PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PELIMPAHAN WEWENANG TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH (Studi empiris SKPD Kota Bandarlampung)
(Skripsi)
Oleh : Nur Pitriani
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2016
ABSTRACT THE EFFECTS OF BUDGETING PARTICIPATION AND AUTHORITY DELEGATION TO LOCAL GOVERNMENT OFFICER PERFORMANCES (Empirical Study at SKPD Bandarlampung)
By NUR PITRIANI
The aim of this study is finding empirical evidence about the effects of budgeting participation and authority delegation to local government officer performance in Bandarlampung. The sampling method in this study is purposive sampling with 74 respondents from 56 SKPD in Bandarlampung. The analysis method in this study used Structural Equation Model (SEM) SmartPLS 2.0 M3 software with variance basic. All data has been collected through quisionare. This study found that budgeting participation and authority delegation have significant effect to local government officer performance. By Implementing the officer participation in budgeting will motivate the local government officer to have responsibility toward their program success. Desentralization authority delegation will make every individual more responsible toward their job from their leader, then every individual will increase their performance since they try to achieve the organization objective. Keyword : Budgeting Participation, Authority Delegation and Local Government Officer Performance.
ABSTRAK PENGARUH PARTISIPASAI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PELIMPAHAN WEWENANG TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH (Studi empiris pada SKPD Kota Bandarlampung)
Oleh NUR PITRIANI
Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris tentang partisipasai penyusunan anggaran dan pelimpahan wewenang terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah di kota Bandarlampung. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 74 responden dari 56 SKPD kota Bandarlampung. Analisis dalam penelitian ini menggunakan Structural Equation Model (SEM) software SmartPLS 2.0 M3 berbasis variance. data dikumpulkan dengan menggunakan kuiesoner. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan pelimpahan wewenang berpengaruh secara signifikasi terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Dengan turut serta para pegawai dalam proses penyusunan anggaran maka mereka juga merasa bertanggungjawab atas keberhasilan program yang mereka buat. Pelimpahan wewenang yang terdesentralisasi akan menjadikan individu lebih bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang telah diberikan oleh atasan, sehingga tiap-tiap individu akan selalu meningkatkan kinerjanya karena mereka selalu berusaha agar organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kata kunci: Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pelimpahan Wewenang Dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.
PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PELIMPAHAN WEWENANG TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris SKPD Kota Bandarlampung)
Oleh NUR PITRIANI
SKRIPSI Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA EKONOMI Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2016
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Mesuji pada tanggal 29 Maret 1993, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari Bapak Sutijan dan Ibu Ayik. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar (SD) yang diselesaikan di SD Negeri 1 Way Serdang, kabupaten Mesuji pada tahun 2006, dilanjutkan dengan sekolah menengah pertama di MTS Da’arul Ma’wa, Kabupaten Mesuji hingga tahun 2009, dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA N1 Way Serdang, kabupaten Mesuji pada tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung melalu jalur Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP). Selama menempuh perkuliahan, penulis tergabung dalam UKMF ROIS FEB Unila sebagai seketaris bidang syiar islam tahun 2014/2015, dan menjadi seketaris badan Usaha Mandiri (BUM) 2015/2016.
MOTTO
MAN JADDA WA JADDA “Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil” MAN SAHABARA ZHAFIRA “Siapa yang sabar akan beruntung” MAN SARA DARBI ALA WASHALA “Siapa yang berjalan dijalurnya akan sampai”
PERSEMBAHAN
Saya persembahkan skripsi ini kepada:
Kedua orang tua tercinta, bapak dan ibu, terimakasih atas doa, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, nasihat, saran, dan segala hal yang telah diberikan selama ini.
Adikku, sepupuku atas doa, bantuan, dukungan, keceriaan, dorongan semangat yang selalu diberikan.
Seluruh keluarga besarku, saudara-saudaraku, kakek, nenek, paman dan bibi yang selalu memberikan doa, dukungan, saran, tenaga, dalam proses meraih pendidikan ini.
Tak lupa kepada sahabat dan teman – teman seperjuangan yang selalu menemani dan menjalanin proses ini bersama, baik suka maupun duka.
Serta almamaterku tercinta, Universitas Lampung.
SANWACANA
Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan kasih sayang-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul “ Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan pelimpahan wewenang Terhada Kinerja aparatur pemerintah daerah” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada : 1.
Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2.
Ibu Dr. Farichah, S.E.,M.Si.,Akt selaku ketua Jurusan Akuntansi
3.
Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku sekretaris Jurusan Akuntansi.
4.
Bapak Fitra Dharma., selaku Pembimbing Utama atas kesediaannya untuk memberikan waktu, bimbingan, nasihat, dukungan, pelajaran, serta pengalaman yang sangat berkesan selama proses penyelesaian skripsi ini.
5.
Ibu Yenni Agustina, S.E., M.Si., Akt., selaku Pembimbing Pendamping atas kesediannya
dalam
memberikan
bimbingan,
pengetahuan,
nasihat,
pengalaman serta pembelajaran diri selama proses penyelesaian skripsi ini. 6.
Bapak Yuliansyah, S.E.,M.S.A.,Ph.D.,Akt.,C.A.,selaku Penguji Utama atas saran dan kritik, serta nasihat yang membangun baik bagi penyelesaian skripsi maupun bagi diri penulis.
7.
Bapak Sudrajat, S.E.,M.Acc.,Akt., selaku pembimbing akademik atas segala saran dan dukungan yang diberikan selama masa perkulihana.
8.
Bapak dan Ibu Dosen di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, atas ilmu, dan pembelajaran yang telah diberikan.
9.
Kedua orang tuaku Bapak Sutijan dan Ibu Ayi Nurlela, terima kasih banyak karena selalu mendoakan, membimbing, dan mendukung setiap langkah anak mu ini demi mewujudkan mimpi dan cita-cita dari penulis. Tiada kata yang dapat menggambarkan rasa sayang dan rasa terima kasih atas segala hal yang telah diberikan.
10.
Adeku tersayang Ahmad Saipulloh yang senantiasa memberikan doa, canda tawa dan dukungannya
11.
Nenek dan kakek ku, mbah Supangat, Mbah Satemi, Mbah Juhali dan Mbah Sarnitik serta keluarga besarku dan saudara-saudaraku, terima kasih atas segala curahan doa dan nasehat yang telah diberikan.
12.
Terima kasih untuk bibikku tersayang etik (alm) yang telah memberikan doa dan dukungannya ini ponakan bibik sudah menyelesaikan studi.
13.
Sahabatku : mak intan, Mapiun, Sakun, Wulan, Heni, Ika, Fitri, Herna, Arifa,
Annisa,
terima
kasih
atas
kesediannya
untuk
menemani,
menyemangati,menghibur, dan membantu proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih untuk setiap cerita susah, sedih, haru bahagia, terima kasih untuk kebersamaan selama empat tahun ini, semoga pertemanan kita berlanjut hingga maut menjemput. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjuangan ini. Kelak ini akan jadi nostalgia ketika kita sudah di puncak kesuksesan.
14.
Teman – teman akuntansi 2012 yang selalu berusaha dan sedang berjuang meraih gelar sarjananya, Mia, Evi, Puji, Sri, Mutia, Dessi, Hiday, Dwi Ast, Ani, Puspita, Citra, Elvi, Didi, Fatkhur, Esa, Siti, Ferly, Fatur, Wayan, Donny, Liana, Eva, Dwi Sut, Hanif, Opi, Nurul, Widia, Shaumi, Tiwi, Umi, Friska, Nadia, Esti, Ersya, Mahipal, Trida, Agung, Ori,
Rexi, Ica dan
lainnya. 15.
Teman seperjuangan alumni SMA N1 Way Serdang, Kabupaten Mesuji Maret, Anwarul, Eko, Linda, Philipus, Erwanto, Willy, Hasan, Arif terima kasih telah menemani sejauh ini, terima kasih tak pernah bosan membantu dan selalu ada ketika susah dan bahagia, semoga persahabatan kita tak terputus sampai disini saja dan semoga kita semua selalu diberikan kesuksesan dalam meraih cita-cita dan membanggakan bagi keluarga dan sekelilingnya.
16.
Murabbi, Mba Sri Mulyani, S.E., terima kasih untuk semua ilmu dan kesabaran.
17.
Sahabat kosan Griya Asri, Heni, Mearlin, Toheng, Indah, Gita, Uut, Upi dan mba Shanti, kang Toib, Teh May, Afi, Humaydi dan Keluarga Besar pak Juhri terima kasih atas semua kenangan yang telah kalian berikan dan selalu ada setiap saat, bersama kalian aku bahagia, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemampuan untuk selalu berbuat baik disekeliling kita.
18.
Keluarga Besar ROIS FEB Unila. Terima kasih sudah memberikan pengalaman yang begitu mengesankan serta rasa kekeluargaan yang mendalam.
19.
Pejabat dan Staf SKPD kota Bandarlampung, terima kasih atas izin dan kerjasama yang telah diberikan dalam pelaksanaan penelitian.
20.
Terima kasih kepada senior bang Panggih, Bang Bainal, Bang Nico, Bang Lian, senior dan Junior Jurusan Akuntansi.
21.
Teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menorehkan cerita.
22.
Temen – Temen dan keluarga KKN Desa Mulyo Aji, Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang , Anggun, Ratna, Bang Oyeng, bang Gede, Dewi atas kerjasama dan motivasinya.
23.
Almamater tercinta, Universitas Lampung.
Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan, sehingga memerlukan kritik dan saran yang membangun agar menjadi lebih baik. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi dan literatur bagi penulisan karya ilmiah selanjutnya.
Bandar Lampung, Agustus 2016 Penulis
Nur Pitriani
DAFTAR ISI
Halaman DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN I.PENDAHULUAN .............................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 1 1.2 Rumusan Masalah ....................................................................................... 7 1.3 Batasan Masalah.......................................................................................... 7 1.4 Tujuan Penelitian......................................................................................... 8 1.5 Manfaat Penelitian....................................................................................... 8
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.............10 2.1 Landasan Teori .........................................................................................10 2.1.1 Teori Penetapan Tujuan (Gool-Setting)..............................................10 2.2 Partisipasi Penyusunan Anggaran .............................................................11 2.3 Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah .......................................................14 2.4 Pelimpahan Wewenang ............................................................................16 2.5 Kerangka Pemikiran .................................................................................19 2.6 Pengembangan Hepotesis .........................................................................20 2.7 Penelitian Terhadahulu .............................................................................24
III.METODE PENELITIAN ............................................................................26 3.1 Populasi dan Sampel penelitian ..................................................................26 3.2 Jenis dan Sumber Data.................................................................................27
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Data Variabel..................................27 3.3.1 Variabel Independen...........................................................................27 3.3.1.1 partisipasi penyusunan anggaran............................................27 3.3.1.2 pelimpahan Wewenang ..........................................................28 3.3.2 Variabel Dependen .............................................................................29 3.3.3 Skala Pengukuran ..............................................................................30 3.4 Metode Analisis Data ..................................................................................31 3.4.1 Statistik Deskriptif ..............................................................................32 3.4.2 Pengukuran Model (measurement Model)..........................................32 3.4.2.1 Uji Validitas ...........................................................................32 3.4.2.2 Uji Reabilitas .........................................................................33 3.5 struktur Model..............................................................................................33 3.5.1 Coefficient Determination (R2)..........................................................33 3.5.2 Path Coeffecien .................................................................................34 3.6 Pengujian Hepotesis ..................................................................................34 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ....................................................................35 4.1 Gambaran Umum Responden .....................................................................35 4.2 Statistik Deskriptif .......................................................................................37 4.3 Hasil Analisis Data .....................................................................................39 4.3.1 Hasil Evaluasi Outer Model (Model Pengukuran) .............................39 4.3.2 Hasil Evaluasi Inner Model (Model Struktural) .................................43 4.3.3 koefesien Jalur ...................................................................................44 4.3.4 Pengujian Hepotesis ...........................................................................45 4.4 Pembahasan ...............................................................................................47 V. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN ..................................50 5.1 Kesimpulan ..................................................................................................50 5.2 Saran ............................................................................................................51 5.3 Implikasi .....................................................................................................51 5.4 Keterbatasan Penelitian ...............................................................................51 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
ii
DAFTAR TABEL
Tabel
Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu................................................................................... 24 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel ........................................30 4.1 Hasil Analisis Pengembalian Kuesioner ...................................................35 4.2 Demografi Responden ...............................................................................36 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....................................................39 4.4 Hasil Uji Nilai AVE ...................................................................................39 4.5 Hasil Uji Validitas Outer Looding .............................................................40 4.6 Hasil Uji Square Root AVE (Discriminant Validity).................................41 4.7 Hasil Uji Reabilitas ....................................................................................42 4.8 Hasil Uji R Square .....................................................................................43 4.9 Hasil Uji Total Effects ................................................................................44
iii
DAFTAR GAMBAR
Gambar
Halaman
4.8 Alogaritma ................................................................................................43 Bootstapping .............................................................................................
iv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Daftar SKPD Pemerintah Kota Bandarlampung
Lampiran 2
Daftar SKPD yang menjadi responden
Lampiran 3
Tabulasi Data
Lampiran 4
kuesioner
Lampiran 5
Gambar Alogaridma dan Bootstrapping
Lampiran 5
hasil uji Cronbachs Alpha, Laten variabel Correlations, R Square, Cross Loadings
Lampiran 5
Hasil Uji Ave, Compsite Reliability, Outer Loadings
Lampiran 5
Hasil Uji Total Effects, statistik deskriptif variabel penelitian, Square Root Ave
v
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntunan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut. Tuntunan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamankan kepada mereka. Peningkatan kinerja sektor publik merupakan hal yang komprehensif dimana setiap SKPD sebagai pengguna anggaran (badan/ dinas/ biro/ kantor) akan menghasilkan tingkat kinerja yang berbeda- beda sesuai dengan kemampuan dan rasa tanggung jawab yang mereka miliki.
Anggaran merupakan hal yang paling penting bagi pemerintah karena menjadi dasar pelaksanaan kegiatan. Penyusunan anggaran adalah suatu tugas yang bersifat teknis. Tetapi dibalik seluruh citra teknis yang berkaitan dengan anggaran, terdapat pemerintah daerah seperti (kepala daerah dan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yang terdiri dari sekretaris daerah, sekretaris dewan perwakilan
2
rakyat derah (DPRD), dinas, badan, kantor, rumah sakit daerah dan lembaga lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undang sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah) yang menyusun anggaran.
Anggaran merupakan unsur penting dalam proses perencanaan dan pengendalian. Sebagai alat perencanaan, anggaran digunakan untuk merencanakan berbagai aktivitas agar pelaksanaan aktivitasnya sesuai dengan apa yang direncanakan. Selain itu, dalam fungsinya sebagai alat perencanaan, anggaran terdiri atas sejumlah target yang akan dicapai oleh para manajer departemen suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan tertentu pada masa yang akan datang menurut (Sujana, 2010).
Menurut Deddi (2007) kegunaan anggaran adalah sebagai alat penilaian kinerja artinya anggaran merupakan suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian/ unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya. Agar anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan, pegawai dan manajer dalam penyusunan anggaran yang dinamakan dengan partisipasi anggaran. Partisipasi penyusunan anggaran diperlukan agar anggaran yang dibuat bisa lebih sesuai dengan realita yang ada dilapangan.
Proses penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak, mulai dari manajemen tingkat atas sampai manajemen tingkat bawah. Anggaran mempunyai dampak langsung terhadap perilaku manusia, terutama bagi orang yang langsung terlibat dalam penyusunan anggaran. Untuk menghasilkan sebuah anggaran yang efektif, kepala daerah dan pimpinan setiap SOPD membutuhkan kemampuan untuk
3
memprediksi masa depan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan, partisipasi dan gaya penyusunan.
Struktur desentralisasi dalam suatu organisasi akan memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar dalam penyusunan anggaran dari pimpinan manajemen kepada bawahannya. Struktur organisasi yang disertai dengan tingkat struktur sentralisasi yang tinggi, menunjukkan bahwa semua Keputusan yang penting akan ditentukan pimpinan (manajemen) puncak, sementara manajemen pada tingkat menengah atau bawahannya hanya mempunyai sedikit wewenang di dalam pembuatan keputusan. Sedangkan struktur desentralisasi yang tinggi maka akan memberikan gambaran yang sebaliknya, yaitu pimpinan puncak mendelegasikan wewenang dan pertanggungjawaban pada bawahannya, dan bawahan tersebut diberi kekuasaan atau wewenang untuk membuat berbagai macam keputusan (Riyadi, 2000).
Pentingnya anggaran bagi organisasi terbukti dari banyaknya penelitian dalam bidang akuntansi yang menaruh perhatian serius pada masalah partisipasi anggaran (Sumarno, 2005). Hal ini dikarenakan partisipasi anggaran mempunyai konsekuensi terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi. Pengaruh anggaran partisipatif pada kinerja manajerial merupakan tema yang menarik dalam penelitian akuntansi. Anggaran mempunyai fungsi sebagai pedoman untuk memotivasi kinerja individual. Anggaran juga merupakan alat koordinasi dan komunikasi antara atasan dengan bawahan sehingga dengan dimilikinya motivasi yang cukup tinggi diharapkan para manajer bekerja dengan baik ketika berpartisipasi dalam penyusunan anggaran (Adrianto, 2008).
4
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada bagian BKD , didalam SKPD BKD terdapat pelimpahan wewenang dari kepala dinas ke bagian keuangan yang sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh kepala dinas maupun pemerintah kota Bandarlampung, dalam pelimpahan wewenang terdapat motivasi terhadap karyawan berupa insentif dan tunjangan tetapi tidak untuk satu karyawan saja melainkan semua karyawan sehingga terdapat kesenjangan antar karyawan lain. Masalah yang terjadi diSKPD kota Bandarlampung adalah ketidakpuasan atau ketidaksesuain pemberian imbalan, penghargaan dengan kebijakan pemerintah daerah sehingga mengakibatkan kemalasan dalam bekerja dan ketidakcapaian target dalam instansi pemerintah daerah.
Fenomena yang terjadi dikota Bandarlampung dapat dilihat dari masih lemahnya kinerja pemerintah tahun 2015 pada pencapain kegiatan pembangunan, meskipun secara nyata kinerja yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandarlampung terlihat baik, akan tetapi dilihat dari perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2015 yang hanya tercapai 57,48%. Dalam penganggaran dilakukan dengan sistem topdown, dimana rencana dan jumlah anggaran telah ditetapkan oleh atasan/pemegang kuasa anggaran sehingga bawahan/pelaksana anggaran hanya melakukan apa yang telah disusun. Penerapan sistem ini mengakibatkan kinerja bawahan/pelaksana anggaran menjadi tidak efektif karena target yang diberikan terlalu menuntut namun sumber daya yang diberikan tidak mencukupi (overloaded). Dalam proyeksi, atasan/pemegang kuasa anggaran kurang mengetahui potensi dan hambatan yang dimiliki oleh bawahan/pelaksana anggaran sehingga memberikan target yang sangat menuntut dibandingkan dengan kemampuan bawahan/pelaksana anggaran. Bertolak dari kondisi ini,
5
sektor publik mulai menerapkan sistem penganggaran yang dapat mengulangi masalah tersebut, yaitu anggaran partisipasi. Melalui sistem ini, bawahan/pelaksana anggaran dilibatkan dalam penyusunan anggaran yang menyangkut sub bagiannya sehingga tercapainya kesepakatan antara atasan/pemegang kuasa anggaran dan bawahan/pelaksana anggatan mengenai anggaran tersebut.
Peneliti yang menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah telah banyak dilakukan. Suwarno, Dkk (2013) dengan menggunakan variabel pelimpahan wewenang dan motivasi sebagai variabel moderating. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa motivasi dan pelimpahan wewenang tidak memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah. Sedangkan menurut Ardiani, dkk (2013) menggunakan variabel pelimpahan wewenang sebagi salah satu variabel moderating. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan wewenang dalam penyusunan anggaran yang terdesentralisasi memiliki dampak terhadap peningkatan kinerja manajerial dapat dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan yang dimulai dari staf kepada atasan agar lebih optimal.
Variabel kinerja aparatur pemerintah daerah dalam penelitian ini merupakan modifikasi/penyesuaian dari penelitian yang dilakukan Ven (1980) dalam Wulandari (2011) yang awalnya adalah kinerja maajerial. Penyesuain tersebutdidasarkan pada alasan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah dapat dinilai berdasarkan kemampuan aparat tersebut dalam melaksanakan tugas-tugas manajerial yang meliputi perencanaan, investigasi, koordinasi, supervise,
6
pengaturan staf, negosiasi, dan representasi (Mahoney dalam Leach-Lopez et al, 2007) dalam wulandari (2011). Berdasarkan permasalahan dan fenomena diatas peneliti akan memodifikasi dan menindak lanjuti penelitian Arifin (2012) dengan menambah pelimpahan wewenang sebagai variabel independen dan menghilangkan komitmen organisasi, budaya organisasi, dan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi. Dipilihnya pelimpahan wewenang sebagai variabel independen karena dengan memiliki tingkat kesadaran bekerja yang tinggi, para aparatur diharapkan memiliki keseriusan ketika berpartisipasi dalam menentukan penyusunan target anggaran dan menyampaikan apa yang seharusnya dicantumkan dalam angka-angka anggaran dalam menunjang tercapainya tujuan organisasi sektor pablik.
Pelimpahan wewenang yang desentralisasi merupakan salah satu dasar yang harus ada dalam organisasi. Pelimpahan wewenang adalah pemberian wewenang oleh manajer yang lebih tinggi kepada manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan otorisasi secara eksplisit dari manajer pemberi wewenang pada waktu wewenang tersebut dilaksanakan (Mulyadi dan Setyawan, 2000). Hal ini didukung dengan penelitiannya Suwarno dkk (2013), bahwa partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial akan berpengaruh positif, akan tetapi pelimpahan desentralisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja manajerial.
Termotivasi penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkonfirmasi kembali apakah partisipasi penyusunan anggaran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah, dan apakah pelimpahan
7
wewenang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan pelimpahan wewenang Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah”.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah ? 2. Apakah pelimpahan wewenang mempunyai pengaruh positif dalam partisisi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah?
1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) kota BandarLampung, untuk memperoleh jawaban atas masalah penelitian dengan menghindari penyimpangan atau terlalu luasnya pembahasan kepada masalah yang lain.
8
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penulis melakukan penelitian ini, sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang positif antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah SKPD kota Bandarlampung. 2. Untuk mengetahui dan memahami apakah pelimpahan wewenang berpengaruh dalam partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.
1.5 Manfaat Penelitian
1. Bagi penelitian Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan pelimpahan wewenang terhadap kinerja yang dilakukan karyawan dalam pemerintah daerah kota Bandarlampung. 2. Bagi pemerintah Daerah Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dagi pemerintah Kota Bandarlampung dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan anggaran yang dapat meningkatkan kinerja aparatur Pemeritah Daerah didalam instansi-instansi yang berada di lingkungan kota Bandarlampung.
9
3. Bagi pihak eksternal Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pustakaan, dan sumbangan pemikiran dan dijadikan bahan pembelajaran serta penelitian selanjutnya.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Teori Penetapan Tujuan (Goal-Setting) Teori penetapan tujuan (goal setting) dikembangkan oleh Locke pada tahun 1968. Teori penetapan tujuan menjelaskan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja (kinerja). Konsep dasar teori penetapan tujuan adalah bahwa seseorang yang memahami tujuan (apa yang diharapkan organisasi kepadanya) akan mempengaruhi perilaku kerjanya, penetapan tujuan yang menentang (sulit) dan dapat diukur hasilnya akan meningkatkan prestasi kerja, yang diikuti dengan memiliki kemampuan dan keterampilan. Ada beberapa pernyataan yang berkatian dengan konsep teori penetapan tujuan, yaitu (1) tujuan yang sulit menghasilkan prestasi yang lebih tinggi dari tujuan mudah, (2) tujuan yang jelas (spesifik) dan sulit menghasilkan prestasi yang lebih tinggi dari tujuan yang mudah, (3) tujuan yang jelas (spesifik ) dan menantang akan menghasilkan prestasi yang lebih tinggi dari tujun yang bersifat abstrak. Dalam proses penetapan tujuan, tujuan bisa ditetapkan bersama-sama antara pimpinan dangan bawahan (partisipasif) atau tujuan itu ditetapkan sendiri oleh pimpinan (Gitosudarmo dan Sudita, 1997).
11
Locke (1968) mengemukakan bahwa maksud-maksud untuk bekerja kearah suatu tujuan merupakan sumber utama dari motivasi kerja. (Suwarno dkk, 2010) menyatakan bahwa pengarahan tingkah laku terhadap suatu tujuan menjadi dasar gool setting secara umum. Pengertian gool setting adalah penetapan sasaran atau target yang akan dicapai tenaga kerja. Tujuan memberitahu seseorang apa yang perlu dikerjakan dan betapa banyak upaya yang harus dilakukan. 2.2 Partisipasi Penyusunan Anggaran 2.2.1 Partisipasi Anggaran
Menurut sumaryadi (2010:46) partisipasi anggaran adalah : “ peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan dengan memberikan masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, sertaikut memanfaatkan dan menukmatu hasil-hasil pembangunan”.
Menurut Pidarta dalam Astuti D. (2009:31-32) partisipasi adalah : Pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan. Setiap orang pada semua lingkungan organisasi diakui sebagi anggota tim yang pandangan dan penilaiannya dihargai oeh manajemen puncak. Perkiraan anggaran disiapkan oleh manajer level bawah yang lebih akurat dan dapat diandalkan dari perkiraan yang disiapkan oleh manajer atas yang memiliki pengetahuan yang kurang detail mengenai pasar dan operasi sehari-hari. Motivasi pada umumnya lebih tinggi ketika individu berpartisipasi dalam menetapkan tujuan mereka
12
sendiri dari pada ketika tujuan yang dipakai dipaksaka dari atasan.manajer yang tidak mampu memenuhi anggaran yang dipaksakan oleh atasan akan selalu mengatakan bahwa anggaran tidak realistis dan mustahil untuk dicapai.
Partisipasi anggaran merupakan suatu proses yang melibatkan individu-individu secara langsung dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan tujuan anggaran yang prestasinya akan dinilai dan kemungkinan akan dihargai atas dasar pencapaian tujuan anggaran (Brownell, 1982 dalam Nurcahyani, 2010). Melalui adanya partisipasi anggaran tersebut, dapat terlihat bahwa adanya interaksi antara para karyawan dengan atasannya. Oleh kerena itu, para karyawan tersebut dapat melakukan aktivitas yang diperlukan mulai dari awal penyusunan anggaran, negosiasi, penetapan anggaran akhir, dan revisi anggaran yang diperlukan. Ketika seseorang karyawan terlibat dalam pengambilan keputusan penganggaran seperti yang dijelaskan di atas, maka ia akan termotivasi dalam situasi kelompok karena diberi kesempatan untuk mewujudkan inisiatif dan daya kreatifitas. Tujuan bersama akan lebih mudah tercapai ketika keterlibatan secara pribadi dan kesediaan untuk menerima tanggungjawab masing-masing. Rasa tanggung jawab ini pada akhirnya akan memperkuat kreativitas manajer yang bersangkutan. Menurut Deddi (2007) subproses dalam penyusuna anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagai berikut: 1. Penyusunan kebijakan APBD Ptoses penyusuna kebijakan umum APBD merupakan bagian yang tidak terpisah dari proses perencanaan. 2. Penyusuna prioritas dan plafon anggaran sementara
13
PPAS merupakan dokumen yang berisi seluruh program kerja yang akan dijalankan tiap urusan pada tahun anggaran, dimana program kerja tersebut diberi prioritas dengan visi, misi, dn strategi pemerintah. 3. Penyimpanan surat edaran kepala daerah tentang prdoman penyusunan RKA SKPD Surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA SKPD merupakan dokumen yang sangat penting bagi SKPD sebelum penyusunan RKA. 4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 5. Penyimpanan rancangan peraturan daerah APBD Dokumen aumber utama dalam penyiapan raperda APBD adalah RKA SKPD. 6. Evaluasi rancangan peraturan APBD Kepada daerah menyampaikan raperda tentangAPBD yang telah disetujui bersama DPRD dan merancang peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada gubernur untuk dievaluasi.
Widanarta (2003) menyebutkan bahwa partipasi penyusunan anggaran dapat memengaruhi sikap atau usaha pencapaian sasaran dari kinerja manajer karena beberapa hal, di antaranya: 1. Para manajer diberi kesempatan mengembangkan dan menerapkan pengetahuannya atau kemampuannnya. 2. Anggaran disusun sesuai dengan kemampuan suatu bagian. 3. Dapat ditetapkan tingkat sasaran yang realistis.
14
4. Ditetapkan anggaran atau tingkat sasaran yang sesuai dengan aspek yang dapat dikendalikan oleh manajer. 5. Menerima target anggaran yang ditetapkan sebagai dasar penilaian kinerja. Akan tetapi, kemanfaatan partisipasi dalam penyusunan anggaran tidak akan dapat diperoleh jika manajemen puncak atau setiap atasan tidak sungguh-sungguh dalam memandang arti penting dari partisipasi bawahan.
2.3 Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan strategi (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (indra, 2006). Kinerja aparatur pemerintah daerah merupakan salah satu yang dapat dipakai untuk dapat meningkatkan efektivitas organisasi.
Kinerja sektor publik merupakan tingkat kecakapan pegawai negeri dalam melaksanakan aktivitas manajemen. Kinerja merupakan salah satu faktor yang dapat dipakai untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Pengukuran kinerja yang handal merupakan salah satu faktor kunci suksesnya organisasi. Penilaian kinerja berguna untuk memperbaiki kinerja masa yang akan datang, memberikan nilai umpan balik tentang kualitas kerja untuk kemudian mempelajari kemajuan perbaikan yang dikehenaki dalam kerja. Kinerja aparat pemerintah dinilai dari berbagai anggota-anggota dalam sektor pemerintah berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di
15
organisasinya untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Menurut peratutan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, suatu kerja perangkat daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah suatu pengguna anggaran atau barang. Sedangkan kinerja suatu kerja perangkat daerah merupakan pengukuran keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuannya, dan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelayanan yang dicapai.
Pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang digunakan untuk membantu para manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi dengan menggunakan alat ukur finansial dan non finansial, selain itu sistem pengukuran kinerja juga dapat dijadikan sebagai pengendalian organisasi karena didalam pengukuran kinerja juga ditetapkan reward and punishment system (Wulandari, 2011).
Menurut Santoso (2009) dalam Wulandari (2011) ada beberapa faktor yang diduga menyebabkan kinerja pemerintah daerah menjadi rendah diantaranya karena sistem pengelolaan keuangan daerah yang masih lemah dimulai dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD, pelaksanaan / penata usahaan APBD, pertanggungjawaban yang berupa pelaporan hasil pelaksanaan APBD dan pengawasan. Dengan adanya keterlambatan dalam pengesahan menyebabkan banyaknya program dan kegiatan yang sudah disusun tidak dapat dilaksanakan sehingga menghambat pembangunan daerah tersebut.
16
Menurut Indra (2006) indikator pengukuran kinerja adalah kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, 5 komponen yang ada didalam indikator pengukuran kinerja dalam hal ini kinerja pimpinan dalam manajerial/ pimpinan dalam pelaksanaan program SKPD, yaitu: 1. masukan (inputs) adala segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran 2. keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan nonfisik 3. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan fungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). 4. Manfaat (benefid) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. 5. Dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap indikator berdasarkan asumsi yang telah diterapkan.
2.4 Pelimpahan Wewenang
Pelimpahan wewenang adalah pemberian wewenang oleh manajer yang lebih tinggi kepada manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan otorisasi secara eksplisit dari manajer pemberi wewenang pada waktu wewenang tersebut dilaksanankan (Mulyadi dan Setyawan, 2001). Struktur organisasi yang disertai dengan tingkat pelimpahan wewenang sentralisasi yang tinggi, menunjukkan bahwa semua keputusan yang penting ditentukan pimpinan (manajemen) puncak, sementara manajemen pada tingkat menengah atau
17
bawahannya hanya mempunyai sedikit wewenang didalam pembuatan keputusan. Sebaliknya tingkat pelimpahan wewenang desentralisasi yang tinggi memberikan gambaran bahwa pimpinan puncak mendelegasi wewenang dan pertanggungjawaban pada bawahannya, dan bawahan diberi wewenang untuk membuat berbagai keputusan (Riyadi, 2000).
Menurut Muluk (2005), desentralisasi didefinisikan sebagai transfer wewenang atau kekuasaan alam prencanaan publik, manajemen, dan pembuatan keputusan dari level nasional atau secara umum dari level yang tinggi ke level yang lebih rendah dalam pemerintahan. Dengan desntralisasi akan meningkatkan independensi kinerja manajerial SKPD dalam berfikir dan bertindak di satu tim tanpa mengorbankan kepentingan organisasi. Desentralisasi membutuhkan keseimbangan manajerial independen dengan timnya dan komitmennya kepada organisasi.
Dengan demikian desentralisasi akan membuat tanggung jawab yang lebih besar kepada manajer sektor publik dalam melaksanakan tugasnya serta memberikan kebebasan dalam bertindak. Dengan desentralisasi akan meningkatkan independensi kinerja sektor publik dalam bertindak dan berfikir dalam suatu tim tanpa mengorbankan keputusan organisasi.
Manajer dalam organisasi yang tingkat desentralisasinya tinggi merasa dirinya orang yang paling berpengaruh dalam perencanaan anggaran, dan merasa dipuaskan dengan kegiatan yang berhubungan dengan angaran. Sebalinya, dalam organisasi dengan tingkat desentralisasi rendah (sentralisasi) manajer merasa dirinya dianggap kurang bertanggungjawab, sedikit terlibat dalam perencanaan
18
anggaran dan mengalami tekanan atasan (bruns dan Waterhouse, 1975). Menurut Stoner dalan Handoko (2003) prinsip-prinsip klasik yang dapat dijadikan dasar untuk delegasi yang efektif adalah : 1. Prisip scalar 2. Prisip kesatuan perintah 3. Tanggungjawab Berdasarkan prinsip-prinsip diatas berikut penjelasan dari ketiga poin tersebut: 1) prinsip scalar, dalam proses pendelegasian ada garis wewenang yang jelas mengalir setingkat demi setingkat dari tingkat organisasi paling atas ke tingkat paling bawah. 2) prisip kesatuan perintah, setiap bawahan dalam organisasi seharusnya melapor hanya kepada seorang atasan. 3) tanggungjawab, wewenang dan akuntabilitas. Bagi manajer selain harus bertanggungjawab terhadap tugastugasnya juga harus mempertanngungjawabkan pelaksanaan tugas bawahannya. Menurut Rivai dan Mulyadi (2010:31) menjelaskan beberapa manfaan yang diperoleh dari pelimpahan wewenang, yaitu : 1. Pemimpin tertinggi mendapatkan kesempatan yang cukup untuk memikirkan keputusan-keputusan dan melaksanakan tugas-tugas yang penting saja dalam melaksanakan tugas pokok organisasi 2. Setiap keputusan dan perintah sesuai dengan sifat penting atau tidak, dapat ditetapkan pada jenjang kepemimpinan yang tepat sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja sehingga dapat mengurangi atau meniadai birokrasi yang tidak perlu.
19
3. Keputusan-keputusan dan perintah-perintah dapat diberikan secara tepat, tanpa kekhawatiran terjadi penyalah gunaan wewenang, karena setiap pemimpin berkewajiban menyampaikan pertanggungjawabannya. 4. Memperbesar partisipasi dan meningkatkan dedikasi serta loyalitas pada kebersamaan dan bahkan pada pemimpin, karena setiap anggota kelompok merasa ikut berperan serta sesuai dengan posisinya masing-masing 5. Mendorong dan mengembangkan inisiatif, kreativitas dan kemauan untuk berpartisipasi dibidang masing-masing. 6. Menghilangkan sikap dan sifat menunggu perintah atau keputusan pimpinan level atas atau pimpinan lainnya sehingga kehidupan organisasi menjadi dinamis 7. Pelaksanaan pekerjaan tidak terhambat, meskipun pimpinan berhalangan karena sesuai wewenang yang dilimpahkan tetap dapat diambil keputusankeputusan oleh para pembantu pimpinan di bidang-bidangnya masing-masing. 8. Pimpinan level atas berkesempatan memberikan latihan kepemimpinan, sehingga selalu tersedia kader-kader pengganti yang berkualitas, yang merumuskan kepemimpinan organanisasi pada masa-masa mendatang.
2.5 Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang diteliti sehingga secara teoritis dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Dari penelitian-penelitian
20
terdahulu yang telah dibahas sebelumnya yang menyatakan bahwa adanya pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah, serta adanya pengaruh pelimpahan wewenang dalam partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah, maka berikut ini merupakan kerangka pemikiran dari penelitian ini:
Partisipasi Penyusunan Anggaran Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Pelimpahan Wewenang
“Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan pelimpahan wewenang Terhadap Kinerja Apartur Pemerintah Daerah”
2.6 Pengembangan Hipotesis Penelitian
2.6.1 Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja aparatur pemerintah daerah
Partisipasi anggaran diperkirakan dapat mempengaruhi moral, sikap, motivasi kerja, dan kepuasan kerja. Argyirs (1952) dalam Sardjito dan Munthaher (2007) tujuan dari anggaran tercapai, dan partisipasi dari bawahan memegang peranan penting dalam mencapai tujuan. Bagaimanapun juga tidak semua orang
21
dikendalikan oleh kebutuhan yang sama pada waktu yang sama. Bisa jadi karyawan dipengaruhi oleh motivasi yang berbeda-beda dalam banyak hal dengan faktor yang berbeda pula. Penting bagi manajer untuk memahami kebutuhan setiap karyawan yang ada di perusahaan. Untuk memotivasi karyawan, kepemimpinan harus mampu untuk mengenali tingkat kebutuhan karyawan pada setiap levelnya.
Dalam sektor publik pengukuran kinerja tidak sebatas pada masalah pemakaian anggaran, namun pengukuran kinerja mencakup berbagai aspek yang dapat memberikan informasi yang efektif dan efisien dalam mencapai kinerja. Penelitian yang dilakukan oleh Indriantoro, (1993) dalam Nor, (2007) menemukan bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja memiliki hubungan yang sangat positif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Milani (1975); Brownell dan Hirst (1986); dan Sukardi (2002) dalam Bambang dan Osmad (2007), penelitian tersebut menemukan hasil yang tidak signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah.
Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bambang dan Osmad (2007) menyatakan bahwa ada hubungan positif antara partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menduga bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, karena partisipasi yang tinggi yang terdapat dalam diri setiap individu dalam proses pennyusunan anggaran akan meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah. Dengan adanya partisipasi oleh aparat pemerintah daerah, maka aparat tersebut berusaha untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang
22
dikembannya. Dengan adanya tanggung jawab ini, akan menjadikan kinerja yang baik bagi organisasi pemerintah, sehingga semakin tingginya partisipasi aparat pemerintah daerah akan meningkatkan kinerja di satuan Pemerintah Daerah, sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :
H1 : partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja kinerja aparatur pemerintah
2.6.2 Pengaruh Pelimpahan Wewenang Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
Pelimpahan wewenang merupakan suatu pemberian yang menjadi hak atas tugas dan tanggung jawab untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Sebagai dikatakan (Mulyadi dan Setyawan, 2000) dalam Marani dan Supomo (2003) pelimpahan wewenang adalah pemberian wewenang oleh manajer yang lebih tinggi kepada manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan otorisasi secara eksplisit dari manajer pemberi wewenang pada waktu wewenang tersebut dilaksanakan.
Pelimpahan wewenang dalam organisasi juga berkaitan erat dengan struktur organisasi. Struktur organisasi memberikan gambaran mengenai pembagian kekuasaan dalam suatu organisasi. Struktur organisasi yang disertai dengan tingkat pelimpahan wewenang sentralisasi yang tinggi, menunjukkan bahwa semua keputusan yang penting akan ditentukan oleh pimpinan (manajemen) perusahaan untuk menghubungkan system anggaran dengan pelimpaha wewenang dalam struktur organisasi akan menentukan kinerja manajerial (Riyanto, 1996
23
dalam Coryanata , 2004). Menurut Gul et al.(1995) dalam Coryanata (2004), partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial akan berpengaruh positif dalam organisasi yang pelimpahan wewenangnya bersifat desentralisasi, dan akan berpengaruh negatif dalam organisasi yang wewenangnya bersifat sentralisasi. Sedangkan Penelitian handayani (2013) menemukan bahwa desentralisasi tidak mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. Tetapi beda dengan penelitian Choiri (2016) menyatakan bahwa pelimpahan wewenang memoderasi partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja aparatur pemerintah daerah.
Tingkat pelimpahan wewenang desentralisasi yang tinggi memberikan gambaran bahwa pimpinan puncak mendelegasikan wewenang dan pertanggungjawaban pada bawahannya, dan bawahan diberi wewenang untuk membuat berbagai keputusan (Riyadi,1998). Dengan adanya pelimpahan wewenang kepada manajer dalam penyusunan anggaran, maka manajer memiliki tanggungjawab atas setiap keputusan dalam penyusunan anggaran. Maka dengan adanya tanggungjawab atas pelimpahan wewenang dalam penyusunan anggaran akan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas maka dapat hipotesis yang terbentuk adalah sebagai berikut:
H3: Pelimpahan wewenang dalam partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.
24
2.7 Penelitian Terdahulu
No 1
Peneliti
Judul
Hasil
Maulana Yusuf (2009)
Pengaruh komite organisasi, gaya kepemimpinan, motivasi dan perilaku etis sebagai variabel moderating terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial
2
Soetrisno (2010)
Pengaruh partisipasi, motivasi dan pelimpahan wewenang dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial
3
Handayani (2013)
Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD dengan desentralisasi sebagai variabel moderating
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial, dan begitu pula dengan komite organisasi, gaya kepemimpinan dan perilaku etis sebagai variabel moderating tidak berpengaruh signifikan terhadap penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. Tetapi motivasi sebagai variabel moderating mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran dan pelimpahan wewenang berpengaruh signifikan. dan positif terhadap kinerja manajerial dengan hasil variabel motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial ditunjukkan perhitungan hasil pengujian statistik bahwa nilai koefisien regresi variabel motivasi adalah 0,039. Nilai ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value 0,306. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial SKPD. Sedangkan desentralisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja manajerial
25
4
Choiri (2016)
Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah : desentralisasi, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, dan budaya organisasi sebagai variabel moderasi
SKPD Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah. 2. Variabel desentralisasi, komitmen organisasi, dan budaya organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja aparatur pemerintah daerah. 3. Variabel gaya kepemimpinan tidak berpengaruh dalam memoderasi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kineja aparatur pemerintah daerah
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Populasi Dan Sampel Penelitian
Populasi adalah kelompok yang menjadi perhatian organisasi peneliti untuk diteliti (Sekaran, 2000:266). Populasi penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah kota Bandarlampung. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS pemerintah kota Bandarlampung satuan kerja terdapat 56 SKPD yang terdiri dari Instansi, Badan, Dinas, Kantor Dan Kecamatan. Untuk sampelnya menggunakan purposive sampling dimana digunakan sesuai dengan informasi yang akan diambil berdasarkan dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti sebagai berikut : 1. Hasil pajak daerah 2. Retribusi daerah 3. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 5. Belanja Daerah
Pemilihan objek penelitian ini dengan pertimbangan bahwa kota Bandarlampung merupakan ibu kota provinsi lampung dan merupakan kota yang telah memperoleh predikat laporang keuangan dengan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut.
27
3.2 Jenis Dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu yang diperoleh secara langsung dari instansi pemerintah daerah kota Bandarlampung dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang berisi pertanyaan mengenai partisipasi penyusunan anggaran, kinerja aparatur pemerintah daerah, dan pelimpahan wewenang. Data primer diperoleh secara langsung dari responden yang menjabat sebagai Sekretaris/setingkat Sekretaris SKPD, Kepala Bidang/setingkat Kepala Bidang, dan Kepala Seksi/setingkat Kepala Seksi yang bertugas di Sekretaris Daerah, Dinas-Dinas, Kantor , Badan, dan Lembga teknis daerah.
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Data Variabel
Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada suatu nilai (Sekaran, 2006 dalam Nurcahyani, 2010). Penelitian ini menggunakan tiga variablel yaitu dua variabel independen dan satu variabel dependen seperti dijelaskan sebagai berikut :
3.3.1
Variabel Independen
3.3.1.1 Partisipasi penyusunan anggaran (X1)
Menurut Brownell (1986) dalam Wulandari (2011), partisipasi anggaran merupakan suatu proses partisipasi individu dalam perilaku, pekerjaan, dan aktifitas yang dilakukan oleh karyawan yang nantinya akan dievaluasi dan mungkin diberikan penghargaan berdasarkan prestasi yang telah mereka
28
tunjukkan dalam mencapai sasaran. Untuk mengukur variabel partisipasi anggaran dalam penelitian ini menggunakan instrument yang dikebangkan oleh Milani (1975) yang kemudian dimodifikasi oleh Nurcahyani (2010) yang dibagi menjadi 6 instrumen, yaitu meliputi : seberapa besar keterlibatan para manajer dalam proses penyusunan anggaran, tingkat kelogisan alasan atasan merevisi usulan anggaran yang dibuat manajer, intensitas manajer mengajak diskuisi tentang anggaran, besarnya pengaruh manajer dalam anggaran, seberapa besar manajer mempunyai kontribusi penting terhadap anggaran, frekuensi atasan meminta pendapat manajer dalam penyusuna anggaran.
3.3.1.2 Pelimpahan wewenang (X2)
Pelimpahan wewenang adalah pemberian wewenang oleh manajer yang lebih tinggi kepada manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan otorisasi secara eksplisit dari manajer pemberi wewenang pada waktu wewenang tersebut dilaksanakan (Mulyadi dan Setyawan, 2000). Pelimpahan wewenang dalam penelitian ini adalah derajat pelimpahan wewenang. Berkaitan dengan wewenang yang diberikan pimpinan pada bawahan (manajer) apakah bersifat sentralisasi atau desentralisasi. Adi Putra (2002) menunjukkan bahwa variabel struktur organisasi yang secara potensial dapat mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial adalah tingkat desentralisasi. Pelimpahan wewenang diukur dengan menggunakan empat item pertanyaan yang menggambarkan delegasi terhadap karyawan, wewenang, tanggungjawab dan akuntabilitas.
29
3.3.2
Variabel dependen
Variabel terikat (dependen variable) merupakan variabel kinerja aparatur pemerintah daerah yang mempengaruhi variabel lain baik secara positif maupun secara negatif (sekaran, 2003).
Ven (1980) dalam Wulandari (2013) menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu prestasi yang telah dicapai oleh karyawan didalam merealisasikan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Variabel kinerja aparatur pemerintah daerah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 7 instrumen yang dikembangkan oleh Ven (1980) yang kemudian dimodifikasi oleh Wulandari (2013), yaitu pencapaian target kinerja kegiatan pada suatu program, ketepatan dan kesesuaian hasil, tingkat pencapaian program, dampak hasil kegiatan terhadap kehidupan masyarakat, kesesuaian realisasi anggaran dengan anggaran, pencapaian efisiensi operasional, perilaku pegawai.
Variabel kinerja aparatur pemerintah daerah dalam penelitian ini merupakan hasil modifikasi/ penyesuaian dari penelitian yang dilakukan Ven (1980) dalam Wulandari (2011) yang awalnya adalah kinerja manajerial. Penyesuaian tersebut didasarkan pada alasan bahwa kinerja aparatur dapat dinilai berdasarkan kemampuan aparat tersebut dalam melaksanakan tugas-tugas manajerial yang meliputi perencanaan, investigasi, koordinasi, supervise, pengaturan, negosiasi, dan representasi (Mahoney dalam Leach-Lopez et al., 2007) dalam Wulandari (2011).
30
Table 3.1 Definisi operasional dan pengukuran variabel Variabel Kinerja aparatur pemerintah daerah
Partisipasi penyusunan anggaran
Pelimpahan wewenang
3.3.3
Konsep variabel Kinerja aparatur pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema organisasi. ( Wulandari, 2013) Penganggaran partisipasi atau partisipasi dalam penyusunan anggaran adalah suatu tingkat atau derajat dimana para individu terlibat dalam proses penyusunan anggaran yang mempunyai pengaruh secara langsung terhadap para individu tersebut (Milani, 1975) Desentralisasi adalah cara pendelegasian pembuatan keputusan dan kewenanga administrasi kepada organisasi-organisasi yang melakukan ungsi-fungsi tertentu (Fibriati dan riharjo 2013)
Indikator 1. Pencapaian target kinerja kegiatan pada suatu program 2. Ketepatan dan kesesuaina hasil 3. Tingkat pencapaian program 4. Dampak hasil kegiatan terhadap kehidupan masyarakat 5. Kesesuaian realisasi anggaran dengan anggaran 6. Pencapaian efisiensi operasional 7. Perilaku pegawai
1. terlibatnya dalam penyusunan semua anggaran 2. dilakukannya revisi anggaran adalah masuk akal 3. memberikan pendapat atau usulan tentang anggaran tanpa diminta 4. usulan anggaran dari saya berpengaruh dalam anggaran akhir 5. kontribusi dalam penyusunan anggaran 6. keyakinan dalam memutuskan suatu anggaran 1. Delegasi 2. Wewenang 3. Tanggungjawab 4. Akuntabilitas
Skala Pengukuran
metode pengukuran menggunakan skala Likert (summated Rating Menthods) yang dinyatakan dengan setuju/ tidak setuju terhadap suatu/ objek atau kejadian tertentu. Masalah ini berupa beberapa alternatif kategori pendapat yang mengukur
31
lebih sensitif dan dapat dinyatakan dengan angka. Jawaban setiap pertanyaan dapat dibagi dalam urutan teratas berdasarkan sikap subjek terhadap objek yang dinyatakan dan opsi jawaban tersebut sebanyak 5 pilihan .
3.4 Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan partial Least Squer (PLS). PLS merupakan sebuah model persamaan Structural Equation Modeling (SEM) yang berbasis komponen atau varians. Menurut Ghozali (2006), PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarians menjadi berbasis varian.
SEM berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas/teori sedangkan PLS bersifat prediktif model. Menurut Ghozali (2006), PLS merupakan analisis yang powerfull karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. Tujuan PLS adalah membantu peneliti untuk tujuan prediksi. Model formalnya mendefinisikan variabel laten adalah linier agregat dari indikatornya. Weigh estimate untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan spesifikasi inner model yakni model struktural yang menghubungkan antara variabel laten dan outer model dengan model pengukuran yaitu hubungan antara indikator dengan konstruknya. Dengan hasil residual variance dari variabel independen.
Penelitian ini menggunakan partial least square (PLS) sebagai alat analisis yang dianggap tepat untuk menguji variabel dalam penelitian ini. Dikarenakan PLS mampu mempertimbangkan semua arah koefesien secara bersamaan untuk
32
memungkinkan analisi langsung, tidak langsung, dan hubungan palsu yang tidak dimiliki oleh analisis regresi (Birkinshaw et al, 1995).
3.4.1
Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dengan menggunakan metode kuantitatif, diharapkan akan didapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat tentang respon yang diberikan oleh responden, sehingga data yang berbentuk angka tersebut dapat diolah dengan menggunakan metode statistik. Ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif dapat berupa frekuensi,tendensi sentral (ratarata, median,dan modus), dan dipersi (varian dan deviasi standar). Analisis deskriptif ini umumnya digunakan untuk menjelaskan variabel peneltian yang utama dan demografi responden.
3.4.2 Pengukuran Model (Measurement Model)
Pengukuran model dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kosistensi dan keakuratan data yang dikumpulkan. Pengukuran model dalam penelitian ini dilakukan dengan uji validitas dan uji reabilitas.
3.4.2.1 Uji Validitas
1. convergent validity, dinilai berdasarkan korelasi antara item score AVE yang dihitung dengan PLS. skala pengukuran nilai loading 0.5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai. Convergent validity sangat baik apabila AVE (average variance extracted) diatas 0,5 (hanseler et al, 2009).
33
2. Discriminant validity, dinilai dengan dua metode yaitu metode fornell-larcker, membandingkan squareroots atas AVE dengan korelasi vertikal laten, dan metode cross-loading menyatakan bahwa semua item harus lebih dari konstruk lainnya (Al-Gahtarii et al, 2007).
3.4.2.2 Uji Reliabilitas
Uji reabilitas dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach Alpha dan Compodite Reability. Hulland (1999) mengungkapkan suatu konstruk atau variabel dikatakan reliablilitas jika meberikan nilai Cronbach Alpa ≥0,7 dan Composite Reliability ≥0,7. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menghitung korelasi masing-masing pernyataan pada setiap variabel dengan skor total.
3.5 Struktur Model
Untuk meneliti struktural model dalam penelitian ini, penulis menggunakan literatur akuntansi manajemen yaitu dengan mengukur Coefficient of Determination (R2) dan Path Coefficient (β). Hal ini untuk melihat dan meyakinkan hubungan antar konstruk adalah kuat. 3.5.1
Coefficient of Determination (R2)
Teknik pengukuran ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa konstruk endogen diuji untuk menguatkan hubungan antara konstruk eksogen dengan mengevaluasi R2. R2 berfungsi untuk mengukur hubungan antara variabel laten terhadap total varians. Sebagaimana yang dikatakan dalam penelitian sebelumnya, nilai R2 dengan variabel endogen diatas 0,1 adalah yang dapat diterima (Chenhall, 2 004).
34
3.5.2
Path Coefficient (β)
Pengujian ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa hubungan antar konstruk adalah kuat. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan prosedur boostrap dengan 500 penggantian. Dapat dikatakan jika antar konstruk memiliki hubungan yang kuat apabila nilai path coefficients lebih dari 0,100. Serta hubungan antara variabel laten dikatakan signifikan jika path coefficients ada pada level 0,050 (Urbach & Ahlemann, 2010).
3.6 Pengujian Hipotesis Untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan melakukan perbandingan antara hasil path coeffecient dengan T tabel. Hipotesis dapat dikatakan sangat signifikan apabila T hitung > T tabel pada derajat kebebasan 1%. Hipotesis dikatakan signifikan apabila T hitung > T tabel pada derajat kebebasan 5%, dan apabila T hitung > T tabel pada derajat kebebasan 10% maka hipotesis dikatakan lemah. Sedangkan hipotesis dikatakan tidak signifikan apabila T hitung < T tabel pada derajat kebebasan 10%. Untuk pengujian hipotesis menggunakan hipotesis satu arah (one-tailed) pada hipotesis alpha 5 persen dan nilai koefisien path yang ditunjukkan oleh nilai statistik T (T-statistic) harus ≥ 1,64 maka hipotesis alternatif dapat dinyatakan didukung (Jogiyanto, 2011).
BAB V SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi penyusunan anggaran dan pelimpahan wewenang terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dengan, Pada SKPD kota Bandarlampung. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. hasil pengjian hipotesis pertama, menunjukkan interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Artinya semakin tinggi tingkat partisipasi penyusunan anggaran maka semakin tinggi kinerja aparatur pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Wulandari (2013), yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja paratur pemerintah daerah. 2. Hasil pengujian hipotesis kedua, Pelimpahan wewenang berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah, artinya pelimpahan wewenang yang terdesentralisasi suatu organisasi maka kinerja akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Suetrisno (2010) yang menyatakan pelimpahan wewenang berpengaruh signifikan terhafap kinerja manajerial.
51
5.2 Saran
Berdasarkan simpulan yang diperoleh serta adanya keterbatasan dalam penelitian, sehingga saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut : 1. Populai dan sampel penelitian pada peneliti selanjutnya diharapkan memperluas populasi dengan menambah pegawai bawahan agar lebih mengetahui bagaimana kinerja aparatur pemerintah daerah secara menyeluruh. 2. Memperbanyak jumlah sampel penelitian dan melakukan wawancara kepada responden 3. Bagi penelitian mendatang hendaknya untuk memperluas pengambilan sampel ke pemerintah daerah lainnya sehinggan daya generalisasi hasil penelitian dapat dipersebar dengan mempetimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparatur pemerintah daerah.
5.3 Implikasi Studi ini setidaknya diharapkan dapat memberikan masukan kepada SKPD Kota Bandarlampung bahwa pentingkan partisipasi penyusunan anggaran dan pelimpahan wewenang yang terdesentralisasi sebab pelimpahan wewenang dalam penyusunan anggaran yang terdesentralisasi terhadap kinerja pemerintah Kota Bandarlampung dalam pertanggungjawabannya yang dimulai dari perencana sampai dengan obyek pelaksanaan selalu dimulai dari staff kepada atasan dapat lebih optimal. Adanya pengaruh partisipasi dan pelimpahan wewenang yang diberikan pada para pengguna anggaran tersebut dapat lebih baik lagi, maka perlu
52
adanya pelatihan-pelatihan atau diklat yang mengarahkan professional para pengguna anggaran sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
5.3 Keterbatasan penelitian Evaluasi atas hasil penelitian ini mempertimnangkan keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasilpenelitian ini antara lain : 1. Sulitnya untuk mengendalikan responden, sehingga kuisioner yang disebarkan pengembaliannya tidak tepat waktu. 2. Persepsi responden yang disampaikan secara tertulis dengan bentuk instrumen kuisioner mungkin mempengaruhi validitas hasil. 3. Selain keterbatasan tersebut, masih terdapat banyak keterbatasan lainnya yang tidak disadari oleh peneliti.
DAFTAR PUSTAKA
Adrianto, Yogi. 2008. Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan Kepuasan kerja, Job Relevan Information dan Kepuasan Kerja sebagai Variabel moderating (studi empiris pada rumah sakit swasta dan wilayah kota semarang). Tesis. Program pasca sarjana Universitas Diponegoro. Al-Gahtani, S. S., Hubona, G. S., & Wang, J. 2007.”Information Technology (IT) in Saudi Arabia: Culture and The Acceptance and Use of IT.” Information & Management, 44 (8): 681-691. Arifin, Solikhun. 2012. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah: Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Pemerintah Kota Semarang). Skripsi. Universitas Diponegoro. Ardhani, Dian Ayu. 2013. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Ketidakpastian Lingkungan, Desentralisasi Dan Komite Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pada DPRD Kabupaten Blora. Skripsi. Program Studi Akuntansi Dian Nuswantoro Semarang. Argyris, C. 1952. The impact of budgets on people. Ithaca. School of business and publik administration. Cornel University. Bangun, Andarias (2009). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Anggaran Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Dengan Pengawasan Internal Sebagi Variabel Moderating ( Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Semarang). Tesis. Program Pasca Sarjana: Universitas Sumatera Utara. Bambang, Satrjito dan Osmad Muthaher. 2007. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggara Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah : Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. Simposium Nasional Akuntansi X: 26-28 juli. Makassar Birkinshaw, J., Morison, A., and Hulland, J. 1995. “Structural and Competitive Determinants of a Global Integration Strategy”. Strategic Management Journal. Brownell, P. & Hirst, M. 1986. Reliance Accounting Information, Budgetary Participation, and Task Uncertainty: Test Three Way Interaction. Journal of Accounting Research (Autumn 1986) pp 241-249.
Burns, W.J. dan J.H Waterhouse. 1975. Budgetary control and organization structure. Journal of accounting research. Vol. 13. No.2. autumn. Pp.177203. Choiri, Ananda Miftahul. 2016. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur penerintah daerah: desentralisasi, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, dan budaya organisasi sebagai variabel moderasi (studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten sukoharjo). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Chenhall, R. H. 2004. “The Role of Cognitive and Affective Conflict in Early Implementation of Activity-Bast Cost Management.” Behavioral Research in Accounting, Vol. 16. pp. 19-44. Coryanata, Isma. 2004. Pelimpahan Wewenang dan Komitmen Organisasi Dalam Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial. Simposium Nasional Akuntansi VII. Dedi Nordiawan, 2007. Akuntansi Pemerintahan , Jakarta : Salemba Empat.. Dewi Astuti. (2009). Manajemen Keuangan Perusahaan. Jakarta: Ghalia Indonesia Fibrianti, Diana dan Ikhsan Budi Riharjo. 2013. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Desentralisasi Komitmen Organisasi, Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Kinerja Manajerial Pada Pemerintah Kota Surabaya. Jurnal Ilmu dan Riset akuntansi, Volume 1 Nomor 1, januari 2013. Sekolah Tinggi dan Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Fornel, C. dan D.F. Larcker. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Ubobserved Variable and Measurement Error, Journal of Marketing Ghozali, Imam, 2006. Structural Equation Modeling : Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS). Semarang : Badan Penerbit Undip. Gitosudarmo Indriyo dan I Nyoman Sudita, 1997, Perilaku Keorganisasian, Yogyakarta: BPFE. Gul, F.A,. J.S.L. Tsui. S.C.C. Fong, dan H.Y.L.Know. 1995. Decentralization as a moderating factor in the budgetary participation-performance relationsgip: some Hongkong evidence. Accounting and Business research. Vol.25. pp 107-113. Handayani, Chici.2013. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Dengan Desentralisasi Sebagai Variabel Moderating Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Padang. Skripsi .Universitas Negri Padang Handoko, Hani. 2003. Manajemen. Yogyakarta. BPFE. Hanseler, J. dan M. Sarstedt. 2012. “Goodness-of-Fit Indicies for Partial Least Squares Path Modeling”. Computer Station, Vol. 28. pp. 565-580.
Hulland, J. 1999. “Use of Partial Least Square (PLS) in Strategic Management Research: A Review of Four Recent.” Strategic Management Journal, 20(2): 195. Ika, Ardiani S, Dian Triyana, Anik Puji Lestari. 2011. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Organisasi Dan Pelimpahan Wewenang Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang). seminar nasional ilmu ekonomi terapan Hal 224. Fakultas Ekonomi UNIMUS 2011. I Made Pradana Adiputra (2002) Motivasi Dan Pelimpahan Wewenang Sebagai Variabel Moderating Dalam Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kinerja Manajerial. Tesis. Jurusan magister sains akuntansi. Universitas diponegoro. Indra Bastian. 2006. Akuntansi sector publik, suatu pengantar. Jakarta. Erlangga. I Nyoman Sumaryadi. 2010. Efektivitas implementasi otonomi daerah. Jakarta: Citra Utama. Jogiyanto, H.M.(2011). Metodologi Penelitian Bisnis.Edisi Keempat. BPFE. Yogyakarta. Locke, E. A. 1968. Toward a Theory of Task Motivation and Incentives. Organizational Behaviour And Human Performance. PP 157-189. Marani dan Supomo, 2003. Motivasi Dan Pelimpahan Wewenang Sebagai Variabel Moderating Dalamhubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. Jurnal riset akuntansi Indonesia 2 januari. Milani, K. 1975. “ The Relationship Of Partticipation In Budget-Setting to Industrial Supervisor Performance and Attitudes: A Field Sudy”. The Accounting Review 50. April. Mitchell. T.R,. 1952. Motivation : new direction for theory, Reserch and practice, Academy of management review, Vol.7. No.1 : 80-88. Muluk, Khoirul. 2005. Desentralisasi dan pemerintah daerah. Edisi pertama. IKPI. Jawa Timur. Mulyadi. 2000. Akuntansi Manajemen. Cetakan Pertama. Jakarta : Salemba Empat. Mulyadi dan Setyawan, Johny. 2001. System perencanaan dan pengendalian manajemen. Edisi Kedua. Jakarta Salemba Empat. Murtanto dan Hapsari (2006). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Desentralisasi Dan Karakteristik
System Informasi Akuntansi Manajemen Sebagai Variabel Moderating. Jurnal bisnis dan akuntansi, Vol.8, No.1, hal 1-8. Universitas Trisakti Nadirsyah, M.Rizal Yahya, Gunawan Putra. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Jurnal publikasi Vol 3, No.1 juni 2012. Fakultas Ekonoi Unsyiah Banda Aceh. Nurcahyani, K. 2010. Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial melalui komitmen organisasi dan persepsi inovasi sebagai variabel intervening. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro. Nor, Wahyudin. 2007. Desentralisasi dan Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan antara Partisispasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial. Simposum Nasional Akuntansi X. 26-28 Juli 2007. Makassar. Rivai, Veitzhal dan Mulyadi, Deddy. (2010). Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Riyadi, Slamet. 2000. Motivasi Dan Pelimpahan Wewenang Sebagai Variabel Moderating Dalam Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kinerja Manajerial. Jurnal riset akuntansi Indonesia. vol.3 no.2. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Santoso, U. dan Pambelum, Y. J. 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Mencegah Fraud. Jurnal Administrasi Bisnis. Vo.4, No.1, Hal.14-33. Sekaran, uma.2003. metodologi penelitian untuk bisnis. Jakarta : salemba empat. Selamet, Riyadi. 1998. Motivasi dan pelimpahan wewenang sebagao variabel moderating dalam hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja manajerial. Seminar nasional riset akuntansi dan bisnis Surabaya. Sukardi. 2004. “Hubungan Antara Anggaran Partisipatif Dengan Kinerja Manajerial; Peran Motivasi Kerja dan Kultur Organisasional Sebagai Variabel Moderating.” Jurnal Maksi. Vol. 4. pp 82-99. Sutriesno, 2010. Pengaruh Partisipasi, Motivasi Dan Pelimpahan Wewenang Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. Tesis. Program Studi Magister Akuntansi.Universitas Diponegoro. Suwarno, Kamaliah, Zulbahridar. 2010. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusuna Anggaran Terhadap Inerja Manajerialdengan Motivasi Pelimpahan Wewenang Dan Pengetahuan Manajemen Biaya Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Derah SKPD Se-Provinsi Riau). Jurnal Sorot. Vol 8. No 2. Oktober. Hlm 1-190. Lembaga Penelitian Universitas Riau.
Urbach, N., & Ahlemann. F. 2010. “Structural Equation Modeling in Information Systems Research Using Partial Least Squares.” Journal of Information Technology Theory and Application, 11(2): 5-39. Van de Ven, Andrew, dan Ferry,Diane L (1980). Measuremen and Assessing Organizations. New York: John Wiley dan Sons. Winadarta, Nitya. 2003. Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan kultur Organisasi dan Locus of Control sebagai Moderating. Tesis. Program Pascasarjana. Universitas Diponegoro. Semarang Wulandari, Nivo. 2013. Pengaruh Partisipasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Wulandari, Nur Endah. 2011. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Penerintah Daerah: Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Stdi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak). Skripsi. Universitas Diponegoro. Yamin, Sofyan & Heri Kurniawan, 2009. SPSS Complete, Jakarta: Salemba Empat. Yusuf, Maulana.2009. pengaruh komite organisasi, gaya kepemimpinan, motivas dan perilaku etis sebagai variabel moderating terhadap hubungan antara partisipasi penyusuna anggaran dan kinerja manajerial. Skripsi. Fakultas ekonomo dan ilmu sosial. Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah. Jakarta. http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/03/03/nkn6hc-tingkatkankinerja-pns-pemkot-bandar-lampung-siapkan-absensi-mata,dalam REPUBLIKA.CO.ID,BANDAR LAMPUNG. Diakses tanggal 3 februari 2016
