PENGARUH PENGETAHUAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH TENTANG ANGGARAN TERHADAP PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN (Studi pada SKPD Kabupaten Bone Bolango)
Fatra Gani Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo
ABSTRACT This study aimed to determine the effect of knowledge of local government officials about the budget on education budget participation in Kabupate Bone Bolango. The population in this study is the Head of Department, Head of Section and Head of Section, amounting to 84 people. While the study sample using saturated sample in which all members of the population sampled. The data used are primary data obtained through questionnaires. The method used is quantitative, with simple regression analysis. The results showed that knowledge of local government officials about the budget significant and positive impact on the budgetary participation on education of Bone Bolango.
Keywords: knowledge of budgets, budgetary participation
PENDAHULUAN Pemerintah untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta untuk melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencanarencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan negara perlu dibuat dan dituangkan dalam bentuk anggaran. Bastian (2001:79) mengatakan perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Anggaran bagaimanapun juga jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Menurut Lubis (2010: 226) anggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dan dinyatakan dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) mendatang. Penganggaran dalam sektor publik merupakan suatu proses yang rumit, termasuk diantaranya pemerintah daerah. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Pada sektor swasta anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan untuk mendapat masukan. Anggaran sektor publik merupakan akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik ( Mardiasmo, 2002: 61). Anggaran yang sering dikenal dalam sektor publik adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Sehingga dapat disimpulkan APBD adalah pernyataan tentang rencana pendapatan dan belanja daerah dalam periode tertentu (1 tahun) (Kartikasari, 2011). Sebelum anggaran dijalankan anggaran harus mendapat persetujuan dari DPRD sebagai wakil rakyat, maka fungsi anggaran juga sebagai alat pengawasan
dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik, sehingga seharusnya anggaran merupakan power relation antara eksekutif, legislatif dan rakyat itu sendiri (Sopanah dan Wahyudi, 2007). Menurut Novietta (2010: 3 dan 4) dalam menjalankan fungsi dan peran eksekutif
harus
mampu
memiliki
kapabilitas
dan
kemampuan
seperti
keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman dalam penyusunan angaran. Eksekutif akan mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif apabila mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan yaitu pengetahuan mengenai anggaran. Dengan mengetahui anggaran diharapkan eksekutif akan mampu mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Pengetahuan erat kaitannya dengan pendididikan dan pengalaman. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya. Menurut Botutihe (2013) saat ini pemerintah Kabupaten Bone Bolango memiliki banyak aparat, akan tetapi tingkat kualitas atau SDM masih minim. Ini dapat dilihat pada adanya pegawai yang berkinerja baik, tapi tidak memenuhi syarat dari sisi kepangkatan dan pertimbangan teknis kepegawaian. Serta sebaliknya ada aparat yang telah memenuhi syarat kepangkatan, namun tak dibarengi dengan kompetensi yang memadai. Untuk itu pemerintah diupayakan melakukan kegiatan seperti mengadakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) kepada pegawainya. Peranan pegawai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah sangatlah penting, karena pegawai merupakan aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan dan program-program yang disusun pemerintah secara langsung. Maka hendaknya pegawai harus secara langsung ikut dalam proses penyusunan anggaran, karena mereka yang nantinya akan menjalankan kegiatan dan program yang telah dianggarkan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Miznah Reyke bagian keuangan, diperoleh informasi bahwa sejauh ini pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango dalam proses penyusunan penganggaran selalu mengalami keterlambatan di dalam pengesahan perda APBD. Keterlambatan ini menyebabkan banyak program dan
kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan untuk tahun anggaran berjalan sehingga dalam pelaksanaan dan penatausahaan APBD satuan kerja perangkat daerah masih mengalami kendala, misalkan dalam pemahaman mereka dalam pembuatan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan APBD seperti surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, surat pertanggungjawaban dan dokumen pelengkap lainnya. Kendala ini disebabkan tingkat pemahaman staf yang terlibat atas peraturan tentang pengelolaaan keuangan daerah masih rendah. Penetapan APBD didasarkan pada keputusan pihak-pihak tertentu (Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah), masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kurang berperan dalam proses penyusunan anggaran (Bangun, 2009). Menurut Nor dalam Sabrina (2009: 5) anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang-bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja yang telah di anggarkan secara periodik. Agar anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan, pegawai dan manajer dalam penyusunan anggaran. Karena proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dan kompleks, kemungkinan akan menimbulkan dampak fungsional dan disfungsional terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi. Proses penyusunan anggaran di pemerintah daerah pada dasarnya merupakan proses penetapan peran setiap kepala SKPD dalam melaksanakan program atau bagian dari program, penyusunan anggaran memerlukan kerjasama dari berbagai jenjang organisasi. Penyusunan angaran di pemerintah daerah merupakan hal penting, karena dampak anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) disusun didasarkan recana kerja yang meliputi Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJP), Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), dan rencana kerja pembangunan daerah. Dalam penyusunan anggaran masing-masing SKPD ikut berpartisipasi (Paudi, 2012). Partisipasi aparat pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran pemerintah daerah adalah menunjukkan pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah yang terlibat dalam proses penganggaran daerah, diberi
kesempatan untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan melalui negosiasi terhadap anggaran. Hal ini sangat penting, karena aparat pemerintah daerah akan merasa produktif dan puas terhadap pekerjaannya sehingga memungkinkan munculnya perasaan berprestasi yang akan meningkatkan kinerjanya. Kunci dari kinerja yang efektif adalah apabila tujuan dari anggaran tercapai dan partisipasi dari bawahan atau para staf memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan (Kenis dalam Bangun, 2009:18). Dikaitkan dengan pencapaian realisasi APBD Kabupaten Bone Bolango selama 2010-2012 menunjukkan. 1) Tahun 2010, anggaran pendapatan Rp 338.231.485.083,00 realisasinya Rp 330.332.897.581,70 capaian 98%, sedangkan untuk anggaran belanja Rp 348.775.002.096,00 realisasinya Rp 322.765.401.583,00 capaian 92%. 2) Tahun 2011, anggaran pendapatan Rp 445.257.281.656,33 realisasinya Rp 439.647.975.952,00 capaian 98%, sedangkan untuk anggaran belanja Rp 451.209.385.079,61 realisasinya Rp 411.641.648.311,00 capaian 91%. 3) Tahun 2012, anggaran pendapatan Rp 438.172.506.393,56 realisasinya Rp 437.581.268.423,28 capaian 99%, sedangkan untuk anggaran belanja Rp 482.168.950.355,27 realisasinya Rp 452.939.914.165,00 capaian 94 %. Data di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian realisasinya belum mencapai target yang telah dianggarakan untuk setiap tahun anggaran, hal ini diduga karena kurangnya perencanaan, dan pengendalian penyusunan anggaran sehingga tidak tercapai kinerja yang baik. Seperti yang dikemukakan Sulistyorini (2010) bahwa dengan adanya partisipasi anggaran dalam proses penyusunan anggaran, maka akan timbul usaha untuk mencapai target yang telah disusun sehingga dapat tercapai kinerja yang baik. Oleh karena itu dengan memiliki pengetahuan dalam memahami perencanaan anggaran maka akan mempunyai peran yang signifikan selama melakukan partisipasi penyusunan anggaran karena hasil-hasil kinerja pekerjaan bisa ditingkatkan. Penelitian Kartikasari (2011) mengatakan bahwa pengetahuan pegawai pemerintah daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap partisipasi penyusunan
anggaran
pada
pemerintah
Kabupaten
Wonorigi.
Hasil
mengindikasikan bahwa pengetahuan pegawai dalam memahami perencanaan anggaran, kemampuan pegawai dalam mendeteksi setiap pemborosan dan melaksanakan setiap tugas dengan baik dapat meningkatkan partisipasi penyusunan anggaran. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut: apakah pengetahuan aparatur pemerintah daerah tentang anggaran berpengaruh terhadap partisipasi penyusunan anggaran pada SKPD Kabupaten Bone Bolango? Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan aparatur pemerintah daerah tentang anggaran terhadap partisipasi penyusunan anggaran pada SKPD Kabupaten Bone Bolango. METODE PENELITIAN Desain Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan melakukan survey yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distributif, dan hubungan antar variabel secara sosiologis maupun psikologis (Sugiyono, 2007: 7). Desain penelitian dapat digambarkan berikut ini: r X
Y
(paradigma sederhana) X = Pengetahuan aparatur pemerintah daerah tentang anggaran Y = Partisipasi penyusunan anggaran r =Korelasi antara variabel x dengan variabel y Operasional Variabel 1. Variabel Bebas (Independent Variable) Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya dan merupakan variabel yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel
dependent (terikat). Data yang menjadi variabel bebas (Variabel X) adalah Pengaruh Pengetahuan Aparatur Pemerintah Daerah Tentang Anggaran. 2. Variabel Terikat (Dependent Variable) Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Data yang menjadi variabel terikat (Variabel Y) adalah Partisipasi Penyusunan Anggaran. Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas, Kepala Bagian, dan Kepala Seksi dari 12 SKPD, yang terdapat di Kabupaten Bone Bolango yang keseluruhannya berjumlah 84 orang. Sesuai dengan kebutuhan penelitian maka seluruh populasi yang ada digunakan sebagai sampel penelitian. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner guna memperoleh data primer. Menurut Sugiyono (2012: 199) kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada reponden untuk dijawabnya. Prosedur Pengujian Instrumen Penelitian 1. Uji Validitas Suatu pertanyaan dikatakan valid dan dapat mengukur variabel penelitian yang dimaksudjika nilai koefisien validitasnya lebih dari atau sama dengan 0,3 (Azwar, 2000: 14). 2. Uji Reliabilitas Menurut Umar (2011: 168) Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama. Misalnya, seseorang yang telah mengisi kuesioner dimintakan mengisi lagi karena kuesioner pertama hilang. Isian kuesioner pertama dan kedua haruslah sama atau dianggap sama. 3. Method Of Succesive Interval (MSI) Data yang diperoleh melalui kuesioner masih berskala ukur ordinal. Sedangkan salah satu syarat dalam analisis regresi linear sederhana maupun berganda adalah
data harus berskala ukur interval. Dengan demikin sebelum diolah lebih lanjut dengan menggunakan analisis regresi, data yang diperoleh terlebih dahulu dinaikkan atau diubah menjadi skala interval. Metode untuk menaikkan pengukuran data dari ordinal ke interval tersebut dinamakan method of succesive interval (MSI). Teknik Analisis Data 1. Pengujian Asumsi Normalitas Uji normalitas untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak (Umar, 2011: 181). Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. 2. Regresi Linear Sederhana Menurut Sugiyono (2012: 270) regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis regresi dalam hal ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh pengetahuan aparatur pemerintah daerah tentang anggaran terhadap partisipasi penyusunan anggaran pada SKPD Kabupaten Bone Bolango. Menurut (Sugiyono, 2012 : 270) Rumus Regresi Linear Sederhana adalah sebagai berikut : Y’= a + bX Keterangan : X = Pengetahuan Aparatur Pemerintah Daerah Tentang Anggaran Y = Partisipasi Penyusunan Anggaran a = Nilai konstan b = Koefisien Regresi 3. Uji Koefisien Determinan R2 Untuk mengukur besarnya proporsi atau besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan pengujian koefisien determinan. Koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu (0 ≤ R2≤ 1). Hal ini berarti R2 = 0 menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila R2 semakin besar mendekati 1, menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan
R2 semakin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Objek Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Objek penelitian dalam hal ini adalah SKPD pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari 12 SKPD Pengembalian Kuesioner Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Kepala Dinas, Kepala Bagian, dan Kepala Seksi/Sub Bagian. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah disebarkan langsung. Jumlah responden yang menjadi subjek penelitian sebanyak 84 responden yang tersebar di 12 SKPD. Dari 84 kuesioner yang disebarkan, 71 kusioner yang kembali dan 13 yang tidak kembali. Uji Normalitas Tabel 1: Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
N Normal Parameters a,b Most Extreme Differences
Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative
Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed)
Partisipasi Penyusunan Anggaran 71 3.2218 .57914 .106 .106 -.087 .893 .402
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.
Berdasarkan hasil diatas terlihat bahwa nilai Kolomogorov Smirnov untuk variabel partisipasi penyusunan anggaran adalah sebesar 0,893 dengan nilai
signifikansi sebesar 0,402. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0.05.sehingga Ho diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dari variabel partisipasi penyusunan anggaran telah berdistribusi normal. Hasil Analisis Regresi Tabel 2: Analisis Regesi Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model 1
(Constant) Pengetahuan Aparat Pemerintah Daerah Tentang Anggaran
Standardized Coefficients
B 1.270
Std. Error .365
.667
.123
Beta
.546
t 3.480
Sig. .001
5.418
.000
a. Dependent Variable: Partisipasi Penyusunan Anggaran
Dari hasil analisis diatas maka model regresi antara pengetahuan aparatur pemerintah daerah tentang anggaran dengan partisipasi penyusunan anggaran adalah sebagai berikut : Y= 1, 270 + 0, 667 X Dari model diatas diketahui koefisien regresi untuk variabel pengetahuan aparatur pemerintah daerah tentang anggaran bernilai positif sebesar 0,667. Ini berarti jika pengetahuan aparatur pemerintah daerah tentang anggaran semakin baik maka partisipasi mereka dalam penyusunan anggaran juga akan semakin baik. Pengujian Model Regresi Tabel 3: Model Regresi ANOVAb Model 1
Regression Residual Total
Sum of Squares 7.008 16.471 23.479
df 1 69 70
Mean Square 7.008 .239
F 29.357
Sig. .000a
a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Aparat Pemerintah Daerah Tentang Anggaran b. Dependent Variable: Partisipasi Penyusunan Anggaran
Dari hasil analisis diatas didapat nilai F-hitung sebesar 29,357.Adapun nilai F-tabel pada tingkat signifikansi 5% dan derajat bebas pembilang (df1)
sebesar k = 1 dan derajat bebas penyebut (df2) sebesar N-k-1 = 71-1-1 = 69 adalah sebesar 3,98. Jika kedua nilai F ini dibandingkan, maka nilai F-hitung yang diperoleh sebelumnya masih jauh lebih besar dari nilai F-tabel sehingga Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi yang dihasilkan telah cocok dengan data. Pengujian Hipotesis Dari hasil analisis sebelumnya diketahui nilai t-hitung untuk variabel pengetahuan aparatur pemerintah daerah tentang anggaran adalah sebesar 5,418. Sedangkan nilai t-tabel pada tingkat signfikansi 5% dan derajat bebas 69 sebesar 2,048. Jika dibandingkan dengan nilai t-hitung yang diperoleh maka nilai t-tabel masih lebih kecil dari t-hitung sehingga Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dari pengetahuan aparatur pemerintah daerah tentang anggaran terhadap partisipasi penyusunan anggaran pada SKPD Kabupaten Bone Bolango dan pengaruhnya bersifat positif. Semakin baik tingkat pengetahuan mengenai anggaran yang dimiliki oleh aparat pemerintah daerah maka akan meningkatkan partisipasi mereka dalam penyusunan anggaran. Interpretasi Koefisien Determinasi Tabel 4: Uji Koefisien Determinasi Model Summaryb Model 1
R .546a
R Square .298
Adjusted R Square .288
Std. Error of the Estimate .48858
a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Aparat Pemerintah Daerah Tentang Anggaran b. Dependent Variable: Partisipasi Penyusunan Anggaran
Dari hasil analisis diatas diperoleh nilai R-square sebesar 0,298. Nilai ini berarti bahwa sebesar 29,8% tingkat partisipasi penyusunan anggaran dipengaruhi oleh pengetahuan aparatur pemerintah
daerah tentang anggaran sedangkan
sisanya sebesar 70,2% dipengaruhi oleh variabel lain.
Pengaruh Pengetahuan Aparatur Pemerintah Daerah Tentang Anggaran Terhadap Partisipasi Penyusunan Anggaran Berdasarkan hasil penilaian responden disimpulkan bahwa aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango telah memiliki pengetahuan yang baik terkait dengan penyusunan dan pendeteksian anggaran hal ini terlihat dari enam aspek dinilai yang diperoleh dengan kategori baik mencapai 85,49%. Meskipun secara keseluruhan aparatur pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango telah memiliki pengetahuan dalam memahami penyusunan anggaran tetapi masih ada responden yang belum terlalu paham mengenai pendeteksian anggaran. Hal ini dilihat dari aspek kebocoran anggaran sebesar 82,96% . Sedangkan untuk partisipasi penyusunan anggaran juga sudah baik dengan skor 76,59%, tetapi aspek besarnya pengaruh atasan dalam anggaran perlu ditingkatkan karena memiliki skor penilaian terendah yaitu 65,07%. Hasil analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh pengetahuan aparatur pemerintah daerah tentang anggaran terhadap partisipasi dalam penyusunan anggaran menunjukkan hasil koefisien regresi yang positif. Hasil ini menunjukkan bahwa jika pengetahuan aparatur pemerintah daerah tentang anggaran meningkat maka tingkat partisipasi mereka dalam penyusunan anggaran juga akan semakin meningkat. Hasil ini sesuai dengan paradigma pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya dimana peningkatan pemahaman aparatur pemerintah daerah akan membuat mereka lebih menguasai proses penyusunan anggaran sehingga dengan sendirinya akan meningkatkan partisipasi mereka dalam penyusunan anggaran. Hasil pengujian secara statistika terhadap model regresi menunjukkan hasil yang signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Adapun besar pengaruh dari pengetahuan aparatur pemerintah daerah tentang anggaran terhadap partisipasi penyusunan anggaran ditunjukkan dengan koefisien determinasi yang sebesar 0,298. Nilai ini berarti bahwa sebesar 29,8% tingkat partisipasi penyusunan anggaran dipengaruhi oleh pengetahuan aparatur pemerintah daerah tentang anggaran sedangkan sisanya sebesar 70,2% dipengaruhi oleh variabel lain. Dari hasil ini terlihat bahwa meskipun pengetahuan aparatur pemerintah daerah tentang
anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi penyusunan anggaran namun pengaruhnya masih relatif kecil. Ini menunjukkan selain pengetahuan aparatur pemerintah daerah, masih banyak hal-hal lain yang mempengaruhi tingkat partisipasi aparat dalam penyusunan anggaran. Hal-hal lain tersebut antara lain kebijakan pimpinan, budaya organisasi dan pengendalian manajemen. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Arifin (2012) bahwa keikutsertaan aparat pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran dapat mengembangkan pengetahuan mereka tentang anggaran. Bangun (2009) yang menyatakan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan sarana bagi karyawan untuk dapat lebih mengerti terhadap apa yang mereka kerjakan sehingga akan membantu memperbaiki kinerja dengan mengetahui target anggaran. Hal ini berarti adanya interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan pengetahuan mengenai anggaran, yang selanjutnya mempengaruhi kinerja manajerial. Penelitian Kartikasari (2011) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pegawai pemerintah daerah tentang anggaran, partisipasi masyarakat dan tranparansi kebijakan publik secara bersamasama
berpengaruh
signifikan terhadap
partisipasi penyusunan anggaran
pemerintah Kabupaten Wonorigi. Hasil mengindikasikan bahwa pengetahuan pegawai dalam memahami perencanaan anggaran, kemampuan pegawai dalam mendeteksi setiap pemborosan dan melaksanakan setiap tugas dengan baik dapat meningkatkan partisipasi penyusunan anggaran. Novietta (2010) hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh langsung pengetahuan eksekutif tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dimana keterlibatan panitia anggaran di dalam proses perencanaan anggaran daerah, pada prinsipnya mengandung unsur pengawasan. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis terdapat pengaruh yang signifikan dari pengetahuan aparatur pemerintah daerah tentang anggaran terhadap partisipasi penyusunan anggaran pada SKPD Kabupaten Bone Bolango dan pengaruhnya bersifat positif. Semakin baik tingkat pengetahuan mengenai
anggaran yang dimiliki oleh aparatur pemerintah daerah maka akan meningkatkan partisipasi mereka dalam penyusunan anggaran. Adapun besar pengaruh dari pengetahuan aparat pemerintah daerah tentang anggaran terhadap partisipasi penyusunan anggaran ditunjukkan dengan koefisien determinasi yang sebesar 0,298. Nilai ini berarti bahwa sebesar 29,8% tingkat partisipasi penyusunan anggaran dipengaruhi oleh pengetahuan aparatur pemerintah daerah tentang anggaran sedangkan sisanya sebesar 70,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran bagi pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango khususnya SKPD, mengingat hasil penelitian bahwa partisipasi penyusunan anggaran ikut dipengaruhi oleh pengetahuan aparatur pemerintah daerah tentang anggaran, maka perlu adanya peningkatan dalam pengetahuan mengenai anggaran mengenai pendeteksian anggaran. Hal ini perlu dilakukan agar mereka mampu mendeteksi dengan baik jika terjadi kebocoran dalam pelaksanaan anggaran karena dengan mengetahui kebocoran anggaran mampu mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperhatikan beberapa variabel lain selain pengetahuan aparatur pemerintah daerah tentang anggaran yang dapat mempengaruhi partisipasi penyusunan anggaran yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti kebijakan pimpinan, budaya organisasi dan pengendalian manajemen. DAFTAR PUSTAKA Andriyani dan Hatta. 2003. Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Pusat (Studi pada Politeknik Negeri Padang). Skripsi. Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Anwar. 2004. Pendidikan Kecakapan Hidup. Bandung: Alfabeta. Arifin, Solikhun. 2012. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Komitmen Organisasi, Budaya
Organisasi, Dan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro. Arikunto, Suharsimin. 2006. Manajemen Penelitian Edisi Revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta. Arikunto, Suharsimin.
2010. Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik.
Jakarta: PT Rineka Cipta. Bangun, Andarias. 2009. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang). Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara. Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: Anggota IKAPI. Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga. Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi. Universitas Bengkulu. Engkoswara dan Komariah. 2010. Administrasi Pendidikan. Bandung: Alfabeta. Hambali, Imran. 2012. Pedoman Karya Ilmiah. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo. Hermaningsih. 2009. Pengaruh Partisipasi Dalam Penganggaran Dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Demak). Tesis. Universitas Dipanegoro. Indarto dan Ayu. 2011. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Perusahaan Melalui Kecukupan Anggaran, Komitmen Organisasi, Komitmen Tujuan Anggaran, Dan Job Relevant Information (Jri). Seri Kajian Ilmiah. Volume 14, Nomor 1. Unika Soegijapranata Semarang.
Kartikasari, Dian. 2011. Pengaruh Pengetahuan Pegawai Pemerintah Daerah tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Partisipasi Penyusunan Anggaran (Survey pada Pemerintah
Kabupaten
Wonorigi).
Skripsi.
Surakarta: Universitas
Muhamadiyah. Lubis, Arfan. 2010. Akuntansi Keperilakuan. Jakarta: Salemba Empat Mamonto, Wahiyudin. Pemkab Bone Bolango Kebingungan Tata Aparatur. http://makassar.antaranews.com/berita/45148/pemkab-bone-bolangokebingungan-tata-aparatur, diakses 08 Mei 2013 Mardiasmo. 2002. Akuntasi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI. Novietta, Liza. 2010. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Komitmen Organisasi terhadap Hubungan Pengetahuan Eksekutif tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal Keuangan. Volume 2, Nomor 1, Maret. Medan. Paudi, Sri. 2012. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango. Skripsi. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo. Ratri, Nanda. 2010. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi dan Locus of Control sebagai Variabel Moderating (Studi kasus pada PT. Adhi Karya Tbk. Divisi Kontribusi I). Skripsi. Semarang: Universitas Dipanegoro. Renyowijoyo, Muindro. 2010. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba. Jakarta: Mitra Wacana Media. Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Sabrina, Arifah. 2009. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Survey Pada Pemerintah Daerah Se-Eks Karisidenan Surakarta). Skripsi. Surakarta: Universitas Muhamidyah Surakarta. Sangadji dan Sopiah. 2010. Metodolgi Penenlitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian. Yogyakarta: Andi Sopanah dan Wahyudi. 2007. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Apbd). Skripsi. Malang. Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : CV. Alfabeta. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : CV. Alfabeta. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Ke-16. Bandung : Alfabeta. Sulistyorini, Wigati. 2010. Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban
Terhadap
Kinerja
Manajerial
Pada
Dinas
Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban. Skripsi. Jawa Timur: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”. Umar, Husein. 2011. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Cetakan ke-11. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Utomo, Hari. 2011. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah(Apbd) (Studi Empiris Pada Dprd Kota/Kabupaten Dan Dprd Provinsi Jawa Tengah). Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro Wardayani. 2010. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kinerja DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Komitmen Profesional Sebagai Variabel Moderasi. Tesis. Medan : Universitas Sumatera Utara.
