan besar, hubungan antara dunia sekarang dan dunia akan datang, manifestasi dan kekekalan perbuatan manusia serta ganjaran-ganjarannya, kesamaan dan perbedaan antara kehidupan dunia sekarang dan didunia akan datang, argumen-argumen al-Qur’an dan bukti-bukti tentang dunia akan datang, keadilan tuhan, kebijaksanaan tuhan. Sepanjang kehidupan baik didunia ini maupun diakhirat, kebahagiaan kita sangat tergantung pada keimanannya pada hari tersebut. Karena ia mengingatkan manusia akan akibat-akibat dari tindakan-tindakannya. Dengan cara ini manusia menyadari bahwa perbuatan-perbuatan, perilaku, pemikiran-pemikiran, perkataan dan akhlak manusia mulai dari yang paling besar hingga kepada yang paling kecil, mempunyai awal dan akhir, sebagaimana mahluk manusia itu sendiri. Tetapi manusia hendaknya tidak berfikir bahwa semuanya itu berakhir pada masa kehidupan dunia ini atau periode ini saja. Sebab segalanya itu tetap ada dan akan dimintai pertanggung jawaban pada hari periode kedua.



127

Kebahagiaan manusia pada hari itu bergantung pada kepercayaan pada hari atau periode kedua tersebut. Karena pada hari kedua (periode kedua tersebut) manusia akan diganjar atau dihukum sesuai perbuatan-perbuatannya. Itulah sebabnya maka menurut Islam beriman kepada hari kebangkitan dipandang sebagai tuntutan yang hakiki bagi kebahagiaan manusia. BAB IV MANUSIA DAN NILAI-NILAI KEMANUSIAAN Satu hal yang mesti dilakukan sebelum kita membicarakan hal-hal lain dari manusia adalah sebuah pertanyaan filosofis yang senantiasa hadir pada setiap manusia itu sendiri, yakni apa sesungguhnya manusia itu? Dari segi aspek apakah manusia itu mulia atau terhina? Dan apa tolak ukurnya? Tentu manusia bukanlah makhluk unik dan sulit untuk dipahami bila yang ingin dibicarakan berkenaan dengan aspek basyariah (fisiologis)nya. Karena cukup dengan menpelajari anatomi tubuhnya kita dapat mengetahui bentuk atau struktur terdalamnya. Tetapi manusia selain merupakan makhluk basyariah (dimensi fisiologis) dan Annaas (dimensi sosiologis) ia juga memiliki aspek insan (dimensi psikologis) sebuah dimensi lain dari diri manusia yang paling sublim serta memiliki kecenderungan yang paling kompleks. Dimensi yang disebut terakhir ini bersifat spritual dan intelektual dan tidak bersifat material sebagaimana merupakan kecenderungan aspek basyarnya. Dari aspek inilah nilai dan derajat manusia ditentukan dengan kata lain manusia dinilai dan dipandang mulia atau hina tidak berdasarkan aspek basyar (fisiologis). Sebagai contoh cacat fisik tidaklah dapat dijadikan tolak ukur apakah manusia itu hina dan tidak mulia tetapi dari aspek insanlah seperti pengetahuan, moral dan mentallah manusia dinilai dan dipahami sebagai makhluk mulia atau hina. Dalam beberapa kebudayaan dan agama manusia dipandang sebagai makhluk mulia dengan tolak ukurnya bahwa manusia merupakan pusat tata surya. Pandangan ini didasarkan pada pandangan Plotimius bahwa bumi merupakan pusat seluruh tata surya. Seluruh benda-benda langit ‘berhikmat’ bergerak mengitari bumi. Mengapa demikian? Karena di situ makhluk mulia bernama manusia bercokol. Jadi pandangan ini menjadikan kitaran benda-benda langit mengelilingi bumi sebagai tolak ukur kemulian manusia. Namun seiring dengan kemajuan sains pandangan ini kemudian ditinggalkan dengan tidak menyisakan nilai mulia pada manusia. Para ahli astronomi justru membuktikan hal sebaliknya bahwa bumi bukanlah pusat tata surya tetapi matahari. Manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk mulia bahkan dianggap tak ada bedanya dengan binatang adapun geraknya tak ada bedanya dengan mesin yang bergerak secara mekanistis. Bahkan lebih dari itu dianggap tak ada bedanya dengan materi, ada pun jiwa bagaikan energi yang di keluarkan oleh batu bara. Karena itu wajar bila manusia dan nilai-nilai kemanusiaan tak lagi dihargai. Maka datanglah kaum humanisme berupaya mengangkat harkat manusia, dengan Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


128

memandang bahwa kekuatan, kekuasaan, kekayaan, pengetahuan ilmiah dan kebebasan merupakan hal esensial yang membedakan manusia dengan selainnya. Tetapi bila itu tolak ukurnya, lantas haruskah orang seperti Fira’un atau Jengis Khan yang dapat melakukan apa saja terhadap bangsa-bangsa yang dijajahnya dipandang mulia? Jika berilmu pengetahuan merupakan tolak ukurnya. Lantas, apakah dengan demikian orang-orang seperti Einstein yang paling berilmu tinggi abad 20 atau para sarjana-sarjana itu lebih mulia dari seorang Paus Yohanes Paulus II, ibu Tereisa atau Mahadma Ghandi bagi umatnya masing-masing? Sungguh semua itu termasuk ilmu pengetahuan – sepanjang peradaban kemanusiaan manusia – tidak mampu mengubah dan memperbaiki watak jahat manusia untuk kemudian mengangkatnya menjadi mulia. Lantas, apa sesunguhnya tolak ukur kemanusian itu? Sungguh dari seluruh bentuk-bentuk konsepsi tentang manusia yang ada di muka bumi tak satu pun yang dapat menandingi paradigma (tolak ukur)nya serta tidak ada yang lebih representatif dalam memupuk psikologisnya kearah yang lebih mulia dari apa yang ditawarkan Islam. Dalam konsepsi Islam, Tuhan (Allah) dipandang sebagai sumber segala kesempurnaan dan kemulian. Tempat bergantung (tolak ukur) segala sesuatu. Karena itu pula sebagaimana diketahui dalam konsepsi Islam, manusia ideal (insan kamil) dipandang merupakan manifestasi Tuhan termulia di muka bumi dan karenanya ditugaskan sebagai wakil Tuhan yang dikenal sebagai khalifah/nabi atau rosul (QS.2:30). Karena itu, ciri-ciri kemulian Tuhan tergambar/ termanifestasikan pada dirinya (QS.33:21) sebagai contoh real yang terbaik (uswatun hasanah) dari “gambaran/cerminan” Tuhan di muka bumi (QS.68:4). Dengan kata lain bahwa karena Nabi merupakan representasi (contoh) Tuhan di muka bumi bagi manusia dengan demikian nabi/rosul/khalifah sekaligus merupakan representasi yakni insan kamil (manusia sempurna) dari seluruh kualitas kemanusiaan manusia. Tetapi walaupun manusia dipandang sedemikian rupa dengan nabi sebagai contohnya, pada saat yang sama, dalam konsepsi Islam manusia dapat saja jatuh wujud kemulian menjadi sama bahkan lebih rendah dari binatang. Dengan demikian keidentikan kepadanya (khalifah/nabi/rasul) merupakan tolak ukur kemulian kemanusiaan manusia dan sebaliknya berkontradiksi dengannya merupakan ukuran kebejatan dan dianggap sebagai syaitan (QS.6:112).

BAB V KEMERDEKAAN MANUSIA (IKHTIAR MANUSIA) DAN KENISCAYAAN UNIVERSAL (TAQDIR ILAHI) Sebagai mahluk Tuhan yang ditetapkan sebagai wakil Tuhan (QS. 2:30) manusia berbeda dengan batu, tumbuhan maupun binatang. Batu ketika menggelinding dari sebuah ketinggian bergerak berdasarkan tarikan gravitasi bumi tanpa ikhtiar sedikitpun begitu pula halnya tumbuhan yang tumbuh hanya dibawah kondisi



129

tertetu atau sebagai mana binatang yang bertindak berdasarkan naluri alamiahnya. Ketiga mahluk-mahluk ini bergerak atau bertindak tidak berdasarkan ikhtiari. Namum bagi manusia, ia merupakan mahluk yang senantiasa diperhadapkan pada berbagai pilihan-pilihan, dan hanya dengan adanya sintesa antara ilmu dan kehendak yang berasal dari tuhan ia dapat berikhtiar (memilih) yang terbaik diantara pilihan-pilihan tersebut. Tanpa ilmu tentang hal-hal ideal ataupun keharusan - keharusan universal maka meniscayakan ketiadaan ikhtiar dan begitupula ketiadaan kehendak atau keinginan maka iapun mungkin memilih, orang gila (tidak berilmu) dan pingsan (takberkehendak) adalah bukti nyata ketiadaan ikhtiar. Sementara, ketiadaan ikhtiar bukti ketiadaan kebebasan dan itu memustahilkan terwujudnya kemerdekaan. Jadi ia merupakan mahluk berikhtiar yang hanya dapat bermakna bila berhadapan diantara keharusan-keharusan universal (takdir). Keharusan - keharusan universal atau yang biasa disebut sebagai takdir takwini ataupun takdir tasri’i baik yang bersifat defenitif (Dzati) maupun yang tidak bersifat defenitif (Sifati) bukanlah berarti bahwa manusia sesungguhnya hanya sebuah robot yang bergerak berdasarkan skenario yang telah dibuat Tuhan, tetapi hendaklah dipahami bahwa takdir tidak lain sebagai sebuah prinsip akan terbinanya sistem kausalitas umum (bahwa akibat mesti berasal dari sebab-sebab khususnya, dimana rentetan kausalitas tersebut berakhir pada sebab dari segala sebab yakni tuhan) atas dasar pengetahuan dan kehendak ilahi yang Maha Bijak. Takdir Takwini (Ketetapan penciptaan) tiada lain merupakan prinsip kemestiaan yang mengatasi sistem penciptaan alam dan takdir tasyrii (Ketetapan Syariaat) merupakan prinsip kemestiaan yang mengatur sistem gerak individu maupun masyarakat dari segi sosiologis dan spritual. Memahami konsep takdir sebagai sebuah skenario yang telah ditetapkan oleh tuhan meniscayakan ketiadaaan keadilan tuhan dan konsep pertanggungjawaban. Sebaliknya bila takdir tidaklah dipahami sebagaimana yang telah didefenisikan diatas (yakni takdir takwini sebagai sebuah sistem yang mengatur proses penciptaan dan takdir tasyri’i sebagai ketapan yang mengatur kehidupan etik, sosial dan spritual individu dan masyarakat). Maka itu berarti bahwa pada proses kejadian fenomena alam, panas dapat membuat air menjadi beku dan sekaligus mendidih. Berbuat baik akan mendapat surga dan sekaligus neraka, atau pujian sekaligus cacian. Bila demikian adanya maka yang terjadi adalah disatu sisi akan terjadi kehancuran pada alam, individu dan masyarakat, disisi lain memustahilkan adanya pengetahuan pasti tentang menginginkan mendidih atau beku, surga atau neraka dan karenanya pula meniscayakan mustahilnya ikhtiar. Artinya ikhtiar itu menjadi berarti hanya bila pada realitas terdapat hukumhukum yang pasti (takdir) atau dengan kata lain ikhtiar pada awalnya berupa potensial dan ia menjadi aktual bila terdapat adanya dan diketahuinya takdir tersebut. Karena itu pula dapat dikatakan tanpa takdir tidak ada ikhtiar. Sebaliknya ketiadaan potensi ikhtiar pada manusia meniscayakan takdir menjadi tidak bermakna/berlaku. Bagi orang-orang gila dan yang belum baligh (bayi) tidak Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


130

dapat memanfaatkan hukum-hukum penciptaan untuk membuat suatu teknologi apapun. Bagi mereka hukum-hukum syariat tak diberlakukan. Dengan demikian takdir ilahi itu sendiri mengharuskan adanya iktiar bagi manusia agar dengan begitu takdir-takdir pada alam dapat dipergunakan, dimanfaatkan atau secara umum dapat dikatakan bahwa keadilan Ilahi sebagai keharusan universal itu sendiri meniscayakan adanya ikhtiar dan takdir. Tanpa ikhtiar maka takdirpun tidak bermanfaat dan tidak berlaku, sebaliknya tanpa takdir meniscayakan ketiadaan ikhtiar pada manusia, tiada ikhtiar meniscayakan ketiadaan kebebasan dan ketiadaan kebebasan memustahilkan terwujudnya kemerdekaan. Kebebasan dan kemerdekaan tidaklah bermakna sama. Kemerdekaan tidak dipredikatkan kepada binatang kecuali pada manusia tetapi sebaliknya manusia dan binatang dapat dipredikatkan bebas atau mendapatkan kebebasan. Kebebasan pada manusia mesti bukanlah sebagai tujuan akhir bagi manusia. Sebab bila kebebasan merupakan sebagai tujuan akhir maka kebebasan menjadi deterministik itu sendiri, dalam arti bahwa ia tidak lagi berbeda dengan sebuah ranting ditengah lautan yang bergerak kekiri dan kekanan dikarenakan arus dan bukan berdasarkan pilihannya. Kebebasan hanya merupakan syarat (mesti) awal dalam menggapai cita-cita ideal (Kesempurnaan Tuhan) sebagai tujuan akhir dan inilah yang dimaksud dengan kemerdekaan. Kebebasan individu bukan berarti kebebasan mutlak yang mana kebebasannya hanya dibatasi oleh kebebasan orang atau individu yang lain. Sebab defenisi kebebasan itu tersebut adalah sistem etik yang hanya menguntungkan orang orang kuat dan mendeskreditkan orang-orang lemah. Ini karena bagi orang kuat kebebasannya itu sendiri telah dapat membungkam orang-orang lemah, dengan kata lain eksisten orang-orang lemah tidak memiliki daya untuk membatasi kebebasan orang kuat. Sistem ini hanya berlaku bagi individu-individu yang samasama memiliki kekuatan. Atau kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain karena kebebasan orang lain tersebut lebih kuat. Sesungguhnya kebebasan individu tidaklah demikian. Kebebasan individu berarti bahwa secara sosial dalam interaksinya dengan orang lain ia tidak berada pada posisi tertindas dan secara spiritual ia tidak berada dalam posisi menindas. Kebebasan bukan berarti memanfaatkan kekuatan dan kekuasaan dalam melakukan apa saja tetapi dalam arti kemampuan untuk tidak memanfaatkan kekuatan dan kekuasaan (menahan diri) untuk membalas menindas ketika ia berada pada posisi memiliki kesempatan untuk itu, dan ini adalah satu pengertian kemerdekaan manusia dan keharusan universal. BAB VI INDIVIDU DAN MASYARAKAT Salah satu sifat khas manusia sebagai makhluk dan karenanya ia berbeda dengan binatang adalah bahwa ia merupakan makhluk yang diciptakan selain sebagai Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


131

makluk berjiwa individual, bermasyarakat merupakan kecenderungan alamiah dari jiwanya yang paling sublim. Kedua aspek ini mesti dipahami dan di letakkan pada porsinya masing-masing secara terkait. Sebab yang pertama melahirkan perbedaan dan yang kedua melahirkan kesatuan. Karena itu mencabut salah satunya dari manusia itu berarti membunuh kemanusiaananya. Dengan kata lain bahwa perbedaan-perbedaan (bukan pembedaan-pembedaan) yang terjadi di antara setiap individu-individu (sebagai identitas dari jiwa individual) merupakan prinsip kemestian bagi terbentuknya masyarakat dan dinamikanya. Sebab bila sebuah masyarakat, individu-individu haruslah memiliki kesamaan, maka ini berarti dinamisasi, dalam arti, saling membutuhkan pastilah tak terjadi dan karenanya makna masyarakat menjadi kehilangan konsep. Di sisi lain dengan adanya perbedaan-perbedaan di antara para individu meniscayakan adanya saling membutuhkan, memberi dan kenal-mengenal dan karena itu konsep kemanusiaan memiliki makna. Di sisi lain kecenderungan manusia untuk hidup bermasyarakat merupakan kecenderungan yang bersifat fitri. Ia tidak bedanya hubungan antara seorang lakilaki dan perempuan yang berkeinginan secara fitri untuk membentuk sebuah keluarga. Jadi Ia membentuk masyarakat karena adanya hubungan individuindividu yang terkait secara fitrah dan alamiah untuk membentuk sebuah komunitas besar. Bukan terbentuk berdasarkan sebuah keterpaksaan, sebagimana beberapa individu berkumpul dikarenakan adanya serangan dari luar. Bukan juga bedasarkan proses kesadaran sebagai langkah terbaik dalam memperlancarkan keinginan bersama, sebagaimana sejumlah individu berkumpul dan sepakat bekerja sama sebagai langkah terbaik dalam mencapai tujuannya masing-masing. Karena itu masyarakat didefenisikan sebagai adanya kumpulan-kumpulan dari beberapa individu-individu secara fitri maupun suka dan duka dalam mencapai tujuan dan cita-cita bersama adalah membentuk apa yang kita sebut sebagai masyarakat. Kumpulan dari sejumlah individu adalah “badan” masyarakat ada pun kesepakatan atau tidak dalam mencapai cita-cita dan tujuan idealnya adalah merupakan “jiwa” masyarakatnya. Karena itu selain bumi (daerah/tempat tinggal) dan sistem sosial (ikatan psikologis antara individu-individu), individu merupakan salah satu unsur terbentuknya sebuah masyarakat. Tanpa manusia (individu) maka masyarakat pun tidak ada. Masyarakat itu sendiri merupakan senyawa sejati, sebagaimana senyawa alamiah. Yang disintesiskan di sini adalah jiwa, pikiran, cita-cita serta hasrat. Jadi yang bersintesis adalah bersifat kebudayaan. Jadi, individu dan masyarakat memiliki eksistensi (kemerdekaan) masing-masing dan memiliki kemampuan mempengaruhi yang lain. Bukan kefisikan. Walaupun begitu eksistensi individu dalam kaitannya terhadap masyarakat mendahului eksistensi masyarakat. Memandang bahwa eksistensi masyarakat mendahului individu berarti kebebasan dan kemanusiaannya telah dicabut dari manusia (individu) itu sendiri. Walaupun manusia memiliki kualitas-kualitas kesucian, potensi tersebut dapat saja tidak teraktual secara sempurna dikarenakan adanya kekuatan lain dalam diri manusia berupa hawa nafsu yang dapat saja merugikan orang lain dan diri sendiri. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


132

Sebab hawa nafsu ini mulai teraktual di kala interaksi antara individu dengan individu lain dalam kaitannya dengan bumi (sumber harta benda). Bahkan keserakahan ini dapat saja berkembang dalam bentuk yang lebih besar, sebagaimana sebuah bangsa menjajah bangsa lain. Fenomena ini dapat mengancam kehidupan manusia dan kelestarian alam. Dengan demikian, pertanggung-jawaban ini bagi setiap individu, selain bersifat individual juga bersifat kolektif. Ini karena, pertanggung-jawaban individual terjadi ketika sebuah perbuatan memiliki dua dimensi, yaitu: si pelaku (sebab aktif) dan sasaran yang disiapkan oleh pelaku (sebab akhir). Apabila dalam perbuatan tersebut terdapat dimensi ketiga, yaitu sarana atau peluang yang diberikan untuk terjadinya perbuatan tersebut dan lingkup pengaruhnya (sebab material), maka tindakan tersebut menjadi tindakan kolektif. Jadi Masyarakat adalah pihak yang memberikan landasan bagi tindakan kolektif dan membentuk sebab material. Ini berarti, individu memiliki andil besar dalam mengubah wajah bumi atau mengarahkan perjalanan sebuah masyarakat kearah yang sempurna atau kehancuran. Tidak ada jalan lain bahwa untuk menghadapi ancaman-ancaman ini, manusia memerlukan adanya sebuah sistem sosial yang adil yang memiliki nilai sakralitas dan kesucian dan berdasarkan tauhid (Ketuhanan Yang Maha Esa). Mengajarkan sebuah pandangan dunia bahwa segala sesuatu milik Tuhan. Dihadapan Tuhan tidak ada kepemilikan manusia, kecuali apa yang dititipkan dan diamanahkan kepadanya untuk mengatur dan mendistribusikan secara adil. Kesadaran akan sakralitas dan kesucian sistem tersebut memberikan implikasi kehambaan terhadap Tuhan. Berdasarkan kesadaran dan pertimbangan seperti itu maka interaksi antara individu dengan individu lainnya dalam hubungannya terhadap alam akan berubah dari watak hubungan antara tuan/raja dan budak menjadi hubungan antara hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang lain dengan mengambil tugas dan peran masing-masing berdasarkan kapasitas-kapasitas yang diberikan dalam menjaga, mengurus, mengembangkan, mengelola, mendistribusikan dan lain-lain. Karena itu berdasarkan fitrah/ruh Allah seorang manusia (individu) diciptakan dan ditugaskan sebagai khalifah/nabi/rosul (wakil/ utusan Tuhan) oleh Allah di muka bumi (QS.2:30) untuk memakmurkan bumi dan membangun masyarakatnya untuk mewujudkan sistem sosial.

BAB VII KEADILAN SOSIAL DAN KEADILAN EKONOMI Keadilan menjadi sebuah konsep abstrak yang sering diartikan secara berbeda oleh setiap orang utamanya mereka - mereka yang pernah mengalami suatu ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menuntut secara tegas perlu dilakukan redefenisi terhadap apa yang dimaksud dengan keadilan. Bila keadilan diartikan sebagai tercipta suatu keseimbangan dan persamaan yang proporsional maka pemecahan permasalahan keadilan sosial dan ekonomi hanya Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


133

dapat teratasi dengan menemukan jawaban terhadap sebab - sebab terjadinya ketidak-adilan sosial dan ekonomi serta bagaimana agar dalam distribusi kekayaan dapat terbagi secara adil sehingga terhindar dari terjadinya diskriminasi dan pengutuban, atau kelas dalam masyarakat. Jelas terlihat dari problem yang dihadapi bahwa kasus keadilan sosial dan ekonomi bukanlah merupakan wilayah garapan ilmu ilmiah (positif). Karena masalah keadilan bukanlah fenomena empiris yang dapat diukur secara kuantitatif. Namun ia merupakan konsep abstrak yang berkenaan dengan aspek kebijakan-kebijakan praksis, karena itu ia merupakan garapan filosofis dan bersifat ideologis. Itulah sebabnya mengapa dalam menjawab masalah diatas setiap orang atau kelompok memiliki jawaban dan konsep yang berbeda sesuai dengan ideologi, kandungan batinnya serta kapasitas pengetahuannya. Kapitalisme sesuai dengan konsepnya tentang manusia yang berkenaan dengan karakter dasar dan tujuan akhir manusia yaitu bahwa manusia pada dasarnya bersifat baik dan lemah, cenderung meyakini bahwa penyebab terjadinya diskriminasi serta tidak terjadinya distribusi kekayaan secara tidak adil dikarenakan dipasungnya kebebasan individu oleh baik masyarakat, pemerintah, individu lain disatu sisi dan di sisi lain tidak adanya aturan-aturan yang menjamin kepentingan-kepentingan individu. Berdasarkan ini upaya menciptakan keadilan sosial maupun ekonomi bisa terwujud hanya dengan cara memberikan kebebasan secara mutlak, yakni kesempatan ekonomi yang seluas-luasnya kepada setiap individu dimana kebebasannya hanya dibatasi oleh kebebasan orang lain, meskipun kebebasan ini justru dapat menyebabkan perbedaan pendapatan dan kekayaan individu (dengan asumsi bahwa orang menggunakan kebebasannya secara sama dalam sistem kapitalis). Sebaliknya sosialisme yang didasarkan pada konsepnya tentang manusia dan pandangan hidupnya yang melihat bahwa penyebab terjadinya diskriminasi sosial dan ekonomi sehingga terciptanya kelas - kelas dalam masyarakat dimana yang satu semakin miskin dan yang lain semakin kaya dikarenakan adanya kekuatan yang menghambat proses berubahnya kesadaran kolektif dari kesadaran kepemilikan pribadi ke kepemilikan sosial (bersama). Karena itu untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi, maka tidak ada cara lain kecuali diperlukan suatu sistem sosial yang berfungsi mengatur atau merawat dalam hal menghilangkan kepemilikan pribadi atas alat - alat produksi ketempatnya yang sebenarnya yaitu kepemilikan bersama (seluruh anggota masyarakat harus memiliki pendapatan dan kekayaan yang sama) yang dalam hal ini diwakili oleh negara dengan cara menasionalisasikan alat-alat produksi tersebut. Adapun menurut Islam kepemilikan pribadi bukanlah penyebab terjadinya malapetaka kemanusiaan sebagaimana yang disangka oleh kaum sosialis komunisme. Bahkan sebaliknya kepemilikan pribadi yang semata-mata materealistik justru penyebab proses kehancuran sistem kapitalis. Setiap konsep keadilan akan menemui jalan buntu jika ia tak seiring dengan naluri dasar alamiah manusia yaitu kepentingan individu atau apa yang sering disebut sebagai ego. Itulah sebabnya mengapa ketika seluruh alat - alat produksi telah Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


134

dinasionalisasikan yang kemudian diamanahkan kepada negara yang notabene adalah terdiri dari individu - individu sebagai pengelolahnya kemudian berubah menjadi kapitalisme atau borjuis - borjuis baru yang diktator dan menganggap diri mereka tuan (penguasa) bagi unit-unit yang mereka pimpin. Artinya adalah penghapusan kepemilikan pribadi tidak dapat mengubah mentalitas manusia yang punya kecenderungan egoistik. Bagi Islam satu - satunya jalan yang dapat mengatasi masalah ketidak-adilan adalah dengan memberikan jaminan pendapatan tetap, dengan kemungkinan mendapatkan lebih banyak serta mengubah konsepsi manusia tentang manusia dan pandangan hidupnya dari semata-mata bersifat materialistik kekesadaran teologis dan ekskatologis, tanpa memasung atau bahkan mematikan naluri alamiahnya. Adalah suatu kemustahilan disatu sisi ketika kesadaran teologis dan ekskatologis telah dimusnahkan dari pandangan dunia seseorang dan disisi lain dengan menghilangkan kepemilikan atau kepemilikan pribadinya kemudian serta merta ia berubah dari individualis menjadi seorang pribadi yang sosialis (bukan sosialisme). Menurut Islam, ego (kepentingan pribadi) merupakan suatu kekuatan yang diletakkan oleh Allah dalam diri manusia sebagai pendorong. Kekuatan ini dapat mendorong manusia untuk melakukan hal yang diskriminatif, serakah dan merusak tetapi ia juga dapat mendorong manusia untuk mencapai kualitas spiritual yang paripurna (insan kamil). Karena itu Islam tidak datang untuk membunuh ego dengan seluruh kepentingannya, namun ia datang untuk memupuk, membina dan mengarahkannya secara spiritual dengan suatu kesadaran teologis (TAUHID) dan Ekskatologis (MAAD). Bagi Islam penyebab terjadinya ketidakadilan sosial dan ekonomi atau dengan kata lain penyebab terjadinya kelas-kelas dalam masyarakat disebabkan oleh tidak adanya kesadaran tauhid. Hal ini dapat dilihat ketika al-Qur’an menceritakan mental Fir’aun yang sewenang-wenang sehingga disatu sisi sebagai penyebab terjadinya kelas-kelas (penduduk terpecah-belah), (QS.28:4) dengan menobatkan dirinya menjadi Tuhan (QS.28:38-39), karena itu untuk kepentingan mengatasi hai ini Islam mengajarkan untuk merealisasikan suatu konsep yaitu sebagaimana dikatakan dalam Al- Quran yang artinya: ....tidak kita sembah Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah (QS.3:64). Adapun di sisi lain penyebab terjadinya ketidak-adilan ekonomi (yang miskin semakin miskin dan sebaliknya) disebabkan tidak berjalannya sistem tauhid (pelaksanaan syariat) karena itu kata al-Qur’an menegaskan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) taurat, Injil, dan apa yang diturunkan kepada mereka dari tuhan mereka, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari langit atas mereka dan dari bawah kaki mereka (QS.5:66) atau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi (QS.7:96) atau bahwasannya jikalau mereka tetap berjalan lurus diatas jalan itu (Agama Islam; melarang praktek riba, Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


135

serta menganjurkan atau bahkan mewajibkan khumus, Jis’ah, sedekah, infak, zakat dll.), niscaya benar-benar kami akan memberikan minuman kepada mereka air yang segar (rezki yang banyak, QS.72:16). Artinya menurut Islam bahwa prinsip dari hubungan khusus antara bertindak sesuai dengan perintah-peritah Tuhan di satu sisi dengan kemakmuran disisi lain atau dalam bahasa modernnya, hubungan antara distribusi yang adil dengan peningkatan produksi, yakni bahwa tidak akan terjadi kekurangan produksi dan kemiskinan bila distribusi yang adil dilaksanakan. Dengan kata lain distribusi yang adil akan mendongkrak kekayaan dan meningkatkan kemakmuran sebagai bukti “berkat dari langit dan bumi” telah tercurahkan. Dengan perspektif yang demikian inilah selanjutnya akan melahirkan kesadaran kemanusiaan yang tinggi sebagai bentuk manifestasi dari pengabdian serta kecintaan kita kepada Allah SWT. Disamping itu, guna menegakkan nilai keadilan sosial dan ekonomi dalam tataran praktis diperlukan kecakapan yang cukup. Orang-orang yang memiliki kualitas inilah yang layak memimpin masyarakat. Memimpin adalah menegakkan keadilan, menjaga agar setiap orang memperoleh hak asasinya dan dalam jangka waktu yang sama menghormati kemerdekaan orang lain dan martabat kemanusiaannya sebagai manifestasi kesadarannya akan tanggung jawab sosial. Lebih jauh lagi, negara dan pemerintah sebagai bentuk yang terkandung didalamnya adalah untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan, baik berupa keadilan sosial maupun keadilan ekonomi. Dan hanya setelah terpenuhinya prasyarat inilah negara ideal sebagai dicita-citakan bersama (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur) dapat diwujudkan. Tidak diragukan lagi dari kajian yang konprehensif dan holistik dapat mengantar kita pada satu kebenaran rasional ideologi (syariat) Islam yang telah mengajarkan akan persaudaraan, keadilan dan kesamaan hak untuk diamalkan oleh setiap kaum muslimin khususnya, sampai kepada sektor-sektor produksi sosio-ekonomi dan pembagian kekayaan. Atau hukum-hukum yang lebih bersifat spesifik menyangkut hal-hal yang memerlukan rincian, seperti pemanfaatan lahan pertanian, penggalian mineral, sewa-menyewa, bunga, zakat, khumus (yakni mengeluarkan 20-30% dari keuntungan bersih) dan pembelanjaan umum dan lain sebagainya yang dikelola langsung oleh negara, atau lembaga sosial di bawah kontrol masyarakat dan negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan. Keadilan menjadi sebuah konsep abstrak yang sering diartikan secara berbeda oleh setiap orang utamanya mereka - mereka yang pernah mengalami suatu ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menuntut secara tegas perlu dilakukan redefenisi terhadap apa yang dimaksud dengan keadilan. Bila keadilan diartikan sebagai tercipta suatu keseimbangan dan persamaan yang proporsional maka pemecahan permasalahan keadilan sosial dan ekonomi hanya dapat teratasi dengan menemukan jawaban terhadap sebab - sebab terjadinya ketidak-adilan sosial dan ekonomi serta bagaimana agar dalam distribusi kekayaan



136

dapat terbagi secara adil sehingga terhindar dari terjadinya diskriminasi dan pengutuban, atau kelas dalam masyarakat. Jelas terlihat dari problem yang dihadapi bahwa kasus keadilan sosial dan ekonomi bukanlah merupakan wilayah garapan ilmu ilmiah (positif). Karena masalah keadilan bukanlah fenomena empiris yang dapat diukur secara kuantitatif. Namun ia merupakan konsep abstrak yang berkenaan dengan aspek kebijakan-kebijakan praksis, karena itu ia merupakan garapan filosofis dan bersifat ideologis. Itulah sebabnya mengapa dalam menjawab masalah diatas setiap orang atau kelompok memiliki jawaban dan konsep yang berbeda sesuai dengan ideologi, kandungan batinnya serta kapasitas pengetahuannya. Kapitalisme sesuai dengan konsepnya tentang manusia yang berkenaan dengan karakter dasar dan tujuan akhir manusia yaitu bahwa manusia pada dasarnya bersifat baik dan lemah, cenderung meyakini bahwa penyebab terjadinya diskriminasi serta tidak terjadinya distribusi kekayaan secara tidak adil dikarenakan dipasungnya kebebasan individu oleh baik masyarakat, pemerintah, individu lain disatu sisi dan di sisi lain tidak adanya aturan-aturan yang menjamin kepentingan-kepentingan individu. Berdasarkan ini upaya menciptakan keadilan sosial maupun ekonomi bisa terwujud hanya dengan cara memberikan kebebasan secara mutlak, yakni kesempatan ekonomi yang seluas-luasnya kepada setiap individu dimana kebebasannya hanya dibatasi oleh kebebasan orang lain, meskipun kebebasan ini justru dapat menyebabkan perbedaan pendapatan dan kekayaan individu (dengan asumsi bahwa orang menggunakan kebebasannya secara sama dalam sistem kapitalis). Sebaliknya sosialisme yang didasarkan pada konsepnya tentang manusia dan pandangan hidupnya yang melihat bahwa penyebab terjadinya diskriminasi sosial dan ekonomi sehingga terciptanya kelas - kelas dalam masyarakat dimana yang satu semakin miskin dan yang lain semakin kaya dikarenakan adanya kekuatan yang menghambat proses berubahnya kesadaran kolektif dari kesadaran kepemilikan pribadi ke kepemilikan sosial (bersama). Karena itu untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi, maka tidak ada cara lain kecuali diperlukan suatu sistem sosial yang berfungsi mengatur atau merawat dalam hal menghilangkan kepemilikan pribadi atas alat - alat produksi ketempatnya yang sebenarnya yaitu kepemilikan bersama (seluruh anggota masyarakat harus memiliki pendapatan dan kekayaan yang sama) yang dalam hal ini diwakili oleh negara dengan cara menasionalisasikan alat-alat produksi tersebut.

BAB VIII SAINS ISLAM Sains dalam sejarah perkembangan seringkali dinaturalisasikan sebagai sebuah upaya pencocokan terhadap nilai-nilai budaya, agama atau pandangan - pandangan Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


137

tertentu suatu masyarakat. Asimilasi dan akulturasi inilah yang kemudian menjadi bentuk baru (khas) sebuah peradaban, rasionalisme di Yunani dan positivisme di Eropa adalah contoh-contahnya. Naturalisasi terhadap sains itu sendiri dilakukan sebab sains diakui memiliki kekuatan yang ambigu. Disatu sisi ia dapat mengembangkan suatu masyarakat karena kemampuannya mengatasi masalah-masalah praktis dan prakmatis manusia serta kemampuannya yang dapat merubah konstruk berfikir manusia itu sendiri sehingga membawa mereka ke arah peradaban baru yang lebih maju, disisi lain dengan kemampuan yang sama, ia juga memiliki sifat destruktif untuk menghancurkan atau merombak nilai-nilai budaya, agama maupun spiritualitas suatu masyarakat. Positivisme misalnya merupakan hasil sebuah naturalisasi sains didunia masyarakat Eropa dan telah dipandang sebagai kebenaran. Sains ini (positivisme) adalah sebuah sains yang memiliki watak atau karakter yang bersifat materealistik yaitu sains yang menolak hal - hal yang bersifat metafisis, spiritual maupun mistis, karenanya dalam karakternya yang demikian sains ini dapat menghancurkan atau melunturkan konsep-konsep teologi dan nilai - nilai keagamaan lainnya. Sehingga bukanlah hal yang berlebihan bila beberapa pemikir muslim melakukan islamisasi sains terhadap sains-sains modern (sains positivisme) sebagai sebuah bentuk keseriusan mereka dalam menjawab hal ini dan sekaligus sebagai wujud dari naturalisasi sains didunia Islam, sehingga pengaruhnya yang negatif terhadap gagasan metafisis (Teologi dan Ekskatologi) dan nilai-nilai agama Islam lainnya dapat dihindari. Hasil dari upaya islamisasi sains inilah yang kita sebut sains Islam. Islamisasi sains atau sains Islam dapat dimulai dengan menggagas untuk meletakkan dasar bagi landasan epistimologinya yaitu dengan membuat klasifikasi ilmu pengetahuan berdasarkan basis ontologinya serta metodologinya yang sesuai dengan semangat (Spirit) Islam itu sendiri, yakni teologi (Tauhid), Ekskatologi (Ma’ad), serta Kenabian. Islamisasi sains dengan pelabelan ayat-ayat Al-Qur’an atau hadits yang dipandang sesuai dengan penemuan sains mestilah dihindari, karena kebenaran-kebenaran alQur’an bersifat abadi dan universal, sementara kebenaran-kebenaran sains modern selain bersifat temporer dan hanya benar dalam lingkup ruang dan waktu tertentu, sains ini juga bersifat materealistik atau positivistik. Pendekatan demikian akan mengalami jalan buntu dengan berubahnya teori-teori sebelumnya dengan ditemukannya teori-teori baru. Dengan demikian ayat-ayat yang tadinya dipandang relevan dengan teori-teori sebelumnya, walau menjadi dipertanyakan relevansinya. Begitupula islamisasi sains tidak dengan upaya mendengungkan ayat-ayat alQur’an tentang kewajiban berilmu pengetahuan ke telinga generasi muslim. Hal ini karena upaya tersebut berkaitan dengan sumberdaya manusia (SDM) muslim yang mayoritas telah atau akan berkembangg tidak sesuai dengan sains islam.



138

Namun pendekatan yang mesti dilakukan adalah dengan membuat klasifikasi ilmu pengetahuan dengan menetapkan status dan basis ontologinya, sebab ia merupakan basis bagi sebuah epistimologi. Perbedaan dalam menetapkan status ontologis meniscayakan perbedaan pada status epistimologi berikut metodologinya. Perbedaan ini dapat terlihat pada epistimologi modern dengan epistimologi yang telah dicanangkan oleh para filosof muslim yang telah ditinggalkan oleh mayoritas kaum muslim itu sendiri. Epistimologi barat berbasis pada status ontologi materealistik dan menolak adanya realitas (ontologi) metafisis. Epistimologi ini hanya memusatkan perhatiannya pada objek fisik. Adapun sains Islam bukan hanya berbasis kepada status ontologis alam materi (objek-objek fisika) tetapi lebih dari itu ia tetapkan pula bahwa selain status ontologi alam materi terdapat pula objek ontologi alam mitsal (objek-objek matematika) dan objek ontologi alam akal (objek-objek metafisika). Berdasarkan klasifikasi sains seperti ini, sains Islam menawarkan beberapa metodologi ilmiahnya sesuai dengan status ontologinya, yaitu; intuisi dan penyatuan jiwa (metode kaum irfan), untuk mengetahui objek-objek non-materi murni atau objek-objek metafisika dengan cara langsung, deduksi rasional untuk mengetahui objek metafisika secara tidak langsung maupun objek-objek matematika dan Induksi (Observasi dan eksperimen) untuk mengetahui objekobjek fisika. Sains metafisika mengkaji objek-objek atau wujud yang secara niscaya bersifat non-materi murni yang tidak dipengaruhi oleh materi dan gerak. Seperti Teologi, Kosmologi, dan Ekskatologi. Sains matematika mengkaji objek-objek atau wujud yang meskipun bersifat nonmaterial namun berhubungan dengan materi dan gerak. Seperti aritmatika, geometri, optika, astronomi, astrologi, musik, ilmu tentang gaya, keteknikan dan lain sebagainya. Sains fisika mengkaji objek-objek atau wujud yang secara niscaya terkait dengan materi dan gerak. Seperti unsur-unsur (atom-atom), mineral, tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia (secara fisik). Dalam klasifikasi sains Islam karena status objek-objek metafisika merupakan realitas ontologis yang berada dipuncak (yang paling tertinggi) yang menjadi sebab segala sesuatu dibawahnya, dimana objek-objek fisika merupakan objek realitas terbawah dan terendah dari hirarki objek ontologi, maka secara berturut-turut sains metafisika merupakan sains tertinggi dan sains fisika merupakan sains terendah setelah sains matematika.



139

RUJUKAN AL - QUR’AN

BAB II.

DASAR KEPERCAYAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Al Qur’an Surah Al Ikhlas (112) : 1 – 4. Al Qur’an Surah Al Baqarah (2) : 163. Al Qur’an Surah Al Qashash (28) : 88. Al Qur’an Al Baqarah (2) : 255. Al Qur’an Al Baqarah (2) : 163. Al Qur’an Surah Al Anbiya (21) : 108. Al Qur’an Surah Al Mu’minuun (23) : 91 – 92. Al Qur’an S. Al Anbiyaa’ (21) : 22. Al Qur’an Surah An Nahl (16) : 51.

BAB III. HAKEKAT PENCIPTAAN DAN EKSKATOLOGI ( MA’AD) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Al Qur’an Surah Al A’raf (7) : 187. Al Qur’an Surah Al Baqarah (2) : 48. Al Qur’an Surah Al Baqarah (2) : 85. Al Qur’an Surah Al Baqarah (2) : 165. Al Qur’an Surah Ali Imran (3) : 55. Al Qur’an Surah An Nisa (4) : 109. Al Qur’an Surah Almaidah (5) : 14.

BAB IV. MANUSIA DAN NILAI-NILAI KEMANUSIAAN 1. 2. 3. 4.

Al Qur’an Surah Al Baqarah (2) : 30. Al Qur’an Surah Al Ahzab (33) : 21. Al Qur’an Surah Al Qalam (68) :4. Al Qur’an Surah Al An’am (6) : 112.

BAB V. KEMERDEKAAN MANUSIA (IKHTIAR MANUSIA) DAN KENISCAYAAN UNIVERSAL (TAQDIR ILAHI) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Al Qur’an Surah Al Maaidah (5) : 66. Al Qur’an Surah Al Qamar (54) : 49-50. Al Qur’an Surah Ar Ra’d (13) : 11. Al Qur’an Surah Al Jaatsiyah (45) : 2-3. Al Qur’an Surah Al Hadiid (57) : 22. Al Qur’an Surah Al An’aam (6) : 59. Al Qur’an Surah At Thalaaq (65) : 3. Al Qur’an Surah Al Hijr (15) : 21. Al Qur’an Surah Ali Imran (3) : 154.



140

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Al Qur’an Surah Al Qamar (54) : 49. Al Qur’an Surah Ar R’d (13) : 11. Al Qur’an Surah An Nahl (16) : 112. Al Qur’an Surah Al Ankabuut (29) : 40. Al Qur’an Surah Fush Shilat (41) : 46. Al Qur’an Surah Al Insaan (76) : 3. Al Qur’an Surah Ar Ruum (30) : 41. Al Qur’an Surah Asy Syuura (42) : 20. Al Qur’an Surah Al Israa’ (17) : 18-20.

BAB VI. INDIVIDU DAN MASYARAKAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Al Qur’an Surah Al Baqarah (2) : 30. Al Qur’an Surah Al Israa’ (17) : 71. Al Qur’an Surah Maryam (19) : 20. Al Qur’an Surah Al Hijr (15) : 28. Al Qur’an Surah Maryam (19) : 20. Al Qur’an Surah Al Furqan (25) : 7. Al Qur’an Surah Al Furqan (25) : 20. Al Qur’an Surah Al Kahfi (18) : 110. Al Qur’an Surah Ibrahim (14) : 11. Al Qur’an Surah Al Ahzab (33) : 72. Al Qur’an Surah Az Zariyat (51) : 56. Al Qur’an Surah Al Insan (76) : 1-2. Al Qur’an Surah Al Ankabut (29) : 49. Al Qur’an Surah Al Mujadalat (58) : 11. Al Qur’an Surah Al Hujarat (49) : 13. Al Qur’an Surah Al Furqan (25) : 54. Al Qur’an Surah As Zahruf (43) : 32. Al Qur’an Surah Al A’raf (7) : 172. Al Qur’an Surah Shoaf (38) : 72. Al Qur’an Surah As Shoaffat (37) : 72. Al Qur’an Surah At Taubah (9) : 112. Al Qur’an Surah Al A’raf (7) : 29. Al Qur’an Surah Al Israa’ (17) : 13-14. Al Qur’an Surah Al Imran (3) : 104. Al Qur’an Surah Al Jashiat (45) : 28-29. Al Qur’an Surah Al Imran (3) : 110. Al Qur’an Surah Al Baqarah (2) : 46. Al Qur’an Surah Ghafar (40) : 17. Al Qur’an Surah Al Imran (3) : 86-88. Al Qur’an Surah Al Furqan (25) : 43. Al Qur’an Surah Al Jashiat (45) : 23. Al Qur’an Surah Al Alaq (96) : 6-7. Al Qur’an Surah Al Qashas (28) : 38. Al Qur’an Surah Al Qashas (28) : 4.



141

35. 36. 37. 38. 39. 40.

Al Qur’an Surah saba’ (34) : 31. Al Qur’an Surah Al A’raf (7) : 127. Al Qur’an Surah At Taubah (9) : 34. Al Qur’an Surah Al Qashas (28) : 5. Al Qur’an Surah Al Ahzab (33) : 6-7. Al Qur’an Surah An Nisa’ (4) : 97.

BAB VII. KEADILAN SOSIAL DAN KEADILAN EKONOMI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Al Qur’an Surah Ali Imran (3) : 64. Al Qur’an Surah Qashash (28) : 4. Al Qur’an Surah Qashash (28) : 38. Al Qur’an Surah Qashash (28) : 39. Al Qur’an Surah Al Maaidah (5) : 66. Al Qur’an Surah Al-A’raaf (7) : 96. Al Qur’an Surah Al A’raaf (7) : 96. Al Qur’an Surah Ali Imran (3) : 18. Al Qur’an Surah Al Hadid (57) : 25. Al Qur’an Surah Al Baqarah (2) : 124. Al Qur’an Surah Al Anbiyaa’ (21) : 47. Al Qur’an Surah Al Baqarah (2) : 282. Al Qur’an Surah Al Maa-idah (5) : 95. Al Qur’an Surah Ath Thalaaq (65) : 2. Al Qur’an Surah At Taubah (9) : 70. Al Qur’an Surah Ar Rahmaan (55) : 7. Al Qur’an Surah Al An’aam (6) : 1.



142

PROGRAM KERJA NASIONAL HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM A. Pengantar

H

impunan Mahasiswa Islam (HMI) yang dilahirkan pada tanggal 14 Rabi’ul awal 1366 H yang bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947, mempunyai motivasi dasar untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini mempunyai derajat rakyat Indonesia serta menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam. Motivasi dasar inilah yang menjadi wawasan dan komitmen kebangsaan dan ke-Islaman bagi pengembangan organisasi. Sebagai organisasi yang berasas Islam maka setiap gerak langkah HMI senantiasa dilandasi oleh ajaran Islam baik dalam kehidupan organisasi maupun yang tercermin dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak kader HMI sehingga ajaran Islam tidak hanya menjadi sumber inspirasi dan motivasi tetapi sekaligus menjadi tujuan yang harus diwujudkan. Ajaran Islam bagi HMI harus diwujudkan dalam kehidupannya, baik dalam rangka mengabdi kepada Allah SWT maupun dalam tugas kekhalifahannya. HMI berusaha secara nyata untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur yang dirdhoi Allah SWT, serta mampu menjaga eksistensi bangsanya di tengah interaksi bangsa-bangsa di dunia. HMI merupakan wadah sekaligus instrumen harus mampu memberikan sumbangan yang bermanfaat bukan hanya untuk para anggotanya namun sekaligus untuk masyarakat, bangsa, negara dan agama serta mampu menempatkan dirinya menjadi “Rahmatan lil Al ‘Alamin”. Untuk mewujudkan tujuan HMI, maka perlu suatu penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Program Kerja Nasional (PKN). B. Pengertian a.

Program Kerja Nasional (PKN) adalah penjabaran Pasal Usaha dalam Anggaran Dasar yang penyusunannya ditujukan untuk mencapai tujuan HMI dan diselimuti oleh asas Islam, status organisasi mahasiswa, sifat independen, dan peran sebagai organisasi perjuangan.



143

b. c.

Program Kerja Nasional (PKN) berfungsi sebagai pedoman bagi penyusunan program kerja seluruh struktur HMI dan merupakan inspirasi seluruh anggota HMI. Program Kerja Nasional (PKN) terdiri dari program jangka panjang yang ditinjau paling cepat empat tahun sekali dan jangka pendek yang ditinjau tiap dua tahun sekali.

C. Maksud dan Tujuan Program Kerja Nasional dimaksudkan dan ditujukan untuk memberikan dasar-dasar, arah dan sasaran serta langkah-langkah kongkrit organisasi dalam pencapaian tujuan HMI secara terpadu, bertahap, berkesinambungan antara periode sebelumnya dengan periode berikutnya. D. Landasan Program Kerja Nasional ini didasarkan pada : a. Anggaran Dasar HMI khususnya pasal 5 tentang usaha. b. Anggaran Dasar HMI pasal 3, 4, 6, 7, 8, dan 9 beserta penjabarannya. c. Anggaran Rumah Tanggal HMI pasal 12. E. Modal Dasar Modal dasar Program Kerja Nasional adalah potensi yang dimiliki HMI yaitu : a. Ide dasar kelahiran HMI Pertama mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi harkat dan martabat Rakyat Indonesia; Kedua, menegakkan dan mengembangkan Syiar Islam. b. Status dan kedudukan HMI yang dijamin oleh pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. c. Modal rohaniah (iman, spiritual) dan mental, yaitu ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah yang merupakan pedoman bagi kader HMI dalam berpikir, bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan aktivitasnya. d. Potensi dalam tubuh HMI, yaitu ke-kaderan anggota HMI dari berbagai disiplin ilmu, segenap perangkat organisasi serta budaya organisasi yang telah ditanamkan sejak kelahirannya. e. Potensi alumni HMI yang tersebar di berbagai sektor masyarakat.



144

F. Medan Berkiprah dan Pengabdian Sebagai organisasi mahasiswa Islam yang hidup dan berkembang di kampuskampus di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun luar Negara Kesatuan Republik Indonesia maka medan berkiprah dan pengabdian HMI adalah kampus, umat Islam, masyarakat bangsa dan Negara Indonesia, dan masyarakat bangsa dan Negara non-Indonesia.

BAB II PROGRAM JANGKA PANJANG Program Kerja Nasional (PKN) Jangka Panjang meliputi kurun waktu 4 tahun sebagai arah dan landasan bagi penyusunan program HMI secara keseluruhan. A.

B.

Pengertian 1.

Program jangka panjang pada dasarnya adalah program umum HMI yang disusun untuk jangka waktu tertentu (empat tahun) guna memberi arah bagi penyusun program jangka pendek (per periode).

2.

Program jangka panjang merupakan rangkaian program HMI yang disusun sejak tahun 2006 untuk jangka waktu 2 kali periode kepengurusan dari tahun 2006 sampai tahun 2010.

Arah dan Sasaran Program jangka panjang ini diarahkan pada hal-hal sebagai berikut: 1. Program jangka panjang dilaksanakan dalam rangka memelihara, melanjutkan dan mewujudkan cita-cita dan misi organisasi dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang: • Peningkatan kualitas ke-Islaman anggota HMI dan umat Islam Indonesia. • Peningkatan dan pengembangan sistem dan pelaksanaan pola pembinaan anggota HMI. • Restrukturisasi HMI, peningkatan kualitas aparat organisasi dan mekanisme berorganisasi dengan penerapan teknologi informasi dalam manajemen organisasi. • Peningkatan dan pengembangan keberadaan HMI di dunia perguruan tinggi (khususnya kampus excellent), kemahasiswaan dan kepemudaan.



145

• •

2.

3.

4.

5.

Peningkatan pengembangan intelektualitas dan profesionalitas kader. Peningkatan dan pengembangan peran kritis HMI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. • Peningkatan peran dan partisipasi HMI dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). • Mengawal dan memandu jalannya reformasi bangsa Indonesia. • Peningkatan dan pengembangan peran kritis HMI-Wati. • Peningkatan dan pengembangan responsibilitas terhadap dinamika internasional. Pengembangan bidang-bidang lainnya dilaksanakan selaras dengan hasilhasil yang dicapai didalam bidang di atas. Sebaliknya peningkatan yang dicapai diatas akan merupakan pendorong utama bagi perkembangan bidang-bidang yang lain. Dalam pelaksanaan Program Jangka Panjang HMI harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai ajaran agama Islam dan hakekat organisasi sehingga dua faktor ini menjadi kerangka dasar dalam menentukan langkah-langkah organisasi. Sasaran utama Program Jangka Panjang adalah mewujudkan kehidupan organisasi yang berkualitas dan mandiri sehingga partisipasi dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT, serta turut menjaga eksistensi bangsa ditengah interaksi bangsa-bangsa di dunia. Untuk mencapai tujuan Program Jangka Panjang perlu ditetapkan pejabaran yang dilakukan secara terpadu, teratur, terencana dan konsisten, meliputi : • Tahap I : Dititik beratkan pada peningkatan implementasi ajaran Islam bagi anggota; peningkatan sistem dan pelaksanaan pembinaan anggota; restrukturisasi HMI dan peningkatan kualitas aparat organisasi; peningkatkan intelektualitas dan profesional kader dan peningkatan keberadaan HMI di dunia perguruan tinggi (khususnya kampus excellent), kemahasiswaan dan kepemudaan; dan peningkatan peran kritis HMI-Wati. • Tahap II : Dititik beratkan pada aspek peningkatan dan pengembangan peran kritis HMI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; peningkatan peran dan partisipasi HMI dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM); serta mengawal dan memandu jalannya reformasi bangsa Indonesia. • Tahap III : Dititik beratkan pada penempatan dan pengembangan semua bidang dalam proses aktualisasi organisasi dalam penigkatan daya saing bangsa (national competence) ditengah dinamika internasional.



146

BAB III PROGRAM JANGKA PENDEK A. Pengertian 1. 2.

Program Kerja Nasional (PKN) Jangka Pendek meliputi kurun waktu 2 (dua) tahun sebagai arah dan landasan bagi penyusunan program struktur HMI secara keseluruhan. Program jangka pendek merupakan rangkaian program HMI yang disusun untuk kepengurusan seluruh struktur HMI tahun 2006-2008.

B. Fungsi PKN Jangka Pendek (2006-2008) Program Kerja Nasional (PKN) HMI 2006-2008 berfungsi sebagai: 1. Pedoman atau acuan penyelenggaraan Program Kerja HMI secara nasional oleh seluruh struktur HMI masa bakti 2006-2008. 2. Instrumen pengawasan terhadap program kerja seluruh struktur HMI dalam periode kepengurusannya (2006-2008). C. Tujuan dan Prioritas PKN Jangka Pendek 2006-2008 Tujuan dan Prioritas Program Kerja Nasional Jangka Pendek 2006-2008 adalah: a. Mencapai Arah dan Sasaran Jangka Panjang Tahap I. Artinya program diprioritaskan pada peningkatan implementasi ajaran Islam bagi anggota; peningkatan sistem dan pelaksanaan pembinaan anggota; restrukturisasi HMI dan peningkatan kualitas aparat organisasi; peningkatkan intelektualitas dan profesional kader dan peningkatan keberadaan HMI di dunia perguruan tinggi (khususnya kampus excellent), kemahasiswaan dan kepemudaan; dan peningkatan peran kritis HMI-Wati D. Program Bidang 1. Program Kerja Bidang Intern 1. 1. Bidang Pembinaan Anggota a. Konsolidasi pelaksanaan Pedoman Perkaderan hasil Lokakarya tahun 2000 yang telah disahkan Kongres XXIII dan XXIV. b. Sosialisasi materi terurai Latihan Kader (LK) I dan membuat materi terurai untuk Latihan Kader (LK) II dan Latihan Kader (LK) III. c. Membuat LK I, LK II, dan LK III percontohan dengan memanfaatkan media audio visul dan disosialisasikan kepada seluruh tingkat struktur HMI sebagai upaya standarisasi kualitas Latihan Kader di HMI secara nasional. d. Restrukturisasi Lembaga Pengelola Latihan menjadi Badan Pengelola Latihan. e. Menyusun Silabus dan menyelenggarakan Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat).



147

f.

Menertibkan pelaksanaan pelatihan dan pembinaan anggota di semua jenjang. g. Inovasi dalam masifikasi penghayatan Islam versi HMI (NDP) kepada anggota. h. Menyusun silabus pembinaan atau follow up LK I dan LK II. i. Bekerjasama dengan bidang terkait untuk menyusun data base anggota HMI secara modern. 1. 2. Bidang Pembinaan Aparat Organisasi a. Meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan AD, ART dan penjabarannya hasil Kongres XXV kepada anggota. b. Melakukan restrukturisasi HMI dan menerapkan manajemen organisasi berbasis teknologi informasi. c. Menegakkan disiplin regenerasi kepengurusan tepat pada waktunya sesuai dengan AD, ART HMI dan penjabarannya. d. Menyusun sistem pada pola rekruitmen pengurus HMI. e. Melakukan akreditasi atas standar kelayakan keberadaan seluruh struktur HMI, terutama struktur kepemimpinan. f. Mengefektifkan pelaksanaan pembuatan laporan kegiatan. 1. 3. Bidang Kesekretariatan a. Menyempurnakan pedoman administrasi kesekretariatan yang relevan dengan tuntutan dan perkembangan internal dan eksternal organisasi b. Mengusahakan tersedianya sekretariat/kantor HMI yang permanen dan representatif di setiap Wilayah dan Cabang. c. Melaksanakan aktivitas yang mendorong terwujudnya kesekretariatan sebagai pusat dokumentasi dan informasi organisasi. d. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengelolaan kesekretariatan melalui Up-Grading Kesekretariatan. e. Melengkapi sarana dan pra sarana kesekretariatan dalam rangka modernisasi organisasi. f. Membuat website HMI yang terintegrasi sebagai representasi keberadaan dan aktivitas HMI di dunia maya. 1. 4. Bidang Keuangan, Harta Benda dan Perlengkapan a. Menyusun sistem penggalangan, pengelolaan dan pengawasan pendanaan organisasi. b. Mengaktifkan pengelolaan iuran anggota secara modern. c. Mengusahakan terwujudnya kegiatan-kegiatan usaha sebagai sumber dana untuk membiayai kegiatan organisasi. d. Menegakkan tertib administrasi keuangan dan harta benda HMI. e. Menyusun anggaran rutin dan anggaran kegiatan. 1.5. Bidang Pengembangan Profesi dan Kewirausahaan a. Restrukturisasi Lembaga Kekaryaan menjadi Pengembangan Profesi. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


Lembaga 148

b. c.

Mendorong Lembaga Pengembangan Profesi untuk melakukan program kerjasama dengan berbagai instansi baik pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Mengembangkan Lembaga Pengembangan Profesi berdasarkan potensi, minat dan bakat anggota di Wilayah dan Cabang.

1. 6. a. b. c.

Bidang Pemberdayaan Perempuan Sosialisasi dan pelaksanaan Pedoman KOHATI. Mengembangkan kajian-kajian/studi keperempuanan. Mengadakan kerjasama dengan berbagai lembaga yang berkewajiban dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam kehidupan masyarakat. d. Melakukan advokasi atas isu-isu keperempuanan di seluruh Indonesia. e. Meningkatkan intelektualitas dan profesionalitas HMI-Wati.

2 . Program Kerja Bidang Ekstern 2. 1. Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaaan dan Kepemudaan a. Melakukan gerakan HMI back to campus, khususnya kampus-kampus excellent dimana HMI pernah menguasainya. Berpartisipasi dalam meningkatkan peran dan fungsi perguruan tinggi yang telah dikuasai untuk menumbuhkan terciptanya kehidupan kampus yang dinamis melalui peran kemahasiswaan. b. Mengusahakan terciptanya kehidupan kampus yang dinamis melalui peran aktif dalam usaha membina dan mengmbangkan aktivitas-aktivitas kemahasiswaan. c. Melakukan distribusi anggota-anggota ke lembaga kemahasiswaan intra kampus dalam rangka mengimplementasikan misi oranisasi. d. Melakukan distribusi kader ke dalam organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan. e. Berperan aktif dalam mendinamisir kehidupan dalam rangka meningkatkan kemadirian pemuda Indonesia. f. Mengadakan latihan-latihan yang dapat menumbuhkan advokasi pemuda dan mahasiswa terhadap persoalan-persoalan kemasyarakatan. g. Membentuk sistem jaringan organisasi dan gerakan mahasiswa. 2.2. Bidang Pemberdayaan Umat a. Merumuskan pola-pola hubungan kerja sama HMI dengan lembaga dan organisasi kemasyarakatan Islam baik nasional maupun internasional. b. Berperan aktif dalam menigkatkan fungsionalisasi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat. c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai ke-Islaman di tengah-tengah masyarakat. d. Mengusahakan tersedianya media komunikasi antar generasi muda Islam. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


149

e. f.

Mengupayakan adanya forum dialog lintas agama dan budaya. Melakukan kajian terhadap perkembangan pemahaman pemikiran Islam.

2.3. Bidang Partisipasi Pembangunan Nasional a. Melaksanakan kajian terhadap berbagai aspek reformasi pembangunan nasional di bidang pembangunan nasional. b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat (daerah). c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah. d. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan berbagai kalangan, antara lain dengan pemerintah, lembaga legislatif, Orsospol, Ormas, dan lembaga-lembaga pengembangan kemasyarakatan serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. e. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan keutuhan bangsa dan Negara Indonesia. 2. 4. Bidang Hubungan Internasional a. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan berbagai organisasi, mahasiswa dan pemuda Islam internasional. b. Berperan aktif di berbagai aktivitas kemahasiswaan dan pemuda internasional. c. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan perwakilan negara sahabat dan berbagai lembaga internasional yang ada di Indonesia. d. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga pendidikan luar negeri dan mengadakan pertukaran antar organisasi, mahasiswa/pemuda. e. Melakukan kajian tentang masalah-masalah internasonal. f. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan anggota HMI tentang berbagai masalah-masalah internasional. g. Merumuskan strategi rekruitmen untuk mahasiswa Islam yang ada di luar negeri dan merintis kemungkinan didirikan Cabang HMI di luar negeri. h. Melakukan kontrol terhadap kebijakan luar negeri pemerintah RI. 2.5. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup a. Melakukan kajian atas berbagai aspek pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. b. Melakukan kampanye pemanfaatan sumber daya alam yang berkesinambungan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. c. Melakukan advokasi atas pemanfaatan sumber daya alam yang tidak benar dan pengrusakan lingkungan hidup. d. Melakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait baik pemerintah, swasta, maupun lembaga swadaya masyarakat dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara benar dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


150

2.6. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia(HAM) a. Melakukan kajian atas berbagai aspek Hukum dan HAM. b. Melakukan penekanan kepada Pemerintah agar memprioritaskan pembangunan nasional yang menekankan kepada terciptanya Supremasi Hukum dan terlaksananya HAM. c. Melakukan advokasi atas permasalahan di bidang Hukum dan pelanggaran HAM. d. Melakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait baik pemerintah, swasta, maupun lembaga swadaya masyarakat dalam rangka reformasi serta penegakan Hukum dan HAM. E. PENJABARAN PROGRAM KERJA NASIONAL Pada dasarnya PKN diperlukan secara nasional yang dalam penjabarannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Ini berarti, bila hal ini dilaksanakan secara baik, maka dengan sendirinya akan tercipta beragam program kegiatan untuk merealisasikannya. Keberhasilan pelaksanaan program pada suatu periode memberikan landasan positif bagi pelaksanaan PKN pada periode-periode selanjutnya. Untuk selanjutnya agar rumusan PKN ini lebih bersifat teknis operasional dan terkait maupun instansi pelaksanaannya maka akan dijabarkan lebih jauh dalam rapat kerja maupun rapat koordinasi. Di tingkat PB HMI di susun Program Kegiatan yang bersifat nasional sebagai penjabaran PKN, di tingkat Wilayah disusun Program Kerja Regional, di tingkat Cabang disusun Program Kerja Cabang dan di tingkat Komisariat disusun Program Kerja Komisariat. Hal-hal ini perlu diperhatikan dalam penjabaaran pelaksanaan PKN adalah : • Adanya konsistensi misi organisasi. • Adanya kesinambungan persepsi, konsepsi dan program organisasi. • Adanya pertimbangan situasi, kondisi, potensi dan masalah lingkungan. • Adanya pertimbangan implikasi terhadap mekanisme organisasi. F. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA NASIONAL Pada tahap pelaksanaan program kerja akan diadakan Evaluasi (evaluasi pelaksanaan) untuk mengetahui realisasi program dan kesesuaiannya dengan arah dan sasaran yang telah ditetapkan, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan, serta penetapan program kerja selanjutnya. Hasil evaluasi merupakan petujuk tambahan yang baru untuk mewujudkan penyesuaian-penyesuaian usaha berdasarkan situasi, kesempatan serta sumber daya



151

yang ada. Dengan demkian pelaksanan program kerja senantiasa realistis dan relevan serta dapat dicapai dengan hasil optimal.



152

REKOMENDASI KONGRES XXV HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM REKOMENDASI EKTERNAL

S

ebagai Wujud dan tanggung jawab Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terhadap persoalan-persoalan yang tengah kita hadapi dewasa ini, maka disusunlah Rekomendasi Ekternal ini dalam Kongres HMI. Rekomendasi ini disamping inventarisasi masalah dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi concern HMI juga dicoba untuk diketengahkan sebagai solusi atau penyelesaian atas masalah yang sedang melanda bangsa ini. Dengan demikian diharapkan kehidupan berbangsa dan bernegara kita kedepan akan semakin baik, berkualitas dan demokratis. Fokus persoalan dalam rekomendasi ini semoga manjadi perhatian pihak-pihak yang berkompeten untuk ditindak lanjuti. Adapun rincian problematika bangsa yang terangkum dalam rekomendasi Ekternal Kongres HMI kali ini meliputi hal-hal sebagi berikut : I.

BIDANG EKONOMI 1. Program kebijakan ekonomi pasca IMF. Program kebijakan ekonomi Indonesia pasca-IMF yang tertuang dalam sebuah dokumen buku putih (white paper) akan menentukan perkembangan bangsa dan negara kedepan. Sebagimana dikatakan pemerintah, pogram tersebut diharapkan mampu mengisi kesenjangan kredibilitas pemerintah setelah kita tidak lagi terikat kerjasama pemulihan ekonomi dengan IMF. Kesenjangan kredibilitas ini memang amat riskan karena bisa melahirkan guncangan-guncangan dalam kehidupan ekonomi nasional. Implikasinya, perekonomian kita pun bukan tidak mungkin mengalami kemunduran. Program kebijakan ekonomi pemerintahan pasca-IMF ini yang tertuang dalam Inpres No. 5 tahun 2003 memiliki tiga sasaran pokok, yaitu memelihara dan memantapkan stabilitas ekonomi makro yang sudah dicapai, melanjutkan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan, serta meningkatkan investasi , ekspor, dan penciptaan lapangan kerja.



153

Bahwa ternyata paket pogram kebijakan ekonomi pasca-IMF ini tidak memuaskan semua pihak, Itu bisa dimaklumi. Kita sadari penuh bahwa bagaimanapun sebuah produk kebijakan tak mungkin benar-benar sempurna bak kitab suci. Namun demikian, jika keluhan megenai isi white paper dilontarkan pelaku usaha, tampaknya kita tak bisa diam begitu saja dan mengaggap keluhan itu tak istimewa. Sejauh yang kita tangkap , dunia usaha nasional menilai white paper lebih menonjolkan aspek makro yang sebenarnya menjadi porsi Program Pembangunan Nasional (Propenas). Dalam bahasa gamblang, dimata dunia usaha kita, program kebijakan ekonomi pasca-IMF sama sekali tak membuat masa depan ekonomin nasional benar-benar bergerak aman dan nyaman. Untuk meningkatkan investasi dan ekspor misalnya, program pemerintah itu mereka nilai tak menjanjikan langkah fundamental strategis, dan operasional. Berkaitan dengan itu, perlu direkomendasikan beberapa hal : a.

Isi White paper terutama yang berkaitan dengan aspek makro ekonomi seharusnya merupakan penjabaran teknis atas pogram Pembangunan Nasional (Propenas).

b.

Pemerintah hendaknya bersikap konsekkuen dan konsisten dalam mengimplementasikan isi White paper. Menilik kencenderungan selama ini. Konsistensi dan kesunguhan pemerintah menerapkan isi white paper bukan tanpa alasan. Kita mengalami, IMF pernah beberapa kali menunda pencairan pinjaman baru justru karena pemerintah tidak konsisten terhadap butir-butir pogram ekonomi yang tertuang dalam letter of intent (LoI)

2.

Tingkat penganguran yang mencemaskan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan dalam lima tahun kedepan gambaran soal angka penganguran di Indonesia masih akan suram karena tidak tersedianya lapangan kerja. Tahun 2006 ini angka kerja akan mencapai 102,88 juta orang, termasuk angkatan kerja baru 2,10 juta orang. Tambahan lapangan kerja yang tercipta hanya 10,83 juta orang. Penciptaan lapangan kerja yang tak mampu mengimbagi pertumbuhan angka kerja baru itu menyebabkan angka penganguran terbuka tahun 2006 meningkat menjadi 10,83 juta orang (10,32 persen dari angkatan kerja). Dari tahun sebelumnya 10,13 juta orang (9,85 persen dari angkatan kerja).



154

Peningkatan angkatan penganguran terbuka ini diperkirakan masih akan berlanjut sampai tahun 2005, dimana angkatanya diproyeksikan menjadi 11,19 juta orang atau 10,45 persen dari angkatan kerja . Proyeksi ini dibuat dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2006 dan 2005 masing-masing 4,49 persen dan 5,03 persen. Dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persen, tahun 2005, lapangan kerja yang tercipta hanya 1,75 juta orang. Persoalanya penganguran tidak dapat dilepaskan dari kondisi pasar tenaga kerja Indonesia oleh karena itu, investasi pemerintahan dalam menangani penganguran, yang paling penting adalah kebijakan untuk membuat pasar menjadi fleksibel. Terlihat lagi, pada saat anggaran negara sangat terbatas, lapangan kerja yang perlu diciptakan adalah lapangan kerja yang baik . Bukan kegiatan yang informal yang dilakukan karena masyarakat tidak mempuanyai pilihan. Belajar dari pengalaman negara-negara lain yang dalam usahanya mengurangi bagi angka pengangguran beberapa hal yang mesti dipertimbangkan antar lain : a)

Pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah harus membuat kebijakan yang menekan biaya ekonomi tinggi dalam sektor usaha seperti munculnya biaya-biaya siluman yang acap dikeluhkan para pelaku usaha serta memangkas birokrasi dalam hal perijinan yang diiringi dengan penegakan hukum. Hengkangnya para investor luar negeri dan relokasi penanaman modal asing (PMA) ke beberapa negara tetangga dan masih minimnya investor asing yang masuk ke Indonesia—sebagai contoh—lebih karena sebab-sebab di atas, dan bukan semata-mata faktor keamanan dalam negeri. b) Proyek-proyek padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja perlu diintensifkan kembali. Hanya saja perlu dipikirkan agar proyek-proyek padat karya itu direncanakan dengan matang dan saksama serta diarahkan pada target hasil yang dirasakan masyarakat banyak, dan bukan proyek-proyek padat karya selama ini yang terkesan asal ada dan penghamburan anggaran belaka. c) Pemerintah perlu memberi stimulus berupa kemudahan-kemudahan dan pengucuran kredit pada sektor-sektor usaha yang melibatkan banyak tenaga kerja seperti pada sektor properti dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. d) Mengingat ketahanan ekonomi Indonesia sesungguhnya bertumpu pada sektor pertanian. Kebijakan-kebijakan pada sektor ini hendaknya senantiasa berpihak dan menguntungkan petani. e) Pemerintah harus mengupayakan terciptanya suasana yang kondusif untuk mendukung terciptanya usaha mandiri.



155

f)

Tingkat kesejahteraan karyawan, mengusahakan peningkatan kesejahteraan kenyataan dengan mensinergiskan antara Upah Minimum Regional (UMR) dan Kadar Hidup Minimal (KHM). 1. Pemerintah harus secepatnya menyelesaikan utang luar negeri dan menolak setiap jenis utang luar negeri yang baru. 2. Pemerintah harus menghentikan privatisasi BUMN. 3. Pemberdayaan ekonomi syariah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat. 4. Percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia wilayah timur. 5. Percepatan pengembalian aset-aset negara. 6. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan Nasional. 3. Pemerintah harus secepatnya menyelesaikan utang luar negeri dan menolak setiap jenis utang luar negeri yang baru serta melakukan moratorium utang luar negeri yang telah jatuh tempo. 4. Pemerintah harus menetapkan mekanisme kontrol/pengawasan dan sistem audit BUMN. 5. Mendorong pemerintah membuka peran publik dalam pengambilan kebijakan ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak. 6. Pemberdayaan ekonomi syariah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat. 7. Percepatan pembangunan ekonomi di daerah tertinggal, daerah pasca konflik dan bencana alam serta daerah perbatasan khususnya wilayah timur. 8. Percepatan pengembalian aset-aset negara. 9. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan secara nasional. 10. Menggagas pemisahan antara pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian. 11. Membantu mempercepat proses pemekaran daerah-daerah yang memiliki potensi pembangunan ekonomi yang cukup besar, dengan memperhatikan aspek sosial, politik dan budaya. 12. Pemberdayaan kembali undang-undang zakat nasional untuk mengurangi angka kemiskinan; Reformulasi zakat profesi untuk meningkatkan perekonomian. II. BIDANG PENDIDIKAN 1.

Sistem Pendidikan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen



156

pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Fungsi pendidikan sebagaimana UU SISDIKNAS yang diundangkan pada tahun 2003 adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun demikian pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mampu menikmati pendidikan secara adil dan merata. Berpijak dari itu, pemerintah sudah selayaknya dan sewajarnya membuat kebijakan di sektor pendidikan di mana masyarakat dapat menikmati pendidikan secara adil, merata, dan murah. Pemerintah harus menciptakan iklim yang kondusif untuk menjamin terlaksananya undang-undang sisdiknas dengan mengarah pada sistem yang adil, merata dan murah. 2.

Alokasi Anggaran Pendidikan. Sebagaimana amanat UU SISDIKNAS, pemerintah harus konsekuen mengalokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Karena pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya baru dapat dinikmati pada generasi mendatang. Dengan dalih apa pun pemerintah tidak boleh menunda-nunda pengalokasian anggaran pendidikan itu, yang telah diamanatkan dengan gamblang dan jelas dalam UU tersebut.

3.

Soal Penerimaan ‘Jalur Khusus’ Mahasiswa Baru di PTN BHMN. Sistem penerimaan mahasiswa baru di beberapa PTN BHMN lewat ‘jalur khusus’ seperti yang terungkap melalui pemberitaan media massa beberapa waktu lalu sudah selayaknya dikaji ulang dan dihapus. Sistem tersebut—di mana mahasiswa yang diterima diharuskan membayar biaya mahal untuk masuk perguruan tinggi—hanya akan memperlebar jurang antara mahasiswa kaya dan mahasiswa miskin dalam komunitas kampus. Di samping berpotensi melahirkan munculnya ‘anak emas’ pada mahasiswa yang diterima pada program jalur khusus, dan ‘anak tiri’ pada mahasiswa yang diterima pada program jalur reguler. Di samping itu, sesungguhnya model penerimaan mahasiswa baru lewat jalur khusus itu mengingkari hakekat sisitem pendidikan nasional yang harus menjamin pemerataan pendidikan. Lagi pula model penerimaan jalur khusus ini sangat berpotensi masuknya mahasiswa yang memiliki kualitas akademik rendah jika sistemnya tidak transparan.



157

Kita kuatir model penerimaan mahasiswa baru lewat model-model jalur khusus ini akan semakin menggejala dari tahun ke tahun meningkatkan prosentasenya. Sehingga meminggirkan calon-calon mahasiswa baru yang potensial namun berasal dari latar belakang keluarga kurang mampu. Berangkat dari itu, kami merekomendasikan agar sistem penerimaan mahasiswa baru lewat jalur khusus itu dihapuskan. Sebagai kompensasinya, pemerintah tidak boleh lepas tangan membiayai pendidikan tinggi dengan dalih otonomi kampus. Justru di saat alokasi dana pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari APBN seharusnya segala biaya pendidikan tinggi yang harus dipikul mahasiswa digratiskan.

III. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI 1.

Krisis Kepemimpinan Nasional Berlarut-larutnya krisis yang kita hadapi dewasa ini, pada hakekatnya menunjukkan adanya krisis dalam kepemimpinan nasional kita. Manajemen tambal sulam dalam mengurus negara kita ini, menyebabkan semakin kompleksnya masalah yang kita hadapi. Ibaratnya satu masalah diatasi, namun muncul seratus masalah baru. Pengalaman Malaysia dan Thailand yang juga hampir berbarengan terkena krisis, memperlihatkan cepatnya kedua negara itu keluar dari krisis ekonomi yang mereka hadapi. Hal tersebut tak lain dan tak bukan disebabkan oleh manajemen kepemimpinan jitu yang diambil oleh pemimpin-pemimpin puncak mereka. Setelah mengamati dengan seksama tipe-tipe pemimpin yang dapat mengantarkan rakyatnya keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, maka yang diperlukan saat ini adalah tipe pemimpin yang memiliki prasarat: visi (keluar dari krisis), komitmen pada visi itu, kompetensi, manajerial, misi (memajukan negeri), memberi inspirasi dan motivasi, integritas (dapat dipercaya, memelihara kepercayaan publik), dan kepribadian (asketis, jujur, terbuka, komunikatif). Kesemua prasyarat kepemimpinan seperti itulah yang kini dibutuhkan oleh banyak orang, di saat keadaan tak berpengharapan dan nyaris kehilangan pegangan. Selain itu kami merekomendasikan : a. Melakukan pengawalan terhadap RUU kepemudaan yang akan mengarah pada kompetensi pemerintah terhadap gerakan kepemudaan. b. Mewarning kinerja Menpora yang berupaya mengembalikan kooptasi pemerintah terhadap gerakan kepemudaan Indonesia.



158

c. RUU kepemudaan yang bersifat mengebiri kebebasan organisasi, kepemudaan sebagai fungsi kontrol sosial. 2.

Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah mulai Berlaku secara efektif pada Januari tahun 2001, yang: ditandai penyerahan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada “daerah otonom, baik Kabupaten / Kota maupun Propinsi. DAU yang diterima oleh daerah otonom pada umumnya hanya cukup untuk membiayai kebutuhan rutin, kalaupun ada sisa untuk biaya pembangunan jumlahnya amat terbatas. Hanya daerah-daerah tertentu yang menerima DAU cukup memadai. Padahal maksud dan tujuan dari DAU adalah sebagai instrumen pemerataan, karena tidak semua daerah otonom memiliki sumber daya alam yang sama. Namun demikian dalam kenyataannya daerah yang kaya tetap menerima DAU yang besar, sebaliknya daerah yang miskin memperoleh DAU yang kecil. Oleh karena itu, rumus penentuan DAU perlu dilakukan penyempurnaan agar tercipta rasa keadilan bagi daerah. Disamping itu, berbagai peraturan pelaksanaan otonomi daerah yang dikeluarkan oleh Depdagri dan Otda, baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun keputusan menteri, walaupun dianggap cukup memadai akan tetapi masih mengandung kelemahan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak sedikit yang menimbulkan masalah. Amanat TAP MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berisi upaya perintisan awal untuk melakukan revisi yang bersifat mendasar telah dilaksanakan. Revisi atas UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999, telah menghasilkan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor Tahun 2004. Kami memaknai bahwa pemerintah memiliki niat baik untuk mengakomodir kepentingan daerah dan anak bangsa dalam produk perundang-undangan yang dihasilkan. Dalam konteks ini, ada beberapa catatan yang penting diperhatikan : a. Otonomi Daerah adalah instrument strategis dalam rangka membangun kemandirian lokal/daerah di mana dengan itu diharapkan terwujudnya masyarakat madani. Cita-cita tersebut perlu dikawal oleh PB HMI terpilih dan seluruh jajarannya di Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang, terutama dalam implementasi kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Secara operasional Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) dapat membentuk jaringan nasional pemantau pelaksanaan Otda dan menjadi menjadi salah satu concern jangka panjang. b. Masalah pelaksanaan otonomi daerah yang banyak dikeluhkan adalah menyangkut sulitnya koordinasi antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan pemerintah provinsi. Salah satu yang Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


159

dijadikan alasan karena hubungan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak bersifat hirarkhis-struktural. Namun dalam kenyataannya, masalah ini tidak terjadi pada semua daerah provinsi, melainkan hanya pada beberapa provinsi. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sampai saat ini adalah hukum positif yang berlaku sebagai landasan hukum pelaksanaan otonomi. Agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kontroversi kebijakan di era otonomi daerah ini maka perlu mengkaji kembali peraturan perundangan-undangan yang mengatur masalah pertanahan, kehutanan, perhubungan, perimbangan keuangan dan lainnya, untuk disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku, dan atau dicabut karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. 3. Perkembangan Masalah Daerah Pemerintah Republik Indonesia hasil pemilu 2004 telah melakukan langkah yang sangat berarti dalam upaya damai di Nanggroe Aceh Darussalam melalui perundingan RI – GAM yang dilaksanakan di Helsinki, Finlandia. Dalam waktu dekat Provinsi NAD akan melaksanakan pemilihan langsung kepala daerah, yang tentunya perlu mendapat apresiasi lebih sebagai fenomena daerah yang masih dalam transisi pasca konflik. Di sisi lain pemilihan kepala daerah masih menyisakan kontroversi tentang pembentukan partai lokal dan keikutsertaan GAM dalam proses demokrasi tersebut. Pihak RI dan GAM memiliki logika masing-masing dalam masalah tersebut yang sampai saat ini belum menemukan titik kesefahaman. Apabila kondisi tersebut tersebut terus berlanjut maka sangat mungkin mengganggu proses-proses damai yang sudah mulai terbangun. Dalam konteks ini Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) memberikan catatan sebagai berikut : 1. Bahwa dialog yang arif , terbuka, dan toleran hendaknya tetap diutamakan dalam menciptakan situasi yang kondusif di Provinsi NAD. Hal ini penting karena fundamen upaya damai yang terjadi di Helsinki (yang menandai babak baru upaya damai di NAD) dalam paradigma dialog di atas. 2. Penyelesaian masalah Aceh seharusnya mempertimbangkan aspekaspek psikologis masyarakat yang sedang dalam proses pemulihan (recovery) pasca bencana tsunami, sehingga pemerintah lebih berfikir bagaimana mengembalikan kepercayaan diri masyarakat Aceh untuk bangkit kembali, tidak malah berkutat pada masalah ego institusi negara vis a vis Gerakan Aceh Merdeka. Meskipun pendekatan politis adalah penting dalam kehidupan bernegara, akan tetapi dalam kasus Aceh mestinya pendekatan humanis yang lebih dikedepankan.



160

Dalam penyelesaian masalah Aceh, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) meminta pemerintah untuk memperhatikan kembali Rekomendasi Pansus Aceh DPR yang berisi 10 butir. Masih banyak substansi yang belum dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu substansi yang telah dilaksanakan adalah memberikan Otonomi khusus kepada DI Aceh melalui UU Nomor 18 Tahun 2001. Kekhususan yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak saja menyangkut masalah pemerintahan, melainkan juga mengenai pemberlakukan syariat Islam dan pembagian keuangan secara khusus, diluar ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 (sekarang UU Nomor 34 Tahun 2004). Yang menjadi masalah adalah pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, khususnya mengenai realisasi dari pembagian keuangan. Sementara perkembangan baru dalam penanganan masalah Papua adalah keluarnya Inpres Nomor 1 tahun 2003 yang ditolak oleh masyarakat Papua. Pada saat rakyat dan Pemerintah Daerah Papua sedang berkonsentrasi untuk melaksanakan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, tiba-tiba Pemerintah Pusat mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2003 tentang pelaksanaan UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pemekaran Propinsi Irian Jaya Menjadi 3 (tiga) Provinsi. Hal ini merupakan sikap inkonsistensi dari Pemerintah Pusat dalam melaksanakan otonomi khusus bagi Papua. Semestinya Pemerintah Pusat secepatnya mengeluarkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan UU Nomor 21 tahun 2001, khususnya mengenai pembentukan Majelis Rakyat Papua. Akan tetapi yang dilakukan justru menghidupkan kembali UU Nomor 45 Tahun 1999 yang pernah ditolak oleh rakyat Irian Jaya. Secara Yuridis Inpres Nomor 1 Tahun 2003 bertentangan dengan TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN, yang didalamnya mengamanatkan tentang pembentukan daerah otonomi khusus bagi Irian jaya, TAP MPR Nomor VIII/MPR/2000 jo TAP MPR Nomor X/MPR/2001 jo TAP MPR Nomor V/MPR/2002 mengenai penugasan kepada Presiden untuk membentuk dan mengimplementasikan Otonomi Khusus bagi Papua serta tidak sejalan dengan UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 21 Tahun 2001. Dan secara politis Inpres Nomor 1 tahun 2003 tidak mempunyai legitimasi karena mendapatkan perlawanan dan penolakan dari masyarakat. Perkembangan yang tidak menggembirakan tersebut perlu segera diakhiri agar tidak menimbulkan keresahan dan ketidakpastian di tengah-tengah masyarakat Papua.

Untuk Wilayah Aceh ; terdapat dua hal yang perlu diperhatikan antara lain :



161

a.

Diperlukan adanya penegakan supermasi hukum manusia.

dan hak Asasi

b.

Penanganan Masalah pengungsian harus dipercepat penyelesainya. Untuk wilayah Papua: 1.

Mempercepat keluarnya PP Papua)

tentang MRP (Majelis Rakyat

2.

Membuka ruang dialog nasional antara masyarakat Papua dengan Pemerintah Indonesia.

Untuk Wilayah NTT: Pencabutan Siaga Lima yang dirasakan sangat merugikan masyarakat dengan adanya pelanggaran – pelanggaran terhadap Hak Azasi manusia seperti : pemeriksaan terhadap perempuan . Sementara Papua yang merupakan wilayah yang sarat dengan muatan politik baik sebelum otonomi khusus maupun setelah adanya otonomi khusus. Bahwasannya segala bentuk aktivitas pemerintah daerah ternyata masih saja tidak mendapatkan kepercayaan yang penuh sehingga tanpa disadari rakyat papua telah disetir oleh pusat dengan berbagai bentuk akar konflik bagi rakyat Papua. Dengan adanya berbagai bentuk akar konflik yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mengacaukan otonomi khusus maka adalah wajar untuk menyiapkan perangkat/instrumen pendukung menegakkan keadilan di tanah papua : 1. Terkait dengan berbagai kasus pelanggaran HAM yang menjadi sorotan di tanah Papua maka perlu diadakan segera peradilan HAM di Papua. 2. Menyelesaikan berbagai kasus HAM yang telah terjadi dan menyikapi permasalahan yang kemungkinan mucul kembali. 3. Untuk pemerintah pusat maupun pihak independen agar segera melakukan pengkajian penyalahgunaan dana otonomi khusus di Papua sebagai upaya pemberantasan KKN.

IV. BIDANG HUKUM 1. Supremasi Hukum Salah satu fondasi untuk semakin berkualitasnya kehidupan berdemokrasi kita adalah tegaknya supremasi hukum. UUD 1945 menyatakan bahwa negara kita sebagai negara hukum (rechstaat), dan bukan berdasarkan kekuasaan semata (machstaat), mengandung makna supremasi hukum harus diletakkan sebagai sumber kepastian dalam mensikapi dinamika ekonomi, sosial maupun politik. 162



Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, belum terciptanya budaya hukum dikarenakan aparat hukum sendiri masih pandang bulu dalam menegakkan hukum. Rasa pandang bulu itu terekam misalnya pada orang yang mencuri ayam karena sangat terpaksa saja dijatuhi hukuman pidana 1 s.d 3 tahun, sementara terhadap konglemarat hitam yang nyata-nyata merampok harta negara saja, hingga kini penyelesaiannya masih menggantung, bahkan dalam beberapa kasus, terlepas dari jerat hukum. Mentalitas aparat penegak hukum yang masih pandang bulu dalam penegakan hukum tersebut, acapkali menimbulkan apriori masyarakat terhadap hukum. Ketidakpercayaan terhadap hukum itu, di level bawah diterjemahkan sendiri lewat cara-cara tindakan main hakim sendiri. Demikian pula lembaga peradilan yang semestinya menjadi tempat pengayom' masyarakat dalam mendapat kepastian hukum acap menjadi ajang sandiwara pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Dalam konteks ini, kepentingan material kadang mengalahkan kepentingan keadilan. Bertitik tolak dari realitasi yang dikedepankan direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

di

atas,

perlu

a. Kunci penegakan hukum di Indonesia terletak rapat pada mentalitas aparat-aparat penegak hukum itu sendiri. Demikian pula, seberapa bagus dan berkualitasnya produk-produk hukum yang kita hasilkan, jika tidak diiringi oleh mutu dan integritas aparat-aparatnya juga tidak berarti sama sekali. Untuk melahirkan aparat yang bersih, berwibawa dan memiliki integritas perlu dibuat mekanisme rekruitmen yang transparan. Di samping itu, kesejahteraannya juga perlu ditingkatkan. b. Untuk meminimalisir kesan lembaga peradilan sebagai ajang pertunjukkan sandiwara, di mana yang kuat (secara ekonomi) mengalahkan yang lemah (secara ekonomi) dengan menafikan kaidahkaidah hukum yang berlaku, perlu otonomisasi lembaga peradilan. Hanya dengan munculnya lembaga peradilan yang mandiri atau independen, dan terlepas dari tangan-tangan kekuasaan siluman, maka keputusan-keputusan berani dan adil akan lahir darinya. 2. Pemberantasan Korupsi Peringkat Indonesia sebagai negara korup terus merosot dan berada bersama-sama negara yang memiliki tingkat korupsi terburuk seperti negara-negara Afrika dan Banglades. Sementara sejumlah negara Asia yang tadinya juga memiliki tingkat korupsi tinggi sudah membaik, antara lain Hongkong, Republik Rakyat Cina (RRC), dan Thailand. Kita menyaksikan, di era reformasi sekarang ini korupsi justru merajalela di banyak lembaga politik, ekonomi dan bisnis. Sebagian aparat pemerintah di tingkat pusat, provinsi, dan di tingkat kabupaten dan kota seperti keranjingan untuk melakukan tindakan memperkaya Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


163

diri sendiri, keluarga, teman, atau kelompoknya. Kondisi yang sudah buruk ini, semakin diperburuk lagi dengan lemahnya penegakan hukum di negeri ini. Artinya, korupsi dibiarkan tumbuh dan terus berkembang oleh aparat penegak hukum yang memang tidak mau bekerja dengan baik. Di tengah lesunya pemberantasan korupsi di negeri ini, ada secercah harapan dengan akan hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi memang sudah lama diharapkan masyarakat. Ini tiada lain, karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi (kejaksaan dan kepolisian) belum berfungsi secara efisien dan efektif. Tegasnya, pemberantasan korupsi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Karena itu, pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan mengingat perbuatan korupsi telah menggerogoti keuangan dan perekonomian negara. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kelak akan menjadi superbody dalam pemberantasan korupsi, hal demikian memang yang kita harapkan. Apalagi melihat tugas dan kewenangan yang dimiliki komisi tersebut. Komisi ini dapat mengambil alih tugas penyidik dan penuntut umum kejaksaan, baik dalam penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan. Bahkan sejalan dengan pembentukan komisi, pemerintah juga membentuk peradilan khusus korupsi. Di atas gambaran dan usaha-usaha yang akan dilakukan dalam pemberantasan korupsi, setelah mencermati berbagai kasus di beberapa negara dalam memberantas korupsi, kami berkesimpulan bahwa faktor utama untuk memberantas korupsi adalah kehadiran pemimpin yang memiliki tekad kuat untuk memerangi korupsi. Pemimpin tersebut harus berada mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Pengalaman Cina dalam memberantas korupsi di mana pejabat-pejabat yang terbukti korup di hukum mati nampaknya layak dicontoh dan diterapkan di Indonesia. Kondisi ini menjelaskan bahwa, perjuangan perbaikan bangsa perlu political will peminpin disatu sisi dan sistem disisi yang lain, hal ini terlihat dari berbedanya kondisi hari ini dan kemarin-zaman Megawatipadahal perangkat dan orang-orang hukumnya belum berubah. Meski harus kita akui bahwa kondisi pemberantasan korupsi hari ini belum seideal yang diharapkan, seperti banyak dikritisi, masih ada kesan tebang pilih pengungkapan kasus hanya berlaku pada orang-orang yang berbeda sikap politik dengan penguasa hari ini, belum terlihat orang yang dekat dengan penguasa ditangkap dan diadili, karena disekitar penguasa juga ada orang-orang yang selama ini dikenal bermasalah dengan status hukumnya.



164

Apabila dalam kenyataanya didapati tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh WNI (tanpa pandang bulu) dengan mengingat pada status, kedudukan tertentu, maka harus ditindak tegas dengan hukuman setimpal dengan perbuatanya. 3.a. Adanya kajian-kajian mendalam yang Islami serta uji publik yang luas tetang beberapa pasal KUHP mengenai : Dukun santet, kumpul kebo dan teroris. b. PB HMI terpilih diharapkan dapat membuat draf perjuangan sebagai acuan perubahan KUHP yang sesuai dengan Islam, minimal satu kepengurusan dan disampaikan pada pihak –pihak yang berkompeten secara eksternal serta ke BADKO-BADKO diseluruh wilayah Indonesia secara internal.

V. BIDANG SOSIAL BUDAYA Tayangan Gosip, Mistis, Kekerasan dan Pornografi di Media Televisi. Peneliti komunikasi massa berpendapat bahwa acara televisi yang ada kini umumnya menghasilkan tayangan berselera rendah yang semata-mata mengikuti pasar. Sebagaimana kita saksikan, tayangan-tayangan media televisi acap menyajikan isi ragam acara yang menyangkut mass culture seperti program-program seputar gosip, mistis, kekerasan dan pornografi. Bahkan program-program tersebut ditayangkan pada prime time. Sebagai bangsa yang religius, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) amat prihatin terhadap dunia pertelevisian kita itu. Berkaca dari itu, yang segera dan mendesak untuk dilakukan antara lain : a. Perlunya kehadiran lembaga independen dan kredibel, seperti Television Watch (pemantau televisi) yang terus menerus mengamati acara televisi. Lembaga itu nantinya merupakan `penyambung lidah' antara pihak media televisi dan pemirsa. Saran dan rekomendasi dari television watch itu menjadi masukan dan catatan pengelola media televisi tentang tayangantayangan apa yang menjadi keberatan dan keprihatinan pemirsa. b. RUU Pornografi yang kini akan dibahas DPR-RI hendaknya secara tegas mengatur batasan-batasan tayangan televisi yang mengarah pada pornografi. c. Pengelola televisi hendaknya lebih mendahulukan tanyangan-tayangan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal, baik itu agama maupun nilai-nilai rasional. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


165

d. Televisi sebagai media sangat efektif dalam mempengaruhi masyarakat yang bisa masuk keruang-ruang paling privacy tiap individu masyarakat, hendaknya memperhatikan nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat, bukan malah mengikuti culture pop-nya saja, selain itu televisi juga bisa menjadi media efektif dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai nasionalisme dalam diri rakyat Indonesia dengan cara menampilkan tayangan-tayangan yang menampilkan nilai dan karakter orang Indonesia, jangan sampai ungkapan’’lebih mudah mencari film Hollywood, Bollywood dan Hongkong dari pada film Si Pitung’’menjadi nyata adanya. VI. BIDANG OTONOMI DAERAH DAN LINGKUNGAN HIDUP 1. Otonomi Daerah a.

Mendukung sepenuhnya implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sepanjang untuk memperkuat dan memberdayakan daerah, menghilangkan resentralisasi dan tidak menimbulkan masalah baru. b. Pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004 hendaknya memberi ketegasan dan kejelasan pembagian kewenangan Daerah, agar tidak multi tafsir, tumpang tindih dan mendorong resentralisasi. Pertama; ketegasan dan kejelasan mengenai kewenangan pengawasan DPRD, agar tidak multi tafsir. Kedua; Pemilihan kepala Daerah secara demokratis dipilih langsung oleh rakyat, agar mempertimbangkan waktu / sosialisasi pelaksanaannya. Pengaturan yang rinci dan jelas sangat diperlukan dalam menetapkan pelaksana, prosedur dan mekanisme, kedudukan dan peran DPRD. Ketiga; Kejelasan mekanisme pertanggungjawaban Kepala Daerah di DPRD kepada rakyat. c. Dalam mengambil dan menetapkan kebijakan dibidang otonomi daerah agar dilakukan secara arif dan memperhatikan kepentingan pembangunan daerah ke depan yang diorientasikan kepada kesejahteraan rakyat serta meningkatkan harmonisasi hubungan antar Daerah dengan Daerah provinsi dan antar Daerah dengan Pemerintah Pusat. 2.

Lingkungan Hidup a. Pemanfaatan sumber daya alam semestinya tidak selalu di pandang buruk dari sisi kelestarian lingkungan hidup. Daerah bisa meningkatkan pendapatan aslinya melalui pengelolaan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan ini, bisa dilakukan dengan cara; Pertama, bekerja dengan data dan informasi yang cukup serta akurat; Kedua, tidak melakukan kebijakan yang monopolistik; Ketiga, memberikan bobot yang seimbang antara aspek ekologi, sosial, dan ekonomi; Keempat, melakukan berbagai upaya koordinatif dengan berbagai pihak (multy-stakeholders), antar sektor dan antar daerah;



166

b.

c.

d.

e. f.

Kelima, melibatkan hasil rembug bersama kajian interdisiplin ilmu para pakar dalam proses pembangunan; dan Keenam, secara efektif menjadikan aspek lingkungan hidup benar-benar terlibat dalam kepentingan pembangunan. Ada tiga aspek ekonomi global yang perlu diperhatikan secara kritis. Pertama persoalan utang luar negeri pada arus utama globalisasi ekonomi yang berdampak buruk terhadap kondisi lingkungan hidup di negaranegara berkembang, termasuk Indonesia. Kedua kecenderungan menguatnya issu lingkungan hidup sebagai alat politik dalam interaksi ekonomi dan bisnis global, dimana World Trade Organization (WTO) cenderung melindungi kepentingan negara-negara maju di utara, yang akan membawa dampak kerusakan lingkungan hidup. Ketiga sepak terjang perusahaan multinasional yang terlalu banyak menerapkan standar ganda dan superioritas ekonomi maupun politik guna melindungi kepentingan bisnisnya di negara-negara berkembang. Dan ini pun, menjadi sumber penyebab terjadinya krisis lingkungan hidup. Sejalan dengan paradigma kelestarian lingkungan hidup, untuk melepaskan ketergantungan Indonesia pada dominasi asing dan juga menyelamatkan kelestarian lingkungan di Indonesia, maka pemerintah harus berani memutuskan ketergantungan tersebut dengan membangun ekonomi rakyat yang ramah lingkungan. Ini berupa modal yang digali dari potensi internal yang gradual dan terarah; kemampuan teknologi, pengembangan skill teknis budidaya dan keterampilan masyarakat; pasar domestik untuk memasarkan produk rakyat; manajemen dan informasi guna menyokong kekuatan ekonomi rakyat. Pihak-pihak yang merusak maupun mencemari lingkungan hidup harus membayar secara proporsional ganti rugi akibat adanya dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam konteks ini pemerintah mesti mengatur standar perusakan dan pencemaran, manajemen sumber daya alam, koordinasi antar sektor, dan penerapan pajak lingkungan, serta sinergi dengan penguatan sistem peradilan yang mampu menangani penegakan hukum lingkungan hidup. Pengelola sumber daya alam mesti mengeluarkan biaya sosial, biaya lingkungan yang memadai untuk pengembangan masyarakat dan perbaikan lingkungan hidup disekitar kawasan produksinya. Hal tersebut di atas dituangkan dalam bentuk UU pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah Pusat dan LSM se-Indonesia untuk secepatnya mendukung program NAD. Mendesak kepada pemerintah agar melaksanakan UU Otoda agar dilaksanakan secara menyeluruh dan adil tanpa memberikan peluang lain. Penanganan setiap masalah di daerah harus cepat dan menyeluruh.



167

REKOMENDASI INTERNAL 1. Secepatnya mengupayakan rekonsiliasi (Islah) antara HMI dan MPO serta Islah KAHMI. 2. a. Membentuk BADKO Sulteng sebagai pemekaran BADKO Sultenggo. b. Membentuk BADKO Sultra sebagai pemekaran BADKO Sulselra. 3.Pemutihan SK-SK Cabang Pasca Kongres ke-25 HMI, serta verifikasi kepengurusan dan keanggotaan disemua level. 4. Membentuk Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI), Lembaga Lingkungan Hidup Mahasiswa Islam (LLHMI), Lembaga Kelautan Mahasiswa Islam (LAKELMI), dan Lembaga Seni dan Budaya Mahasiswa Islam (LSBMI). 5. Merekomendasikan Rumah dinas Bapak Lafran pane (Almarhum) di Jogya manjadi “Museum Nasional HMI”. 6. Lokakarya Kontitusi dan lokakarya NDP. 7. Lokakarya Perkaderan, dan lokakarya yang merumuskan materi training HAM. 8. Meminta kepada PB HMI agar segera mencari nada not-balok, pencipta lagu Masa Perkenalan Anggota”. 9. PB HMI agar menentukan Platfrom gerakan Mahasiswa dan mensosialisasikan Skenario Bulding HMI “ back to kampus”. 10. Mengusahakan “Date Base’ tentang pelanggaran HAM dan Lingkungan Hidup. 11. Membentuk Pansus untuk mengungkap kasus Munir. 12. Mendesak Pengurus Besar untuk mensosialisasikan hasil-hasil perubahan NDP seluruh Cabang. 13. Membentuk divisi internal PB HMI untuk melakukan kajian masalahmasalah daerah yang kemudian dikoordinasikan dengan Cabang-Cabang yang ada di daerah. 14. Mendesak PB HMI untuk memperjelas status badan hukum HMI MPO yang saat ini meresahkan eksistensi HMI.



168

PENJELASAN RANGKAP ANGGOTA/JABATAN DAN SANKSI ANGGOTA I.

PENDAHULUAN Untuk itu adanya penjelasan mengenai hal ini, khususnya apa yang telah digariskan pada pasal 10 ART HMI tentang keanggotaan dan rangkap jabatan. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang berstatus sebagai organisasi mahasiswa berfungsi sebagai organisasi kader berperan sebagai organisasi perjuangan. Mengantarkan HMI pada kenyataan : 1.

Besarnya produk perkaderan baik secara kualiattif maupun secara kuantitatif yang tidak seimbang dengan penyediaan lapangan kegiatan/aktivitas.

2.

Kecenderungan output yang lebih berorientasi kepada struktur kekuasaan/kepemimpinan daripada orientasi kegiatan.

3.

Timbulnya kecenderungan rangkap anggota pada organisasi lain yang pada gilirannya mengarah pada rangkap jabatan. Kecenderungankecenderungan di atas, pada akhirnya akan berbenturan dengan ketentuan-ketentuan organisasi yang dirasa kurang jelas, kurang memadai dan belum menjawab persoalan secara tuntas, yang mengakibatkan timbulnya masalah-masalah penafsiran produk kelembagaan HMI.

II. PENJELASAN TENTANG RANGKAP ANGGOTA DAN RANGKAP JABATAN Pasal 9 ART HMI menyebutkan : a.

Dalam keadaan tertentu anggota HMI dapat merangkap menjadi anggota organisasi lain atas persetujuan Pengurus HMI Cabang.

b.

Pengurus HMI tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan pada organisasi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



169

c.

Ketentuan tentang jabatan seperti dimaksud pada ayat (b) diatas, diatur dalam ketentuan tersendiri.

Anggota HMI yang mempunyai kedudukan pada organisasi lain di luar HMI, harus menyesuaikan tindakannya dengan AD, ART dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya. 1. Pengertian Rangkap Anggota

d.

1.1.

Yang dimaksud dengan rangkap anggota adalah seorang anggota HMI yang juga menjadi anggota organisasi lain diluar HMI dalam waktu yang bersamaan.

1.2.

Organisasi yang dapat dirangkap adalah : a. Organisasi sosial kemasyarakatan yang identitas, azas tujuan dan usahanya tidak bertentangan dengan identitas, azas, tujuan dan usaha HMI. b. Badan-badan lain diluar HMI, seperti instansi lembagalembaga pemerintah atau swasta dengan ketentuan-ketentuan tersebut pada point (a).

1.3.

Pada prinsipnya rangkap anggota dilarang, kecuali atas persetujuan pengurus HMI Cabang dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

2. Pengertian Rangkap Jabatan 2.1

Yang dimaksud dengan rangkap jabatan adalah anggota HMI yang sedang menduduki suatu jabatan struktural kepengurusan pada organisasi lain.

2.2

Jabatan yang dimaksud (2.1) diatas adalah jabatan struktural, bukan jabatan fungsional dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jabatan struktural adalah jabatan yang bersifat struktural (hierarchi) seperti; Pengurus Komisariat, Pengurus Cabang, Pengurus Besar dan semacam Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I (DPD Tingkat Provinsi), Dewan Pimpinan Cabang dan semacamnya (OKP atau Organisasi Partai Politik). Jabatan fungsional adalah jabatan tanpa hierarchi vertikal seperti jabatan profesi, jabatan ex officio jabatan yang secara otomatis dimiliki karena jabatan tertentu, dengan memperhatikan pertimbanganpertimbangan organisatoris. Seperti Ketua Senat/ Presiden Mahasiswa, Ketua lembaga penelitian, dan lain-lain.

2.3

Anggota HMI yang tidak menduduki suatu jabatan di struktur kepengurusan / kepemimpinan organisasi atau anggota HMI yang tidak menduduki suatu jabatan di struktur kepengurusan HMI



170

(bukan Pengurus HMI) tetapi menduduki suatu jabatan di struktur/kepemimpinan organisasi atau bdan-badan lain diluar HMI tidak termasuk kategori rangkap jabatan. 2.4

Demikian pula sebaliknya pengurus HMI yang menjadi anggota (bukan pengurus organisasi atau badan-badan lain diluar HMI).

III. SANKSI-SANKSI ATAS RANGKAP ANGGOTA DAN RANGKAP JABATAN Pasal 10 ART HMI Menyebutkan : Anggota dapat diskor atau dipecat karena : a. Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh HMI. b. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik HMI. Pasal 5 ayat (e) ART Masa keanggotaan berakhir apabila: a. Telah habis masa keanggotaannya. b. Meninggal dunia. c. Mengundurkan diri. d. Menjadi anggota partai politik. e. Diberhentikan atau dipecat. 1. Sanksi Rangkap Anggota : 1.1. Anggota HMI yang menjadi anggota organisasi lain dengan persetujuan Pengurus HMI Cabang dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan terdahulu tidak dikenakan sanksi. 1.2. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang dimaksud di atas diberikan peringatan yang berisi saran agar yang bersangkutan memilih salah satu organisasi yang dikehendaki. 1.3. Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan yang diberikan sebanyak-banyaknya tiga kali peringatan, maka kepadanya akan dikenakan sanksi, tuduhan pelanggaran ART HMI dan selanjutnya dapat diskor/dipecat sesuai dengan ketentuanketentuan yang berlaku. 1.4. Anggota HMI yang dikenakan skorsing/pemecatan diberikan kesempatan untuk mengadakan pembelaan di dalam forum yang diatur secara tersendiri.



171

2.

Sanksi Rangkap Jabatan 2.1. Seorang yang sedang menduduki suatu jabatan distruktur kepengurusan HMI (Pengurus HMI) dalam waktu bersamaan juga menduduki jabatan dalam struktur/kepemimpinan organisasi lain diluar HMI, diberikan peringatan, saran agar yang bersangkutan memilih salah satu jabatan yang dikehendaki. 2.2. Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan yang diberikan kepadanya (sebanyak-banyaknya 3 kali peringatan) kepadanya dapat dikenakan tuduhan melanggar pasal 9 ART HMI, dan selanjutnya dikenakan sanksi skorsing/pemecatan dengan ketentuan yang berlaku. 2.3. Skorsing/pemecatan dikenakan kepada yang bersangkutan atas statusnya sebagai anggota bukan atas kedudukannya sebagai Pengurus. Instansi yang berwenang mengeluarkan surat keputusan skorsing/pemecatan adalah Pengurus Cabang dan Pengurus Besar.

3.

Akibat Skorsing 3.1. Anggota yang terkena sanksi skorsing/pemecatan harus ditinjau dahulu kedudukannya di dalam kepengurusan HMI. 3.2. Peninjauan terhadap kedudukannya di dalam kepengurusan HMI dilakukan oleh : a.

Pengurus Besar HMI apabila yang bersangkutan menduduki jabatan yang ditetapkan oleh/dengan Surat Keputusan Pengurus Besar HMI. b. Pengurus Cabang, apabila yang bersangkutan menduduki jabatan yang ditetapkan oleh/dengan Surat Keputusan Pengurus Cabang. c. Sidang Pleno dan/atau Kongres, apabila yang bersangkutan menduduki Pengurus Besar.

3.3. Pengurus HMI yang dikenakan skorsing/pemecatan diberikan kesempatan untuk mengadakan pembelaan diri (ART HMI Pasal 10 ayat c). IV. PENUTUP Peraturan ini disusun untuk menjadi pegangan dalam mengambil keputusan. Keputusan dimaksud diambil melalui forum musyawarah untuk mufakat Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


172

sebagai upaya pertama. Peraturan ini hendaknya dipatuhi secara kreatif dan dimanis serta memperhatikan dan mengutamakan azas kepentingan organisasi HMI. Namun pada akhirnya tergantung mentalitas dan komitmen organisatoris dari setiap anggota dan pengurus HMI.



173

PENJELASAN SANKSI ANGGOTA A. SANKSI 1.

Sanksi Anggota 1.1. Sanksi adalah bentuk hukuman sebagai bagian proses pembinaan yang diberikan organisasi kepada anggota yang melalaikan tugas, melanggar ketentuan organisasi, merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi, dan/atau melakukan tindakan kriminal dan tindakan melawan hukum lainnya. a. b. c.

Sanksi dapat berupa teguran, peringatan, skorsing, pemecatan atau bentuk lain yang ditentukan oleh pengurus. Anggota biasa yang pernah mendapatkan sanksi skorsing tidak dapat menjadi pengurus. Anggota yang dikenakan sanksi dapat mengajukan pembelaan di forum yang ditunjuk untuk itu.

2. Anggota dapat diskor atau dipecat 2.1. Bertindak dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan HMI. 2.2. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik HMI. 2.3. Anggota yang dipecat/diskorsing, dapat melakukan pembelaan dalam forum ditunjuk untuk itu. 3. Tata Cara Skorsing Pemecatan 3.1. Tuntutan skorsing/pemecatan dapat diajukan oleh pengurus Komisariat atau pengurus Cabang. a. Skorsing/pemecatan dapat dilakukan oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Besar. b. Skorsing/pemecatan dapat dilakukan dengan satu peringatan terlebih dahulu. c. Dalam hal-hal luar biasa, skorsing/pemecatan dapat dilakukan secara langsung terhadap anggota. d. Skorsing/pemecatan pengurus, terlebih dahulu dilakukan pencabutan jabatan sebagai pengurus oleh instansi yang berwenang. B. PEMBELAAN DIRI 1. Ketentuan Umum a. Anggota yang dikenakan skorsing/pemecatan diberikan kesempatan membela diri dalam Konferensi Cabang/Kongres.



174

b. Apabila yang bersangkutan tidak menerima keputusan KONFERCAB, maka dapat mengajukan/meminta banding dalam Kongres sebagai pembelaan terakhir. 2.

4.

Komisi Khusus Pembelaan Diri a. Komisi khusus adalah komisi untuk pembelaan diri yang dibuat berdasarkan pengaduan penolakan ketidaksetujuan atas skorsing/pemecatan. b.

Komisi ini merupakan hak yang bersangkutan dan merupakan intern organisasi

c.

Komisi ini diselenggarakan oleh Pengurus Cabang dibantu oleh Pengurus BADKO dan Pengurus Besar.

d.

Komisi ini diselenggarakan dalam Komisi khusus seperti Konferensi Cabang atau Kongres.

Syarat Sahnya Komisi Khusus adalah : a. Berdasarkan permintaan/pengaduan dari yang bersangkutan, ditujukan kepada Pengurus HMI Cabang dengan tembusan kepada Pengurus KORKOM dan Komisariat yang bersangkutan. b. Berdasarkan permintaan/pengaduan dari yang bersangkutan, ditujukan kepada Pengurus Besar HMI dengan tembusan kepada Pengurus BADKO, Pengurus HMI Cabang dan HMI Komisariat bersangkutan.

5.

c.

Surat permintaan/pengaduan paling lambat diterima 2 (dua) minggu sebelum Konferensi Cabang atau kongres.

d.

Dihadiri oleh pengurus Cabang, seluruh Ketua Umum KORKOM, Ketua Umum Komisariat yang bersangkutan dan anggota yang mengadu.

e.

Dihadiri oleh Pengurus Besar, seluruh Ketua Umum BADKO, Ketua Umum Cabang yang bersangkutan dan anggota yang mengadu.

f.

Dipimpin oleh seorang presidium sidang Cabang/Kongres dan dibantu oleh seorang sekretaris.

Tugas Pimpinan Komisi Khusus a. Mengambil sumpah seluruh peserta mengucapkan “Demi Allah “(Wallahi)”

/saksi

Konferensi

hidup,

dengan

b. Mendengarkan keterangan – keterangan dari semua unsur yang hadir dalam komisi. c.

Mengajukan saksi – saksi, fakta – fakta apabila diperlukan/diminta oleh unsur-unsur yang hadir.



175

d.

6.

Mengambil keputusan secara adil dan jujur tanpa dipengaruhi oleh siapapun kecuali tunduk kepada AD, ART, pedoman organisasi dan peraturan lainnya, disertai tanggung jawab kepada Allah SWT.

Keputusan a. Keputusan komisi khusus disyahkan oleh Konferensi Cabang/Kongres dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah peserta Konferensi Cabang/Kongres. b.

Apabila keputusan komisi khusus Konferensi Cabang tidak tercapai maka persoalan tersebut dibawa ke Kongres melalui Pengurus Besar untuk naik banding dengan disertai rekomendasi Cabang. C. PENUTUP

Prosedur ini dilakukan menggunakan prinsip musyawarah dengan berdasarkan ukhuwah Islamiyah dan tidak hanya menghasilkan keputusan semata tetapi lebih pada adanya upaya pembinaan terhadap anggota ataupun pengurus.



176

PENJELASAN MEKANISME PENGESAHAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM PENDAHULUAN Dalam rangka menyeragamkan/menertibkan aparat organisasi khususnya berkenaan dengan penerbitan surat keputusan, maka diperlukan adanya suatu pedoman/tata cara pengesahan pengurus HMI hendaknya memperhatikan aspek kebutuhan organisasi, dokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. PENGESAHAN PENGURUS BESAR 1. Susunan personalia disyahkan berdasarkan surat keputusan Formateur/ Ketua Umum dan Mide Formateur Kongres. 2. Jumlah personalia pengurus besar disesuaikan dengan kebutuhan pembidangan kerja ditingkat Pengurus Besar. 3. Setiap personalia Pengurus Besar mernyatakan kesediaannya menjadi pengurus dengan disertai biodata pribadi dan menjadi arsip PB HMI. 4. Selambat-lambatnya setelah berakhirnya Kongres, Formateur/Ketua Umum dan Mide Formateur Kongres harus sudah dapat menyusun susunan personalia pengurus, dan 15 (lima belas) hari setelah pengurus terbentuk, Pengurus Besar Demisioner harus mengadakan serah terima jabatan kepada Pengurus Besar yang baru. PENGESAHAN PENGURUS KOHATI PB HMI, BAKORNAS LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI DAN BADKO 1. Untuk KOHATI PB HMI setelah terbentuknya susunan Pengurus Besar, maka Ketua Umum /Formateur bersama Mide Formateur KOHATI PB HMI dalam waktu 15 ( lima belas ) hari sudah dapat menyusun personalia pengurus disesuaikan dengan kebutuhan pembidangan kerja KOHATI PB HMI dan masing-masing personalia harus menyatakan kesediaannya sesuai dengan biodata pribadi. 2. Selambat-lambatnya selama 15 (lima belas) hari setelah Musayawarah Nasional (MUNAS) Lembaga Pengembangan profesi/Musyawarah Daerah (MUSDA) BADKO HMI, Pengurus Bakornas/BADKO HMI Demisioner harus menyampaikan hasil-hasil ketetapan MUNAS/MUSDA kepada PB HMI. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


177

Hendaknya pelaksanaan MUNAS/MUSDA dirangkaikan dengan Kongres HMI. Hasil-hasil ketetapan MUNAS/MUSDA yang harus disampaikan kepada HMI, terdiri dari : a) Surat keputusan MUNAS/MUSDA tentang : - Agenda acara dan tata tertib MUNAS/MUSDA. - Presidium/Pimpinan sidang MUNAS/MUSDA. - Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pernyataan Demisioner Pengurus. - Program Kerja, Rekomendasi Intern dan Rekomendasi Ekstern Organisasi. - Tata tertib pemilihan Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur. - Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur. b) Surat Keputusan Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur tentang susunan personalia pengurus (asli dan ditanda tangani langsung) paling tidak oleh salah satu Mide Formateur. 3. Jumlah Pengurus Bakornas/BADKO disesuaikan dengan kebutuhan atau pembidangan kerja Bakornas/BADKO. 4. Setiap Pengurus Bakornas/Batko HMI harus menyatakan kesediaannya disertai dengan biodata pribadi dan menjadi arsip PB HMI. 5. Pengurus Besar HMI menerbitkan surat keputusan HMI tentang Susunan Personalia Pengurus Bakornas/BADKO MHI, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterbitkannya surat keputusan PB HMI tentang Susunan Personalia Bakornas/BADKO HMI, maka harus segera mengadakan pelantikan oleh pengurus Besar HMI. PENGESAHAN PENGURUS CABANG 1.

Periodesasi kepengurusan HMI Cabang adalah 1 (satu) tahun terhitung semenjak diterbitkannya Surat Keputusan PB HMI dan setelah itu Pengurus HMI Cabang menyelengarakan Konferensi Cabang/Musyawarah Cabang. 2. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Pelaksanaan Konferensi Cabang/Musyawarah Cabang, Pengurus Cabang Demisioner harus menyampaikan hasil-hasil Konferensi Cabang/Musyawarah Cabang Kepada PB HMI yang terdiri dari: 2.1. Surat Keputusan KONFERCAB/MUSCAB tentang : 2.1.1. Agenda Acara dan Tata Tertip KONFERCAB/MUSCAB. 2.1.2. Presedium/Pimpinan Sidang KONFERCAB. 2.1.3. Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus HMI Cabang dan Peryataan Demisioner Pengurus HMI. 2.1.4. Program Kerja, Rekomendasi Intern dan Rekomendasi Ektern organisasi. 2.1.5. Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur.



178

2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

2.1.6. Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Cabang (MPK PC). 2.1.7. Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur. Surat Keputusan Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur tentang Susunan Personalia Pengurus (asli) dan (ditandatangani langsung) paling tidak oleh salah satu Mide Formateur. Biodata pengurus dan tanda kesediaan menjadi Pengurus HMI Cabang. Berkas pada point (2.1), (2.2) dan (2.3) disampaikan kepada PB HMI dengan surat pengantar dari pengurus demisoner. Hasil-hasil Musyawarah KOHATI Cabang. Dalam keadaan tertentu point (2.4) dapat ditangani langsung oleh Presidium KONFERCAB/MUSCAB yang diketahui oleh Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur terpilih. Pelantikan HMI Cabang dilaksanakan oleh BADKO HMI setempat. Pengesahan Pengurus KOHATI Cabang dengan Surat Keputusan Pengurus Cabang dan Tata Cara Pengesahan KOHATI Cabang disesuaikan dengan tata cara pengesahan Pengurus KOHATI PB HMI.

PENGESAHAN PENGURUS KORKOM/RAYON DAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI HMI CABANG 1. 2.

Pengesahan Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi HMI Cabang/KORKOM/Rayon dilakukan oleh Pengurus HMI Cabang. Tata Cara Pengesahan/Prosedur pengesahan pengurus lembaga pengembangan profesi/KORKOM/rayon disesuaikan dengan tata cara/prosedur pengesahan pengurus Bakornas. 2.1. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari, Musyawarah Lembaga Pengembangan profesi / Muskom / Musyawarah Rayon / Pengurus Lembaga-lembaga Pengembangan profesi /KORKOM /Rayon Demisioner harus menyampaikan hasil-hasil ketetapan musyawarah kepada HMI Cabang terdiri dari : a. Surat Keputusan Musyawarah tentang : • Agenda acara dan tata tertib Musyawarah. • Presidium/Pimpinan Sidang Musyawarah. • Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pernyataan Demisioner Pengurus. • Program Kerja, Rekomendasi Intern dan Rekomendasi Ektern organisasi. • Tata tertib pemilihan Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur. • Formateur/Ketua Umum dan Mide Formateur Terpilih. b. Surat Keputusan Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur tentang Susunan Personalia Pengurus (asli dan ditanda tangani langsung) paling tidak oleh salah satu Mide Formateur.



179

2.2. Hendaknya pelaksanaan musyawarah lembaga/muskom rayon dirangkaikan dengan pelaksanaan Konferensi Cabang. 2.3. Jumlah Personalia Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi HMI Cabang/KORKOM/Rayon disesuaikan dengan pembidangan kerja dan kebutuhan. 2.4. Setiap pengurus lembaga/KORKOM/rayon harus menyatakan kesediaannya disertai dengan biodata pribadi dan menjadi arsip bagi Pengurus HMI Cabang. 2.5. Pengurus HMI Cabang mengeluarkan Surat Keputusan Tentang susunan personalia Lembaga Pengembangan Profesi/KORKOM/Rayon dan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan, maka harus segera dilakukan pelantikan oleh Pengurus HMI Cabang yang bersangkutan. PENGESAHAN PENGURUS KOMISARIAT 1. 2. 3.

Pengesahan Pengurus HMI Komisariat dilakukan oleh Pengurus HMI Cabang. Periodesasi kepengurusan Komisariat adalah 1 (satu) tahun terhitung semenjak diterbitkannya Surat Keputusan HMI Cabang, setelah itu Pengurus HMI Komisariat harus mengadakan Rapat Anggota Komisariat (RAK). Tata cara/prosedur pengesahan Pengurus Komisariat disesuaikan dengan tata cara/prosedur pengesahan Pengurus HMI Cabang sebagaimana di bawah ini : 3.1. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan Rapat Anggota Komisariat (RAK), Pengurus Komisariat Demisioner harus menyampaikan hasil-hasil ketetapan RAK kepada HMI Cabang terdiri dari : 3.1.1. Agenda Acara dan Tata tertib RAK. 3.1.2. Presidium/Pimpinan Sidang RAK. 3.1.3. Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus HMI Komisariat dan pernyataan Demisioner. 3.1.4. Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur 3.1.5. Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur. 3.1.6. Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurut Komisariat (MPK PK). 3.2. Dalam Surat Keputusan Ketua Umum/Formateur dan Mide Formateur tentang Susunan Personalia Pengurus Komisariat. 3.3. Biodata pengurus dan tanda kesediaan menjadi Pengurus HMI Komisariat. 3.4. Dalam keadaan tertentu 3.1.3 dan 3.1.4 dapat ditanda tangani oleh presidium RAK dengan diketahui oleh Ketua Umum/formateur dan Mide Formateur.



180

3.5. Pelantikan Pengurus HMI Komisariat dilaksanakan oleh HMI Cabang atau oleh HMI KORKOM setelah mendapat mandat dari pengurus HMI Cabang. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini ditetapkan kemudian dengan aturan tersendiri/kebijaksanaan Pengurus Besar HMI.

PENUTUP Demikianlah pedoman ini dibuat agar menjadi pegangan setiap aparat Pengurus HMI dalam rangka menyelenggarakan penyeragaman pengurus HMI.



181

ATRIBUT ORGANISASI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM I.

II.

LENCANA/BADGE HMI Lencana adalah lambang HMI yang pemakaiannya di baju, oleh karena itu gambar, ukuran, bentuk warna, dan isinya sama persis dengan lambang HMI. (lihat lampiran) BENDERA Gambar Bentuk Warna Isi

: : : :

Lihat Lampiran Panjang : Lebar = 3 : 2 Hijau dan Hitam dalam perbandingan yang seimbang Lambang HMI sepenuhnya (lihat ganbar)

III. STEMPEL Gambar Bentuk

: :

Warna

:

Lihat Lampiran Oval Garis Ditengah lambang HMI Separuh sebelah bawah nama badan Hijau

IV. MUTS (PECI) HMI Gambar : Lihat gambar Bentuk : Perbandingan berimbang Warna : bagian atas : hitam dan hijau (hitam sebelah kanan, hijau sebelah kiri) Bagian samping kiri : hijau : hitam (1 : 2) Bagian samping kanan : hijau : hitam (2 : 1) Bagian samping kiri diberi pita warna putih : panjang setinggi muts dan lebar 3.5 cm dan guntingan 17 helai V.

KARTU ANGGOTA Gambar : Lihat gambar Bentuk : empat persegi panjang Ukuran : 9.5 x 6.5 cm Warna : Kertas (dasar) : putih, tulisan : hitam Isi : Halaman muka :



182

a. b.

Lambang HMI sebelah kiri atas Tulisan kartu anggota dan nama Cabang sebelah tengah atas c. Kalimat syahadat, sebelah bawah dan dikurung dengan segi empat d. Nomor anggota e. Masa berlaku Halaman belakang a. Nama b. Tempat/Tanggal Lahir c. Alamat d. Perguruan Tinggi/Komisariat e. Jenis Kelamin f. Jabatan g. Pas Foto, sebelah kiri bawah (ukuran 2 x 3) h. Tanggal pembuatan i. Pengurus HMI Cabang yang membuat (ditandatangani langsung)

VI. PAPAN NAMA HMI Gambar : Lihat gambar Ukuran : Untuk PB HMI 200 x 150 cm Untuk BADKO HMI 180 x 135 cm Untuk HMI Cabang 160 x 120 cm Isi : - Lambang HMI - Nama tingkat kepengurusan - Alamat Warna : - Dasar Papan : Hijau - Tulisan : Putih VII. GORDON (SELEMPANG) HMI Gambar : Lihat gambar Ukuran : Hitam dan hijau dalam perbandingan yang seimbang Pemakaian : Dilakukan pada leher dan dipakai pada acara-acara yang bersifat ekstrim (umum) Lambang/Lencana : digantungkan pada ujung selempang dengan ukuran yang seimbang VIII. BARET HMI Gambar Bentuk Warna Isi

: : : :

Lihat gambar Bundar Bagian atas hijau dan hitam berbanding sama besar (dilihat dari depan hitam sebelah kiri) Lambang HMI sepenuhnya (lihat gamnbar)



183

GAMBAR 1 LAMBANG HMI



184

GAMBAR 2 LENCANA / BADGE HMI



185

Gambar 3



186

Gambar 4



187

Gambar 5



188

Gambar 6



189

Gambar 7



190

Gambar 8



191

Gambar 9



192

PEDOMAN PERKADERAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM MUKADDIMAH Asyahadu alla illa ha illallah Wa Asyhadu anna Muhammadarrasulullah (Aku Bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah) Sesungguhnya Allah telah mewahyukan Islam sebagai ajaran yang haq dan sempurna untuk mengatur umat manusia kehidupan sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah dimuka bumi. Sebagai khalifah, manusia dituntut mengejawantahkan nilai-nilai illahiyah dibumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadirat-Nya. Meneladani Tuhan dengan bingkai pangabdian kehadirat-Nya melahirkan konsekuensi untuk melakukan pembebasan (liberation) dari belenggu-belenggu selain Tuhan. Dalam konteks ini seluruh penindasan atas kemanusiaan adalah thagut yang harus dilawan. Inilah yang menjadi subtansi dari persaksian primordial manusia (Syahadatain). Dalam melaksanakan tugas kekhalifahannya, manusia harus tampil untuk melakukan perubahan sesuai dengan misi yang diemban oleh para Nabi, yaitu menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi seluruh alam menurut Islam adalah terbentuknya masyarakat yang menjunjung tinggi semangat persaudaraan universal (universal brotherhood), egaliter, demokratis, berkeadilan sosial (social justice), dan berkeadaban (social civilization), serta istiqomah melakukan perjuangan untuk membebaskan kaum tertindas (mustadh’afin). HMI sebagai organisasi kader juga diharapkan mampu menjadi alat perjuangan dalam mentransformasikan gagasan dan aksi terhadap rumusan cita yang ingin dibangun yakni terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang dirindhoi Allah SWT. Dalam aktivitas keseharian, HMI sebagai organisasi kader, platform yang jelas dalam menyusun agenda yaitu perlu mendekatkan diri pada realitas masyarakat dan secara intens berusaha membangun proses dialektika secara obyektif dalam pencapaian tujuannya. Daya sorot HMI terhadap persoalan, tergambar pada penyikapan kader yang memiliki keperpihakan terhadap kaum tertindas (mustadha’afin) serta memperjuangkan kepentingan kelompok ini dan membekalinya dengan senjata ideologis yang kuat untuk melawan kaum penindas (mustakbirin). Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


193

Agar dapat mewujudkan cita-cita diatas, maka seyogyanya perkaderan harus diarahkan pada proses rekayasa pembentukan kader yang memiliki karakter, nilai dan kemampuan yang berusaha melakukan transformasi watak dan kepribadian seorang muslim yang utuh (khaffah), sikap dan wawasan intelektual yang melahirkan kritisisme, serta orientasi pada kemampuan profesionalisme. Oleh karena itu untuk memberikan nilai tambah yang optimal bagi pengkaderan HMI, maka ada 3 (tiga) hal yang harus diberi perhatian serius, pertama, rekruitmen calon kader. Dalam hal ini HMI harus menentukan prioritas rekruitmen calon kader dari mahasiswa pilihan, yakni input kader yang memiliki integritas pribadi, bersedia melakukan peningkatan dan pengembangan yang terus menerus serta berkelanjutan, memiliki orientasi prestasi, dan memiliki potensi leadership, serta memiliki kemungkinan untuk aktif dalam organisasi. Kedua, proses perkaderan yang dilakukan sangat ditentukan oleh kualitas pengurus sebagai penanggung jawab perkaderan, pengelola latihan, pedoman perkaderan dan bahan yang dikomunikasikan serta fasilitas yang digunakan. Ketiga, iklim dan suasana yang dibangun harus kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan kualitas kader, yakni iklim yang menghargai prestasi individu, mendorong gairah belajar dan bekerja keras, merangsang dialog dan interaksi individu secara demokratis dan terbuka untuk membangun sikap krirtis yang menumbuhkan sikap dan pandangan futuristik serta menciptakan media untuk merangsang tumbuhnya sensifitas dan kepedulian terhadap lingkungan sosial yang mengalami ketertindasan. Untuk memberikan panduan (guidence) yang dilaksanakan dalam setiap proses perkaderan HMI, maka dipandang perlu untuk menyusun pedoman perkaderan yang merupakan strategi besar (grand strategy) perjuangan HMI dalam menjawab tantangan organisasi yang sesuai dengan setting sosial dan budaya yang berlaku dalam konteks zamannya. BAB I POLA UMUM PERKADERAN HMI I. Landasan Perkaderan Landasan perkaderan merupakan pijakan pokok atau pondasi yang dijadikan sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam proses perkaderan HMI. Untuk itu, dalam melaksanakan perkaderan HMI bertitik tolak pada 5 (lima) landasan, sebagai berikut : 1. Landasan Teologis Sesungguhnya ketauhidan manusia adalah fitrah (Q.S. Ar-Rum : 30) yang diawali dengan perjanjian primordial dalam bentuk pengakuan kepada Tuhan sebagai Zat pencipta (Q.S. Al-A’araf : 172). Bentuk pengakuan tersebut merupakan penggambaran ketaklukan manusia kepada zat yang lebih tinggi. Kesanggupannya menerima kontrak primordial tersebut mendapat konsekuensi logis dengan Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


194

peniupan ruh Tuhan kedalam jasad manusia yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dilakukannya didunia kepada pemberi mandat kehidupan. Peniupan ruh Tuhan sekaligus menggambarkan refleksi sifat-sifat Tuhan kepada manusia. Maka seluruh potensi illahiyah secara ideal dimiliki oleh manusia. Prasyarat inilah yang memungkinkan manusia menjadi khalifah dimuka bumi. Seyogyanya tugas kekhalifahan manusia dibumi berarti menyebarkan nilai-nilai illahiyah dan sekaligus menginterpretasikan realitas sesuai dengan persfektif illahiyah tersebut. Namun proses materialisasi manusia melalui jasad menimbulkan konsekuensi baru dalam wujud reduksi nilai-nilai illahiyah. Manusia hidup dalam realitas fisik yang dalam konteks ini manusia hanya “mengada” (being). Hanya dengan “kesadaran” (consiousness) lah manusia menemukan realiatas “menjadi” (becoming) Manusia yang “menjadi” adalah manusia yang mempunyai kesadaran akan aspek transenden sebagai realitas tertinggi dalam hal ini konsepsi syahadat akan ditafsirkan sebagai monoteisme radikal. Kalimat syahadat pertama berisi negasi yang seolah meniadakan semua yang berbentuk tuhan. Kalimat kedua lalu menjadi afirmasi sekaligus penegasan atas Zat yang maha tunggal (Allah). Menjiwai konsepsi diatas maka perjuangan kemanusiaan adalah melawan segala sesuatu yang membelenggu manusia dari yang di-Tuhan-kan. Itulah thogut dalam perspektif Qur'an. Dalam menjalani fungsi kekhalifahannya maka internalisasi sifat Allah dalam diri manusia harus menjadi sumber inspirasi. Dalam konteks ini tauhid menjadi aspek progresif dalam menyikapi persoalan-persoalan mendasar manusia. Karena Tuhan adalah pemelihara kaum yang lemah (rabbulmustahd'afin); maka meneladani Tuhan juga berarti keberpihakan kepada kaum musthd'afin. Pemahaman ini akan mengarahkan pada pandangan bahwa ketauhidan adalah nilai-nilai yang bersifat transformatif, nilai-nilai yang membebaskan, nilai yang berpihak dan nilai-nilai yang bersifat revolusioner. Spirit inilah yang harus menjadi paradigma dalam sistem perkaderan HMI. 2. Landasan Ideologis Islam sebagai landasan nilai yang secara sadar dipilih untuk menjawab kebutuhankebutuhan serta masalah-masalah yang terjadi dalam suatu komunitas/ masyarakat (transpormatif). Ia mengarahkan manusia untuk mencapai tujuan dan idealisme yang dicita-citakan, yang untuk tujuan dan idealisme tersebut mereka rela berjuang dan berkorban bagi keyakinannya. Ideologi Islam senantiasa mengilhami dan memimpin serta mengorganisir perjuangan, perlawanan dan pengorbanan yang luar biasa untuk melawan semua status quo, belenggu dan penindasan terhadap umat manusia. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad telah memperkenalkan Ideologi dan mengubahnya menjadi keyakinan, serta memimpin rakyat kebanyakan dalam praktek-praktek mereka melawan kaum penindas. Nabi Muhammad lahir dan Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


195

muncul dari tengah-tengah masyarakat kebanyakan yang oleh Al-Qur’an dijuluki sebagai “ummi”. Kata “ummi” (yang biasa diartikan buta huruf) menurut Syari’ati (dalam bukunya Ideologi kaum Intelektual) yang disifatkan pada nabi berarti bahwa ia dari kelas rakyat yang termasuk didalamnya adalah orang-orang awam yang butu huruf, para budak, anak yatim, janda dan orang-orang miskin (mustadhafin) yang luar biasa menderitanya, dan bukan berasal dari orang-orang terpelajar, borjuis dan elite penguasa. Dari komunitas inilah Muhammad memulai dakwahnya untuk mewujudkan cita-cita ideal Islam. Cita-cita ideal Islam adalah, adanya transformasi terhadap ajaran-ajaran dasar Islam tentang persaudaraan universal (Universal Brotherhood), kesetaraan (Equality,) keadilan sosial (Social Justice), dan keadilan ekonomi (Economical Justice), sebuah cita-cita yang memiliki aspek liberatif, sehingga dalam usaha untuk mewujudkannya membutuhkan keyakinan, tanggung jawab, keterlibatan dan komitmen, karena pada dasarnya sebuah ideologi menuntut penganutnya bersikap setia (Committed). Dalam usaha untuk mewujudkan cita-cita, pertama, persaudaraan universal dan kesetaraan (equality), Islam telah menekankan kesatuan manusia (unity of mankind) yang ditegaskan dalam Al-Qur’an, “Hai manusia ! kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, Kami jadikan karnu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui. “ (QS Al-Hujarat) : 13). Ayat ini secara jelas membantah semua konsep superioritas rasial, kesukuan, kebangsaan atau keluarga, dengan satu penegasan dan seruan akan pentingnya kesalehan, baik kesalehan ritual maupun kesalehan sosial, sebagaimana Al-Qur’an menyatakan, “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berdiri karena Allah, menjadi saksi dengan keadilan. Janganlah karena kebencianmu kepada suatu kaum, sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada taqwa dan takutlah kepada Allah…” (QS. Al-Maidah : 8). Kedua, Islam sangat menekankan kepada keadilan di semua aspek kehidupan. Dan keadilan tersebut tidak akan tercipta tanpa membebaskan masyarakat lemah dan marjinal dari penderitaan, serta memberi kesempatan kepada mereka (kaum mustadh’afin) untuk menjadi pemimpin. Menurut Al-Qur’an mereka adalah pemimpin dan pewaris dunia. “Kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang tertindas dirnuka bumi. Kami akan menjadikan mereka pemimpin dan pewaris bumi” (QS. Al-Qashash: 5) “Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas seluruh timur bumi dan seluruh baratnya yang kami berkati. “ (QS. Al-A’raf : 37) Di tengah-tengah suatu bangsa, ketika orang-orang kaya hidup mewah di atas penderitaan orang miskin, ketika budak-budak merintih dalam belenggu tuannya, ketika para penguasa membunuh rakyat yang tak berdaya hanya untuk kesenangan, ketika para hakim memihak pemilik kekayaan dan penguasa, mereka memasukkan orang-orang kecil yang tidak berdosa ke penjara. Muhammad SAW menyampaikan pesan Rabbullmustadha’afin : “Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang tertindas, baik laki-laki, perempuan dan Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


196

anak-anak yang berdo’a, Tuhan kami ! Keluarkanlah kami dari negeri yang penduduknya berbuat zalim, dan berilah kami perlindungan dan pertolongan dari sisi Engkau.” (QS. An-Nisa : 75). Dalam ayat ini menurut Asghar Ali Engineer (dalam bukunya Islam dan Teologi Pembebasan) Al-Qur’an mengungkapkan teori “kekerasan yang membebaskan”, “Perangilah mereka itu, hingga tidak ada fitnah.” (Q.S. Al-Anfal : 39). Al-Qur’an dengan tegas mengutuk zulm (penindasan). Allah tidak menyukai kata-kata yang kasar kecuali oleh orang yang tertindas. “Allah tidak menyukai perkataan yang kasar/jahat (memaki), kecuali bagi orang yang teraniaya….” (QS. An-Nisa’ : 148) Ketika Al-Qur’an sangat menekankan keadilan ekonomi, keadilan ini seratus persen menentang penumpukan dan penimbunan harta kekayaan. Al-Qur’an sejauh mungkin menganjurkan agar orang-orang kaya mendermakan hartanya untuk anak yatim, janda-janda dan fakir miskin. “Adakah engkau ketahui orang yang mendustakan agama? Mereka itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menyuruh memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang yang shalat, yang meraka itu lalai dari sholatnya, dan mereka itu riya, enggan memberikan zakatnya. “ (QS. AI-Mauun : 1-7) Al-Qur’an tidak menginginkan harta kekayaan itu hanya berputar di antara orang-orang kaya saja. “Apa-apa (harta rampasan) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk negeri (orang-orang kafir), maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, untuk karib kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang berjalan, supaya jangan harta itu beredar antara orang-orang kaya saja diantara kamu … “ (QS. Al Hasyr : 7). Al-Qur’an juga memperingatkan manusia agar tidak suka menghitung-hitung harta kekayaannya, karena hartanya tidak akan memberikan kehidupan yang kekal. Orang yang suka menumpuk-numpuk dan menghitung-hitung harta benar-benar akan dilemparkan kedalam bencana yang mengerikan, yakni api neraka yang menyala-nyala (QS. Al-Humazah :1-9). Kemudian juga pada Surat At-Taubah : 34 AI-Qur’an memberikan beberapa peringatan keras kepada mereka yang suka menimbun harta dan mendapatkan hartanya dari hasil eksploitasi (riba) dan tidak membelanjakannya di jalan Allah. Pada masa Rasulullah SAW. Banyak sekali orang yang terjerat dalam perangkap hutang karena praktek riba. AI-Qur’an dengan tegas melarang riba dan memperingatkan siapa saja yang melakukannya akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya (Iihat, QS. Al-Baqarah: 275-279 dan Ar-Rum – 39). Demikianlah Allah dan Rasul-Nya, telah mewajibkan untuk melakukan perjuangan membela kaum-kaum yang tertindas, dan mereka (Allah dan Rasul-Nya) telah memposisikan diri sebagai pembela mustadh’afin. Dalam keseluruhan proses aktivitas manusia di dunia ini, Islam selalu mendesak manusia untuk terus memperjuangkan harkat kemanusiaan, menghapuskan kejahatan, melawan penindasan dan ekploitasi. AI-Qur’an memberikan penegasan “Kamu adalah sebaik-baik umat, yang dilahirkan bagi manusia, supaya kamu menyuruh berbuat kebajikan (ma’ruf) dan melarang berbuat kejahatan (mungkar), serta beriman kepada Allah. (QS. Ali-Imran : 110). Dalam rangka memperjuangkan kebenaran ini, manusia bebas mengartikulasikan sesuai dengan konteks Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


197

lingkungannya tidak terjebak pada hal-hal yang bersifat mekanis dan dogmatis. Menjalankan ajaran Islam yang bersumber pada AI-Qur’an dan As-Sunnah berarti menggali makna dan menangkap semangatnya dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang serba kompleks sesuai dengan kemampuannya. Demikianlah cita-cita ideal Islam, yang senantiasa harus selalu diperjuangkan dan ditegakkan, sehingga dapat mewujudkan sesuatu tatanan masyarakat yang adil, demokratis, egaliter dan berperadaban Dalam memperjuangkan cita-cita tersebut manusia dituntut untuk selalu setia (commited) terhadap ajaran Allah SWT, ikhlas, rela berkorban sepanjang hidupnya dan senantiasa terlibat dalam setiap pembebasan kaum tertindas (mustadh'afin). “Sesungguhnya sholat-ku, perjuangan-ku, hidup dan mati-ku, semata-mata hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada serikat bagi-Nya dan aku diperintah untuk itu, serta aku termasuk orang yang pertama berserah diri. “ (QS. AI-An'am : 162-163) 3. Landasan Konstitusi Dalam rangka mewujudkan cita-cita perjuangan HMI kemasa depan, HMI kemudian mempertegas posisinya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara demi melaksanakan tanggung jawabnya bersama seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT. Dalam pasal 3 tentang azas ditegaskan bahwa organisasi in berazaskan Islam dan bersumber kepada AlQur'an dan As-sunah. Penegasan pasal ini memberikan cerminan bahwa didalam dinamikanya, HMI senantiasa mengemban tugas dan tanggung jawab dengan semangat keislaman yang tidak mengesampingkan semangat kebangsaan. Dalam dinamika tersebut, HMI sebagai organisasi kepemudaan, menegaskan sifatnya sebagai organisasi mahasiswa yang independen (Pasal 6 AD HMI), berstatus sebagai organisasi mahasiswa (Pasal 7 AD HMI), memiliki fungsi sebagai organisasi kader (Pasal 8 AD HMI), serta berperan sebagai organisasi perjuangan (Pasal 9 AD HMI). Dalam rangka melaksanakan fungsi dan perannya secara terus-menerus yang berorientasi kemasa depan, HMI menetapkan tujuannya dalam pasal 4 AD HMI, yaitu terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Kualitas kader yang akan dibentuk ini kemudian dirumuskan dalam tafsir tujuan HMI. Oleh karena itu, maka tugas pokok HMI adalah perkaderan (cadre forming) yang diarahkan pada perwujudan kualitas insan cita yakni dalam pribadi yang beriman dan berilmu pengetahuan serta mampu melaksanakan kerja-kerja kemanusiaan (amal saleh). Pembentukan kualitas dimaksud kemudian diaktualisasikan dalam fase-fase perkaderan HMI, yakni fase rekruitmen kader yang berkualitas, fase pembentukan kader agar memiliki kualitas pribadi Muslim, kualitas intelektual serta mampu melaksanakan kerja-kerja kemanusiaan secara profesional dalam segala segi kehidupan dan fase pengabdian kader, dimana sebagai out put pun kader HMI harus mampu berkiprah dalam kehidupan Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


198

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan sebagai kader muslim berjuang bersama-sama dalam mewujudkan cita-cita masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. 4. Landasan Historis Secara sosiologis dan historis, kelahiran HMI pada 5 Februari 1947 tidak terlepas dari permasalahan bangsa yang didalamnya mencakup umat Islam sebagai satu kesatuan dinamis dari bangsa Indonesia yang sedang mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamirkan. Kenyataan itu merupakan motivasi kelahiran HMI sekaligus dituangkan dalam rumusan tujuan berdirinya, yaitu : pertama, mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. Kedua, menegakkan dan mengembangkan syiar agama Islam. Ini menunjukkan bahwa HMI bertanggung jawab terhadap permasalahan bangsa dan negara Indonesia serta bertekad mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan manusia secara utuh. Makna rumusan tujuan itu akhirnya membentuk wawasan dan langkah perjuangan HMI kedepan yang terintegrasi dalam dua aspek ke-Islaman dan aspek ke-Indonesiaan. Aspek ke-Islaman tercermin melalui komitmen HMI untuk selalu mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam secara utuh dalam kehidupan berbangsa sebagai pertanggungjawaban fungsi kekhalifahan manusia, sedangkan aspek keIndonesiaan adalah komitmen HMI untuk senantiasa bersama-sama seluruh rakyat Indonesia merealisasikan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia demi terwujudnya cita-cita masyarakat yang demokratis, berkeadilan sosial dan berkeadaban. Dalam sejarah perjalanan HMI pelaksanaan komitmen keIslaman dan ke-Indonesiaan merupakan garis perjuangan dan misi HMI yang pada akhirnya akan membentuk kepribadian HMI dalam totalitas perjuangan bangsa Indonesia kedepan. Melihat komitmen HMI pada wawasan sosiologis dan historis berdirinya pada tahun 1947 tersebut, yang juga telah dibuktikan dalam sejarah perkembangnnya, maka pada hakikatnya segala bentuk pembinaan kader HMI harus pula tetap diarahkan dalam rangka pembentukan pribadi kader yang sadar akan keberadaannya sebagai pribadi muslim, khalifah dimuka bumi dan pada saat yang sama kader tersebut harus menyadari pula keberadannya sebagai kader bangsa Indonesia yang bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita bangsa kedepan. 5. Landasan Sosio-Kultural Islam yang masuk di kepulauan Nusantara telah berhasil merubah kultur masyarakat di daerah sentral ekonomi dan politik menjadi kultur Islam. Keberhasilan Islam yang secara dramatik telah berhasil menguasi hampir seluruh kepulauan nusantara, tentunya hal tersebut disebabkan oleh karena agama Islam memiliki nilai-nilai universal yang tidak mengenal batas-batas sosio-kultural, geografis dan etnis manusia. Sifat Islam ini termanifestasikan dalam cara



199

penyebaran Islam oleh para pedagang dan para wali dengan pendekatan sosiokultural yang cukup persuasif. Masuknya Islam secara damai (penetration pacifique) tersebut berhasil mendamaikan kultur Islam dengan Kultur masyarakat nusantara. Dalam proses sejarahnya, budaya sinkretisme penduduk pribumi ataupun masyarakat, ekonomi dan politik yang didominasi oleh kultur tradional, feodalisme, hinduisme dan budhaisme mampu dijinakkan dengan pendekatan Islam kultural ini. Pada perkembangan selanjutnya Islam mengindonesiakan dan secara tidak langsung telah mempengaruhi kultur Indonesia yang dari waktu ke waktu semakin modern. Karena mayoritas bangsa Indonesia adalah beragama Islam, maka kultur Islam telah menjadi realitas sekaligus memperoleh legitimasi sosial dari bangsa Indonesia yang pluralistik. Dengan demikian wacana kebangsaan di seluruh aspek kehidupan ekonomi, politik, dan sosial budaya di Indonesia meniscayakan transformasi total nilai-nilai universal Islam menuju cita-cita mewujudkan peradaban Islam. Nilai-nilai Islam itu semakin mendapat tantangan ketika deras arus globalisasi telah menyeret umat manusia pada perilaku pragmatisme, permisivisme dibidang ekonomi dan politik. Sisi negatif dari globalisasi ini disebabkan oleh percepatan perkembangan sains dan teknologi modern dan tidak diimbangi dengan nilai-nilai etik dan moral. Konsekuensi dari realitas di atas adalah semakin kaburnya batas-batas bangsa, sehingga cenderung menghilangkan nilai-nilai kultural yang menjadi suatu ciri khas dari suatu negara yang penuh dengan pluralisme budaya masyarakat. Disisi lain teknologi menghadirkan ketidakpastian psikologis umat manusia, sehingga menimbulkan kejenuhan manusia. Dari sini nilai-nilai ideologi, moral dan agama yang tadinya kering kerontang kembali menempati posisi kunci dalam ide dan konsepsi komunitas global. Dua sisi ambigu globalisasi ini adalah tampilan dari sebuah dunia yang penuh paradoks. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Himpunan Mahasiswa Islam sebagai bagian integral umat Islam dan bangsa Indonesia (kader umat dan kader bangsa) sudah semestinya untuk menyiasiati perkembangan dan kecenderungan global tersebut dalam bingkai perkaderan HMI yang integralistik. Dalam hal ini untuk menyiasati perkembangan global tersebut harus berdasarkan kepada perkembangan komitmen pada nilai-nilai antropologis, sosiologis umat Islam dan bangsa Indonesia sebagai wujud dari pemahaman HMI akan nilai-nilai kosmopolitanisme dan universalisme Islam. IV. Pola Dasar Perkaderan Dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi kader, HMI menggunakan pendekatan sistematik dalam keseluruhan proses perkaderannya. Semua bentuk aktivitas/kegiatan perkaderan disusun dalam semangat integralistik untuk mengupayakan tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu sebagai upaya Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


200

memberikan kejelasan dan ketegasan sistem perkaderan yang dimaksud harus dibuat pola dasar perkaderan HMI secara nasional. Pola dasar ini disusun dengan memperhatikan tujuan organisasi dan arah perkaderan yang telah ditetapkan. Selain itu juga dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan organsiasi serta tantangan dan kesempatan yang berkembang dilingkungan eksternal organisasi. Pola dasar ini membuat garis besar keseluruhan tahapan yang harus ditempuh oleh seorang kader dalam proses perkaderan HMI, yakni sejak rekruitmen kader, pembentukan kader dan gambaran jalur-jalur pengabdian kader.

1. Pengertian Dasar 1.1. Kader Menurut AS Hornby (dalam kamusnya Oxford Advanced Learner's Dictionary) dikatakan bahwa “Cadre is a small group of People who are specially chosen and trained for a particular purpose, atau “cadre is a member of this kind of group; they were to become the cadres of the new community party”. Jadi pengertian kader adalah “sekelompok orang yang terorganisasir secara terus menerus dan akan menjadi tulang punggung bagi kelompok yang lebih besar”. Hal ini dapat dijelaskan, pertama, seorang kader bergerak dan terbentuk dalam organisasi, mengenal aturan-aturan permainan organisasi dan tidak bermain sendiri sesuai dengan selera pribadi. Bagi HMI aturan-aturan itu sendiri dari segi nilai adalah Nilai Dasar Perjuangan (NDP) dalam pemahaman memaknai perjuangan sebagai alat untuk mentransformasikan nilai-nilai ke-Islam-an yang membebaskan (Liberation force), dan memiliki kerberpihakan yang jelas terhadap kaum tertindas (mustadh’afin). Sedangkan dari segi operasionalisasi organisasi adalah AD HMI, ART HMI, pedoman perkaderan dan pedoman serta ketentuan organisasi lainnya. Kedua, seorang kader mempunyai komitmen yang terus-menerus (permanen), tidak mengenal semangat musiman, tapi utuh dan istiqomah (konsisten) dalam memperjuangkan dan melaksanakan kebenaran. Ketiga, seorang kader memiliki bobot dan kualitas sebagai tulang punggung atau kerangka yang mampu menyangga kesatuan komunitas manusia yang lebih besar. Jadi fokus penekanan kaderisasi adalah pada aspek kualitas. Keempat, seorang Kader memiliki visi dan perhatian yang serius dalam merespon dinamika sosial lingkungannya dan mampu melakukan “social engineering”. Kader HMI adalah anggota HMI yang telah melalui proses perkaderan sehingga memiliki ciri kader sebagaimana dikemukakan di atas dan memiliki integritas kepribadian yang utuh : Beriman, Berilmu dan Beramal Shaleh sehingga siap mengemban tugas dan amanah kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 1.2. Perkaderan



201

Perkaderan adalah usaha organisasi yang dilaksanakan secara sadar dan sistematis selaras dengan pedoman perkaderan HMI, sehingga memungkinkan seorang anggota HMI mengaktualisasikan potensi dirinya menjadi seorang kader Muslim -Intelektual - Profesional, yang memiliki kualitas insan cita. 2. Rekruitmen Kader Sebagai konsekuensi dari organisasi kader, maka aspek kualitas kader merupakan fokus perhatian dalam proses perkaderan HMI guna menjamin terbentuknya out put yang berkualitas sebagaimana yang disyaratkan dalam tujuan organisasi, maka selain kualitas proses perkaderan itu sendiri, kualitas input calon kader menjadi faktor penentu yang tidak kalah pentingnya. Kenyataan ini mengharuskan adanya pola-pola perencanaan dan pola rekruitmen yang lebih memprioritaskan kepada tersedinaya input calon kader yang berkualitas. Dengan demikian rekriutmen kader adalah merupakan upaya aktif dan terencana sebagai ikhtiar untuk mendapatkan input calon kader yang berkualitas bagi proses Perkaderan HMI dalam mencapai tujuan organisasi. 2.1. Kriteria Rekruitmen Rekruitmen Kader yang lebih memprioritaskan pada pengadaan kader yang berkualitas tanpa mengabaikan aspek kuantitas, mengharuskan adanya kreteria rekruitmen. Kreteria Rekruitmen ini akan mencakup kreteria sumber-sumber kader dan kreteria kualitas calon kader. 2.1.1. Kreteria Sumber-sumber Kader Sesuai dengan statusnya sebagai organisasi mahasiswa, maka yang menjadi sumber kader HMI adalah Perguruan Tinggi atau Institut lainnya yang sederajat seperti apa yang disyaratkan dalam AD/ART HMI. Guna mendapatkan input kader yang berkualitas maka pelaksanaan rekruitmen kader perlu diorientasikan pada Perguruan Tinggi atau Lembaga pendidikan sederajat yang berkualitas dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang berkembang di masing-masing daerah. 2.1.2. Kreteria Kualitas calon Kader Kualitas calon kader yang diperioritaskan ditentukan oleh kriteria-kriteria tertentu dengan memperhatikan integritas pribadi dan calon kader, potensi dasar akademik, potensi berprestasi, potensi dasar kepemimpinan serta bersedia melakukan peningkatan kualitas individu secara terus-menerus. 2.2. Metode dan Pendekatan Rekruitmen Metode dan pendekatan rekruitmen merupakan cara atau pola yang ditempuh untuk melakukan pendekatan kepada calon-calon kader agar mereka mengenal Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


202

dan tertarik menjadi kader HMI. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pendekatan rekruitmen dilakukan dua kelompok sasaran. 2.2.1. Tingkat Pra Perguruan Tinggi Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan sedini mungkin keberadaan HMI ditengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat ilmiah ditingkat pra perguruan tinggi atau siswa-siswa sekolah menengah. Strategi pendekatan haruslah memperhatikan aspek psikologis sebagai remaja. Tujuan pendekatan ini adalah agar terbentuknya opini awal yang positif dikalangan siswa-siswa sekolah menengah terhadap HMI. Untuk kemudian pada gilirannya terbentuk pula rasa simpati dan minat untuk mengetahuinya lebih jauh. Pendekatan rekruitmen dapat dilakukan dengan pendekatan aktivitas (activity approach) dimana siswa dilibatkan seluas-luasnya pada sebuah aktivitas. Bentuk pendekatan ini bisa dilakukan lewat fungsionalisasi lembaga-lembaga pengembangan profesi HMI serta perangkat organisasi HMI lainnya secara efektif dan efisien, dapat juga dilakukan pendekatan perorangan ((personal approach). 2.2.2. Tingkat Perguruan Tinggi Pendekatan rekruitmen ini dimaksudkan untuk membangun persepsi yang benar dan utuh dikalangan mahasiswa terhadap keberadaan organisasi HMI sebagai mitra Perguruan Tinggi didalam mencetak kader-kader bangsa. Strategi pendekatan harus mampu menjawab kebutuhan nalar mahasiswa (student reasoning), minat mahasiswa (studen interst) dan kesejahteraan mahasiswa (student welfare). Pendekatan di atas dapat dilakukan lewat aktivitas dan pendekatan perorangan, dengan konsekuensi pendekatan fungsionalisasi masing-masing aparat HMI yang berhubungan langsung dengan basic calon kader HMI. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan cara kegiatan yang berbentuk formal seperti masa perkenalan calon anggota (Maperca) dan pelatihan pengembangan profesi. Dalam kegiatan Maperca, materi yang dapat disajikan oleh adalah : Selayang pandang tentang HMI Pengantar wawasan ke-Islam-an Pengantar wawasan organisasi Wawasan perguruan tinggi Metode dan pendekatan rekruitmen seperti tersebut di atas diharapkan akan mampu membangun rasa simpati dan hasrat untuk mengembangkan serta mengaktualisasikan seluruh potensi dirinya lewat pelibatan diri pada proses perkaderan HMI secara terus menerus. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


203

3.Pembentukan Kader Pembentukan kader merupakan sekumpulan terintegrasi dalam upaya mencapai tujuan HMI.

aktivitas

perkaderan

yang

3.1. Latihan Kader. Latihan Kader merupakan perkaderan HMI yang dilakukan secara sadar, terencana, sitematis dan berkesinambungan serta memiliki pedoman dan aturan yang baku secara nasional dalam rangka mencapai tujuan HMI. Latihan ini berfungsi memberikan kemampuan tertentu kepada para pesertanya sesuai dengan tujuan dan target pada masing-masing jenjang latihan. Latihan Kader merupakan media perkaderan formal HMI yang dilaksanakan secara berjenjang serta menuntut persyaratan tertentu dari pesertanya, pada masing-masing jenjang latihan ini menitikberatkan pada pembentukan watak dan karakter kader HMI melalui transfer nilai, wawasan dan keterampilan serta pemberian rangsangan dan motivasi untuk mengaktualisasikan kemampuannya. Latihan Kader terdiri dan 3 (tiga) jenjang, yaitu: a. Basic Training (Latihan Kader I) b. Intermediate Training (Latihan Kader II ) c. Advance Training (Latihan Kader III ) 3.2. Pengembangan Pengembangan merupakan kelanjutan atau kelangkapan latihan dalam keseluruhan proses perkaderan HMI. Hal ini merupakan penjabaran dari pasal 5 Anggaran Dasar HMI. 3.2.1. Up Grading Up Grading dimaksudkan sebagai media perkaderan HMI yang menitikberatkan pada pengembangan nalar, minat dan kemampuan peserta pada bidang tertentu yang bersifat praktis, sebagai kelanjutan dari perkaderan yang dikembangkan melalui latihan kader. 3.2.2. Pelatihan Pelatihan adalah training jangka pendek yang bertujuan membentuk dan mengembangkan profesionalisme kader sesuai dengan latar belakang disiplin ilmunya masing-masing. 3.2.3. Aktivitas 3.2.3.1. Aktivitas Organisasional Aktivitas organisasional merupakan suatu aktivitas yang bersifat organisasi yang dilakukan oleh kader dalam lingkup tugas organisasi.



204

a. Intern organisasi, yaitu segala aktivitas organisasi yang dilakukam oleh kader dalam Iingkup tugas HMI. b. Ekstern organisasi, yaitu segala aktivitas organisasi yang dilakukan oleh kader dalam lingkup tugas organisasi diluar HMI. 3.2.3.2. Aktivitas Kelompok Aktivitas kelompok merupakan aktivitas yang dilakukan oleh kader dalam suatu kelompok yang tidak rnemiliki hubungan struktural dengan organisasi formal tertentu. a. Intern organisasi, yaitu segala aktivitas kelompok yang dilakukan oleh kader HMI dalam lingkup organisasi HMI yang tidak memiliki hubungan struktur (bersifat informal). b. Ekstern organisasi, yaitu segala aktivitas kelompok yang dilakukan oleh kader diluar lingkup organisasi dan tidak memiliki hubungan dengan organisasi formal manapun. 3.2.3.3. Aktivitas Perorangan Aktivitas perorangan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh kader secara perorangan. a. Intern organisasi, yaitu segala aktivitas yang dilakukam oleh kader secara perorangan untuk menyahuti tugas dan kegiatan organisasi HMI. b. Ekstern Organisasi, yaitu segala aktititas yang dilakukan oleh kader secara perorangan diluar tuntutan tugas dan kegiatan organisasi HMI. 3.3. Pengabdian Kader. Dalam rangka meningkatkan upaya mewujudkan masyarakat cita HMI yaitu masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT, maka diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kader. Pengabdian Kader ini merupakan penjabaran dari peranan HMI sebagai organisasi perjuangan. Dan oleh karena itu seluruh bentuk-bentuk pembangunan yang dilakukan merupakan jalur pengabdian kader HMI, maka jalur pengabdiannya adalah sebagai berikut : a. Jalur akademis (pendidikan, penelitian dan pengembangan). b. Jalur dunia profesi (Dokter, konsultan, pangacara, manager, jurnalis dan lain-lain). c. Jalur Birokrasi dan Pemerintahan. d. Jalur dunia usaha (koperasi, BUMN dan swasta). e. Jalur sosial politik. f. Jalur TNI/Kepolisan. g. Jalur Sosial Kemasyarakatan. h. Jalur LSM/LPSM. i. Jalur Kepemudaan. 205 Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


j. Jalur olah raga dan seni budaya. k. Jalur-jalur lain yang masih terbuka yang dapat dimasuki oleh kader-kader HMI. 4. Arah Perkaderan Arah dalam pengertian umum adalah petunjuk yang membimbing jalan dalam bentuk bergerak menuju kesuatu tujuan. Arah juga dapat diartikan sebagai pedoman yang dapat dijadikan patokan dalam melakukan usaha yang sistematis untuk mencapai tujuan. Jadi, arah perkaderan adalah suatu pedoman yang dijadikan petunjuk untuk penuntun yang menggambarkan arah yang harus dituju dalam keseluruhan proses perkaderan HMI. Arah perkaderan sangat berkaitannya dengan tujuan perkaderan, dan tujuan HMI sebagai tujuan umum yang hendak dicapai HMI merupakan garis arah dan titik sentral seluruh kegiatan dan usaha-usaha HMI. Oleh karena itu, tujuan HMI merupakan titik sentral dan garis arah setiap kegiatan perkaderan, maka ia merupakan ukuran atau norma dari semua kegiatan HMI. Bagi anggota HMI merupakan titik pertemuan persamaan kepentingan yang paling pokok dari seluruh anggota, sehingga tujuan organisasi adalah juga merupakan tujuan setiap anggota organisasi. Oleh karenanya peranan anggota dalam pencapaian tujuan organisasi adalah sangat besar dan menentukan. 4.1. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan perkaderan adalah usaha yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui suatu proses sadar dan sistematis sebagai alat transformasi nilai ke-lslaman dalam proses rekayasa peradaban melalui pembentukan kader berkualitas muslim-intelektual-profesional sehingga berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan pedoman perkaderan HMI. 4.2. Target. Terciptanya kader muslim-intelektual-profesional yang berakhlakul karimah serta mampu mengemban amanah Allah sebagai khalifah fil ardh dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Ill. Wujud Profil Kader HMI di Masa Depan Bertolak dari landasan-landasan, pola dasar dan arah perkaderan HMI, maka aktivitas perkaderan HMI diarahkan dalam rangka membentuk kader HMI, muslim-intelektual-profesional yang dalam aktualisasi peranannya berusaha mentransformasikan nilai-nilai ke-Islaman yang memiliki kekuatan pembebasan (liberation force). Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


206

Aspek-aspek yang ditekankan dalam usaha pelaksanaan kaderisasi tersebut ditujukan pada : 1. Pembentukan integritas watak dan kepribadian. Yakni kepribadian yang terbentuk sebagai pribadi muslim yang menyadari tanggung jawab kekhalifahannya dimuka bumi, sehingga citra akhlakul karimah senantiasa tercermin dalam pola pikir, sikap dan perbuatannya. 2. Pengembangan kualitas intelektual. Yakni segala usaha pembinaan yang mengarah pada penguasaan dan pengembangan ilmu (sain) pengetahuan (knowledge) yang senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai Islam. 3.

Pengembangan kemampuan Profesional. Yakni segala usaha pembinaan yang mengarah kepada peningkatan kemampuan mentransformasikan ilmu pengatahuan ke dalam perbuatan nyata sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya secara konsepsional, sistematis dan praksis untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal sebagai perwujudan amal shaleh.

Usaha mewujudkan ketiga aspek harus terintegrasi secara utuh sehingga kader HMI benar-benar lahir menjadi pribadi dan kader MuslimIntelektual-Profesional, yang mampu menjawab tuntutan perwujudan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.

BAB II POLA DASAR TRAINING I.

Arah Training

Arah Training adalah suatu pedoman yang dijadikan petunjuk atau penuntun yang menggambarkan arah yang harus dituju dalam keseluruhan proses pertrainingan HMI. Arah pertrainingan sangat erat kaitannya dengan tujuan perkaderan, dan tujuan HMI sebagai tujuan umum yang hendak dicapai HMI yang merupakan garis arah dan titik sentral seluruh kegiatan serta usaha-usaha HMI. Oleh karena itu, tujuan HMI merupakan titik sentral dan garis arah setiap kegiatan perkaderan, maka ia merupakan ukuran atau norma dari semua kegiatan HMI. Bagi anggota, tujuan HMI merupakan titik pertemuan persamaan kepentingan yang paling pokok dari seluruh anggota, sehingga tujuan organisasi adalah juga merupakan tujuan setiap anggota organisasi. Oleh karenanya peranan anggota dalam pencapaian tujuan organisasi adalah sangat besar dan menentukan. 1 . Jenis-jenis Training 1.1. Training Formal Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


207

Training formal adalah training berjenjang yang diikuti oleh anggota, dan setiap jenjang merupakan prasyarat untuk mengikuti jenjang selanjutnya. Training formal HMI terdiri dari : Latihan Kader I (Basic Training), Latihan Kader II (Intermediate Training), Latihan Kader Ill (Advance Training). 1.2. Training Non-Formal Training Non-Formal adalah training (yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan profesionalisme kepemimpinan serta keorganisasian anggota. Training ini terdiri dari PUSIDIKLAT Pimpinan HMI, Senior Course, (Pelatihan Instruktur), Latihan Khusus KOHATI, Up-Grading Kepengurusan, Up-Grading Kesekretariatan, Pelatihan Pengembangan Profesi, dan lain sebagainya. 2. Tujuan Training Menurut Jenjang dan Jenis Tujuan training perjenjang dimaksudkan sebagai rumusan sikap, pengetahuan atau kemampuan yang dimiliki anggota HMI setelah mengikuti jenjang Latihan Kader tertentu, yakni Latihan Kader I, II dan III. Sedangkan tujuan training menurut jenis adalah rumusan sikap, pengetahuan dan kemampuan anggota HMI, baik kemampuan intelektualitas maupun kemampuan keterampilan setelah mengikuti training atau pelatihan tertentu yakni berupa training formal dan non-formal. 2.1Tujuan Training Formal 2.1.1 Latihan Kader I (Basic Training) “Terbinanya kepribadian muslim yang berkualitas akademis, sadar akan fungsi dan peranannya dalam berorganisasi serta hak dan kewajibannya sebagai kader umat dan kader bangsa”. 2. 1.2. Latihan Kader II (Intermediate Training) “Terbinanya kader HMI yang mempunyai kemampuan intlektual dan mampu mengelola organisasi serta berjuang untuk meneruskan dan mengemban misi HMI”. 2.1.3. Latihan Kader III (Advance Training) “Terbinanya kader pernimpin yang mampu menterjemahkan dan mentransformasikan pemikiran konsepsional secara profesional dalam gerak perubahan sosial”. 2.2. Tujuan Training Non-formal “Terbinanya kader yang memiliki skill dan profesionalisme dalam bidang manajerial, keinstrukturan, keorganisasian, kepemimpinan dan kewirausahaan dan profesionalisme lainnya”.



208

3. Target Training Perjenjang 3.1. Latihan Kader I • Memiliki kesadaran menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. • Mampu meningkatkan kemampuan akademis. • Memiliki kesadaran akan tanggungjawab keummatan dan kebangsaan. • Memiliki kesadaran berorganisasi. 3.2. Latihan Kader II • Memiliki kesadaran intlektual yang kritis, dinamis, progresif, inovatif dalam memperjuangkan misi HMI. • Memiliki kemampuan manajerial dalam berorganisasi. 3.3. Latihan Kader III • Memiliki kemampuan kepemimpinan yang amanah, fathanah, sidiq dan tablik serta mampu menterjemahkan dan mentransformasikan pemikiran konsepsional dalam dinamika perubahan sosial. • Memiliki kemampuan untuk mengorganisir masyarakat dan mentransformasikan nilai-nilai perubahan untuk mencapai masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT. II. Manajemen Training 1. Metode Penerapan Kurikulum Kurikulum yang terdapat dalam pedoman merupakan penggambaran tentang metode dari training. Oleh sebab itu penerapan dari kurikulum adalah erat hubungannya dengan masalah yang menyangkut metode-metode yang dipergunakan dalam training. Demikian pula materi training memiliki keterpaduan dan kesatuan dengan metode yang ada dalam jenjang-jenjang training. Dalam hal ini, untuk penerapan kurikulum training ini perlu diperhatikan beberapa aspek. 1.1. Penyusunan jadwal materi training. Jadwal training adalah sesuatu yang merupakan gambaran tentang isi dan bentuk-bentuk training. Oleh sebab itu perumusan jadwal training hendaknya menyangkut masalah-masalah: • Urutan materi hendaknya dalam penyusunan suatu training perlu diperhatikan urut-urutan tiap-tiap materi yang harus memiliki korelasi dan tidak berdiri-sendiri (Asas Integratif). Dengan demikian materi-materi yang disajikan dalam training selalu mengenal prioritas dan berjalan secara sistematis dan terarah, karena dengan cara seperti itu akan menolong peserta dapat memahami materi dalam training secara menyeluruh dan terpadu. • Materi dalam jadwal training harus selalu disesuaikan dengan jenis dan jenjang training. 1.2. Cara atau bentuk penyampaian materi Training. Cara penyampaian materi-materi training adalah gabungan antara ceramah dan diskusi/dialog, semakin tinggi tingkatan suatu training atau semakin tinggi tingkat kematangan peserta training, maka semakin banyak forum-forum Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


209

komunikasi idea (dialog/diskusi). Suatu Materi harus disampaikan secara diskusif, artinya instruktur bersama Master of Training berusaha untuk memberikan kesempatan-kesempatan. 1.3. Adanya penyegaran kembali dalam pengembangan gagasan-gagasan kreatif di kalangan anggota trainer; Forum training sebagai penyegar gagasan trainers, sedapat mungkin dalam forum tersebut tenaga instruktur dan Master of Training merupakan pioner dalam gagasan kreatif. Meskipun gagasan-gagasan dan problema-problema yang di sajikan dalam forum belum sepenuhnya ada penyelesaian secara sempurna. Untuk menghindari pemberian materi secara indokrinatif dan absolustik maka penyuguhan materi hendaknya ditargetkan pada pemberian alat-alat ilmu pengetahuan secara elementer. Dengan demikian pengembangan kreasi dan gagasan lebih banyak di berikan pada trainers. 1.4. Usaha menimbulkan kegairahan (motivasi) antara sesama unsur individu dalam forum training; Untuk menumbuhkan kegairahan dan suasana dinamik dalam training, maka forum semacam itu hendaknya merupakan bentuk dinamika group. Karena itu forum training harus mampu memberikan “challenge” dan menumbuhkan “respon” yang sebesar-besarnya. Hal ini dapat dilaksanakan oleh instruktur, asisten instruktur dan Master of Training. 1.5. Terciptanya kondisi-kondisi yang equal (setara) antara sesama unsur individu dalam forum training, menciptakan kondisi equal antara segenap unsur dalam training berarti mensejajarkan dan menyetarakan semua unsur yang ada dalam training. Problem yang akan dihadapi adanya kenyataan-kenyataan “kemerdekaan individu” dengan mengalami corak yang lebih demokratis. Dengan demikian pula perbedaan secara psikologis unsur-unsur yang ada akan lebih menipis disebabkan hubungan satu dengan yang lainnya diwarnai dengan hubungan kekeluargaan antara senior dan yunior. 1.6.

Adanya keseimbangan dan keharmonisan antar metode training yang dipergunakan dalam tingkat-tingkat training; keseimbangan dan keharmonisan dalam metode training yakni adanya keselarasan tujuan HMI dan target yang akan di capai dalam suatu training. Meskipun antar jenjang/forum training memiliki perbedaan-perbedaan karena tingkat kematangan peserta sendiri.

2. Kurikulum Training/Latihan Kader 2.1. Materi Latihan Kader I JENJANG LATIHAN KADER I

MATERI: SEJARAH PERJUANGAN HMI



ALOKASI WAKTU: 8 JAM 210

Tujuan Pembelajaran Umum : Peserta dapat memahami sejarah dan dinamika perjuangan HMI. Tujuan Pembelajaran Khusus : 1 . Peserta dapat menjelaskan latar belakang berdirinya HMI. 2. Peserta dapat menjelaskan gagasan dan visi pendiri HMI. 3. Peserta dapat mengklafisikasikan fase-fase perjuangan HMI. Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan : 1 . Pengantar Ilmu Sejarah. 1.1. Pengertian Ilmu Sejarah. 1.2. Manfaat dan Kegunaan Mempelajari Sejarah. 2. Misi Kelahiran Islam. 2.1. Masyarakat Arab Pra Sejarah. 2.2. Periode Kenabian Muhammad. 2.2.1. Fase Makkah 2.2.2. Fase Madinah 3. Latar Belakang Berdirinya HMI. 3.1.Kondisi Islam di Dunia. 3.2 . Kondisi Islam di Indonesia. 3.3.Kondisi Perguruan Tinggi dan Mahasiswa Islam. 3.4.Saat Berdirinya HMI. 4. Gagasan dan Visi Pendiri HMI. 4.1.Sosok Lafran Pane. 4.2.Gagasan Pembaruan Pemikiran ke-Islaman. 4.3.Gagasan dan Visi Perjuangan Sosial-budaya. 4.4. Komitmen ke-Islaman dan Kebangsaan sebagai Dasar Perjuangan HMI. 5. Dinamika Sejarah Perjuangan HMI Dalam Sejarah Perjuangan Bangsa. 5.1. HMI Dalam Fase Perjuangan Fisik. 5.2. HMI Dalam Fase Pertumbuhan dan Konsolidasi Bangsa. 5.3. HMI Dalam Fase Transisi Orde Lama dan Orde Baru. 5.4. HMI Dalam Fase Pembangunan dan Modernisasi Bangsa. 5.5. HMI Dalam Fase Pasca Orde Baru. Metode : Ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Evaluasi : Memberikan test objektif/subjektif dan penugasan dalam bentuk resume. Referensi : 1. Drs. Agus Salim Sitompul, Sejarah Perjuangan HMI(1974-1975), Bina Ilmu. 2. DR. Victor I. Tanja, HMI, Sejarah dan Kedudukannya Ditengah Gerakan Muslim Pembaharu Indonesia, Sinar Harapan, 1982. 3. Prof. DR. Deliar Noer, Partai Islam Dipentas Nasional, Graffiti Pers, 1984. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


211

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Sulastomo, Hari-hari Yang Panjang, PT. Gunung Agung, 1988. Agus-Salim Sitompul, Historiografi HMI, Tintamas, 1995. Ramli Yusuf (ed), 50 tahun HMI mengabdi, LASPI, 1997. Ridwan Saidi, Biografi A. Dahlan Ranuwiharjo, LSPI, 1994. M. Rusli Karim, HMI MPO Dalam Pergulatan Politik di Indonesia, Mizan, 1997. Muhammad Kamal Hasan, Modernisasi Indonesia, Respon Cendikiawan Muslim Masa Orde Baru, LSI 1987. Muhammad Hussein Haikal, Sejarah Hidup Muhammad, LiteraAntarNusa Dr. Badri Yatim, MA, Sejarah Peradaban Islam, 1, 11, 111, Rajawali Pers Thomas W. Arnold, Sejarah Dakwah Islam Moksen ldris Sirfefa et. Al (ed), Mencipta dan Mengabdi, PB HMI, 1997 Hasil-hasil Kongres HMI. Sejarah KOHATI. Sharsono, HMI Daiam Lingkaran Politik Umat Islam, CIIS, 1997. Prof. DR. Deliar Noer, Gerakan Modern Islam Indonesia (1902-1942), LP3ES, 1980.

JENJANG: LATIHAN KADER I

MATERI: KONSTITUSI HMI

ALOKASI WAKTU: 10 JAM

Tujuan Pembelajaran Umum : Peserta dapat Memahami ruang lingkup konstitusi. Tujuan Pembelajaran Khusus : 1. Peserta dapat menjelaskan ruang lingkup konstitusi HMI dan hubungannya dengan pedoman pokok organissi lainnya. 2. Peserta dapat mempedomani konstitusi HMI dan pedoman-pedoman pokok organisasi dalam kehidupan berorganisasi. Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan 1. Pengantar Ilmu Hukum. 1.1.Pengertian dan Fungsi Hukum. 1.2.Hakekat Hukum. 1.3.Pengertian Konstitusi dan arti pentingnya dalam organisasi. 2. Ruang lingkup Konstitusi HMI. 2.1. Makna Mukaddimah AD HMI. 2.2. Makna HMI sebagai organisasi yang berasaskan Islam. 2.3. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga HMI. 2.3.1. Masalah keanggotaan. 2.3.2. Masalah Struktur Kekuasaan. 2.3.3. Masalah Struktur Kepemimpinan. 3. Pedoman-pedoman Dasar Organisasi. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


212

3.1. Pedoman Perkaderan. 3.2. Pedoman KOHATI. 3.3. Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi. 3.4. Pedoman Atribut HMI. 3.5. GPPO dan PKN. 4. Hubungan Konstitusi AD dan ART dengan pedoman-peoman Organisasi lainnya. Metode : Ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan tanya jawab. Evaluasi : Melaksanakan test Objektif/subjektif dan penugasan. Referensi : 1. Hasil-Hasil Kongres. 2. Zainal Abidin Ahmad, Piagam Muhammad, Bulan Bintang, t.t. 3. Prof. DR. Mukhtar Kusumatmadja, SH, LMM dan DR. B. Sidharta, SH, Pengantar Ilmu Hukum; Suatu pengenalan Pertama berlakunya Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 2000. 4. Prof. Chainur Arrasjid, SH. Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. 5. UUD 1945 (untuk perbandingan) 6. Literatur lain yang relevan. JENJANG : LATIHAN KADER I

MATERI : MISSION HMI

ALOKASI WAKTU : 8 JAM

Tujuan Pembelajaran Umum Peserta dapat memahami Mission HMI dan hubungannya dengan status, sifat, asas, tujuan, fungsi dan peran organisasi HMI secara intergral. Tujuan Pembelajaran Khusus 2. Peserta dapat menjelaskan fungsi dan peranannya sebagai mahasiswa. 3. Peserta dapat menjelaskan tafsir tujuan HMI. 4. Peserta dapat menjelaskan hakikat fungsi dan peran HMI. 5. Peserta dapat menjelaskan hubungan Status, Sifat, Asas, Tujuan, Fungsi dan Peran HMI secara integral. Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan 1.

Makna HMI sebagai Organisasi Mahasiswa. 1.1. Pengertian Mahasiswa. 1.2. Mahasiswa sebagai Inti Kekuatan Perubahan. 1.3. Dinamika Gerakan Mahasiswa.



213

2. Hakikat keberadaan HMI. 2.1. Makna HMI sebagai organisasi yang berasaskan Islam. 2.2. Makna Independensi HMI. 3. Tujuan HMI. 3.1. Arti insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam. 3.2. Arti masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. 4. Fungsi dan peran HMI. 4.1. Pengertian Fungsi HMI sebagai organisasi kader. 4.2. Pengertian peran HMI sebagai organisasi perjuangan. 4.3. Totalitas fungsi dan peran sebagai perwujudan dari tujuan HMI. 5. Hubungan antara azas, tujuan, status, sifat, fungsi dan peran HMI secara Integral. Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab, dan permainan peran. Evaluasi : Test Partisipatif, Test Objektif/subjektif dan penugasan. Referensi : 1. Ade Komaruddin dan Muchhrijin Fauzi (ed) HMI Menjawab Tantangan Zaman, PT. Gunung Kelabu, 1992. 2. Asghar Ali Engginer, Islam dan Theologi Pembebasan, Pustaka Pelajar 1999. 3. Ali Syari’ati, Ideologi Kaum Intelektual: Satuan Wawasan Islam, Mizan 1992. 4. M. Rusli Karim, HMI MPO Dalam Pergulatan Politik Indonesia, Mizan, 1997. 5. Moeslim Abdurrahman, Islam Transformatif, Pustaka Firdaus. 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMI. 7. Ramli H.HM Yusuf (ed), Lima Puluh Tahun HMI Mengabdi Republik, LASPI, 1997. 8. Dr. Fiktor Imanuel Tanja, HMI sejarah dan Kedudukannya di tengah kedudukan Muslim Pembaharu Indonesia, Sinar Harapan, 1982. 9. Referensi Lain Yang Relevan. JENJANG : LATIHAN KADER I

MATERI : NILAI DASAR PERJUANGAN NDP (HMI)


Tujuan Pembelajaran Umum Peserta dapat memahami latar belakang perumusan dan kedudukan NDP serta substansi materi secara garis besar dalam organisasi. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


214

Tujuan Pembelajaran Khusus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Peserta dapat menjelaskan sejarah perumusan NDP dan kedudukannya dalam organisasi. Peserta dapat menjelaskan hakikat sebuah kehidupan. Peserta dapat menjelaskan hakikat kebenaran. Peserta dapat menjelaskan hakikat penciptaan alam semesta. Peserta dapat menjelaskan hakikat penciptaan manusia. Peserta dapat menjelaskan hakikat masyarakat. Peserta dapat menjalankan hubungan antara iman, ilmu dan amal.

Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan 1.Sejarah perumusan NDP dan kedudukan NDP dalam organisasi HMI. 1.1 Pengertian NDP. 1.2 Sejarah Perumusan dan lahirnya NDP. 1.3 NDP sebagai kerangka Global Pemahaman Islam dalam konteks organisasi HMI. 1.4 Hubungan antara NDP dan Mision HMI. 1.5 Metode pemahaman NDP, penjelasan hubungan antara iman, ilmu dan amal. 2. Garis besar Materi NDP. 2.1 Hakikat Kehidupan. 2.1.1 Analisa Kebutuhan Manusia. 2.1.2 Mencari kebenaran sebagai kebutuhan dasar manusia. 2.1.3 Islam sebagai sumber kebenaran. 2.2 Hakikat Kebenaran. 2.2.1 Konsep Tauhid La Ila Ha Illallah. 2.2.2 Eksistensi dan sifat-sifat Allah. 2.2.3 Rukun Iman sebagai upaya mencari kebenaran. 2.3 Hakikat Penciptaan Alam Semesta. 2.3.1 Eksistensi Alam. 2.3.2 Fungsi dan Tujuan Penciptaan Alam. 2.4 Hakikat-hakikat penciptaan Manusia. 2.4.1 Eksistensi Manusia dan Kedudukannya diantara mahkluk lainnya. 2.4.2 Kesetaraan dan kedudukan manusia sebagai khalifah dimuka bumi. 2.4.3 Manusia sebagai hamba Allah. 2.4.4 Fitrah, kebebasan dan tanggung jawab manusia. 2.5 Hakikat Masyarakat. 2.5.1 Perlunya menegakkan keadilan dalam masyarakat. 2.5.2 Hubungan Keadilan dan Kemerdekaan. 2.5.3 Hubungan Keadilan dan Kemakmuran. 2.5.4 Kepemimpinan untuk menegakkan keadilan. 2.6 Hakikat Ilmu. 2.6.1 Ilmu sebagai jalan mencari kebenaran. 2.6.2 Jenis-jenis Ilmu. 3 Hubungan antara Iman, Ilmu dan Amal. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


215

Metode : Ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Evaluasi : Test objektif/subjektif, penugasan dan membuat kuisoner. Referensi : 1. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI. 2. Ali Syari'ati, Ideologi Kaum Intelekstual, Suatu Wawasan Islam, Mizan, 1992. 3. --------------, Tugas Cendikiawan Muslim, Srigunting, 1995. 4. Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, Pustaka Pelajar, 1999. 5. -------------------------, Islam dan Pembebasan, LKIS, 1993. 6. A. Syafii Ma'arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, LP3ES, 1985. 7. Hasan Hanafi, Ideologi, Agama dan Pembangunan, P3M, 1992. 8. Kazuo Shimogaki, Kiri Islam, LKIS, 1995. 9. Jalaluddin Rakhmat, Islam Alternatif, Mizan, 1987. 10. Nilai-nilai Dasar Perjuangan HMI (pokok). 11. Literatur lain yang relevan.

JENJANG : LATIHAN KADER I

MATERI : KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN ORGANISASI

ALOKASI WAKTU: 8 JAM

Tujuan Pembelajaran Umum Peserta dapat memahami pengertian, dasar-dasar, sifat dan fungsi kepemimpinan, manajemen dan organisasi. Tujuan Pembelajaran Khusus 1. 2. 3.

Peserta mampu menjelaskan pengertian, dasar-dasar sifat serta fungsi kepemimpinan. Peserta mampu menjelaskan pentingnya fungsi kepemimpinan dan manajemen dalam organisasi. Peserta dapat menjelaskan dan mengapresiasikan karakteristik kepemimpinan dalam Islam.

Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan 1. 2.

Pengertian, tujuan dan fungsi kepemimpinan, manajemen dan organisasi. Karakteristik kepemimpinan. 2.1. Sifat-sifat Rasul sebagai etos kepemimpinan. 2.2. Tipe-tipe kepemimpinan. 2.3. Dasar-dasar manajemen. 2.4. Unsur manusia dalam manajemen.



216

3.

4.

2.5. Model-model manajemen. Organisasi sebagai alat perjuangan. 3.1. Teori-teori organisasi. 3.2. Bentuk-bentuk organisasi. 3.3. Struktur organisasi. Hubungan antara kepemimpinan, manajemen dan organisasi.

Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi. Evaluasi : Test Partisipatif dan test objektif/subjektif. Referensi : 1. Amin Wijaya T, Manajemen Strategik, PT. Gramedia, 1996. 2. Charles J. Keating, Kepemimpinan dalam manajemen, Rajawali Pers, 1995. 3. Dr. Ir. S.B. Lubis & Dr. Martani Hoesaini, Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro, Pusat studi antar Universitas Ilmu-ilmu sosial Universitas Indonesia, 1987. 4. James. L. Gibson, Kepemimpinan dan Manajemen, Erlangga, 1986. 5. J. Salusu, Pengembangan Keputusan Strategik, Gramedia, 1986. 6. Mifta Thoha, Kepemimpinan dan Manajemen, Rajawali Pers, 1995. 7. Nilai Dasar Perjuangan HMI. 8. Richard M. Streers, Efektifitas Organisasi, (sari manajemen), Erlangga, 1985. 9. Winardi, Kepemimpinan Manajemen, Rineka Cipta, 1990. 10. Dan referensi lain yang relevan. 2.2. Materi Latihan Kader II (intermediate Training) JENJANG : LATIHAN KADER II

MATERI : TEORI-TEORI TENTANG PERUBAHAN SOSIAL


Tujuan Pembelajaran Umum Peserta dapat memahami dan menjelaskan perspektif Islam tentang perubahan sosial. Tujuan Pembelajaran Khusus 1. 2.

Peserta dapat menjelaskan teori-teori perubahan sosial. Peserta dapat menjelaskan dan merumuskan konsepsi Islam tentang perubahan sosial.



217

Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan 1.

2.

Teori-teori perubahan sosial. 1.1. Teori Evolusi. 1.2. Teori Konflik Sosial. 1.3. Teori Struktural-Fungsional. 1.4. Teori Moderniasi. 1.5. Teori Depedensi. 1.6. Teori Sistem Dunia. 1.7. Paradigma People Centered Development. Konsepsi Islam tentang Perubahan Sosial. 2.1. Paradigma Teologi Transformasi. 2.2. Paradigma Ilmu Sosial Profetik. 2.3. Paradigma “Islam Kiri”.

Metode : Ceramah, diskusi, studi kasus. Evaluasi : Test Objektif/Subjektif, penugasan dengan menganalisa kasus sosial. Referensi : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Al-Qur’an dan terjemahannya, Departemen Agama. Anthony Giddens, Jalan Ketiga: Pembaharuan Demokrasi Sosial, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000. Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, Pusataka Pelajar, 1999. -------------------------, Islam dan Pembebasan, LKIS, 1993. A. Syafi’i Ma’arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, LP3ES, 1985. David. C. korten, Menuju Abad ke-21 : Tindakan sukarela dan Agenda Global, Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan, 1993. Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi-II, PT Gramedia, 1986. Hasan Hanafi, Ideologi, Agama dan Pembangunan, P3M, 1992. Kazuo Shimogaki, Kiri Islam, LKIS, 1995. Jalaluddin Rakhmat, Rekayasa Sosial : Reformasi atau Revolusi, Rosda Karya, 1999. Jalalludin Rakhmat, Islam Alternatif, Mizan, 1987. Maksum (ed), Mencari Ideologi Alternatif: Polemik Agama Pascaideologi Menjelang Abad 21, Mizan, 1994. Max Weber, Etika Prostestan dan semangat kapitalisme, Pustaka Promethea, 2000. Muhadi Sugiono, Kritik Antonio Gramci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga, Pustaka Pelajar, 1999. Moeslim Abdurrahman, Islam Transformatif, Pustaka Firdaus, 1997. Roger Simon, Gagasan Politik Gramci, Pustaka Pelajar 1999. Suwarsono & Alvin Y. So, Perubahan Sosial dan Pembangunan, (Edisi Revisi), LP3ES, 2000.



218

18. Robert H. Lauer, Perspektif tentang Perubahan Sosial, Bina Aksara, 1989. 19. Tom Cambell, Tujuh Teori Sosial : Sketsa, Penilaian, Perbandingan, Kanisius, 1994. 20. Reverensi lain yang relevan.

JENJANG : LATIHAN KADER II

MATERI : PENDALAMAN MISSION HMI


Tujuan Pembelajaran Umum Peserta mampu memahami, menganalisa dan menformulasikan prospek dan tantangan Missi HMI secara utuh dalam dinamika perubahan Sosial. Tujuan Pernbelajaran Khusus 1. Peserta dapat menjelaskan dan merumuskan permasalahan HMI secara Internal dalam menjalankan missi HMI. 2. Peserta dapat mengidentifikasi dan merumuskan prospek dan tantangan HMI di masa akan datang. Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan 1. Posisi dan Keluasan peran HMI. 1.1.Posisi dan Peran HMI dalam Dinamika Kemahasiswaan. 1.2.Posisi dan Peran HMI dalam Dunia Kepemudaan. 1.3.Posisi dan Peran HMI dalam Dimensi Sejarah Kehidupan Bangsa dan Negara. 2. Permaslahan-permasalahan HMI. 2.1.Permasalahan HMI dalam Menjalankan Fungsinya. 2.2.Permasalahan HMI dalam Menjalankan Perannya. 2.3.Permasalahan HMI dalam Mengembangkan missinya. 3. Prospek dan Tantangan HMI di Masa Datang. 3.1. Prospek dan Tantangan HMI dalam Dunia Kemahasiswaan. 3.2.Prospek dan Tantangan HMI Dalam Dunia Kepemudaan. 3.3.Prospek dan Tantangan HMI dalam Perubahan Sosial. 3.4.Prospek dan Tantangan HMI dalam Pengembangan Organisasi. 4. Prospek dan Tantangan HMI dalam Dunia Global. Metode : Diskusi, tanya jawab, dan simulasi kelompok. Evaluasi: Test objektif/Subjektif. Referensi : 1. AD dan ART HMI serta Pedornan Organsasi lainnya. 2. Nilai Dasar Perjuangan HMI. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


219

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Agus Salim Sitompul, Pemikiran HMI dan Relevansinya Dalam Pembangunan Nasional, Bina Ilmu, 1986. Ali Syari'ati, Ideologi Kaum Intelektual: Suatu Wawasan Islam, Mizan, 1992. Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, Pustaka Pelajar, 1999. BJ. Balon, Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1972, Grafika Pers, 1985. Crisbianto Wibisono, Pemuda dalam Dinamika Sejarah Bangsa, Sekretariat Menpora RI, 1986. Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional, Grafiti Pers, 1984. Fachri Ali dan Bakhtiar Effendi, Merambah Jalan Baru Islam, Mizan 1986. Francois Railon, Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia, LP3ES 1985. Jalaluddin Rakhmat, Rekayasa Sosial: Reformasi atau Revolusi? Rosdakarya, 1999. M. Dawam Raharjo, Intelektual, Integensia dan Prilaku Politik Bangsa, Mizan 1992. Muhammad Kamal Hasan, Modernisasi Indonesia, Lingkaran Studi Indonesia, 1987. Moeslim Abdurrahman, Islam Transformartif, Pustaka Firdaus, 1997. Ridwan Saidi, Mahasiswa dan Lingkaran Politik, Mappusy, Ul 1989. Rusli Karim, HMI MPO Dalam Pergulatan Politik Islam Indonesia, Mizan, 1997. Victor Immanuel Tanja, HMI, dan Kedudukannya di Tengah Gerakan Muslim Pembaharu Indonesia, Sinar Harapan, 1987. Literatur lain yang relevanktif dan penugasan dalam bentuk makalah kelompok.


MATERI : PENDALAMAN NILAI DASAR PERJUANGAN (NDP-HMI)


Tujuan Pembelajaran Umum Peserta dapat memahami dan mengaplikasikan Nilai Dasar Perjuangan HMI. Tujuan Pembelajaran Khusus 1. 2. 3.

Peserta dapat merumuskan essensi ajaran tentang kemasyarakatan. Peserta dapat menjelaskan essensi ajaran Islam tentang tugas Khalifahan. Peserta dapat merumuskan essensi ajaran Islam tentang keadilan Sosial dan Ekonomi.

Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan 1. Essensi ajaran Islam tentang Khalifah Fil-Ardh. 1.1. Hakekat Fungsi dan Peran Manusia di Dunia. 1.2. Hak dan Tanggung Jawab Manusia di Dunia. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


220

2. Essensi ajaran Islam tentang Kemasyarakatan. 2. 1. Islam sebagai Ajaran Rahmatan Lil 'alamin. 2.2. Dasar-dasar Islam tentang Kemasyarakatan. 3. Essensi ajaran Islam tentang Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi. 3.1. Hakekat Keadilan dalam Islam. 3.2.Konsep Keadilan Sosial dalam Islam. 3.3. Konsep Keadilan Ekonomi. Metode : Ceramah, Dialog, Studi Kasus dan Diskusi Kelompok. Evaluasi: Pemandu memberikan Test Objektif/ Subjektif dan Resume Studi Kasus. Referensi : 1. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI. 2. Ali Syari'ati, Ideologi Kaum Intelekstual, Suatu Wawasan Islam, Mizan, 1992. 3. --------------, Tugas Cendikiawan Muslim, Srigunting, 1995. 4. Asghar Ali Engineer, Islam dan Teologi Pembebasan, Pustaka Pelajar, 1999. 5. -------------------------, Islam dan Pembebasan, LKIS, 1993. 6. A. Syafii Ma'arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, LP3ES, 1985. 7. Hasan Hanafi, Ideologi, Agama dan Pembangunan, P3M, 1992. 8. Kazuo Shimogaki, Kiri Islam, LKIS, 1995. 9. Jalaluddin Rakhmat, Islam Alternatif, Mizan, 1987. 10. Nilai-nilai Dasar Perjuangan HMI (pokok). 11. Literatur lain yang relevan.


MATERI : IDEOPOLITOR, TAKTIK

STRATEGI

DAN


Tujuan Pembelajaran Umum Peserta dapat memiliki wawasan dan mampu menganalisa tentang perkembangan ideologi dunia, dan penerapan strategi taktik. Tujuan Pembelajaran Khusus 1. 2.

Peserta mampu memahami dan menganalisis perkembangan Ideologi Dunia dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Sosial. Peserta dapat menerapkan keterkaitan ideologi dan strategi taktik dalam menjalankan missi organisasi.



221

Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan 1. Perbandingan Mahzab Ideologi Dunia. 1.1. Marxisme. 1.2. Liberalisme. 1.3. Sosialisme. 1.4. Kapitalisme. 1.5. Nasionalisme. 1.6. Komunisme. 2. Ideologi dan Perubahan Sosial. 2.1. Ideologi dan Sistem Ekonomi. 2.2. Ideologi dan Sitem Politik. 2.3. Ideologi dan Sistem Sosial. 2.4. Ideologi dan Sistern Budaya. 3. Etika Relegius dan Perubahan sosial. 4. Peran Stratak sebagai Alat Perjuangan Organisasi. Metode : Ceramah, diskusi, dialog dan simulasi. Evaluasi : Test Subjektif, Test Objektif, Case Study dan Resume. Referensi : 1. Nilai Dasar Perjuangan HMI. 2. Alija Ali Izetbegovic, Membangun Jalan Tengah, Mizan 1992. 3. Karl Menheim, Ideologi dan Utopia, Kanisius, 1993. 4. Zbigniev Brezinki, Kegagalan Besar: Muncul dan Runtuhnya Komunisme dalam Abad ke-21, Remajz Rosdakarya, 1990. 5. Murthada Mutthahari, Perspektif al-Qur'an tentang Masyarakat dan Sejarah, Mizan, 1986. 6. M. Amin Rais, Islam antara Kita dan Fakta, Mizan 1986. 7. Jorge Larrain, Konsep Ideologi, LKPSM, 1996. 8. Stanislav Andreski, Max Weber: Kapitalisme Birokrasi dan Agama, Tiara Wacana, 1989. 9. Hanafi Hasan, Agama, Ideologi dan Pembangunan, P3M, 1991. 10. Roger Garaudy, Mencari Agama Abad 21, Bulan Bintang, 1986. 11. “Agama dan Tantangan Jaman” (Kumpulan Prisma), LP3ES, 1984. 12. Ali Syari'ati, Kritik Islam atas Marxisme dan Sesat Fikir Barat Lainnya, Mizan 1985. 13. --------------, Ideologi Kaum Intelektual, Mizan, 1992. 14. Frans Magnis Suseno, Karl Marx, Gramedia, 1998. 15. Tan Malaka, Madilog, Teplok Press, 1999. 16. Fachri Ali, Islam, Ideologi Dunia dan Dominasi Struktur, Mizan, 1985. 17. Nurkholis Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban, Paramadina, 1995. 18. Anthony Gidden, The Third Way dalam Ketiga Pembaruan Demokrasi, PT. Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, 2000. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


222

19. Maksum (ed). Mencari Ideologi Alternatif : Polemik Agama Pasca Ideologi Menjelang Abad-21, Mizan, 1994. 20. Literatur lain yang relevan.


MATERI : KEPEMIMPINAN MANAJEMEN ORGANISASI

DAN


Tujuan Pembelajaran Umum Peserta dapat memahami dan memiliki Kedalaman pengatahuan tentang Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi. Tujuan Pembelajaran Khusus 1. Peserta memiliki kedalaman Pengatahauan dalam kepemimpinan, manajemen dan organisasi. 2. Peserta dapat merumuskan serta merencanakan langkah-langkah pelaksanaan Manajemen Organisasi. Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan 1. Pendalaman Kepemimpinan. 1.1. Posisi, Fungsi dan Peran Pemimpin dalam Manajemen. 1.1.1. Pengembangan Kepemimpinan dalam Problem Solving. 1.1.2. Aspek Komunikasi Sosial (human relation) 2. Pendalaman Manajemen. 2.1. Aspek Perencanaan 2.1.1. Teknik Perumusan Masalah. 2.1.2. Analisis SWOT. 2.2.Pelaksanaan dan Pengendalian. 2.2.1. Teknik-teknik Pengendalian. 2.2.2. Analisis Lingkungan Organsasi. 3. Manajemen Strategik. 3.1. Aplikasi Strategi dan Taktik dalam Kepemimpinan. 3.2. Aplikasi Strategi dan Taktik dalam Organisasi. Metode : Ceramah, Diskusi, dan Studi Kasus. Evaluasi : Test Objektif/Subjektif dan Analisis Kasus. Referensi : 1. Alvin Toffler, Pergeseran Kekuasaan, PT. Pantja Simpati, 1992. 2. ----------------, Kejutan dan Gelombang, PT Pantja Simpati, 1987. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


223

3. -----------------, Kejutan dan Masa Depan, PT Pantja Simpati, 1987. 4. Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, Gramedia, 1996. 5. Amin Wijaya T. Manajemen Strategik, PT. Ramedia, 1996. 6. Cristianto Wibisono, Pemuda dan Dinamika Sejarah Perjuangan Bangsa, Menpora, 1986. 7. Charles J. Keating, Kepemimpinan dalam Manajemen, Rajawali Pers, 1995. 8. DR.Ir. S.B. Hari Lubis & DR. Martani Hoesaini, Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro, Pusat Studi Antar Universitas I1mu-ilmu Sosial Universitas Indonesia, 1987. 9. James L. Gibson, Organisasi dan Manajemen, Erlangga, 1986. 10. J. Salusu, Pengembangan Keputusan Strategik, Gramedia, 1986. 11. Miftah Thoha, Kepemimpinan dan Manajemen, Rajawali Pers, 1995. 12. Nilai Dasar Perjuangan HMI. 13. Richard M. Streers, Efektifitas Organisasi, (seri manajemen), Erlangga, 1985. 14. Winardi, Kepemimpinan Manajemen, Rineka Cipta, 1990. 15. Dan referensi lain yang relevan. 2.3. Materi Latihan Kader-III (Advance Training) Dalam penentuan materi Latihan Kader-III selain materi lanjutan, seperti Pendalaman NDP,Pendalaman Mission HMI, Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi serta Wawasan Internasional, materi pokok lainnya yang sangat penting disajikan adalah materi yang mampu memunculkan teori-teori dan metodologi pernecaahan masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Kekayaan teori dan metodologi, menjadi titik perhatian utama. Sehingga melalui LK III peserta dapat menemukan, memahami dan memecahkan problem-problem sosial, baik ekonomi, politik, hukum dan budaya. Karenanya penyusunan materi LK-III sangat terkait pada persoalan sosial, kebangsaan dan keummtan kekinian. MisaInya, Teori dan Metodelogi Membangun Masyarakat yang Demokratis, sangat dibutuhkan. Begitu juga dengan problem budaya, ekonomi dan sosial lainnya. Oleh karena itu, dalam penentuan materi, kemampuan dan peran Panitia Pengarah menjadi sangat penting dalam menemukan masalah yang menjadi pokok materi serta tujuan dan target capaian materi.

JENJANG : LATIHAN KADER III

MATERI : PENDALAMAN NILAI DASAR PERJUANGAN (NDP-HMI)



ALOKASI WKTU : 12 JAM

224

Tujuan Pembelajaran Umum Peserta memiliki kedalaman wawasan serta aplikasi Nilai Dasar Perjuangan dalam konteks berbangsa, bernegara dan perubahan sosial. Tujuan Pembelajaran Khusus 1. Peserta dapat memahami serta mengaplikasikan Nilai Dasar Perjuangan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Peserta mampu merumuskan gagasan alternatif tentang problematika hubungan ajaran Islam dengan perubahan Sosial. Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan 1. Pandangan Islam tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.1. Makna Piagam Jakarta. 1.2. Perkembangan Pemikiran Islam tentang Konsep Kenegaraan. 1.3. Perkembangan pemikiran Islam tentang Konsep Ummah. 2. Islam dan perubahan Sosial. 2.1. Perkembangan pemikiran tentang fungsi agama. 2.2. Perkembangan pemikiran tentang hubungan agama dan perubahan sosial. 2.3. Perkembangan pemikiran tentang konsep Islam dan masalah sosial, politik, ekonomi dan budaya. Metode : Ceramah, Diskusi dan Tutorial. Evaluasi: Test Subjektif, Test Objektif, Case Study dan Resume. Referensi : 1. Nilai Dasar Perjuangan HMI. 2. Tafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI. 3. Dr. Marchel A. boisard, Humanisme Dalam Islam, Bulan Bintang 1982. 4. Dr. Fazlur Rahman, Membuka Pintu ljtihad, Pustaka Salman, 1984. 5. ----------------------------, Islam Modernis: Tentang Transformasi Intelektual, Pustaka Salman, 1985. 6. Nurkholis Madjid, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Mizan, 1987. 7. ----------------------, Islam, Doktrin dan Peradaban, Peramadina, 1995. 8. ----------------------, Islam Agama Peradaban, Paramadina, 1995. 9. ----------------------, Islam Agama Kemanusiaan, Peramadina ,1997. 10. ----------------------, Masyarakat Relegius, Paramadina, 1995. 11. Masdar F. Mas’udi, Agama Keadilan : Risalah Zakat (pajak) dalam Islam, P3M, 1993. 12. Alvin Toffler, Kejutan dan Gelombang , PT. Panjta Simpati, 1989. 13. ----------------, Kejutan Masa Depan, PT. Panjta Simpati, 1989. 14. Alvin Toffler, Pergeseran Kekuasaan, PT. Panjta Simpati, 1992. 15. Ziuddin Sardar, Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim, Mizan, 1986. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


225

16. Taufik Adnan Amal, Islam dan Tantangan Moderenitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman, Mizan, 1989. 17. Alija Ali Izetbegozic, Membangun Jalan Tengah, Mizan, 1992. 18. Abdulaziz A. Sachedina, Kepemimpinan dalam Islam Perspektif Syiah, Mizan, 1991. 19. Budhy Munawar Rahman, (ed) Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, Paramadina, 1995. 20. Donald Eugene Smith, Agama dan Modernisasi Politik, Rajawali Pers, 1985. 21. Hasan Hanafi, Agama, Ideologi dan Pembangunan, P3M, 1991. 22. M. Dawam Raharjo, Ensiklopedia Al-Qur’an, Paramadina, 1996. 23. Dr. Syafi’i Ma’arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, LP3ES, 1995. 24. Dr. Nabil Subdhi Ath-Thawil, Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negaranegara Muslim, Mizan, 1982. 25. Dr. Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam Indonesia, Mizan, 1995. 26. Jalaluddin Rakhmat, Islam Alternatif, Mizan, 1987. 27. Aswab Mahasin, (ed), Ruh Islam dalam Budaya Bangsa, Yayasan Festifal Istiqlal, 1996. 28. Literatur lain yang relevan.

JENJANG :

MATERI :

ALOKASI WAKTU :

LATIHAN KADER III

PENDALAMAN MISSION HMI

12 JAM

Tujuan Pembelajaran Umum Peserta dapat memahami tentang permasalahan intern dan ekstern organisasi serta mampu mengembangkan organisasi. Tujuan Pembelajaran Khusus 1. Peserta memiliki kemampuan analisis dan mengidentifikasi tentang permasalahan intern dan ekstern organisasi. 2. Peserta mampu mengembangkan pemikiran alternatif tentang problem pengembangan organisasi HMI. Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan 1. Perkembangan Lingkungan Internasional dan dampaknya bagi HMI. 2. Permasalahan Intern organisasi HMI. 2.1. Permasalahan Perkaderan. 2.2. Permasalahan Kemampuan Organisasi. 2.3. Permasalahan Kepemimpinan. 2.4. Permasalahan Partisipasi dan Pembangunan.



226

Metode : Ceramah, Diskusi, dan Tutorial. Evaluasi: Test Subjektif, Test Objektif, Case Study dan Resume. Referensi : 1. Dr. Victor Immanuel Tanja, HMI, Sejarah dan Kedudukannya di Tengah Gerakan Muslim Pembaharu, Sinar Harapan, 1982. 2. Dr. Agus Salim Sitompul, Pemikiran HMI, dan Relevansinya dengan Pembangunan Nasional, Bina Ilmu, 1986. 3. Dr. Moh. Kamal Hassan, Modernisasi Indonesia, bina Ilmu, 1987. 4. BJ. Bolland, Pergumulan Islam di Indonesia, 1945-1972, Graffiti Pers, 1985. 5. Cristianto Wibisono, Pemuda dan Dinamika Sejarah Perjuangan Bangsa, Menpora, 1987. 6. AD HMI, ART HMI dan pedoman-pedoman lain. 7. Drs. Ridwan Saidi, Pembangunan Politik, dan Politik Pembangunan, Pustaka, Panjimas, 1983. 8. --------------------------, Mahasiswa dan Lingkaran Politik, Mappusy, 1988. 9. Awad Bahasuan, Arah Baru Islam: Suara Angkatan Muda, Prisma, No Ekstra, 1984. 10. Dr. Kuntowijoyo, Dinamika Sejarah Umat Islam, Salahuddin Pers, 1985. 11. --------------------, Paradigma Islam, Mizan, 1991. 12. --------------------, Identitas Politik Umat Islam Indonesia, Mizan, 1995. 13. Djohan Effendi dan Ismail Natsir, Pergolakan Pemikiran Islam, (Catatan Harian Ahmad Wahib), LP3ES, 1982. 14. M. AS. Hikam, Demokrasi dan Civil Society, LP3ES, 1997. 15. M. Dawam Raharjo, Intelektual, Intelegensi dan Perilaku Politik Bangsa, Mizan. 1993. 16. Ramli HM, Yusuf (ed). 50 Tahun HMI mengabdi Republik, LASPI, 1997. 17. Juwono Sudarsono, Politik Ekonomi dan Strategi, Gramedia, 1995. 18. Didin S. Damanhuri, Ekonomi Politik, Agenda abad ke-21, Sinar Harapan, 1996. 19. Mansour Fakih, Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, 1996. 20. Alvin Toffler, Pergeseran Kekuasaan, Panjta Simpati, 1992. 21. Jhon Naisbit, Global Paradoks, Bina Rupa Aksara, 1994. 22. Literatur lainnya yang relevan.

JENJANG : LATIHAN KADER III

MATERI: KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN ORGANISASI



ALOKASI WAKTU : 10 JAM 227

Tujuan Pembelajaran Umum : Peserta dapat memahami aspek teori dan praktek pengambilan keputusan organisasi dan mengembangkan model-model kepemimpinan. Tujuan Pembelajaran Khusus : 1. Peserta dapat menguasai teori pengambilan keputusan dan mampu menerapkan, baik dalam organisasi profesional maupun organisasi kemasyarakatan. 2. Peserta mampu mengembangakan dan memproyeksikan model-model kepemimpinan nasional dalam praktek kenegaraan. Pokok Bahasan/Sub pokok Bahasan 1. Teori dan Praktek Pengambilan Kaputusan. 1.1. Pengambilan Keputusan dalam kepemimpinan dan manajemen organisasi. 1.2. Teori-teori pengambilan keputusan. 1.3. Praktek nyata dalam organisasi profesional dan organisasi sosial kemasyarakatan. 1.4. Beberapa hambatan kultural dan struktural. 2. Pengembangan model kepemimpinan bangsa dimasa depan. 2.1. Masalah Ipoleksusbud dan pengaruhnya terhdap karakteristik kepemimpinan bangsa. 2.2. Pola rekruitmen kepemimpinan bangsa dan masalahnya. 2.3. Tipologi Kepemimpinan bangsa dan masalanya. 2.4. Beberapa alternatif Kepemimpinan Nasional. 2.5. Kualitas-kualitas yang diperlukan dalam Kepemimpinan Nasional. Metode : Ceramah, Diskusi, Simulasi dan Studi Kasus. Evaluasi : Test Subjektif, Test Objektif, Case Study dan Resume. Referensi : 1. Prajudi Atmosudirdjo, Pengambilan Keputusan, Ghalia Indonesia, 1987. 2. Sondan P. Siagian, Sistem Informasi untuk Pengambilan Keputusan, Gunung Agung,1988. 3. Andrew A. Danajaya, Sistem Nilai Manajer Indonesia, PPM, 1986. 4. Marbun (ed), manajemen dan Kewirausahaan Jepang, PPM, 1986. 5. Robert Van Niel, Munculnya elit Modern Indonesia, Pustaka Jaya, 1983. 6. Prisma, “Peralihan Generasi: Siapa Mengganti Siapa? No. 2, 1980. 7. Buchari Zainun, Manajemen dan Motivasi, Balai Aksara, 1981. 8. KJ. Radford, Analisis Keputusan Manajemen, Erlangga, 1984. 9. Max Weber, The Theory Of Social and Economic Organization, Oxford University Press, 1947. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


228

10. Herbet A. Simon, Perilaku Administrasi, Suatu Studi Tentang Proses Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Administrasi, Bina Aksara, 1982. 11. ----------------------, The New Science of Management Decision, Prenticc Hall, 1977. 12. Igor H. Insoff, From Strategis Planning to Strategis Management, Jhon Wiley & Sons, 1976. 13. ----------------------, Strategic Management, Jhon Wiley Sons, 1981. 14. Charles J Keating, Kepemimpinan : Teori dan Pengembangannya, Kanisius, 1997. 15. Literatur lain yang relevan. JENJANG : LATIHAN KADER III

MATERI: WAWASAN INTERNASIONAL


Tujuan Pembelajaran Umum Peserta dapat memahami dan menganalisa permasalahan Internasional. Tujuan Pembelajaran Khusus 1. Peserta memiliki kemampuan analisis tentang perkembangan dunia Internasional. 2. Peserta memiliki kemampuan analisis dan mengindentfikasi tentang perkembangan dunia Internasional dan pengaruhnya terhadap pernbangunan Indonesia. Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan 1. Dasar-dasar kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia. 1.1. Sejarah diplomasi modern Indonesia. 1.2. Politik luar negeri bebas aktif dan lingkungan strategis Konsentrik. 1.2.1. lndonesia dan ASEAN. 1.2.2. Indonesia dan GNB. 1.2.3. Indonesia dan Dunia Islam (OKI). 1.2.4. Indonesia dan PBB. 2. Dinamika hubungan ekonomi antar bangsa. 2.1. Kecenderungan integrasi ekonomi Internasional. 2.1.1. Liberalisasi perdagangan dan investasi. 2.1.2. Organisasi perdagangan dunia. 2.2. Regionalisasi kerjasama ekonomi. 2.2.1. European Economic Community (MEE). 2.2.2. NAFTA (Nort American Free Trade Area). 2.2.3. AFTA ( Asean Free Trade Area). 2.2.4. APEC (Asean Pasific Economi Corporation). 2.2.5. Sub Region Economic Growth. 2.2.5.1. SIJORI (Singapura, Johor dan Riau). Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


229

2.2.5.2. IMT GT (Indonesia, Malaysia and Thailand Growth Tringle). 2.2.5.3. BINP EAGA (Brunei Darusalam, Malaysia, Indonesia East Asean Growth Area). 2.2.5.4. AIDA (Audstralia Indonesia Development Area). 3. Politik Keamanan Internasional dan dampaknya bagi HANKAM Indonesia. 3.1. ASEAN Region Forum. 3.2. Amerika Serikat sebagai kekuatan hegemonic pasca perang dingin. 3.2.1. AS dan dewan Keamanan PBB. 3.2.2. AS dan NATO. 3.2.3. AS dan percaturan Keamanan di Asia Pasific. 4. Perubahan tata kehidupan global dan dampaknya bagi perkembangan bangsa. 4.1. Dampaknya terhadap perkembangan sosial ekonomi. 4.2. Dampaknya terhadap perkembangan sosial politik. 4.3. Dampaknya terhadap perkembangan sosial budaya. 5. Isu-isu strategis hubungan antar bangsa pasca perang dingin. 5.1. Masalah hutang luar negeri dan penanaman modal asing dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang (Selatan). 5.2. Masalah HAM, demokrasi dan lingkungan hidup dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. 5.3.Fenomena negara industri baru dalam dinamika hubungan negara maju dan berkembang (Utara selatan). Metode: Ceramah, Diskusi, Studi Kasus dan Tutorial. Evaluasi: Test Objektif/Subjektif dan Analisa Kasus. Referensi : 1. Juwono Sudarsono dkk, Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan, Dunia Pustaka Jaya, 1996. 2. Theodore A Colombus dan James H Wolfe, Pengantar Hubungan Internasional : Keadilan dan Power, CV Abidin 1990. 3. Ida Anak Agung, Twenty Year Indonesia Foreign Policy, Paris: Mouton, The Haque 1973. 4. Paul R Viotti & Mark V Kauppi, International Relation Theory: Realism, Pluralism, and Globalism, Toronto: Maxwell Macmillan Publisher, 1993. 5. Rj. Barry Jons, Globalization and Interdepedence in The International Political Economic: Retoric and Reality, London : St martin Press Inc, 1995. 6. Dorodjatun Koentjorojakti dan Keiji Omura (ed), Indonesia Economic in The Changing World, Tokyo LPEM FE Ul dan Institute Of Developing Economies, 1995. 7. Heru Utomo Kuntjorojakti, Ekonomi Politik Internasional di Asia Fasifik, Airlangga, 1995.



230

8. Bernard Hoekman dan Michael Costecki, The Political Economy Of The Word Trading System – From GATT to WTO, New York, Oxford University Press, 1995. 9. Rahman Zainuddin dkk, Pembangunan Demokratisasi dan Kebangkitan Islam di Timur Tengah, Center For Middle East Society, 1995. 10. M. Riza Sihbudi, Timur Tengah, Dunia Islam dan Hegemoni Amerika , Pustaka Hidayat, 1993. 11. Sammuel P. Huntington, Gelombang Demokrasi Ketiga, Graffiti, 1995. 12. Sorten, Menuju Abad XXI , Yayasan Obor, 1993. 13. Jhon Naisbitt, Global Paradoks, Bina Rupa Aksara, 1994. 14. Sidney Jones, Asian Human Rights, Economic Growth and United states Policy, Dalam “Current History” Vol 1995 No. 605, Dec 1996. 15. David Pierce, Ed.al, Sustainable Development : Economic and Environment in the third World, London Earthscan Publication Ltd. 16. M. Sabar, Politik Bebas Aktif, CV. Masagung, 1997. 17. Peter H Leadeni dkk, Ekonomi Internasional, Erlangga, 1986. 18. Richard J. Barnet dkk, Menjangkau Dunia, LP3ES, 1983. 3. Metode Training Dengan memahami tentang gambaran kurikulum dan aspek aspek yang perlu dipertimbangkan di atas, maka metode yang tepat yakni penggabungan antara : a. Sistem diskusi, yakni suatu metode pemahaman materi training secara diskutif (pertukaran pikiran yang bebas) dan kumunikatif. b. Sistem ceramah (dialog), yakni suatu metode pemahaman materi melalui tanya jawab. c. Sistem penugasan, yaitu metode pemahaman materi dengan mempergunakan keterampilan peserta dengan sasaran:

Mempergunakan kemampuan-kemampuan tertentu. Penulisan karya ilmiah. Kerja lapangan. Bentuk-bentuk trial dan error (Dinamika kelompok). Studi kasus. Simulasi dan lain sebagainya.

Dalam setiap jenjang dan bentuk training, ketiga sistem itu tergabung menjadi satu. Penggunaannya disesuaikan dengan tingkat kematangan peserta, jenjang atau forum training yang ada. Dalam penerapan metode training prosentasenya berbeda berbeda secara kuantitatif, untuk itu prosentase tiap tiap training dapat digambarkan sebagai berikut : a. Semakin matang peserta training, jenjang dan bentuk training, maka sistem diskusi lebih besar prosentasenya. b. Makin kecil kematangan peserta, jenjang dan bentuk training, maka diskusi memiliki prosentase yang lebih kecil sebaliknya sistem ceramah dan teknik diolog semakin lebih besar prosentasenya. 231 Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


c. Sistim penugasan dipergunakan pada setiap training hanya saja bentuk penugasan tersebut harus diselaraskan dengan tingkat kematangan pesertanya, jenjang dan bentuk training, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: ¾ Training yang diikuti oleh peserta yang tingkat kematangan berpikirnya relatif lebih tinggi dan jenjang training yang lebih tinggi, maka penugasan lebih ditekankan secara diskriftif (pembuatan paper ilmiah, paper-paper laporan dsb.) ¾ Training yang diikuti peserta yang tingkat kematangan berpikirnya relatif lebih rendah, maka ketrampilan fisik (gerak, mimik, aktivitas praktis), sistem ini merupakan pendekatan metode “trial and error”. Pemilihan dan penentuan metode training disesuaikan dengan jenjang dan materimateri training yang akan disajikan. Pendekatan yang digunakan secara filosofis, psikologis, sosiologis, historis dan sebagainya. Gambaran tentang metode yang digunakan dalam training sesuai jenjangnya, adalah sebagai berikut : a. Latihan Kader I (Basic Training). ¾ Penyampaian bersifat penyadaran, penanaman dan penjelasan. ¾ Teknik : ceramah, tanya jawab/dialog, dan penugasan (resume). ¾ Proses belajar mengajar (PBM/pembelajaran): penceramah menyampaikan materi dan peserta bertanya tentang hal-hal tertentu. b. Latihan Kader II (Intermediate Training). ¾ Penyampaian bersifat analisis, pengembangan dan bersifat praksis. ¾ Teknik : ceramah, dialog dan penugasan (membuat makalah tanggapan atau makalah analisis sebuah kasus). ¾ Session khusus dalam bentuk tutorial. c. Latihan Kader III (Advance Training). ¾ Penyajian bersifat analisis problematik dan alternatif. ¾ Teknik : ceramah, dialog dan penugasan membuat makalah banding (peserta membuat alternatif pemecahan secara konsepsional). ¾ Konsep belajar mengajar (PBM/pembelajaran) : penceramah bersifat mengakat masalah, kemudian peserta membahas. ¾ Session khusus dalam bentuk tutorial. ¾ Session khusus dalam bentuk praktek lapangan. 4. Evaluasi Training 1. Tujuan : ¾ Mengukur tingkat keberhasilan training. 2. Sasaran : ¾ Kognitif Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


232

¾ Afektif ¾ Psikomotorik 3. Alat Evaluasi: ¾ ¾ ¾ ¾

Test Objektif Test Subjektif (esai) Test Sikap Test Ketrampilan

4. Prosedur Evaluasi : ¾ Pre-Test ¾ Mid-Test (evaluasi proses) ¾ Post-Test 5. Pembobotan: • LK I :

Kognitif Afektif Psikomotorik

: 30 % : 50% : 20%

• LK II :


: 40% : 30% : 30%

• LK III :


: 40% : 20% : 40%

BAB III PEDOMAN FOLLOW UP 1. Pendahuluan HMI adalah suatu organisasi kemahasiswaan yang berfungsi sebagai organisasi kader. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas yang dilaksanakan oleh HMI adalah dalam rangka kaderisasi untuk mencapai tujuan HMI. Dengan demikian perkaderan di HMI merupakan training atau pelatihan foramal saja, tetapi juga melalui bentuk-bentuk dan peningaktan kualitas ketrampilan berorganisasi yang lazim disebut sebagai Follow Up training. Follow Up training tersebut diantaranya adalah Up Grading dan aktivitas yang berfungsi sebagai pengembangan sehinggga kualitas diri anggota akan meningkat secara maksimal. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


233

Follow Up training merupakan kagiatan perkaderan HMI yang bersifat pengembangan, tetapi juga tetap merujuk pada Anggaran Dasar HMI dalam hal ini pasal 5 tentang usaha. Pedoman follow up training ini dimaksudkan sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas diri anggota setelah mengikuti jenjang training formal tertentu. Namun demikian pedoman ini jangan diartikan sebagai aktivitas seorang kader. Tetapi hanya merupakan batas minimal yang harus dilakukan seorang kader setelah mengkuti jenjang training formal tertentu. 1 . Fungsi : • Pendalaman • Pengayaan • Perbaikan (remedial) • Peningkatan • Aplikatif 2. Pertimbangan : • Ada unsur Subjektifitas (pengarah) • Kontinuitas 3. Target ¾ LK I 9 Mengembangkan wawasan dan kesadaran ke-islaman. 9 Meningkatkan prestasi akademik. 9 Menumbuhkan semangat militansi kader. 9 Menumbuhkan semangat ber-HMI. 9 Meningkatkan kualitas berorganisasi. ¾ LK II 9 Meningkatkan intelektualitas (keilmuan). 9 Menumbuhkan semangat pembelaan (advokasi). 9 Menumbuhkan semangat melakukan perubahan. 9 Meningkatkan kemampuan manajerial. 9 Meningkatkan kemampuan mentransformasikan gagasan dalam bentuk lisan dan tulisan. ¾ LK III 9 Melahirkan pemimpin-pemimpin HMI dan nasional. 9 Melahirkan kader yang mampu mengaplikasikan ilmu yang dimiliki. 9 Melahirkan kader yang memiliki wawasan general dan global. Bentuk Follow Up Training 1. Pasca LK I a. Up Grading/Kursus-kursus, meliputi : • Keprotokoleran • Nilai Dasar Perjuangan • Konstitusi • Kepengurusan • Kesekretariatan • Kebendaharaan Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


234

• Kepanitiaan • Muatan Lokal b. Aktivitas : Kelompok Pengkajian AL Qur'an Kelompok belajar Kelompok diskusi Pengembangan profesi/keorganisasian Bhakti sosial 2. Pasca LK II a. Up Grading/Kursus-kursus, meliputi : • Training Pengelola Latihan • Training AMT (Achievment Motivation Training) • Training Pengembangan profesi • Training Manajemen • Training Kewirausahaan • Latihan Kepemimpinan • Latihan Instruktur/Pemateri • Latihan Metodologi Riset • Latihan Advokasi dan HAM • Pusdiklat Pimpinan b. Aktivitas • Kelompok Penelitian • Kelompok diskusi • Pengembangan profesi • Pendampingan rakyat • Pengabdian Masyarakat secara umum • Pembentukan kelompok untuk melaksanakan desa binaan 3. Pasca LK III a. Up Grading/Kursus-kursus meliputi : • Up Grading Ideologi, Strategi dan Taktik • Up Grading Manajemen Organisasi • Up Grading Kepemimpinan • Training Kewirausahaan • Training-training pengembangan profesi lainnya b. Aktivitas : • Pembentukan jaringan kerja • Perintisan jalur profesionalisme • Pengabdian Masyarakat berdasarkan disiplin ilmu



235

II. Pedoman Kurikulum Up - Grading 1. Pendahuluan Up grading di HMI merupakan bagian dari proses perkaderan, oleh karenanya Up grading mempunyai peran penting untuk mencapai tujuan perkaderan dan tujuan organisasi. Up grading di lingkungan HMI sangat bervariasi, misaInya up grading Instruktur NDP, Training Pengelola Latihan (Senior Course), Up grading organisasi, manajemen dan kepemimpinan, Up grading Administrasi Kesekretariatan, dan lain sebagainya. Selain Up grading yang bersifat ke-HMI-an, terdapat juga Up grading atau pelatihan yang dilaksanakan oleh Korps-HMI-Wati (KOHATI) dan Lembaga pengembangan profesi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesionalisme kader HMI. Oleh karena itu diperlukan pedoman yang dapat dijadikan sebagai guidance untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pedoman Up grading yang terdapat di dalam pedoman ini adalah hanya untuk Up grading tentang pengembangan kemampuan dalam pengelolaan organisasi secara lebih baik (lebih diutamakan untuk kepentingan internal). Untuk kepentingan pengembangan kualitas dan profesionalisme anggota/kader harus dilakukan pelatihan-pelatihan khusus, baik yang dilaksanakan olehn Komisariat, Cabang, BADKO, PB HMI maupun lembaga-lembaga pengembangan profesi ataupun KOHATI, menurut pembidangan masing-masing. Seperti Pelatihan Kewirausahaan, pelatihan Jurnalistik dan lain sebagainya. 2. Kurikulum Up Grading 2.1. Up Grading Instruktur Nilai Dasar Perjuangan Materi : Nilai dasar perjuangan HMI Alokasi Waktu : 40 Jam Tujuan : Meningkatkan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh tentang Nilai Dasar Perjuangan dan kemampuan metodologis dalam memahami dan menyampaikannya. Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan : 1. Sejarah perumusan NDP. 2. Hubungan NDP dengan Mission HMI. 3. Hubungan Konseptual kepribadian HMI dan NDP. 4. Makna NDP dalam pembentukan pola pikir, pola sikap dan pola tindak kader. 5. Metodologi pemahaman NDP. 5.1. Metode diskusi. 5.2. Metode kajian kelompok intensif. 5.3. Metode studi kasus. 5.4. Metode diskusi terkendali. 5.5. Metode seminar. 5.6. Studi kritis NDP. 6. Metodologi Penyampaian NDP. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


236

6.1. Metode ceramah. 6.2. Metode simulasi. 6.3. Metode tanya jawab. 6.4. Metode sosiodrama. Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab, peragaan skema, dan kelompok kajian. Evaluasi : Tes objektif/subjektif, observasi intensitas keterlibatan peserta dan perubahan perilaku. Referensi : 1. Nilai Dasar Perjuangan. 2. Tim Didaktif Metodik Kurikulum IKIP Surabaya, Pengantar Didaktif Kurikulum PBM, Rajawali, 1989. 3. Nurcholis Madjid, Tradisi Islam, Paramadina, 1997. 4. ----------------------, Islam Doktrin dan Peradaban, Paramadina, 1995. 5. ----------------------, Islam Agama Peradaban, Paramadina, 1996. 6. ----------------------, Islam Agama Kemanusiaan, Paramadina, 1996. 7. Tosihiko Izutsu, Konsep Konsep etika Religius Di Dalam Al Qur’an, Tiara Wacana, 1993. 8. Ismail Raji'AL Faaruqi, Tauhid, Pustaka Bandung, 1988. 9. Ziuddin Sardar, Biografi Dunia Islam Abad 21, Mizan, 1988. 10. Osman Baakar, Tauhid dan Sains, Pustaka Hidayah, 1994. 11. M. Wahyuni Nafis (Ed), Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam, Paramadina, 1996. 12. M. Syafi'i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam di Indonesia, Paramadina, 1995. 13. M. Dawam Rahardjo, EnsiklopediAI Qur'an, Paramadina, 1996. 14. Kuntowijoyo, Paradigma Islam, Mizan, 1991. 15. Sayyed Hosein Nasr, Sains dan Peradaban Dalam Islam, Pustaka Bandung, 1996. 16. DR. Khalifah Adbulhakim, Hidup Yang Islami, Rajawali Pers, 1995. 17. Agussalim Sitompul, Historiografi HMI, 1995. 18. Masdar F. Mas’ud, Agama Keadilan : Risalah Zakat (pajak) dalam Islam, P3M, 1993. 19. Literatur lain yang relevan. 2.2. Training Pengelola Latihan Materi : Pengelolaan latihan. Alokasi Waktu : 48 jam. Tujuan : Memberikan pemahaman dan kemampuan teknis pengelolaan latihan.



237

Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan 1. Pengantar Filsafat pendidikan. 1.1. Pengertian pendidikan. 1.2. Tugas dan fungsi pendidikan. 1.3. Manusia dan proses pendidikan. 1.4. Berbagai pandangan tentang proses pendidikan. 1.5. Kemampuan belajar-mengajar. 1.6. Kurikulum dalam lembaga pendidikan. 1.7. Metode dalam pendidikan. 1.8. Sistem nilai dan moral Islam. 1.9. Manusia dan fitrah perkembangan. 2. Didaktik metodik. 2.1. Pengertian didaktik metodik. 2.2. Bentuk pengajaran, gaya mengajar, dan alat pelajaran. 2.3. Asas-asas didaktik. 2.3.1. Azas perhatian. 2.3.2. Asas aktivitas. 2.3.3. Asas apersepsi. 2.3.4. Asas peragaan. 2.3.5. Asas ulangan. 2.3.6. Asas korelasi. 2.3.7. Asas konsentrasi. 2.3.8. Asas individu. 2.3.9. Asas sosialisasi. 2.3.10. Asas evaluasi. 2.4. Metodologi pengajaran. 2.4.1. Metode interaksi mengajar dalam kelas. 2.4.2. Metode tanya jawab. 2.4.3. Metode diskusi. 2.4.4. Metode demonstrasi dan eksperimen. 2.4.5. Metode karya wisata. 2.4.6. Metode kerja kelompok. 2.4.7. Metode sosiodrama, d1l. 2.5. Dasar-dasar kurikulum. 2.6. Perencanaan pengajaran. 2.6.1. Pengertian pengajaran. 2.6.2. Tujuan perumusan pengajaran. 2.6.3. Penyusunan program pengajaran. 3. Metode Andragogi. 3. 1. Pengertian metode Andragogi. 3.2. Bentuk-bentuk metode Andragogi. 3.3. Perbedaan antara andragogi dan pedagogi. 3.4. Metode dauruntut belajar atau teknis pengelolaan struktur. 3.5. Prinsip-prinsip latihan peran serta. 3.6. Prinsip-prinsip fasilitator. 4. Praktek Perencanaan Latihan. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


238

4.1. Perumusan dasar pemikiran latihan. 4.2. Perumusan metodologi latihan. 4.2.1. Tujuan dan target latihan. 4.2.2. Faktor pendukung dan identifikasi peserta latihan. 4.2.3. Penetapan sumber daya yang dibutuhkan. 4.2.4. Perumusan teknik-teknik pengelolaan latihan. 4.2.5. Penetapan tim pengelola dan pembagian peran. 4.3. Penyusunan schedule latihan. 4.4. Penetapan alat ukur keberhasilan latihan. 5. Aplikasi Pedoman Perkaderan HMI. 5.1. Mukadimah Pedoman Perkaderan. 5.2. Pola Umum Pedoman Perkaderan. 5.2.1. Landasan perkaderan. 5.2.2. Pola dasar perkaderan. 5.2.2.1. Pengertian dasar. 5.2.2.2. Rekruitmen kader. 5.2.2.3. Pembentukan kader. 5.2.2.4. Arah perkaderan. 5.2.3. Wujud Profil Kader HMI di Masa Depan. 5.3. Pola Dasar Training. 5.3.1. Arah training. 5.3.1.1. Jenis-jenis training. 5.3.1.2. Tujuan training menurut jenjang dan jenis. 5.3.1.3. Target training perjenjang. 5.3.2. Manajemen training. 5.3.2.1. Metode penerapan kurikulum. 5.3.2.2. Kurikulum training Latihan Kader I, Latihan Kader II, Latihan Kader III 5.3.3. Metode training. 5.3.4. Evaluasi training. 5.4. Pedoman Follow Up. 5.4.1. Bentuk follow up training. 5.4.2. Kurikulum Up Grading. 6. Sistem Evaluasi. 6.1. Pengertian evaluasi. 6.2.Tujuan evaluasi. 6.3. Fungsi evaluasi. 6.4. Metode evaluasi. 6.5. Prosedur evaluasi. 6.6. Alat evaluasi. Metode : Ceramah, diskusi, Tanya jawab, dan tutorial.



239

Evaluasi : Test objektif/subjektif dan tugas sindikasi. Referensi : 1. Hasil-hasil Kongres HMI. 2. Nilai Dasar Perjuangan. 3. Pedoman Perkaderan HMI. 4. Tim Didaktif Metodik Kurikulum IKIP Surabaya, Pengantar Didaktif Kurikulum PBM, Rajawali, 1989. 5. Imam Bernadib, Filsafat Pendidikan, IKIP Yogyakarta, 1982. 6. Dasar-dasar Pendidikan, Ghalia, 1996. 7. Imam Bernadib dan Drs. Suwarno, Pengantar Umum Pendidikan, Rineka Cipta, 1992. 8. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, Bumi Aksara, 1991. 9. Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, Sinar Baru, 1988. 10. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Remaja Rosda Karya, 1995. 11. Suharsini Arikuntak, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, Bumi Aksara, 1999. 12. Paulo Friere, Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan, Gramedia, 1986. 13. W.S. Winkel, Psikologis Pengajaran, Grasindo, 1996. 14. Ivor K. Davies, Pengelolaan Belajar, Rajawali Pers, 1986. 15. John Mc Neil, Pengantar Kurikulum, Gramedia, 1989. 16. Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, PT.Toko Gunung Agung, 1996. 17. Referensi lain yang relevan. 2.3. Up Grading Manajemen Organisasi dan Kepernimpinan Materi : Manajemen, Organisasi dan Kepemimpinan. Alokasi Waktu : 40 jam. Tujuan : Meningkatkan wawasan, pemahaman dan kemampuan serta ketrampilan teknis dalam mengelola organisasi. Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan 1. Manajemen. 1.1. Hakekat peran dan fungsi manajemen. 1.1.1. Pengertian manajemen. 1.1.2. Fungsi manajemen. 1.1.3. Unsur-unsur manajemen. 1.1.4. Macam-macam manajemen. 1.2. Sistem dan metode perencanaan. 1.2.1. Pengertian perencanaan. 1.2.2. Teknik dan prosedur perencanaan. 1.3. Sistem dan metode pengorganisasian. 1.3.1. Pengertian pengorganisasian. 1.3.2. Tujuan, fungsi dan unsur pengorganisasian. 1.3.3. Teknik dan prosedur pengorganisasian.



240

1.4. Sistem dan metode evaluasi. 1.4.1. Pengertian evaluasi. 1.4.2. Tujuan dan sifat evaluasi. 1.4.3. Macam-macam evaluasi. 1.4.4. Teknik dan prosedur evaluasi. 1.5. Sistem dan metode penggerakan. 1.5.1. Pengertian penggerakan. 1.5.2. Tujuan dan fungsi penggerakan. 1.5.3. Asas-asas penggerakan. 1.5.4. Macam-macam penggerakan. 1.5.5. Teknik dan prosedur penggerakan. 1.5.6. Perilaku manusia. 1.5.7. Teori-teori motivasi penggerakan. 1.6. Analisis SWOT. 1.6.1. Pengertian, fungsi dan tujuan SWOT. 1.6.2. Penerapan analisis SWOT dalam organisasi. 2. Organisasi. 2.1. Hakekat dan fungsi organisasi. 2.1.1. Pengertian dan fungsi organisasi. 2.1.2. Ciri-ciri organisasi. 2.1.3. Prinsip-prinsip organisasi. 2.1.4. Asas-asas organisasi. 2.1.5. Model-model organisasi. 2.2. Sistem organisasi modern. 2.2.1. Syarat-syarat organisasi modern. 2.2.2. Struktur organisasi modern. 2.2.3. Prosedur dan mekanisme kerja organisasi modern. 2.3. Peran komunikasi dan organisasi modern. 2.3.1. Arti penting komunikasi. 2.3.2. Unsur-unsur komunikasi. 2.3.3. Proses komunikasi. 2.3.4. Etika berkomunikasi. 2.3.5. Komunikasi keorganisasian yang efektif dan efisien. 3. Kepemimpinan. 3.1. Hakekat, peran dan fungsi kepemimpinan. 3.1.1. Pengertian kepemimpinan. 3.1.2. Teori dan konsepsi kepemimpinan. 3.1.3. Fungsi dan peran kepemimpinan. 3.1.4. Syarat-syarat kepemimpinan. 3.1.5. Model-model kepemimpinan. 3.1.6. Gaya kepemimpinan. 3.2. Metode dan teknik pengambilan keputusan. 3.2.1. Definisi keputusan. 3.2.2. Model-model keputusan. 3.2.3. Prosedur pengambilan keputusan. 3.2.4. Rasionalisasi dan pengambilan keputusan. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


241

3.2.5. Analisis masalah dan pengambilan keputusan. 3.3. Psikologi kepemimpinan. 3.3.1. Pengertian psikologi kepemimpinan. 3.3.2. Interaksi dan komunikasi atasan bawahan. 3.3.3. Kepemimpinan sebagai komunikator yang efektif. 3.3.4. Etika kepemimpinan. 3.4. Peranan kepemimpinan dan konflik organisasi. 3.4.1. Konflik Organisasi. 3.4.1.1. Pengertian konflik. 3.4.1.2. Proses terjadinya konflik. 3.4.1.3. Ciri-ciri konflik. 3.4.1.4. Sumber-sumber konflik. 3.4.1.5. Macam-macam metode penyelesaian konflik. 3.4.2. Peranan kepemimpinan dalam konflik. 3.4.3. Strategi pemecahan konflik dalam organisasi. 4. Hakekat kepemimpinan dalam Islam: 4.1.Konsep Amanah. 4.2.Konsep Fatanah. 4.3.Konsep Siddiq. 4.4. Konsep Tabliq. 5. Hubungan antara manajemen, organisasi dan kepemimpinan. Metode : Ceramah, diskusi, dialog, simulasi, dan studi kasus. Evaluasi : Tes objektif/subjektif dan penugasan. Referensi : 1. Al Qur'an dan terjemahannya. 2. Nilai Dasar Perjuangan. 2.4. Up Grading Administrasi dan Kesekretariatan Materi : Administrasi dan Kesekretariatan. Alokasi Waktu : 14 Jam. Tjuan : Meningkatkan kemampuan dan pengelolaan Administrasi dan Kesekretariatan. Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan : 1. Peran dan Fungsi Administrasi dalam organisasi. 1.1. Pengertian Administrasi. 1.2. Fungsi Administrasi. 1.3. Ruang Lingkup Administrasi. 2. Organisasi Kesekretariatan HMI. 3. Ketatausahaan dan Format Surat Menyurat HMI. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


242

4. Administrasi dan Tata Kearsipan HMI. 5. Administrasi Keanggotaan HMI. 6. Inventarisasi, Dokumentasi dan Administrasi Kepustakaan. 7. Administrasi dan Sistem Pengelolaan Keuangan HMI. 8. Keprotokoleran dan Atribut Organisasi. Metode : Ceramah, Peragaan, dan dialog. Evaluasi : Test Objektif/Subjektif dan Penugasan. Referensi : 1. AD dan ART HMI. 2. Pedoman Administrasi dan Kesekretariatan HMI. 3. Pedoman Administrasi Keuangan HMI. 4. Pedoman Atribut Organisasi. 5. Soewarno Handayaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, PT. Toko Gunung Agung, 1996. 6. Goffrey Mills et. All, Manajemen Perkantoran Modern, Bina Rupa Aksara, 1991. 7. Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi, PT. Toko Gunung Agung, 1996. 8. Referensi lain yang relevan. 2.5. Up Grading Kepengurusan. Materi : Struktur Organisasi dan Kepemimpinan. Alokasi Waktu : 30 Jam. Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pemahaman dan Kemampuan Teknis Dalam Pengelolaan Organisasi. Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan : 1. Pengantar Manajemen Organisasi. 2. Tata Kerja dan Mekanisme Organisasi. 2. 1. Struktur Kekuasaan. 2.1.1. Kongres. 2.1.2. Konferensi Cabang/Musyawarah Cabang. 2.1.3. Rapat Anggota Komisariat. 2.2. Struktur Pimpinan. 2.2.1. Pengurus Besar. • Status • Tugas dan Wewenang • Struktur Organisasi • Komposisi Personalia • Wewenang dan Tanggung Jawab Bidang Kerja • Mekanisme dan Instansi Pengambilan Keputusan 2.2.2. Pengurus Badan Koordinasi • Status Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


243

• Tugas dan Wewenang • Struktur Organisasi • Komposisi Personalia • Wewenang dan Tanggung Jawab Bidang Kerja • Mekanisme dan Instansi Pengambilan Keputusan 2.2.3. Pengurus Cabang • Status • Tugas dan Wewenang • Struktur Organisasi • Komposisi Personalia • Wewenang dan Tanggung Jawab Bidang Kerja • Mekanisme dan Instansi Pengambilan Keputusan 2.2.4. Pengurus Koordinator Komisariat • Status • Tugas dan Wewenang • Struktur Organisasi • Komposisi Personalia • Wewenang dan Tanggung Jawab Bidang Kerja • Mekanisme dan Instansi Pengambilan Keputusan 2.2.5. Pengurus Komisariat • Status • Tugas dan Wewenang • Struktur Organisasi • Komposisi Personalia • Wewenang dan Tanggung Jawab Bidang Kerja • Mekanisme dan Instansi Pengambilan Keputusan 3. Islam dan Etos Kerja. 4. Strategi Perencanaan. 4.1. Analisis SWOT. 4.2. Public Relation. 4.3. Net Work. 5. Psikologi Organisasi. 6. Teknik Pengambilan Keputusan. 7. Manajemen Sumber Daya Manusia. 8. Sistem Informasi Manajemen. Metode : Ceramah, Diskusi, Dialog, Peragaan dan Studi Kasus. Evaluasi : Test Objektif/Subjektif dan Analisa Kasus. Referensi : 1. AD dan ART HMI. 2. Pedoman Kepengurusan HMI. 3. James I. Gibson dkk, Organisasi dan Manajemen, Erlangga, 1986. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


244

4. Richard M. Steers, Effektifitas Organisasi, Erlangga, 1986. 5. Sondang P. Siagian, Analisis Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi, Gramedia, 1996. 6. Referensi lain yang relevan.



245

Rekruitmen Kader

Pengabdian Kader

Pembentukan Kader

Fase Awal

Fase Kedua

Fase Ketiga

UG dan AKT

Kiteria Rekruitmen Pendekatan Rekruitmen

UG

UG

Rekruitmen

AKT

AKT

Pra PT

Pengabdian

LK III

LK II

LK I

UG

AKT

PT UG dan AKT

Rekruitmen Kader

Pembentukan Kader

Pengabdian Kader

Pola Dasar Perkaderan Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


230

PEDOMAN POKOK KEPENGURUSAN

PEDOMAN KEPENGURUSAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

PENDAHULUAN

T

ujuan suatu organisasi hanya dapat diwujudkan dengan usaha-usaha yang teratur, terencana dan kebijaksanaan yang dilingkupi dengan taufiq dan hidayah Allah SWT.

Salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk menciptakan penyelenggaraan usaha-usaha yang demikian itu adalah Pedoman Kepengurusan yang mendukung ke arah tujuan tersebut. Adanya keharusan untuk bekerja secara terstruktur dan rapi adalah sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam Surat ash-Shaff ayat 4 yang artinya : “SESUNGGUHNYA ALLAH MENYUKAI ORANG-ORANG YANG BERPERANG DIJALANNYA DALAM BARISAN YANG TERATUR SEAKANAKAN MEREKA SEPERTI BANGUNAN YANG TERSUSUN KOKOH” I. STRUKTUR PIMPINAN A. PENGURUS BESAR 1. Status Pengurus Sesuai dengan ketentuan yang termaksud pada Bagian IV Pasal 20 ART HMI mengenai status PB HMI dalam struktur pimpinannya adalah sebagai berikut : a. Pengurus Besar adalah badan/instansi kepemimpinan tertinggi organisasi. b. Masa jabatan Pengurus Besar adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak c. pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus Besar Demisioner.



231

2. Tugas dan Wewenang Sesuai dengan Bagian IV Pasal 22 ART HMI, tugas dan wewenang PB HMI adalah sebagai berikut : a. Menggerakkan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Melaksanakan ketetapan-ketetapan Kongres. c. Menyampaikan ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan HMI kepada seluruh aparat dan anggota HMI. d. Melaksanakan Sidang Pleno Pengurus Besar setiap semester kegiatan, selama periode berlangsung. e. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Besar minimal satu minggu sekali, selama periode berlangsung. f. Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Besar minimal dua minggu sekali, selama periode berlangsung. g. Memfasilitasi sidang Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar dalam rangka menyiapkan draft materi Kongres atau sidang Majelis Pengawas dan Konsultasi Pengurus Besar lainnya ketika diminta. h. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota melalui Kongres. i. Mengesahkan Pengurus BADKO. j. Menerima laporan kerja Pengurus BADKO. k. Menaikkan dan menurunkan status BADKO dan Cabang berdasarkan evaluasi perkembangan BADKO dan Cabang. l. Mengesahkan Pengurus Cabang dan mengesahkan pemekaran Cabang berdasarkan rekomendasi KONFERCAB Induk dan menetapkan pembentukan Cabang Persiapan berdasarkan usulan Musyawarah Daerah (MUSDA) BADKO. m. Memberikan sanksi dan merehabilitasi secara langsung terhadap anggota/pengurus. 3.

Struktur Organisasi Struktur organisasi adalah kerangka antar hubungan dari satuansatuan organisasi atau bidang-bidang kerja yang di dalamnya terdapat pimpinan, wewenang dan tanggungjawab serta pada masing-masing personel dalam totalitas organisasi. Lazimnya struktur organisasi akan kelihatan semakin jelas dan tegas, apabila digambarkan dalam bagan struktur organisasi. Ditinjau dari struktur organisasi maka bentuk organisasi yang dipergunakan dalam Pengurus Besar HMI adalah bentuk organisasi fungsional. Dalam organisasi yang berbentuk fungsional, wewenang dari Ketua Umum didelegasikan kepada satuan-satuan organisasi atau bidangbidang kerja yang dipimpin oleh para Ketua, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum.



232

Pimpinan dari setiap satuan organisasi atau bidang kerja itu mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidangnya masing-masing. Kemudian secara fungsional tanggungjawab itu dipertanggungjawabkan oleh pimpinan masingmasing kepada Ketua umum. Struktur organisasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam dengan pembanding dalam Program Kerja Nasional, terdapat 12 bidang utama : 1. Bidang Pembinaan Anggota 2. Bidang Pembinaan Aparat Organisasi 3. Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan 4. Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi 5. Bidang Partisipasi Pembangunan Nasional 6. Bidang Hubungan Internasional 7. Bidang Pemberdayaan Umat 8. Bidang Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup 9. Bidang Hukum dan HAM 10. Bidang Pemberdayaan Perempuan 11. Bidang Keuangan dan Perlengkapan 12. Bidang Administrasi Kesekretariatan



233

PENGURUS BESAR MUSDA

BADKO HMI

BADAN-BADAN KHUSUS PB HMI PENGURUS CABANG

MUSKOM

KORKOM

= Garis instruktur = Garis Hubungan Koordinatif = Garis Aspiratif



MPK PC

BADAN-BADAN KHUSUS HMI CABANG PENGURUS KOMUSARIAT

Keterangan :

MPK PB

MPK PK

KONGRES

MUNAS

KONFERENSI CABANG/MUSCAB MUSYAWARAH LEMBAGA RAK

ANGGOTA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

234

4. Komposisi Personalia Komposisi Personalia Pengurus Besar HMI diisi oleh anggota biasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana Bagian IV Pasal 21 ART HMI disusun dalam formasi sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

KETUA UMUM Ketua Bidang Pembinaan Anggota Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Nasional Ketua Bidang Hubungan Internasional Ketua Bidang Pemberdayaan Umat Ketua Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 10. Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia 11. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan 12. SEKRETARIS JENDERAL 13. Wakil Sekjen Pembinaan Anggota 14. Wakil Sekjen Pembinaan Aparat Organisasi 15. Wakil Sekjen Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan 16. Wakil Sekjen Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi 17. Wakil Sekjen Partisipasi Pembangunan Nasional 18. Wakil Sekjen Hubungan Internasional 19. Wakil Sekjen Pemberdayaan Umat 20. Wakil Sekjen Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 21. Wakil Sekjen Hukum dan Hak Asasi Manusia 22. Wakil Sekjen Pemberdayaan Perempuan 23. BENDAHARA UMUM 24. Wakil Bendahara Umum DEPARTEMEN-DEPARTEMEN 25. Departemen Pengkajian Data dan Informasi 26. Departemen Litbang Kader 27. Departemen Diklat Anggota 28. Departemen Pengembangan dan Promosi Kader 29. Departemen Pendayagunaan Aparat 30. Departemen Pengembangan Organisasi 31. Departemen Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan 32. Departemen Kepemudaan 33. Departemen Kewirausahaan 34. Departemen Pengembangan Profesi 35. Departemen Pengkajian Masalah Pembangunan 36. Departemen Program Perintis Pembangunan 37. Departemen Kajian Internasional 38. Departemen Hubungan Lembaga Internasional



235

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Departemen Pengkajian Masalah Keumatan Departemen Hubungan Lembaga Islam Departemen Pengelolaan Sumber Daya Alam Departemen Lingkungan Hidup Departemen Hukum Departemen Hak Asasi Manusia Departemen Kajian Perempuan Departemen Hubungan Lembaga Perempuan Departemen Penerangan dan Humas Departemen Administrasi dan Kesekretariatan Departemen Logistik Departemen Pengembangan Sumber Dana

Hubungan struktur di atas dapat dilihat pada bagan berikut :

KETUA UMUM

WABENDUM

5. Fungsi Personalia Pengurus Besar Masing-masing personalia Pengurus Besar menjalankan fungsinya sebagai berikut : 1. Ketua Umum adalah penangung jawab dan koordinator umum dalam pelaksanaan tugas-tugas intern dan ekstern organisasi yang bersifat umum pada tingkat nasional maupun internasional. 2. Ketua Bidang Pembinaan Anggota adalah Penanggung Jawab dan Koordinator kegiatan pembinaan anggota di tingkat nasional. 3. Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan pembinaan aparat organisasi di tingkat nasional. 4. Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan



236

dalam bidang perguruan tinggi, kemahasiswaan dan kepemudaan di tingkat nasional. 5. Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang kewirausahaan dan pengembangan profesi di tingkat nasional. 6. Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Nasional adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang partisipasi pembangunan di tingkat nasional. 7. Ketua Bidang Hubungan Internasional adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang hubungan internasional. 8. Ketua Bidang Pemberdayaan Umat adalah adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang komunikasi umat di tingkat nasional. 9. Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang hukum dan hak asasi manusia di tingkat nasional. 10. Ketua Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat nasional. 11. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang pemberdayaan perempuan di tingkat nasional. 12. Sekretaris Jenderal adalah penanggung jawab dan koordinator dalam bidang data pustaka, ketatausahaan dan penerangan serta hubungan organisasi pihak ekstern di tingkat nasional maupun internasional. 13. Wakil Sekretaris Jenderal Pembinaan Anggota bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan pembinaan anggota membantu ketua bidangnya di tingkat nasional. 14. Wakil Sekretaris Jenderal Pembinaan Aparat Organisasi bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan pembinaan aparat organisasi membantu ketua bidangnya di tingkat nasional. 15. Wakil Sekretaris Jenderal Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan perguruan tinggi, kemahasiswaan dan kepemudaan membantu ketua bidangnya di tingkat nasional. 16. Wakil Sekretaris Jenderal Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan kewirausahaan dan pengembangan profesi membantu ketua bidangnya di tingkat nasional. 17. Wakil Sekretaris Jenderal Partisipasi Pembangunan Nasional bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan partisipasi pembangunan nasional membantu ketua bidangnya di tingkat nasional.



237

18. Wakil Sekretaris Jenderal Hubungan Internasional bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan hubungan internasional membantu ketua bidangnya di tingkat nasional. 19. Wakil Sekretaris Jenderal Pemberdayaan Umat bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan pemberdayaan umat membantu ketua bidangnya di tingkat nasional. 20. Wakil Sekretaris Jenderal Hukum dan Hak Asasi Manusia bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan hukum dan hak asasi manusia membantu ketua bidangnya di tingkat nasional. 21. Wakil Sekretaris Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup membantu ketua bidangnya di tingkat nasional. 22. Wakil Sekretaris Jenderal Pemberdayaan Perempuan bertugas atas nama Sekretaris Jenderal untuk kegiatan pemberdayaan perempuan membantu ketua bidangnya di tingkat nasional. 23. Bendahara Umum adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan di bidang keuangan dan perlengkapan organisasi di tingkat nasional. 24. Wakil Bendahara Umum bertugas atas nama Bendahara Umum dalam pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan organisasi di tingkat nasional. 25. Departemen Perlengkapan Data dan Informasi sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang pengkajian data dan informasi. 26. Departemen Litbang Kader bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek di bidang penelitian dan pengembangan kader. 27. Departemen Diklat Pembinaan Anggota bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek di bidang diklat pembinaan anggota di tingkat nasional. 28. Departemen Pengembangan dan Promosi Kader bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek di bidang pengembangan dan promosi kader di tingkat nasional. 29. Departemen Pendayagunaan Aparatur Organisasi bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek di bidang pendayagunaan aparatur organisasi di tingkat nasional. 30. Departemen Pengembangan Organisasi bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek di bidang pengembangan organisasi di tingkat nasional. 31. Departemen Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek di bidang perguruan tinggi dan kemahasiswaan di tingkat nasional. 32. Departemen Kepemudaan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek di bidang kepemudaan di tingkat nasional. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


238

33. Departemen Kewirausahaan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek di bidang pengembangan profesi di tingkat nasional. 34. Departemen Pengembangan Profesi bertugas sebagai koordinator operasional dari pembinaan profesi untuk peningkatan profesionalisme anggota. 35. Departemen Pengkajian Masalah Pembangunan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek di bidang pengkajian masalah pembangunan di tingkat nasional. 36. Departemen Program Perintis Pembangunan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek di bidang perintis pembangunan di tingkat nasional. 37. Departemen Kajian Internasional bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek di bidang kajian internasional. 38. Departemen Hubungan Lembaga Internasional bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek di bidang hubungan lembaga internasional di tingkat nasional. 39. Departemen Pengkajian Masalah Keumatan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek di bidang Pemberdayaan Umat tingkat nasional. 40. Departemen Hubungan Antar Lembaga Islam bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek di bidang hubungan lembaga Islam di tingkat nasional. 41. Departemen Pengelolaan Sumber Daya Alam bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek di bidang pengelolaan sumber daya alam di tingkat nasional. 42. Departemen Lingkungan Hidup bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek di bidang lingkungan hidup di tingkat nasional. 43. Departemen Hukum bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek di bidang hukum di tingkat nasional. 44. Departemen Hak Asasi Manusia bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek di bidang hak asasi manusia di tingkat nasional. 45. Departemen Kajian Perempuan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek di bidang kajian perempuan di tingkat nasional. 46. Departemen Hubungan Lembaga Perempuan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek di bidang hubungan lembaga perempuan di tingkat nasional. 47. Departemen Penerangan dan Humas bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek di bidang penerangan dan humas di tingkat nasional. 48. Departemen Administrasi dan Kesekretariatan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek di bidang administrasi dan kesekretariatan di tingkat nasional. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


239

49. Departemen Logistik bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek di bidang logistik di tingkat nasional. 50. Departemen Pengembangan Sumber Dana bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek di bidang pengembangan sumber dana di tingkat nasional. 6. Wewenang dan Tanggung Jawab Bidang Kerja Pengurus Besar Masing-masing bidang kerja dalam Pengurus Besar dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut : a. Bidang Pembinaan Anggota 1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya Badan Pengelola Latihan 2.

Mengembangkan model-model pelatihan yang dapat memenuhi kebutuhan anggota melalui pilot project, serta mengupayakan tindak lanjut atas hasil yang telah diselenggarakan.

3.

Merumuskan dan mengembangkan pola pembinaan anggota yang komprehensif sebagai manifestasi dari konsepsi perkaderan anggota.

4.

Dengan bidang lain melakukan penyusunan data base anggota dan memanfaatkannya bagi upaya peningkatan kualitas anggota.

5.

Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan anggota untuk meningkatkan kualitas sumber daya anggota.

b. Bidang Pembinaan Aparat Organisasi 1. Menyelenggarakan upaya-upaya terbentuknya sikap dan disiplin aparat terhadap seluruh ketentuan organisasi. 2. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penyusunan data perkembangan aparat secara teratur. 3. Mendorong terciptanya mekanisme organisasi secara sehat dinamis serta memberikan ruang gerak yang komprehensif terhadap perkembangan aparat organisasi di seluruh Indonesia. 4. Melakukan standarisasi dan akreditasi kelayakan struktur HMI dari tingkat Pengurus Besar hingga Cabang. 5. Melakukan kegiatan lainnya yang dapat menunjang peningkatan dan pengembangan potensi serta kualitas organisasi. c. Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan 1. Meyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi aktif, korektif dan konstruktif dari seluruh anggota Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


240

dan alumni HMI dalam mewujudkan kehidupan kampus demokratis. 2. Mengusahakan agar para anggota dan alumni HMI ikut serta secara aktif meningkatkan fungsi dan peranan perguruan tinggi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. 3. Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong anggota dan alumni HMI untuk meningkatkan kehidupan beragama di kampus antara lain dengan : a) Memprakarsai kegiatan-kegiatan agama (Islam) di lingkungan kampus. b) Meningkatkan efektivitas kehidupan masjid kampus. c) Melakukan diskusi-diskusi untuk meningkatkan konsep Islam tentang berbagai seri kehidupan masyarakat. d) Menyelenggarakan diskusi, seminar, simposium dan sebagainya yang berkenaan dengan pengkajian terhadap penyempurnaan sistem pendidikan umumnya dan sistem pendidikan tinggi khususnya. e) Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menunjang partisipasi anggota dan alumni HMI dalam mewujudkan kehidupan kampus umumnya dan dunia kemahasiswaan khususnya. d. Bidang Pemberdayaan Umat 1. Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung terwujudnya hubungan yang efektif dengan organisasi-organisasi Islam khususnya dengan organisasi kemahasiswaan, pelajar dan pemuda Islam. 2. Mengembangkan pola kajian yang kontinyu untuk menggali pemikiran yang bermanfaat dalam berbagai segi kehidupan umat Islam guna disumbangkan sebagai kontribusi gagasan pada lembaga-lembaga sosial, keagamaan dan politik. 3. Menjalin hubungan intensif untuk menggalang seluruh kekuatan umat Islam dalam rangka mengembangkan syiar Islam serta menjawab masalah keumatan dan kebangsaan. 4. Melakukan langkah-langkah nyata dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya umat dalam hidup berbangsa dan bernegara. 5. Melakukan advokasi langsung atas hal-hal yang nyata-nyata merugikan keberadaan umat Islam. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


241

e. Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi 1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan fungsinya dan peran lembaga pengembangan profesi, baik sebagai sarana pengembangan profesi anggota maupun wadah dharma bhakti kemasyarakatan HMI di seluruh aparat dalam upaya berperan serta dalam pembangunan. 2. Menyusun program bidang kewirausahaan dan pengembangan profesi yang relevan bagi setiap lembaga pengembangan profesi. 3. Melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas personil pengelola lembaga pengembangan profesi di seluruh aparat antara lain dengan : a) Mendorong seluruh aparat HMI untuk melakukan latihan pengembangan keterampilan mengelola lembaga pengembangan profesi. b) Mendorong seluruh aparat HMI untuk menyelenggarakan kerja-kerja sosial kemasyarakatan. c) Mengusahakan hubungan kerja sama secara kelembagaan antara lembaga-lembaga pengembangan profesi HMI dengan lembaga lain baik pemerintah maupun swasta. d) Mengkampanyekan dan menanamkan etos kemandirian dan kewirausahaan sebagai personalitas anggota HMI. f.

Bidang Partisipasi Pembangunan Nasional 1.

Mengadakan kajian-kajian tentang berbagai aspek pembangunan nasional.

2.

Merumuskan pola dan pembangunan nasional.

3.

Meningkatkan kerjasama/hubungan dengan pemerintah, lembaga negara, orsospol, ormas dan lembaga pengembangan masyarakat.

bentuk

partisipasi

HMI

dalam

g. Bidang Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup 1.

Mengadakan kajian-kajian tentang pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup berkembang di Indonesia.

2.

Melakukan penyikapan terhadap pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang berkembang di Indonesia.

3.

Meningkatkan kerjasama/hubungan dengan pemerintah, lembaga negara, Orsospol, Ormas dan lembaga pengembangan masyarakat dalam rangka meningkatkan perannya dalam bidang pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup.



242

h. Bidang Hukum dan HAM

i.

1.

Mengadakan kajian-kajian tentang pengelolaan Hukum dan HAM yang berkembang di Indonesia.

2.

Melakukan penyikapan terhadap masalah Hukum dan HAM yang berkembang di Indonesia.

3.

Meningkatkan kerjasama/hubungan dengan pemerintah, lembaga negara, Orsospol, Ormas dan lembaga pengembangan masyarakat dalam rangka meningkatkan perannya dalam bidang Hukum dan HAM.

Bidang Hubungan Internasional 1.

Menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan dan kerjasama secara nasional antara lain : a) Menjalin dan membina hubungan yang harmonis dengan organisasi-organisasi mahasiswa di tingkat nasional dalam upaya menumbuhkan kesadaran tanggung jawab bersama untuk mewujudkan cita-cita bangsa. b) Menjalin kerjasama yang harmonis dengan badan-badan studi keislaman untuk melakukan penelitian masyarakat dalam upaya menghasilkan pikiran-pikiran yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan umat dan bangsa. c)

Meningkatkan hubungan kerjasama di bidang ilmu dan pengetahuan untuk meningkatkan kematangan intelektual anggota.

2. Melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kerjasama Internasional antara lain dengan : a) Menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan kerjasama dengan organisasi mahasiswa Internasional, terutama dalam hal bidang studi bersama mengenai usaha-usaha perdamaian dunia berdasarkan kedaulatan dan kemerdekaan masing-masing negara. b) Melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan dan mengokohkan ukhuwah islamiyah dengan organisasiorganisasi mahasiswa Islam dalam upaya meningkatkan dakwah Islamiyah serta memajukan kehidupan umat Islam secara keseluruhan. c)

Mengambil peranan aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh wadah-wadah mahasiswa internasional, khususnya wadah Islam sedunia.

d) Menyelenggarakan berbagai aktivitas untuk memperkenalkan HMI pada berbagai forum mahasiswa



243

Internasional, melalui keterlibatan langsung dalam berbagai bentuk aktivitas maupun melalui media penerbitan. 3.

j.

Menyelenggarakan berbagai kegiatan lainnya yang meningkatkan hubungan nasional maupun internasional.

dapat

Bidang Pemberdayaan Perempuan 1.

Melaksanakan kegiatan-kegiatan sadar gender sebagai salah satu pencapaian (achievement) organisasi.

2.

Merumuskan pemikiran-pemikiran kualitatif yang bermanfaat bagi kemajuan KOHATI dan sesama organisasi perempuan lainnya, seperti pemikiran-pemikiran tentang peningkatan kualitas kepemimpinan di kalangan perempuan, mekanisme dan struktur organisasi yang efektif dan lain sebagainya.

3.

Membuat pola perkaderan yang memandang KOHATI sebagai tempat perkaderan HMI-Wati.

4.

Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan upaya bersama di kalangan perempuan dalam menanggulangi berbagai masalah sosial.

5.

Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas HMI-Wati sesuai dengan tingkat perkembangan dunia keperempuanan khususnya dalam masyarakat umum.

6.

Mengangkat topik pembahasan kelompok-kelompok diskusi HMI.

7.

Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong KOHATI untuk melakukan sosialisasi organisasi dan pembinaan terhadap personalia KOHATI dalam :

keperempuanan

dalam

a) Meningkatkan pengetahuan dan penghayatan anggota terhadap fungsi dan peranan KOHATI sebagai badan khusus HMI. b) Mendorong HMI-Wati untuk mengikuti pelatihan-pelatihan baik pelatihan umum maupun khusus. c) 8.

Meningkatkan intensitas komunikasi KOHATI dengan aparat HMI dan alumni.

Melakukan berbagai aktivitas lainnya yang menunjang upaya pembinaan personalia KOHATI, pembinaan operasional KOHATI serta pembina partisipasi KOHATI dalam kehidupan keperempuanan khususnya dan masyarakat pada umumnya.



244

k. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan 1.

Melakukan pengaturan tata-cara pengelolaan surat-menyurat yang meliputi penyelenggaraan : a) b) c) d) e)

Surat masuk. Surat keluar. Pengetikan dan pengadaan surat. Pengaturan administrasi pengarsipan. Pengaturan pengarsipan surat.

2.

Melakukan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyusunan dan pemeliharaan dokumentasi organisasi serta bahan-bahan yang berkenaan dengan intern dan ekstern organisasi.

3.

Mengatur penyelenggaraan produksi atau reproduksi dari dokumentasi organisasi yang perlu disampaikan kepada seluruh aparat HMI.

4.

Menyelenggarakan aktivitas yang dapat menambah pengetahuan dan keterampilan personil bidang kesekretariatan di seluruh aparat HMI guna meningkatkan kelancaran dan mutu kerja dalam bidang administrasi dan kesekretariatan.

5.

Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mendukung usaha perbaikan peningkatan dan penyempurnaan cara kerja administrasi dan kesekretariatan di seluruh aparat HMI.

l. Bidang Keuangan dan Perlengkapan 1.

Menyusun anggaran dan pengeluaran Pengurus Besar untuk satu periode dan untuk setiap semester.

2.

Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku.

3.

Menyelenggarakan administrasi keuangan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran Pengurus Besar berdasarkan pedoman administrasi keuangan yang disusun untuk keperluan ini.

4.

Melakukan usaha-usaha yang dapat organisasi yang halal dan tidak mengikat.

5.

Mengatur dan mengurus pengamanan, pemeliharaan, perbaikan dan penambahan perlengkapan organisasi dengan : a)

meningkatkan

dana

Mengadakan kontrol terhadap pemakaian peralatan organisasi.

b) Mengusahakan penambahan perlengkapan organisasi sesuai atau tidak dengan kebutuhan organisasi. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


245

c) Menyusun daftar inventarisasi organisasi. d) Mengatur perawatan dan pemeliharaan seluruh perlengkapan organisasi. e) Mengatur dan sekretariat.

mengurus

kebersihan

serta

keindahan

7. Instansi Pengambilan Keputusan Pengurus Besar Setiap keputusan Pengurus Besar dilakukan secara musyawarah, karena itu bersifat organisatoris dengan mengikat seluruh aparat HMI. Cara yang demikian sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam surat asy-Syuro ayat 38 yang berbunyi : Dan (bagi) orang-orang yang yang menerima (mematuhi ) seruan Tuhan-nya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka . Dengan begitu setiap keputusan organisatoris pada dasarnya adalah merupakan mufakat bersama karena setiap personalia aparat HMI wajib menjunjung tinggi dan melaksanakannya dengan niat luhur dan penuh tanggungjawab. Berdasarkan prinsip ini, maka tingkat instansi pengambilan keputusan dalam Pengurus Besar adalah : a. Sidang Pleno. b. Rapat Harian. c. Rapat Presidium Disamping itu, untuk mengontrol pelaksanaan program dilakukan dalam rapat bidang kerja, penjelasan yang lebih terinci dari hal di atas adalah sebagai berikut : a.

Sidang Pleno 1. Dilaksanakan setiap semester kegiatan berlangsung (pasal 22 ayat d ART HMI)

selama

periode

2.

Sidang pleno dihadiri oleh seluruh fungsionaris PB HMI, ketua umum BADKO seluruh Indonesia, ketua umum badan khusus setingkat Pengurus Besar.

3.

Fungsi dan wewenang sidang pleno adalah : a) Membahas laporan Pengurus Besar tentang pelaksanaan ketetapan kongres setiap semester.



246

b) Membahas laporan pertanggungjawaban Pengurus Badan Koordinasi HMI seluruh Indonesia. c) Membahas laporan pertanggungjawaban pengurus badanbadan khusus tingkat Pengurus Besar. d) Membahas hasil sidang Majelis Pengawas dan Konsultasi Kongres. e) Mengambil kebijakan dan keputusan yang mendasar bagi organisasi, baik internal maupun eksternal. b. Rapat Harian 1. Rapat harian dihadiri oleh seluruh fungsionaris PB HMI, badan khusus dan lembaga pengembangan profesi nasional. 2. 3.

Rapat harian dilaksanakan setidak-tidaknya dua kali dalam satu bulan, yakni pada hari jumat dalam minggu pertama, ketiga setiap bulan. Fungsi dan wewenang rapat harian : a) Membahas dan menjabarkan kebijaksanaan yang diambil dan ditetapkan oleh sidang pleno. b) Mengkaji dan mengevaluasi keputusan-keputusan yang diambil atau ditetapkan oleh presidium dan untuk kemudian mengambil dan mempertimbangkan keputusan selanjutnya. c) Mendengar laporan dari seluruh fungsionaris PB dan para ketua umum badan khusus.

c.

Rapat Presidium 1. Rapat presidium dihadiri oleh Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretatis Jenderal, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum. 2. Rapat presidium dilaksanakan setidak-tidaknya empat kali dalam satu bulan yakni pada hari Jum’at dari tiap minggu. Untuk minggu pertama, kedua dan ketiga diintegrasikan ke dalam rapat harian. 3. Fungsi dan wewenang rapat presidium : a) Mengambil keputusan tentang organisasi sehari-hari baik intern maupun ekstern. b) Mendengarkan informasi tentang perkembangan dari berbagai aspek organisasi baik intern maupun ekstern. c) Mengevaluasi perkembangan ekstern organisasi dampaknya bagi perkembangan organisasi.



dan

247

d. Rapat Bidang 1. Rapat bidang dihadiri oleh aparat bidang yang bersangkutan. 2. Rapat bidang diselenggarakan setidak-tidaknya satu kali dalam satu bulan. 3. Fungsi dan wewenang rapat bidang : a) Mengontrol pelaksanaan proyek/kerja yang dilakukan oleh setiap bidang. b) Membuat penyesuaian terhadap pelaksanaan proyek/kerja dari setiap bidang yang mengalami perubahan baik dalam segi teknis maupun waktu. c) Menyusun langkah-langkah teknis untuk menyelenggarakan proyek/kerja berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh rapat. e.

Rapat Kerja 1. Rapat kerja dihadiri oleh semua fungsionaris PB HMI. 2. Rapat kerja dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester. 3. Fungsi dan wewenang rapat kerja : a) Menyusun jadwal aktivitas/rencana kerja untuk satu semester presidium. b) Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk seluruh kegiatan Pengurus Besar selama satu semester

B. PENGURUS CABANG 1. Status Pengurus Cabang Sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam Bagian VI pasal 28 Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Islam mengenai status Pengurus Cabang dalam struktur pimpinan khususunya status Pengurus Cabang adalah : a. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Cabang merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk di Kota Besar atau Ibukota Propinsi/Kabupaten/Kota yang terdapat perguruan tinggi. b. Di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Cabang merupakan satu kesatuan organisasi yang dibentuk di Ibukota Negara dan Kota Besar lainnya di Negara tersebut yang terdapat banyak Mahasiswa Muslim. c. Masa jabatan Pengurus Cabang adalah satu tahun semenjak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus Demisioner.



248

2.

Tugas dan Wewenang Pengurus Cabang Sesuai dengan aturan yang tercantum pada Bagian VI pasal 30 Anggaran Rumah Tangga HMI, tugas dan wewenang Pengurus Cabang ialah : a. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Konferensi/Musyawarah Cabang, serta ketentuan/kebijakan organisasi lainnya yang diberikan oleh Pengurus Besar atau Pengurus BADKO. b.

Membentuk Koordinator Komisariat (KORKOM) bila diperlukan dan mengesahkan kepengurusannya.

c.

Mengesahkan Pengurus Komisariat dan Badan Khusus di tingkat Cabang

d.

Membentuk dan mengembangkan Badan-Badan Khusus.

e.

Melaksanakan Sidang Pleno sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) bulan atau 2 (dua) kali selama satu periode berlangsung.

f.

Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Cabang minimal satu minggu sekali, selama periode berlangsung.

g.

Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Cabang minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.

h. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Besar melalui Pengurus BADKO. i.

Memilih dan mengesahkan 1 (satu) orang Formateur/Ketua Umum dan 2 (dua) orang mide Formateur dari 3 (tiga) calon Anggota Formateur KORKOM yang dihasilkan Musyawarah Komisariat dengan memperhatikan suara terbanyak dan mengesahkan susunan Pengurus KORKOM yang diusulkan Formateur/Ketua Umum KORKOM.

j.

Mengusulkan pembentukan dan pemekaran Cabang melalui Musyawarah Daerah. k. Menyelenggarakan Konferensi/Musyawarah Cabang. l.

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota Biasa melalui Konferensi/Musyawarah Cabang. m. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Konferensi/Musyawarah Cabang, serta ketentuan/kebijakan organisasi lainnya yang diberikan oleh Pengurus Besar atau Pengurus BADKO. n. Membentuk Koordinator Komisariat (KORKOM) bila diperlukan dan mengesahkan kepengurusannya. o.

Mengesahkan Pengurus Komisariat dan Badan Khusus di tingkat Cabang

p.

Membentuk dan mengembangkan Badan-Badan Khusus.



249

q.

Melaksanakan Sidang Pleno sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) bulan atau 2 (dua) kali selama satu periode berlangsung.

r.

Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Cabang minimal satu minggu sekali, selama periode berlangsung.

s.

Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Cabang minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.

t.

Menyampaikan laporan kerja kepengurusan 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Besar melalui Pengurus BADKO.

u.

Memilih dan mengesahkan 1 (satu) orang Formateur/Ketua Umum dan 2 (dua) orang mide Formateur dari 3 (tiga) calon Anggota Formateur KORKOM yang dihasilkan Musyawarah Komisariat dengan memperhatikan suara terbanyak dan mengesahkan susunan Pengurus KORKOM yang diusulkan Formateur/Ketua Umum KORKOM.

v.

Mengusulkan pembentukan dan pemekaran Cabang melalui Musyawarah Daerah. w. Menyelenggarakan Konferensi/Musyawarah Cabang. x.

3.

Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Anggota Biasa melalui Konferensi/Musyawarah Cabang.

Struktur Organisasi Pengurus Cabang Ditinjau dari struktur organisasi, maka bentuk organisasi yang dipertanggungjawabkan Pengurus Cabang adalah bentuk garis dan fungsional, sama dengan Pengurus Besar HMI. Dalam organisasi yang berbentuk garis dan fungsional, wewenang ketua umum didelegasikan kepada satuan-satuan organisasi atau bidang-bidang kerja yang dipimpin oleh para ketua dari setiap bidangbidang kerja yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas bidangnya masing-masing. Kemudian secara fungsional tanggung jawab itu dipertanggungjawabkan oleh ketua masing-masing bidang kerja kepada ketua umum. Struktur organisasi Cabang sesuai dengan pembidanggannya adalah : a. b. c. d. e. f. g. h.

Bidang Pembinaan Anggota. Bidang Pembinaan Aparat Organisasi Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan. Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah Bidang Pemberdayaan Umat Bidang Pemberdayaan Perempuan Bidang Administrasi dan Kesekretariatan



250

i. Bidang Keuangan dan Perlengkapan 4.

Komposisi Personalia Pengurus Cabang Format Pengurus Cabang sedapat-dapatnya disesuaikan dengan formasi Pengurus Besar seperti tercantum dalam pasal 29 Anggaran Rumah Tangga HMI. Struktur organisasi Pengurus Cabang diisi dengan personalia yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Bab II bagian VI pasal 29 b Anggaran Rumah Tangga HMI, yakni anggota biasa yang bertaqwa kepada Allah SWT, dapat membaca AlQur’an, tidak sedang dijatuhi sanksi organisasi, dinyatakan lulus LK II, pernah menjadi pengurus komisariat dan/atau KORKOM dan tidak menjadi personalia pengurus Cabang untuk periode ketiga kalinya kecuali jabatan ketua umum. Komposisi personalia yang mengisi struktur Pengurus Cabang adalah : 1.

Ketua Umum

2. Ketua Bidang Pembinaan Anggota 3. Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi 4. Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan 5. Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi 6. Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah 7. Ketua Bidang Pemberdayaan Umat 8. Ketua Bidang HAM dan Lingkungan Hidup 9. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan 10. Sekretaris Umum 11. Wakil Sekretaris Umum Pembinaan Anggota 12. Wakil Sekretaris Umum Pembinaan Aparat Organisasi 13. Wakil Sekretaris Umum Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan 14. Wakil Sekretaris Umum Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi 15. Wakil Sekretaris Umum Partisipasi Pembangunan Daerah 16. Wakil Sekretaris Umum Pemberdayaan Umat 17. Wakil Sekretaris Umum Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup 18. Wakil Sekretaris Umum Pemberdayaan Perempuan 19. Bendahara Umum 20. Wakil Bendahara Umum Departemen-Departemen 21. 22. 23. 24.

Departemen Pengkajian Data dan Infomasi Anggota Departemen Diklat Anggota Departemen Pengembangan dan Promosi Kader Departemen Pembinaan Aparat Organisasi



251

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 5.

Departemen Pengembangan Organisasi Departemen Perguruan Tinggi Dan Kemahasiswaan Departemen Perintisan Perguruan Tinggi Excellent Departemen Kepemudaan Departemen Kewirausahaan Departemen Pengembangan Profesi Departemen Partisipasi Pembangunan Daerah Departemen Pengkajian Masalah Keumatan Departemen Hubungan Lembaga Islam Departemen HAM Departemen Lingkungan Hidup Departemen Kajian Perempuan Departemen Hubungan Lembaga Perempuan Departemen Penerangan dan Humas Departemen Administrasi dan Kesekretariatan Departemen Logistik Departemen Pengelolaan Sumber Dana.

Fungsi Personalia Pengurus Cabang Masing-masing personalia Pengurus Cabang menjalankan fungsinya sebagai berikut : 1. Ketua Umum adalah penanggungjawab dan koordinator umum dalam melaksanakan tugas-tugas ekstern dan intern organisasi yang bersifat umum pada tingkat Cabang. 2.

Ketua Bidang Pembinaan Anggota adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan pembinaan anggota di tingkat Cabang.

3.

Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan pembinaan aparat organisasi pada tingkat Cabang.

4.

Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang perguruan tinggi, kemahasiswaan dan kepemudaan di tingkat Cabang.

5.

Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi di tingkat Cabang.

6.

Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan partisipasi pembangunan daerah di tingkat Cabang.

7.

Ketua Bidang Pemberdayaan Umat adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan pemberdayaan umat di tingkat Cabang.



252

8.

Ketua Bidang Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan hak asasi manusia dan lingkungan hidup di tingkat Cabang.

9.

Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan keperempuanan di tingkat Cabang.

10. Sekretaris Umum adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang data dan pustaka, ketatusahaan, dan penerangan serta hubungan organisasi dengan pihak ekstern di tingkat Cabang. 11. Wakil Sekretaris Umum Pembinaan Anggota bertugas atas nama Sekretaris Umum untuk kegiatan pembinaan anggota membantu ketua bidangnya di tingkat Cabang. 12. Wakil Sekretaris Umum Pembinaan Aparat Organisasi bertugas atas nama Sekretaris Umum untuk kegiatan pembinaan aparat organisasi membantu ketua bidangnya di tingkat Cabang. 13. Wakil Sekretaris Umum PTKP bertugas atas nama Sekretaris Umum untuk kegiatan PTKP membantu ketua bidangnya di tingkat Cabang. 14. Wakil Sekretaris Umum Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi bertugas atas nama Sekretaris Umum untuk kegiatan Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi membantu ketua bidangnya di tingkat Cabang. 15. Wakil Sekretaris Umum Partisipasi Pembangunan Daerah bertugas atas nama Sekretaris Umum untuk kegiatan PPD membantu ketua bidangnya di tingkat Cabang. 16. Wakil Sekretaris Umum Pemberdayaan Umat bertugas atas nama Sekretaris Umum untuk kegiatan pemberdayaan umat membantu ketua bidangnya di tingkat Cabang. 17. Wakil Sekretaris Umum HAM dan Lingkungan Hidup bertugas atas nama Sekretaris Umum untuk kegiatan HAM dan lingkungan hidup membantu ketua bidangnya di tingkat Cabang. 18. Wakil Sekretaris Umum Pemberdayaan Perempuan bertugas atas nama Sekretaris Umum untuk kegiatan pemberdayaan perempuan membantu ketua bidangnya di tingkat Cabang. 19. Bendahara Umum adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dibidang administrasi keuangan dan perlengkapan organisasi di tingkat Cabang.



253

20. Wakil bendahara umum bertugas atas nama bendahara umum dalam mengelola administrasi keuangan dan perlengkapan organisasi di tingkat Cabang. 21. Departemen Pengkajian Data dan Infomasi Anggota bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang pengkajian data dan informasi di tingkat Cabang. 22. Departemen Diklat Anggota bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang diklat anggota di tingkat Cabang. 23. Departemen Pengembangan dan Promosi Kader bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang pengembangan dan promosi kader di tingkat Cabang. 24. Departemen Pembinaan Aparat Organisasi bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang aparat organisasi di tingkat Cabang. 25. Departemen Pengembangan Organisasi bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang pengembangan organisasi di tingkat Cabang. 26. Departemen Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang perguruan tinggi dan kemahasiswaan di tingkat Cabang. 27. Departemen Perintisan Perguruan Tinggi Excellent bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang perintisan perguruan tinggi excellent di tingkat Cabang. 28. Departemen Kepemudaan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang kepemudaan di tingkat Cabang. 29. Departemen Kewirausahaan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang kewirausahaan di tingkat Cabang. 30. Departemen Pengembangan Profesi bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang pengembangan profesi di tingkat Cabang. 31. Departemen Partisipasi Pembangunan Daerah bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang partisipasi pembangunan daerah di tingkat Cabang. 32. Departemen Pengkajian Masalah Keumatan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang pengkajian masalah keumatan di tingkat Cabang.



254

33. Departemen Hubungan Lembaga Islam bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang hubungan lembaga Islam di tingkat Cabang. 34. Departemen Hak Asasi Manusia bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang HAM di tingkat Cabang. 35. Departemen Lingkungan Hidup bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang lingkungan hidup di tingkat Cabang. 36. Departemen Kajian Perempuan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang kajian perempuan di tingkat Cabang. 37. Departemen Hubungan Lembaga Perempuan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang hubungan lembaga perempuan di tingkat Cabang. 38. Departemen Penerangan dan Humas bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang penerangan dan humas di tingkat Cabang. 39. Departemen Administrasi dan Kesekretariatan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang administrasi dan kesekretariatan di tingkat Cabang. 40. Departemen Logistik bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang logistik di tingkat Cabang. 41. Departemen Pengelolaan Sumber Dana bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang pengolahan sumber dana di tingkat Cabang. 6.

Wewenang dan Tanggung Jawab Bidang Kerja Pengurus Cabang Masing-masing bidang kerja dalam Pengurus Cabang dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut: a. Bidang Pembinaan Anggota 1. Mendorong tumbuh dan berkembangnya Badan Pengelola Latihan 2. Mengembangkan model-model pelatihan yang dapat memenuhi kebutuhan anggota melalui pilot project, serta mengupayakan tindak lanjut atas hasil yang telah diselenggarakan.



255

3. 4. 5.

Merumuskan dan mengembangkan pola pembinaan anggota yang komprehensif sebagai manifestasi dari konsepsi perkaderan anggota. Dengan bidang lain melakukan penyusunan data base anggota dan memanfaatkannya bagi upaya peningkatan kualitas anggota. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan anggota untuk meningkatkan kualitas sumber daya anggota.

b. Bidang Pembinaan Aparat Organisasi 1. Menyelenggarakan upaya-upaya terbentuknya sikap dan disiplin aparat terhadap seluruh ketentuan organisasi. 2. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penyusunan data perkembangan aparat secara teratur. 3. Mendorong terciptanya mekanisme organisasi secara sehat dinamis serta memberikan ruang gerak yang komprehensif terhadap perkembangan aparat organisasi di seluruh Indonesia. 4. Melakukan standarisasi dan akreditasi kelayakan struktur HMI dari tingkat Pengurus Cabang hingga Komisariat. 5. Melakukan kegiatan lainnya yang dapat menunjang peningkatan dan pengembangan potensi serta kualitas organisasi. c. Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan 1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi aktif, korektif dan konstruktif dari seluruh anggota dan alumni HMI di lingkungan Cabang dalam mewujudkan kehidupan kampus yang demokratis selaras dengan kebijakan organisasi secara nasional. 2. Mengusahakan agar para anggota dan alumni HMI di lingkungan HMI ikut serta secara aktif meningkatkan fungsi dan peranan perguruan tinggi di tengah kehidupan bermasyarakat. 3. Melakukan kegiatan yang mendorong anggota dan alumni HMI di lingkungan Cabang untuk meningkatkan kehidupan beragama dikampus antara lain dengan : a) Memprakarsai kegiatan-kegiatan agama (Islam) di lingkungan kampus. b) Meningkatkan efektifitas kehidupan masjid kampus. c) Melakukan diskusi-diskusi untuk meningkatkan konsep Islam tentang berbagai segi kehidupan masyarakat. 4. Menyelenggarakan diskusi, simposium dan sebagainya yang berkenaan dengan pengkajian terhadap penyempurnaan



256

5.

sistem pendidikan umum dan sistem pendidikan tinggi khususnya di tingkat Cabang. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menunjang partisipasi anggota dan alumni HMI di lingkungan Cabang dalam mewujudkan kehidupan kampus umumnya dan dunia kemahasiswaan khususnya.

d. Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi 1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan fungsinya dan peran lembaga pengembangan profesi, baik sebagai sarana pengembangan profesi anggota maupun wadah dharma bhakti kemasyarakatan HMI di seluruh aparat dalam upaya berperan serta dalam pembangunan. 2. Menyusun program bidang kewirausahaan dan pengembangan profesi yang relevan bagi setiap lembaga pengembangan profesi. 3. Melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas personil pengelola lembaga pengembangan profesi di seluruh aparat antara lain dengan : a) Mendorong seluruh aparat HMI untuk melakukan latihan pengembangan keterampilan mengelola lembaga pengembangan profesi. b) Mendorong seluruh aparat HMI untuk menyelenggarakan kerja-kerja sosial kemasyarakatan. 4. Mengusahakan hubungan kerja sama secara kelembagaan antara lembaga-lembaga pengembangan profesi HMI dengan lembaga lain baik pemerintah maupun swasta. 5. Mengkampanyekan dan menanamkan etos kemandirian dan kewirausahaan sebagai personalitas anggota HMI. e. Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah 1. Pengadaan kajian tentang berbagai aspek pembangunan daerah. 2. Berpartisipasi aktif dalam usaha pembangunan daerah. 3. Berperan aktif dalam usaha pengentasan kemiskinan di daerah. 4. Melaksanakan kegiatan peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. 5. Meningkatkan kerjasama/hubungan dengan pemerintah, orsospol, ormas dan lembaga pembangunan masyarakat. 6. Melaksanakan kegiatan–kegiatan yang mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.



257

f. Bidang Pemberdayaan Umat 1. Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung terwujudnya hubungan yang efektif dengan organisasi-organisasi Islam khususnya dengan organisasi kemahasiswaan, pelajar dan pemuda Islam. 2. Mengembangkan pola kajian yang kontinyu untuk menggali pemikiran yang bermanfaat dalam berbagai segi kehidupan umat Islam guna disumbangkan sebagai kontribusi gagasan pada lembaga-lembaga sosial, keagamaan dan politik. 3. Menjalin hubungan intensif untuk menggalang seluruh kekuatan umat Islam dalam rangka mengembangkan syiar Islam serta menjawab kebutuhan pemecahan masalah keumatan dan kebangsaan. 4. Melakukan langkah-langkah nyata dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya umat dalam hidup berbangsa dan bernegara. 5. Melakukan advokasi langsung atas hal-hal yang nyata-nyata merugikan keberadaan umat Islam. g. Bidang Hah Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup 1. Mengadakan kajian tentang berbagai aspek dalam bidang HAM dan lingkungan hidup. 2. Merumuskan pola dan partisipasi HMI dalam menyikapi bidang HAM dan lingkungan hidup. 3. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam merespon isu-isu tentang HAM dan lingkungan hidup. h. Bidang Pemberdayaan Perempuan 1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sadar gender sebagai salah satu pencapaian (achievement) organisasi. 2. Merumuskan pemikiran-pemikiran kualitatif yang bermanfaat bagi kemajuan KOHATI dan sesama organisasi perempuan lainnya, seperti pemikiran-pemikiran tentang peningkatan kualitas kepemimpinan di kalangan perempuan, mekanisme dan struktur organisasi yang efektif dan lain sebagainya. 3. Membuat pola perkaderan yang memandang KOHATI sebagai tempat perkaderan HMI-Wati. 4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan upaya bersama di kalangan perempuan dalam menanggulangi berbagai masalah sosial. 5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas HMI-Wati sesuai dengan tingkat perkembangan dunia keperempuanan khususnya dalam masyarakat umum. 6. Mengangkat topik pembahasan keperempuanan dalam kelompok-kelompok diskusi HMI. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


258

7.

8.

Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong KOHATI untuk melakukan sosialisasi organisasi dan pembinaan terhadap personalia KOHATI dalam : a) Meningkatkan pengetahuan dan penghayatan anggota terhadap fungsi dan peranan KOHATI sebagai badan khusus HMI. b) Mendorong HMI-Wati untuk mengikuti pelatihanpelatihan baik pelatihan umum maupun khusus. c) Meningkatkan intensitas komunikasi KOHATI dengan aparat HMI dan alumni. Melakukan berbagai aktivitas lainnya yang menunjang upaya pembinaan personalia KOHATI, pembinaan operasional KOHATI serta pembinaan partisipasi KOHATI dalam kehidupan keperempuanan khususnya dan masyarakat pada umumnya.

i. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan 1. Melakukan pengaturan tata-cara pengelolaan surat-menyurat yang meliputi penyelenggaraan : a) Surat masuk. b) Surat keluar. c) Pengetikan dan pengadaan surat. d) Pengaturan administrasi pengarsipan. e) Pengaturan pengarsipan surat. 2. Melakukan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyusunan dan pemeliharaan dokumentasi organisasi serta bahan-bahan yang berkenaan dengan intern dan ekstern organisasi. 3. Mengatur penyelenggaraan produksi atau reproduksi dari dokumentasi organisasi yang perlu disampaikan kepada seluruh aparat HMI. 4. Menyelenggarakan aktivitas yang dapat menambah pengetahuan dan keterampilan personil bidang kesekretariatan di seluruh aparat HMI guna meningkatkan kelancaran dan mutu kerja dalam bidang administrasi dan kesekretariatan. 5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mendukung usaha perbaikan peningkatan dan penyempurnaan cara kerja administrasi dan kesekretariatan di seluruh aparat HMI. j. Bidang Keuangan Dan Perlengkapan 1. Menyusun anggaran dan pengeluaran Pengurus Cabang untuk satu periode dan untuk setiap satu semester. 2. Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


259

3. Menyelenggarakan administrasi keuangan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran Pengurus Cabang berdasarkan pedoman administrasi keuangan yang disusun untuk keperluan ini. 4. Melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong seluruh aparat HMI untuk meningkatkan sumber dana intern khususnya dari iuran anggota. 5. Mengatur dan mengurus pengamanan, pemeliharaan, perbaikan dan penambahan perlengkapan organisasi dengan : a) Mengadakan kontrol terhadap pemakaian peralatan organisasi. b) Mengusahakan penambahan perlengkapan organisasi sesuai atau tidak dengan kebutuhan organisasi. c) Menyusun daftar inventarisasi organisasi. d) Mengatur perawatan dan pemeliharaan seluruh perlengkapan organisasi. e) Mengatur dan mengurus kebersihan serta keindahan sekretariat. 6. Instansi Pengambilan Keputusan Pengurus Cabang Setiap keputusan Pengurus Cabang dilakukan secara musyawarah, karena itu bersifat organisatoris dengan mengikat seluruh aparat HMI. Cara yang demikian sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam surat asy-Syuro ayat 38 yang berbunyi : Dan (bagi) orang-orang yang yang menerima (mematuhi ) seruan Tuhan-nya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Berdasarkan prinsip ini, maka tata susunan tingkat instansi pengambilan keputusan dalam Pengurus Cabang adalah : a. Sidang pleno. b. Rapat harian. c. Rapat presidium Disamping itu, untuk mengontrol pelaksanaan program dilakukan dalam rapat bidang kerja, penjelasan yang lebih terinci dari hal di atas adalah sebagai berikut : a. Sidang Pleno 1. Melaksanakan setiap semester kegiatan selama periode berlangsung (pasal 30 ayat e ART HMI)



260

2. Sidang Pleno dihadiri oleh seluruh fungsionaris Cabang ditambah dengan Ketua Umum Komisariat, Ketua Umum KORKOM dan Ketua Umum Badan Khusus dan Lembaga Pengembangan Profesi di lingkungan Cabang. 3. Fungsi dan wewenang sidang pleno adalah : a) Membahas laporan Pengurus Cabang tentang pelaksanaan ketetapan KONFERCAB/MUSCAB setiap semester. b) Mengambil kebijaksanaan yang mendasar bagi organisasi, baik intern maupun ekstern. 4. Sidang pleno dilakukan setidak-tidaknya dua kali dalam satu periode. b. Rapat Harian Cabang 1. Rapat harian dihadiri oleh seluruh fungsionaris Cabang, Ketua Umum Badan Khusus dan Lembaga Pengembangan Profesi di tingkat Cabang. 2. Rapat harian dilaksanakan setidak-tidaknya dua kali dalam satu bulan, yakni hari Jumat pada minggu pertama dan ketiga setiap bulannya. 3. Fungsi dan wewenang rapat harian : a) Membahas dan menjabarkan kebijaksanaan yang diambil dan ditetapkan oleh sidang pleno. b) Mengkaji dan mengevaluasi keputusan-keputusan yang diambil atau mempertimbangkan keputusan lainnya. c) Mendengar laporan dari seluruh fungsionaris Cabang dan para ketua umum badan khusus dan lembaga pengembangan profesi. c. Rapat Presidium 1. Rapat presidium dihadiri oleh ketua umum, ketua bidang, sekretaris umum, wakil sekretaris umum, bendahara umum dan wakil bendahara umum. 2. Rapat presidium dilaksanakan setidak-tidaknya empat kali dalam satu bulan yakni, pada hari Jum’at dari tiap minggu . Untuk minggu pertama dan ketiga diintegrasikan ke dalam rapat harian. 3. Fungsi dan wewenang rapat presidium : a) Mengambil keputusan tentang organisasi sehari-hari baik intern maupun ekstern. b) Mendengarkan informasi tentang perkembangan dari berbagai aspek organisasi baik intern maupun ekstern. c) Mengevaluasi perkembangan ekstern organisasi dan dampaknya bagi perkembangan organisasi. d. Rapat Bidang 1. Rapat bidang dihadiri oleh aparat bidang yang bersangkutan. 2. Rapat bidang diselenggarakan setidak-tidaknya satu kali dalam satu bulan. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


261

3.

Fungsi dan wewenang rapat bidang : a) Mengontrol pelaksanaan proyek/kerja yang dilakukan oleh setiap bidang. b) Membuat penyesuaian terhadap pelaksanaan proyek/kerja dari setiap bidang yang mengalami perubahan baik dalam segi teknis maupun segi waktu. c) Menyusun langkah-langkah teknis untuk menyelenggarakan proyek/kerja berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh rapat presidium.

e. Rapat Kerja 1. Rapat kerja dihadiri oleh semua fungsionaris Cabang. 2. Rapat kerja dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester. 3. Fungsi dan wewenang rapat kerja : a) Menyusun jadwal aktivitas/rencana kerja untuk satu semester. b) Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk seluruh kegiatan Pengurus Cabang selama satu semester. C. PENGURUS KOMISARIAT 1. Status Pengurus Komisariat Sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam Bab II Bagian VIII pasal 37 Anggaran Rumah Tangga HMI Komisariat dalam struktur pimpinan, khususnya program Komisariat adalah sebagai berikut : a. Komisariat merupakan organisasi yang dibentuk dalam suatu atau beberapa akademi/fakultas dalam lingkup universitas/perguruan tinggi. b. Masa jabatan Pengurus Komisariat adalah satu tahun terhitung sejak pelantikan/serah terima jabatan dari Pengurus Komisariat demisioner. c. Pengurus Komisariat merupakan lembaga eksekutif dengan tekanan kerja dalam hal agama dan pendidikan anggota dalam suatu kesatuan organisasi satu akademi atau beberapa fakultas di satu universitas. 2.

Tugas dan Wewenang Pengurus Komisariat Sesuai yang tercantum dalam Bab II bagian VIII pasal 39 Anggaran Rumah Tangga HMI tugas dan kewajiban Pengurus Komisariat adalah : a. Melaksanakan hasil-hasil ketetapan Rapat Anggota Komisariat dan ketentuan/kebijakan organisasi lainnya yang diberikan oleh Pengurus Cabang. b. Membentuk dan mengembangkan Badan-Badan Khusus. c. Melaksanakan Rapat Harian Pengurus Komisariat minimal satu bulan satu kali.



262

d. Melaksanakan Rapat Presidium Pengurus Komisariat minimal 1 (satu) kali dalam seminggu. e. Menyampaikan laporan kerja kepengurusan 4 (empat) bulan sekali kepada Pengurus Cabang. f. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota biasa melalui Rapat Anggota Komisariat. 3. Struktur Organisasi Pengurus Komisariat Bentuk yang digunakan pada Pengurus Komisariat adalah bentuk garis dan fungsional sama dengan Pengurus HMI Cabang. Dalam organisasi yang berbentuk garis dan fungsional, wewenang ketua umum didelegasikan kepada satuan bidang kerja yang dipimpin oleh para ketua bidang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab atas pelaksanaan tugas bidangnya masing-masing. Kemudian secara fungsional tanggung jawab itu dipertanggungjawabkan oleh ketua bidang kepada ketua umum. Struktur organisasi Pengurus Komisariat terdiri : 1. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Anggota 2. Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan 3. Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi 4. Bidang Pemberdayaan Perempuan 5. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan 6. Bidang Keuangan dan Perlengkapan 4. Komposisi Personalia Pengurus Komisariat Struktur organisasi Pengurus Komisariat diisi dengan personalia yang memenuhi persyaratan yaitu anggota biasa yang telah mencapai usia keanggotaan 1 (satu) tahun dan berprestasi. Komposisi personalia Komisariat adalah :

yang

mengisi

struktur

organisasi

Pengurus

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ketua Umum Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Anggota Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan. Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Sekretaris Umum Wakil Sekretaris Umum Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Anggota 8. Wakil Sekretaris Umum Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan 9. Wakil Sekretaris Umum Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi 10. Wakil Sekretaris Umum Pemberdayaan Perempuan Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


263

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 5.

Bendahara Umum Wakil Bendahara Umum Departemen Diklat Anggota Departemen Litbang Anggota Departemen Data Anggota Departemen Perguruan Tingggi dan Kemahasiswaan Departemen Kepemudaan Departemen Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi Departemen Kajian Perempuan Departemen Pembangunan Sumber Daya Perempuan Departemen Data dan Pustaka Departemen Penerangan Departemen Ketatausahaan Departemen Logistik Departemen Pengelolaan Sumber Dana

Fungsi Personalia Pengurus Komisariat Masing-masing personalia Pengurus Komisariat menjalankan fungsinya sebagai berikut : 1. Ketua Umum adalah penanggung jawab dan koordinator umum dalam pelaksanaan tugas-tugas intern dan ekstern yang bersifat umum di komisariat. 2. Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Anggota adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan penelitian, pengembangan dan pembinaan anggota di tingkat komisariat. 3. Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan perguruan tinggi, kemahasiswaan dan kepemudaan di tingkat komisariat. 4. Ketua Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi adalah penanggungjawab dan koordinator pembentukan fungsional dan evaluasi dalam kewirausahaan di tingkat komisariat serta bertanggungjawab atas koordinasi dengan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) tingkat Cabang. 5. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan bidang pemberdayaan perempuan di tingkat komisariat. 6. Sekretaris Umum adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang data, pustaka, ketatausahaan dan penerangan serta hubungan organisasi dengan pihak ekstern pada tingkat komisariat. 7. Wakil Sekretaris Umum Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Anggota bertugas atas nama Sekretaris Umum untuk kegiatan penelitian, pengembangan dan pembinaan anggota membantu ketua bidangnya di tingkat komisariat.



264

8. Wakil Sekretaris Umum Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan bertugas atas nama Sekretaris Umum untuk kegiatan perguruan tinggi, kemahasiswaan dan kepemudaan membantu ketua bidangnya di tingkat komisariat. 9. Wakil Sekretaris Umum Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi bertugas atas nama Sekretaris Umum untuk kegiatan kewirausahaan dan pengembangan profesi membantu ketua bidangnya di tingkat komisariat. 10. Wakil Sekretaris Umum Pemberdayaan Perempuan bertugas atas nama Sekretaris Umum untuk kegiatan pemberdayaan perempuan membantu ketua bidangnya di tingkat komisariat. 11. Bendahara umum adalah penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang keuangan dan perlengkapan organisasi di tingkat komisariat. 12. Wakil Bendahara Umum bertugas atas nama Bendahara Umum dalam pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan organisasi di tingkat komisariat. 13. Departemen Diklat Anggota bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang diklat anggota di tingkat komisariat. 14. Departemen Litbang Anggota bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek bidang litbang di tingkat komisariat. 15. Departemen Data Anggota bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang data anggota di tingkat komisariat. 16. Departemen Perguruan Tingggi dan Kemahasiswaan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang perguruan tinggi dan kemahasiswaan di tingkat komisariat. 17. Departemen Kepemudaan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang kepemudaan di tingkat komisariat. 18. Departemen Kewirausahaan Pengembangan Profesi bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang kewirausahaan dan pengembangan profesi di tingkat komisariat. 19. Departemen Kajian Perempuan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang kajian perempuan di tingkat komisariat. 20. Departemen Pembangunan Sumber Daya Perempuan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang pembangunan sumber daya perempuan di tingkat komisariat. 21. Departemen Data dan Pustaka bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang data dan pustaka di tingkat komisariat.



265

22. Departemen Penerangan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang penerangan di tingkat komisariat. 23. Departemen Ketatausahaan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang ketatausahaan di tingkat komisariat. 24. Departemen Logistik bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang logistik di tingkat komisariat. 25. Departemen Pengelolaan Sumber Dana bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang pengelolaan sumber dana di tingkat komisariat. 6.

Wewenang Dan Tanggungjawab Bidang Kerja Pengurus Komisariat Masing-masing bidang dalam pengurus menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai : a. Bidang Penelitian, Pengembangan Anggota dan Pembinaan Anggota 1. Meyelenggarakan pembinaan anggota komisariat dengan melakukan pengawasan terhadap training maupun aktivitas yang diselenggarakan oleh anggota komisariat. 2. Melakukan penelitian dan penilaian baik dari segi program maupun edukatif terhadap aktivitas anggota maupun aktivitas yang diselenggarakan oleh komisariat. 3. Mengusahakan tindak lanjut dari setiap aktivitas anggota komisariat atas hasil penilaian pelaksana aktivitas seelumnya yang dilaksanakan anggota maupun komisariat. 4. Menyelenggarakan proyek-poyek kerja yang memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas dan kuantitas aktivitas anggota seperti diskusi pengembangan kelembagaan perkaderan, kurikulum aktivitas dan metode training dan sebagainya. 5. Menyelenggarakan kegiatan lain yang dapat menunjang upaya pembinaan anggota komisariat, training dan pelatihan lainnya. b. Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan Dan Kepemudaan 1. Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang partisipasi anggota dan alumni HMI di lingkungan komisariat (Fakultas/Perguruan Tinggi) aktivitas diskusi kelompok, group pelajar tutor tiap disiplin ilmu yang ada di Perguruan Tinggi. 2. Melakukan kegiatan yang dapat mendorong anggota dan alumni komisariat (Fakultas/Perguruan Tinggi) mengikat kehidupan beragama antara lain : a) Memprakarsai kegiatan-kegiatan agama (Islam) di lingkungan kampus. b) Meningkatkan efektivitas kehidupan masjid kampus.



266

c) Melakukan diskusi-diskusi untuk meningkatkan konsep Islam tentang berbagai segi kehidupan masyarakat. 3. Melakukan kegiatan yang menunjang partisipasi anggota dan alumni komisariat (Fakultas/Perguruan Tinggi) bersangkutan dalam mewujudkan kehidupan kampus umumnya di dunia kemahasiswaan di lingkungan komisariat. 4. Melakukan aksi penelitian dalam lapangan disiplin ilmu masingmasing dengan melibatkan anggota dan alumni sebagai upaya relasi tri dharma perguruan tinggi. c. Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi 1. Menyelenggarakan pembinaan, pengembangan profesionalisme, melakukan pengawasan terhadap kajian dan program aksi sosial serta aktivitas yang diselenggarakan oleh anggota komisariat. 2. Melakukan penilaian dan penelitian baik secara kualitatif maupun kuantitatif atas program-program aksi sosial atau aktivitas pengembangan profesi yang diselenggarakan oleh anggota komisariat. 3. Mengusahakan tindak lanjut dari setiap aktivitas anggota komisariat atas hasil penilaian dan penelitian pelaksanaan program/aksi dibidang pengembangan profesi yang diselenggarakan oleh anggota komisariat. 4. Menyelenggarakan proyek-proyek kerja yang dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas dan kuantitas anggota. 5. Menyelenggarakan kegiatan lain yang dapat menunjang upaya pembinaan anggota komisariat di bidang pengembangan profesi. e.

f.

Bidang Pemberdayaan Perempuan 1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas HMI-Wati sesuai dengan tingkat perkembangan dunia keperempuanan khususnya dalam masyarakat umum. 2. Mengangkat topik-topik keperempuan di diskusi-diskusi komisariat. 3. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong HMI-Wati untuk melakukan sosialisasi organisasi dan pembinaan terhadap kader HMI-Wati dalam : a) Meningkatkan pengetahuan dan penghayatan anggota terhadap fungsi dan peranan KOHATI sebagai badan khusus HMI. b) Mendorong HMI-Wati untuk mengikuti training-training baik training umum maupun khusus. c) Meningkatkan komunikasi antara HMI-Wati dengan aparat HMI dan alumni. Bidang Administrasi dan kesekretariatan 1. Melakukan pengaturan tata-cara pengelolaan surat menyurat yang meliputi penyelenggaraan : a) Surat masuk.



267

b) Surat keluar c) Pengetikan dan pengadaan surat. d) Pengaturan administrasi pengarsipan. e) Pengaturan pengarsipan surat. 2. Melakukan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyusunan dan pemeliharaan dokumentasi organisasi serta bahan-bahan yang berkenaan dengan intern dan ekstern organisasi 3. Mengatur penyelenggaraan produksi atau reproduksi dari dokumentasi organisasi yang perlu disampaikan kepada seluruh aparat HMI. f. Bidang Keuangan Dan Perlengkapan 1. Menyusun anggaran dan pengeluaran untuk satu periode dan untuk setiap satu semester. 2. Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku. 3. Menyelenggarakan administrasi keuangan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran komisariat berdasarkan pedoman administrasi keuangan yang disusun untuk keperluan ini. 4. Melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong seluruh aparat HMI untuk meningkatkan sumber dana intern khususnya dari iuran anggota. 5. Mengatur dan mengurus pengamanan, pemeliharaan, perbaikan dan penambahan perlengkapan organisasi dengan : a) Mengadakan kontrol terhadap pemakaian peralatan organisasi. b) Mengusahakan penambahan perlengkapan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. c) Menyusun daftar inventarisasi organisasi. d) Mengatur perawatan dan pemeliharaan seluruh perlengkapan organisasi. e) Mengatur dan mengurus kebersihan serta keindahan sekretariat. 7.

Instansi Pengambilan Keputusan Komisariat Tata susunan instansi pengambilan keputusan dalam Pengurus Kommisariat : a. Rapat Harian b. Rapat Presidium Untuk evaluasi pelaksanaan program dilakukan rapat bidang dan untuk menyusun rancana kerja operasional diselenggarakan rapat kerja pengurus. a. Rapat Harian Komisariat 1. Rapat harian dihadiri oleh seluruh fungsionaris komisariat.



268

2. Rapat harian dilaksanakan setidak-tidaknya dua kali dalam satu bulan yakni pada hari Jum’at dalam minggu pertama dan ketiga setiap bulan. 3. Fungsi dan wewenang rapat harian : a) Membahas dan menjabarkan kebijakan yang telah diambil atau ditetapkan oleh Pengurus Cabang dan sidang pleno. b) Mengkaji dan mengevaluasi keputusan-keputusan sebelumnya. c) Mendengarkan laporan kegiatan dari seluruh fungsionaris komisariat. b. Rapat Presidium Komisariat 1. Rapat presidium dihadiri oleh Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum. 2. Rapat presidium dilaksanakan setidak-tidaknya empat kali dalam satu bulan yakni, pada hari Jum’at setiap minggu. Untuk minggu pertama dan ketiga diintegrasikan ke dalam rapat harian. 3. Fungsi dan wewenang rapat presidium : a) Mengambil keputusan tentang internal organisasi sehari-hari, khususnya dalam hal perkembangan situasi perguruan tinggi dan kemahasiswaan dalam upaya pembinaan komisariat. b) Mendengar informasi tentang perkembangan internal organisasi dan dampaknya bagi perkembangan komisariat. c. Rapat Bidang 1. Rapat bidang dihadiri oleh aparat bidang yang bersangkutan. 2. Rapat bidang diselenggarakan setidak-tidaknya satu kali dalam satu bulan. 3. Fungsi dan wewenang rapat bidang : a) Mengontrol pelaksanaan proyek/kerja yang dilakukan oleh bidang. b) Membuat penyesuaian terhadap pelaksanaan proyek/kerja dari bidang yang mengalami perubahan baik dalam segi teknis maupun segi waktu. c) Menyusun langkah-langkah teknis untuk menyelenggarakan proyek/kerja berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh rapat presidium. d. Rapat Kerja 1. Rapat kerja dihadiri oleh semua fungsionaris komisariat. 2. Rapat kerja dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester. 3. Fungsi dan wewenang rapat kerja : a) Menyusun jadwal aktivitas/rencana kerja untuk satu semester. b) Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk seluruhkegiatan Pengurus Komisariat selama satu semester.



269

II. STRUKTUR PEMBANTU PIMPINAN A. PENGURUS BADAN KOORDINASI (BADKO) 1. Status Pengurus Sesuai dengan ketentuan yang termaksud pada Bab II Bagian V pasal 23 Anggaran Rumah Tangga HMI mengenai status Badan Koordinasi HMI dalam struktur organisasi umumnya dan pimpinan khususnya, status BADKO adalah : a. Badan Koordinasi adalah badan pembantu Pengurus Besar. b. Badan Koordinasi HMI dibentuk untuk mengkoordinir beberapa Cabang. c. Masa jabatan Pengurus Badan Koordinasi disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Besar. 2. Tugas dan Wewenang Pengurus Badan Koordinasi Sesuai yang tercantum dalam Bab II Bagian V pasal 25 Anggaran Rumah Tangga HMI tugas dan wewenang Pengurus BADKO adalah : a. Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan Pengurus Besar tentang berbagai masalah organisasi di wilayahnya. b. Mewakili Pengurus Besar menyelesaikan persoalan intern di wilayah koordinasinya tanpa meninggalkan keharusan konsultasi dengan Pengurus Besar. c. Melaksanakan (MUSDA).

segala

yang

diputuskan

Musyawarah

Daerah

d. Melaksanakan Sidang Pleno setiap semester kegiatan. e. Membantu menyiapkan draft materi Kongres. f. Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan Cabang dalam wilayah koordinasinya. g. Mewakili Pengurus Besar melantik Cabang-Cabang di wilayah koordinasinya. h. Meminta laporan perkembangan Cabang-Cabang dalam wilayah koordinasinya. i. Menyampaikan laporan kerja Pengurus setiap semester kepada Pengurus Besar. j. Menyelenggarakan MUSDA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Kongres. k. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MUSDA. Sebagaimana badan pembantu Pengurus Besar, Badan Koordinasi berfungsi diantaranya adalah sebagai koordinator yang melaksanakan dan mengembangkan kebijakan Pengurus Besar tentang berbagai masalah atau Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


270

menyelesaikan persoalan-persoalan intern HMI di lingkungan koordinasinya, tetapi lebih penting lagi dimaksudkan untuk menyerasikan gerak langkah organisasi selaras dan sejalan dengan kebijakan PB yang berpedoman kepada ketetapan-ketetapan Kongres sebagai instansi pengambilan keputusan tertinggi organisasi. 3. Struktur Organisasi Pengurus Badan Koordinasi Struktur organisasi Pengurus Badan Koordinasi sesuai dengan pembidangan dalam program kerja nasional HMI, disesuaikan dengan pembidangan kerja dalam struktur Pengurus Besar kecuali bidang hubungan internasional yang ada hanya pada tingkat Pengurus Besar, diantaranya: a. Bidang Intern b. Bidang Ekstern c. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan d. Bidang Keuangan dan Perlengkapan e. Bidang Pemberdayaan Perempuan 4. Komposisi Personalia Pengurus Badan Koordinasi Struktur organisasi Pengurus Badan Koordinasi HMI diisi dengan personalia yang memenuhi persyaratan sesuai pasal 24 ayat b Anggaran Rumah Tangga HMI. Oleh sebab itu, maka persyaratan minimal untuk menjadi Pengurus Badan Koordinasi HMI adalah anggota yang pernah menjadi Pengurus Komisariat dan Pengurus Cabang serta telah lulus mengikuti LK II. Komposisi personalia Pengurus Badan Koordinasi terdiri dari: 1. Ketua Umum 2. Ketua Bidang Intern 3. Ketua Bidang Ekstern 4. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan 5. Sekretaris Umum 6. Wakil Sekretaris Umum Intern 7. Wakil Sekretaris Umum Ekstern 8. Wakil Sekretaris Umum Pemberdayaan Perempuan 9. Bendahara Umum 10. Wakil Bendahara Umum 11. Departemen Penelitian dan Pengembangan Kader 12. Departemen Pendidikan dan Latihan 13. Departemen Pengembangan dan Promosi Kader 14. Departemen Pendayagunaan Aparatur Organisasi 15. Departemen Pengembangan Organisasi 16. Departemen Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan 17. Departemen Kepemudaan Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


271

18. Departemen Kewirausahaan 19. Departemen Pengembangan Profesi 20. Departemen Pengkajian Masalah Pembangunan 21. Departemen Informasi Pembangunan Regional 22. Departemen Pengkajian Masalah Keumatan 23. Departemen Hubungan Lembaga Islam 24. Departemen Kajian Perempuan 25. Departemen Hubungan Lembaga Perempuan 26. Departemen Penerangan dan Humas 27. Departemen Administrasi dan Kesekretariatan 28. Departemen Logistik 29. Departemen Pengelolaan Sumber Dana. Mekanisme penetapan Pengurus Badan Koordinasi HMI dilakukan melalui Forum Musyawarah Daerah (MUSDA) dengan memilih caloncalon Ketua Umum/Formateur BADKO maksimal 3 (tiga) orang dan diusulkan pengesahannya pada Pengurus Besar HMI dengan memperhatikan suara terbanyak untuk ditetapkan 1 (satu) sebagai Ketua Umum/Formateur (pasal 26 ayat d ART HMI). 5. Fungsi Personalia Pengurus Badan Koordinasi Masing-masing personalia Pengurus Badan Koordinasi HMI menjalankan fungsinya sebagai berikut : 1. Ketua Umum adalah penanggung jawab dan koordinator dalam pelaksanaan tugas-tugas intern dan ekstern yang bersifat umum di tingkat regional. 2. Ketua Bidang Intern adalah penanggungjawab dan koordinator umum seluruh kegiatan yang sifatnya internal organisasi. 3. Ketua Bidang Ekstern adalah penanggungjawab dan koordinator umum seluruh kegiatan yang sifatnya eksternal organisasi. 4. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah penanggungjawab dan koordinator umum seluruh kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan organisasi. 5. Sekretaris Umum adalah penanggungjawab dan koordinator umum bidang data dan pustaka ketatausahaan dan penerangan serta hubungan organisasi dengan pihak eksten di tingkat regional. 6. Wakil Sekretaris Umum Intern bertugas atas nama Sekretaris Umum untuk kegiatan yang sifatnya intern dalam organisasi. 7. Wakil Sekretaris Umum Ekstern bertugas atas nama Sekretaris Umum untuk kegiatan yang sifatnya ekstern dalam organisasi. 8. Wakil Sekretaris Umum Pemberdayaan Perempuan bertugas atas nama Sekretaris Umum untuk kegiatan yang sifatnya pemberdayaan perempuan dalam organisasi.



272

9. Bendahara Umum adalah penanggungjawab dan koordinator bidang keuangan dan perlengkapan organisasi. 10. Wakil Bendahara Umum bertugas atas nama Bendahara Umum dalam pengolahan administrasi keuangan dan perlengkapan organisasi tingkat regional. 11. Departemen Penelitian dan Pengembangan Kader sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang penelitian dan pengembangan kader di tingkat regional. 12. Departemen Pendidikan dan Latihan sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang pendidikan dan latihan di tingkat regional. 13. Departemen Pengembangan dan Promosi Kader sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang pengembangan dan promosi kader di tingkat regional. 14. Departemen Pendayagunaan Aparatur Organisasi sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang pendayagunaan aparatur organisasi di tingkat regional. 15. Departemen Pengembangan Organisasi sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang pengambangan organisasi di tingkat regional. 16. Departemen Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang perguruan tinggi dan kemahasiswaan di tingkat regional. 17. Departemen Kepemudaan sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang kepemudaan di tingkat regional. 18. Departemen Kewirausahaan sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang kewirausahaan di tingkat regional. 19. Departemen Pengembangan Profesi sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang pengembangan profesi di tingkat regional. 20. Departemen Pengkajian Masalah Pembangunan sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di pengkajian masalah pembangunan di tingkat regional. 21. Departemen Informasi Pembangunan Regional sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang informasi pembangunan regional di tingkat regional. 22. Departemen Pengkajian Masalah Keumatan sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang pengkajian masalah keumatan di tingkat regional. 23. Departemen Hubungan Lembaga Islam sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang hubungan lembaga Islam di tingkat regional. 24. Departemen Kajian Perempuan sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang kajian perempuan di tingkat regional.



273

25. Departemen Hubungan Lembaga Perempuan sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang hubungan lembaga perempuan di tingkat regional. 26. Departemen Penerangan dan Humas sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang penerangan dan humas di tingkat regional. 27. Departemen Administrasi dan Kesekretariatan sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang administrasi dan kesekretariatan di tingkat regional. 28. Departemen Logistik sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang logistik di tingkat regional. 29. Departemen Pengelolaan Sumber Dana sebagai koordinator operasional dari kerja dari proyek-proyek di bidang pengelolaan sumber dana di tingkat regional. 6.

Wewenang dan Tanggung Jawab Bidang Kerja Pengurus Badan Koordinasi Masing-masing bidang kerja Pengurus Badan Koordinasi dalam menjalankan wewenang dan tanggungjawab adalah sebagai berikut : a. Bidang Intern 1. Melakukan penelitian baik dari segi program maupun dari segi edukatif terhadap hasil-hasil penyelenggaraan training dan aktivitas yang dijalankan oleh seluruh aparat Cabang dibawah koordinasi BADKO bersangkutan. 2. Menyusun data perkembangan anggota disetiap Cabang dalam wilayah koordinasi. 3. Menyusun data aparat organisasi dan lembaga khusus serta menganalisa hasil penelitian di kawasan koordinasinya dalam ikhtiar menertibkan penyelenggaraan organisasi yang sesuai dengan konstitusi. 4. Menyusun data hasil eksternal berdasarkan sektor yang urgen dalam perkembangan kawasan regional untuk mengembangkan HMI di wilayah BADKO bersangkutan. 5. Meyelenggarakan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan training dan aktivitas yang diselenggarakan oleh seluruh aparat Cabang HMI di wilayah koordinasinya. 6. Mengusahakan tindak lanjut atas hasil penelitian pelaksanaan training dan aktivitas yang diselenggarakan oleh aparat HMI Cabang di wilayah koordinasinya dengan : a) Mengarahkan dan mensosialisasikan pedoman perkaderan HMI dalam bentuk petunjuk pelaksanaan training yang operasional. b) Mengarahkan dan mensosialisasikan pedoman evaluasi training yang telah ditetapkan oleh organisasi.



274

c) Menyelenggarakan proyek yang dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan training dan aktivitas pusdiklat tingkat regional, proyek pengembangan kelembagaan perkaderan sebagai pilot project penerapan kurikulum training. 7. Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang dapat menunjang pembinaan anggota. 8. Memperhatikan, mengontrol dan melaksanakan rasionalisasi kepengurusan dari aparat HMI di wilayah koordinasinya melalui penggantian pengurus yang teratur, tepat waktu dan rekruitmen personalia yang sesuai dengan kualitas individu yang diperlukan. 9. Menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas kerja dan mekanisme kerja organisasi sesuai dengan aturan/pedoman organisasi. 10. Mendorong berbagai kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kualitas kerja dan mekanisme kerja organisasi di wilayah koordinasinya. 11. Melakukan kegiatan yang menunjang peningkatan dan pengembangan serta potensi organisasi menjalankan usaha di wilayah koordinasinya. 12. Melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas personil pengelola lembaga pengembangan profesi di seluruh aparat antara lain dengan : a) Mendorong seluruh aparat HMI untuk melakukan latihan pengembangan ketrampilan mengelola lembaga pengembangan profesi. b) Mendorong seluruh aparat HMI untuk menyelenggarakan kerjakerja sosial kemasyarakatan. c) Mengusahakan hubungan kerja sama secara kelembagaan antara lain lembaga-lembaga pengembangan profesi (LPP) HMI dengan berbagai lembaga pengembangan profesi dan lembaga-lembaga penelitian kemasyarakatan. b. Bidang Ekstern 1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi aktif, korektif dan konstruktif dari seluruh anggota dan alumni HMI dalam mewujudkan kehidupan kampus yang demokratis di wilayah koordinasinya. 2. Mengusahakan agar para anggota dan alumni HMI ikut serta secara aktif meningkatkan fungsi dan peranan perguruan tinggi di tengah kehidupan masyarakat. 3. Mengadakan kajian-kajian tentang berbagai aspek dan merumuskan pola serta bentuk partisipasi HMI dalam pembangunan regional. 4. Mengembangkan pola kajian yang kontinyu untuk menggali pemikiran yang bermanfaat dalam berbagai segi kehidupan umat Islam guna disumbangkan sebagai kontribusi gagasan pada lembagalembaga sosial, keagamaan dan politik.



275

5. Mengadakan kajian-kajian dan melakukan penyikapan terhadap masalah hukum dan HAM di tingkat regional. 6. Mengadakan kajian-kajian dan melakukan penyikapan terhadap masalah lingkungan hidup di tingkat regional. c. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan 1. Melakukan pengaturan tata-cara pengelolaan surat menyurat yang meliputi penyelenggaraan : a) Surat masuk. b) Surat keluar. c) Pengetikan dan pengadaan surat. d) Pengaturan administrasi pengarsipan. e) Pengaturan pengarsipan surat. 2. Melakukan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyusunan dan pemeliharaan dokumentasi organisasi serta bahan-bahan yang berkenaan dengan intern dan ekstern organisasi 3. Mengatur penyelenggaraan produksi atau reproduksi dari dokumentasi organisasi yang perlu disampaikan kepada seluruh aparat HMI. 4. Menyelenggarakan aktivitas yang dapat menambah pengetahuan dan keterampilan personil bidang kesekretariatan di seluruh aparat HMI guna meningkatkan kelancaran dan mutu kerja dalam bidang administrasi dan kesekretariatan. 5. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat mendukung usaha perbaikan peningkatan dan penyempurnaan cara kerja administrasi dan kesekretariatan di seluruh aparat HMI. d. Bidang Keuangan dan Perlengkapan 1. Menyusun anggaran dan pengeluaran Pengurus Badan Koordinasi untuk satu periode dan untuk setiap semester. 2. Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku. 3. Menyelenggarakan administrasi keuangan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran Pengurus Badan Koordinasi berdasarkan pedoman administrasi keuangan yang disusun untuk keperluan ini. 4. Melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan dana organisasi yang halal dan tidak mengikat. 5. Mengatur dan mengurus pengamanan, pemeliharaan, perbaikan dan penambahan perlengkapan organisasi dengan : a) Mengadakan kontrol terhadap pemakaian peralatan organisasi. b) Mengusahakan penambahan perlengkapan organisasi sesuai atau tidak dengan kebutuhan organisasi. c) Menyusun daftar inventarisasi organisasi. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


276

d) Mengatur perawatan dan pemeliharaan seluruh perlengkapan organisasi. e) Mengatur dan mengurus kebersihan serta keindahan sekretariat. e. Bidang Pemberdayaan Perempuan 1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas HMI-Wati sesuai dengan tingkat perkembangan dunia perempuan khususnya dalam masyarakat. 2. Merumuskan pemikiran-pemikiran kualitatif yang bermanfaat bagi kemajuan KOHATI dan sesama organisasi perempuan lainnya, seperti pemikiran-pemikiran tentang peningkatan kualitas kepemimpinan di kalangan perempuan, mekanisme dan struktur organisasi yang efektif dan lain sebagainya. 3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan upaya bersama di kalangan perempuan dalam menanggulangi berbagai masalah sosial kemasyarakatan. 4. Mengangkat topik pembahasan keperempuanan dalam kelompok– kelompok diskusi HMI. 5. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong KOHATI untuk melakukan sosialisasi organisasi dan pembinaan terhadap personalia KOHATI dalam : a) Meningkatkan pengetahuan dan penghayatan anggota terhadap fungsi dan peranan KOHATI sebagai badan khusus HMI. b) Mendorong HMI-Wati untuk mengikuti training-training baik training umum maupun khusus. c) Meningkatkan intensitas komunikasi antara KOHATI dengan aparat HMI dan alumni. 6. Menyelenggarakan berbagai usaha yang dapat mendorong peningkatan peranan KOHATI dalam wadah kerjasama organisasi perempuan. 7. Melakukan berbagai aktivitas lainnya yang menunjang upaya pembinaan personalia KOHATI, pembinaan operasional KOHATI serta pembinaan partisipasi KOHATI dalam kehidupan perempuan khususnya dan masyarakat. 7. Instansi Pengambilan Keputusan Pengurusan BADKO Tata susunan tingkat instansi pengambilan keputusan dalam Pengurus Badan Koordinasi adalah : a. Sidang Pleno. b. Rapat Harian. c. Rapat Presidium



277

a. Sidang Pleno BADKO 1. Sidang pleno BADKO adalah instansi tertinggi pengambilan keputusan di tingkat Badan Koordinasi. 2. Sidang pleno dihadiri oleh seluruh fungsionaris Pengurus Badan Koordinasi, ditambah dengan Ketua Umum Cabang di wilayah koordinasinya. 3. Fungsi dan wewenang sidang pleno : a) Membahas laporan Pengurus Badan Koordinasi tentang pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan oleh MUSDA untuk tiap semester. b) Mendengar laporan Pengurus Cabang di wilayah kordinasinya. c) Mengambil kebijakan yang mendasar bagi organisasi, baik intern maupun ekstern yang berpedoman dan selaras dengan kebijakan HMI secara nasional di tingkat regional. 4. Sidang pleno setidak-tidaknya dilakukan enam bulan sekali atau empat kali dalam satu periode. b. Rapat Harian BADKO 1. Rapat harian BADKO dihadiri seluruh fungsionaris BADKO. 2. Rapat harian BADKO dilaksanakan setidak tidaknya satu kali dalam satu bulan, yakni pada hari Jum’at minggu terakhir. 3. Fungsi dan wewenang rapat harian adalah : a) Membahas dan menjabarkan kebijakan yang telah diambil atau ditetapkan organisasi secara nasional dan yang telah ditetapkan sidang pleno BADKO untuk disosialisasikan di wilayah koordinasinya. b) Mengkaji dan mengevaluasi keputusan-keputusan rapat presidium BADKO untuk kemudian mengambil atau mempertimbangkan keputusan dari seluruh kebijakannya. c) Mendengar laporan kegiatan dari seluruh fungsionaris Pengurus Badan Koordinasi menyangkut bidang-bidangnya. c. Rapat Presidium BADKO 1. Rapat presidium BADKO dihadiri oleh Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum. 2. Rapat presidium dilakukan setidak-tidaknya empat kali dalam satu bulan, yakni pada hari Jum’at setiap minggunya. 3. Fungsi dan wewenang rapat presidium BADKO : a) Mengambil keputusan tentang perkembangan organisasi seharihari baik intern maupun ekstern di wilayah koordinasinya, khususnya pengaruh perkembangannya terhadap kelangsungan aktivitas/program yang telah ditetapkan. b) Mendengar informasi tentang perkembangan dari berbagai aspek organisasi baik intern maupun ekstern di tingkat regional.



278

c) Mengevaluasi perkembangan ekstern organisasi dan dampaknya bagi perkembangan organisasi di wilayah koordinasinya. d. Rapat Bidang 1. Rapat bidang dihadiri oleh aparat bidang yang bersangkutan. 2. Rapat bidang diselenggarakan setidak-tidaknya satu kali dalam satu bulan. 3. Fungsi dan wewenang rapat bidang : a) Mengontrol pelaksanaan proyek/kerja yang dilakukan oleh setiap bidang. b) Membuat penyesuaian terhadap pelaksanaan proyek/kerja dari setiap bidang yang mengalami perubahan baik dalam segi teknis maupun segi waktu. 4. Menyusun langkah-langkah teknis untuk menyelenggarakan proyek/kerja berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh rapat presidium. e. Rapat Kerja 1. Rapat kerja dihadiri oleh semua fungsionaris BADKO. 2. Rapat kerja dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester. 3. Fungsi dan wewenang rapat kerja : a) Menyusun jadwal aktivitas/rencana kerja untuk satu semester. b) Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk seluruh kegiatan Pengurus Badan Koordinasi selama satu semester. B. PENGURUS KOORDINATOR KOMISARIAT (KORKOM) 1. Status Pengurus Sesuai dengan ketentuan yang termaksud pada bagian VII pasal 33 Anggaran Rumah Tangga HMI mengenai status Koordinator Komisariat dalam struktur organisasi umumnya dan pimpinan khususnya, status Koordinator Komisariat adalah : a. Koordinator Komisariat adalah badan pembantu Pengurus Cabang. b. Koordinator Komisariat HMI dibentuk untuk mengkoordinir beberapa komisariat. c. Masa jabatan Pengurus Koordinator Komisariat disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Cabang. 2. Tugas dan Wewenang Pengurus Koordinator Komisariat a. Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan Pengurus Cabang tentang berbagai masalah organisasi di wilayahnya. b. Mewakili Pengurus Cabang menyelesaikan persoalan intern di wilayah koordinasinya dan berkonsultasi serta berkoordinasi dengan Pengurus Cabang. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


279

c. Melaksanakan Ketetapan-ketetapan Musyawarah Komisariat. d. Menyampaikan laporan kerja di Sidang Pleno Pengurus Cabang dan di waktu lain ketika diminta Pengurus Cabang. e. Membantu menyiapkan draft materi Konferensi Cabang. f. Mengkoordinir dan mengawasi kegiatan Komisariat dalam wilayah koordinasinya. g. Meminta laporan Komisariat dalam wilayah koordinasinya. h. Menyelenggarakan Musyawarah Komisariat selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Konferensi Cabang. i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pengurus Cabang melalui Rapat Harian Pengurus Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum Musyawarah Komisariat dan menyampaikan laporan kerja selama periode kepengurusan di Musyawarah Komisariat. j. Mengusulkan kenaikan dan penurunkan status Komisariat di wilayah koordinasinya berdasarkan evaluasi perkembangan Komisariat. k. Mengusulkan kepada Pengurus Cabang pembentukan Komisariat Persiapan. Sebagaimana badan pembantu Pengurus Cabang, Koordinator Komisariat berfungsi diantaranya adalah sebagi koordinator yang melaksanakan dan mengembangkan kebijakan pengurus Cabang tentang berbagai masalah atau menyelesaikan persoalan-persoalan intern HMI di lingkungan koordinasinya tetapi lebih penting lagi dimaksudkan untuk menyerasikan gerak langkah organisasi selaras dan sejalan dengan kebijakan Pengurus Cabang yang berpedoman kepada ketetapan-ketetapan kongres sebagai instansi pengambilan keputusan. 3. Struktur Organisasi Pengurus Koordinator Komisariat 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Anggota. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparat Organisasi. Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan. Bidang Pemberdayaan Perempuan. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan. Bidang Keuangan dan Perlengkapan.

4. Komposisi Personalia Pengurus KORKOM 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ketua Umum Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Anggota Ketua Bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparat Organisasi Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan Sekretaris Umum



280

7. Wakil Sekretaris Umum Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Anggota 8. Wakil Sekretaris Umum Pengembangan dan Pembinaan Aparat Organisasi 9. Wakil Sekretaris Umum Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan 10. Wakil Sekretaris Umum Pemberdayaan Perempuan 11. Bendahara Umum 12. Wakil Bendahara Umum 13. Departemen Pendidikan dan Latihan Anggota 14. Departemen Pengembangan Perkaderan 15. Departemen Data Aparat Organisasi 16. Departemen Pendayagunaan Aparatur Organisasi 17. Departemen Pengembangan Aparat 18. Departemen Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan 19. Departemen Kepemudaan 20. Departemen Kajian Perempuan 21. Departemen Pengembangan Sumber Daya Perempuan 22. Departemen Data dan Pustaka 23. Departemen Penerangan 24. Departemen Ketatausahaan 25. Departemen Logistik 26. Departemen Pegelolaan Sumber Dana 5. Fungsi Personalia Pengurus KORKOM 1. Ketua Umum adalah penanggung jawab dan koordinator umum dalam pelaksanaan tugas-tugas intern dan ekstern organisasi yang bersifat umum pada tingkat KORKOM. 2. Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Anggota adalah penanggungjawab dan koordinator bidang penelitian, pengembangan dan pembinaan anggota. 3. Ketua Bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparat Organisasi adalah penanggungjawab dan koordinator bidang pengembangan dan pembinaan aparat organisasi. 4. Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan adalah penanggungjawab dan koordinator bidang perguruan tinggi dan kemahasiswaan. 5. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah penanggungjawab dan koordinator bidang pemberdayaan perempuan. 6. Sekretaris Umum penanggungjawab dan koordinator kegiatan dalam bidang data dan pustaka ketatausahaan dan penerangan serta hubungan organisasi dengan pihak ekstern tingkat KORKOM. 7. Wakil Sekretaris Umum Penelitian, Pengembangan dan Pembinaan Anggota (PPPA) bertugas untuk kegiatan PPPA membantu ketua bidangnya di tingkat KORKOM. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


281

8. Wakil Sekretaris Umum Pengembangan dan Pembinaan Aparat Organisasi (PPAO) bertugas untuk kegiatan PPAO membantu ketua bidangnya di tingkat KORKOM. 9. Wakil Sekretaris Umum Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan (PTKP) bertugas untuk kegiatan PTKP membantu ketua bidangnya di tingkat KORKOM. 10. Wakil Sekretaris Umum Pemberdayaan Perempuan bertugas untuk kegiatan pemberdayaan perempuan membantu ketua bidangnya di tingkat KORKOM. 11. Bendahara Umum adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan di bidang keuangan dan perlengkapan organisasi di tingkat KORKOM. 12. Wakil Bendahara Umum bertugas atas nama Bendahara Umum dalam pengolahan administrasi keuangan dan perlengkapan organisasi. 13. Departemen Pendidikan dan Latihan (Diklat) Anggota bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dari proyek-proyek di bidang diklat anggota di tingkat KORKOM. 14. Departemen Pengembangan Perkaderan bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dari proyek-proyek di bidang pengembangan perkaderan di tingkat KORKOM. 15. Departemen Data Aparat Organisasi bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dari proyek-proyek di bidang data aparat organisasi ditingkat KORKOM. 16. Departemen Pendayagunaan Aparatur Organisasi bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dari proyek-proyek di bidang pendayagunaan aparatur organisasi di tingkat KORKOM. 17. Departemen Pengembangan Aparat bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dari proyek-proyek di bidang pengembangan aparat organisasi di tingkat KORKOM. 18. Departemen Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dari proyek-proyek di bidang perguruan tinggi dan kemahasiswaan ditingkat KORKOM. 19. Departemen Kepemudaan bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dari proyek-proyek di bidang kepemudaan ditingkat KORKOM. 20. Departemen Kajian Perempuan bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dari proyek-proyek di bidang kajian pemberdayaan perempuan di tingkat KORKOM. 21. Departemen Pengembangan Sumber Daya Perempuan bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dari proyek-proyek di bidang pengembangan sumber daya perempuan di tingkat KORKOM. 22. Departemen Data dan Pustaka bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dari proyek-proyek di bidang data dan pustaka di tingkat KORKOM.



282

23. Departemen Penerangan bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dari proyek-proyek di bidang penerangan di tingkat KORKOM. 24. Departemen Ketatausahaan bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dari proyek-proyek di bidang ketatausahaan di tingkat KORKOM. 25. Departemen Logistik bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dari proyek-proyek di bidang logistik di tingkat KORKOM. 26. Departemen Pegelolaan Sumber Dana bertugas sebagai koordinator operasional dan kerja dari proyek-proyek di bidang pegelolaan sumber dana di tingkat KORKOM. 6. Wewenang dan Tanggungjawab Bidang Kerja Pengurus a. Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Pembinaan Anggota 1. Menyelenggarakan koordinasi pengawasan dalam pengurus KORKOM terhadap pelaksanaan training dan aktivitas yang diselenggarakan oleh seluruh aparat komisariat di seluruh KORKOM. 2. Melakukan penilaian baik dari segi program maupun segi edukatif terhadap hasil-hasil penyelenggaraan training dan aktivitas yang dijalankan oleh seluruh aparat HMI komisariat di lingkungan KORKOM. 3. Mengusahakan tindak lanjut atas penilaian pelaksanaan training dan aktivitas yang diselenggarakan oleh aparat HMI komisariat di lingkungan KORKOM dengan : a) Mengarahkan, membina, membimbing dan mensosialisasikan petunjuk pelaksanaan training dan aktivitas yang telah ditetapkan oleh pengurus Cabang sehingga menjadi pedoman organisasi dalam menerapkan pedoman perkaderan. b) Mengarahkan dan mensosialisasikan pedoman evaluasi training yang telah disusun oleh pengurus Cabang. c) Menyelenggarakan proyek kerja yang dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan training dan aktivitas lainnya. d) Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang dapat menunjang upaya pembinaan anggota di lingkungan KORKOM. b. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparat Organisasi. 1. Memperhatikan, mengontrol dan melaksanakan rasionalisasi kepengurusan dari aparat komisariat HMI di lingkungan koordinasinya melalui pergantian pengurus yang teratur, tepat waktu dan rekruitmen personalia yang sesuai dengan kualitas individual yang dibutuhkan.



283

2. Menyusun data pengembangan aparat HMI komisariat di lingkungannya dalam ikhtiar menerbitkan penyelenggaraan organisasi yang sesuai dengan konstitusi. 3. Menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas dan mekanisme kerja aparat organisasi HMI komisariat di lingkungan KORKOM sesuai aturan yang berlaku. 4. Mendorong berbagai kegiatan di aparat HMI komisariat di lingkungan KORKOM yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas kerja dan mekanisme kerja organisasi. 5. Melakukan kegiatan lainnya yang dapat menunjang peningkatan dan pengembangan kualitas serta potensi organisasi dalam menjalankan usaha di komisariat -komisariat di lingkungan KORKOM. c. Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Kepemudaan 1. Mengusahakan agar para anggota dan alumni HMI di lingkungan HMI ikut serta secara aktif meningkatkan fungsi dan peranan perguruan tinggi di tengah kehidupan bermasyarakat. 2. Melakukan kegiatan yang mendorong anggota dan alumni HMI di lingkungan Cabang untuk meningkatkan kehidupan beragama dikampus antara lain dengan : a) Memprakarsai kegiatan-kegiatan agama (Islam) di lingkungan kampus. b) Meningkatkan efektifitas kehidupan masjid kampus. c) Melakukan diskusi-diskusi untuk meningkatkan konsep Islam tentang berbagai segi kehidupan masyarakat. d) Melakukan kegiatan yang dapat mendorong anggota komisariat untuk melakukan dan meningkatkan aktivitas diskusi kelompok, tentir-tentir, grup belajar dan lain-lain. d. Bidang Pemberdayaan Perempuan 1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong KOHATI untuk melakukan sosialisasi organisasi dan pembinaan terhadap personalia KOHATI dalam : a) Meningkatkan pengetahuan dan penghayatan anggota terhadap fungsi dan peranan KOHATI sebagai badan khusus HMI. b) Mendorong HMI-Wati untuk mengikuti training-training baik training umum maupun khusus. 2. Meningkatkan intensitas komunikasi antara KOHATI dengan seluruh aparat HMI komisariat di lingkungan koordinasinya dan alumni HMI-Wati di lingkungan perguruan tinggi. 3. Melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas HMI-Wati sesuai dengan tingkat perkembangan dunia perempuan di lingkungan komisariatnya. e. Bidang Administrasi dan Kesekretariatan Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


284

1. Melakukan pengaturan tata-cara pengelolaan surat menyurat yang meliputi penyelenggaraan : a) Surat masuk. b) Surat keluar. c) Konsep surat keluar. d) Pengetikan dan pengadaan surat. e) Pengaturan administrasi pengarsipan. f) Pengaturan pengarsipan surat. 2. Melakukan pengumpulan, pencatatan pengolahan, penyusunan, dan pemeliharaan dokumentasi organisasi serta bahan-bahan yang berkenaan dengan intern dan ekstern organisasi. 3. Mengatur penyelenggaraan produksi atau reproduksi dari dokumentasi organisasi yang perlu disampaikan kepada seluruh aparat HMI. f. Bidang Keuangan dan Perlengkapan. 1. Menyusun anggaran dan pengeluaran Pengurus Koordinator Komisariat untuk satu periode dan untuk setiap semester. 2. Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku. 3. Menyelenggarakan administrasi keuangan untuk setiap penerimaan dan pengeluaran Pengurus Koordinator Komisariat berdasarkan pedoman administrasi keuangan yang disusun untuk keperluan ini. 4. Melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan dana organisasi yang halal dan tidak mengikat. 5. Mengatur dan mengurus pengamanan, pemeliharaan, perbaikan dan penambahan perlengkapan organisasi dengan : a) Mengadakan kontrol terhadap pemakaian peralatan organisasi. b) Mengusahakan penambahan perlengkapan organisasi sesuai atau tidak dengan kebutuhan organisasi. c) Menyusun daftar inventarisasi organisasi. d) Mengatur perawatan dan pemeliharaan seluruh perlengkapan organisasi. e) Mengatur dan mengurus kebersihan serta keindahan sekretariat. 7. Instansi Pengambilan Keputusan Pengurusan KORKOM Tata susunan tingkat instansi pengambilan keputusan dalam Pengurus KORKOM adalah : a. Sidang Pleno b. Rapat Harian c. Rapat Presidium



285

a. Sidang Pleno KORKOM 1. Sidang pleno KORKOM adalah instansi tertinggi pengambilan keputusan di tingkat Koordinator Komisariat. 2. Sidang pleno dihadiri oleh seluruh fungsionaris pengurus KORKOM, ditambah dengan Ketua Umum Komisariat di wilayah koordinasinya. 3. Fungsi dan wewenang sidang pleno : a) Membahas laporan pengurus KORKOM tentang pelaksanaan tugas sebagai koordinator komisariat untuk tiap semester. b) Mendengar laporan pengurus komisariat di wilayah koordinasinya. c) Mengambil kebijakan yang mendasar bagi organisasi, baik intern maupun ekstern yang berpedoman dan selaras dengan kebijakan HMI secara nasional di tingkat wilayah koordinasinya. 4. Sidang pleno setidak-tidaknya dilakukan enam bulan sekali atau dua kali dalam satu periode. b. Rapat Harian KORKOM 1. Rapat harian KORKOM dihadiri seluruh fungsionaris KORKOM. 2. Rapat harian KORKOM dilaksanakan setidak-tidaknya satu kali dalam satu bulan, yakni pada hari Jum’at minggu terakhir. 3. Fungsi dan wewenang rapat harian adalah : a) Membahas dan menjabarkan kebijakan yang telah diambil atau ditetapkan organisasi secara nasional dan yang telah ditetapkan oleh Cabang serta MUSKOM untuk disosialisasikan di wilayah koordinasinya. b) Mengkaji dan mengevaluasi keputusan-keputusan presidium KORKOM untuk kemudian mengambil atau mempertimbangkan keputusan dari seluruh kebijakannya. c) Mendengar laporan kegiatan dari seluruh fungsionaris pengurus KORKOM menyangkut bidang-bidangnya. c. Rapat Presidium KORKOM 1. Rapat presidium KORKOM dihadiri oleh Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum. 2. Rapat presidium dilakukan setidak-tidaknya empat kali dalam satu bulan, yakni pada hari Jum’at dari setiap minggu. 3. Fungsi dan wewenang rapat presidium KORKOM : a) Mengambil keputusan tentang perkembangan organisasi seharihari baik intern maupun ekstern di wilayah koordinasinya, khususnya pengaruh perkembangannya terhadap kelangsungan aktivitas/program yang telah ditetapkan. b) Mendengar informasi tentang perkembangan dari berbagai aspek organisasi baik intern maupun ekstern di tingkat perguruan tinggi. c) Mengevaluasi perkembangan ekstern organisasi dan dampaknya bagi perkembangan organisasi di wilayah koordinasinya. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


286

d. Rapat Bidang 1. Rapat bidang dihadiri oleh aparat bidang yang bersangkutan. 2. Rapat bidang diselenggarakan setidak-tidaknya satu kali dalam satu bulan. 3. Fungsi dan wewenang rapat bidang : a) Mengontrol pelaksanaan proyek/kerja yang dilakukan oleh setiap bidang. b) Membuat penyesuaian terhadap pelaksanaan proyek/kerja dari setiap bidang yang mengalami perubahan baik dalam segi teknis maupun segi waktu. c) Menyusun langkah-langkah teknis untuk menyelenggarakan proyek/kerja berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh rapat presidium. 5. Rapat Kerja 1. Rapat kerja dihadiri oleh semua fungsionaris KORKOM. 2. Rapat kerja dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester. 3. Fungsi dan wewenang rapat kerja : a) Menyusun jadwal aktivitas/rencana kerja untuk satu semester. b) Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk seluruh kegiatan Pengurus KORKOM selama satu semester. III. BADAN KHUSUS HMI 1. Status, Sifat, dan Fungsi Badan Khusus Sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 51 Anggaran Rumah Tangga HMI mengenai status, sifat, dan fungsi Badan Khusus dalam HMI adalah : a. Badan Khusus adalah lembaga yang dibentuk/disahkan oleh struktur pimpinan sebagai wahana beraktivitas di bidang tertentu secara profesional di bawah koordinasi bidang dalam struktur pimpinan setingkat. b. Badan Khusus bersifat semi-otonom terhadap struktur pimpinan. c. Badan Khusus dapat memiliki pedoman sendiri yang tidak bertentangan dengan AD, ART dan ketetapan Kongres lainnya. d. Badan Khusus berfungsi sebagai penyalur minat dan bakat anggota serta wahana pengembangan bidang tertentu yang dinilai strategis. 2. Jenis Badan Khusus Sesuai dengan Pasal 52 ART Jenis Badan Khusus adalah : a. Badan Khusus terdiri dari Korps-HMI-Wati (KOHATI), Badan Pengelola Latihan (BPL), Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


287

b. Badan Khusus lainnya dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi. c. Badan Khusus dapat dibentuk di semua tingkatan struktur HMI. d. Di tingkat Pengurus Besar dibentuk KOHATI PB HMI, Badan Pengelola Latihan (BPL), Bakornas Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) dan Balitbang PB HMI. 3. Tugas dan Kewajiban Badan Khusus Sesuai dengan ART pasal 53 sampais 56 tugas dan kewajiban masing-masing Badan Khusus adalah : a. KOHATI bertugas : 1. Melakukan pembinaan, pengembangan, dan peningkatan potensi kader HMI dalam wacana dan dinamika keperempuanan. 2. Melakukan advokasi terhadap isu-isu keperempuanan. b. Lembaga Pengembangan Profesi bertugas : 1. Melaksanakan perkaderan dan program kerja sesuai dengan bidang profesi masing-masing Lembaga Pengembangan Profesi. 2. Memberikan laporan secara berkala kepada struktur HMI yang setingkat. c. Badan Pengelola Latihan bertugas : 1. Melaksanakan dan mengelola aktivitas pelatihan di lingkungan HMI. 2. Memberikan laporan secara berkala kepada struktur kepemimpinan HMI setingkat. d. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) bertugas : 1. Melaksanakan dan mengelola aktivitas Penelitian dan Pengembangan di lingkungan HMI. 2. Memberikan laporan secara berkala kepada Pengurus Besar HMI. 4. Struktur Organisasi Badan Khusus a. Struktur Organisasi KOHATI diatur dalam Pedoman Dasar KOHATI. b. Struktur Organisasi Lembaga Pengembangan Profesi diatur dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi HMI. c. Struktur Organisasi Badan Pengelola Latihan diatur dalam Pedoman Dasar Badan Pengelola Latihan HMI. d. Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) diatur dalam Pedoman Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) HMI. 5. Komposisi Personalia Badan Khusus Komposisi personalia yang mengisi struktur organisasi Badan Khusus : a. Formasi Pengurus KOHATI sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. (ART HMI Pasal 53 ayat f butir 1)



288

b. Formasi Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) sekurangkurangnya terdiri Direktur, Direktur Administrasi dan Keuangan, dan Direktur Pendidikan dan Pelatihan. (ART HMI Pasal 54 ayat e butir 1) c. Formasi Pengurus Badan Pengelola Latihan (BPL) sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. (ART HMI Pasal 55 ayat e butir 1) d. Formasi Pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala, Sekretaris dan Bendahara. (ART HMI Pasal 56 ayat e butir 1) 6. Hak dan Wewenang Badan Khusus a. KOHATI memiliki hak dan wewenang untuk (ART HMI Pasal 53 ayat e) : 1. Memiliki Pedoman Dasar KOHATI. 2. KOHATI berhak untuk mendapatkan berbagai informasi dari semua tingkat struktur kepemimpinan HMI untuk memudahkan KOHATI menunaikan tugasnya. 3. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya dalam gerakan keperempuanan yang tidak bertentangan dengan AD HMI, ART HMI dan pedoman organisasi lainnya. b. Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) memiliki hak dan wewenang untuk (ART HMI Pasal 54 ayat d) : 1. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga. 2. Masing-masing Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat Pengurus Besar berwenang untuk melakukan akreditasi Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat Cabang. 3. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar yang tidak bertentangan dengan AD HMI, ART HMI dan pedoman organisasi lainnya. 4. Dapat melakukan penyikapan terhadap fenomena eksternal sesuai dengan bidang profesi masing-masing lembaga pengembangan profesi. c. Badan Pengelola Latihan (BPL) memiliki hak dan wewenang untuk (ART HMI Pasal 55 ayat d) : 1. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga. 2. Badan Pengelola Latihan (BPL) berwenang untuk melakukan akreditasi Badan Pengelola Latihan (BPL) di tingkat BADKO/Cabang. 3. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang perkaderan yang tidak bertentangan dengan AD HMI, ART HMI dan pedoman organisasi lainnya. d. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) memiliki hak dan wewenang (ART HMI Pasal 56 ayat d) : 1. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga.



289

2. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) berhak untuk mendapatkan berbagai informasi dari semua tingkatan HMI untuk keperluan penelitian dan pengembangan di lingkungan HMI. 3. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya yang di bidang penelitian dan pengembangan yang tidak bertentangan dengan AD HMI, ART HMI dan pedoman organisasi lainnya. 7. Musyawarah Lembaga Badan Khusus. a. Musyawarah KOHATI (ART HMI Pasal 53 ayat g) : 1. Musyawarah KOHATI merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi pada KOHATI. 2. Musyawarah KOHATI merupakan forum laporan pertanggungjawaban dan perumusan program kerja KOHATI. 3. Tata tertib Musyawarah KOHATI diatur tersendiri dalam Pedoman Dasar KOHATI. b. Musyawarah Lembaga (ART HMI Pasal 54 ayat f) : 1. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Lembaga Pengembangan Profesi (LPP), baik di tingkat Pengurus Besar HMI maupun di tingkat HMI BADKO/Cabang. 2. Di tingkat Pengurus Besar disebut Musyawarah Nasional yang dihadiri oleh Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi Cabang dan di tingkat Cabang disebut Musyawarah Lembaga yang dihadiri oleh anggota Lembaga Pengembanga Profesi Cabang. 3. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan memilih formateur dan mide formateur. 4. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) HMI. c. Musyawarah Lembaga (ART HMI Pasal 55 ayat f) : 1. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi di Badan Pengelola Latihan (BPL). 2. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan calon Kepala BPL sebagai formateur yang kemudian diajukan kepada Pengurus struktur kepemimpinan HMI setingkat. 3. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Badan Pengelola Latihan (BPL). d. Musyawarah Lembaga (ART HMI Pasal 56 ayat f) : 1. Musyawarah Lembaga merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi pada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). 2. Musyawarah Lembaga menetapkan program kerja dan calon Kepala Balitbang sebagai formateur yang diajukan kepada Pengurus Besar HMI. 3. Tata tertib Musyawarah Lembaga diatur tersendiri dalam Pedoman Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) HMI.



290

8. Instansi Pengambilan Keputusan a. Rapat Harian Badan Khusus. b. Rapat Presidium Badan Khusus. a. Rapat Harian Badan Khusus 1. Rapat harian lembaga dihadiri oleh seluruh fungsionaris badan khusus. 2. Rapat harian dilaksanakan setidaknya dua kali dalam satu bulan. 3. Fungsi dan wewenag : a) Membahas dan menjabarkan kebijakan yang telah diambil dalam satu bulan oleh pengurus Cabang yang diaktifkan dangan program badan khusus. b) Mengkaji dan mengevaluasi kepurusan-keputusan yang diambil oleh presidium badan khusus untuk kemudian mengambil atau mempertimbangkan keputusannya. c) Mempelajari laporan kegiatan fungsionaris badan khusus menayangkut bidang masing-masing. b. Rapat Presidium Badan Khusus 1. Rapat presidium badan khusus dihadiri : a) KOHATI dihadiri oleh Ketua Umum, Ketua Bidang, Sekrateris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara umum. b) Lembaga Pengembangan Profesi dihadiri oleh Direktur dan Direktur Bidang. c) Badan Pengelola Latihan dihadiri oleh Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bendahara serta Wakil Bendahara. d) Badan Penelitian dan Pengembangan dihadiri oleh Kepala, Sekretaris, dan Bendahara serta Koordinator Divisi. 2. Rapat presidium dilaksanakan setidaknya empat kali dalam satu bulan. 3. Fungsi dan wewenang rapat persidium : a) Mengambil keputusan tentang perkembangan lembaga seharihari baik intern maupun ekstern. b) Mendengar informasi tentang perkembangan dari berbagai aspek lembaga baik intern maupun ekstern dikaitkan dengan kebijaksaan lembaga yang ada. c) Mengevaluasikan perkembangan lembaga dalam menjalankan program – program kegiatan. c. Rapat Bidang Badan Khusus 1. Rapat bidang dihadiri oleh koordinator dan anggota bidang yang bersangkutan. 2. Rapat bidang dilaksanakan setidak – tidaknya empat kali dalam satu bulan. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


291

3. Fungsi dan wewenang rapat bidang badan khusus adalah : a) Mengontrol pelaksanaan proyek / kerja yang dilakukan oleh setiap bidang dengan tetap merujuk kepada kebijaksanaan / pedoman yang telah ditetapkan oleh organisasi. b) Membuat penyesuaian terhadap pelaksanaan proyek / kerja dari setiap bidang yang mengambil perubahan baik dalam segi maupun segi waktu. c) Menyusun langkah – langkah teknis untuk menyelenggakan proyek/kerja berikutnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Rapat Harian dan Rapat Presidium. d. Rapat Kerja 1. Rapat kerja dihadiri oleh Fungsionaris Badan Khusus. 2. Rapat Kerja dilakukan sekurang – kurangnya sekali dalam semester. 3. Fungsi dan wewenang rapat kerja adalah : a) Menyusun jadwal aktivitas / rencana kerja untuk satu semester. b) Menyusun rencana angggaran penerimaan dan pengeluaran untuk seluruh kegiatan pengurus Badan Khusus selama satu semester.



292

PEDOMAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM I. PENDAHULUAN 1.

Administrasi merupakan segenap penyelenggaraan setiap usaha kerjasama manusia mencapai tujuan tertentu. Untuk terselenggaranya administrasi dengan baik dan mencapai tujuan, diperlukan suatu proses yang tertib. 2. Administrasi dalam pengertian luas maupun sempit, dalam penyelenggarannya diwujudkan dalam fungsi – fungsi administrasi, yang terdiri dari rencana (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Pengelolaan fungsi – fungsi administrasi pada suatu organisasi seperti HMI yang memiliki jumlah Cabang, aparat dan aktivitas yang besar, sangat membutuhkan suatu keseragaman administrasi (uniformitas). Untuk memenuhi kebutuhan itu dan demi terwujudnya tertib serta kerapihan administrasi, penyempurnaan pedoman administrasi kesekretariatan ini merupakan suatu jawaban, melihat semakin kompleksnya penyelenggaraan administrasi HMI dimasa mendatang. 3. Dengan bertitik tolak dan berpegang pada kepraktisan (Practicallize), maka pedoman administrasi kesekretariatan HMI, mencakup hal – hal sebagai berikut: 1) Pendahuluan 2) Pengorganisasian kesekretariatan HMI 3) Administrasi surat-menyurat (ketatausahaan) HMI 4) Tata kearsipan 5) Invetaris dan dokumentasi organisasi 6) Perpustakaan organisasi 7) Keprotokoleran 8) Penutup 9) Lampiran

II. KESEKRETARIATAN 1.

Untuk menyelenggarakan administrasi organisasi dengan efektif, diperlukan suatu tempat tertentu, sebagai pusat pengurusan segala sesuatu yang berhubungan dengan organisasi. Tempat penyelenggaraan administrasi dinamakan “ Sekretariat Organisasi” atau dengan kata lain “Kantor Organisasi”.

2.

HMI sebagai suatu oragnisasi adalah sautu bentuk kerja sama dari sekelompok mahasiswa – mahasiswa Islam untuk mencapai tujuan bersama (tujuan HMI pasal 4 Anggaran Dasar HMI), untuk mengatur kerja sama ini ke arah pencapaian tujuan organisasi. Demikian pula pembagian kerja (distribution of work) bagi setiap anggota pengurus dalam



293

mengelola aktivitas – aktivitas organisasi, sangat dibutuhkan mengingat kompleksitas aktivitas dan banyaknya anggota pengurus organisasi. Aktivitas organisasi berpusat pada sekretariat organisasi. Bagi HMI atau sekretariat PB HMI, BADKO HMI, Cabang, KORKOM, Komisariat, Rayon, Lembaga dan lain – lain untuk setiap tingkatan aktivitas organisasi. Administrasi kesekretariatan merupakan bagian daripada administrasi organisasi, yaitu sebagai unit tugas/pekerjaan yang penyelenggaraannya diserahkan kepada bidang sekretariat jenderal atau sekretaris organisasi. Usaha penyelenggaraan administrasi kesekretariatan bertujuan agar sekretaris HMI benar – benar dapat berfungsi sebagai sekretaris organisasi yaitu: 2.1 Tempat kerja yang efisien bagi pengurus dalam pengendalian organisasi. 2.2 Pusat komunikasi organisasi. 2.3 Pusat kegiatan administrasi. 3. Perencanaan Pengaturan Sekretariat Supaya sekretariat HMI benar-benar dapat berfungsi sebagai sekretariat organisasi maka perlu dibuat perencanaan dan pengaturan tentang sekretariatnya, baik mengenai letak, bangunan maupun ruanganruangannya. Perencanan dan pengaturan sekretariat meliputi : 3.1 Letak Sekretariat. Sekretariat HMI yang terletak pada tempat yang strategis akan sangat menentukan kelancaran komunikasi dengan pihak manapun, terutama dengan anggota, sehingga mudah dicari, didatangi dan mudah pula mengadakan hubungan keluar, disamping pertimbangan kelancaran komunikasi maka dalam menentukan tempat sekretariat HMI harus dipertimbangkan tentang keadaan sekelilingnya (milih lokasi) yang menjamin ketenangan dan kesehatan sehingga memungkinkan bagi fungsionaris (pengurus) organisasi dapat bekerja menunaikan tugasnya di sekretariat ini dengan baik dan efektif. 3.2 Bangunan Sekretariat. Bangunan gedung sekretariat HMI hendaklah diusahakan dapat menampung seluruh kegiatan mengenai administrasi maupun kegiatankegiatan lainnya. Untuk maksud tersebut, kiranya dapat diikuti ketentuan -ketentuan sebagai berikut : 3.2.1 Jumlah ruangan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan kegiatan dalam kesekretariat HMI yaitu adanya : a. Ruang tata usaha , tempat pengerjaan dan penyesuaian surat menyurat dan penyimpanan arsip-arsip oragnisasi. b. Ruang tamu, untuk menerima tamu-tamu organisasi. c. Ruang perpustakaan. d. Ruang persidangan, untuk sidang-sidang pengurus.



294

e. Diusahakan kesekretariatan ini juga merupakan sekretariat dari badan-badan khusus HMI yang setingkat. 3.2.2 Antara ruangan-ruangan tersebut hendaknya diperhatikan tentang hubungan antara satu ruangan dengan ruangan lainnya, dengan mengingat prinsip-prinsip “time and Motion Study” sehingga menjamin kelancaran komunikasi dengan mempertimbangkan jarak antara satu dengan yang lainnya (garis lurus adalah jarak terdekat). 3.2.3 Dalam setiap ruangan tersebut sedapat mungkin diusahakan adanya faktor-faktor yang dapat memperlancar tugas dan kerja. Untuk itu perlu adanya alat-alat dan perabotan yang menopang dan menjamin kelancaran tugas-tugas organisasi. 3.2.4 Dalam mengatur sekretariat ini, maka harus mengingat dan memperlihatkan faktor-faktor yang dapat menjamin/menjaga kesehatan bagi para pengurus dan anggota organisasi yang melaksanakan tugas di sekretariat itu. Faktor-faktor tersebut antara lain soal sinar dan hawa (ventilasi), harus ada dan genteng kaca dimana perlu diadakan sinar matahari sangat perlu menjaga kesehatan mata dan jiwa untuk menjaga kesehatan paru-paru. 3.2.5 Sekretariat yang diatur dengan rapi memberi pandangan yang baik dan menyenangkan, baik kepada pengurus maupun anggota-anggota organisasi, di samping itu suasana yang demikian akan banyak memberikan kesehatan dalam bekerja dan akan sangat membantu kelancaran tugas-tugas organisasi. Dalam mengusahakan gedung sekretariat ini, sedapat mungkin sekaligus di tempat itu ada wisma HMI yaitu tempat menginap fungsionaris organisasi. Wisma HMI ini akan sangat besar sekali manfaat sebagai markas organisasi dimana setiap fungsionaris yang bertempat tinggal disitu dapat melaksanakan tugas – tugas organisasi. Hal ini sangat membantu dan mempermudah komunikasi. 3.3 Ruangan Sekretariat. Dalam mengatur ruangan sekretariat, hendaknya diperlihatkan faktorfaktor yang dapat membuat ruangan tersebut benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Faktor tersebut ialah hal-hal yang memberikan kesenangan, kemauan dan semangat bagi orang yang tinggal di dalamnya, yaitu menyangkut keindahan dan efisiensi, karena di dalam sekretariat HMI terapat ruangan-ruangan yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri (ruang tamu, ruang sidang, dsb.), maka dalam pengaturan tersebut haruslah disesuaikan dengan tujuan dan fungsi ruangan tersebut. 3.3.1 Menghias Ruangan. Untuk menimbulkan keindahan ruangan perlu adanya hiasanhiasan ruangan (home decoration). Hiasan dari tiap-tiap ruangan berbeda- beda menurut tujuan dan fungsinya masing-masing. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


295

menimbulkan semangat kegairahan dan kemauan menimbulkan rasa senang dan tentram dalam hati membuat enak/nyaman/kerasan tinggal pada ruangan itu. Ruangan yang sehat yaitu ruangan yang ditata menurut ketentuanketentuan di atas yang akan memberi kesegaran daya dan kemampuan kerja pengurus dan anggota yang berbeda dalam sekretariat HMI. III. ADMINISTRASI SURAT-MENYURAT (KETATAUSAHAAN) 1. Urusan surat-menyurat (ketatausahaan) adalah satu bidang yang penting dari lapangan pekerjaan administrasi kesekretariatan. Surat pada hakekatnya adalah bentuk penuangan ide atau kehendak seseorang dalam bentuk tulisan. 1.1 Bentuk pernyataan kehendak seseorang kepada orang lain melalui tulisan (Talk in writing). 1.2 Bentuk suatu media pencurahan perasaan, kehendak, pemikiran dan tujuan seseorang untuk dapat diketahui oleh orang lain. 1.3 Juga merupakan suatu bentuk gambaran tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dengan demikian surat merupakan jembatan pengertian dan alat komunikasi bagi seorang dengan orang lain. Karena sifat yang demikian, maka surat-surat harus disusun secara ringkas dan padat tetapi tegas, bahasa yang dipakai haruslah mudah dimengerti, sederhana dan teratur. Penulisan surat harus memikirkan terlebih dahulu dengan masak apa yang akan ditulis serta menyadari kepada siapa tulisan itu ditujukan karena melalui surat itu berarti dia telah mengantarkan dan membawa idenya kepada orang lain. 2. Mengingat pengertian dan sifat suatu surat seperti tersebut diatas, maka bagi suatu organisasi turut menjadi sangat penting yaitu : 2.1 sebagai alat komunikasi 2.2 sebagai dokumentasi organisasi 2.3 sebagai tanda bukti (alat bukti/pemeriksaan) Dengan adanya dan kekuatan serta kemampuan surat, maka pimpinan organisasi dapat menyalurkan suatu kebijakan dan keputusan serta pendapat serta dapat pula mengetahui tentang perkembangan kehidupan organisasi dengan bahan-bahan tersebut dapat diatur dan dikenali organisasi dengan baik, apabila proses surat-menyurat (korespondensi) berjalan lancar dan efektif dari seluruh bagian dan aparat organisasi, karena pada hakekatnya suatu surat atau kegiatan ketatausahaan mempunyai ciri – ciri utama sebagai berikut : - bersifat pelayanan - bersifat menetes keseluruhannya bagian atau aparat organisasi - dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi



296

Ciri yang pertama berarti surat-menyurat (ketatausahaan) merupakan service work (pekerjaan pelayanan) yang bersifat memudahkan atau meringankan (fasilitating fungcion), yang dilakukan untuk membantu pekerjaan-pekerjaan. Ciri berikutnya berarti surat-menyurat (ketatausahaan) diperlukan dimana dan dilaksanakan dalam seluruh organisasi yang terdapat pada puncak pimpinan tertinggi (aparat tertinggi organisasi) sampai kepada ruangan kerja satuan organisasi (aparat) terbawah. 3.

Proses penyelenggaraan ketatausahaan atau dengan istilah lain “administrasi”surat-menyurat adalah satu proses yang terencana dan teratur yang dimulai dengan adanya ide pemugarannya sampai penyelesaiaan dan penyimpangan sebagaimana mestinya. Administrasi surat-menyurat HMI meliputi 3 (tiga) hal : 3.1 Bentuk dan isi surat HMI. 3.2 Sirkulasi surat (surat keluar masuk). 3.3 Penyimpangan (pengarsipan). 4. Bentuk dan isi surat Surat-surat HMI adalah termasuk surat resmi/dinas, sehingga bentuk dan isinya harus menuruti ketentuan-ketentuan yang telah dibuat organisasi. Ketentuan tersebut meliputi hal pemakaian kertas, pengetikan atau penulisan, bentuk surat, macam dan isi surat. 1. surat-surat organisasi ditulis dalam kertas putih 2. ukuran kertas yang dipakai adalah kertas ukuran folio (C4) Hal ini mengingat segi praktisnya, dimana kertas ukuran inilah banyak kwarto (A4) dapat pula dipergunakan, tetapi pada umumnya ukuran ini sulit didapatkan di pasaran. Tambahan lagi kertas C4 (Folio) : 229 mm – 324 mm. Mengenai perihal dimaksud sebagai inti isi singkat surat, biasa juga disebut pokok surat. Ia tak perlu panjang, ringkas tetapi jelas, tepat. Sehingga dengan membaca perihal atau pokok surat ini saja pembaca atau penerima surat di bawah ini adalah contoh paling mudah : Hal : Permohonan Ceramah

5. Alamat surat yaitu kepada siapa surat itu ditujukan terletak pada kanan atas surat, sejajar dengan perihal alamat surat tidak selamanya ditujukan kepada seseorang, tetapi sering pula kepala suatu badan atau lembaga. Bila ditujukan kepada suatu lembaga atau instansi, maka penyebutannya bukan kepada nama lembaganya, melainkan kepada pengurus atau pimpinan lembaga itu. Contoh : Nomor : Lamp : Hal : Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


297

Kepada Yang Terhormat Sdr. Pengurusan Besar HMI Di JAKARTA Bila surat ini ditujukan kepada salah satu bagian/unit yang ada pada lembaga itu, hendaknya dilengkapi dengan “up” yang berarti “untuk perhatian”. Contoh :

Kepada Yang Terhhormat Sdr. Pengurusan Besar HMI u.p Bidang PAO Di JAKARTA

Dengan begitu penerima surat (telah mengagendakan seperlunya) bisa meneruskan kepada bidang Aparat Organisasi PB HMI untuk ditindaklanjuti. 6. Kata permulaan surat. Bagi HMI sebaiknya dipakai kalimat “Asslamualaikum Wr. Wb” minimal “dengan hormat”. Kata permulaan ini berfungsi sebagai pembukaan surat, ditulis dengan alinea baru berjarak 2 ½ spasi di bawah pokok surat. Contoh: Assalamu’alaikum Wr. Wb. Teriring salam dan do`a semoga aktivitas keseharian Bapak/Ibu mendapat limpahan rahmat dari Allah SWT. Amin. 7. Isi Surat. Suatu surat pada dasarnya tidak berbeda dengan suatu karangan, penyusunannya memakai sistematika sebagai berikut : Pendahuluan Uraian Persoalan (isi/pokok surat) Penutup Pendahuluan Ini dimaksudkan untuk menarik perhatian pembaca/penerima surat tentang hal atau masalah yang dipersoalkan dalam surat itu kalau hanya sekedar menyampaikan berita singkat, kata atau kalimat pendahuluan ini tidaklah menjadi keharusan pertimbangannya adalah efisiensi tapi bila menyangkut persoalan penting (apabila kalau memerlukan penguraian dan perincian), maka surat ini mestilah memakai kata pendahuluan gunanya Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


298

tidak hanya sekedar menarik perhatian melainkan sekaligus sebagai motivasi (konsideran). Contoh : “diberitahukan bahwa,” atau dengan ini disampaikan bahwa, …. Dst. (untuk surat-surat pemberitahuan). “Bersama ini …. atau dengan ini ….dst (untuk surat-surat pengantar). “Memenuhi permintaan saudara” atau menunjuk surat saudara No…..Bertanggal…. dst (untuk surat permintaan, jawaban, balasan, dan pernyataan). Tempo – tempo kalimat pendahuluan ini bias berupa konstatasi ataupun pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi hingga surat dibuat, misalnya: “Berhubungan adanya gejala yang kita rasakan bersama tentang ….. dst”. Kalimat pendahuluan ini sebaliknya tidak lebih dari satu alinea ditulis 2 (dua)spasi di bawah kata permulaan surat (Assalamualaikum Wr. Wb). UraianPersoalan (Isi/pokok surat) Kecuali maksud, sasaran atau tujuan isi surat haruslah jelas serta harus dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu hal – hal yang minimal harus diperhatikan adalah : a) Jangan memakai kalimat yang panjang dan berbelit-belit, singkat lagi terputus-putus juga tidak baik. Hal-hal seperti itu biasanya akan membuat salah pengertian bagi penerima surat untuk mudah dipahami maka pada surat-surat yang panjang sebaiknya atau seharusnya diberi alinea, banyak sedikitnya alinea tergantung dari banyaknya pokok-pokok pikiran yang ada dalam surat tersebut tetapi perlu pula diperhitungkan untuk mencapai susunan yang baik dan harmonis. Pembagian dalam alinea sangat memudahkan pengertian jarak antara alinea dan spasi (kalimat) dalam satu alinea 1 ½ (satu setengah) spasi. b) Dalam satu surat, sebaiknya/seharusnya hanya dipersoalkan satu jenis perkara atau permasalahan, sebab pencampuran soal dalam satu surat akan menimbulkan kesukaran, baik dalam penyusunannya dan mencari kembali surat itu bila diperlukan lagi. c) Dalam penyusunan isi surat selanjutnya harus dijaga tentang kata-kata dan kalimat yang digunakan hendaklah sopan dan wajar, tidak berlebih- lebihan, kecuali yang sudah lazim digunakan. Pengaruh bahasa sangat besar sekali, sebabdisitu tergambar tentang sikap orang yang membuat surat itu. Oleh sebab itu menyusun surat diserahkan kepada orang yang berkemampuan bahasa cukup. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


299

Kalimat Penutup Untuk kesopanan dalam melaksanakan suatu korespodensi perlu adanya kalimat-kalimat penutup seperti : “Demikian harap maklum” Atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih”. Fungsi kalimat penutup adalah sebagai pemanis surat yang kita buat karena itu bukanlah suatu keharusan mutlak dalam pembuatan surat-surat resmi namun demikian untuk kesopanan dan pemanis surat sebaiknya dalam membuat surat -surat resmi organisasi tetap masih digunakan kalimat penutup yang sesuai dengan isi surat. 8. Penutup surat. Kalau dalam pembuatan surat resmi dimulai dengan “Basmallah” dan dibuka dengan “Assalamu’alaikum Wr,Wb.” Maka dalam penutup surat-surat resmi HMI ditutup dengan Wabillahittaufiq Wal hidayah dan Wassalamualaikum Wr, Wb.” Surat khusus (seperti surat keputusan, Surat keterangan edaran, instruksi, tugas/mandat dan sebagainya) dibuka dengan basmallah. 1. Buku Agenda Untuk memudahkan pengelolaan sistem administrasi dan kesekretariatan dalam hal ini pengelolaan surat-menyurat, surat masuk maupun surat keluar, pengarsipan dan dokumentasi agar teratur dan sistematis, maka sistem pengagendaan surat-menyurat perlu tersendiri. Adapun unsur- unsur yang penting untuk dicatat adalah : a. Nomor Urut Surat. b. Nomor Kode Arsip. c. Nomor Surat. d. Tanggal Terima. e. Nomor dan Tanggal Surat. f. Isi Surat. g. Asal Surat. h. Keterangan (tambahan untuk keterangan surat). 2.

Surat keluar Surat keluar adalah surat yang kita keluarkan untuk mengemukakan kehendak, pikiran dan maksud kita kepada pihak lain. Surat keluar harus melalui sirkulasi sebagai berikut : 2.1 Konsep surat harus terlebih dahulu dimintakan clearence kepada pengurus yang berkepentingan agar tidak terjadi perbedaanperbedaan antara muatan, isi dan redaksi surat tersebut. 2.2 Konsep surat yang telah mendapat clearence, kemudian diberi nomor verbal. Buku verbal untuk dan kode arsip surat i. Nomor urut dan kode arsip surat. j. Nomor surat. k. Tanggal surat (penanggalan nasional dan hijriah). l. Perihal isi surat.



300

m.

Kepada siapa (keputusan, lampiran, penyimpangan).

Contoh Agenda Buku Verbal No. Surat

Tanggal

314/KPTS/A/05142 0

23-05-1420 04-09-1999

Isi Surat Keputusan Pengesahan SC Kongres ke – 25 HMI

Keterangan KA – 1

Buku Agenda Surat Keputusan No 1991

Kode Arsip KA II

No.Surat

Tanggal

Isi Surat

Kepada

1903/A/Sek/05/142 0

26-05-1420 07-09-1999

Pendataan Nasional

HMI Cabang seIndonesia

Konsep surat yang telah “Clereance” dan nomor surat, diketik sesuai dengan jumlah yang dikehendaki. Legalitas organisasi (tanda tangan ketua, sekretaris dan stempel)setelah dibukukan, barulah surat tersebut siap untuk dikirim kepada tujuan. Pengiriman surat-surat supaya betul menempuh perjalanan menuju tujuannya, kita bukukan dulu dalam bentuk ekspedisi yang memuat kolomkolom sebagai berikut : Contoh Ekspedisi Pengirima Kepad Tanggal/No.Surat n a 10 Caban 26-05-1420 g 07-09-1999 1903/A/Sek/05/142 0

Lamp 1 (satu)

Penerima

Ket Per-pos

IV. ADMINISTRASI KEARSIPAN Arsip adalah warkat/surat-surat yang disimpan secara sistematis, karena mempunyai suatu kemanfaatan apabila dibutuhkan dapat secara tepat ditemukan kembali. Jadi intinya arsip berarti pengumpulan dan penyimpanan warkat/surat-surat. Tata kearsipan yang sempurna apabila semua surat dan dokumen-dokumen lainnya tersimpan pada suatu tempat tertentu dan teratur rapi, dan apabila diperlukan kembali mudah ditemui, walaupun surat-surat tersebut telah tersimpan lama. Pengarsipan yang baik sangat berguna terutama Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


301

membantu kelancaran dan kerapian organisasi pada khususnya, serta membantu perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Surat-surat organisasi pada prinsipnya harus disimpan di sekretariat/kantor. Adalah sangat tidak benar dan dilarang apabila penyimpanan surat-surat organisasi diluar arsip organisasi ataupun oleh person-person pengurus. Tepat apabila kita mengenal beberapa sistem penyimpanan surat antara lain : 1. Sistem abjad (Alphabetic Filing). 2. Sitem Perihal (Subjec Filing). 3. Sistem Nomer (Numerical Filing). 4. Sistem Daerah (Geografhical Filing). Bagi kita (HMI) surat-surat organisasi pada map-map atau tempat-tempat tertentu dengan membedakan kode (KB) untuk surat keluar intern dan kode KB untuk surat keluar ekstern. Sedangkan surat-surat masuk intern berkode MA dan surat masuk ekstern dengan kode MB. Untuk memperoleh kepraktisan lebih lanjut dari kode-kode dasar tersebut diatas (surat-surat masuk intern maupun ekstern) dibagi lagi sesuai dengan kebutuhan/wilayah/bidang, misalnya : Kode Map/Arsip PB HMI Periode tahun 1999 – 2001 IV. 1. Arsip surat masuk IV.1.1. Masuk Intern MA I : Bakornas Lembaga/Badan Khusus/Panitia Nasional. MA II : Badan Koordinasi (BADKO) HMI. MA II A : HMI Cabang se-BADKO NAD. MA II B : HMI Cabang se-BADKO Sumatera Utara. MA II C : HMI Cabang se-BADKO Riau. MA II D : HMI Cabang se-BADKO Sumatera Barat. MA II E : HMI Cabang se-BADKO Sumatera Bagian Selatan. MA II F : HMI Cabang se-BADKO JabodetaBa. MA II G : HMI Cabang se-BADKO Jawa Barat. MA II H : HMI Cabang se BADKO Jateng dan DIY. MA II I : HMI Cabang se BADKO Jawa Timur. MA II J : HMI Cabang se BADKO Kalimantan Barat. MA II K : HMI Cabang se BADKO Kalselteng. MA II L : HMI Cabang se-BADKO Kalimantan Timur. MA II M : HMI Cabang se-BADKO Nusatenggara. MA II N : HMI Cabang se-BADKO Sulselra. MA II O : HMI Cabang se-BADKO Suluttenggo. MA II P : HMI Cabang se-BADKO Mamalut. MA II Q : HMI Cabang se-BADKO Papua. MA II R : Komisariat, KORKOM/Rayon. MA III : Anggota perorangan. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


302

IV.1.2. Arsip Surat Masuk Ekstern MB I : Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, BUMN. MB II : Golkar, Orsospol. MB III : Lembaga Umat Islam (Ormas, Org Mhs, Pemuda dan Badan Swasta). MB IV : Peruguruan Tinggi, kemahasiswaan, kepemudaan dan Ormas. MB V : Kedubes, Badan Asing, dan Luar negeri. MB VI : Alumni, Lembaga KAHMI. MB VII : Badan Swasta Non-Islam. MB VIII : Perseorangan lepas. IV.2. Map Surat Keluar IV.2.1. Arsip Surat Keluar Intern KA I : Bakornas Lembaga Pengembangan Profesi, Badan Khusus, Panitia Nasional. KA II : BADKO HMI se-Indonesia. KA III : HMI Cabang se-Indonesia. KA IV : Fungsionaris PB HMI, anggota perseorangan. KA V : Surat mandat, surat keterangan, surat tugas. KA VI : Surat Keputusan Pengurusan Besar HMI. IV.2.2. Arsip Surat Keluar Ekstern : KB I : Lembaga Negara, Instansi pemerintah, BUMN. KB II : Umat Islam (ormas, organisasi pemuda, organisasi mahasiswa, badan swasta). KB III : Perguruan tinggi, kemahasiswaan, kepemudaan dan ormas. KB IV : Kedubes, Badan Asing, dan Luar Negeri. KB V : Alumni, Lembaga KAHMI. KB VI : Badan Swasta Non-Islam. KB VII : Perseorangan. IV.3. Map Dokumentasi DA 1 : Kebijaksanaan PB HMI (laporan keputusan Kongres, statement dan lainlain). DA 2 : Kebijaksanaan Badan-badan Khusus (LPP, KOHATI, BPL dan Balitbang). DA 3 : Kebijaksanaan BADKO/Cabang HMI. DB 1 : Politik. DB 2 : Kemahasiswaan dan Perguruan Tinggi. DB 3 : Umat. DB 4 : Internasional. DB 5 :Gunting surat kabar/kliping. Ada satu faktor lagi yang harus diperhatikan sehubungan dengan pengarsipan yakni pengawetan arsip. Pengawetan ini dapat ditempuh dengan beberapa jalan antara lain: Tempat penyimpanan (map/lemari) arsip dari bahan-bahan yang baik dan tahan oleh kerusakan. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


303

-

Tempat penyimpanan dijauhkan dari api, air dan kelembaban serta mudah diawasi dari ancaman binatang yang merusak ke dalam arsip.

V. ADMINISTRASI KEANGGOTAAN 1.

2.

3.

Anggota HMI merupakan sasaran kerja, pembinaan dan perkaderan organisasi sehingga perlu ada administrasi yang rapi tentang anggota HMI dalam rangka terciptanya sasaran kerja/aktivitas HMI yang konkrit dan terarah. HMI adalah organisasi kader, sehingga HMI selalu menerima anggota baru, selanjutnya melalui proses/jenjang perkaderan dan akhirnya melepaskan diri sebagai alumni. Menjadi anggota HMI pada pokoknya adalah sementara, untuk selanjutnya terjun ke dalam masyarakat yang sesungguhnya (formal year). Proses pengadministrasian anggota mulai dari aktivitas penerimaan anggota HMI yaitu pra-latihan kader dengan melalui prosedur sebagai berikut : 2.1 Mengisi formulir permohonan menjadi anggota HMI. - Pencatatan calon anggota dalam buku pendaftaran oleh Komisariat (panitia penerima komisariat). - Kepada calon anggota yang sudah terdaftar diberikan kartu pendaftaran. - Setelah mengikuti pra-latihan kader diadakan seleksi dari seluruh calon anggota yang khusus menjadi anggota muda HMI. - Anggota muda didaftarkan dalam buku anggota muda HMI Cabang dan kepada anggota diberikan tanda anggota muda HMI (semacam kartu) yang berlaku selama 1 (satu) tahun. 2.2 Setelah keanggotan muda HMI melalui Basic Training atau LK I, anggota muda tersebut dapat dinyatakan sebagai anggota biasa dengan diberikan kartu anggota biasa dengan diberikan kartu anggota HMI yang berlaku selama 2 (dua) tahun sekaligus dicatat dalam daftar anggota dengan sistem kartu. Hal ini dilakukan oleh pengurus BADKO/PB HMI. Anggota biasa mempunyai hak dan kewajiban penuh dicatat dalam buku daftar anggota permanen. Hal ini dilakukan oleh tingkat Cabang.

Buku daftar anggota itu memuat Nama Tempat dan tanggal lahir Perguruan Tinggi Tingkat/Fakultas/Jurusan Nomor Induk Mahasiswa Masuk HMI Tahun Keterangan

: ……………………… : ……………………… : ……………………… : ……………………… : ……………………… : ……………………… : ………………………



304

Contoh Buku Daftar Anggota NO. Urut

Nama

Tpt/Tgl Lahir

Komisariat

1235

Samsul Alam

Paopance, 5-2- 1978

Pertanian Untad

4.

Thn HMI 1999

Masuk

Setiap dua tahun sekali diadakan pendaftaran ulang (registrasi) anggota biasa HMI yaitu dengan penggantian kartu anggota lama. Sedangkan nomor anggota tetap sebagai nomor induk yang lama cukup diberi registrasi dilaksanakan dengan mengisi permohonan kembali kepada pengurus Cabang.

VI. INVENTARIS ORGANISASI DAN DOKUMENTASI ORGANISASI 1.

Inventaris Organisasi. 1.1 Inventaris organisasi adalah segala sesuatu yang menjadi milik organisasi berupa kekayaan organisasi. 1.2 Inventaris organisasi pada pokoknya dapat kita bagi dua yaitu • Inventaris yang permanen. • Inventaris organisasi yang tidak permanen. Yang digolongkan inventaris permanen adalah milik organisasi yang dalam jangka relatif lama tidak mengalami perubahan misalnya. • Gedung sekretaris/kantor. • Alat-alat tulis kantor. • Dan sebagainya. Untuk mengontrol inventaris organisasi ini perlu dibuat daftar inventaris. Sesuai dengan penggolongan diatas, maka kita dapat membuat daftar inventaris 2 macam : Daftar inventaris organisasi yang permanen. Daftar inventaris organisasi yang tidak permanen (habis pakai) dalam waktu relatif pendek yang bisa disebut Buku Stok. 1.3 Tujuan dibuat daftar inventaris organisasi ialah : Menunjukkan kekayaan organisasi. Untuk menghindari adanya pemborosan. Sebagai alat kontrol dari inventaris (mengetahui kerusakan perubahan, penggantian, serta untuk menambah bila terjadi kekurangan). 1.4 Penyimpanan inventaris organisasi harus dilakukan dengan baik oleh orang-orang yang bertanggung jawab sesuai dengan job discription kesekretariatan. Penyimpanan harus dilaksanakan serta ditempatkan di sekretariat, tidak diperkenankan dibawah atau di simpan di rumah fungsionaris.



305

2.

Dokumen Organisasi. 2.1. Dokumen organisasi adalah segala sesuatu yang menyangkut kegiatan pencarian, pengumpulan, penyimpanan serta pengawetan dokumendokumen organisasi. Dokumen adalah suatu tanda bukti yang sah menurut hukum dari dokumen. 2.2. Bentuk-bentuk dokumen. Gambar-gambar dan foto-foto. Benda-benda berharga dan bernilai. Fotocopy atau salinan surat. Surat Kabar, Majalah dan lain sebagainya. 2.3. Dokumentasi itu selain dipergunakan untuk kepentingan tertentu juga dipakai untuk menyusun laporan tahunan organisasi serta tanda bukti yang sah. 2.4. Pemeliharaan dan penyimpanan dokumen seperti halnya barangbarang inventaris dan arsip hendaknya disusun dengan rapih dan teratur dalam map-map dan tempat-tempat tertentu dengan mengelompokkan menurut kebutuhan. Aktivitas dokumentasi juga sangat penting dalam menyusun sejarah perjuangan organisasi.

VII. ADMINISTRASI PERPUSTAKAAN 1.

2.

3.

Dengan status HMI sebagai organisasi mahasiswa yang berkecimpung dalam badan ilmu pengetahuan dan tujuan-tujuan seperti dibuat pasal 4 Anggaran Dasar HMI, maka perpustakaan HMI adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian maka HMI merupakan lembaga pendidikan dan lemabaga ilmiah. Perpustakaan yang ideal bagi HMI adalah yang meliputi buku-buku yang diperlukan oleh anggota dalam studinya sebagaimana HMI mempunyai “sekolah HMI” yakni merupakan training-training. Oleh karena itu perpustakaan yang minimal dimiliki mencakup buku-buku yang diperlukan dalam kelengkapan kurikulum training HMI yang meliputi antara lain : Keislaman, keagamaan, dan Idiologi. Keorganisasian, ke – HMI – an, Pendidikan dan kemahasiswaan. Kemasyarakatan, kenegaraan, politik, ekonomi dan sebagainya. Penyelenggaraan administrasi perpustakaan ini sebaiknya diserahkan kepada seorang anggota pengurus yang khusus mengatur untuk itu dan bertanggungjawab serta memahami seluk beluk perpustakaan.



306

VIII. KEPROTOKOLERAN HMI 1.

Tugas suatu kesekretariatan tidak saja terbatas pada pengelolaan atau pengaturan surat-menyurat organisasi, kearsipan, mengadministrasi dan penyelenggaraan dokumentasi serta perpustakaan organisasi, tetapi ia meliputi juga penataan suatu acara dan pelaksanaan. Tugas yang disebut terakhir dalam pedoman ini disebut sebagai protokoler. 2. Keprotokoleran HMI merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan penyelenggaraan suatu produser kelancaran (upacara) di dalam HMI. Oleh karena itu ia memegang peranan penting bagi berlangsungnya suatu upacara. Demi ketertiban dan kesempurnaan dari materi, perlu disuguhkan kembali (walaupun sering dijadikan sebagai salah satu materi dalam training) sebagai bagian integral dari tugas bidang kesekretariatan. 3. Agar sasaran suatu aktivitas dapat dicapai secara optimal, diperlukan penanggung jawab dan pembagian tugas di dalam penyelenggaraannya. Apabila penyelenggaraan suatu aktivitas tanpa adanya panitia penyelenggara/project officer, maka pengelolaan penataan dan penyelenggaraannya langsung dibawah koordinasi staf sekretariat jenderal/sekretariat. Namun kesemuannya itu masih lagi dibutuhkan pelengkap penyelenggara seperti pengantar acara (announcer), penerima tamu, pengatur kelengkapan, konsumsi, kesenian dan segala hal yang berhubungan dengan kelancaran. 4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan suatu upacara : Tempat/Gedung (layout, pengaturan kursi, dekorasi). Jenis Acara. Pengantar Acara. Susunan acara. Hal yang disebut terakhir (susunan acara), merupakan hal yang sering terdapat kesalahan, terutama mengenai urut-urutan pemberian sambutan. Urutan pemberi sambutan berbeda dengan urutan kepada siapa kita harus menyapa dalam acara tersebut. Kalau dalam menyapa, urutnya adalah secara struktural pejabat/pengurus tertinggi mendahului pejabat dibawahnya dan seterusnya. Sedangkan urutan pemberi sambutan mulai dari pengurus terbawah sampai seterusnya ke atas (lihat lampiran).

IX. PENUTUP 1. 2.

Pedoman Administrasi kesekretariatan ini adalah sangat penting dan diperlukan guna keseragaman untuk menuju suatu organisasi modern dan efektif kerjanya. Administrasi kesekretariatan HMI yang ideal ialah usaha bagaimana memanfaatkan sekretariat HMI untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu : 2.1 Tempat kerja yang efisien bagi pengurus.



307

3.

4.

5.

2.2 Pusat kegiatan organisasi. Untuk itu perlu persyaratan-persyaratan yang menyangkut : 3.1 Gedung/sekretariat. 3.2 Ketatausahaan. 3.3 Keuangan/Fasilitas yang cukup. Untuk melaksanakan administrasi kesekretariat yang baik sangat tergantung pada pelaksana-pelaksananya yaitu terutama staf sekretariat dengan bantuan dan pengertian dari anggota pengurus lainnya, bahkan seluruh anggota HMI. Akhirnya dengan adanya pedoman administrasi kesekretariatan yang disempurnakan ini mudah-mudahan organisasi HMI akan lebih mampu bekerja dengan efektifitas yang maksimal dan mengeliminasi kekurangan sebelumnya, berkat adanya administrasi yang teratur dan rapi.

Billaitaufiq Wal hidayah



308

Lampiran …. Lampiran Pedoman Administrasi dan Kesekretariatan IKRAR UNTUK PELANTIKAN Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang “Aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah” “Kami rela Allah Tuhan kami, Islam agama kami dan Muhammad Nabi dan Rasul Allah”. Dengan kesadaran dan tanggung jawab, kami pengurus …….. dengan ini berjanji dan berikrar : 1. Bahwa kami dengan kesungguhan hati akan melaksanakan ketetapan – ketetapan …… ke ……… di ……… 2. Bahwa kami akan selalu menjaga nama baik Himpunan dengan selalu tunduk dan patuh kepada AD, ART dan pedoman pokok HMI beserta ketentuan – ketentuan lainnya. 3. Bahwa apa yang kami kerjakan dalam kepengurusan ini adalah untuk mencapai tujuan HMI dalam rangka mengabdi kepada Allah SWT dan mencapai kesejahteraan umat dan bangsa di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Sholatku, perjuanganku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan seru sekalian alam”. Billahit taufiq wal hidayah.



309

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM Nomor : 09/KPTS/A/11/1426 H Tentang SUSUNAN PENGURUS HASIL RESHUFFLE BADAN KOORDINASI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (BADKO HMI) SUMATERA UTARA PRIODE 2004 - 2006 M Dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridho Allah SWT. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), setelah : MENIMBANG

:

MENGINGAT

:

MEMPERHATIKAN

:

Bahwa demi menjaga kesinambungan dan kelancaran mekanisme organisasi, maka dipandang perlu untuk mengesahkan Susunan Pengurus Hasil RESHUFFLE Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sumatera Utara Periode 2004-2006 M. 1. Pasal 4, 5, 7, 8, 9, dan 13 Anggaran Dasar HMI. 2. Pasal 23, 24, 25, dan 26 Anggaran Rumah Tangga HMI. 1. Surat Keputusan Formateur/Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara (BADKO HMI SUMUT) Nomor Istimewa/III/KPTS/F/10/1426 H Tentang Pengesahan Komposisi Pengurus Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara (BADKO HMI SUMUT) Hasil RESHUFFLE Periode 2004-2006 M tertanggal 28 Syawal 1426 H bertepatan dengan tanggal 30 November 2005 M. 2. Surat Permohonan tentang Mohon Pengesahan Pengurus Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara (BADKO HMI SUMUT) Hasil RESHUFFLE pada tanggal 28 Syawal 1426



310

H bertepatan dengan tanggal 30 November 2005. 3. Saran dan Pendapat yang berkembang pada Rapat Harian Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) pada tanggal 6 Desember 2005 M.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN

:

1. Mencabut Surat Keputusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Dengan Nomor : 091/KPTS/A/02/1426 H tentang Komposisi Pengurus Badan Koordinasi Himpunan Mahasisiwa Islam Sumatera Utara (BADKO HMI SUMUT) Periode 2004-2006 2. Mengesahkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Himpunan Mahasisiwa Islam Sumatera Utara (BADKO HMI SUMUT) Periode 2004-2006 M di bawah Kepemimpinan saudara IMAM SALEH RITONGA dan Saudara RISMANDIANTO KARO-KARO masing-masing Sebagai KETUA UMUM dan SEKRETARIS UMUM dengan Susunan Pengurus sebagaimana terlampir. 3. Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa amanah dan kepada seluruh Cabang yang ada di wilayah Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara (BADKO HMI SUMUT) untuk diketahui. 4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Billahittaufiq Wal Hidayah.



311

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 04 Dzulkaidah 1426 H 06 Desember 2005 M PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

HASANUDDIN KETUA UMUM

FAJAR R. ZULKARNAEN SEKRETARIS JENDERAL



312

PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (PB HMI) CABEL: PB HMI

(CENTRAL EXECUTIVE OF ISLAMIC ASSOCIATION OF UNIVERSITY STUDENT) Jl.Diponegoro No. 16 A. Jakarta 10301 telp 021 2305205

SURAT KETERANGAN Nomor : 1115/A/Sek/12/1426 Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho Allah SWT. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menerangkan bahwa : Nama Tempat tanggal Lahir Alamat

: : :

MISNAH HATTAS Bone, 21 Mei 1976 Jl. Sukaria 7 No. 18 Makasar

Adalah benar Ketua Umum Korps-HMI-Wati (KOHATI) Cabang Makassar periode 1998-1999. Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Billahittaufiq Wal Hidayah. Jakarta, 28 Dzulhijah 1426 H 28 Januari 2006 M PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

MUHAMMAD ANWAR KETUA

NURDIN WAKIL SEKRETARIS JENDERAL



313



SURAT TUGAS Nomor : 1116/A/Sek/07/1424 Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho Allah SWT. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) memberikan tugas kepada : 1.

Nama Jabatan Alamat

: : :

Mustahudin Wakil Sekretaris Jenderal pengurus Besar HMI Jl. Diponegoro 16 A Jakarta

2.

Nama Jabatan Alamat

: : :

Asban Ketua Bidang PPN Pengurus Besar HMI Jl. Dipenogoro 16 A Jakarta

3.

Nama Jabatan

: :

Alamat

:

Natsar Desi Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan SDA Pengurus Besar HMI Jl. Dipenegoro 16 A Jakarta

Keperluan

:

Berangkat Transport

: :

Untuk melakukan survey tempat Kongres ke 25 HMI pada tanggal 12 November di Makasar. 10 November 2005. Pesawat.

Demikian surat tugas ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya kepada yang bersangkutan diharapkan melapor setelah selesainya tugas tersebut. Billahittaufiq Wal Hidayah.



314

Jakarta,

18 R a j a b 06 Juli

1426 H 2005 M

PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM





315



SURAT MANDAT Nomor : 1123/B/Sek/10/1426 Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho Allah SWT. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) memberikan mandat kepada : Nama Jabatan

: :

Mustahudin Ketua Panitia Nasional Kongres Himpunan Mahasiswa Islam ke-25 (PANASKO HMI XXV)

Untuk mengurus permohonan dana pada donatur yang telah menyatakan kesanggupannya menjadi penyandang dana Kongres ke-25 HMI dan untuk mengambil dana bantuan tersebut. Demikian surat mandat dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Billahittaufiq Wal Hidayah. Jakarta,

20 S y a w a l 1426 H 19 Oktober 2005 M






316



Nomor Lamp Hal

: : :

135/B/Sek/12/1427 1 (satu) berkas MOHON BANTUAN PENGGANDAAN HASIL – HASIL KONGGRES XXV Kepada yang terhormat, Kanda Presidium Nasional Di JAKARTA

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Salam dan do’a semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada Kanda dalam menjalankan tugas sehari–hari. Amin. Sehubungan dengan telah diterbitkannya buku hasil–hasil Kongres ke–24 HMI di Jakarta , maka Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam memohon bantuan Kanda untuk penggandaanya. Buku tersebut akan kami gandakan sebanyak 500 buah untuk selanjutnya akan di sosialisasikan kepada BADKO HMI dan HMI Cabang di seluruh Indonesia. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih. Billahittaufiq Wal Hidayah Wassalamu’alaikum Wr.Wb.



317

Jakarta,

02 Dzulhizah 28 Januari

1425 H 2004 M






318



Nomor Lamp Hal

: : :

713/A/Sek/12/1426 1 (satu) berkas PENGANTAR

Kepada yang terhormat, Pengurus BADKO HMI Kaselteng Di TEMPAT

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Salam dan doa semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada Saudara dalam menjalankan tugas sehari–hari. Amin. Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara Surat Keputusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) dengan Nomor : 11/KTPS/A/12/1426 H tentang Pengesahan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Meulaboh Periode 2004 – 2006 M. Demikian surat ini disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Billahittaufiq Wal hidayah Wassalamu’alaiku Wr. Wb. Jakarta,

26 Dzulhijjah 1426 H 26 Januari 2005 M


DENI YUSUF WAKIL SEKRETARIS JENDERAL Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


319



Nomor Lamp Hal

: : :

1245/B/Sek/08/1426 H 1 (satu) berkas UNDANGAN

Kepada yang terhormat, Kanda Wahyu Triono Di JAKARTA

Assalamu’alaikum Wr, Wb. Salam dan do’a semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada Kanda dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amin. Kami beritahukan dengan hormat bahwa berkenan dengan Kongres ke-25 HMI pada tanggal 20-25 Februari 2006, maka pengurus besar HMI memandang perlu untuk segera dilaksanakan Sidang MPK III sidang pleno IV. Untuk itu kami mengundang Kanda Hadir dalam sidang MPK III dan sidang pleno IV yang Insya Allah dilaksanakan. Hari/tanggal Jam Tempat Agenda Acara

: : : :

Jum’at – Senin, 1 – 4 Oktober 2005. 19.00 WIB – selesai. Sekretariat PB HMI. Terlampir.

Demikianlah surat ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih Billahittaufiq Wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr. Wb.



320

Jakarta,

26 Sya’ban 1426 H 20 September 2005 M


NATSAR DESI KETUA




321



Nomor Lamp Hal

: : :

709/A/Sek/07/1426 H 1 (satu) berkas HIMBAUAN

Kepada Yang Terhormat, Saudara Pengurus BADKO HMI dan Pengurus Cabang se-Indonesia DiSELURUH INDONESIA

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Salam dan do’a semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada Saudara dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amin. Dalam upaya menjaga konsistensi, kontinuitas serta stamina organisasi, maka seluruh aparat organisasi dalam melaksanakan setiap aktivitas, supaya memperhatikan hal – hal sebagai berikut : 1. 2.

Seluruh aparat HMI selain PB HMI untuk menghindari diri dalam memberikan sikap Politik keluar menyangkut apapun. Seluruh aktivitas dan kegiatan organisasi harus dijalankan secara prosedural, konstitusional dan tidak menimbulkan kerancuan, baik secara internal maupun secara eksternal.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. Billahittaufiq Walahidayah Wassalamu’alaikum Wr. Wb.



322

Jakarta,

15 R a j a b 1426 H 13 Agustus 2005 M


AGUSSALIM ALWI KETUA

DENI YUSUF WKL. SEKRETARIS JENDERAL



323

Lampiran. Contoh Agenda PB HMI No. File

N o

Tangga l terima

Nomor surat

Tanggal Surat

Isi Surat

Asal Surat

Keterangan

Contoh Stempel Agenda Nomor Tanggal Disposisi

: ………………………. : ………………………. : ………………………. : ……………………….

Keterangan : Pemungutan–pemungutan yang diterima, surat–surat yang baru diterima sesudah diagendakan, dipusatkan dalam satu map yang disediakan untuk dapat dibaca dan diketahui oleh pengurus. Setelah surat–surat tersebut diketahui dan diberi disposisi oleh pengurus sesuai dengan pembandingan masing–masing (perlu dibahas) diteruskan atau khusus diadakan penyortiran surat–surat tersebut. Surat–surat dari map disposisi ini akan dipisahkan menjadi surat–surat yang langsung disimpan sebagai arsip dan surat–surat yang akan dikerjakan atau diselesaikan lebih lanjut.

Contoh Agenda suatu acara. AGENDA ACARA PEMBUKAAN KONFERENSI XXV HMI CABANG BOGOR 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

Pembukaan. Pembacaan Kitab Suci Al-Qu’ran dan terjemahannya. Lagu Indonesia Raya. Laporan Ketua Panitia Konferensi XXV HMI Cabang Bogor. Sambutan – sambutan: 5.1. Ketua Umum HMI Cabang Bogor. 5.2. Ketua Umum BADKO Jabodetabeka-Banten sekaligus membuka dengan resmi acara Konferensi XXV HMI Cabang Bogor. Pemberian cindera mata. Do’a. Selesai.



324

Urutan – urutan sapaan dalam suatu acara. Yang Terhormat Saudara : Ketua Umum PB HMI Ketua Umum BADKO HMI Jabodetabeka-Banten Ketua Umum HMI Cabang Bogor Ketua Umum Komisariat Pertanian IPB.

Contoh Data tentang Anggota. HMI BADKO I. DATA TENTANG DIRI 1. Nama lengkap/panggilan 2. Jenis Kelamin 3. Tempat dan Tgl. Lahir 4. Alamat 5. Pekerjaan

: ………………………………… : ………………………………… : : : : :

II. DATA TENTANG KELUARGA 1. Nama Orang Tua Laki-laki : 2. Tempat dan Tgl. Lahir : 3. Pendidikan 4. Pekerjaan 5. Alamat : 6. Nama orang tua perempuan 7. Tempat dan Tgl. Lahir : 8. Pendidikan 9. Pekerjaan : 10. Alamat : 11. Jumlah Saudara kandung :

: : : :

III. DATA TENTANG PENDIDIKAN NAMA LENGKAP

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

SD SMP SMA (sederajat) Universitas/Institut/Akademi Fakultas/Jurusan Masuk Tahun Tingkat/No. Mahasiswa

: : : : : : :



PENDIDIKAN

Lulus tahun Lulus tahun Lulus tahun Lulus tahun

325

IV. DATA TENTANG ORGANISASI 1. Masuk HMI tahun : 2. Nomor Kartu Anggota : 3. Training Yang Telah diikuti 4. Pengalaman Organisasi di HMI : 5. Pengalaman Organisasi di luar HMI V. CATATAN TENTANG ALUMNI 1. Tamat Studi Tahun 2. Profesi/Jabatan 3. Terdaftar sebagai Anggota HMI Cabang 4. Masuk Organisasi/Parpol 5. Sebagai

: :

: : : : :

Catatan : *) VI. DATA TENTANG KEWAJIBAN ANGGOTA MEMBAYAR IURAN **) TAHU N 1991 1992 1993 1994 Dst.

I

TRIWULAN II III

IV

KETERANGAN

*) Anggaran Rumah Tangga HMI Bagian IV pasal 7 menyebutkan kewajiban anggota : a) Setiap anggota berkewajiban menjaga nama baik HMI. b) Setiap anggota berkewajiban menjalankan Misi Organisasi. c) Setiap anggota berkewajiban menjunjung tinggi etika, sopan santun dan moralitas dalam berperilaku dan menjalankan aktivitas organisasi. d) Setiap anggota berkewajiban tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan HMI yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. e) Setiap anggota biasa berkewajiban membayar uang pangkal dan iuran anggota. f) Setiap anggota berkewajiban menghormati simbol-simbol organisasi. **) Diisi oleh Pengurus Cabang / PB HMI.



326

CATATAN DAFTAR NAMA/URUTAN BULAN – BULAN TAHUN HIJRIAH : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Muharram Syafar Rabiul Awwal Rabiul Akhir Jumadil Awwal Jumadil Akhir Rajab Sya’ban Ramadhan Syawal Dzulkaidah Dzulhijah

Daftar nama dan urutan bulan – bulan Hijriah di atas, dimaksudkan untuk memberikan nomor/bulan dalam surat menyurat. Misal

:

Jika surat tersebut dikeluarkan bulan Rabiul Awwal maka kode suratnya menjadi, Nomor : 110/A/Sek/03/1426

Angka nomor 03 itulah sebagai petunjuk bulan Rabiul Awwal (bulan ketiga) dalam tahun Hijriyah. Billahittaufiq Wal Hidayah



327

PEDOMAN KEUANGAN DAN HARTA BENDA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

A. PENDAHULUAN Sesuai dengan Anggaran Dasar BAB VIII pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 58 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dana dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain : 1. Uang pangkal. 2. Iuran dan sumbangan anggota. 3. Keuntungan Lembaga Pengembangan Profesi. 4. Sumbangan alumni. 5. Usaha-usaha lain yang halal dan tidak bertentangan dengan sifat independensi HMI. Maksud dan tujuan dari Pedoman Keuangan dan Harta Benda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah sebagai usaha untuk memperoleh dana yang lebih besar dan dengan cara yang efektif sesuai dengan kondisi Cabang masing – masing dengan maksud agar HMI lebih mandiri, dalam arti tidak tergantung pada instansi/lembaga yang memberikan sumbangan yang bersifat konvensional. B.

SUMBER DANA 1.

Uang pangkal dan iuran anggota a. Penarikan uang pangkal dan iuran anggota bersifat wajib yang besaran dan metode pemungutannya ditetapkan oleh Pengurus Cabang. b. Sumbangan anggota bersifat sukarela atau tergantung keiklasan/kemampuan setiap anggota. c. Uang pangkal dialokasikan sepenuhnya untuk Komisariat. d. Iuran anggota dialokasikan dengan proporsi 60 persen untuk Komisariat dan 40 persen untuk Cabang .

2. 3.

Keuntungan Lembaga Pengembangan Profesi. Sumbangan, merupakan bantuan/sumbangan dari luar yang bersifat halal dan tidak bertentangan dengan sifat independensi HMI : a. Alumni. b. Simpatisan. c. Pemerintah. d. Perusahaan swasta. e. Ormas atau Orsospol, dll. Usaha Organisasi Usaha organisasi dapat dilakukan melalui yayasan, koperasi serta usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip organisasi.

4.



328

C.

SISTEM PENGANGGARAN 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pengertian Penganggaran merupakan perencanaan keuangan untuk pelaksanaan program organisasi dalam bentuk yang terdiri dari anggaran penerimaan dan pengeluaran dalam satu periode yang mengambarkan sumber dan penggunaan dana. Maksud dan Tujuan Dengan adanya sistem penganggaran diharapkan dapat melakukan skala prioritas, dengan tujuan tercapainya efektifitas, efisiensi dan sinkronisasi antara pelaksanaan aktivitas organisasi. Fungsi Fungsi penganggaran keuangan HMI tidak terlepas dari fungsi manajemen yaitu : a. Perencanaan. b. Pengorganisasian. c. Pelaksanaan. d. Pengawasan/Pengontrolan. Syarat–syarat : a. Kronologis. b. Sistematis. c. Mudah dimengerti. d. Jelas angka–angka dalam pos–pos pengeluaran dan penerimaan. e. Jumlah total seluruh pengeluaran dan penerimaan. Tahap – tahap penyusunan anggaran: a. Pengajuan kegiatan masing–masing bidang. b. Penjadwalan. c. Perhitungan perkiraan biaya setiap bulan. d. Penjumlahan biaya seluruh kegiatan. Mekanisme persetujuan a. Pengajuan anggaran bidang : Hasil Raker Rapat Bidang Ketua Bidang Rapat harian Bendahara Umum. b. Pengajuan Anggaran aktivitas : Panitia Ketua Bidang Bendahara Umum Ketua Umum. Tahap Pelaksanaan a. Pengajuan anggaran setiap aktivitas harus mendapat persetujuan dari Bendahara Umum (policy maker) dan Ketua Umum (decision maker) baik yang dilaksanakan oleh bidang maupun kepanitian. b. Setiap pengeluaran harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan disertai bukti pembayaran. c. Apabila terjadi penyimpangan dari anggaran yang telah ditetapkan, maka harus dibawa ke forum Rapat Harian. d. Penyusunan laporan akhir sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program.



329

TUJUAN USAHA

PROSES

PROGRAM

INDIVIDU KADER AMANAH & AHLI

ETIKA MANUSIA DATA MATERIAL

D.

MANAJEMEN PENGELOLA METODE TEKNOLOGI

− − −

SISTEM PENERIMAAN SISTEM ANGGARAN SISTEM PELAPORAN

SISTEM PENGELOLAAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN 1.

2.

Maksud dan Tujuan Agar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mempunyai pedoman dalam pengelolaan dan administrasi keuangan, dengan tujuan penyalahgunaan dana dapat ditekan seminimal mungkin atau bahkan tidak ada sama sekali. Dalam pengelolaan keuangan berlaku prinsip–prinsip yang meliputi : a. Perencanaan keuangan yang diaktualisasikan berupa anggaran pendapatan dan anggaran pengeluaran untuk jangka waktu tertentu yang menggambarkan sumber penggunaan. b. Organisasi : 1. Tugas yang mencari dan mengumpulkan dana di bawah tanggung jawab Bendahara Umum. 2. Penyimpanan dan pengeluaran dana yang dikumpulkan oleh team harus terlebih dahulu disetujui oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum. 3. Wewenang mengusahakan dana berada pada Bendahara Umum. 4. Tugas untuk mencatat keluar masuk dana dan penyusunan laporan diserahkan kepada Wakil Bendahara Umum (bidang pembukuan dan penyusunan laporan keuangan). c. Pelaksanaan Yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah pelaksanaan pengaturan keuangan yang meliputi :



330

1.

2.

3.

4.

Pengumpulan Dana Yang dimaksud berkewajiban dan bertanggung jawab mengumpulkan dana adalah team dengan tugas meliputi : a. Menarik iuran anggota sesuai dengan ketentuan organisasi b. Menarik dan mengumpulkan dana dari donatur tetap c. Menyerahkan hasil pengumpulan dana kepada Wakil Bendahara Umum (yang membidangi penyimpanan) setelah di setujui Ketua Umum dan Bendahara Umum d. Memberikan tanda bukti/kartu penerimaan yang ditandatangani oleh penerima/penagih, kepada donatur tetap dan penyumbang lainnya e. Pada waktu menyerahkan dana kepada Wakil Bendahara Umum harus disertai fotocopy kwitansi kepada penyumbang dan dari Wakil Bendahara Umum diminta/diterima bukti setoran yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum. Pengeluaran Dana a. Pengeluaran tiap bagian/departemen harus sesuai dana anggaran belanja yang telah ditetapkan sebelumnya. b. Pengeluaran dana harus disetujui oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum. Penyimpanan a. Yang bertanggung jawab atas penyimpanan adalah Wakil Bendahara Umum (bidang penyimpanan dan pengeluaran). b. Dana harus disimpan di Bank dan penandatanganan cek oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum. c. Untuk keperluan rutin dapat diadakan kas kecil yang dipegang oleh Wakil Bendahara Umum (bidang penyimpanan/pengeluaran). Prosedur Pengeluaran Dana a. Permintaan untuk pengeluaran dana diajukan kepada Ketua Umum dan Bendahara Umum oleh bidang yang memerlukan dana. b. Ketua Umum bersama Bendahara Umum menilai permohonan tersebut untuk disetujui / ditolak atau minta dirubah. c. Atas dasar surat permohonan yang telah disetujui oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum mengeluarkannya untuk diserahkan kepada pemohon. d. Pemohon diminta menandatangani formulir tanda pengeluaran dari kas atau bank. e. Bendahara umum mencatat dalam bukti–bukti pengeluaran dari kas atau bank.



331

5.

E.

Pengontrolan/pengawasan a. Pengontrolan dan pengawasan yang bersifat preventif adalah pengontrolan yang berjalan atau dilakukan bersamaan dengan tahap–tahap proses penerimaan dan pengeluaran yang dimulai dari : 1. Permohonan untuk pengeluaran. 2. Jumlah yang telah dianggarkan. b. Pengontrolan yang bersifat represif adalah pengontrolan berupa pemeriksaan kewajaran laporan keuangan setelah dicocokkan dalam buku mutasi dan bukti pendukung lainnya.

PENYUSUNAN LAPORAN Laporan keuangan pada umunya adalah neraca dan daftar perhitungan hasil usaha (R/L). Neraca menggambarkan posisi harta kewajiban dan kekayaan pada saat tertentu. Sedangkan daftar perhitungan hasil usaha mengambarkan hasil kegiatan dan pengeluaran–pengeluaran dana organisasi untuk jangka waktu yang berakhir pada tangga neraca.

F.

PENUTUP Demikian pedoman kebendaharaan ini kami susun agar dapat berguna sebagai pegangan atau petunjuk pelaksanaan bagi organisasi dalam upaya pendayagunaan sumber dana yang ada, secara efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan. Kami berharap pedoman ini dapat menjadi standar yang masih mungkin dapat dikembangkan sesuai dengan aparat/Cabang masing – masing, jika kelak ternyata atau terdapat kesalahan atau kekurangan dapat kita kembangkan secara up to date.

<<>> Contoh tanda bukti pemasukan dan pengeluaran terlampir.



332

TANDA BUKTI TERIMA UANG (TBT) Telah Terima Uang sebesar : Rp. Terbilang

:

Dari : ............................................................................................... Sebagai : ............................................................................................... Keterangan terlampir

………………………. Yang menerima

Disetujui

Diketahui

Bendahar a Umum

Ketua Umum

Dibukukan Wkl. Bendahara Umum

Rangkap III 1. Putih untuk yang menyerahkan uang. 2. Merah untuk Wakil Bendahara Umum bagian pembukuan. 3. Kuning untuk Wakil Bendahara Umum bagian penyimpanan/pengeluaran.

TANDA BUKTI PENGELUARAN (TBP) Telah terima Uang Sebesar Terbilang

: Rp. :

Dari : ............................................................................................... Sebagai : ............................................................................................... Keterangan terlampir

………………………. Yang menerima Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


333

Disetujui

Diketahui

Dibukukan

Bendahar a Umum

Ketua Umum

Wkl. Bendahara Umum

Rangkap III 1. Putih untuk Wakil Bendahara Umum bagian penyimpanan/pengeluaran. 2. Merah untuk pemakai uang. 3. Kuning untuk Wakil Bendahara Umum bagian pembukuan.

Nomor Bukti

Penjelasan Perkiraan

Nomor

Kredit

________________________

_________________

Bendahara Umum

BUKU KAS No. Debet

Debet

Wakil Bendahara Umum

Jumlah

No.

Kredit

Jumlah

Jumlah

No.

Kredit

Jumlah

BUKU HUTANG No.

Debet



334

TATA PERKIRAAN No. Nama Perkiraan Neraca 001 Kas 002 Bank 003 Tagihan 004 Persediaan

Jumlah Rp. Rp. Rp. Rp.

010 020 030 040

Gedung Inventasi Kantor Kendaraan Perlengkapan

Rp. Rp. Rp. Rp.

070 080 090

Hutang Uang Muka Diterima Selisih Aktiva-Pasiva

Rp. Rp. Rp.

Perkiraan Kecil 100 110 120 130 140 150 160

Penerimaan Uang Pangkal Penerimaan uang iuran Penerimaan dari Donatur tetap Penerimaan dari Penyumbang insidentil alumni/simpatisan Penerimaan dari hasil usaha Penerimaan dari instansi Penerimaan lain – lain (misal iuran pengurus)

BIAYA RUMAH TANGGA Biaya Perlengkapan Rumah Tangga Biaya Surat Kabar, Majalah, Buku Biaya Pembelian Meubel BIAYA KEGIATAN BIDANG Biaya Bid. PA Biaya Bid. Pemb. Aparat Organisasi Biaya Bid. PT, Kemahasiswaan& Pemuda Biaya Bid. Pemberdayaan Umat Biaya Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan seterusnya BIAYA RUPA – RUPA Biaya sumbangan duka cita

Rp. Rp.

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Rp.

Rp. Rp. Rp. Rp.

Rp.

Rp.



335

Biaya hadiah perkawinan Biaya Karangan Bunga Biaya lain – lain yang tak terduga Surplus (Defisit)

Rp. Rp. Rp. Rp.

DAFTAR TATA PERKIRAAN No.

Nama Perkiraan

Jumlah

BIAYA ADMINISTRASI 20 0 20 1 20 2 20 3 20 4 20 5 20 6 20 7 20 8 20 9 21 0 21 1 21 2 21 3

Biaya Kantor Biaya ATK Biaya Listrik/Gas/Pam Biaya Telpon/Telegram/Fax Biaya Perangko/Materai Biaya Perjalanan Biaya Rapat Biaya Transport Biaya Makan/Minum Biaya Tamu Honorium Biaya Pemeliharaan Kantor Biaya Pemeliharaan Inventaris Biaya Pemeliharaan Kendaraan

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

BIAYA AKTIVITAS/PROGRAM Biaya Pleno Biaya Seminar/Simposium/Lokakarya Biaya Training/Schooling Biaya Rapat Kerja Biaya Kongres Biaya Perjalanan Luar Negeri

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

21 4 21 5 21 6 Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


336

21 7 21 8 21 9 NERACA PER…….. Aktiva N Perkiraan o 1 Kas 2 Bank 3 4 5

Tagihan DP Persed Jumlah

6 Bangunan 7 Invetaris Kantor 8 Kendaraan 9 Perlengkapan Jumlah

Jumlah

No

Perkiraan

Rp. Rp.

1 2

Rp. Rp. Rp. Rp

3

Hutang Uang Muka Diterima Selisih Akt/pasiva

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp

Jumlah

Pasiva Jumlah Rp. Rp. Rp.

Rp.

DAFTAR PERHITUNGAN HASIL USAHA PENERIMAAN 1. Uang Pangkal 2. Uang Iuran 3. Donatur Tetap 4. Penyumbang Insidentil 5. Hasil Usaha 6. Instansi 7. Lain – lain Jumlah Penerimaan

Rp. Rp. Rp. Rp.

PENGELUARAN 1. BIAYA ADMINISTRASI Biaya Kantor Biaya ATK Biaya Listrik/Gas/Pam

Rp. Rp.

Rp. Rp.



Rp. Rp.

Rp.

337

Biaya Telepon/Telegram/Telex Biaya Perangko/Materai Biaya Perjalanan Biaya Transport Biaya Makan/Minum Biaya Tamu Biaya Honoranium Biaya Pemeliharaan Kantor Biaya Inventaris Biaya Pengeluaran

2.

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Rp.

Rp.

BIAYA AKTIVITAS (PROGRAM) Biaya Sidang Pleno Rp. Biaya Seminar/Lokakarya Rp. Biaya Training Rp. Biaya Rapat Kerja Rp. Biaya Kongres Rp. Biaya ke Luar Negeri Rp.

SURPLUS/DEFISIT Rp. = Jumlah Penerimaan – Jumlah Pengeluaran = .............................. (Surplus/Defisit)



338

PEDOMAN BADAN-BADAN KHUSUS HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

PEDOMAN DASAR KOHATI MUKADDIMAH Sesungguhnya Allah SWT, telah mewahyukan Islam sebagai ajaran yang haq dan sempurna untuk mengatur umat manusia agar berkehidupan sesuai fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadirat-Nya. Di sisi Allah SWT, manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai derajat yang sama, yang membedakan hanyalah ketaqwaannya, yakni sejauh mana ia istiqamah/teguh mengimani dan mengamalkan ajaran-ajaran Ilahi dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah terakhir juga menekankan posisi strategis kaum perempuan dalam masyarakat sebagaimana sabdanya yang berbunyi : “Perempuan adalah tiang negara, bila kaum perempuannya baik (berahlak karimah) maka negaranya baik dan bila perempuannya rusak (amoral) maka rusaklah negara itu”. Dalam rangka memaknai peran strategis tersebut maka kaum perempuan dituntut untuk menguasai ilmu agama, Iptek serta keterampilan yang tinggi, dengan senantiasa menyadari akan kodrat kemanusiaannya. Perempuan sebagai salah satu elemen masyarakat harus memainkan peranannya mewujudkan masyarakat berkeadilan. Dan sebagai salah satu strategi perjuangan dalam mewujudkan mission HMI, diperlukan sebuah wadah yang menghimpun segenap potensi HMI dalam wacana keperempuanan untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya, dan untuk mewujudkannya HMI membentuk Korps-HMIWati (KOHATI). Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KOHATI harus berkesinambungan dengan HMI dan penuh kebijaksanaan yang dinafasi keimanan kepada Allah SWT, serta berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMI.



339

Untuk menjabarkan operasionalisasi KOHATI tersebut, dibuatlah Pedoman Dasar KOHATI sebagai berikut : BAB I KETENTUAN UMUM

a. b.

c.

1. b.

Pasal 1 Pengertian KOHATI KOHATI adalah singkatan dari Korps-HMI-Wati. KOHATI adalah badan khusus HMI yang bertugas membina, mengembangkan dan meningkatkan potensi HMI-Wati dalam wacana dan dinamika gerakan keperempuanan. KOHATI adalah bidang keperempuanan di HMI setingkat. Pasal 2 Waktu dan Tempat Kedudukan KOHATI didirikan pada tanggal 2 Jumadil Akhir 1386 H bertepatan dengan tanggal 17 September 1966 M pada Kongers VIII di Solo. KOHATI berkedudukan di tempat kedudukan HMI. Pasal 3 Tujuan Terbinanya Muslimah Berkualitas Insan Cita.

a. b.

Pasal 4 Status KOHATI merupakan salah satu badan khusus HMI. Secara struktural pengurus KOHATI ex officio pimpinan HMI, diwakili oleh Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Ketua Bidang. Pasal 5 Sifat KOHATI bersifat Semi-Otonom.

a. b. c.

Pasal 6 Fungsi KOHATI berfungsi sebagai wadah peningkatan dan pengembangan potensi kader HMI dalam wacana dan dinamika keperempuanan. Di tingkat internal HMI, KOHATI berfungsi sebagai bidang keperempuanan. Di tingkat eksternal HMI, berfungsi sebagai organisasi perempuan.



340

Pasal 7 Peran KOHATI berperan sebagai Pencetak dan Pembina Muslimah Sejati untuk menegakkan dan mengembangkan nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan.

Pasal 8 Keanggotaan Anggota KOHATI adalah HMI-Wati yang telah lulus Latihan Kader (LK I).

BAB II STRUKTUR ORGANISASI A.

a. b.

a.

Struktur Kekuasaan Pasal 9 Musyawarah KOHATI Musyawarah KOHATI merupakan forum laporan pertanggungjawaban pengurus dan perumusan Program Kerja KOHATI. Musyawarah KOHATI memilih dan menetapkan Formateur/Ketua Umum dan dua (2) orang Mide Formateur. 1. Di tingkat nasional diselenggarakan Musyawarah Nasional KOHATI dalam rangkaian Kongres HMI. 2. Di Tingkat daerah diselenggarakan Musyawarah Daerah KOHATI BADKO dalam rangkaian Musyawarah Daerah BADKO HMI. 3. Di tingkat cabang diselenggarakan Musyawarah KOHATI Cabang dalam rangkaian Konferensi HMI Cabang. 4. Di tingkat KORKOM diselengarakan Musyawarah KOHATI KORKOM dalam rangkaian Musyawarah KORKOM. 5. Ditingkat komisariat diselenggarakan Musyawarah KOHATI Komisariat dalam rangkaian Rapat Anggota Komisariat. Pasal 10 Peserta Musyawarah Peserta Musyawarah Nasional KOHATI, terdiri dari : 1. Utusan adalah pengurus KOHATI HMI Cabang Penuh. 2. Peninjau adalah Pengurus KOHATI PB HMI, Pengurus KOHATI BADKO HMI, Pengurus KOHATI HMI Cabang Persiapan dan Bidang Keperempuanan.



341

b.

c.

d.

e.

a.

b.

Peserta Musyawarah Daerah KOHATI , terdiri dari : 1. Utusan adalah Pengurus KOHATI HMI Cabang Penuh. 2. Peninjau adalah Pengurus KOHATI BADKO HMI, Pengurus KOHATI HMI Cabang Persiapan dan Bidang Keperempuanan diwilayah koordinasinya. Peserta Musyawarah KOHATI HMI Cabang terdiri dari : 1. Utusan adalah Pengurus KOHATI HMI Komisariat Penuh. 2. Peninjau adalah Pengurus KOHATI HMI Komisariat Persiapan dan Bidang Keperempuanan. Peserta Musyawarah KOHATI KORKOM HMI terdiri dari : 1. Utusan adalah Pengurus KOHATI HMI Komisariat Penuh. 2. Peninjau adalah Pengurus KOHATI KORKOM HMI, Pengurus KOHATI HMI Komisariat Persiapan, dan Bidang Keperempuanan. Peserta Musyawarah KOHATI Komisariat terdiri dari : 1. Utusan adalah Anggota KOHATI HMI Komisariat. 2. Peninjau adalah Pengurus KOHATI Komisariat. Pasal 11 Instansi Pengambilan Keputusan Setiap keputusan KOHATI dilakukan secara musyawarah dengan tata susunan tingkatan instansi pengambilan keputusannya adalah rapat pleno, rapat harian, rapat presidium. Untuk penyusunan rencana kerja operasional diselenggarakan rapat bidang dan rapat kerja.

B.

Struktur Pimpinan

a. b. c. d. e.

Pasal 12 Pimpinan KOHATI Ditingkat PB HMI dibentuk KOHATI PB HMI. Ditingkat BADKO HMI dibentuk KOHATI BADKO HMI. Ditingkat HMI Cabang dibentuk KOHATI HMI Cabang. Ditingkat KORKOM dibentuk KOHATI KORKOM HMI. Ditingkat Komisariat dibentuk KOHATI Komisariat.

a. b.

Pasal 13 Pembentukan Pimpinan KOHATI Penetapan Ketua Umum KOHATI ditentukan oleh Musyawarah KOHATI. Bila Ketua Umum KOHATI tidak dapat menjalankan tugasnya dan/atau melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan organisasi maka dapat dipilih



342

Pejabat Ketua Umum oleh Sidang Pleno KOHATI melalui Rapat Pleno KOHATI.

a. b.

c.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

Pasal 14 Personalia Pengurus KOHATI Formateur/Ketua Umum menyusun struktur kepengurusan KOHATI dan dibantu oleh Mide Formateur. Formasi pengurus KOHATI PB HMI, KOHATI BADKO HMI, KOHATI HMI Cabang, KOHATI KORKOM HMI dan KOHATI Komisariat terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Ketua Bidang dan Departemen-Depatemen, atau sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Struktur Pengurus KOHATI berbentuk garis fungsional.

Pasal 15 Kriteria Pengurus Yang dapat menjadi Ketua Umum/Pengurus KOHATI PB HMI adalah HMIWati yang pernah menjadi Pengurus KOHATI Komisariat/Bidang Pemberdayan Perempuan dan/KOHATI KORKOM HMI, KOHATI HMI Cabang dan/atau KOHATI BADKO HMI/KOHATI PB HMI, berprestasi, telah mengikuti LKK dan LK III. Yang dapat menjadi Ketua Umum /Pengurus KOHATI BADKO HMI adalah HMI-Wati yang pernah menjadi Pengurus KOHATI Komisariat/Bidang Pemberdayaan Perempuan dan/KOHATI KORKOM HMI, KOHATI HMI Cabang dan/KOHATI BADKO HMI, berprestasi, yang telah mengikuti LKK dan LK II. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Pengurus KOHATI HMI cabang adalah HMI-Wati yang pernah menjadi Pengurus KOHATI Komisariat/Bidang Pemberdayaan Perempuan, KOHATI KORKOM HMI dan/KOHATI HMI Cabang, berprestasi dan telah mengikuti LKK dan LK II. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Pengurus KOHATI KORKOM adalah HMI-Wati yang pernah menjadi pengurus KOHATI Komisariat/Bidang Pemberdayaan Perempuan, berprestasi dan telah mengikuti LKK dan LK II. Yang dapat menjadi Ketua Umum/Pengurus KOHATI Komisariat adalah HMI-Wati berprestasi yang telah mengikuti LK I dan LKK.

Pasal 16 Pengesahan dan Pelantikan Pengurus KOHATI Di tingkat PB HMI, KOHATI PB HMI disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum PB HMI.



343

b.

Di tingkat BADKO HMI, KOHATI BADKO HMI disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum BADKO HMI, KOHATI HMI Cabang, KOHATI KORKOM dan KOHATI Komisariat disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum HMI setingkat.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

a. b. c.

a.

b.

c. d.

a. b. c.

d.

Pasal 17 KOHATI PB HMI KOHATI PB HMI bertanggung jawab kepada MUNAS KOHATI dan menyampaikan laporannya kepada Kongres. KOHATI PB HMI bersifat koordinatif terhadap KOHATI HMI Cabang. KOHATI PB HMI adalah penanggung jawab masalah KOHATI dan wacana serta dinamika gerakan keperempuanan di tingkat nasional.

Pasal 18 KOHATI BADKO HMI KOHATI BADKO HMI adalah unsur perpanjangan tangan KOHATI PB HMI yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan KOHATI HMI Cabang di wilayah koordinasinya. KOHATI BADKO HMI bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah KOHATI BADKO HMI dan menyampaikan laporan kepada MUSDA BADKO. KOHATI BADKO HMI menyampaikan laporan informasi keja minimal enam bulan sekali kepada KOHATI PB HMI. KOHATI BADKO HMI adalah penanggung jawab masalah KOHATI dan wacana serta dinamika gerakan keperempuanan di tingkat regional. Pasal 19 KOHATI HMI Cabang KOHATI HMI Cabang adalah aparat HMI Cabang yang mengkoordinir kegiatan bidang keperempuanan HMI Cabang setempat. KOHATI HMI Cabang bertanggung jawab kepada Musyawarah KOHATI HMI Cabang dan memberikan laporan kepada KONFERCAB. Menyampaikan/mengirimkan lampiran susunan kepengurusan KOHATI HMI Cabang serta rencana program kerja kepada KOHATI PB HMI dengan tembusan KOHATI BADKO HMI. Menyampaikan laporan dan informasi kegiatan minimal 4 bulan sekali kepada KOHATI PB HMI dengan tembusan kepada KOHATI BADKO HMI.



344

e. f.

a.

b. c.

d.

a.

b. c.

d.

KOHATI HMI Cabang bersifat koordinatif kepada KOHATI Komisariat. KOHATI HMI Cabang adalah penanggung jawab terhadap masalah KOHATI dan wacana serta dinamika gerakan perempuan di tingkat cabang. Pasal 20 KOHATI HMI KORKOM KOHATI HMI KORKOM adalah perpanjangan tangan KOHATI HMI Cabang yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan KOHATI HMI Komisariat di wilayah koordinasinya. KOHATI KORKOM bertanggung jawab kepada Musyawarah KOHATI KORKOM dan menyampaikan laporan kepada Musyawarah KORKOM. Menyampaikan /mengirim lampiran susunan kepengurusan KOHATI KORKOM HMI disertai dengan rencana program kerja terhadap KOHATI HMI Cabang. KOHATI HMI KORKOM menyampaikan laporan dan informasi kerja minimal 4 bulan sekali kepada KOHATI HMI Cabang. Pasal 21 KOHATI HMI Komisariat KOHATI HMI Komisariat adalah aparat HMI Komisariat yang mengkoordinir pembinaan perkaderan serta kegiatan bidang keperempuanan HMI Komisariat. KOHATI HMI Komisariat bertanggung jawab kepada Musyawarah KOHATI Komisariat dan menyampaikan laporan pada Rapat Anggota Komisariat. Menyampaikan/mengirimkan lampiran susunan pengurus disertai dengan rencana program kerja KOHATI HMI Komisariat kepada KOHATI HMI Cabang dengan tembusan kepada KOHATI KORKOM. Menyampaikan informasi kegiatan minimal 4 bulan sekali kepada KOHATI HMI Cabang dengan tembusan kepada KOHATI KORKOM HMI.

BAB IV ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN

a. b. c.

Pasal 22 Pedoman Administrasi dan Surat Menyurat KOHATI Administrasi dan surat menyurat KOHATI disesuaikan dengan administrasi dan surat menyurat yang berlaku di HMI. Untuk surat intern (kedalam) dengan kode : Nomor surat/A/Sek/KHI/bulan Hijriah/tahun Hijriah. Untuk surat ekstern (keluar) dengan kode : Nomor surat/B/Sek/KHI/bulan Hijriah/Tahun Hijriah.



345

d.

Khusus surat keluar instansi HMI ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum KOHATI.

Pasal 23 Atribut KOHATI Yang termasuk dalam atribut KOHATI adalah mars, badge, stempel, kop surat dan busana KOHATI. BAB V KEUANGAN Pasal 24 Keuangan Sumber dana KOHATI diperoleh dari dana yang halal dan tidak mengikat. BAB VI PEMBENTUKAN, PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN KOHATI Pasal 25 Pembentukan KOHATI a. Pembentukan KOHATI di tingkat KOHATI PB HMI, BADKO HMI, HMI Cabang, KOHATI KORKOM HMI dan HMI Komisariat diputuskan pada putusan tertinggi HMI setingkat. b. Status KOHATI HMI Cabang disesuaikan dengan status HMI Cabang. c. Status KOHATI HMI Komisariat disesuaikan dengan status HMI Komisariat. Pasal 26 Pembekuan KOHATI Pembekuan KOHATI di tingkat KOHATI PB HMI, KOHATI BADKO HMI, KOHATI HMI Cabang, KOHATI KORKOM HMI dan KOHATI Komisariat diputuskan pada putusan tertinggi HMI setingkat. Pasal 27 Pembubaran KOHATI Pembubaran KOHATI hanya dapat dilakukan oleh Kongres HMI. BAB VII KETENTUAN TAMBAHAN

a.

Pasal 28 Penjabaran tentang status, sifat, fungsi dan peran KOHATI dirumuskan dalam tafsir tersendiri.



346

b.

Bagan struktur kepengurusan organisasi, tujuan KOHATI dirumuskan tersendiri.

Pasal 29 Hal lain yang menyangkut ketetapan yang tidak tercantum dalam pedoman ini disesuaikan dengan pedoman organisasi HMI dan/atau peraturan PB HMI/KOHATI PB HMI.



347

ANALISA TUJUAN KOHATI Tujuan yang jelas diperlukan oleh sebuah organisasi, sehingga setiap usaha yang dilakukan oleh organisasi tersebut dapat dilaksanakan dengan teratur dan terarah. Tujuan organisasi dipengaruhi oleh motivasi dasar pembentukannya, status dan fungsinya dalam totalitas dimana dia berada. Dalam totalitas perkaderan HMI, KOHATI merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dalam mencapai tujuan HMI yaitu terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang di ridhoi Allah SWT. Sebagai sebuah lembaga, Korps-HMI-Wati (KOHATI) yang ide pembentukannya dilandaskan pada kebutuhan akan pengembangan misi secara luas, serta kebutuhan akan adanya pembinaan untuk HMI-Wati yang inspiratif, memandang penting bahwa kualitas peranan HMI-Wati perlu dipacu/ditingkatkan.

dasar HMI lebih terus

Dalam rangka itu KOHATI merumuskan tujuannya sebagai berikut : “Terbinanya Muslimah yang berkualitas Insan Cita”. Dengan rumusan tujuan ini KOHATI memposisikan dirinya sebagai bagian yang ingin mencapai tujuan HMI (mencapai 5 kualitas insan cita) tetapi berspesialisasi pada pembinaan anggota HMI-Wati untuk menjadi muslimah yang berkualitas insan cita. Sesuai dengan ide dasar pembentukannya, maka proses pembinaan di KOHATI ditujukan untuk peningkatan kualitas dan peranannya dalam wacana keperempuanan. Ini dimaksudkan bahwa aktifitas HMI-Wati tidak saja di KOHATI dan HMI, tetapi juga dalam masyarakat luas, terutama dalam merespon, mengantisipasi berbagai wacana keperempuanan. Dengan demikian, maka jelas bahwa tugas KOHATI adalah melakukan akselerasi pada pencapaian tujuan HMI. Untuk dapat menjalankan peranannya dengan baik, maka KOHATI harus membekali dirinya dengan meningkatkan kualitasnya sehingga anggota KOHATI memiliki watak dan kepribadian yang teguh, kemampuan intelektual, kemampuan profesional serta kemandirian dalam merespon, mengantisipasi berbagai wacana keperempuanan yang berkembang dalam masyarakat. Peningkatan kualitas ini, dilakukan KOHATI melalui proses pembinaan yang terencana dan terarah melalui serangkaian aktifitasnya.



348

SKEMA ANALISIS TUJUAN KOHATI

HMI

TUJUAN

Pasal 4 AD HMI : Terbinanya insan 1. Akademis 2. Pencipta 3. Pengabdi 4. Bernafaskan Islam 5. Bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.

INSAN CITA HMI-WAN ANGGOTA HMI

SIFAT

HMI-WATI (KOHATI)

STATUS

FUNGSI & PERAN Latihan : o LKK o Kursus Kegiatan : o Pribadi o Kelompok



349

TAFSIR STATUS KOHATI Status sebuah lembaga merupakan pengakuan dan petunjuk tentang eksistensi lembaga tersebut. Lahirnya sebuah status didasarkan pada kebutuhan akan pengembangan organisasi dan mempermudah pencapaian tujuan organisasi. Status juga merupakan petunjuk dimana sebuah lembaga berspesialiasi. Korps-HMI-Wati (KOHATI) adalah badan khusus HMI yang bergerak dalam wacana dan dinamika gerakan keperempuanan. Rumusan ini menjelaskan bahwa status KOHATI adalah badan khusus HMI dengan spesialisasi membina anggota HMI-Wati untuk menjadi muslimah yang berkualitas insan cita. Spesialisasi di bidang keperempuanan menunjukkan bahwa perkembangan permasalahan keperempuanan di masyarakat perlu di respon HMI. Respon ini menempatkan kaum perempuan pada posisi periferial dan defensif. Sebagai organisasi kader, HMI bertanggung jawab untuk menciptakan iklim yang kondusif dan harmonis dalam upaya pemberdayaan kaum perempuan, melalui proses perkaderannya. Dalam perkaderan HMI, KOHATI ditempatkan sebagai ujung tombak untuk mengantisipasi dan mempelopori terjawabnya persoalan-persoalan tersebut. Dalam kerangka tersebut, maka yang menjadi sasaran pemberdayaan KOHATI adalah anggotanya yakni HMI-Wati, dengan diselenggarakannnya berbagai aktivitas maupun pelatihan khusus bagi HMI-Wati. Aktivitas ini tentunya tidak terlepas dari rangkaian aktivitas perkaderan HMI. Adapun wujud dan aktivitas tersebut dibicarakan tersendiri dalam pedoman pembinaan KOHATI.



350

TAFSIR SIFAT KOHATI Sifat dalam sebuah organisasi menunjukkan watak atau karateristik. Hal ini mengandung makna bahwa sifat adalah pembeda antar lembaga. Perbedaan ini dimaksudkan sebagai salah satu strategi dan taktik dalam perjuangan sebuah organisasi. Sebagai badan khusus HMI, KOHATI bersifat semi-otonom. Dengan sifat ini menunjukkan keberadaan KOHATI sebagai sub-sistem dalam perjuangan HMI. Adapun latar belakang munculnya sifat ini, karena pada dasarnya anggota HMI mengakui adanya kesamaan kemampuan dan kesempatan antara anggota, baik lakilaki maupun perempuan. Namun suprastruktur masyarakat kita nampaknya masih menempatkan organisasi sebagai alat yang efektif untuk menyahuti berbagai persoalan dalam upaya pencapaian tujuannya. Dalam operasionalisasi mekanisme organisasi, sifat semi-otonom ini mengandung arti bahwa KOHATI memiliki keleluasaan dan kewenangan dalam beraktivitas dan berkreativitas di dalam (intern) HMI, terutama dalam pembinaan potensi HMI di dalam wacana keperempuanan dalam mengembangkan kualitas kader HMI-Wati, baik dalam pengembangan wawasan maupun keterampilan yang sesuai dengan konstitusi HMI dan KOHATI yaitu AD dan ART HMI maupun Pedoman Dasar KOHATI serta kebijaksanaan umum HMI lainnya. Adapun dalam melakukan kegiatan yang bersifat luar (ekstern) HMI, KOHATI merupakan perpanjangan tangan HMI di semua tingkatan. Dengan kata lain kehadiran KOHATI pada aktivitas eksternal HMI merupakan pembawa misi perjuangan HMI. Oleh karenanya KOHATI harus senantiasa mengadakan koordinasi dengan HMI. Hal tersebut secara keseluruhan diekspresikan dalam struktur organisasi HMI, dimana KOHATI diwakili oleh presidium KOHATI yang menjadi bagian dari kepengurusan HMI ditingkatannya. Inilah yang dinamakan pengurus KOHATI ex officio pengurus HMI. Konsekuensi struktur tersebut, menjadikan keberadaan KOHATI sangat jelas sebagai badan khusus HMI. Karena setiap pengambilan keputusan maupun kebijaksanaan HMI dan KOHATI diputuskan secara bersama dalam mekanisme HMI. Otonomisasi KOHATI di bidang intern hanya pada bentuk aktivitas pengembangan kualits kader HMI-Wati. Oleh karena itu dengan sifat semi-otonom ini, menunjukkan bahwa kebesaran KOHATI memiliki saling ketergantungan pada sejauh mana interaksi, koordinasi dan komunikasi antara seluruh jajaran kepengurusan HMI di semua tingkatan. Dengan sifatnya ini KOHATI dapat memasuki dan berinteraksi dengan organisasiorganisasi perempuan yang ada baik secara lokal, regional, nasional maupun internasional.



351

TAFSIR FUNGSI DAN PERAN KOHATI Korps-HMI-Wati (KOHATI) sebagai badan khusus HMI, mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengkoordinir potensi HMI dalam melakukan akselerasi tercapainya tujuan HMI dalam mengembangkan wacana keperempuanan. Adapun fungsi KOHATI adalah sebagai wadah peningkatan dan pengembangan potensi kader HMI di dalam wacana keperempuanan. Dunia keperempuanan yang menjadi lahan kerja KOHATI adalah sebagai pembinaan anggota HMI, yaitu HMI-Wati. Pembinaan tersebut diarahkan pada pembinaan akhlak, intelektual, ketrampilan, kepemimpinan, keorganisasian, keluarga yang sejahtera serta beberapa kualitas lain yang menjadi kebutuhan anggotanya. Maksud pembinaan tersebut adalah mempersiapkan kader HMI agar mampu berperan secara optimal sebagai pencetak muslimah yang memperjuangkan nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan. Oleh karena itu, KOHATI berfungsi sebagai akselerator perkaderan bagi HMI-Wati. Sebagai wadah tentunya KOHATI hanya merupakan alat pencapaian tujuan HMI. Oleh karenanya keberhasilan KOHATI sangat ditentukan oleh anggotnya, dengan didukung perangkat dan mekanisme organisasi HMI. Oleh karena itu sebagai strategi perjuangan HMI, KOHATI berfungsi sebagai organisasi perempuan. Sebagai fasilitator, KOHATI memiliki perangkat-perangkat pembinaan berupa pedoman dan jaringan informasi. Pemanfaatan perangkat-perangkat tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas aparat pengurusnya. Atas dasar itu, maka KOHATI mempunyai tanggung jawab moral yang besar dalam menjabarkan dan menyahuti komitmen HMI di bidang keperempuanan. Dalam arti yang luas yaitu menyangkut aspek pengembangan potensi perempuan dalam konteks sosial kemasyarakatan seperti potensi intelektual, potensi kepemimpinan, potensi moral dan potensi lainnya. Operasionalisasi dan fungsi tersebut diwujudkan dalam dua aspek pembagian kerja KOHATI yaitu : 1.

2.

Aspek Internal Dalam hal ini KOHATI menjadi wadah/media latihan bagi para HMI-Wati untuk membina, mengembangkan dan meningkatkan potensi serta kualitasnya dalam bidang keperempuanan khususnya menyangkut kodrat kemanusiaannya, dan bidang sosial kemasyarakatan umumnya melalui pendidikan, penelitian dan pelatihan serta aktivitas-aktivitas lain dalam kepengurusan HMI. Aspek Eksternal Dalam hal ini KOHATI merupakan pembawa misi HMI di setiap forum-forum keperempuanan. Kehadiran KOHATI dalam forum itu tentunya semakin mempeluas keberadaan HMI di semua aspek kehidupan. Secara khusus bagi kader HMI-Wati, keterlibatan pada dunia eksternal merupakan pengembangan dari kualitas pengabdian masyarakat yang dimilikinya. Dengan kata lain fungsi KOHATI adalah wadah aktualisasi dan pemacu selutuh potensi perempuan khususnya HMI-Wati, untuk mengejar kesenjangan yang ada serta mendorong



352

HMI-Wati untuk berinteraksi secara optimal dalam setiap aktivitas HMI serta menjadikan ruang gerak HMI dalam masyarakat menjadi lebih luas.

FUNGSI PERSONALIA PENGURUS KOHATI Masing-masing personalia KOHATI menjalankan tugasnya sebagai berikut : 1. Ketua Umum adalah penganggung jawab dan koordinator umum dalam menjalankan tugas-tugas intern dan ekstern organisasi yang bersifat umum pada tingkat nasional maupun internasional. 2. Ketua Bidang Intern adalah penganggung jawab dan koordinator seluruh pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugas intern. 3. Ketua Bidang Ekstern adalah penganggung jawab dan koordinator seluruh pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugas ekstern. 4. Sekretaris Umum adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang data dan pustaka, penerangan serta hubungan dengan pihak ekstern di tingkat nasional maupun internasional. 5. Wakil Sekretaris Umum Intern bertugas atas nama Sekretaris Umum untuk kegiatan bidang intern dan membantu ketua bidangnya di tingkat nasional. 6. Wakil Sekretaris Umum Ekstern bertugas atas nama Sekretaris Umum untuk kegiatan bidang ekstern dan membantu ketua bidangnya di tingkat nasional. 7. Bendahara Umum adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan di bidang keuangan dan perlengkapan organisasi di tingkat nasional. 8. Wakil Bendahara Umum bertugas atas nama Bendahara Umum dalam pengadaan peralatan administrasi, keuangan dan perlengkapan organisasi di tingkat nasional. 9. Departemen Pendidikan dan Latihan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang pendidikan dan pelatihan. 10. Departemen Pengembangan Sumber Daya Perempuan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang pengembangan sumber daya perempuan. 11. Departemen Informasi dan Komunikasi bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang informasi dan komunikasi. 12. Departemen Hubungan Antar Lembaga bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang hubungan antar lembaga. 13. Departemen Administrasi dan Kesekretariatan bertugas sebagai koordinator operasional dari kerja dan proyek-proyek di bidang administrasi dan kesekretariatan.



353

MARS KOHATI Wahai HMI-Wati semua Sadarlah kewajiban mulia Pembina, pendidik tunas muda Tiang negara jaya Himpunkan kekuatan segera Jiwai semangat pahlawan Tuntut ilmu serta amalkan Untuk kemanusiaan Jayalah KOHATI Pengawal panji Islam Derapkan langkah perjuangan Kuatkan Iman Majulah tabah HMI-Wati Harapan bangsa Membina masyarakat Islam Indonesia.



354

LAMBANG KOHATI Bentuk dan lambang KOHATI sebagai berikut:

A B C D F E

G 1.

2.

Makna lambang KOHATI: a. Bulan bintang, warna hijau, warna hitam, keseimbangan warna hijau dan hitam, warna putih, puncak tiga. Maknanya sebagaimana yang tercantum dalam lambang HMI. b. Melati berarti lambang kasih sayang yang suci dan tulus. c. Penyangga berarti lambang perempuan sebagai tiang Negara. d. Buku terbuka berarti lambang Al-Quran sebagai dasar utama. e. Tiga kelopak bunga berarti lambang tri darma perguruan tinggi. f. Tulisan KOHATI berarti singkatan Korps-HMI-Wati. Penggunaan Lambang a. Lambang KOHATI digunakan untuk badge/lencana KOHATI yang pemakaiannya di baju dengan perbandingan 2:3. b. Badge KOHATI digunakan pada acara-acara seremonial KOHATI dan acara resmi organisasi di luar KOHATI. c. Lambang KOHATI tidak dipergunakan sebagai lambang pada kop surat dan stempel KOHATI.

BUSANA/PAKAIAN SERAGAM KOHATI Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


355

Penjelasan tentang busana/pakaian KOHATI dan seragam KOHATI adalah sebagai berikut : 1. Untuk memberikan identitas kebersaman sebagai korps dan badan khusus HMI, maka dianggap perlu untuk tetap mempunyai pakaian seragam KOHATI yang dapat dipakai pada acara-acara tertentu KOHATI maupun HMI. 2. Warna dan model pakaian seragam KOHATI terdiri dari : a. Mengenai warna disesuaikan dengan warna HMI (hijau dan hitam). b. Mengenai model busana adalah bebas tetapi sopan dan bercirikan busana muslimah.



356

PLATFORM GERAKAN PEREMPUAN HMI PENDAHULUAN Berbicara tentang platform adalah berbicara tentang landasan umum suatu komunitas yang memiliki basis masyarakat dengan banyak agenda. Disamping platform juga berbicara tentang suatu paradigma, yaitu sudut pandang mengenai hendak kemana suatu masyarakat dibawa. Paradigma dianggap penting bagi suatu gerakan atau organisasi, karena paradigma yang inklusif bisa mempengaruhi aspek gerak maupun aspek pemikiran para pelaku pergerakan. Pilihan terhadap suatu paradigma bisa dilakukan melalui pendekatan ideologis, historis, sosiologis dan konsep hidup yang dimiliki suatu organisasi atau pergerakan. Akhir-akhir ini masalah keperempuanan kembali menjadi isu sentral dan diskursus yang secara intens dibicarakan. Terbukti dengan banyaknya bermunculan pergerakan-pergerakan dan pembelaan/aksi-aksi yang jelas terhadap berbagai kasus tindak kekerasan yang dialami kaum perempuan, meskipun gerakan itu terkesan agak dinamis dan fluktuatif. Masalahnya adalah komitmen terhadap gerakan itu sendiri seringkali tidak seimbang dengan kemajuan perkembangan zaman. Kondisi global menggambarkan adanya kesenjangan dan diskriminasi terhadap hakhak perempuan. Akibatnya kaum perempuan terdistorsi dalam konteks peran dan fungsinya sebagai putri, istri, ibu dan anggota masyarakat. Kurang ditelaah secara komprehensif, perempuan sebagai individu yang memiliki berbagai bentuk hubungan (relasi) dengan individu lainnya, dengan kumpulan individu (masyarakat), maupun sebuah komitmen publik bernama negara. Pola relasi atau hubungan antara perempuan dan dunia sekitarnya, akan menimbulkan serangkaian problem kemanusiaan yang harus dicarikan pemecahannya, dan mau tidak mau pemecahan masalah tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara lelaki dan perempuan sebagai manusia, terlebih kaum perempuan sendiri yang harus menjadi subyek dalam proses pencarian dan pembuktian jati diri kemanusiaannya. KOHATI sebagai bagian intergral dari HMI yang mempunyai peran strategis untuk merespon problem kemasyarakatan, salah satu problem kemasyarakatan itu adalah problem sosial bernama ketidakadilan yang banyak menimpa kaum perempuan karena ketimpangan pola relasi antar individu di dalam masyarakat. Dengan demikian persoalan keperempuanan yang merupakan masalah sosial, harus mendapatkan perhatian serius dari HMI untuk merealisasikan cita-citanya “Mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT”. Dalam upaya menjawab tantangan itu, KOHATI membentuk dasar kebijakan yang terformulasi secara integral dan komprehensif, sehingga gerakan yang dilakukan dapat mengenai sasaran yang tepat. Arahan yang jelas dalam pergerakan perempuan itu adalah pengentalan ideologi gerakan perempuan (hegemoni ideologi) sebagai salah satu cara mewujudkan Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


357

masyarakat adil, demokratis, egaliter dan beradab sebagai prototipe masyarakat madani (civil society). Konsekuensinya, kaum perempuan dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketrampilan yang mendukung, artinya kaum perempuan harus memiliki keseimbangan dalam kemandirian intelektual serta ketegasan dalam bersikap dengan landasan berpijak yang jelas. Beberapa pemaparan di bawah ini merupakan sistematisasi yang dibuat oleh KOHATI dalam memainkan peran strategisnya pada pergerakan perempuan dengan tetap berpijak pada spirit nilai Islam yang terformulasi pada misi HMI. TUJUAN/MISI GERAKAN Terbinanya perempuan muslimah berkualitas insan cita. TARGET Meningkatkan aksi dan partisipasi yang proaktif dalam merespon permasalahan perempuan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya menuju terciptanya masyarakat adil makmur. SASARAN 1. 2. 3.

HMI-Wati dan HMI-Wan. Komunitas intelektual/agamawan. Masyarakat umum. ISU UTAMA/MAIN ISSUE

Isu utama (Main Issue) yang hendak ditawarkan sebagai wacana gerakan perempuan HMI (GP HMI) adalah : 1. Ke-Islaman. 2. Kesejahteraan. 3. Pemberdayaan/Empowerment. 4. Egalitarianisme dan demokrasi. 5. Etika/moralitas masyarakat (public morality). Dengan turunan wacana dan spesifikasi gerak sebagai berikut : 1.

KE-ISLAMAN a. Meretas pemahaman agama yang misoginis terhadap perempuan. Terdapat banyak ayat-ayat, sunnah rasul, yang menjadi pemahaman misoginis dalam masyarakat. Perlunya mengkaji ulang fiqih perempuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi umat saat ini. b. Adanya gerakan pemahaman keperempuanan yang mengatasnamakan Islam namun justru keluar jalur Al-Quran sebagai hukum Islam. Contoh



358

kasus yang pernah terjadi adalah Aminah Wadud yang menjadi imam shalat Jumat. Gerakan ini harus disikapi oleh KOHATI sebagai organisasi mahasiswa yang bertanggung jawab sebagai insan intelektual untuk mengabdi ke masyarakat untuk menghadang pemahaman-pemahaman yang merusak umat Islam. 2.

KESEJAHTERAAN a. Penanganan lost Generation (rendahnya kualitas hidup masyarakat). Adanya lost generation dimana ibu-ibu hamil dan menyusui, serta anak yang tidak mendapat proporsi gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, maka seyogyanya Gerakan Perempuan HMI menyikapi masalah ini dengan tindakan nyata, bekerjasama dengan instansi pemerintah, Ormas, LSM dan lain-lain. Kampanye publik seperti gerakan sayang ibu, kesehatan reproduksi, hak-hak reproduksi perempuan dengan pendekatan ke-Islaman, kampanye hak anak. b. Pembuatan kegiatan yang bernilai produktif. Untuk meminimalisir budaya ketergantungan terhadap alumni, perlu kiranya Gerakan Perempuan HMI membangun kerjasama positif dengan institusi atau personel terkait. Selain dengan tujuan mengupayakan kemandirian organisasi, hal ini juga berimplikasi positif pada kemandirian individu anggota di bidang ekonomi (income generating).

3.

PEMBERDAYAAN (EMPOWERMENT) a. Pemberdayaan perempuan dalam menghapuskannya dari ketergantungan psikis, ekonomis maupun politis. b. Pemberdayaan perempuan di bidang politik. Membangun partisipasi politik dan meningkatkan posisi tawar (burgaining posititon) perempuan dalam politik, baik aktif maupun pasif. c. Memberdayakan perempuan untuk mampu mengadvokasi terhadap pelanggaran hak asasi perempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya.

4.

EGALITARIANISME DAN DEMOKRASI a. Pressure secara aktif terhadap produk hukum yang diskriminatif terhadap perempuan. b. Mendobrak tirani budaya diskriminatif pendidikan bagi perempuan, baik formal maupun non-formal. c. Merekonstruksi ajaran teologis yang adosentris (terpusat pada penafsiran yang dibuat ulama laki-laki dan cenderung bias kepentingan laki-laki).

5.

ETIKA / MORALITAS MASYARAKAT (PUBLIC MORALITY) a. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi partisipasi aktif perempuan dalam proses politik dan ketatanegaraan. b. Penempatan strategi religius dalam penanganan penyakit sosial di masyarakat.



359

c.

Menumbuhkan jiwa kompetisi bagi perempuan secara profesional dengan tetap memegang asas meritokrasi (kesamaan memperoleh kesempatan).

Karena konsep yang matang tanpa metode yang efektif dan efisien menjadi tidak ada artinya, maka platform gerakan perempuan HMI ini dibuat sampai pada gambaran operasionalnya. LANDASAN GERAKAN 1.

LANDASAN FILOSOFIS

Perempuan berasal dari kata per-empu-an yang artinya “ahli/mampu”, jadi perempuan merupakan seorang yang mampu melakukan sesuatu. Wanita berasal dari kata berbahasa Jawa “wani ditata” yang artinya “orang yang bisa diatur”. Selain itu, dalam bahasa Sanskerta kata wanita berasal dari kata “wan” dan “ita” yang berarti “yang dinafsui” Kata perempuan lebih dipilih untuk digunakan karena mengandung konotasi yang lebih pisitif (amelioratif). Sedangkan kata wanita cenderung tidak digunakan disini karena cenderung berkonotasi negatif (pejoratif) dan lebih diposisikan sebagai objek. Gender yaitu perbedaan yang dilekatkan pada perempuan dan laki-laki yang berkaitan dengan soal sifat, nilai maupun norma yang merupakan konstruksi sosial (bentukan masyarakat), bisa berubah, berbeda bentuk dan jenisnya dari ruang dan waktu, bisa dipertukarkan. Kodrat adalah sesuatu yang diberikan kepada manusia sebagai pemberian dari Tuhan, bersifat alami dan lebih menyangkut soal kenyataan fisik dan tidak dapat dipertukarkan. Seperti laki-laki punya penis, jakun testis dan sperma serta berpotensi untuk membuahi lawan jenisnya, atau perempuan punya vagina, payudara, kelenjar menyusui dan rahim serta dapat mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Kodrat ini tidak mungkin untuk diubah dan dipertukarkan antara perempuan dengan laki-laki. Kalaupun dapat diubah dan dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki, maka tidak dapat berfungsi dan menjalankan peran fisik seperti yang diberikan oleh Tuhan. 2.

LANDASAN TEOLOGIS

a. Hakikat Penciptaaan o Jin dan Manusia diciptakan Allah untuk menyembah kepada-Nya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. (QS. Adz Dzariat : 56) o Manusia diciptakan oleh Allah dimuka bumi sebagai khalifah-Nya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang Khalifah dimuka bumi”. Mereka berkata, “Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


360

kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiaa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?”. Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (QS. Al Baqarah : 30) o Manusia diciptakan dari substansi yang sama untuk berkembang biak dan saling tolong menolong serta menjaga hubungan silaturrahmi. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan (mempergunakan) namaNya, kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa : 1) o Kesetaraan kedudukan manusia, baik perempuan maupun laki-laki sebagai manusia di hadapan Tuhan. Wahai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu semua berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat : 13) o Kesetaraan penilaian terhadap makna kerja (amal saleh) laki-laki dan perempuan. Dan barangsiapa mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan sedangkan ia orang yang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dianiaya walaupun sedikit. (QS. An-Nisaa : 124) Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya dia telah sesat, sesat yang nyata. (QS. Al Ahzab : 35-36) Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menjanjikan kepada orang-orang mu’min laki-laki dan perempuan (akan) mendapat surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


361

mereka kekal didalamnya dan (mendapat) tempat yang bagus di surga ‘and. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keuntungan besar. (QS. At Taubah : 71-72) b. Issu Regenerasi dan Penjagaan Moralitas o Laki-laki dan perempuan secara sunnatullah diciptakan untuk hidup saling berpasangan. Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan pasangan hidup dari jenismu sendiri seupaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar Ruum: 21) o Pembunuhan anak/aborsi merupakan suatu perbuatan yang secara prinsip tidak dikehendaki oleh Allah. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu agar kamu memahaminya. (QS Al An’am : 151) Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah ia dibunuh. (QS. At-Takwir : 8-9) Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-Isra : 31) o Menguji keimanan dengan perbuatan baik dan penjagaan moralitas akan memberikan keuntungan jangka panjang. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyu’ dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap pasangan dan hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya dalam hal ini mereka tiada tercela. (QS. Al-Mu’minun : 1-6) o Manusia memiliki potensi untuk menyucikan jiwa atau mengotorinya. Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptan-Nya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. (QS. Asy Syam : 7-10) c. Nilai Strategis Perempuan dalam Masyarakat Ungkapan Nabi yang menyatakan bahwa perempuan menempati posisi strategis dalam masyarakat sebagai tiang negara. Perempuan adalah tiang negara, apabila baik perempuannya maka akan baik pula negaranya dan apabila rusak perempuannya maka rusak pula negaranya. (HR. Bukhari)



362

3. LANDASAN HISTORIS Gerakan perempuan, atau yang lebih populer dikenal masyarakat dengan istilah feminisme, dapat didefenisikan sebagai suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan di tempat kerja dan dalam masyarakat, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut. Secara formal, feminisme sebagai sebuah ideologi muncul di Barat pada abad ke-18, namun bukan berarti perspektif feminis (wawasan keperempuanan) tidak pernah muncul di belahan bumi lain. Munculnya tokoh gerakan perempuan pribumi seperti Kartini, merupakan sebuah kesadaran akan realitas kondisi patriarkhis dalam masyarakat Indonesia. Kesadaran formal ini mengalami sebuah pergeseran menjadi bersifat kolektif sejak kecenderungan yang bersifat massif pada tahun 1920-an yang ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi gerakan perempuan seperti Pikat, Putri Mardika, Aisyiyah dan sebagainya yang menjadi cikal bakal diselenggarakannya Kongres Perempoean I tahun 1928 di Yogyakarta. Gerakan perempuan tersebut sebenarnya muncul atas dorongan perasaan ketidakpuasan pribadi terhadap hubungan-hubungan yang bersifat patriarkhi yang didukung oleh undang-undang, sehingga hal ini menjadi suatu isu politik. Hal ini tercermin dari slogan feminis “yang pribadi adalah politis” (personal is political) yang berarti bahwa pengalaman pribadi tentang perlakuan ketidakadilan yang dialami seorang perempuan dalam kehidupan pribadi dan keluarganya dapat juga dialami oleh seorang perempuan lain dalam sistem sosial, budaya agama dan politik yang sama. Spirit gerakan perempuan juga muncul pada konteks historis kehadiran Islam. Praktik-praktik penguburan bayi perempuan pada masa Arab Jahiliyah, keberadaan harem-harem milik para penguasa yang mengeksploitasi seksualitas budak-budak perempuan, minimnya pengetahuan perempuan terhadap berbagai masalah sosial budaya sehari-hari maupun pemahaman keagamaan merupakan realitas ketimpangan gender yang ingin dihapuskan oleh Islam melalui misi kerasulan Muhammad. Perintah untuk memberikan hak hidup, jaminan sosial, ekonomi dan keamanan bagi perempuan, perintah untuk berlajar bagi lelaki dan perempuan muslim sebagai realisasi hak mendapatkan pendidikan yang layak, serta perintah iqra yang berarti membaca sejarah masa lalu yang dapat dijadikan pelajaran hidup, merupakan upaya nyata Islam untuk menghapuskan ketidakadilan gender ini. Berbagai hal tadi mendorong HMI untuk senantiasa berkomitmen pada jati dirinya sebagai “mahasiswa” dan “muslim” untuk memainkan peran stategisnya sebagai alat perjuangan umat dan bangsa. Realitas internal kebutuhan kader untuk membina dan menempa diri melalui proses-proses kolektif organisasi dan maraknya tantangan eksternal yang bersifat idiologis “berseberangan” dengan misi HMI maupun keinginan untuk menjadi misi tersebut lebih “membumi” maka diperlukan upaya untuk secara serius me-manage organisasi. Upaya HMI untuk bersentuhan langsung pada gerakan perempuan membawa konsekuensi logis masuknya HMI ke kancah perjuangan gerakan perempuan, baik bersifat formal maupun informal. Sebagai langkah taktis untuk masuk ke wilayah perempuan itu, akan lebih efektif Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


363

bila HMI memiliki kelompok kepentingan (interest group) yang diperhitungkan sebagai bagian langsung landasan gerakan perempuan.

dapat

Ada dua alasan utama waktu itu yang membuat KOHATI didirikan, yaitu : 1. Secara Internal, departemen keputrian yang ada waktu itu sudah tidak mampu lagi menampung aspirasi para kader HMI-Wati, disamping basic-needs anggota tentang berbagai persoalan keperempuanan kurang bisa difasilitasi oleh HMI. Dengan hadirnya sebuah institusi yang secara spesifik menampung aspirasi HMI-Wati, diharapkan secara internal, HMI-Wati dapat memiliki keleluasaan untuk mengatur diri mereka sendiri dan lebih memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang muncul dari basic-needs anggotanya sendiri (HMI-Wati). 2. Secara eksternal, HMI mengalami tantangan yang cukup pelik dikaitkan dengan hadirnya “lawan ideologisnya” HMI yaitu komunisme yang masuk melalui pintu gerakan perempuan (gerwani). Selain itu maraknya pergerakan keperempuanan yang ditandai dengan munculnya organisasi perempuan dengan berbagai variasi bentuk ideologi, pilihan isu, maupun strategi gerakannya membuat HMI harus “merapatkan barisannya” dengan cara terlibat aktif dalam kancah gerakan perempuan berbasis organisasi perempuan. Atas pertimbangan itulah, pada tanggal 17 september 1966 M bertetapatan dengan 2 Jumadil Akhir 1386 H pada Kongres VII di Surakarta, KOHATI didirikan. Terpilih sebagai Ketua Umum KOHATI pertama pada waktu itu, Saudari Anniswati Rochlan (sekarang dikenal dengan Anniswati M. Kamaluddin). 4.

LANDASAN ORGANISASI

KOHATI merupakan badan khusus HMI yang bertugas untuk mengembangkan wacana keperempuanan. Dia bersifat semi-otonom dan memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai wadah peningkatan dan pengembangan potensi kader HMI-Wati dalam mengembangkan wacana keperempuanan, di tingkat internal HMI berfungsi sebagai bidang keperempuanan, dan di tingkat eksternal HMI menjalankan fungsi sebagai organisasi perempuan. KOHATI memiliki peran sesuai dengan keberadaan HMI sebagai organisasi perjuangan, yaitu pencetak muslimah sejati dalam menegakkan nilai-nilai keIslaman dan ke-Indonesiaan. KOHATI sebagai badan khusus HMI menunjukkan bahwa isu keperempuanan adalah isu spesifik yang juga harus digarap secara serius oleh HMI. Melalui institusi/lembaga yang bersifat semi-otonom menunjukkan bahwa ia adalah sub-sistem perjuangan HMI. Dengan sifat semi-otonomnya, berarti KOHATI memiliki keleluasaan dan kewenangan untuk beraktivitas, berkreativitas dan mengatur dirinya sendiri dalam lingkup intern HMI, terutama yang berkaitan dengan pengayaan kader di bidang wacana keperempuanan dan sekaligus sebagai wahana pemberdayaan kader HMIWati dalam meningkatkan intelektualitas dan profesionalitasnya. Sedangkan di lingkup eksternal HMI, KOHATI menjadi pembawa misi HMI di dalam komunitas Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


364

gerakan perempuan. Oleh karena itu KOHATI harus selalu mengadakan koordinasi dengan HMI demi sinergitas perjuangan organisasi. 5.

LANDASAN KONSTITUSIONAL • Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Islam (Pasal 15 AD dan Pasal 51, 52, 53 ART HMI). • Pedoman Dasar KOHATI.

6. LANDASAN OPERASIONAL Dalam lingkup melakukan aktivitas sehari-hari, baik dalam konteks pembinaan kader di lingkup intern HMI maupun dalam konteks perjuangan di lini gerakan perempuan di lingkup ekstern HMI, ada beberapa prinsip-prinsip (kode etik) yang harus dipegang dalam menjalankan aktivitas. Berbagai prinsip atau kode etik tersebut adalah : 1. Ta’aruf / pengenalan (Introducing). Pendekatan ini dimaksudkan agar terjadi suasana saling mengenal dan keakraban diantara sesama anggota dengan pengurus, antara sesama pengurus dalam keseharian aktivitas organisasi maupun antara sesama peserta, antara peserta dengan pemandu latihan (master of training) maupun para pendidik (instruktur) ketika pelatihan dilangsungkan. Saling mengenal ini adalah upaya membangun kepercayaan (trust building) diantara seluruh elemen kader, dengan memperkenalkan diri dan berbagai informasi mengenai berbagai latar belakang kader seperti pendidikan, keluarga, sosial budaya, adat istiadat, suku serta lingkungan dimana kader tumbuh dan dibesarkan. Dengan menerapkan prinsip ini diharapkan muncul solidaritas (ukhuwah) diantara sesamanya berdasarkan kecintaan kepada Allah SWT. 2. Tafahum/saling bersefaham (mutual untderstanding). Pendekatan ini dimaksudkan agar sesama anggota, antara anggota dengan pengurus, antara sesama pengurus dalam keseharian aktivitas organisasi maupun antara sesama peserta, antara peserta dengan pemandu latihan (master of training) maupun para pendidik (instruktur) ketika pelatihan dilangsungkan, dapat saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing dengan berusaha memulai dari diri sendiri untuk bersikap instropektif dari kekurangan, kesalahan atau kekhilafan masing-masing, di samping upaya menumbuhkan suasana saling mengingatkan. 3. Ta’awum/saling tolong-menolong (mutual assistence). Pendekatan ini dimaksudkan agar sesama anggota, antara anggota dengan pengurus, antara sesama pengurus dalam keseharian aktivitas organisasi maupun antara sesama peserta, antara peserta dengan pemandu (master of training) maupun para pendidik (instruktur) ketika pelatihan dilangsungkan dapat terjalin sikap saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan kebenaran. 4. Takaful/saling berkesinambungan (sustainable). Pendekatan ini dimaksudkan agar terjalin kesinambungan rasa dan rasio (intuisi) serta kesamaan ide atau pemikiran kedalam hubungan yang dialogis dan Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


365

harmonis disamping terciptanya suasana yang kondusif. Pendekatan ini dimaksudkan agar sesama anggota, antara anggota dengan pengurus, antara sesama pengurus dalam keseharian aktivitas organisasi maupun antara sesama peserta, antara peserta dengan pemandu latihan (master of training) maupun para pendidik (instruktur) ketika pelatihan dilangsungkan. Untuk mempermudah pelaksanaan konsep mengenai platform gerakan perempuan ini maka disusunlah suatu pelaksanaan aktivitas yang berspesifikasi pada berbagai penyelenggaraan pelatihan maupun berbagai bentuk pembinaan kader yang dibawa dalam sebuah rangkaian dokumen tersendiri yang berisi tentang Pola Pembinaan KOHATI. POLA PEMBINAAN KOHATI I.

PENDAHULUAN A. Landasan struktural B. Landasan sosiologis II. ARAH PEMBINAAN KOHATI A. Pasal 4 AD HMI B. Pasal 3 PDK III. POLA DASAR PEMBINAAN KOHATI A. Kualifikasi kader HMI-Wati 1. Watak dan Kepribadian Muslimah. 2. Kemampuan Intelektual. 3. Kemampuan Profesional. 4. Kemandirian. B. Dasar-dasar pembentukan o

Partisipasi Individu

Internal HMI Eksternal HMI

o

Kelompok pembinaan

Pelatihan Kajian Struktural kepengurusan

o

Pengabdian KOHATI



366

PEDOMAN PEMBINAAN KOHATI 1. PENDAHULUAN Perkembangan bangsa Indonesia yang mengarah ke arah industrialisasi, dalam skala makro memperlihatkan fenomena-fenomena kesenjangan sosial bagi pembangunan bangsa Indonesia. Banyak gejolak yang berkembang merupakan refleksi dari pergumulan masyarakat untuk mencapai cita-cita keadilan dan kemakmuran seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Namun kondisi objektif yang ada menimbulkan spektrum kesadaran bagi masyarakat untuk melaksanakan realisasi dari cita-cita luhur tersebut. Hal ini timbul karena ketidakmerataan wawasan berfikir dikalangan masyarakat, baik akibat adanya sistem yang kurang memberikan kebebasan mengartikulasikan cita-cita luhur itu, maupun adanya persepsi yang membedakan antara potensi laki-laki dan perempuan dalam mengejar cita-cita tersebut. Bila hal tersebut dibiarkan berlarut, akan menyebabkan terciptanya kondisi yang cenderung negatif, yang dapat menyebabkan kita semakin menjauh dari cita-cita luhur itu, bahkan mungkin dapat merusak makna keadilan itu sendiri. Oleh sebab itu kita perlu mengambil langkah-langkah kongkrit untuk membebaskan kita dari belenggu sistem serta kesenjangan di atas, tanggung jawab untuk merumuskan kebebasan bagi masyarakat sesuai dengan nuansa berfikirnya, pengalaman serta kondisi objektif yang mengitarinya, dengan tetap berpijak kepada UUD 1945 dan Pancasila, juga memberikan penyadaran yang bersifat essensif bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan, dengan mempercayai bahwa perempuan mempunyai potensi yang sangat besar serta mempunyai andil optimal untuk menciptakan persepsi baru dalam merealisasikan eksistensi lajunya perkembangan pembangunan bangsa Indonesia, sesuai dengan cita-cita keadilan tesebut, yang dilandasi tanggung jawab untuk menghadapi kemajuan era industri, teknologi dan budaya. Maka bila hal itu tercapai, perempuan Indonesia bukan hanya menjadi ujung tombak yang ofensif dalam mengantisipasi serta memajukan bangsa Indonesia. Secara struktural organisatoris, KOHATI merupakan sub-sistem dalam organisasi HMI. KOHATI merupakan suatu kekuatan yang mengemban tanggung jawab dalam mekanisme, mobilitas dan kontinuitas kehidupan organisasi. KOHATI merupakan salah satu penentu bagi tercapainya perwujudan INSAN CITA HMI. Dalam pandangan sosiologis, KOHATI merupakan infrastruktur yang memiliki makna strategis dalam masyarakat, yakni sebagai “Komunitas Kaum Muslimah” yang memiliki karateristik keilmuan, karena anggotanya adalah mahasiswa. Oleh karena itu KOHATI dituntut untuk mengadakan pembinaan bagi kaderkader HMI khususnya HMI-Wati. Pembinaan dimaksudkan untuk menciptakan forum atau lingkaran yang mendorong kepada peningkatan dan pengembangan kualitas kader HMI dan secara khusus membantu kader HMI dalam mencapai tujuannya.



367

KOHATI sebagai bagian integral dari HMI merupakan kelompok muda cendikia yang mempunyai tanggung jawab kekaderan dan menjadi pewaris yang sah untuk memanifestasikan. Hal tersebut tentu harus dijawab dalam bentuk kesiapan. Namun KOHATI sesuai dengan fungsinya dalam HMI, yaitu membina, mengembangkan serta menghasilkan potensi HMI-Wati sehingga terbentuk kader yang memiliki pola pikir yang integral dan utuh, mempunyai tugas utama mengembangkan serta meningkatkan pembentukan kader HMI dibidang keperempuanan. Dalam rangka kualitas anggotanya maka perlu dilakukan pembinaan yang terarah terpadu dan berkesinambungan, oleh karena itu dibutuhkan pedoman pelatihan sebagai rujukan atau acuan dalam rangka pembinaan yang dimaksud diatas. Secara legal Latihan Khusus KOHATI merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan HMI, khususnya dalam peningkatan peranan perempuan, sehingga mempunyai pemahaman serta kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai seorang muslimah yang berkualitas insane cita. 2. ARAH PEMBINAAN KOHATI Arah dimaksudkan sebagai guidance/petunjuk hendak kemana pembinaan KOHATI ditujukan. Pada dasarnya seluruh proses perkaderan yang dilaksanakan HMI sebagaimana termaktub dalam pasal 4 AD HMI beserta tafsir penjelasannya. Arah juga dimaksudkan sebagai patokan untuk melakukan usaha sistematis dalam pencapaian tujuan. Sebagai badan khusus HMI sesuai dengan fungsinya, maka KOHATI secara spesifik mempunyai tugas pembinaan terhadap anggota HMIWati. Sebagai bagian integral dari HMI, maka jelas pembinaan KOHATI juga diarahkan pada pencapaian tujuan HMI. Dalam penjelasan tujuan HMI diuraikan mengenai kualifikasi kader yang diharapkan HMI, maka pembinaan KOHATI juga diarahkan pada akselerasi proses tersebut. Akselerasi ini juga menjadi perhatian tersendiri oleh karena adanya kondisi sosio-kultural yang masih memperlakukan perempuan sebagai objek pembangunan, maka pembinaan KOHATI diarahkan pada peningkatan kesadaran dan kepeloporan HMI-Wati dalam mengantisipasi persoalanpersoalan kemasyarakatan. 3. POLA DASAR PEMBINAAN KOHATI Sebagai bagian integral HMI, KOHATI dalam menjalankan fungsinya harus senantiasa selaras dan serasi dengan perkaderan HMI. Pola dasar perkaderan HMI secara khusus telah membahas rekruitmen kader, pembentukan kader dan pengabdian kader. Dalam pola dasar tersebut KOHATI ditempatkan sebagai salah satu wadah pembentukan kader. Namun demikian untuk lebih memberikan arah yang jelas bagi KOHATI sebagai badan khusus dalam totalitas perkaderan HMI, diperlukan pula kesamaan pembinaan KOHATI secara Nasional. Pola pembinaan ini memuat spesifikasi yang harus dimiliki HMI-Wati, dasar-dasar pembentukan serta pengabdian KOHATI. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


368

a. Kualifikasi Kader HMI-Wati Sebagai kader HMI, anggota KOHATI harus memiliki kualifikasi Insan Cita HMI dengan seluruh turunannya. Namun secara khusus, anggota KOHATI harus memiliki kualifikasi sebagai berikut : 1. Watak dan kepribadian seorang perempuan sadar dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang tercermin dalam sikap, pola pikir dan perilaku kehidupannya sehari-hari baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat dan yang sadar akan kodrat kemanusiannya yang tercermin dalam pandangan jauh ke depan terhadap pentingnya kelanjutan lahirnya generasi penerus yang berkualitas. Secara alamiah hal ini akan mampu diatasi oleh setiap manusia, namun sebagai insan akademis, tinjauan ilmiah terhadap persoalan-persoalan keperempuanan sangat dibutuhkan terutama jika dikaitkan dengan aspek fisiologis dan psikis perempuan. 2. Kemampuan Intelektual, sebagai HMI-Wati harus memiliki pengetahuan (knowledge) kecerdasan (intelectuality) dan kebijaksanaan (wisdom). 3. Kemampuan profesional yaitu mampu menerjemahkan ide-ide dan pemikirannya dalam praktik kehidupan sehari-hari dalam rangka aktualisasi diri. Hal ini ditunjukkan lebih jauh dalam kemampuan keterampilan baik teknis maupun non-teknis, terutama kemampuan kepemimpinan. 4. Kemandirian, salah satu penyebab tersosialisasikannya kondisi sosial budaya yang merendahkan wanita adalah ketergantungan perempuan yang sangat tinggi. Perempuan seringkali tidak percaya akan kemampuannya dalam melakukan sesuatu. Untuk satu pekerjaan yang sama, seringkali jika dikerjakan bersamaan dengan laki-laki, perempuan sudah mengalah terlebih dulu, daya bersaingnya lemah. Oleh karena itu HMI-Wati harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi tentunya dengan diimbangi kemampuan intelektual serta ketahanan mental. Rasa percaya diri bukan berarti meniadakan sama sekali kerjasama dengan yang lain. b. Dasar-dasar Pembentukan Dasar-dasar pembentukan merupakan sekumpulan aktivitas pembinaan yang terintegrasi dalam upaya mencapai tujuan HMI umumnya dan tujuan KOHATI khususnya. Sebagai kader HMI, HMI-Wati harus mengikuti seluruh rangkaian perkaderan, baik yang bersifat formal yaitu LK I, LK II dan LK III, maupun yang bersifat pengembangan. Salah satu aktifitas pengembangan HMI yaitu pembinaan melalui wadah KOHATI. Melalui wadah ini HMI-Wati khususnya melaksanakan pengembangan individual maupun pengembangan kelompok. Pengembangan individual dilakukan dengan berpartisipasi pada berbagai aktivitas eksternal, tentunya dengan senantiasa membawa misi HMI. Di samping itu pengembangan individual dapat dikembangkan pada aneka macam aktivitas internal organisasi. Adapun pengembangan secara kelompok dilaksanakan dengan satu upaya yang terencana, teratur, sistematis dan berkesinambungan. Pengembangan ini menekankan terbentuknya kemampuan kepemimpinan kader HMI-Wati. Dalam pengembangan kelompok ini KOHATI mengadakan training formal, Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


369

yaitu LATIHAN KHUSUS KOHATI (LKK). Latihan ini berfungsi memberikan kemampuan tertentu bagi kader HMI-Wati dalam bidang keperempuanan yang luas, baik dalam pembentukan watak kepribadian, pengembangan wawasan keperempuanan maupun dalam peningkatan ktrampilan teknis. Di samping itu, pengembangan kelompok diwujudkan pula dengan keterlibatan HMI-Wati dalam struktur kepengurusan. Hal ini memberikan kelebihan kepada HMI-Wati dalam masalah manajemen. Keterlibatan HMI-Wati dalam struktur kepengurusan akan memperkokoh sikap mental, menumbuhkan rasa percaya diri serta kemampuan memperluas jaringan informasi. c. Pengabdian KOHATI Pengabdian KOHATI merupakan penjabaran dari peran KOHATI sebagai pencetak muslimah sejati dalam menegakkan dan mengembangkan nilai-nilai keIslaman dan ke-Indonesiaan, sebagai mana terurai dalam tafsir peran KOHATI pada Pedoman Dasar KOHATI. Adapun jalur pengabdian KOHATI harus searah dengan pengabdian HMI. Namun secara individual dapat disalurkan melaui jalur-jalur pengabdian di seluruh aspek kehidupan, terutama dalam keluarga.

SKEMA POLA DASAR PEMBINAAN KOHATI

Internal HMI Individu

Eksternal HMI (partisipasi) Kualifikasi kader : - Muslimah - Intelektual - Professional - Mandiri

Wadah HMI Perkaderan

Pelatihan Kelompok (pembinaaan)

Forum kajian Struktur



370

4. BENTUK-BENTUK PEMBINAAN KOHATI Korps-HMI-Wati (KOHATI) sebagai wadah perkaderan, membina kader HMIWati untuk memiliki kualifikasi kader seperti dikemukakan di atas melalui proses pembinaan, antara lain : o Training-training seperti : LKK, Up-Grading kepengurusan KOHATI serta kursus-kursus. o Aktivitas-aktivitas baik secara individual maupun kelompok. 1. Model Training dan Pelatihan Model Non-Formal : Latihan Khusus KOHATI Model Non-formal (Non LKK) : a. Latihan Kader Sensitif Gender (LKSG). b. Publik Relation. c. Studi Islam Intensif. d. Advokasi Perempuan. e. Pelatihan Kewirausahaan. f. Up Grading Kepengurusan. Secara legal Latihan Khusus KOHATI merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan HMI, khususnya dalam peningkatan peranan perempuan, yang memiliki kualifikasi seorang perempuan yang menjunjung tinggi nilainilai Islam dan menerapkannya sebagai pola pikir, sikap dan perilakunya sehari-hari, intelektual, profesional dan mandiri. Latihan Khusus KOHATI (LKK) ini dimaksudkan sebagai langkah awal membangun kesadaran maupun membuka wawasan kader HMI-Wati untuk keluar dari jebakan persepsi masyarakat tentang adanya realitas ketidakadilan gender, serta menemukan pemahaman akan jati diri kemanusiaannya dalam konteks idealisasi yang ingin dibangun oleh HMI. Sedangkan training Non-formal dilakukan oleh KOHATI dapat diikuti oleh seluruh kader HMI, baik HMI-Wan maupun HMI-Wati untuk mendapatkan pengayaan wawasan tentang berbagai persoalan perempuan serta upaya teknis yang dapat dilakukan untuk menanggulanginya. 2.

Petunjuk Pelaksanaan Training/Latihan Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan yang berupa training, beberapa komponen yang wajib ada dalam sebuah pelatihan adalah : a. Organisasi Latihan Khusus KOHATI 1. Manajemen Latihan. Latian Khusus KOHATI (LKK) dilaksanakan sesuai dengan sistem perkaderan HMI yang berorientasi pada usaha menjawab kebutuhan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya haruslah didasarkan pada sistem perencanaan yang baik, pengorganisasian,



371

serta evaluasi sesuai dengan petunjuk yang ada/ sistem POAC (planning, Organizing, Actuating, Controlling). Dalam pelaksanaan LKK juga harus dibangun iklim keterbukaan yang ditekankan pada informasi dan komunikasi yang harmonis, baik antara para trainee dan trainer, maupun trainee dengan aparat organisasi penyelenggara training. Dengan demikian target training dapat tercapai secara maksimal. 2. Organisasi latihan. Dalam upaya menyelenggarakan LKK yang baik maka diperlukan organisasi latihan yang secara utuh mengelola LKK tersebut. Adapaun organisasi latihan yang dimaksud ialah : • Organizing Committee (OC) a) OC adalah unsur organisasi latihan yang berfungsi sebagai pelaksana administrsai dan operasional aktivitas latihan. b) OC dibentuk oleh pengurus KOHATI. • Steering Committee (SC) a) SC sebagai unsur organisasi latihan berfungsi sebagai pembantu KOHATI dalam mewujudkan kelancaran jalannya latihan. b) SC bertugas merencanakan dan mempersiapkan administrasi latihan serta mengawasi dan mengarahkan jalannya pelatihan. c) SC ditunjuk dan ditetapkan oleh pengurus KOHATI. •

Team Instruktur Team Instruktur terdiri dari : a) Mater of Training. b) Wakil Master of Training. c) Instruktur. Tugas team instruktur ini disesuaikan dengan Pedoman Pengelolaan Latihan yang ada di HMI.

3. Pendekatan Pendekatan yang digunakan selama latihan antara instruktur dengan peserta dapat dilakukan dengan pendekatan persuasif melalui cara : • Taaruf (saling mengenal) Pendekatan ini dilakukan agar antara peserta dengan peserta dan peserta dengan instruktur saling mengenal, sehingga terjalin komunikasi yang akrab dan hubungan dialogis. Saling mengenal disini adalah berkenalan dan memperkenalkan diri sedalam-dalamnya mengenai latar belakang pendidikan, keluarga, sosial budaya dan lingkungan serta adapt-istiadat masing-masing, sehingga dengan demikian diharapkan tumbuh Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


372

rasa kasih sayang dengan memiliki rasa ukhuwah antara sesama berdasarkan kecintaan kepada Allah SWT. • Tafahum (saling bersefaham) Pendekatan ini dilakukan agar antara peserta dengan peserta dan peserta dengan instruktur saling memahami kelebihan dan kelemahan masing-masing dengan berusaha memulai dari diri sendiri untuk bersikap introspektif akan kekurangan, kesalahan atau kekhilafan masing-masing di samping upaya menumbuhkan suasana saling mengingatkan. • Ta’awun (saling menolong) Pendekatan ini dilakukan agar antara peserta dengan peserta dan peserta dengan instruktur terjalin sikap saling menolong dalam hal kebaikan dan kebenaran. • Takaful (salng berkesinambungan) Pendekatan ini dimaksudkan agar terjalin berkesinambungan antara rasa dan rasio/intuisi serta kesamaan ide pemikiran kedalam hubungan yang dialogis dan harmonis di samping terciptanya suasana yang kondusif antara peserta dengan instruktur. 4. Sistem evaluasi Evaluasi Latihan Khusus KOHATI (LKK) dimaksudkan sebagai cara atau tindakan untuk melihat keberhasilan latihan, yaitu melihat apakah sumber daya organisasi telah dijalankan secara efektif dan efisen dalam mencapai tujuan pelatihan. Dengan demikian melalui evaluasi dapat dipastikan, apakah kegiatan pelatihan berjalan sebagaimana yang direncanakan dan apabila ada penyimpangan yang signifikan dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengoreksi penyimpangan yang dilakukan. Evaluasi latihan dilakukan melalui tiga tahapan, yang satu sama lain saling berkaitan. Evaluasi awal dilakukan terhadap input latihan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal dan kesiapan peserta untuk mengikuti pelatihan. Secara teknis, pelaksanaan evaluasi biasanya dilakukan dengan uji coba (test) yang bersifat objektif dan subjektif yang dilaksanakan pada saat pra-training dan post training. Alat-alat evaluasi a. Format evaluasi Input 1. Pre-trest berupa test objektif/test tertulis. 2. Screening berupa interview atau tes tertulis. b. Format evaluasi proses 1. Penugasan materi. 2. Dinamika forum. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


373

3. Kehadiran. Bentuk-bentuk evaluasi Evaluasi peserta dilakukan atas : a. Test objektif. b. Penugasan. c. Presentasi makalah. Sistem evaluasi ini dapat lebih dikembangkan sesuai dengan trend dan proses yang terjadi. 3. Aturan Pelaksanaan Training Non-formal/Non-LKK Mengikuti pola format pada LKK atau dapat disesuaikan dengan jenis spesifikasi training yang diadakan. o

Kurikulum Training/Pelatihan Kurikulum pelatihan ini berisikan tujuan pelatihan dan materi-materi pelatihan yang disampaikan, yang terdiri atas : o Kurikulum Training/Pelatihan Non-Formal (LKK) o Kurikulum Training/Pelatihan Non-formal (Non-LKK) Kurikulum Training/Pelatihan Non-Formal (LKK) 1)

Ke-Islaman a. Perempuan dalam Perspektif Islam Tujuan Pembelajaran umum Peserta dapat memahami dan menganalisis eksistensinya dalam Islam serta tanggungjawabnya dalam struktur komunitas dan masyarakat. Tujuan Pembelajaran Khusus a. Peserta dapat menjelaskan hakikat penciptaan manusia dalam Islam. b. Peserta dapat menyebutkan kedudukan perempuan dalam Islam. c. Peserta dapat merealisasikan prinsip ketauladanan tokoh muslimah dalam Islam. d. Peserta dapat mewujudkan tanggung jawabnya sebagai seorang muslimah dalam struktur komunitas masyarakat. Metode : Ceramah, diskusi, studi kasus Alokasi waktu : 5 Jam Muatan/kisi-kisi materi : a. Hakikat Penciptaan Perempuan. b. Kedudukan Perempuan dalam Islam. c. Ketauladanan Tokoh Muslimah dalam Islam.



374

d. Tanggung Jawab Muslimah dalam Struktur Komunitas dan Masyarakat. e. Urgensi Fiqhunnisa’ dalam Pelaksanaan Ajaran Islam. Referensi yang dianjurkan : 1. Annemarie Schimmel, Jiwaku adalah wanita, Mizan, Bandung, 1998. 2. Engineer, Asghar Ali, Hak-hak perempuan dalam Islam, LSPPA dan yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1997. 3. Hasyim, Syafiq, Hal-hal yang tak terpikirkan tentang isu-isu keperempuanan dalam Islam, Mizan, Bandung, 2001. 4. Husein, Muhammad, Fiqh perempuan : Refleksi kias atas wacana agama dan gender, RAHIMA dan LKIS, Yogyakarta, 2001. 5. Nasaruddin Umar, M.A., Dr., Argumentasi kesetaraan gender perspektif Al-Quran, Paramadiona, Jakarta, 1999. 6. Masdar F Mas’udi, Islam dan hak reproduksi perempuan, PPPM dan Mizan, Bandung, 1998. 7. Sachiko Murata, The Tao of Islam, Mizan, Bandung. b.

Keperempuanan a) Psikologi Perempuan Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) Peserta dapat memahami psikologi dan kepribadian perempuan. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) o Peserta dapat menjelaskan psikologi perempuan. o Peserta dapat menjelaskan fase-fase perkembangan jiwa dan karakteristik perempuan. o Peserta dapat menjelaskan pengaruh nilai-nilai sosial budaya terhadap kepribadian kaum perempuan. o Peserta dapat menjelaskan bentuk problem solving atas permasalahan kaum perempuan. Muatan / kisi-kisi materi : a. Pengertian Psikologi Perempuan. b. Fase-fase Perkembangan Jiwa dan Karakteristik Perempuan. c. Pengaruh Nilai-nilai Sosial Budaya Terhadap Kepribadian Kaum Perempuan. d. Problem Solving atas Permasalahan Kaum Perempuan. Metode : Ceramah, Diskusi, dan Demonstrasi. Alokasi waktu : 24 jam. Referensi yang dianjurkan : 1. Annemarie Schimmel, Jiwaku Adalah Wanita, Mizan Bandung. 2. Kartini Kartono, Psikologi wanita, Rajawali Pers, Jakarta.



375

3. Save M Dagun, Maskulin dan feminin, Mandar Maju, Bandung 1984. 4. Sachiko Murata, The Tao Islam, Mizan, Bandung, 1984. 5. TO Ihromi (ed), Kajian wanita dalam pembangunan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993. b) Kesehatan Perempuan Tujuan pembelajaran umum (TPU) Peserta dapat memenuhi kebutuhannya akan pemahaman tentang kesehatan perempuan. Tujuan pembelajaran khusus (TPK) o Peserta dapat menjelaskan pengertian kesehatan perempuan. o Peserta dapat menjelaskan kesehatan reproduksi perempuan dalam tinjauan medis. o Peserta dapat menjelaskan kesehatan reproduksi dalam tinjauan social. o Peserta dapat menjelaskan analisis dan pemenuhan kebutuhan gizi. o Peserta dapat menjelaskan jenis-jenis Penyakit Menular Seksual (PMS). Muatan/Kisi-kisi : 1. Pengertian Kesehatan Perempuan. 2. Kesehatan Perempuan dalam Tinjauan Medis dan Etika Moral. 3. Analisa dan Pemenuhan Kebutuhan Gizi. 4. Mengenal Jenis-jenis Penyakit Menular Seksual (PMS). Metode Alokasi waktu

: Ceramah, Diskusi, dan Demonstrasi. : 4 jam.

Referensi yang dianjurkan : 1. Dr. A. Firman Lubis dkk, Kesehatan Perempuan, YLKI, Jakarta. 2. Munawar Ahmad Anees, Islam dan revolusi sexual kaum perempuan, Mizan, Bandung. 3. Anonymous, Buku pintar kesehatan wanita. c) Peran Perempuan dalam Transformasi Sosio Kultural Tujuan pembelajaran umum (TPU) Peserta dapat memahami peran perempuan dalam transformasi sosio-kultural.



376

Tujuan pembelajaran khusus (TPK) o Peserta dapat menjelaskan sejarah gerakan perempuan. o Peserta dapat menjelaskan posisi perempuan dalam perspektif budaya patriarkhi. o Peserta dapat menjelaskan pengaruh media massa terhadap pembentukan citra diri perempuan. o Peserta dapat menjelaskan eksistensi perempuan dalam konstalasi politik. Muatan/kisi-kisi materi : 1. Sejarah Gerakan Perempuan. 2. Posisi Perempuan dalam Wilayah Patriarkhi. 3. Pengaruh Media Massa terhadap Pembentukan Citra Diri Perempuan. 4. Eksistensi Perempuan dalam Konstalasi Politik. Metode Alokasi waktu

: Ceramah dan studi kasus. : 4 jam.

Referensi yang dianjurkan : 1. Herietta Moore, Feminisme dan antropology, Pusat Penerbitan FISIP UI, Jakarta. 2. Hizbah Ra’uf Izzat, Wanita dan politik dalam pandangan Islam, (penerbit dan tahun terbit belum didapatkan identifikasinya). 3. Irwan Abdullah, Sangkan paran gender, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 4. Leila Ahmed, Wanita dan gender dalam Islam, (terjemahan) Women and Gender in Islam, Lentera Basritama, Jakarta, 1999. 5. Lusi Margiyani, Agus Fahri Husein, Fauzie Ridjal (ed), Dinamika gerakan perempuan Indonesia, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992. 6. Mansour Fakih, Analisis gender dalam transformasi sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 7. Munawir Anis Qasim Ja’far, Menelusuri hak-hak politik perempuan dalam Islam, (penerbit dan tahun terbit belum didapatkan identifikasinya). 8. Naomi Wolf, Gegar gender, Bentang, Yogyakarta. 9. Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, Perempuan, kerja dan perubahan sosial, Grafitti Pustaka Utama, Jakarta, 1997. d) Perempuan dalam Perspektif Perkembangan IPTEK

Pertumbuhan

dan

Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) Peserta dapat menganalisis posisi perempuan dalam perspektif pertumbuhan dan perkembangan IPTEK. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


377

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK): o Peserta dapat mengetahui tantangan perempuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. o Peserta dapat menyebutkan dampak ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan perempuan serta menyebutkan jalan pemecahannya. Muatan/Kisi-Kisi Materi : 1. Tantangan Perempuan dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Dampak Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi Kehidupan Perempuan. 3. Scientific Problem Solving. Metode Alokasi Waktu

: Ceramah dan diskusi. : 3 jam.

Referensi yang dianjurkan : 1. Munawar Ahmad Anees, Islam dan revolusi sexual kaum perempuan, Mizan, Bandung. 2. Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, Perempuan, kerja dan perubahan sosial, Grafiti Pustaka Utama, Jakarta, 1997. 3. TO. Ihromi (ed), Kajian wanita dalam pembangunan, Yayasan Obor Indonesia. e) Perempuan dan Strategi Pembangunan Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) Peserta dapat mengetahui berbagai strategi pembangunan yang digunakan dalam memecahkan problem sosial yang berkaitan dengan perempuan. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) o Peserta dapat menjelaskan konsep Women in development (WID). o Peserta dapat menjelaskan konsep Women and development (WAD). o Peserta dapat menjelaskan konsep Gender and development (GAD). Muatan/Kisi-Kisi Materi : 1. Pengertian dan Penerapan Konsep Women in Development (WID). Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


378

2. Pengertian dan Penerapan Konsep Women and Development (WAD). 3. Pengertian dan Penerapan Konsep Gender and Development (GAD). Metode : Ceramah dan diskusi. Alokasi Waktu : 3 jam Referensi yang Dianjurkan : 1. Julia Clevesse Mosse, Gender dan pembangunan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998. 2. Mansour Fakih, Analisis gender dalam transformasi sosial, Pustaka Pelajar Yogyakarta. 3. TO. Ihromi (ed), Kajian wanita dalam pembangunan, Yayasan Obor Indonesia. f)

Kekerasan Terhadap Perempuan Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) : o Peserta dapat memahami berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan serta upaya penanggulangannya. o Kekerasan terhadap perempuan terhadap perspektif hukum. o Kekerasan terhadap perempuan terhadap perspektif sosio kultur. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) : o o

Peserta dapat menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hukum. Peserta dapat menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif sosiokultur.

Muatan/Kisi-Kisi Materi : 1. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum. 2. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosiokultur. Metode Alokasi Waktu

: Ceramah, diskusi, simulasi : 4 jam

Referensi yang dianjurkan : 1. Farha Ciciek, Ikhtiar mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, Proyek Kerjasama Solidaritas Perempuan dan Lembaga Kajian Agama dan Gender (LKAJ), Jakarta, 1999. 2. Tim Yayasan Jurnal Perempuam (ed.), Kekerasan negara terhadap perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan dan The Ford Foundation, Jakarta, 2001. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


379

2) Keorganisasian a) Perspektif KOHATI sebagai Kontributor Pembaharuan Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) Peserta dapat memahami kelembagaan KOHATI. Tujuan Pembelajaran Khusus : o Peserta dapat menjelaskan eksistensi KOHATI dalam struktur sosial. o Peserta dapat mengetahui eksistensi KOHATI dalam perkembangan organisasi professional. o Peserta dapat mengetahui posisi strategisnya sebagai kontributor pembaharuan. Muatan/Kisi-Kisi Materi : 1. Eksistensi KOHATI dalam Struktur Sosial. 2. KOHATI dan Perkembangan Organisasi Profesional. 3. Analisis Kelembagaan KOHATI. 4. Peserta dapat Mengetahui Posisi Strategisnya Kontributor Pembaharuan. Metode Alokasi Waktu

sebagai

: Ceramah, diskusi : 3 jam

Referensi yang Dianjurkan 1. 2. 3. 4.

NDP HMI. AD dan ART HMI. Pedoman Dasar KOHATI. Hasil-hasil Lokakarya Perkaderan KOHATI (Platform Gerakan dan Pedoman Pembinaan KOHATI).

b) Revitalisasi Analisis KOHATI terhadap Isu Keperempuanan Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) o o o

Peserta dapat menjelaskan dinamika gerakan perempuan. Peserta dapat mengetahui isu keperempuanan kontemporer. Peserta dapat mengetahui format gerakan KOHATI dalam menyikapi isu keperempuanan.

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) o o o

Peserta dapat menjelaskan dinamika gerakan perempuan. Peserta dapat mengetahui isu keperempuanan kontemporer. Peserta dapat mengetahui format gerakan KOHATI dalam menyikapi isu keperempuanan.



380

Muatan/Kisi – Kisi Materi : 1. KOHATI dan Dinamika Gerakan Keperempuanan. 2. Isu-isu Keperempuanan Kontemporer. 3. Format Gerakan KOHATI dalam Menyikapi Isu Keperempuanan. Metode

: Ceramah, diskusi dan simulasi.

Alokasi Waktu : 4 jam. Referensi yang dianjurkan: 1. NDP HMI. 2. AD dan ART HMI. 3. Pedoman Dasar KOHATI. 4. Hasil-hasil Lokakarya Perkaderan KOHATI (Platform Gerakan dan Pedoman Pembinaan KOHATI). 5. Engineer, Asghar Ali, Hak-hak perempuan dalam Islam, LSPPA dan Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1997. 6. Nasaruddin Umar, MA, Dr, Argumen kesetaraan gender Perspektif Al Quran, Paramadina, Jakarta, 1999. 7. Farha Ciciek, Ikhtiar mengatasi kekerasan dalam rumah tangga, Proyek Kerjasama Solidaritas Perempuan dan Lembaga Kajian Agama dan Gender (LKAJ), Jakarta, 1999. 8. Tim Yayasan Jurnal Perempuam (ed.), Kekerasan negara terhadap perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan dan The Ford Foundation, Jakarta, 2001. 3) Materi Penunjang Materi penunjang ini dapat dipilih salah satu disesuaikan dengan kedudukan peserta pelatihan / LKK. Adapun materi penunjang yang dianjurkan untuk diberikan kepada peserta adalah sebagai berikut : 1. Retorika dan keprotokoleran. 2.Komunikasi Massa/Public Relation. 3. Kecerdasan Emosional (KE) dan Emosional Intelektual (EI). 4. AMT/Achievement Motivation Training. 4) Studium General Berkaitan dengan isu-isu aktual di tingkat nasional dan lokal.



381

PEDOMAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM BAB I PENDAHULUAN 1.1. UMUM Pada dekade terakhir, kawasan asia pasifik adalah regional yang paling pesat tingkat pertumbuhanya dibandingkan dengan kawasan manapun dan berdasarkan proyeksi dari bank moneter Internasional dan lembaga asing di percaya pada dekade berikutnya, kawasan ini masih merupakan pusat pertumbuhan dunia terbesar dan dapat dilihat dari berbagai indikator perubahan, termasuk Indonesia. Berbagi perubahan sudah terjadi di Indonesia, perubahan ini tidaklah diperoleh dengan mudah. Kebijakan fudamental dan stabilitas makro, investasi yang menarik, keterbukaan dalam teknologi yang ditujukan dengan perbaikan sikap terhadap teknologi dan jalan menuju alam demokratis yang dikehendaki rakyat sudah merupakan celah, dan bersiap memasuki era industri, menunjukan sebagai upaya percapaian tujuan pembagunan nasional dimana menjadi kewajiban seluruh Negara RI yang sadar. Dan harus diperjuangkan secara serius dan terus-menerus dengan terencana. Namun proses modernisasi dan pembangunan ini bila diteliti lebih dalam, sangatlah mengesankan perubahan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang dimotori pertumbuhan ekonomi dengan diiringi oleh perbaikan teknologi dan birokrasi. Belumlah mengatasi ketimpangan luas yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Diantaranya masih terdapatnya daerah terisolir, desa tertinggal, kantong-kontong kemiskinan. Pelayanan umum sarat dengan permasalahan. Ledakan angkatan kerja yang tak teratasi oleh penyedia lapangan kerja yang memunculkan berbagai bentuk kerawanan sosial dan budaya korup masih merupakan permasalahan stuktural yang sekaligus merupakan tantangan dari dalam menuju masyarakat industri modern. Bagi bangsa Indonesia pada era global, bermasuk untuk masuk sebagai negara yang tergolong negara industri, dimana sektor industri menjadi dominan dalam memberikan kontribusi terhadap pendapat nasional, maka kebutuhan terhadap tenaga profesional menjadi suatu keharusan diseluruh sektor dan sebagai wujud dari kebutuhan masyarkat modern. Sampai saat ini untuk mencetak tenaga-tenaga profesional merupakan tugas dunia pendidikan tinggi. Walapun tugas tersebut sudah dilakukan secara maksimal namun dibandingkan dengan kebutuhan, baik secara kuantitas dan lebih-lebih secara kualitas masih belum memenuhi harapan, sehingga tidak aneh bila pada aspek-aspek dan posisi tertentu banyak diisi oleh tenaga profesional asing. Keadan ini tidak boleh dibiarkan secara terus menerus. Karena itu selain mempertajam orientasi pada perkembangan sains dan teknologi sangat penting menciptakan masyarakat,



382

khususnya yang bergerak di sektor pendidikan atau dalam pengertian lebih luas diarahkan pada penciptaan kelas menengah baru yang terdidik secara profesional. Itulah sebabnya dalam jargon pembangunan meletakkan political will untuk menjadikan kualitas sumber daya manusia sebagai sasaran utama pembangunan. Dan HMI sebagai organisasi kader yang berbasis keilmuan telah memberikan perhatian pada pembentukan kualitas sumber daya manusia dengan orientasi ‘muslim intelektual profesional’ sebagai hakekat tujuan organsasi. Pada saat ini dan untuk ke depan dengan latar diatas, bobot intelektual dan bobot politis generalis perlu penajaman dan kemampuan profesional merupakan keharusan yang harus dimiliki oleh setiap kader karena itulah lembaga pengembangan profesi yang kehadirannya diperuntukkan menjawab kondisi ke depan, maka perlu dikelola sebagai alternatif pengembangan kader. Untuk itu penciptaan kondisi yang lebih baik pada seluruh perangkat sistem yang ada, diperlukan perbaikan struktur yang cocok antara kondisi kemahasiswaan dan keperluan yang ada, serta orientasi perkaderan lebih dipertajam lagi, kurikulum latihan harus memuat tentang pendidikan profesional/materi yang menyangkut seutuhnya sekaligus membangun kultur masyarkat bersih yang sarat muatan etis dengan menempsatkan kembali essensi kepribadian HMI dan latar belakang hadirnya HMI. 1.2 SEJARAH LEMBAGA KEKARYAAN HMI Terbentuknya lembaga kekaryaan sebagai satu dari institusi HMI terjadi pada Kongres ketujuh HMI di Jakarta pada tahun 1963 dengan diputusakannya mendirikan beberapa lembaga khusus (sekarang lembaga pengembangan profesi) dengan pengurus pusatnya ditentukan berdasarkan kuota yang mempunyai potensi terbesar pada jenis aktivitas lembaga pengembangan profesi yang bersangkutan diantaranya : • • • •

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) dipusatkan di Surabaya. Lembaga Da’wah Mahasiswa Islam (LDMI) yang dipusatkan di Bandung. Lembaga Pembangunan Mahasiswa Islam (LPMI) pusatnya di Makassar. Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSBMI) pusatnya di Yogjakarta.

Dan kondisi politik tahun 60-an berorientasi massa, lembaga kekaryaan pun semakin menarik sebagai suatu faktor bagi berkembang pesatnya lembaga kekaryaan ditunjukkan dari : • •

Adanya hasil penelitian yang menginginkan dipertegasnya status lembaga kekaryaan, struktur organisasi dan wewenang lembaga kekaryaan. Keinginan untuk menjadi lembaga kekaryaan otonom penuh terhadap organisasi induk HMI.

Kemudian sampai pada tahun 1966 diikuti oleh pembentukan Lembaga Tekhnik Mahasiswa Islam (LTMI), Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI), Lembaga Astronomi Mahasiswa Islam (LAMI). Akhirnya dengan latar belakang di atas melalui Kongres VIII HMI di Solo melahirkan keputusan Kongres dengan



383

memberikan status otonom penuh kepada lembaga kekaryaan dengan memberikan hak yang lebih kepada lembaga kekaryaan tersebut, antara lain : a. Punya struktur organiasasi yang bersifat nasional dari tingkat pusat sampai rayon. b. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PD/PRT) sendiri. c. Untuk mengadakan musyawarah lembaga termasuk memilih pimpinan lembaga. Keputusan-keputusan di atas di satu pihak lebih mengarahkan kepada kegiatan lembaga, namun di lain pihak lebih merugikan organisasi ke tingkat induk bahkan justru menimbulkan permasalahan serius. Ini dibuktikan dengan adanya evaluasi pada kongres di Malang pada tahun 1969, dimana kondisi pada saat tersebut lembaga kekaryaan sudah cenderung mengarah kepada perkembangan untuk melepaskan diri dari organisasi induknya. Sehingga dalam evaluasi Kongres IX HMI di Malang tahun 1969 antara lain melalui papernya mempertanyakan : a. Status lembaga dan hubungan dengan organisasi induknya (HMI). b. Perlu tidaknya penegasan oleh Kongres, bahwa lembaga kekaryaan adalah bagian mutlak dari HMI misalnya LKMI menjadi LK HMI, LDMI menjadi LD HMI, dsb. Setelah Kongres X di Palembang tahun 1971, perubahan kelembagaan tidak lagi menjadi permasalahan dan perhatian Himpunan. Hal ini mengakibatkan lembaga kekaryaan perlahan-lahan mengalami kemunduran dan puncaknya terjadi saat diterbitkannya SK Mendikbud tentang pengaturan kehidupan kemahasiswaan melalui NKK/BKK tahun 1978. Namun realitas perkembangan organisasi merasakan perlu dihidupkannya kembali, lembaga kekaryaan yang dikukuhkan melalui kongres XIII HMI di Ujung Pandang. Kemudian LK menjadi perhatian/alternatif baru bagi HMI karena gencarnya isu profesionalisme. Melalui kongres XVI di Padang tahun 1986 pendayagunaan LK kembali dicanangkan. Setelah melalui sejarah panjang perkembangannya, lembaga kekaryaan telah menunjukkan dirinya sebagai wadah alternatif bagi kader HMI untuk mengkader diri selain melalui struktur kepemimpinan. Kini, peran lembaga kekaryaan diharapkan makin diperkuat dan dipertajam arahannya dalam meningkatkan profesionalisme di tubuh HMI. Oleh karena itu, melalui Kongres HMI XXV di Makassar tahun 2006 ini peningkatan dan penajaman semangat profesionalisme diiringi dengan perubahan nama Lembaga Kekaryaan menjadi Lembaga Pengembangan Profesi. 1.3 Maksud dan Tujuan a. Maksud dari Lembaga Pengembangan Profesi Adanya Lembaga Pengembangan Profesi dimaksudkan untuk mempertajam alat pencapai tujuan HMI dengan mengoptimalkan potensi pengetahuan, minat, dan bakat anggota HMI secara profesional. b. Tujuan Lembaga Pengembangan Profesi Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


384

¾ ¾

Dalam rangka mencapai tujuan HMI. Menuntaskan persoalan-persoalan anggota HMI dan umat pada umumnya yang menyangkut bidang profesi.

1. 4. Lembaga Pengembangan Profesi Yang dimaksud dengan Lembaga Pengembangan Profesi adalah badan-badan khusus HMI (diluar KOHATI, BPL, dan Balitbang) yang bertugas melaksanakan kewajiban-kewajiban HMI sesuai dengan fungsi dan bidangnya (garapan) masingmasing, latihan kerja berupa dharma bhakti kemasyarakatan dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Sebagaimana terdapat dalam unsur pokok essensi Kepribadian HMI yang meliputi: 1. Dasar Tauhid yang bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah Rasul yakni dasar keyakinan bahwa “Tiada Tuhan melainkan Allah”, dan Allah adalah merupakan inti dari pada Iman, Islam dan Ihsan. 2. Dasar keseimbangan yaitu keharmonisan antara pemenuhan tugas dunia dan akhirat, jasmaniah dan rohaniah, iman dan ilmu menuju kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. 3. Kreatif, yakni memiliki kemampuan dengan daya cipta dan daya kritis, hingga memilki kebijakan untuk berilmu amaliah dan beramal ilmiah. 4. Dinamis, yaitu selalu dalam keadaan gerak dan terus berkembang serta dengan cepat memberikan respon terhadap setiap tantangan yang dihadapi sehingga memiliki fungsi pelopor yang patriotis. 5. Pemersatu, yaitu sikap dan perbuatan angkatan muda yang merupakan kader seluruh umat Islam Indonesia menuju persatuan nasional. 6. Progresif dan Pembaharu, yaitu sikap dan perbuatan orang muda patriotik, mengutamakan kepentingan bersama bangsa diatas kepentingan pribadi. Memihak dan membela kaum-kaum yang lemah dan tertindas dengan menentang penyimpangan dan kebatilan dalam bentuk dan manifestasinya. Aktif dalam pembentukan dan peranan umat Islam Indonesia yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT. Dilihat dari jenisnya, maka Lembaga Pengembangan Profesi yang pernah ada : a. Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) b. Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) c. Lembaga Da’wah Mahasiswa Islam (LDMI) d. Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (LAPENMI) e. Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI) f. Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI) g. Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSMI) h. Lembaga Astronomi Mahasswa Islam (LAMI) i. Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI) j. Lembaga Hukum Mahasiswa Islam (LHMI) k. Lembaga Penelitian Mahasiswa Islam (LEPMI) l. Dan lembaga-lembaga yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan karena lembaga pengembangan profesi adalah badan pembantu pimpinan HMI, maka dengan melaksanakan tugas/fungsional (sesuai dengan bidangnya Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


385

masing-masing) haruslah terlebih dahulu dirumuskan dalam suatu musyawarah tersendiri. Musyawarah badan yang selanjutnya disebut rapat kerja itu, bertugas untuk menjabarkan program HMI yang telah diputuskan oleh instansi-instansi kekuasaan HMI. BAB II LANDASAN, STATUS DAN FUNGSI 2.1 Landasan Pedoman Lembaga Pengambangan Profesi HMI ini dilandaskan atas : 2.1.1. Landasan Idiil Tujuan HMI yaitu terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya, masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT (Pasal 4 AD HMI). 2.1.2. Landasan Konstitusional Landasan konstitusional lembaga pengembangan profesi adalah Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga HMI serta ketetapan-ketetapan Kongres dan kebijaksanaan lain yang ditetapkan secara formal organisatoris. 2.1.3. Landasan Historis Landasan Historis lembaga pengembangan profesi adalah motivasi dasar kelahiran HMI yaitu memenuhi panggilan bangsa dan agama untuk menigkatkan harkat kehidupan rakyat Indonesia dalam rangka mengisi kemerdekaan. 2.2. Status Status lembaga pengembangan profesi HMI sebagai Badan Khusus adalah lembaga yang dibentuk/disahkan oleh struktur pimpinan sebagai wahana beraktivitas di bidang tertentu secara profesional di bawah koordinasi bidang dalam struktur pimpinan setingkat (Pasal 51 ayat a ART HMI). 2.3. Fungsi Fungsi lembaga pengembangan profesi HMI sebagai Badan Khusus berfungsi sebagai penyalur minat dan bakat anggota dan wahana pengembangan bidang tertentu yang dinilai strategis (Pasal 51 ayat d ART HMI). BAB III MASALAH DAN POTENSI LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI 3.1. Umum a. Lembaga pengembangan profesi dipandang sebagaimana terbentuk dan berkembangnya, menghimpun segenap keahlian anggotanya yang tidak dapat melaksanakan dan melepaskan diri dari saling mempengaruhi (interaksi) dengan lingkungan sekitarnya. b. Tanggung jawab lembaga pengembangan profesi sebagaimana yang terdapat dalam Essensi Kepribadian HMI berintikan : Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


386

b.1. b.2. b.3. b.4. b.5.

c.

Kemurnian idealisme. Pengabdian yang ikhlas dan imani. Keberanian dan kepeloporan. Pembaruan dan pemersatu. Keteguhan janji, sikap dan kepribadian mandiri, selain itu lembaga pengembangan profesi diharapkan merelevansikan pendapat, sikap dan tindakan dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarkat. Dan merupakan suatu kenaifan bila potensi ini mengalami degradasi yang akan menimbulkan masalah baik secara pribadi maupun institusi HMI. Perubahan-perubahan sosial yang bergerak sangat cepat sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, haruslah dihadapi dengan penuh perhitungan, kematangan dan kesiapan mental. Proses pembangunan nasional yang meliputi bidang ideologi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan belum dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan kemasyarakatan dan kenegaraan yang ada. Sementara ledakan penduduk belum dapat dikendalikan, muncul pula berbagai krisis dunia dalam bidang-bidang moneter, ekonomi, energi, lapangan kerja, nilai moral, norma agama, dan sebagainya. Hal-hal seperti ini sangat mempengaruhi masyarakat (apalagi generasi muda/mahasiswa) sebagaimana masalah yang langsung menyangkut kepentingan kini dan mendatang.

3.2. Beberapa Permasalahan Pada garis besarnya permasalahan-permasalahan itu antara lain antara lain dapat dinilai dari aspek : 3.2.1. Sosial-Psikologi dan Soisal-Edukasi Proses pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya, formal maupun non-formal tetapi karena pendidikan belum merata maka suasana yang edukatif dalam kehidupan bermasyarakat belum tercipta (berlangsung) seperti yang diharapkan. 3.2.2. Sosial budaya dan sosial religius Krisis nilai dan pergeseran norma-norma sosial ini makin nampak dalam kehidupan masyarakat perkotaan, utamanya di kota-kota besar. Sentuhansentuhannya dewasa ini tengah merembes jauh ke masyarakat pedesaan. Sehingga dalam suasana tradisional (seperti sekarang) akibat langsung yang segera dirasakan antara lain rasa ketidakpastian karena sedang berlangsung proses seleksi terhadap nilai-nilai baru. Dalam proses seleksi tersebut kemungkinan yang bisa terjadi adalah timbulnya sikap-sikap penolakan secara mutlak (negasi), keterasingan (alienasi), penerimaan secara prematur ataupun pembaharuan nilai-nilai yang mengaburkan identitas. Sekalipun subjek pergeseran itu hanyalah suatu pola budaya asing (budaya substitusi), umpamanya gejala penikmatan kebendaan secara berlebihan , citra kehidupan Happy, dan seterusnya dan kekaburan oleh timbulnya kecenderungan peremehan ajaran-ajaran norma agama, pendangkalan Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


387

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

semangat norma keagamaan/kesadaran terhadap keyakinan agama tersebut. Atau sebaliknya justru pengarahan semangat keagamaan secara tidak proporsional sehingga agama tidak dapat berbagi tempat dengan segisegi kebudayaan. Akhirnya, jika dihadapi dalam keadaan tidak siap dan krisis-krisis itu akan menipiskan kesadaran berbangsa dan bernegara yang pada gilirannya akan mengoyangkan sendi-sendi kepribadian nasional. Permasalahan pengembangan kualitas SDM ¾ Permasalahan kualitas SDM. ¾ Persaingan kualitas SDM. ¾ Bagaimana pengembangan kualitas SDM. Sosial ekonomi Ledakan penduduk dengan implikasi membengkaknya ketimpangan proporsi angkatan kerja dengan kesempatan kerja, belum ratanya pembangunan dan hasil-hasil pembangunan senantiasa menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Sementara korporasi rakasasa (multilateral corporation) semakin akumulatif dan sepihak, sistem ekonomi dan kebijaksanaan perekonomian kita sendiri pun belum dapat sepenuhnya dijiwai oleh rumusan dan semangat falsafah hidup bangsa yaitu pancasila. Dilain pihak, ketergantungan devisa negara pada sektor minyak bumi masih besar/menentukan, padahal cadangan yang ada semakin terkuras. Tetapi pengelolaan sumber-sumber non-minyak, di sana-sini membawa implikasi bagi kelestarian lingkungan hidup, mislnya pembabatan hutan yang mengikuti peremajaan/penghijauan kembali. Sosial politik Struktur sosial atau infrastruktur politik yang ada belum memberikan wahana mobilisasi bagi segenap potensi bangsa. Sosialisasi politik tidak berbanding lurus dengan perbandingan politik, tetapi dilaksanakan terbatas pada momentum-momentum sesaat. Sehingga masyarkat kurang tahu (tidak terbiasa) menggunakan hak asasi politiknya, malah lebih diberatkan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban sipilnya selaku warga negara. Hal itu melahirkan permasalahan tersendiri, misalnya timbulnya dorongan partisipasi politik secara berlebihan, kadang-kadang radikal biasanya tidak proporsional, dan kemelut permasalahan seperti itu tidak tertanggulangi secara tuntas apabila disorot atau yang ditangani hanya gejala (aksi-aksi politik) karena akar permasalahan tidak tertentu. Untuk menangulangi permasalahan-permasalahan tersebut diatas diperlukan sikap-sikap demokratis, kesadaran dan kemauan politik dari semua pihak. Pendekatannya yang dialogis dan humanis, agar penanganannya lebih mendasar, terbuka dan kumulatif. Baru kemudian pelaksanaannya : sistematis, terpadu, terencana, terarah dan berlangsung terus menerus. Dalam hal ini, pelibatan potensi generasi muda atau mahasiswa sebagai filter sosial dalam setiap proses penyelesaian (penaggulangan) tidak saja memberikan pengalaman kemasyarakatan yang berharga, tetrapi juga sudah waktunya generasi muda/mahasiswa sendiri akan tampil mengambil prakarsa, atas dasar kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bertanah air.



388

Untuk itu organisasi-organisasi pemuda/mahasiswa yang selama ini telah timbul dan berjalan baik maerupakan lapisan maasyarkat yang potensi untuk melanjutkan kontinuitas sejarah dan pembagunan nasional. Mereka harus dibina, dikembangkan, dibiasakan mengambil prakarsa sendiri, menanggung resiko agar mereka tumbuh menjadi generasi yang dewasa dan matang. Terutama dalam menyongsong masa depan pribadi, masyarkat, bangsa dan negaranya. Akan halnya HMI lewat lembaga pengembangan profesi berupaya tidak saja menanamkan dasar-dasar motvasi, keilmuan dan keterampilan praktis sesuai bidang garapan masing-masing. Dengan demikian lembaga pengembangan profesi harus lebih ditingkatkan terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman. Dalam kaitan itulah beberapa hal perlu diperhatikan : a. Lembaga-lembaga khusus yang telah dimiliki oleh Cabang-Cabang HMI harus lebih digiatkan aktivitasnya, meluaskan jangkauannya, memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang ada, sampai pada kerapian administrasi (termasuk pengelolaan dana). b. Anggota-anggota kader HMI yang memiliki keahlian atau spesialisasi atau sedang mendalaminya harus diberikan dorongan (motivasi) yang menunjang bagi pengembangan kemampuannya untuk menjadi tenaga ahli profesional. c. Semangat dedikasi dan idealisme perjuangan, diimplementasikan dalam variasi yang seragam. Dengan demikian kehadiran lembaga pengembangan profesi akan benar-benar dirasakan manfaatnya. d. Kreativitas keagamaan dan karya-karya imani (amal Sholeh) sebagai investasi kemanusiaan lebih ditingkatkan sebagai tugas para intelektual muslim. e. Potensi yang ada pada pemerintah dan masyarakat setempat untuk kemungkinan adanya kerjasama yang saling menunjang/menguntungkan di dalam usaha kearah pembentukan, pembinaan dan pengembangan lembaga pengembangan profesi HMI.



389

BAB IV TUJUAN DAN STRATEGI PEMBINAAN, PENGEMBANGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI 4.1.

Tujuan Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pengembangan Profesi Tujuan pembinaan dan pengembangan lembaga pengembangan profesi adalah untuk mempercepat proses perwujudan pemerataan lima kualitas insan cita HMI yaitu : (1) Insan Akademis (2) Insan Pencipta (3) Insan Pengabdi (4) Insan yang bernafaskan Islam, dan (5) Insan yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.

4.2.

Strategi Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pengembangan Profesi HMI Strategi dan pengembangannya haruslah disesuaikan dengan perkembangan HMI secara keseluruhan, baik perkembangan itu disebabkan oleh kondisi eksternal maupun internal (para anggota) HMI itu sendiri. Dengan demikian faktor-faktor yang strategis bagi pembinaan dan pengembangan Lembaga Pengembangan profesi HMI adalah : 4.2.1. Keimanan Agar segenap anggota masyarakat dan lingkunganya betul-betul menjadi orang yang bertaqwa kepada Allah SWT. 4.2.2. Intelektualitas Dimensi Intelektualitas dan kemampuan berfikir sesorang harus dikembangkan agar dalam kehidupannya manusia dalam menyerap serta mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan ajaran Islam. 4.2.3. Kerja/Profesi Mahasiswa Islam sebagai Human Resource bagi umat dan bangsa mestilah dipersiapkan secara fisik, mental dan spiritual untuk menjadi tenaga produktif, cakap, terampil, kreatif, dan bertanggung jawab. Bahkan harus mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, sehingga mereka mendapatkan kepastian masa depannya sesuai minat keahlian (profesional). 4.2.4 Kepemimpinan Pembinaan dan pengembangan kepemimpinan dimaksudkan sebagai proses kaderisasi (proses pematangan) calon-calon pemimpin bangsa dan umat agar mereka menjadi cakap, arif, bijaksana, bertanggung jawab, dan penuh dedikasi pada bangsa, negara dan agamanya.



390

4.2.5

Pengabdian Masyarakat Mahasiswa Islam sebagai generasi muda bangsa harus mampu memahami, mengahayati problema-problema yang dihadapi masyarakat dan pemerintah, serta dapat mencarikan alternatif pemecahan yang lebih baik, dalam rangka mencapai cita-cita pembangunan nasional : masyarakat madil makmur yang diridhoi Allah SWT. BAB V JALUR PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI

Strategi pembinaan dan pengembangan yang dirumuskan di atas, memelukan kejelasan tentang cara dan sarana dalam pengejawantahan. Sehingga semua pihak yang bersangkutan dapat memahami serta melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk itu, ditetapkan tiga jalur pembinaan dan pengembangan lembaga pengembangan profesi, yaitu : 5.1.

Jalur Utama Dimaksudkan sebagai jalur utama ialah lembaga pengembangan profesi itu sendiri, yang langsung melaksanakan tugas dan fungsi khususnya sesuai dengan penggarapan masing-masing.

5.2.

Jalur Penunjang Dimaksudkan sebagai jalur penunjang adalah menghidupkan para fungsional lembaga pengembangan profesi yang dapat dikembangkan menjadi suatu institusi sosial baru yang mencerminkan kepedulian mahasiswa (khusus) dan pemuda (umum) terhadap dinamika pembangunan. Melalui institusi sosial baru ini, dapat menemukan modelmodel peran lembaga pengembangan profesi dan proses bagi anggota HMI sendiri melalui kemitraan dalam berbagai kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 5.2.1. Pemerintah Pihak pemerintah diharapkan merupakan salah satu penunjang bagi pelaksanaan program (baik) materil, iklim dan kebijaksanaan sehingga dengan dukungan pemerintah ini diharapkan akan adanya kerjasama yang saling menguntungkan baik untuk kepentingan HMI sendiri maupun terlaksananya programprogram pemerintah. 5.2.2. Masyarakat Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka Lembaga Pengembangan Profesi dalam merumuskan program kerjanya harus disesuaikan kondisi masyarakat sekitarnya. Dengan demikian masyarakat tidak merasa asing tetapi partisipasi spontan dan rasa memilikinya tumbuh secara wajar dan sehat. Baik individu maupun kelompok.



391

5.2.3.

5.3.

Lembaga-lembaga Swasta Sebagai media pengembang profesi, Lembaga pengembangan profesi HMI bisa bekerjasama dengan lembaga-lembaga swasta yang sesuai, misalnya yang bergerak dalam bidang-bidang keilmuan dan penelitian.

Jalur Koordinatif 5.3.1. Di Tingkat Cabang Pengkoordinasian Lembaga Pengembangan Profesi di Tingkat Cabang dilakukan oleh lembaga pengembangan profesi di tingkat Cabang. 5.3.2 Tingkat Badan Koordinasi Pengkoordinasian pada tingkat regional dilakukan oleh Bidang Pengembangan Profesi BADKO melalui Bidang Pengembangan Profesi Cabang diwilayah koordinasinya. 5.3.3. Tingkat Pengurus Besar Untuk tingkat nasional dibentuk Bakornas yang berfungsi sebagai koordniator nasional dan berfungsi mengkoordinir lembaga pengembangan profesi yang ada di Cabang-Cabang secara nasional dibawah koordinasi Lembaga Pengembangan Profesi PB HMI. BAB VI PENUTUP

Pembinaan dan pengembangan lembaga pengembangan profesi HMI, membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh warga HMI, masyarakat dan pemerintah. Kerjasama yang baik perlu ditingkatkan secara terus menerus, agar dapat mencapai hasil optimal bagi kemaslahatan bersama.



392

STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM 1. Struktur Organisasi Lembaga Pengembangan Profesi Struktur organisasi Lembaga Pengembangan Profesi HMI sesuai dengan spesialisasi tugas dan kewajibannya terdiri dari bidang : 1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan 2. Bidang Penelitian dan Penalaran 3. Bidang Pendidikan dan Pelatihan 4. Bidang Pengabdian Masyarakat 5. Bidang Administrasi dan Keuangan 2. Komposisi Personalia Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi Struktur oraganisasi pengurus lembaga pengembangan profesi diisi dengan personalia yang disiplin ilmunya disesuaikan dengan bidang lembaga yang ada, kecuali pada lembaga yang bersifat interdispliner. Diupayakan pula anggota yang berprestasi dalam suatu lapangan disiplin ilmunya dan telah mengikuti Latihan Kader II. Komposisi personalia yang mengisi struktur Pengembangan Profesi HMI adalah : 1. Direktur 2. Direktur Perencanaan dan Pengembangan 3. Direktur Penelitian dan Penalaran 4. Direktur Pendidikan dan Pelatihan 5. Direktur Pengabdian Masyarakat 6. Direktur Administrasi dan Keuangan 7. Departemen Kaderisasi 8. Departemen Keaparatan 9. Departemen Usaha 10. Departemen Kelembagaan 11. Departemen Kesekretariatan 12. Departemen Keuangan 13. Departemen Pendataan 14. Departemen Seleksi/Rekruitment 15. Departemen Pelatihan 16. Departemen Observasi 17. Departemen Operasi 18. Departemen Hubungan Masyarakat (PR) 1.

organisasi

Lembaga

Fungsi Personalia Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi Masing-masing personalia Pengurus LPP HMI: a. Direktur adalah penanggung jawab dan koordinator umum dalam pelaksanaan tugas-tugas/program-program lembaga yang bersifat umum, baik intern maupun ekstern.



393

b. Direktur Perencanaan dan Pengembangan adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang perencanaan dan pengembangan, yang menyangkut kontinuitas kepemimpinan, kepengurusan lembaga, dan kontinuitas usaha-usaha mandiri. c. Direktur Penelitian dan Penalaran adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang program-program penelitian dan penalaran, menyangkut tersedianya data anggota dan data lainnya yang berkaitan dengan lembaga berikut pengolahan dan analisa. d. Direktur Pendidikan dan Pelatihan adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan dalam bidang pendidikan dan pelatihan, menyangkut peningkatan kualitas SDM personalia dan anggota LPP. a. Direktur Pengabdian Masyarakat adalah penanggung jawab dan koordinator kegiatan bidang program-program pengabdian masyarakat dan partisipasi dalam pembangunan, yang menyangkut observasi teritorial, pelaksanaan pengabdian dan hubungan luar. b. Direktur Administrasi dan Keuangan adalah penggung jawab dan koordinator umum dalam kegiatan dibidang administrasi kesekretariatan dan keuangan lembaga. c. Departemen Kaderisasi bertugas sebagai koordinator operasional kegiatan kaderisasi dalam tubuh lembaga pengembangan profesi dan perencanaan, distribusi kader, baik dalam struktur lembaga maupun di luar lembaga. d. Departemen Keaparatan bertugas sebagai koordinator operasional kegiatan pendayagunaan dan fungsionarisasi aparat di tubuh lembaga. e. Departemen Usaha bertugas sebagai koordinator opersaional dalam bidang program-program usaha potensi lembaga yang mengarah kepada kemandirian lembaga. f. Departemen Kelembagaan bertugas sebagai koordinator operasional kegiatan hubungan antar lembaga, ke dalam maupun ke luar lembaga. g. Departemen Kesekretariatan bertugas sebagai koordinator operasional kegiatan dari tata usaha dan surat-menyurat lembaga. h. Departemen Keuangan bertugas sebagai koordinator operasional kegiatan keuangan dan perlengkapan lembaga. i. Departemen Pendataan bertugas sebagai koordinator operasional penelitian dan pengkajian hasil-hasil pengkajian dan pendataan lembaga. j. Departemen Seleksi/Rekruitmen bertugas sebagai koordinator operasional seleksi dan rekruitmen anggota lembaga yang berasal dari anggota biasa pada Cabang. k. Departemen Pelatihan bertugas sebagai koordinator operasional dalam proyek-proyek pelitihan lembaga. l. Departemen Observasi bertugas sebagai koordinator operasional proyekproyek pengbdian lembaga. m. Departemen Operasi bertugas sebagai koordinator operasional proyekproyek pengabdian lembaga.



394

n. Departemen Hubungan Masyarakat bertugas sebagai koordinator operasional hubungan masyarakat dan promosi lembaga di tengah keberadaan masyarakat 4. Wewenang dan Tanggung Jawab Bidang Kerja Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi Masing-masing bidang kerja dalam pengurus lembaga dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab adalah sebagai berikut : a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Lembaga sebagai usaha pembentukan dan pengembangan lembaga pengembangan profesi yang berkesinambungan, perencanaan ini sejalan mengacu kepada hasil-hasil konfernsi Cabang yang berkaitan dengan lembaga pengembangan profesi dan hasil-hasil musyawarah lembaga pengembangan profesi bersangkutan. Perencanaan yang dilakukan menyangkut dengan : 1. Melakukan perencanaan aktivitas perencanaan aktivitas dan perkembangan lembaga berdasarkan skala waktu. a)Jangka pendek untuk aktivitas bersifat proyek. b)Jangka menengah untuk satu pengurus. c)Jangka panjang, kondisi dimana lembaga dapat mapan. 2. Melakukan perencanaan kaderisasi dalam tubuh lembaga dalam kepemimpinan dan distribusi kader baik dalam lembaga sendiri maupun pada lembaga profesi sebagai suatu usaha promosi kader. 3. Melakukan perencaan bidang usaha mandiri berdasarkan lembaga pengembangan profesi, sehingga lembaga dapat melepaskan diri dari sifat ketergantungan b. Bidang Pendidikan dan Latihan Anggota 1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan latihan bagi para anggota sebagai upaya meningkatkan keahlian dan ketrampilan sesuai dengan disiplin ilmunya dikaitkan dengan program-program yang telah digariskan oleh pengurus lembaga antara lain : a) Melakukan kegiatan diskusi-diskusi profesi lembaga dan ceramahceramah. b) Melakukan kursus-kursus dan training-training yang berkaitan dengan peningkatan profesional anggota. 2. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil penelitian pelaksanaan aktivitas pendidikan antara lain : a) Membuat petunjuk pelaksanaan training lembaga, kurikulum dan metode training, pedoman evaluasi sehingga dapat menjadi pedoman operasi lembaga. b) Melakukan penilaian baik dari segi program maupun dari segi edukatif terhadap hasil-hasil penyelenggaraan aktivitas lembaga yang dijalankan. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


395

3.

Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang dapat menunjang program pendidikan dan latihan lembaga.

c. Bidang Penelitian dan Pengembangan 1. Menyelenggarakan kegiatan penelitian lembaga secara objektif dengan melibatkan anggota setelah lembaga menentukan objek penelitian yang akan diteliti. 2. Menetapkan model penelitian yang akan dlakukan. 3. Melakukan hypotesa, observasi, pengolahan data, tabulasi dan analisa data kemudianmenyimpulkan hasil peneltian. 4. Mengembangkan hasil penelitian dan dilakukan upaya-upaya pelaksanaannya. d. Bidang Pengabdian Masyarakat 1. Menyelenggarakan kegiatan aksi-aksi kemasyarakatan sebagai upaya pengabdian dengan melibatkan masyarakat di lingkungan lembaga. 2. Menyelenggarakan kegiatan sebagai upaya partispasi lembaga dalam pembangunan daerah antara lain dengan : a) Mencoba ikut serta melaksanakan program kemasyarakatan bekerjasama dengan pemerintah pusat setelah terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan pimpinan HMI. b) Membimbing dan membina masyarakat dengan melakukan kegiatan yang mendorong masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pembangunan. 3. Melakukan kegiatan yang mendorong masyarakat di lingkungan lembaga menurut hakekat profesi masing-masing lembaga. e. Bidang Administrasi dan Keuangan 1. Melakukan pengaturan tata cara pengelolaan surat menyurat meliputi : a) Penyelenggaraan pemerosesan surat masuk. b) Penyelenggaraan penyusunan konsep surat keluar. c) Penyelenggaraan pemerosesan surat keluar. d) Penyelenggaraan pengetikan dan penggandaan surat. e) Penyelenggaraan pengaturan administrasi pengarsipan. f) Penyelenggaraan pengaturan pengiriman surat. 2. Melakukan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyusunan dan pemeliharaan dokumentasi organisasi, bahan-bahan yang berkenaan dengan hasil kerja lembaga. 3. Menyelenggarakan upaya penerbitan dan hasil-hasil kerja program lembaga. 4. Menyusun anggaran dan pengeluaran lembaga untuk satu periode dan untuk setiap satu semester. 5. Mengelola sumber-sumber penerimaan organisasi sesuai dengan ketentuan organisasi yag berlaku. 6. Menyelenggarakan administrasi keuangan yang disusun untuk keperluan ini.



396

7. Melakukan usaha-usaha yang dapat mendorong seluruh aparat HMI untuk meningkatkan sumber dana intern khususnya dari iuran anggota. 8. Mengatur dan mengurus pengamanan, pemeliharaan, perbaikan dan penambahan perlengkapan organisasi dengan : a) Setiap kali mengadakan kontrol terhadap pemakaian peralatan organisasi. b) Mengusahakan penambahan perlengkapan organisasi sesuai atau tidak dengan kebutuhan organisasi. c) Menyusun daftar inventarisasi organisasi. d) Mengatur perawatan dan pemeliharaan seluruh perlengkapan organisasi. e) Mengatur dan mengurus kebersihan dan keindahan gedung perkantoran. 5. Instansi Pengambilan Keputusan Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi Tata susunan tingkat (hierarki) instansi pengambilan keputusan dalam lembaga pengembangan profesi adalah : a. Rapat Harian Lembaga Pengembangan Pofesi. b. Rapat Presidium Lembaga Pengembangan Profesi. c. Rapat Bidang Lembaga Pengembangan Profesi. d. Rapat Kerja. a. Rapat Harian Lembaga Pengembangan Profesi 1. Rapat harian lembaga dihadiri oleh seluruh fungsionaris lembaga pengembangan profesi. 2. Rapat harian dilaksanakan setidak-tidaknya dua kali dalam satu bulan yakni pada hari Jum’at. 3. Fungsi dan wewenang rapat harian adalah : a) Membahas dan menjabarkan kebijaksanaan yang telah diambil oleh Pengurus Cabang yang dikaitkan dengan program Lembaga Pengembangan profesi. b) Mengkaji dan mengevaluasi keputusan-keputusan yang diambil oleh presidium Lembaga Pengembangan Profesi menyangkut bidang masing-masing, kemudian merumuskan keputusan-keputusan musyawarah lembaga. c) Mempelajari dan merumuskan keputusan-keputusan musyawarah lembaga. b. Rapat Presidium Lembaga Pengembangan Profesi 1. Rapat presidium Lembaga Pengembangan Profesi dihadiri oleh Direktur dan Direktur Bidang. 1. Rapat presidium dilaksanakan setidak-tidaknya 4 kali dalam satu bulan, yakni pada hari Jum’at dari setiap minggu. Untuk minggu terakhir diintegrasikan dengan rapat harian. 2. Fungsi dan wewenang rapat presidum : Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


397

a) b) c)

Mengambil keputusan tentang perkembangan lembaga sehari-hari baik intern maupun ekstern, khususnya pengaruh perkembangan terhadap program-program lembaga. Mendengar informasi tentang perkembangan dari beberapa aspek lembaga, baik intern maupun ekstern dikaitkan dengan kebijaksanaan lembaga yang ada. Mengevaluasi perkembangan lembaga dalam menjalankan programprogram kegiatan.

c. Rapat Bidang Lembaga Pengembangan Profesi 1. Rapat bidang dihadiri oleh direktur bidang dan departemen bidang bersangkutan. Rapat bidang diselenggarakan setidak-tidaknya satu kali dalam satu bulan. 2. Fungsi dan wewenang rapat bidang lembaga pengembangan profesi : a) Mengontrol pelaksanaan proyek/kerja yang dilakukan oleh setiap bidang dengan tetap merujuk kepada kebijaksanaan/pedoman yang telah ditetapkan oleh organisasi. b) Membuat penyesuaian terhadap pelaksanaan proyek/kerja dari setiap bidang yang mengalami perubahan baik dari segi teknik maupun dari segi waktu. c) Menyusun langkah-langkah teknik untuk menyelenggarakan proyek/kerja berikutnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh rapat harian dan rapat presidium. d.Rapat Kerja 1. Rapat kerja dihadiri oleh semua fungsionaris lembaga pengembangan profesi. 2. Rapat kerja dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap semester. 3. Fungsi dan wewenang rapat kerja : a) Menyusun jadwal aktivitas/rencana kerja untuk satu semester. b) Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk seluruh kegiatan lembaga pengembangan profesi selama satu semester. PETUNJUK PELAKSANAAN PEDOMAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM BAB I PENDAHULUAN Petunjuk pelaksanaan (juklak) dari pedoman lembaga-lembaga pengembangan profesi HMI ini adalah merupakan kompilasi dari program sebelumnya (dari program-pogram pengembangan profesi HMI tahun 1980, 1986 dan hasil kongres 1982) yang selanjutnya disesuaikan dengan hasil-hasil temuan pada Up-Grading Pengembangan profesi pada bulan Juli 1994 dan hasil bahasan dalam sidang MPK IV tahun 1994.



398

Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai suatu pedoman bagi aparat-aparat HMI, yaitu mulai dari usaha-usaha pembentukan lembaga-lembaga pengembangan profesi sampai dengan usaha-usaha pembinaan dan pengembangannya. Dengan demikian diharapkan fungsi utama dari lembaga-lembaga ini yaitu membentuk kader HMI disamping kemampuan generalik juga dalam kemampuan mengaktualisasikan profesi untuk dapat terlaksana. Sehingga tanggung jawab HMI dalam usaha mewujudkan masyarkat adil makmur yang diridhoi Allah SWT dapat direalisir melalui lembaga-lembaga pengembangan profesi. Usaha-usaha untuk menghidupkan lembaga-lembaga khusus setiap Cabang HMI, seyogyanyalah dari potensi yang dimiliki HMI sendiri masyarakat dan pemerintah dimana Cabang HMI tersebut berada. Pengkajian potensi akan menentukan di dalam usaha membentuk, membina dan mengembangkan lembaga-lembaga pengembangan profesi ini, sehingga betul-betul dapat memenuhi fungsinya. Bidang Aministrasi dan Keuangan berada pada satu garis staf. Untuk bidang penelitian dan penalaran, bidang pendidikan dan pelatihan serta bidang pengabdian pada masyarakat berada pada satu garis fungsional lembaga. Sedangkan bila untuk pengurusan, anggota saran serta kemampuan untuk menentukan alternatif-alternatif program yang tepat juga sangat menentukan keberhasilan suatu lembaga pengembangan profesi untuk memenuhi fungsinya itu. Oleh karena itu dalam juklak ini diuraikan tentang hal-hal yang menyangkut pembentukan lembaga-lembaga pengembangan profesi, pengkajian potensi baik yang ada pada HMI, masyarakat maupun pemerintah serta masalah musyawarah dan pengurusan serta pengembangan lembaga pengembangan profesi dan terakhir mengenai penentuan dan pelaksanaan program-program lembaga-lembaga pengembangan profesi. Khusus tentang penentuan dan pelaksanaan program lembaga-lembaga pengembangan profesi maka juklak ini secara umum dijabarkan tentang masalahmasalah yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pengembangan profesi yang ada di Cabang-Cabang dan kemungkinan alternatif pemecahannya. Hal ini didasari pada data yang masuk melalui angket yang terkirim ke setiap Cabang dan oleh PB HMI. Dari kemungkinan-kemungkinan alternatif pemecahan masalah yang dikemukakan dalam juklak ini setiap pengurus lembaga pengembangan profesi ataupun Pengurus Cabang dapat mengembangkan atau menyesuaikan lebih jauh sesuai dengan kondisi Cabangnya masing-masng. Sehingga dengan demikian lebih memungkinkan untuk diterapkannya juklak ini bagi Cabang-Cabang di seluruh Indonesia. BAB II STATUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI HMI Status lembaga-lembaga pengembangan profesi HMI adalah merupakan kesatuan organisasi yang dibentuk untuk menyalurkan minat, bakat dan kemampuan yang diarahkan pada profesi anggota dalam suatu lingkungan Cabang.



399

Lembaga pengembangan profesi secara operasional melaksanakan program-program Cabang di bidang profesi masing-masing dan secara struktural adalah anggota rapat harian dan Sidang Pleno Cabang, ex-officio Cabang. BAB III PENGKAJIAN POTENSI UNTUK PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI Dalam pembentukan lembaga-lembaga pengembangan profesi hendaknya memperhatikan/mengkaji potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap Cabang dalam hal : a. b. c.

Pengkajian terhadap potensi HMI sendiri, yaitu jumlah anggota, interest anggota, kemampuan, ketrampilan serta disiplin ilmu anggota yang berhubungan dengan lembaga pengembangan profesi yang akan dibentuk. Pengkajian terhadap potensi yang ada di masyarakat/daerah dalam hal ini : perguruan tinggi, sumber daya alam dan manusia, kebutuhan masyarakat serta aspek-aspek sosial budaya masyarakat setempat. Pengkajian terhadap potensi yang ada pada pemerintah setempat dalam hal kemungkinan untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan programprogram kerja lembaga pengembangan profesi. BAB IV MUSYAWARAH LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI

c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Status musyawarah lembaga pengembangan profesi adalah merupakan musyawarah seluruh anggota lembaga pengembangan profesi yang telah terdaftar pada suatu lembaga pengembangan profesi tertentu. Kekuasaan dan wewenang musyawarah lembaga adalah menetapkan program kerja dan memilih Formateur dan Mide Formateur. Pengurus lembaga pengembangan profesi adalah penanggung jawab penyelenggaraan musyawarah lembaga. Peserta musyawarah adalah anggota yang terdaftar di suatu Lembaga Pengembangan Profesi tertentu yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi dan Undangan. Peserta utusan mempunyai hak bicara dan suara sedangkan peserta peninjau mempunyai hak bicara. Pimpinan sidang musyawarah lembaga dipilih dari peserta utusan dan berbentuk presidium. Musyawarah lembaga dinyatakan syah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota. Bila point 7 tidak terpenuhi maka musyawarah lembaga diundur 1 x 24 jam dan setelah itu dinyatakan syah. Pengurus lembaga pengembangan profesi bertanggung jawab kepada musyawarah lembaga.



400

l. m. n.

o.

Direktur lembaga pengembangan profesi adalah sebagai anggota rapat harian dan sidang pleno Cabang. Pengesahan pengurus lembaga pengembangan profesi dilakukan oleh pengurus HMI Cabang setingkat. Setelah pembentukan dan pengesahan pengurus lembaga pengembangan profesi oleh pengurus Cabang maka pengurus lembaga pengembangan profesi segera mengirimkan lampiran susunan kepada PB HMI (bidang pengembangan profesi), dan BAKORNAS dengan tembusan kepada pengurus BADKO (bidang pengembangan profesi). Waktu/masa jabatan pengurus lembaga pengembangan profesi disesuaikan dengan masa jabatan pengurus Cabang. BAB V SISTEM ADMINISTRASI DAN PERBENDAHARAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI HMI

1. 2. 3.

Untuk surat ke dalam (intern) dengan memakai kode : Nomor/A/Sek/LPP/bulan hijriah/tahun hijriah. Untuk surat keluar (ekstern) dengan memakai kode : Nomor/B/Sek/LPP/bulan hijriah/tahun hijriah. Perbendaharaan Lembaga Pengembangan Profesi diperoleh dari bantuan struktur kepemimpinan HMI setingkat, usaha-usaha mandiri tidak mengikat yang dilakukan oleh aktivitas lembaga-lembaga dan usaha-usaha yang halal lainnya. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI HMI

Usaha pembinaan dan pengembangan lembaga-lembaga pengembangan profesi dapat dilakukan dengan : a.

b. c.

Merencanakan dan melaksanakan program-program lembaga pengembangan profesi yang dapat menyerasikan diantara kepentingan anggota, kebutuhan masyarakat dengan program-program pemerintah sehingga menumbuhkan minat diantara ketiga kepentingan tersebut. Mengadakan hubungan yang baik dengan pemerintah, masyarakat dan berusaha menumbuhkan citra yang baik tentang HMI di lingkungan mereka. Mengadakan latihan-latihan ketrampilan untuk meningkatkan kemampuan profesional anggota dan melaksanakan pendidikan administrasi dan manajemen kepengurusan lembaga pengembangan profesi serta usaha lainnya yang menuju kearah keberhasilan dalam pembinaan dan pengembangan lembaga pengembangan profesi.



401

BAB VII PENENTUAN PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI HMI Di dalam penentuan dan pelaksanaan program-program lembaga pengembangan profesi ini didasarkan kepada pemecahan maslah-masalah riil yang dihadapi oleh setiap lembaga pengembangan profesi atau pengurus Cabang, dengan terlebih dahulu menjabarkan masalah-masalah riil yang dihadapi. Adapun masalah-masalah yang dihadapi secara umum dibagi atas : Masalah yang menyangkut kepengurusan lembaga-lembaga pengembangan profesi, terdiri dari : 1. Kekurangan aktifan pengurus lembaga serta lemahnya kemampuan dan keterampilan didalam hal : a) Kemampuan menentukan program yang tepat. b) Kemampuan menumbuhkan minat anggota terhadap lembaga. c) Kemampuan untuk merapikan administrasi lembaga serta melengkapai sarana-sarana kebutuhan lembaga. d) Kemampuan untuk memanfaatkan potensi kerja sama diluar lembaga, baik potensi yang ada pada masyarakat maupun pemerintah. 2. Iklim yang kurang mendukung untuk bekerja sama dengan pengurus Cabang didalam mensukseskan program-program lembaga. 3. Masalah yang menyangkut anggota terdiri dari : a) Kurangnya minat anggota terhadap lembaga dikarenakan kegiatankegiatan yang kurang/tidak menjurus ke arah profesi masing-masing anggota. b) Menurunnya penghayatan anggota terhadap nlai-nilai dasar terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan kesadaran untuk ikut bertanggung jawab terhadap problema-problema masyarakat dan ini berkaitan dengan mutu dari produk perkaderan HMI secara keseluruhan. c) Kegiatan akdemis anggota yang cukup padat dan faktor lainnya yang berhubungan dengan dunia pendidikan anggota. 4. masalah-masalah ekstern yang dihadapi antara lain : a) Hambatan-hambatan birokrasi, seperti hal perizinan, bantuan fasilitas dan lan-lain. b) Kurang harmonisnya hubungan dengan pejabat atau tokoh masyrakat didalam membina kerjasama untuk menunjang aktivitas kelembagaan. Dari masalah-masalah yang dihadapi diatas, maka perlu dilakukan pengkajianpengkajian lebih jauh sesuai dengan kondisi Cabang masing-masing untuk memudahkan merealisir alternatif pemecahan masalah yaitu dalam bentuk aktivitas program kelembagaan. Adapun alternatif pemikiran masalahanya sesuai dengan urutan-urutan masalah diatas, yaitu sebagai berikut : 1. Alternatif pemecahan masalah kepengurusan :



402

a. Memilih pengurus yang bertanggung jawab, penuh dedikasi dan memiliki kemampuan/ketrampilan untuk mengelola lembaga. b. Melakukan usaha-usaha yang memungkinkan tumbuhnya minat dan kebanggaan atau motivasi yang kuat untuk menjadi aktivitas lembaga. c. Meningkatkan kemampuan/ketrampilan pengurus baik meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan disiplin lembaga melalui pendidikan, pelatihan, kursus dan lain-lain. d. Menetapkan program yang mampu menumbuhkan minat anggota baik untuk dirinya didalam hal peningkatan kemampuan profesi maupun untuk menumbuhkan semangat pengabdian masyarakat, sehingga menumbuhkan rasa simpati dari masyarakat dan pemerintah terhadap HMI. Dan yang terakhir ini adalah menumbuhkan kemungkinan kerjasama dengan masyarakat/pemerintah di dalam program-program kelembagaan berikutnya. e. Diusahakan hubungan yang harmonis dengan pengurus Cabang yaitu dengan memberikan laporan rutin kepada pengurus Cabang. 3. Alternatif pemecahan masalah untuk anggota terdiri dari : a. Mengusahakan aktivitas-aktivitas lembaga yang membantu untuk meningkatkan kemampuan profesi anggota/disiplin ilmu anggota atau langsung memberikan manfaat untuk masyarakat luas. b. Meningkatkan mutu perkaderan terutama dalam penghayatan nilai-nilai pengabdian masyarakat serta kesadaran untuk iktu bertanggung jawab kepada Allah SWT. c. Meningkatkan ketrampilan anggota dalam hal pengelolaan aktivitas-aktivitas kelembagaan, penelitian-penelitian, up grading, survey lapangan dan lainlain. d. Mengusahakan aktivitas-akitvitas lembaga yang waktunya tidak mengganggu kegiatan akademis para anggota di masing-masing Cabang. 3. Alternatif pemecahan masalah ekstern, antara lain : 6. Perlu usaha-usaha kearah membangun citra yang positif terhadap HMI dari masyarakat dan pemerintah melalui : 1. Pendekatan-pendekatan informal dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah. 2. Kerjasama program baik yang menyangkut langsung kepentingan masyarakat ataupun program-program pemerintah yang juga untuk kepentingan masyarakat. 7. Mengusahakan program-program yang langsung menyentuh kepentingan rakyat kecil serta membantu memecahkan problema-problema masyarakat. Dalam melaksanakan program-program lembaga pengembangan profesi ini diharapkan masing-masing Cabang dengan pengurus lembaganya untuk mengkaji lebih jauh tentang kemungkinan-kemungkinan alternatif dari pemecahan yang dikemukakan disini sesuai dengan batasan-batasan yang ada dari kondisi objektif dari masing-masing Cabang, sehingga juklak ini dapat lebih menutupi kekurangan serta pengembangan lembaga untuk masa yang akan datang.



403

BAB VIII PENUTUP Dengan diterapkannya juklak ini di setiap Cabang diharapkan fungsi lembagalembaga HMI dapat terpenuhi, sehingga tanggung jawab HMI untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT, salah satunya dapat direalisasikan melalui aktivitas kelembagaan ini. Oleh karena itu masing-masing pengurus Cabang dan pengurus lembaga mutlak untuk terus menigkatkan kemampuan dan ketrampilannya terutama yang langsung berhubungan dengan aktivitas kelembagaan ini. Dan terus berusaha untuk mengenal problem-problem masyarakat yang ada di sekitarnya, untuk menetukan mana program yang tepat yang langsung menyentuh kepentngan rakyat kecil, sehingga kehadiran HMI di tengah-tengah masyarakat sebagai generasi muda yang ikut bertanggung jawab terhadap problema-problema masyarakat semakin dirasakan. Bertanggung jawab dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi usaha-usaha kita. Amin. Billahittaufiq Wal Hidayah.



404

KURIKULUM PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN TUJUAN UMUM Tujuan umum ini dirancang untuk selanjutnya menjadi orientasi penjabaran tujuantujuan instruksional, setiap jenjang tujuan tersebut adalah : a. Menciptakan iklim usaha di kalangan kader guna mengukuhkan proses penguatan identitas kader maupun kelembagaan HMI khususnya dalam bentuk aktivitas yang bernilai ekonomi. b. Membentuk kelas ekonomi muslim yang mampu dan tangguh dalam menopang keluarga besar HMI untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT. c. Membangun suatu pilar kekuatan ekonomi umat dan bangsa untuk dapat bersaing di dunia internasional. METODOLOGI PEMBENTUKAN KADER WIRAUSAHAN Secara umum, kematangan seorang kader yang kemudian teruji dari prestasi yang dibangunnya dalam dia melakukan aktivitas kesehariannya baik di mulai semasa berada di lingkungan HMI maupun sampai pada lingkungan yang lebih luas di masyarakat niscaya terbentuk dari pola perkaderan dan suasana kondusif yang melingkupi selama berada di organisasi melalui penjenjangan pelatihan tingkat dasar dan tingkat lanjut yang sudah tersusun rapi. Hal itu menunjukkan bahwa metodologi pembentukan identitas kader dengan mekanisme penjenjangan cukup reliable dan kompetibel untuk diterapkan pada pelatihan non-formal lainnya di HMI. Oleh karena itulah dalam rangka membentuk jati diri kader menjadi wirausahawan pun perlu dilakukan adanya penjenjangan dengan metodologi dan muatan yang berbeda pada setiap penjenjangan tersebut. Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Dasar Tujuan Instruksional Umum : Terbinanya kader HMI yang mempunyai kemampuan intelektual dan mampu mengelola organisasi serta berjuang untuk meneruskan dan mengembangkan missi HMI khususnya pada aktivitas ekonomi. Tujuan Instruksional Khusus : a.

Peserta dapat menetapkan pilihan secara yakin untuk mengambil langkah ke dunia bisnis dan ekonomi sebagai medan pengabdiannya di masyarakat.

b.

Peserta mampu mengembangkan potensi ekonomi yang ada dalam dirinya menjadi satu aksi kerja persiapan pembentukan usaha.

c.

Peserta dapat mengembangkan daya analisa peluang bisnis sehingga mampu menyusun beberapa alternatif kegiatan usaha yang akan ditekuninya.



405

Komposisi Materi : a. 50 % materi-materi wawasan guna mengembangkan kemampuan kognitif peserta. b. 20 % materi-materi aplikatif lapangan guna membentuk kemampuan afektif peserta. c. 30 % materi-materi simulasi guna membangun ruang dorong peserta.

psikomotorik

Setting Kegiatan : 1. Dipusatkan di suatu tempat dengan sistem menginap (camping). a.

Penyampaiannya bersifat penanaman dan penjelasn dengan teknik penyampaian seperti ceramah, dialog (tanya-jawab).

b.

Penugasan-penugasan : i.

Resume hasil pengamatan ceramah dan dialog.

ii.

Menyusun proposal usaha hasil dari informasi-informasi peluang yang dianalisa secara sistematis.

2. Kegiatan dilakukan selama 5-7 hari. Kualifikasi Umum Peserta : 1. Pernah atau sedang duduk kepengurusan formal HMI (minimal komisariat). 2. Membuat suatu karya tulis yang menjelaskan visinya tentang HMI dan perekonomian nasional. Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Lanjut Tujuan instruksional umum : Terbinanya kader pemimpin yang mampu mengembangkan dan menterjemahkan pemikiran konsepsional kedalam gerak pembangunan secara profesional khususnya pada bidang ekonomi dan bisnis. Tujuan Instruksional Khusus : 1. Peserta mampu secara profesional menjalankan usaha yang telah dirintis sebelumnya. 2. Peserta mampu menganalisa serta memetakan pasar yang potensial untuk mendukung usahanya. 3. Peserta menyadari pentingnya jaringan bisnis secara vertikal (relasi bisnis profesional) mampu secara horizontal (antar kader HMI) guna membentuk kekuatan ekonomi umat dan bangsa. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


406

Komposisi Kegiatan : 1. 20 % materi-materi wawasan guna mengembangkan kemampuan kognitif peserta. 2. 15% materi-materi aplikatif lapangan guna membentuk kemampuan afektif peserta. 3. 65 % materi-materi simulasi guna membangun ruang dorong psikomotorik peserta. Setting Kegiatan : 1. Dipusatkan di suatu tempat dengan sistem menginap (camping). 2. Penyampaian bersifat informatif, analisa dengan teknik ceramah, dialog yang mengutamakan aktivitas peserta (instruktur merupakan fasilitator). 3. Penugasan-penugasan : a. Resume hasil pengamatan ceramah dan dialog. b. Menyusun kembali evaluasi proposal usaha yang telah disusun sebelumnya. c. Melakukan perhitungan-perhitungan teknis bisnis sebgai analisa permasalahan secara kuantitaif. d. Kegiatan dilakukan selama 1 (satu) bulan. Kualifikasi Umum Peserta : 1. Sudah pernah dalam melakukan aktivitas formal di HMI (tidak lagi duduk dalam kepengurusan HMI). 2. Pernah duduk dalam kepengurusan formal HMI (minimal di komisariat). 3. Telah mengikuti pelatihan kewirausahaan tingkat dasar. 4. Sudah pernah atau sedang melakukan aktivitas bisnis/ekonomi (memiliki embrio usaha). 5. Menyusun kembali proposal usaha atau pengembangannya.



407

PEDOMAN DASAR BADAN PENGELOLA LATIHAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM PENDAHULUAN Latihan kader pada hakikatnya merupakan bentuk perkaderan HMI yang berorientasi pada pembentukan watak kepribadian, pola pikir, visi, orientasi serta berwawasan ke-HMI-an yang paling elementer. Kedudukan dan peranan latihan ini adalah untuk meletakkan fundamen bagi setiap kader HMI yang dituntut siap mengemban amanah dan tanggung jawab untuk membangun bangsa Indonesia di masa depan. Oleh karena itu posisi latihan ini sangat menentukan gerak dan dinamika para kader maupun organisasi, sehingga apabila penanggung jawab latihan keliru dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan semangat dan gagasan dasarnya maka keliru pula pengembangan bentuk-bentuk pembinaan berikutnya, baik pada up-grading maupun aktivitas. Berkaitan dengan persoalan tersebut dalam latihan sangat dibutuhkan lembaga serta forum yang mencurahkan konsentrasi pemikiran pada pengembangan kualitas para pengelola latihan, kemampuan konsepsi maupun manajerial. Berawal dari kesadaran dan tanggung jawab yang mendalam tersebut maka dibentuklah Badan Pengelola Latihan (BPL) Himpunan Mahasiswa Islam. Berikut adalah pedoman dasarnya : BAGIAN I NAMA, STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Nama Badan ini bernama Badan Pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam yang disingkat BPL HMI. Pasal 2 Status Badan ini berstatus sebagai badan pembantu HMI. (pasal 15 Anggaran Dasar HMI, pasal 51, 52 dan 55 Anggaran Rumah Tangga HMI) Pasal 3

Tempat dan Kedudukan a. BPL PB HMI berkedudukan di tingkat Pengurus Besar HMI. b. BPL HMI Cabang berkedudukan di tingkat HMI Cabang. BAGIAN II TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


408

a. b. c. d. e. f.

Pasal 4 Tugas Menyiapkan pengelola latihan atas permintaan pengurus HMI setingkat. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelola latihan dengan jalan menyelenggarakan training pengelola latihan dan mengadakan forum-forum internal di lingkungan intern BPL HMI. Meningkatkan kualitas latihan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan latihan. Membuat panduan pengelolaan training HMI. Melakukan standarisasi pengelola training dan pengelolaan training. Memberikan informasi kepada pengurus HMI setingkat tentang perkembangan kualitas latihan.

Pasal 5 Wewenang a. BPL PB HMI memiliki kewenangan untuk menyiapkan pengelolaan pelatihan di tingkat nasional yang meliputi Latihan Kader III, pusdiklat, up grading instruktur NDP dan up-grading manajemen organisasi dan kepemimpinan. b. BPL HMI Cabang memiliki kewenangan untuk menyiapkan penglolaan pelatihan yang meliputi Latihan Kader I, Latihan Kader II dan latihan ke HMIan lainnya. c. BPL dapat menyelenggarakan training lain yang berkenaan dengan pengembangan sumberdaya manusia. Pasal 6 Tanggungjawab a. BPL PB HMI bertanggungjawab kepada Pengurus Besar HMI melalui Musyawarah Nasional BPL HMI. b. BPL HMI Cabang bertanggungjawab kepada Pengurus HMI Cabang melalui Musyawarah BPL HMI Cabang. BAGIAN III KEANGGOTAAN Pasal 7 Syarat dan Keanggotaan a. Anggota BPL HMI adalah anggota HMI yang memenuhi kualifikasi tertentu sebagai pengelola latihan. b. Kualifikasi keanggotaan diatur dalam penjelasan terpisah. c. Anggota BPL HMI dapat kehilangan status keanggotaan apabila : 1. Habis masa keanggotaan HMI. 2. Meninggal Dunia. 3. Mengundurkan diri. 4. Diskorsing atau Dipecat



409

BAGIAN IV SKORSING DAN PEMECATAN Pasal 8 Kriteria Skorsing dan Pemecatan a. Anggota BPL HMI dapat diskorsing karena : 1. Bertindak bertentangan dengan kode etik pengelola latihan. 2. Bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik korps BPL HMI. b. Anggota diskors atau dipecat dapat melakukan pembelaan dalam forum yang ditunjuk untuk itu. c. Mengenai skorsing/pemecatan dan tata cara pembelaan diatur dalam ketentuan tersendiri. BAGIAN V ORGANISASI Pasal 9 Struktur a. Struktur organisasi ini adalah di tingkat pengurus besar dan pengurus HMI cabang. b. Hubungan pengurus HMI setingkat dengan BPL HMI adalah instruktif. c. Hubungan BPL PB HMI dengan BPL HMI Cabang adalah instruktif.

a. b. c. d. e.

Pasal 10 Kepengurusan. Pengurus BPL HMI sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua , Sekretaris dan Bendahara. Yang dapat menjadi pengurus BPL PB HMI adalah anggota BPL HMI yang telah memenuhi kualifikasi Instruktur Utama. Yang dapat menjadi pengurus BPL HMI Cabang adalah anggota BPL HMI yang telah memenuhi kualifikasi Instruktur. Periode BPL HMI disesuaikan dengan periode kepengurusan HMI setingkat. Pengurus BPL HMI dilarang merangkap jabatan dalam jabatan struktur HMI, dan badan khusus lainnya. BAGIAN VI MUSYAWARAH

Pasal 11 Musyawarah Nasional a. Musyawarah Nasional (MUNAS) BPL HMI diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 tahun. b. MUNAS BPL HMI adalah musyawarah utusan BPL HMI Cabang, masingmasing BPL HMI Cabang diwakili oleh 1 (satu) orang.



410

Pasal 12 Musyawarah Cabang a. Musyawarah BPL HMI Cabang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. b. Musyawarah BPL HMI Cabang adalah musyawarah anggota BPL HMI di tingkat HMI Cabang. BAGIAN VII ADMINISTRASI LEMBAGA Pasal 13 Surat Menyurat nomor .../A/Sek/BPL/Bulan

a. Surat kedalam memakai Hijriyah/Tahun Hijriyah. b. Surat keluar memakai nomor .../B/sek/BPL/Bulan Hijriyah/Tahun Hijriyah. c. Bentuk surat disesuaikan dengan bentuk yang dijelaskan didalam pedoman administrasi HMI. Pasal 14 Keuangan a. Keuangan BPL HMI ini dapat dikelola bersama dengan pengurus HMI setingkat. b. Sumber keuangan berasal dari sumbangan yang tidak mengikat dan usaha halal. BAB VIII ATURAN PERALIHAN Pasal 15 Untuk pertama pembentukan BPL HMI di bentuk oleh Pengurus HMI setingkat, apabila BPL HMI belum terbentuk. Pasal 16 a. MUNAS BPL HMI diselenggarakan oleh BPL PB HMI. b. BPL PB HMI berwenang untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembentukan BPL HMI secara keseluruhan. c. Setelah BPL HMI terbentuk, secara otomatis Bakornas LPL HMI dan LPL HMI Cabang membubarkan diri dan/atau menyesuaikan diri dengan BPL HMI.



411

BAGIAN IX ATURAN TAMBAHAN Pasal 17 Perubahan pedoman dasar ini dapat dilakukan dalam forum Musyawarah Nasional (MUNAS) BPL HMI. Pasal 18 a. Penjabaran tentang struktur organisasi, fungsi dan peran BPL HMI akan dijelaskan dalam tata kerja BPL HMI. b. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur dalam ketentuan lain dengan tidak bertentangan dengan AD dan ART HMI serta pedoman organisasi lainnya.

PENJELASAN Penjelasan Pasal 5 : Wewenang a. Untuk pengelolaan Latihan Kader III, Pengurus Besar mendelegasikan kepada Pengurus Badan Koordinasi HMI sebagai pelaksana. Dalam hal-hal tertentu Pengurus Badan Koordinasi bisa meminta BPL PB HMI untuk membantu. b. Yang dimaksud dengan latihan ke-HMI-an lainnya adalah sebagai sebuah kegiatan atau bentuk pelatihan yang dapat meningkatkan pemahaman ke-HMIan dan keorganisasian, misalnya Up Graiding NDP, training pengelola latihan, Up Grading Administrasi dan Kesekretariatan, Up Grading Kpengurusan, Up Grading Manajemen Organisasi dan Kepemimpinan. Pelatihan yang diselenggarakan oleh KOHATI dan latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesionalisme seperti pelatihan dakwah, pelatihan jurnalistik, dan sebagainya yang tidak termasuk kategori pelatihan ke-HMI-an. Penjelasan Pasal 7 : Kualifikasi Pengelola Latihan HMI a. Kualifikasi Umum Kualifikasi secara umum bagi pengelola latihan yang terlibat dalam seluruh bentuk latihan ke-HMI-an adalah sebagai berikut : 1. Memahami dan menguasai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan pedoman-pedoman organisasi lainnya. 2. Memahami dan menguasai Pedoman Perkaderan. 3. Mempunyai kemampuan sebagai pendidik, pengelola dan penyaji. b. Kualifikasi Khusus 1. Kualifikasi ditingkat BPL PB HMI : a) Telah dinyatakan lulus Latihan Kader III.



412

b) Telah dinyatakan lulus mengikuti Training Pengelola Latihan atau Senior Course. c) Telah menjadi Pengelola Latihan Kader. 2. Kualifikasi ditingkat BPL Cabang : a) Telah dinyatakan lulus Latihan Kader II. b) Telah dinyatakan lulus mengikuti Training Pengelola Latihan atau Senior Course. c) Telah menjadi Pengelola Latihan Kader.



413

ORGANISASI DAN MEKANISME KERJA PENGELOLAAN LATIHAN A. Pendahuluan Latihan sebagai model pendidikan kader HMI merupakan jantung organisasi, karena itu maka upaya untuk memajukan, mempertahankan keberlangsungan dan mengembangkannya merupakan kewajiban segenap pengurus HMI. Latihan tidak akan berjalan mencapai target dan tujuan secara baik tanpa dukungan dan usaha pengorganisasian yang baik pula. Pengorganisasian berbagai unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan latihan tercermin dalam organisasi latihan. Organisasi latihan yang jelas akan memperlancar dan menertibkan proses penyelenggaraan latihan. Hal ini pada gilirannya akan membuka jalan kemudahan dalam mencapai tujuan organisasi dan lahirnya kader-kader yang memiliki 5 (lima) kualitas insan cita. Guna mencapai mekanisme penyelenggaraan latihan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak cukup hanya dengan menyusun organisasi latihan saja. Karena itu diperlukan adanya aturan tentang prosedur dan administrasi latihan, termasuk didalamnya tentang administrasi laporan penyelenggaraan latihan. Administrasi latihan merupakan suatu rangkaian kegiatan dari berbagai unsur dalam penyelenggaraan latihan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan terumuskannya organisasi dan mekanisme kerja tersebut maka akan memperkokoh kehadiran HMI sebagai organisasi kader. B. Unsur-Unsur Organisasi Latihan Secara sederhana yang dimaksud dengan organisasi latihan ialah suatu sistem kerjasama yang terdiri dari berbagai unsur dengan menggunakan sistem, metode dan kurikulum yang ada untuk mencapai target dan tujuan latihan. 1.

2.

Unsur-unsur yang terlibat dalam latihan organisai HMI adalah sebagai berikut : a. PB HMI. b. BADKO HMI. c. HMI Cabang. d. KOHATI. e. Komisariat. f. BPL. Unsur-unsur dalam pelatihan yaitu : a. Peserta. b. Pemateri. c. Pemandu. d. Organizing Comittee. e. Steering Committee.

Bentuk-bentuk latihan yang di atas dalam organisasi ini adalah seluruh bentuk latihan yang ada dalam pola perkaderan HMI yaitu : Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


414

1. 2. 3. 4.

Pelatihan Pengembangan Profesi. Up Grading. Latihan Kader. Pusdiklat.

C. Fungsi Dan Wewenang 1.a. Pengurus Besar : - Penanggungjawab perkaderan secara nasional. - Pengelola kebijakan perkaderan HMI. Melaksanakan program-program pelatihan tingkat nasional, Pusdiklat dan training pengelola latihan. 1.b. Badan Kordinasi : - Mengkoordinir program-program latihan di wilayah masing-masing. Melaksanakan Latihan Kader III, Training Pengelola Latihan, Up Grading Instruktur NDP dan Up Grading Manajemen Organisasi dan Kepemimpinan. Bekerjasama dengan PB HMI demi terlaksanakannya program-program latihan tingkat nasional. 1.c. HMI Cabang : - Sebagai basis terselenggarakannya program-program latihan HMI. Bertanggungjawab atas terlaksanakannya program Latihan Kader II, Up Grading Instruktur NDP, Training Pengelola Latihan, Up Grading Kepengurusan, Up Grading Manajemen Organisasi dan Kepemimpinan dan Up Grading Administrasi Kesekretariatan. Mengkoordinir Komisariat dan Lembaga Pengembangan Profesi untuk terlaksananya (penjadwalan) training HMI. 1.d. Lembaga Pengembangan Profesi : - Mengadakan rekruitmen calon pengembangan profesi.

kader

langsung

melalui

pelatihan

1.e. KOHATI : - Mengadakan rekruitmen calon kader langsung melalui pelatihan. - Bertanggungjawab atas terselenggaranya program pelatihan KOHATI. 1.f. Badan Pengelola Latihan : - Bertanggungjawab atas keberhasilan dan kualitas pengelolaan latihan. Bekerjasama dengan pengurus HMI setingkat untuk menyelenggarakan program latihan. 1.g. Komisariat : - Melaksanakan rekruitmen calon kader. Bertanggungjawab atas terlaksananya program Latihan Kader I, Up Grading Manajemen Organisasi dan Kepemimpinan , Up Grading Kepengurusan. Bekerjasama dengan pengurus HMI Cabang untuk menindaklanjuti program Latihan Kader I. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


415

-

Dapat mengadakan program latihan akder ii atas persetujuan pengurus Cabang.

2.a. Instruktur : Adalah pemateri yang berasal dari aktivis HMI, alumni, cendikiawan atau orang-orang tertentu sebagaimana diatur dalam pedoman BPL dengan klasifikasi dan kualifikasi pengelola latihan, yang ditugaskan untuk menjampaikan materi latihan yang dipercayakan kepadanya. 2.b. Steering Comittee (SC): Kader HMI yang memiliki kualifikasi tertentu, ditugaskan dan bertanggungjawab atas pengarahan dan pelaksanaan latihan. Mengadakan koordinasi sebaik-baiknya diantara unsur yang terlibat langsung dalam latihan. 2.c. Pemandu : Kader HMI yang diserahi tugas dan kepercayaan untuk memimpin, mengawasi dan mengarahkan latihan. - Memegang teguh dan melaksanakan kode etik pengelola latihan. - Membuat laporan pengelolaan latihan. Bertanggungjawab atas keseluruhan jalannya acara latihan sesuai dengan rencana. 2.d. Organizing Comittee (OC) : Sebagai penyelenggara yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap segala hal yang berhubungan dengan teknis penyelenggara latihan. - Tugas–tugas OC secara garis besar sebagai berikut : a) Mengusahakan tempat, akomodasi, konsumsi dan fasilitas lainnya. b) Mengusahakan pembiayaan dan perizinan latihan. c) Menjamin kenyamanan suasana dan keamanan latihan. d) Mengusahakan ruangan, peralatan dan penerangan yang favourable. e) Bekerjasama dengan unsur-unsur lainnya dalam rangka mensukseskan jalannya latihan. 2.e. Peserta Latihan : Adalah calon kader yang diharapkan dapat berkembang menjadi kader yang berhasil. D. Mekanisme Kerja Pengelola Latihan 1. Untuk menyelenggarakan latihan, pengurus komisariat, lembaga pengembangan profesi dan KOHATI membentuk OC dangan surat keputusan dan membuat proposal disertai surat permohonan mengelola latihan. 2. Untuk menyelenggarakan LK I, pengurus Komisariat membentuk OC dengan SK dan membuat proposal disertai surat pemohonan mengelola latihan untuk kemudian diusulkan pada pengurus BPL Cabang.



416

3.

Untuk menyelenggarakan LK II, pengurus HMI Cabang membentuk OC dengan SK dan membuat proposal serta memerintahkan BPL untuk mengelola latihan. 4. Meyelenggarakan LK III dan pelatihan ke-HMI-an lainnya, PB HMI atau BADKO HMI membentuk OC dengan SK dan membuat proposal dan memerintahkan BPL PB HMI untuk mengelola latihan. 5. Pengurus BPL setingkat selanjutnya membentuk SC dengan surat mandat yang bertugas sesuai fungsi dan wewenangnya. 6. Pemandu bertanggungjawab atas terlaksanakannya latihan sesuai dengan proposal yang telah diajukan dan berkewajiban memberikan laporan kepada pengurus BPL setingat. 7. OC dan SC bertanggungjawab atas tersedianya fasilitas yang diperlukan demi terselenggaranya latihan, termasuk rekruitmen peserta latihan. Kemudian OC berkewajiban membuat laporan kepada HMI setingkat. 8. Laporan diserahkan paling lambat satu bulan setelah pelatihan berakhir. 9. Hal-hal yang penting harus dilaporkan oleh SC, meliputi : a. Gambaran umum kegiatan. b. Pelaksanaan kegiatan : - Administrasi kesekretariatan - Publikasi, dekorasi dan dokumentasi. - Akomodasi. - Konsumsi - Keuangan dan perlengkapan. - Acara dan lain-lain. c. Evaluasi. d. Kesimpulan dan saran. e. Lampran-lampiran. 10. Hal-hal penting yang harus dilaporkan pemandu meliputi : a. Gambaran umum pengelola latihan. b. Pelaksanaan kegiatan : - Jadwal manual acara dan realisasi. - Berita acara. - SC, pemandu, pemateri peserta. c. Evaluasi pengelola latihan : - Peserta. - SC dan pemandu. - Instruktur. d. Kesimpulan. 11. Jika Cabang tidak/belum ada badan pengelola latihan maka tugas–tugas ditangani langsung oleh bidang PA.



417

KODE ETIK PENGELOLAAN LATIHAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM PENDAHULUAN Maha suci Allah yang telah menganugerahkan hamba-Nya kejernihan dan ketulusan hati nurani terhadap sesama makhluk ciptaan-Nya. Bahwa kode etik merupakan kaidah yang mengatur sikap dan perilaku agar dapat bertindak secara baik dan benar, dapat menghindari dari hal-hal yang dianggap buruk, yang penghayatan dan pengamalannya didasari oleh moralitas yang dalam. Karena pada dasarnya setiap orang dengan segala harapan dan keinginannya, cenderung mendambakan ‘ketenangan dalam kelompok’ serta merasa bertanggungjawab terhadap kelompok tersebut, karena dimana eksistensi dan misi yang dianggapnya mulia. Dengan demikian, maka kedudukan suatu kode etik tersebut adalah sebagai tolok ukur kesetiaan anggota kelompok terhadap tata nilainya. Pelaku-pelaku yang setia menekuni sikap dan tindakan seperti yang ditunjukkan oleh kode etik, mereka dikategorikan sebagai pengemban setia dari nilai-nilai kelompok yang diperjuangkannya, dan pada saatnya mereka mendapat ganjaran yang terhormat dari anggota kelompoknya. Sebaliknya pelaku yang cenderung lalai dalam mengemban kode etik, pada saatnya akan mendapatkan tekanan sosial dari kelompoknya yang menyadari dirinya untuk mengentalkan kesetiaan pada tata nilai kelompok dengan jalan memberikan kepatuhan pada kode etik. Demikian juga halnya pengelola latihan sebagai satu kelompok yang secara sadar terlibat dalam proses pengelolaan pelatihan di HMI, perlu mendalami dan mentaati kode etiknya yang dirumuskan sebagai berikut : BAGIAN I SIKAP DAN PERILAKU UMUM Pasal 1 Peran Keilmuan Pengelola pelatihan memberikan perhatian tinggi pada kegiatan keilmuan, terutama pada materi yang menjadi spesialisasinya dalam pelatihan, serta berusaha mencari relevansi penjelasan ilmu tersebut.



418

Pasal 2 Citra Kekaderan Dalam forum manapun juga, pengelola pelatihan selalu menjaga nama baik kelompok/himpunan serta mengembangkan citra kekaderan dengan tingkah laku simpatik. Pasal 3 Peran Kemasyarakatan a. Pengelola pelatihan selalu berusaha menjadi satu dalam kegiatan masyarakat di lingkungannya, serta berusaha memberikan andil agar kegiatan yang berlangsung tersebut berjalan secara lebih bermakna bagi kemanusiaan dan berlandaskan Islam. b. Berusaha menetralisir gambaran yang keliru tentang Islam maupun misi HMI pada kalangan masyarakat yang mengalami salah pengertian. Pasal 4 Membina Anggota Pengelola pelatihan selalu berusaha mengikuti perkembangan kegiatan anggota dan ikut serta dalam usaha meningkatkan kualitas anggota tersebut. Pasal 5 Pengurus Struktur Kepemimpinan a Membagi waktu sebaik-baiknya agar tidak hanya ‘hanyut’ dalam kegiatan rutin operasionalisasi program, dengan selalu berpartisipasi pada perumusan dan evaluasi langkah strategis perkaderan. b Tugas dan tanggung jawab pada jabatan pada pengurus struktur kepemimpinan disinergikan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai kelompok pengelola latihan. Pasal 6 Aktivitas Kampus 1. Pengelola pelatihan pada periode tertentu mengkhususkan diri pada kesibukan kampus/intra universitas, tetap selalu menjaga dan memelihara komunikasi serta terlibat secara adil dengan langkah pengelolaan pelatihan. 2. Pada waktu tertentu masih menyisihkan untuk berperan secara fisik pada kegiatan pengelolaan pelatihan, tanpa mengacaukan suasana khas yang masingmasing terdapat pada intra dan ekstra universitas.



419

Pasal 7 Pengembangan Diri 1. Pengelolaan pelatihan selalu berdaya upaya memperdalam persepsi dan penguasaan ketrampilan serta pematangan kepribadian, baik secara kolektif amaupun aktivitas individual. 2. Secara periodik pengelola pelatihan menunjukkan prestasi di luar forum kemahasiswaan, misalnya dunia kemahasiswaan, keilmuwan seperti penulisan paper dan sebagainya. BAGIAN II PADA SAAT MENJADI PEMANDU Pasal 8 Terhadap Diri Sendiri a. Pemandu putra adalah : pakaian rapi, baju dengan krah, lengkap dengan sabuk dan sepatu, serta mengenakan emblem kecil di dada dan muts. b. Pemandu putri : pakaian sopan dengan mode yang menutup lutut dan lengan secara tidak ketat, memakai sepatu, dan perhiasan seperlunya. c. Sedapat mungkin full time di arena pelatihan atau hanya meninggalkan arena apabila ada keperluan sangat penting. d. Membawa bahan bacaan yang berhubungan dengan kebutuhan pelatihan serta Al Qur’an dan terjemahnya. e. Pada saat pelatihan berlangsung, apabila ‘teman spesial’ sedang berada di arena pelatihan hendaklah tetap bertingkah laku wajar untuk tidak menimbulkan citra yang mengganggu sosialisasi nilai. Pasal 9 Sebagai Team Pemandu a. Tim pemandu menjaga kerahasiaan penilaian terhadap peserta pelatihan selama pelatihan berlangsung dan mengumumkan pada akhir pelatihan setelah melakukan perhitungan prestasi secara teliti. b. Mengadakan pembagian tugas yang seimbang pada setiap sesi bagi setiap pemandu. c. Memimpin studi Al Qur’an (ba’da magrib) bagi peserta pelatihan secara khusus menurut tingkat kemampuannya. d. Memilih ayat-ayat Alqur’an untuk dibacakan pada acara pembukaan sesuai konteks langsung dengan materi acara. e. Mengambil alih tanggungjawab mengisi materi, apabila pemateri yang bertugas betul-betul berhalangan, sedangkan waktu untuk mencari penggantinya sudah tidak mungkin. f. Pada saat selesai pelatihan langsung meyelesaikan laporan pelatihan secara rapi dan lengkap untuk dijilid. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


420

Pasal 10 Terhadap Pemateri a. Pemandu menyampaikan perkembangan pelatihan pada pemateri yang akan memberikan materi, kemudian mempersilahkan mengisi materi apabila waktunya sudah tiba. b. Selama pemateri berada di arena pelatihan maupun di dalam forum pelatihan, agar pemandu mengesankan sikap ukhuwah islamiyah terhadap pemateri. c. Memanfaatkan waktu yang tersedia untuk berdiskusi (informal) dengan pemateri, baik segala sesuatu yang berkaitan dengan perkaderan maupun topik umum yang aktual. d. Pada sesi berikutnya, pemandu dapat memantapkan materi yang disampaikan terdahulu tanpa keluar dari pola yang sudah ada. Pasal 11 Terhadap Peserta Pelatihan a. Pemandu menunjukkan rasa penghargaan dan persaudaraan terhadap peserta pelatihan, misalnya mulai pada penyebutan nama yang benar, memperhatikan asal usul, bersabar mengikuti jalan pikirannya, memahami latar belakangnya dan seterusnya. b. Pemandu tidak menunjukkan sikap atau tindakan yang membawa kesan pilih kasih. c. Pemandu tidak menunjukkan senyum atau rasa geli yang wajar dalam menyaksikan tindakan peserta pelatihan yang bersifat lucu. d. Pemandu apabila terpaksa menjatuhkan sanksi terhadap peserta pelatihan, hendaknya dengan cara mendidik dan teknik yang tidak berakibat menimbulkan antipati. e. Pada dasarnya pemandu harus menyesuaikan diri dengan kesepakatan ketertiban peserta pelatihan. Dan memberi contoh shalat berjamaah maupun aktivitas masjid. f. Diskusi (informal) dapat dilakukan dilakukan diluar lokasi dengan peserta pelatihan yang sifatnya melayani hasrat ingin tahu dari peserta pelatihan dengan menyesuaikan dengan penggarapan dalam lokasi. g. Apabila suatu saat di arena pelatihan, pemandu ‘memiliki perasaan spesial’ terhadap lawan jenisnya hendaknya selalu bertindak dewasa sehingga tidak perlu menunjukkan tingkah laku yang mengundang ‘penilaian negatif’. Pasal 12 Terhadap Panitia a. Pemandu selalu berusaha memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi panitia, dengan memberikan bimbingan maupun dorongan moril. b. Hal-hal yang menyangkut fasilitas kesekretariatan pelatihan maupun konsumsinya diperlukan hanya sebatas kemampuan panitia. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


421

c. Menyesuaikan pengaturan acara atau di dalam dan di luar lokasi dengan persiapan teknis yang selesai dikerjakan panitia, dengan lebih dulu mengadakan pemeriksaan. d. Waktu luang dari panitia dimanfaatkan untuk melakukan diskusi tentang topik yang bersifat memperdalam persepsi dan wawasan berfikir panitia. Pasal 13 Terhadap Sesama Anggota Badan Pengelola Latihan (BPL) a. Rekan BPL yang tidak bertugas diajak untuk mempelajari jalannya pelatihan sekedar tukar fikiran untuk mendapatkan hasil maksimal. b. Dalam keadaan situasi pelatihan yang memerlukan bantuan untuk mempertahankan target pelatihan maka rekan BPL yang berkunjung dapat diminta tenaga khusus. Pasal 14 Terhadap Alumni a. Alumni (terutama yang pernah mengelola pelatihan) yang berkunjung ke arena pelatihan, kalau mungkin diperkenalkan dengan peserta pelatihan disertai dialog singkat tanpa merubah manual. b. Terhadap alumni tersebut, pemandu melakukan diskusi intensif mengenai perkembangan perkaderan. Pasal 15 Terhadap Masyarakat a.

Pemandu bertanggungjawab memelihara nama baik HMI pada masyarakat sekitar. b. Pemandu mengatur kegiatan yang bersifat pengabdian masyarakat sekitar sesuai kebutuhan masyarakat yang mungkin ditangani. BAGIAN III PADA SAAT MENJADI PEMATERI Pasal 16 Terhadap Diri Sendiri a. Pemateri pada saat dihubungi panitia segera memberi kepastian kesediaan atau tidak. b. Membawa bahan bacaan yang berhubungan dengan kebutuhan pelatihan serta Al Qur’an dan terjemahnya. c. Menyesuaikan pakaian pemandu. d. Mengisi riwayat hidup sebelum masuk lokasi pelatihan.



422

Pasal 17 Terhadap Peserta pelatihan a. Pemateri memberikan kesempatan yang merata dan adil kepada peserta pelatihan untuk bicara, serta menghargai pendapat peserta dan membimbing merumuskan pendapat mereka. b. Pada saat peserta pelatihan berbicara hendaknya pemateri memberikan perhatian sunguh sungguh. c. Peserta pelatihan yang konsentrasinya terganggu atau tertidur dan semacamnya hendaknya ditegur. d. Peserta pelatihan yang masih berminat berbincang diluar lokasi, hendaknya dilayani selama kondisi memungkinkan Pasal 18 Terhadap Sesama Pemateri a. Diusahakan sebelum mengisi materi, berdialog dengan rekan pemateri yang mengasuh metari sejenis dan yang berkaitan. b. Saling mengisi dengan materi yang disampaikan. Pasal 19 Terhadap Team Pemandu a.

Memberikan informasi dan membantu memberikan pertimbangan kepada pemandu apabila diperlukan atau bila terjadi kekurangsiapan dari pemandu, agar pelatihan berlangsung mencapai target. b. Membuat penilaian tertulis kepada BPL tantang kondite pemandu, sebagai bahan perbandingan evaluasi. BAGIAN IV SANKSI Pasal 20 Pelanggaran terhadap kode etik pengelola pelatihan akan dikenakan sanksi, dari sanksi paling ringan (teguran lisan) sampai dengan yang paling berat (dikeluarkan dari BPL). BAGIAN V PENUTUP Pasal 21 Hal-hal yang belum diatur dalam kode etik ini, akan disesuaikan dengan pedoman BPL dan aturan operasional lainnya. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


423

SISTEM EVALUASI PENERAPAN PEDOMAN PERKADERAN I. PENDAHULUAN Sebagai organisasi mahasiswa Islam yang memfungsikan diri sebagai organisasi kader, maka HMI senantiasa berusaha untuk memelihara motivasi, dedikasi dan konsistensi dalam menjalankan sistem perkaderan yang ada. Dalam usahanya untuk menjaga konsistensi perkaderan maka perlu ada suatu mekanisme evaluasi penerapan pedoman perkaderan yang telah disepakati bersama. Selama ini penerapan pedoman perkaderan belum mengalami persamaan secara mendasar terutama kurikulum latihannya, oleh karena itu penentuan kurikulum yang dipakai seluruh Cabang dan sekaligus pengelola latihan yang telah ada dituntut menerapkan secara komprehensif. Hal ini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak mengingat kualitas output kader ditentukan oleh pedoman perkaderan yang diterapkan pada masing masing Cabang. II. INSTITUSI Untuk menerapkan mekanisme evaluasi perlu ada institusi yang jelas, sehingga mekanisme evaluasi ini menjadi efektif. Dalam struktur HMI penaggungjawab dan pelaksana evaluasi penerapan pedoman perkaderan adalah bidang Pembinaan Anggota. III. FORMAT Format evaluasi pedoman perkaderan: 1. Kurikulum. 2. Panduan Pengelola Latihan. 3. Pola Rekruitmen. IV. AKREDITASI Akreditasi sebagai suatu mekanisme pemaksa dalam suatu evaluasi merupakan upaya yang didorong oleh keinginan memberikan motivasi yang lebih tinggi terhadap pengelola perkaderan. Akreditasi ini diperuntukkan kepada Cabang sebagai institusi yang secara langsung melaksanakan proses perkaderan. Disamping itu akreditasi berfungsi juga untuk memetakan penerapan pedoman perkaderan yang dilaksanakan seluruh Cabang. Dalam hal ini akreditasi yang dilakukan adalah bentuk laporan periodik Cabang pada BADKO HMI diwilayahnya dan PB HMI. Adapun akreditasi meliputi : 1. Laporan triwulan pelaksanaan training. 2. Frekuensi latihan : a. LK I minimal 2 kali dalam satu semester. b. LK II minimal satu kali dalam satu periode. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


424

c. Up grading dan pelatihan minimal empat kali dalam satu periode. 3. Aktivitas pembinaan minimal satu kali dalam satu bulan 4. Laporan aktivitas pembinaan : a. Bentuk kegiatan. b. Tingkat partisipasi. V. SANKSI Apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut diatas, Cabang tidak dibenarkan mengikuti dan mengelola kegiatan perkaderan tingkat regional dan nasional. VI. RATIO JENJANG LATIHAN PERKADERAN R* Latihan Kader I Latihan kader II Latihan Kader III (persentase) (Basic training) (intermediette Training) (advance training) 100 10 3,5 1,5 *= Jumlah mahasiswa muslim dalam wilayah kinerja Cabang.



425

PEDOMAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (BALITBANG HMI) PENDAHULUAN Rangkaian perubahan dalam lintasan sejarah umat manusia yang datang, dan pergi mengisyaratkan dalil bahwa perubahan merupakan suatu yang given, permanen sebagai prinsip hukum alam yang long file functional. Kepercayaan demikian mengharuskan segenap makhluk di penjuru dunia untuk melakukan adaptasi terhadap tuntutan perubahan, semata agar bertahan dan berkembang. Agenda penghelaan perubahan haruslah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan proses penginderaan terhadap kondisi internal dan eksternal organisasi, baik dalam konteks kelampauan, kekinian, maupun ke arah geraknya di masa depan. Sehingga perubahan tetap kukuh dalam karakternya yang historis, realistis, dan visioner. Kemestian perubahan tersebut haruslah dicapai secara maksimal, mengingat konsekuensinya terhadap capaian perubahan. Oleh karena itu, proses pengindraan harus di tempuh sungguh-sungguh secara sistematis dan kontinyu, oleh suatu institusi yang bekerja secara proporsional, independen dari intervensi kepentingan sempit sesaat. Serta mandiri (otonom)dalam manajemen maupun pendanaannya. Sadar akan hal ini, HMI bertekad membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) HMI sebagai think thank organisasi yang melakukan kajian, penelitian, dan perumusan pengembangan yang kritis dalam koridor inward looking dan outward looking secara progresif. BAB I NAMA, STATUS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 Nama Lembaga ini bernama Badan Penelitian dan Pengembangan HMI yang disingkat BALITBANG HMI yang disingkat BALITBANG HMI. Pasal 2 Status BALITBANG merupakan lembaga penelitian pelengkap struktur HMI yang bersifat otonom dan memiliki hubungan koordinatif dengan struktur HMI setingkat. Pasal 3 Tempat Kedudukan BALITBANG didirikan di Jakarta pusat pada tanggal 26 Rabiul Awal 1423 H bertepatan dengan tanggal 8 Juni 2002 M dan merupakan kelengkapan struktural pada organisasi HMI. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


426

BAB II FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 4 Fungsi Fungsi BALITBANG HMI, adalah : a. Sebagai pusat dokumentasi data dan informasi HMI b. Sebagai pusat pengkajian, penelitian dan pengambangan organisasi Pasal 5 Tugas Tugas dan wewenang, BALITBANG HMI, adalah : a. Melakukan pengkajian, penelitian, dan pengembangan organisasi baik aspek internal maupun eksternal. b. Mencari, mengumpulkan, mengolah data yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan eksistensi dan pengembangan misi organisasi. c. Mendokumentasi hasil-hasil penelitian serta data-data pendukung organisasi. d. Mensosialisasikan hasil-hasil penelitian dan pengkajian. Pasal 6 Wewenang Wewenang BALITBANG HMI, adalah : a. Mendapat data dari pengurus HMI dan Badan Khusus HMI lainnya. b. Menghadiri dan menyampaikan hasil kajian penelitian BALITBANG pada Rapat harian dan Rapat Presidium Pengurus HMI. c. Mengatur sendiri mekanisme rekruitmen kepengurusan BALITBANG. BAB III KEANGGOTAAN, DAN MASA KEPENGURUSAN Pasal 8 Keanggotaan Anggota BALITBANG adalah Anggota HMI atau Alumni HMI yang memiliki Kualifikasi sebagai berikut : a. Telah lulus Intermediate Training (LK II) HMI. b. Telah lulus Training BALITBANG. c. Pernah menjadi Pengurus di Struktur HMI. d. Memiliki pengalaman penelitian. Pasal 9 Masa Keanggotaan a. b.

Masa kepengurusan BALITBANG HMI terhitung sejak dinyatakan lulus Training BALITBANG HMI. Pengurus habis masa kepengurusannya karena : 1. Telah habis masa kepengurusannya.



427

2. Meninggal dunia. 3. Atas permintaan sendiri. 4. Diberhentikan atau dipecat. BAB IV RANGKAP JABATAN Pasal 10 Rangkap Jabatan a.

Pengurus BALITBANG HMI tidak dibenarkan merangkap jabatan dalam struktur HMI b. Pengurus BALITBANG HMI tidak dibenarkan merangkap jabatan pada organisasi lain sesuai ketentuan yang berlaku. c. Ketentuan tentang jabatan seperti yang dimaksud pada ayat (b) di atas, diatur dalam ketentuan sendiri. d. Pengurus BALITBANG HMI yang merangkap jabatan pada organisasi lain di luar BALITBANG HMI harus menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan AD HMI, ART HMI, Pedoman BALITBANG HMI dan ketentuan-ketentuan lainnya. BAB V SKORSING DAN PEMECATAN Pasal 11 Skorsing atau Pemecatan a. Pengurus BALITBANG HMI dapat diskors atau dipecat karena : 1. Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh HMI 2. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik HMI b. Pengurus yang diskors atau dipecat dapat melakukan pembelaan dalam forum yang ditunjuk untuk itu. c. Mengenai skorsing dan tata cara pembelaan diatur dalam ketentuan tersendiri. BAB VI STRUKTUR ORGANISASI Pasal 12 Struktur Organisasi Struktur Organisasi BALITBANG, adalah : a. Ditingkat pusat dibentuk BALITBANG HMI. b. Ditingkat BADKO HMI dibentuk BALITBANG Wilayah. c. Di tingkat Cabang HMI di bentuk BALITBANG Daerah. d. Hubungan BALITBANG HMI dengan BALITBANG Wilayah dan BALITBANG Daerah bersifat instruktif. e. Hubungan BALITBANG dengan Struktur HMI bersifat koordinatif.



428

Pasal 13 Kepengurusan a. b. c.

Kepengurusan BALITBANG HMI sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Yang dapat menjadi Pengurus BALITBANG HMI adalah seperti yang termaktub dalam pasal 8 Pedoman BALITBANG HMI tentang Keanggotaan dan berprestasi. Apabila Ketua BALITBANG HMI tidak dapat menjalankan tugas, maka dapat ditunjuk pejabat sementara oleh musyawarah BALITBANG HMI. BAB VII MUSYAWARAH

Pasal 14 Musyawarah Pelaksanaan Musyawarah BALITBANG disesuaikan dengan masa Kongres HMI, Musyawarah HMI BALITBANG dihadiri oleh Pengurus dan anggota BALITBANG. BAB VII ADMINISTRASI DAN PERBENDAHARAAN Pasal 15 Administrasi Administrasi BALITBANG HMI disesuaikan dengan bentuk yang dijelaskan dalam pedoman-pedoman pokok organisasi HMI. Pasal 16 Perbendaharaan Perbendaharaan BALITBANG HMI disesuaikan dengan bentuk yang dijelaskan dalam pedoman-pedoman pokok organisasi HMI. BAB VIII PERUBAHAN PEDOMAN DAN PEMBUBARAN BALITBANG Pasal 17 Perubahan Perubahan Pedoman BALITBANG dapat dilakukan dalam forum musyawarah BALITBANG. Pasal 18 Pembubaran Pembubaran BALITBANG hanya dapat dilakukan pada Kongres HMI.



429

BAB IX ATURAN PERALIHAN Pasal 19 Untuk pertama kalinya BALITBANG HMI di bentuk oleh PB HMI. Pasa1 20 BALITBANG HMI yang di bentuk oleh PB HMI mengatur Pedoman BALITBANG Sementara dan menyelenggarakan Pembentukan BALITBANG HMI secara keseluruhan. BAB X ATURAN TAMBAHAN Pasal 21 Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman BALITBANG, akan diatur dalam ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan AD HMI, ART HMI dan Pedoman BALITBANG.



430

PEDOMAN PETUNJUK PENYELENGGARAAN (BALITBANG HMI) PENDAHULUAN BALITBANG HMI yang berada di luar struktur HMI, bersifat otonom, dan lebih memiliki tanggung jawab untuk mengedepankan profesionalitas, kejujuran, serta integritas yang tinggi dalam menunaikan tugasnya terutama dalam hal mengawasi kinerja organisasi agar terjadinya perkembangan organisasi yang berkelanjutan. Fungsi BALITBANG HMI sebagai pusat pengkajian, penelitian dan sebagai pusat pengembangan organisasi HMI harus dijalankan dengan teratur, terencana, terimplementasi, termonitor, dan terevaluasi sehingga mencapai tujuannya dengan tepat. Pedoman petunjuk penyelenggaraan BALITBANG HMI ini diadakan untuk memperlancar segala usaha secara terinci, agar ada pemahaman yang jelas mengenai struktur kepengurusan serta fungsinya, wewenang, dan tanggung jawab, pengelolaan administrasi serta keuangan, pengelolaan data serta penelitian, pengelolaan kurikulum, sampai dengan sistematika pengembangan organisasi. Dengan tetap istiqomah dan memohon pertolongan serta petunjuk dari Allah SWT. dalam meluruskan kembali HMI ke jalan yang diridhoi, maka kami susun pedoman petunjuk penyelenggaraan BALITBANG HMI ini.

MAKSUD DAN TUJUAN Pedoman petunjuk penyelenggaraan BALITBANG HMl diadakan sebagai petunjuk lebih lanjut dan melengkapi pedoman organisasi HMI, untuk digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan kepengurusan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. 2. Pedoman petunjuk penyelenggaraan BALITBANG HMI diadakan dengan tujuan agar perkembangan BALITBANG HMI dapat berjalan dengan baik, teratur, tertib, dan terencana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 1.

RUANG LINGKUP Ruang lingkup penyusunan pedoman petunjuk penyelenggaraan BALITBANG HMI meliputi : 1. Pendahuluan, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup. 2. Struktur Kepengurusan BALITBANG HMI. 3. Wewenang dan Tanggungjawab Bidang Kerja. 4. Pola Rekruitmen BALITBANG HMI. 5. Kurikulum Training BALITBANG HMI. 6. Penggalangan, Pengelolaan, dan Dokumentasi Data. 7. Public Relations. 8. Pengawasan dan Pengembangan Organisasi.



431

PENJELASAN PEDOMAN BALITBANG HMI I. 1.

PENJELASAN UMUM Latar Belakang Pembentukan BALITBANG HMI

HMl sebagai organisasi kader dengan Islam sebagai sumber nilai, motivasi dan inspirasi dengan berperan memperjuangkan kemajuan Islam di dunia bertujuan menciptakan kadernya yang berpendidikan tinggi, berpengalaman luas, berfikir terbuka, rasional, objektif, dan kritis, serta dapat mempertanggungjawabkan ilmu yang dipelajarinya secara ilmiah. Dalam wadah inilah anggotanya diberi ruang untuk berlatih mengelola organisasinya untuk mencapai misi organisasi, “Terbinanya Insan Akademis, Pencipta, Pengabdi, yang Bemafaskan Islam Dan Bertanggungjawab atas Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur yang Diridhoi Allah SWT”. Kebutuhan akan BALITBANG HMI sebagai pelengkap struktur HMI didasarkan atas : a. b.

c.

2.

Merespon tuntutan pengorganisasian data yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan ilmiah untuk menyikapi dinamika tantangan organisasi yang datang dari dalam maupun dari luar. Mereposisi Bidang LITBANG sebagai supporting unit di bawah instruksi Ketua Umum dan menjadikan Ketua Umum serta Bidang-bidang dalam struktur HMI sebagai jaminan terjadinya regenerasi kepengurusan BALITBANG HMI didasarkan atas profesionalisme, bukan political accommodation dan agar terjadi implementasi program kerja dan penelitian yang berkesinambungan yang kondusif. Mereposisi Bidang LITBANG menjadi BALITBANG merupakan langkah yang penting yang diambil HMI untuk menyelamatkan HMI dari kebangkrutan akhlak, moral, politik partisan, dan hambatan lainnya yang membuat HMI tidak begitu diminati lagi oleh mahasiswa. Sejarah terbentuknya BALITBANG HMI

Diawali dari keinginan HMI untuk meningkatkan kualitas perkaran dan memberikan motivasi lebih akan jargon HMI sebagai organisasi Muslim, Intelektual dan Profesional. Mencermati fenomena HMI seperti diatas, maka pada Kongres HMI ke-23 di Balikpapan, keberadaan Balitbang HMI direkomendasikan. Disamping itu keberadaan Balitbang HMI ini sebagai pegganti adanya Bidang Litbang di HMI yang tidak mempunyai signifikansi keberadaannya dalam organisasi. Karena Balitbang menjadi Rekomendasi Kongres ke-23, maka Kepengurusan PB HMI hasil Kongres ke-23 membentuk Balitbang HMI meskipun sifatnya penunjukkan dan terkesan hanya membatalkan kewajiban sebagai konsekuensi hasil Kongres ke-23. Seiring waktu berjalan, terjadilah perbaikan disana-sini. Sehingga di Kongres ke-25 HMI keberadaan Balitbang dipertegas dan disusun perangkat infrastrukturnya untuk perbaikan Balitbang ini. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


432

Semoga keberadaan Balitbang mampu membantu HMI guna mengangkat citra dan mengembalikan roh perjuangan HMI dan adanya perbaikan Balitbang dari waktu ke waktu. II. PENJELASAN PASAL PER PASAL BAB I NAMA, STATUS, DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 cukup jelas. BAB II FUNGSI, TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal dal Pasal 8 cukup jelas. BAB III KEANGGOTAAN DAN MASA KEANGGOTAAN Pasal 9 dan Pasal 10 cukup jelas. BAB IV RANGKAP JABATAN Pasal 11 cukup jelas. BAB V SKORSING DAN PEMECATAN Pasal 12 cukup jelas. BAB VI STRUKTUR ORGANISASI Pasal 13 dan Pasal 14 cukup jelas. BAB VII MUSYAWARAH Pasal 15 cukup jelas. BAB VIII ADMINISTRASI DAN PERBENDAHARAAN Pasal 16 dan Pasal 17 cukup jelas. BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN Pasal 18 dan Pasal 19 cukup jelas. BAB X ATURAN PERALIHAN Pasal 20 dan Pasal 21 cukup jelas. BAB XI ATURAN TAMBAHAN Pasal 22 cukup jelas.



433

III. Wewenang dan Tanggungjawab Bidang Kerja Masing-masing bidang kerja dalam BALITBANG HMI dalam menjalankan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut : 1. Kepala a. Bertanggungjawab secara umum terhadap kinerja BALITBANG HMI. b. Mengendalikan BALITBANG HMI agar mencapai tujuan yang diamanahkan. c. Memberi petunjuk dan pengarahan kepada seluruh pengurus BALITBANG HMI. d. Mewakili BALITBANG HMI ke luar. 2. Sekretaris a. Mewakili kepala apabila berhalangan. b. Membantu tugas kepala dalam mengelola BALITBANG HMI. c. Mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab bagian administrasi kesekretariatan. 3. Bendahara a. Mewakili kepala dan sekretaris dalam menggalang dana dan logistik. b. Membantu kepala dalam menggalang dana dan logistik. c. Mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab bagian keuangan. 4. Koordinator Divisi Dokumentasi dan Penerangan Bertanggungjawab mengkoordinasi divisi dokumentasi dan penerangan agar melakukan tugas pendokumentasian data, pengelolaan perpustakaan, dan penerangan ke luar. 5. Koordinator Divisi Penelitian dan Kajian Bertanggungjawab mengkoordinasi divisi penelitian dan kajian agar melakukan penelitian organisasi secara intern dan ekstern serta mengkajinya. 6. Koordinator Divisi Pendidikan dan Latihan Bertanggungjawab mengkoordinasi divisi pendidikan dan latihan agar melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk kepentingan intern maupun kerjasama dengan pihak ekstern yang bertujuan untuk memajukan organisasi. 7. Koordinator Divisi Pengembangan Organisasi Bertanggungjawab mengkoordinasi divisi pengembangan organisasi agar mengawasi kinerja organisasi serta mengimplementasikan hasil kajian yang akan mengembangkan organisasi. 8. Sub Divisi Dokumentasi Data a. Mengelola hasil analisa data dalam file-file. b. Menyimpan hasil-hasil kajian. c. Menyimpan formulir-formulir dan kuisiner. d. Mengelola Website BALITBANG HMI dan merespon email masuk. e. Mengawasi penomoran anggota HMI dan kerjasamannya dengan Bank BNI Syariah.



434

9.

Sub Divisi Perpustakaan a. Membangun hubungan dengan kader HMI, KAHMI, serta instansi ekstern untuk sumbangsih buku, skripsi, karya ilmiah, brosur, dll. b. Mengelola perpustakaan HMI. c. Mengatur mekanisme permohonan data dari anggota HMI dan orang luar. 10. Sub Divisi Penerangan a. Menyusun strategi komunikasi efektif dengan BADKO dan Cabang HMI. b. Menyusun strategi komunikasi efektif dengan bidang-bidang, dalam struktur HMI. c. Menjalin hubungan dengan lembaga/ instansi penelitian. d. Mengatur hubungan dengan pers. e. Mengatur pers relase. 11. Sub Divisi Internal Organisasi a. Mengkaji masalah yang berkaitan dengan intern organisasi. b. Melakukan koordinasi rutin dengan bidang Pembinaan Anggota, Pembinaan Aparat Organisasi, Pemberdayaan Perempuan dan Lembaga Pengembang Profesi. 12. Sub Divisi Eksternal Organisasi a. Mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan ekstern organisasi. b. Melakukan koordinasi rutin Bidang-bidang Eksternal HMI. 13. Sub Divisi Kurikulum a. Menyusun kurikulum pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BALITBANG HMI. b. Menyusun kurikulum Up-grading khusus untuk estafet kepengurusan HMI. c. Mengatur pola rekruitmen anggota dan pengurus BALITBANG HMI. 14. Sub Divisi Pelatihan a. Mengelola pelatihan-pelatihan yang bersifat pengembangan organisasi dengan bekerjasama dengan Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI. b. Mengelola Training BALITBANG HMI bekerjasama dengan Badan Pengelola Latihan (BPL) HMI. 15. Sub Divisi Pengawasan Organisasi a. Mengawasi agar roda organisasi berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan pedoman organisasi HMI lainnya. b. Mengawasi agar Program Kerja Nasional dan program-program insidental HMI terimplementasi. c. Mengawasi pola rekruitmen di struktur HMI. d. Melakukan fit and proper test pengurus HMI. e. Melakukan fit and Proper terprogram kerja pengurus HMI.



435

16. Sub Divisi Pengembangan Organisasi a. Mengolah hasil kajian dan memikirkan solusi yang bertujuan untuk mengembangkan organisasi. b. Menganalisa kemungkinan implementasi dan modernisasi organisasi. c. Menganalisa kemungkinan implementasi dan pemekaran organisasi. d. Memberi penghargaan Lafran Pane Award kepada mereka yang berprestasi.



436

TATA TERTIB PEMILIHAN FORMATEUR/KETUA UMUM PB HMI PERIODE 2006-2008 a. Prosedur pemilihan Formateur/Ketua Umum didahului dengan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Calon Formateur/Ketua Umum. b. Pendaftaran dan verifikasi bakal calon dilakukan oleh SC Kongres dan dibahas di forum Kongres untuk disahkan. c. Bakal calon yang dapat menjadi calon Formateur/Ketua Umum PB HMI adalah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ART HMI tentang Personalia Pengurus Besar (yaitu tentang syarat-syarat menjadi Formateur/Ketua Umum PB HMI). d. Pemilihan calon Formateur/Ketua Umum PB HMI dilakukan dengan menggunakan kertas suara yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah utusan Kongres. e. Kertas suara pemilihan bertuliskan nama, nomor urut dan foto Calon serta terdapat stempel Panitia Nasinonal Kongres (PANASKO). Contoh: Foto

Foto

foto

Foto

foto

Yanto

Wakijan

Sirin

Hercules

Marsyanda

1

2

3

4

5



437

f. Kertas suara dianggap sah apabila : 1. Pada kertas suara terdapat stempel PANASKO. 2. Pada kertas suara terdapat tanda-tangan 1 (satu) orang Pimpinan Sidang. 3. Hanya terdapat 1 (satu) coblosan pada salah satu kotak calon Formateur/Ketua Umum. 4. Coblosan di luar kotak suara atau coblosan lebih dari 1 (satu) kotak dianggap tidak sah. g. Pemilihan Formateur/Ketua Umum dilakukan dengan 2 (dua) putaran. h. Pada putaran pertama, pemilihan dilakukan dengan sistem One Delegation One Vote (satu Cabang hanya memiliki satu suara) dan setiap Ketua Delegasi hanya berhak memilih 1 (satu) nama calon yang ada di kertas suara dengan cara mencoblos. i. Calon yang mendapatkan minimal 18 (delapan belas) suara berhak maju pada putaran kedua. Jika tidak terdapat calon yang memenuhi suara minimal tersebut, maka dilakukan pemilihan ulang putaran pertama sampai dengan terdapat calon yang memperoleh suara minimal tersebut. j. Pada putaran kedua, pemilihan dilakukan dengan sistem One Man One Vote dan setiap utusan hanya berhak memilih 1 (satu) nama calon yang ada di kertas suara dengan cara mencoblos. k. Nama, nomor urut pilihan dan foto pada kertas suara di pemilihan putaran kedua sama dengan pada saat di pemilihan putaran pertama. l. Calon yang mendapatkan suara terbanyak pada putaran kedua langsung ditetapkan sebagai Formateur/Ketua Umum PB HMI Periode 20062008.



438

PROSEDUR PENDAFTARAN BAKAL CALON FORMATEUR/KETUA UMUM PB HMI PERIODE 2006-2008 a. Prosedur pemilihan Bakal Calon Formateur/Ketua Umum PB HMI periode 2006-2008 di dahului dengan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Bakal Calon Formateur/Ketua Umum. b. Pendaftaran Bakal Calon Formateur/Ketua Umum PB HMI ditujukan kepada SC Kongres, dimulai pada tanggal 15 Februari 2006 pukul 10.00 WIB dan ditutup tanggal 20 Februari 2006 pukul 24.00 WITA. Untuk tangal 15-17 Februari 2006, pendaftaran ditujukan ke Sekretariat SC Kongres di kantor PB HMI Jakarta, dan untuk tanggal 18-20 Februari di Sekretariat SC Kongres di Makassar. c. Pendaftaran Bakal Calon Formateur/Ketua Umum PB HMI dapat dilakukan sendiri atau diwakilkan. d. Pendaftaran Bakal Calon Formateur/Ketua Umum PB HMI harus melampirkan : 1. Formulir pendaftaran yang dibuat SC Kongres, yang dapat diambil mulai 2 (dua) hari sebelum masa pendaftaran dimulai. 2 . Curriculum vitae (CV) Bakal Calon. 3. Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak dua lembar. 4. Sertifikat LK III (asli/fotocopy) atau surat keterangan pernah mengikuti

LK

III

dan

dinyatakan

lulus

dari

institusi

penyelenggara. e. Seluruh berkas pendaftaran yang sudah diterima SC Kongres selanjutnya diverifikasi oleh SC dan diumumkan di arena Kongres pada tanggal 21 Februari 2006. f. Bakal Calon Formateur/Ketua Umum PB HMI yang lulus verifikasi akan diundi oleh SC Kongres dimuka umum dan dihadapan Bakal Calon untuk menentukan nomor urut Bakal Calon di kertas suara.



439

TATA TERTIB PEMILIHAN MIDE FORMATEUR PB HMI PERIODE 2006-2008 a. Mide Formateur yang dipilih sebanyak 2 orang. b. Pemilihan Mide Formateur melalui tahapan pengajuan calon, pemungutan suara dan penetapan Mide Formateur. c. Calon Mide Formateur diajukan oleh Peserta Kongres dan diinventarisasi Pimpinan Sidang Kongres. Daftar Calon yang terinventarisasi disahkan Pimpinan Sidang. d. Pemilihan calon Mide Formateur PB HMI dilakukan dengan menuliskan 2 (dua) nama Calon Mide Formateur yang telah disahkan Pimpinan Sidang Kongres pada kertas suara yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah delegasi Kongres. e. Pemilihan Mide Formateur dengan Sistem One Vote One Delegation. Setiap Ketua Delegasi hanya berhak memilih 2 (dua) nama calon dari Daftar Calon Mide Formateur. f. Pemilihan Mide Formateur PB HMI dilakukan dengan 1 (satu) kali putaran. g. Dua calon yang mendapatkan suara terbanyak langsung ditetapkan sebagai Mide Formateur PB HMI Periode 2006-2008. h. Apabila terdapat lebih dari dua calon memperoleh suara terbanyak (urutan pertama lebih dari dua orang), maka dilakukan pemilihan ulang di antara calon-calon yang memperoleh suara terbanyak tersebut sampai ada 2 (dua) nama calon di urutan terbesar. i. Apabila terdapat lebih dari satu calon memperoleh suara terbanyak kedua (urutan kedua lebih dari satu orang), maka dilakukan pemilihan ulang Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


440

diantara calon-calon yang memperoleh suara terbanyak kedua tersebut dan selanjutnya yang memperoleh suara terbanyak diantara mereka ditetapkan sebagai salah satu Mide Formateur. j. Kertas suara dianggap sah apabila : 1. Pada kertas suara ada stempel PANASKO. 2. Pada kertas suara ada tanda-tangan 1 orang pimpinan siding. 3. Terdapat 2 nama calon (tanpa kata-kata lain).



441

TATA TERTIB PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS PENGAWAS DAN KONSULTASI (MPK) PB HMI PERIODE 2006-2008 a. Pemilihan Anggota MPK PB HMI dilakukan melalui tahapan pengajuan bakal calon, verifikasi bakal calon menjadi calon, pemungutan suara dan penetapan Anggota MPK PB HMI periode 2006-2008. b. Anggota MPK PB HMI yang dipilih sebanyak 15 orang. c. Nama-nama Bakal Calon anggota MPK PB HMI diajukan oleh Peserta Kongres. d. Nama-nama Bakal Calon diverifikasi Pimpinan Sidang sesuai dengan ART tentang Personalia Anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi PB HMI. Nama-nama yang lolos verifikasi disahkan sebagai Calon Anggota MPK PB HMI. e. Pemungutan suara Calon Anggota MPK PB HMI dilakukan dengan menuliskan nama Calon pada kertas suara yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah ketua delegasi Kongres. f. Pemilihan dilakukan dengan Sistem One Delegation One Vote . g. Pemilihan Anggota MPK PB HMI dilakukan dengan 1 putaran. h. Setiap ketua delegasi hanya berhak memilih satu nama Calon Anggota MPK PB HMI. i. Kertas suara dianggap sah apabila : 1. Pada kertas suara ada Stempel PANASKO. 2. Pada Kertas suara ada tanda tangan 1 orang Pimpinan Sidang Kongres. 3. Terdapat hanya 1 (satu) nama Calon. (Tidak ada kata-kata lain) j. 15 (Lima Belas) nama calon yang memperoleh suara terbanyak langsung ditetapkan sebagai anggota MPK PB HMI. Hasil-hasil Ketetapan KONGRES HMI XXV di Makassar


442

k. Apabila terdapat lebih dari 15 (lima belas) nama calon yang memperoleh suara terbanyak, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap nama-nama calon yang memperoleh suara sama diurutan ke-15 (lima belas).



443

Lampiran Anggota MPK 1. MUHAMMAD ANWAR. 2. MAGSAYSAY INDRA. 3. YAYAT S. HIDAYAT. 4. AGUSSALIM ALWI. 5. GASTAN ABDUL GANI. 6. HASANUDDIN. 7. ANDITO. 8. ISMAIL AS’AD. 9. MAMAD SA’BANI. 10. ABRAR AMIR. 11. IWAN TARUNA. 12. AHMAD FARIKHIN. 13. ZULFIKAR ARSE SADIKIN. 14. CHARLES P. SIREGAR



444

TATA TERTIB PEMILIHAN CALON TUAN RUMAH KONGRES HMI XXVI a. Calon Tuan rumah Kongres XXVI dicalonkan di Kongres XXV di Makassar dan ditetapkan di Pleno II PB HMI. b. Calon tuan rumah Kongres XXVI dipilih maksimal sebanyak 17 Kota di Indonesia. c. Nama-nama Kota calon tuan rumah Kongres XXVI diusulkan oleh Cabang/BADKO. d. Setiap Cabang dalam satu BADKO hanya berhak mengajukan satu nama Kota calon tuan rumah Kongres XXVI.



445

LAMPIRAN CALON TUAN RUMAH KONGRES HMI XXVI 1. PADANG. 2. SURABAYA. 3. MEDAN. 4. JAMBI. 5. CENDRAWASIH. 6. NANGGROE ACEH DARUSSALAM. 7. PALEMBANG. 8. BATAM. 9. PEKANBARU. 10. JAKARTA TIMUR.



446

PENJELASAN TEMA KONGRES XXV HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

Recommend Documents