PENDIDIKAN ISLAM DAN KEKUASAN POLITIK

PENDIDIKAN ISLAM DAN KEKUASAN POLITIK Baharudin Dosen Jurusan Pendidikan IPS-Ekonomi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Mataram Email: [email protected]

A. PENDAHULUAN Mendiskusikan hubungan antara pendidikan dan kekuasaan politik bukanlah suatu persoalan yang baru.Sejak zaman Plato dan Aristoteles, para filsuf dan pemikir politik telah memberikan perhatian cukup intens kepada masalah ini.kenyataan ini misalnya ditegaskan dengan ungkapan “As is the state, so school’ (sebagaimana negara, seperti itulah sekolah), atau “What you want in the statament you must put into the school) (apa yang anda inginkan dalam negara, harus anda masukkan ke sekolah). Juga terdapat teori yang dominan dalam demokrasi yang mengasumsikan bahwa pendidikan adalah sebuah korelasi, jika tidak sebuah persyaratan, bagi suatu tatanan demokrasi (Coleman dalam Coleman, ed, 1965: 6). Dalam sejarah Islam, hubungan antara pendidikan dengan politik juga dapat dilacak sejak masa-masa pertumbuhan paling subur dalam lembagalembaga pendidikan Islam, semacam madrasah.Sepanjang sejarah, terdapat hubungan yang amat erat antara pendidikan dengan politik.Kenyataan ini misalnya dapat dilihat dari pendirian banyak madarasah di Timur Tengah yang diseponsori oleh penguasa politik. Contoh paling terkenal dalam hal ini adalah Madrasah Nizamiyyah di Bagdad yang didirikan sekitar tahun 1064 oleh Wazir dinasti Saljuk, Nizam al-Mulk, di madrasah ini terkenal bahwa pemikir dan ulama besar, al-Ghazali pernah menjadi guru besar. Di Indonesia, pendidikan--termasuk pendidikan Islam dalam sejarah panjangnya tidak pernah lepas dari kepentingan para penguasai atau elit politik. Tidak sedikit bukti yang menunjukkan batapa pendidikan tidak pernah lepas dari kekuasaan atau politik.Salah satu bukti nyata pendidikan yang dikontrol oleh kekuasaan adalah berganti-gantinya kurikulum.Dalam konteks kepentingan politik kekuasaan golongan tertentu, kondisi pergantian kurikulum mempermudah penguasa untuk menyelipkan pesan politik.Melalui kurikulum kekuasaan menjalankan agenda tersembunyi agar kekuasaan bisa dipertahankan dengan sedemikian rupa.Kekuasaan dan pendidikan ibarat dua sisi dari satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan. | 62 |

Edisi xiii, April 2015

Selain itu, memposisikan pendidikan Islam pada posisi yang marginal (the second class) merupakan bukti nyata betapa pendidikan di Indonesia tidak pernah lepas dari pengaruh kebijakan politik.Dalam realitasnya, saat ini pendidikan Islam tidak saja dipandang sebelah mata, tapi keberadaannya dianggapa tidak begitu penting, terutama pada lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan Diknas. Padahal sejatinya, tidak akan pernah tercapai tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (lihat UUSPN Nomor 20 Tahun 2003). Sebuah kekuasaan--apabila ingin berhasil menjalankan masa kekuasaannya dalam waktu lama harus mengendalikan pendidikan melalui kurikulum.Dalam teori kekuasaan, pendidikan menjadi tolak ukur bagaimana perjalanan bangsa ini diarahkan.Pendidikan yang bertujuan untuk mengubah kondisi bangsa menuju ke arah kemajuan, telah diboncengi oleh sekian banyak kepentingan politik. Masyarakat tidak memiliki kekuatan politik untuk mencegahnya.Masyarakat tidak memiliki wewenang untuk mengupayakan sebuah konsistensi atas pendidikan (M. Yamin 2012: 94). Menurut M. Sirozi, pendidikan yang secara terus menerus berada dalam tekanan penguasa merupakan bentuk kepentingan penguasa (Sirozi, 2007: 59). Roger Dale berpendapat bahwa kontrol negara dilakukan melalui empat bentuk, yaitu, pertama, sistem pendidikan dibentuk secara resmi, tapi tetap berdasar pada kepentingan politik penguasa.Setidaknya, ini bisa mengamankan tujuan penguasa dalam mengendalikan bangsa Kedua, sistem pendidikan dijalankan secara birokratis yangmenekankan ketaatan dan obyektivitas sehingga bila dicermati lebih serius, pendidikan harus mendukung kepentingan penguasa dalam segala aspek.Ketiga, penerapan wajib pendidikan.Keempat, reproduksi politik dan ekonomi yang berlangsung di sekolah terjadi atas dasar konteks politik (Roger Dale, 1989: 39). B. KONSEP POLITIK PENDIDIKAN Pendidikan adalah sebuah proses yang melekat pada setiap kehidupan bersama dan berjalan sepanjang perjalanan umat manusia. John Dewey mengemukakan bahwa pendidikan dapat difahami sebagai sebuah “konservatif ” dan “progresif ” dalam bentuk pendidikan sebagai formasi, sebagai rekapitulasi dan retrospeksi, dan sebagai rekonstruksi. Sementara itu, sebagaimana dikemukakan oleh Michael Rutz, bahwa pendidikan berawal dari fakta bahwa manusia mempunyai kekurangan. Pendidikan merupakan jawaban untuk membuat manusia menjadi lengkap. DIkatakan Rutz bahwa “(karena) setiap setiap pribadi mempunuai defisit (maka) | 63 |

Society, J urnal J urusan Pendidik an IPS Ekonomi pendidikan adalah suatu proses kompensatoris yang dapat membantu anak didik untuk sedapt-dapatnya menutupi defisit tersebut (Nugroho, 2008: 20). Pendidikan menurut Romo Mangun Wijaya adalah proses awal usaha untuk menumbuhkan kesadaran sosial pada setiap manusia sebagai pelaku sejarah. Kesadaran sosial hanya akan bisa tercapai apabila seseorang telah berhasil membaca realitas perantara dunia di sekitar mereka. Sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran sosial, maka perlu adanya perangkat analisis yang bersumber dari kebebasan berpikir dari masing-masing individu, yang pada akhirnya memberikan daya nalar yang kritis terhadap perkembangan sosial yang ada(Beni Susentyo, 2005: 147). Sementara itu, politik mempunyai pengertian, 1) pengetahuan tentang ketatanegaraan atau keegaraan, yaitu mengenai sistem pemerintahan, dasardasar pemerintahan, 2) segala urusan dan tindakan, kebijakan, siasat tentang pemerintahan ataupun terhadap negara, 3) kebijakan, cara bertindak di dalam menghadapi suatu masalh tertentu (kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2002). Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 pasal 1, disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangka potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,masyarakat, bangsa dan negara (UUSPN, No 20 Tahun 2003). Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga disebutkan bahwa pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berlandaskan pancasila dan Undang-Undang dasar RepublikIndonesia 1945 yang berakar pada nilainilai agama dan kebudayaan nasional Indonesia serta pendidikan harus tanggap terhadap perubahan zaman. Dalam konteks ini, politik pendidikan nasional dimaksudkan sebagai pendekatan atau metode yang didasarkan pada kebudayaan bangsa Indonesia guna memengaruhi pihak-pihak tertentu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, sebelum lebih jauh memperbincangkan pendidikan, maka terlebih dahulu akan diperjelas pengertian politik pendidikan. Menurut Ki Supriyoko, sebagaimana dikutip Ali Mahmudi Amnur (2007: 5) menyatakan bahwa ada empat definisi mengenai politik pendidikan, Pertama, politik pendidikan adalah metode memengaruhi pihak lain untuk mencpai tujuan pendidikan;kedua, politik pendidikan adalah lebih berorientasi pada bagaimana tujuan pendidikan dapat dicapai;ketiga, politik | 64 |


pendidikan berbicara mengenai metode untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya anggaran pendidikan, kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat; keempat, politik pendidikan berbicara megenai sejauhmana pencapaian pendidikan sebagai pembentukan manusia Indonesia yang berkualitas, penyangga ekonomi nasional, pembentukan bangsa yang berkarakter, dan sebagainya. Dengan demikian, politik pendidikan dimaknai sebagai sebuah endapan politik negara, penjabaran dari tradisi bangsa dan nilai-nilai, serta sistem konsep rakyat mengenai bentuk negara dalam sistem pendidikan.Sementara itu, Aristoteles seorang filsuf menyatakan bahwa tidak mungkin kita membicarakan masalah-masalah pendidikan terlepas dari konsep kehidupan yang baik. Masingmasing orang atau masyarakat mempunyai perspesinya sendiri mengenai apa yang dimaksud dengan kehidupan baik. Oleh sebab itu, maka orang akan mempunyai konsep yang berjenis-jenis mengenai pendidikan. Dengan demikian masalah pendidikan kan terletak di dalam tatanan politik. Pendidikan tidak terlepas dari politik, meskipun pendidikan tidak dapat menggantikan fungsi politik.Kenyataan ialah meskipun pendidikan tidak dapat menggantikan politik, tetapi tanpa pendidikan, tujuan-tujuan politik sulit untuk dilaksanakan.Oleh sebab itu, fungsi dan peranan pendidikan di dalam kehidupan suatu bangsa tidak terlepas dari kehidupan politik, serta juga ekonomi, dan kebudayaan pada umumnya. Politik pendidikan menjadi panduan utama dalam perjalanan pendidikan kebangsaan. Politik pendidikan yang dibentuk dan dicapai pun akan berada dalam bangunan konsep yang tepat, kuat, dan kokoh. Kesemuanya ini melahirkan sebuah tatanan pendidikan yang mencerahkan.Pendidikan pun mampu melahirkan produk-produk pendidikan yang berkualitas dan dipertanggungjawabkan, baik secara intelektual maupun sosial.Melalui politik pendidikan sebagai pemegang kebijakan akan mampu mengarahkan(Yamin, 2009: 21). Politik pendidikan adalah perangkat lunak yang bisa diuraikan dalam bentuk konsep-konsep pendidikan yang mendidik anak bangsa, termasuk pula dapat diselipkan dalam pola kebijakan pemerintah dalam menganggarkan dana pendidikan. Peran penting seperti ini, politik pendidikan dapat mendatangkan keberhasilan dalam pembentukan karakter bangsa yang layak melahirkan dan menjalankan poltik pendidikan yang mencerdaskan bagi kehidupan bangsa agar bangsa ini memiliki karakter yang jelas. Dengan demikian, maka jelaslab bahwa politik pendidikan berupaya membangun sebuah kesadaran yang lebih menitikberatkan pada kesadaran terbuka untuk memikirkan pendidikan.Oleh karenanya, bila dikaitkan dengan | 65 |

Society, J urnal J urusan Pendidik an IPS Ekonomi pembangunan karakter bangsa, maka keterkaitan ini ada jalin kelindan yang bersangkut paut antara keduanya. Politik pendidikan secara tidak langsung akan berpengaruh besar terhadap pembangunan karakter bangsa adalah pendidikan konsisteni dalam perjuangan untuk memikirkan persoalan-persoalan bangsa. Masyarakat akan memiliki ketegasan dalam mengupayakan terbangunnya bangunan kebangsaan yang solid dan kuat karena politik pendidikan akan membentuk sebuah kekutan besar bagi pembangunan karakter bangsa. Dengan demikian politik pendidikan yang dimasukka dalam visi dan misi pendidikan nasional akan memiliki efek secara langsung maupun tidak langsung terhadap sebuah pembangunan karakter bangsa. Dalam pembangunan bangsa, Menurut Riswanda Imawan, bahwa pembangunan akan bisa dicapai apabila ada kemungkinan sekolompok orang yang terlibat dalam proses politik yang membangun dan saling mentransformasi gagasan serta pemikiran bagaimana sesuatu hal harus dikerjakan, diperbaiki, dan begitu seterusnya (Yamin, 2009: 31). Apabila dikaitkan dengan politik pendidikan, maka sudah seyogianya bila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merangkul sebuah rumusan yang menyeluruh mengenai pendidikan dari masyarakat, memasukkannya dalam agenda aktivitas yang harus diputuskan, melaksanakan ide-ide tersebut secara praksis dari konkret berupa pembuatan anggaran pendidikan, dan lain sejenisnya yang diharapkan dapat membangun bangsa kedepannya (Irawan, 2004: 179). C. POLITIK PENDIDIKAN DI INDONESIA Pada dasarnya politik pendidikan di Indonesia sudah berlangsung sejak lama, bahkan sejak masa Orde Lama.Pada masa Orde Lamadi bawah kendali kekuasaan Saekarno cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Konsep pemerintahan Soekarno yang berasaskan sosialisme, menjadi rujukan dasar bagaimana pendidikan akan dibentuk dan dijalankan dalam pembangunan bangsa. Konsep sosialisme menjadi prinsip dasar dalam pelaksanaan pendidikan. Pendidikan merupaka hak semua kelompok masyarakat tanpa memadang kelas sosial apapun, baik atas, menengah, maupun kelas bawah.Sosialisme juga memberikan kedudukan yang sama bagi semua orang di depan hukum. Menurut Willy Aditya, pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia merupakan negara yang sarat dengan cita-cita sosialisme. Cita-cita sosialisme ini termasuk juga dalam dunia pendidikan. Pemerintahan Orde Lama berupaya membangun masyarakat sipil yang kuat, yang berdiri di atas demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antara sesama | 66 |


warga negara, termasuk dalam bidang pendidikan. Inilah amanah UUD 1945 yang menyebutkan saah satu cita-cita pembangunan nasional adalah kencerdaskan kehidupan bangsa. Di dalam kampus, muncul kebebasan akademis yang luar biasa, ditandai dengan fragmentasi politik yang begitu hebat di kalangan mahasiswa.Mahasiswa bebas berorganisasi sesuai dengan pilihan atau keinginannya. Kebebasan berpendapat, walaupun sempat juga muncul pemberandelan pers oleh Soekarno, namun relatif lebih baik ketimbang Orde Baru yang pada suatu waktu (setelah peristiwa demonstrasi mahasiswa 1978) pernah memberandal 15 media massa sekaligus. Inilah salah satu era keemasan bagi gagasan dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Oleh sebab itu, pendidikan yang diterapkan di era Orde Lama cukup memberikan angin segar bagi arah perjalanan bangsa. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pada saat Orde Lama berkuasa, lahir banyak pemikir yang kemudian lahir sebab ruang kebebasan betul-betul dibuka dengan demikian luas. Tidak ada siapapun maupun pihak manapun yang terlalu mendikte kepada setiap warganya, pendidikan saat itu merupakan sebuah surge yang mampu membuka paradigma kebebasan yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, menjadi sebuah keniscayaan apabila saat itu pendidikan mampu membangun wawasan cukup luas dan ke depan bagaimana sebuah bangsa akan diformat dengan sedemikian rupa (Yamin, 2009: 89). Era Orde Lama, politik dijadikan sebagai panglima. Segala kegiatan diarahkan kepada berbagai usaha untuk mencapai tujuan politik, misalnya bangkitnya nasionalisme, rasa persatuan bangsa, penggalangan kekuatan bangsa di dalam kehidupan ekonomi yang terlalu nasionalisasi mengakibatkan kehidupan ekonomi bangsa terisolasi. Kecenderungan-kecenderungan dalam kehidupan politik, ekonomi, kebudayaan pada waktu itu juga memasuki dunia pendidikan. Praktisi pendidikan diarahkan kepada proses indoktrinasi dan menolak segala unsur budaya yang datangnya dari luar. Dengan sendirinya pendidikan tidak difungsikan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat.Pendidikan tidak diorientasikan kepada kebutuhan pasar, tetapi pada kebutuhan politik.Motodeologi pendidikan dalam cara-cara indoktriner mulai memasuki dunia pendidikan dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi.Pendidikan telah mulai diarahkan kepada pengembangan sikap materialisme yang militant sesuai dengan tuntutan kehidupan di dalam suasana perang dingin.Pendidikan untuk perdamaian diganti dengan pendidikan untuk berpikir kepada blok-blok dunia yang terpecah antara kapitalisme dan komunisme.Pendidikan di Indonesia mulai diarahkan bukan | 67 |

Society, J urnal J urusan Pendidik an IPS Ekonomi kepada peningkatan kualitas tetapi dijadikan sebagai alat kekuasaan dalam mencapai tujuan politik.Otoriterisme di dalam segala bentuknya mulai memasuki kehidupan bermasyarakat termasuk di dalam bidang pendidikan.Segala sesuatu diarahkan kepada kemauan penguasa sehingga kebebasan berpikir, berpikir alternatif, berpikir kritis semakin lama semakin dikubur.Hasilnya ialah manusiamanusia yang tidak mempunyai alternatif selain alternatif yang telah disodorkan oleh penguasan. Pada tahun 1959, ketika bangsa Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan situasi politik, sosial, dan pendidikan yang dahsyat.Perdebatan tentang penciptaan masyarakat Indonesia yang bervisi sosialis sangat memengaruhi sistem dan kebijakan di Indoensia.Sejak 1959, bangsa Indonesia di bawah gelora manipol (manifesto politik), sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin. Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia). Sedangkan pada Masa orde barupendidikan bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional.Hal ini dapat dilihat bahwa pendidikan diarahkan untuk menjadi pekerja.Setelah selesai dar bangku sekolah, mereka masuk ke dalam dunia kerja.Berkaitan dengan tujuan pendidikan seperti ini, pendidikan bukan lagi bertujuan melahirkan para terdidik yang siap mengabdi kepada bangsa dan negara guna melakukan perubahan, namun mereka berada di bawah kendali para penguasa, pengusaha, dan elemen lainya yang memiliki modal besar. Posisi mereka ini digunakan sebagai penyokong keberlangsungan dan kemajuan usaha para majikan. Dalam masa Orde Baru pendidikan tidak lagi bertujuan untuk memanusiakan manusia, namun sebaliknya pendidikan merusak hakikat kemanusiaan manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan martabat.Orde Baru menjadikan manusia sebagai budak para pemilik modal, para pemegang kebijakan pabrikpabrik, dan seterusnya.Orde Baru telah menjadikan pendidikan sebagai pemuas nafsu politik dan ekonomi segelintir orang semata sebab inilah salah satu tujuan pentingnya menjadikan pendidikan yang demikian.Pendidikan pada masa Orde Baru menyiapkan para tenaga yang siap untuk tidka dihargai kecerdasan dan kepintarannya. Bagi penguasa Orde Baru dengan segala kroni dan anteknya, produk-produk pendidikan adalah para pekerja fisik yang siap menyerupai mesin. Pendidikan tidak dijalankan sebagai mana tujuan yang sebenarnya yaitu demi penguatan harkat, martabat, dan kemanusiaan manusia sebagai mahluk yang terdidik dna berakal. Pendidikan hanyalah alat memuluskan kepentingan politik dan ekonomi golongan dominan yang memiliki kekuasaan, jaringan kekuasan dengan penguasa, | 68 |


dan kelompok tertentu yang sedang memanfaatkan kekuasaan Orde Baru agar dapat ikut menikmati keuntungan politis dan ekonomis tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa pendidikan telah diarahkan pada pembangunan ekonomi.Pendidikan tidak lagi melahirkan lulusan yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi, apalagi memikirkan persoalan bangsa dan ikut membangun bangsanya dengan lebih baik di masa mendatang, karena yang dikejar dalam dunia pendidikan adalah dunia kerja, mendapatkan uang, dan melangsungkan kehidupan masing-masing. Untuk mencaapi target pendidikan seperti yang dihendaki oleh penguasa Orde baru tersebut, ada beberapa strategi penting yang digunakan guna melahirkan tenaga terdidik antirealitas adalah sebagai berikut: 1. Pelarangan adanya buku-buku aliran kiri, seperti sosialisme maupun maxisme. Buku-buku jenis ini dilarang beredar di pasaran agar anak-anak didik tidak membaca buku-buku yang mengarah ke ideologi sosialis, sebab ini dapat mengancam rezim Orde Baru. 2. Segala bentuk kelompok diskusi yang berkaitan kajian social kritispun, terlebih lagi sosialisme dan maxisme, dilarang dijalankan oleh kaum muda terdidik, sebab ini akan dapat melahirkan sebuah golongan pemuda yang cukup membahayakan rezim Orde Baru, 3. Buku-buku yang menanamkan indoktrinasi Orde Baru terhadap anakanak muda bangsa justru dibolehkan beredar sebagai konsumsi bacaan publik sebab ini menjadi sebuah penguat dan penanaman nilai-nilai politis kepentingan Orde Baru sehingga anak-anak muda bangsa pun tercekoki dan dicekoki ideologi penguasan Orde Baru (Yamin, 2010: 103). Semua strategi di atas dimaksud oleh Orde Baru untuk menggiring para pemuda Indonesia berlutut di kaki kepentingan politik rezim Orde Baru yang berkuasa, sehingga akan mustahil pendidikan mampu melahirkan pemuda yang kritis dan peka terhadap persoalan-persoalan sosial yang sedang dihadapi bangsa. Kemiskinan yang sedang dihadapi oleh bangsa, tidak dapat didediksi oleh para kalangan muda terdidik, karena pemerintah Orde Baru membungkam mereka dengan pendidikan yang berorientasi pada persaingan pada dunia kerja. Selain itu, rezim Orde Baru juga memasung kebebasan, termasuk kebebasan berpendapat. Dengan kata lain, demokrasi yang memberikan ruang sebebas-bebasnya dalam segala hal dikebiri. Demokrasi saat itu dianggang di atas api panas kekuasan rezim Orde Baru. Mahasiswa yang menjai pioneer demokrasi pada masa Orde Baru dibukam. Kampus menjadi penjara bagi mahasiswa | 69 |

Society, J urnal J urusan Pendidik an IPS Ekonomi untuk melakukan aktualisasi terhadap segala bentuk potensi dan bakat yang dimilikinya, sehingga ini kemudian menjadikan mereka mandul, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya diwajibkan untuk datang ke ruang kelas, duduk manis mendengarkan secaramah dosen, mengerjakan tugas yng diberikan dosen (Yamin 2010: 106). D. PENDIDIKAN ORDE REFORMASI Gelombang reformasi yang diusung mahasiswa pada, 21 Mei 2008, telah memberikan pengaruh terhadap segala sendi kehidupan berbangsa di Indonesia, termasuk dalam bidang pendidikan.Kebijakan dalam sistem pendidikan pun mulaiberubah. Romo Benny Susetyo menyatakan, bahwa era reformasi telah memberikan ruang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dn revolusioner. Misalnya kebijakan pendidikan yang bersifat sentralistik nergeser ke desentralistik pasca reformasi. Slain itu, kurikulum yang sebelumnya berupa hafalam diganti menjadi kurikulum berbasis kompetensi. Dilaksanakannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang diperkuat oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan sebuah kabar gembira bahwa segala kebijakan termasuk pendidikan tidak lagi berada di tangan pusat, melainkan beraa di tangan daerah sebagai eksistensi kebijakan d tingkat local (Yamin, 2009: 108). Diterapkannya Undang-Undang No 20 Tahun 1999 tentang mengatur pemerintahan daerah, yang diperkuat dengan Undang-Undang No 25 Tahun 1999, yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang dilanjutkan dengan otonomi pendidikan, menunjukkan bahwa seolah dan segaja ingin dilepaskan dari pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab. Pendidikan dilepaskan dengan menggunakan alat DPR selaku lembaga yang membuat aturan tersebut. Menurut ketentuan pasal 11 UU No. 22 Tahun 1999, pendidikan termasuk salah satu bidang pemerintahan yang didesantralisasikan. Dengan demikian, masalah pendidikan yang semula serta ditangani pemerintah pusat, maka tanggung jawab masalah ini bergeser ke pemerintahan daerah, dalam hal ini adalah daerah kabupaten maupun kota. Dalam program pembangunan nasional 1999-2004, juga diakui bahwa manajemen pendidikan nasional selama ini secara holistic sangat sentralisasi, sehingga ini menutup dinamika demokrasi pendidikan nasional selama. Diakui atau tidak, manajemen pendidikan yang sentralistik akan menyebabkan dan melahirkan kebijakan uniform (seragam) yang tidak mampu dan tidak bisa | 70 |


mewadahi segala perbedaan, keberbedaan, atau heterogenitas kepentingan setiap daerah/sekolah/ peserta didik. Ini kemudian mematikan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan serta mendorong terjadinya pemborosan dan kebocoran alokasi anggaran pendidikan. Dalam era reformasi, penguasa berupaya memformulasikan arah kebijakan pembangunan pendidikan dalam GBHN 1999-2004 sebagai berikut: 1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi, dengan penigkatan anggaran pendidikan secara berarti, 2. Meningkatkan kemampuan akademik dan professional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan, 3. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaruan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan local sesuai dengan kepentingan setempat serta diversifikasi jenis pendidikan secara professional, 4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pemberdayaan nilai, sikap dan kemampuan serta meningkatkan partisipsi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai, 5. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselengarakan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah, untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 6. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upya proaktif dan reaktif oleh sleuruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya, 7. Meningkatkan penguasaan, perkembagan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia | 71 |

Society, J urnal J urusan Pendidik an IPS Ekonomi usaha, termasuk usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya local (Yamin, 2010: 109). Ini kemudian diperkuat dalam UUD 1945 psal 31 ayat (4) yang berbunyi: Negara memprioritaskan anggaaran pendidikan sekurang-kurang 20% dari anggaran pendapatan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyeleggaran pendidikan nasional. Mencermati arah kebijakan Propenas dan UUD 1945 tersebut, maka jelaslah bahwa sesungguhnya ini semualah yang ingin dicapai oleh pemerintah berkaita dengan pendidikan di era reformasi ini. E. PENDIDIKAN DAN POLITIK: ANTARA HARAPAN DAN KE NYATAAN Pada dasarnnya politik pendidikan merupakan suatu upaya membangun sebuah kesadaran yang lebih menitikberatkan pada kesadaran terbuka untuk memikirkan pendidikan.Bila dikaitkan dengan tujuan pendidikan, maka sesungguhnya politik pendidikan memiiki keterkaitan yang jalin kelindan yang bersangkut paut di antara keduanya.Pengaruh besar politik pendidikan terhadap pencapaian tujun pendidikan yang sesungguhnya adalah politik pendidikan yang diharapkan.Pembangunan karekter bangsa merupakan sebagian dari tujuan pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) pasal 1 No 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potesi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pemerintah pada dasarnya sudah memiliki dasar hukum yang jelas bagaimana mengurus dunia pendidikan. Dasar hukum tersebut sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31, ayat (1), yang berbunyi, “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, ayat (2) berbunyi; “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”, dan pasal (3) berbunyi, “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang”, ayat (4) berbunyi. “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. | 72 |


Pada`dasarnya politik pendidikan adalah perangkat lunak yang bisa diuraikan dalam bentuk konsep-konsep pendidikan yang mendidik bangsa ini, termasuk pula dapat diselipkan dalam pola kebijakan pemerintah dalam menganggarkan dana pendidikan. Politik pendidikan pada dasarnya memiliki peran penting bagi keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan dan pembangunan karakter bangsa. Persoalan selanjutnya adalah siapakah yang layak melahirkan dan menjalankan politik pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut?Sebetulnya, hal tersebut merupakan tanggung jawab para pemegang kebijakan di tingkat elit politik dan pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan dunia pendidikan di negeri ini. Dalam konteks hubungan tidak langsung, Dewan Perwakilan Rakyat RI yang membidangi pendidikan harus serius memikirkan dunia pendidikan. Memberikan konsep yang jelas arah pendidikan bangsa adalah sebuah tanggung jawab politik yang harus memikirkan dan mengeluarkan aturan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan. Di Gedung Dewan Perwakilan Rakyatlah, persoalan pendidikan diperjuangkan melalui pembuatan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemajuan pendidikan. Tentunya dengan menghilangkan kepentingan sectarian tertentu untuk memanfaatkan pendidikan sebagai proyek keuntunga personal, golongan tertentu. Membangun kesepakatan politik bersama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan, harus diteriakkan secara bersama-sama oleh seluruh anggota dewan yang membidangi pendidikan. Menurut Riswanda Imawan dalam Said Tuhuleley 2003: 179), mengungkapkan bahwa pembangunan akan bisa dicapai apabila ada kemungkinan sekelompok orang terlibat dalam proses politik yang membangun dan dan saling bertransformasi gagasan serta pemikiran bagaimana sesuatu hal harus dikerjakan, diperbaiki. Ungkapan Riswanda Imawan di atas, manakala dikaitkan dengan politik pendidikan, maka sudah seyogianya bila Dewan perwakilan Rakyat RI merangkum sebuah rumusan yang menyeluruh mengenai pendidikan dari masyarakat, memasukkannya dalam agenda aktivitas yang harus diputuskan, dilaksanakan dalam bentuk keputusan dalam bentuk penetapan anggaran pendidikan. Sedangka dalam konteks langsung, politik pendidikan dijalankan oleh pemerintah selaku eksekutor pendidikan.Pemerintah harus menjalankan segala aturan yang telah dibuat oleh DPR RI berkaitan dengan perundang-undangan yang sudh disahkannya. Pola penganggran dana pendidikan yang tidak diskriminatif terhadap setiap lembaga pendidikan dari segala jenjang pendidikan dasar hingga | 73 |

Society, J urnal J urusan Pendidik an IPS Ekonomi pendidikan tinggi, termasuk cara penyelurannya harus jujur, serta tidak sarat dengan korupsi. Sejujurnya dapat dikatakan, bahwa konsep politik pendidikan yang ideal seperti uraian di atas, seandai dapat dijalankan dengan maksimal dan optimal, maka pendidikan akan menjadi jembatan luar biasa bagi pembangunan bangsa indoensia di masa depan. Realitas politik pendidikan selama ini belum mencerminkan konsep ideal tersebut. Diberlakukannya Otonomi Daerah oleh pemerintah melalui UndangUndang No 20 Tahun 1999, yang mengatur pemerintah dareah, kemudian diperkuat dengan adanya Undang-Undang No 25 Tahun 1999 yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesungguhnya dimaksud untuk melakukan desentralisasi kewenangan pusat ke daerah, termasuk dalam hal ini adalah kewenangan dalam bidang pendidikan. Melalui kebijakan ini, secara kelembagaan terdapat pengurangan dan juga perampingan lembaga pemerintah di pusat, redistribusi pegawai negeri ke daerah-daerah, dan pengembangan konsep pembangunan keuangan pusat dengan daerah.Di sini otonomi daerah dan desentralisasi juga menyentuh lembaga-lembaga yang selama ini menjadi pengelola pendidikan. Menuurt Benny Susetyo (2005: 18), ternyata pelaksanaan otonomi daerah tersebut tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Terbukti pemerintah pusat masih melakukan desentralisasi beberapa kebijakan dalam dunia pendidikan, misalnya sejumlag standarisasi pengelolaan, baik kurikulum, kompetensi siswa, dan penilaian hasil belajar, proses pelaksanaannya masih setengah hati. Sementara itu, Ki Supriyoko (dalam Suara Pembaruan 1 Mei 2005) berpendapat sekaligus mempertanyakan, apakah dengan desentralisasi ini pendidikan kita akan menjadi lebih baik?. Menurutnya, pelaksanaan desentralisasi pendidikan sampai sekarang masih menimbulkan anda Tanya besar, apakah kinerja pendidikan nsionl kita di masa mendatang akan lebih meningkat(Yamin, 2010: 34). Kelemahan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan disebabkan oleh beberapa factor yang melatarbelakanginya antara lain, yaitu: 1) sistemdesentralsiasi pendidikan merupakan barang baru bagi dunia pendidikan nasional, yang tentu saja belum memiliki bukti kehebatannya, 2) banyak daerah di Indonesia yang tidak memiliki sumber daya alam, keuangan dan juga sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan sistem desentralisasi, 3) banyaknya pimpinan daerah yang tidak memiliki kepedulian memadai terhadap | 74 |


pendidikan. Berdasarkan berbagai kelemahan pemerintah daerah tersebut, sangat mustahil melahirkan produk pendidikan yang berkuaitas. Sementara itu, Winarno Surachmad dalam bukunya Ade Irawan dkk (2004: 14), menyatakan bahwa persoalan politik pendidikan yang dilakukan pemerintah belum menunjukkan hasil yang maksimal, hal ini karena pada tidak adanya landasan dan tujuan yang jelas. Artinya, sebagai sebuah alat, pendidikan Indonesia tidak jelas tujuan pemakaian.Carut marut pendidikan di Indonesia dikarenakan oleh politik pendidikan yang membodohi rakyat, sehingga berdampak serius pada karakter bangsa yang muram.Di samping itu, hal ini terjadi, sebagian disebabkan karena kebijakan-kebijakan pendidikan pemerintah yang selalu berubah.Misalnya kebijakan pemerinrah untuk melaksanakan pendidikan yang titik beratkan pada Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) yang digagas oleh Menteri Pendididkan Fuad Hasan, yang belum dilaksanakan secara maksimal sudah diganti oleh kebijakan Link and Match yang digagas oleh Wardiman Djojonegoro.Kedua kebijakan pendidikan tersebut terjadi di era kepemimpinan Soeharto pada waktu itu. Perubahan kebijakan pendidikan juga terjadi di era reformasi Menurut Winarno misalnya kebijakan yang berkaitan dengan penerapan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang selanjunya diganti oleh kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Menurut Winarno Surachmad, kebijakan pendidikan yang selalu berubah menunjukkan bahwa bangsa Indoensia belum memiliki filosofi pendidikan yang kuat dan benar, bagaimana seharusnya pendidikan itu dibentuk dan diarahkan. Sementara itu HAR Tilaar dalam bukunya “Paradigma Baru Pendidikan Nasional”, (2000), menegaskan bahwa persoalan dalam dunia pendidikan di Indonesia in,i dikarenakan oleh kuatnya dominasi pemerintah. Lebih jauh Tilaar menjelaskan bahwa dalam perjalanannya, pendidikan Indonesia selalu di bawah kungkungan penguasa yang digunakan untuk melanggengkan kekuasaannya. Sejalan dengan Tilaar, Benny Susetyo (2005) mengatakan bahwa politik pendidikan penguasa sangat kental dalam perjalanan pendidikan di negeri ini, sehingga kemudian terbentuk karakter pendidikan yang sangat sempit serta menjadikan bangsa ini berkarakter rusak dan buruk. Akibatnya, mengharapkan dunia pendidikan dapat meningkatkan kualitas anak bangsa, serta melahirkan anak bangsa yang menjadi actor perubahan di masa depan, hanyalah sebuah harapan yang tinggal harapan. Persoalan pendidikan menadi semakin amburadul ketika pemerintah menerapkan kebiajak yang berkaitan dengan ujian nasional (UN) maupun ujian akhir sekolah bestandar nasional (UASBN). Siapapun akan mengatakan bahwa | 75 |

Society, J urnal J urusan Pendidik an IPS Ekonomi tujuan itu baik, tapi pertanyaannya, baik untuk siapa? Yang jelas, kebijakan tersebut tidak sebangun dengan kondisi kualitas pendidikan di negeri ini yang sangat buruk. Oleh karenanya, mencermati kebijakan demikian menunjukkan sebuah model politik pendidikan penguasa yang cenderung memaksakan kehendak secara sepihak (Yamin, Jawa Pos, 22 April 2008). Persoalan amburadulnya politik pendidikan di Indonesia semakin bertambah, dengan akan dilaksanakannya Racangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) yang sedang digodok pemerintah bersama DPR RI, yaitu lembaga pendidikan diberikan keleluasan sepenuhnya untuk mencari dana pendidikan sendiri dan tanpa mendapatkan subsidi dari pemerintah. Gagasan cemerlang RUU BHP ini sesungguhnya tidak sebangun dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat miskin dan bahkan menjadi penggagguran. Dampak politik pendidikan seperti di atas, lebih amburadul lagi yang dihadapi oleh pendidikan Islam. Meskipun masuk dan diakui keberadaannya dalam perundang.undangan pendidikan nasional baik UUSPN No 2 Tahun 1989, maupun UUSPN No 20 Tahun 2003, namun secara realitas pendidikan Islam tidak diperlakukan sama dengan sekolah-sekolah umum. Hal ini dapat dilihat pada kesenjangan antara pendidikan Islam masih jauh sekali jika dibandingkan dengan pendidikan umum. Secara realitas pendidikan Islam yang dalam konstalasi pendidikan di Indonesia hampir mancapi 35%, secara umum masih sangat tertingga, baik dalam segi mutu, fasilitas sarana dan prasarana, jumlah guru maupun pendanaan. Berdasarkan data tahun 2000/2001, indeks biaya perkapita pendidikan persiswa di madrasah jaih lebih kecil dibandingkan di sekolah umum. Dari data tersebut terlihat biaya pendidikan persiswa MIN adalah Rp 19.000,- bandingkan dengan persiswa SD Rp 100.000,- . MTs persiswa rp 33.000,- sedangkan siswa SMPN adalah 126,000,- MAN persiswa Rp 40.000,- dan SMU?SMKN persiswa 140.000,-. Sementara ditingkat perguruan tinggi permahasiswa IAIN Rp 50.000,berberbanding Rp 150.000,- permahasiswa universitas/ institut umum negeri. Kepincangan pendanaan/subsidi tersebut akan lebih mencolok lagi jika mencakup madrasah atau sekolah Islam swasta yang selama ini memang cenderung diabaikan pemerintah.Jumlah madrasah swasta ini (termasuk pesantren) jauh lebih besar dibandingkan madrasah negeri.Dalam sector penggajian atau kesenjangan guru-guru, madrasah swasta ini sangat memprihatinkan dan jauh dari atau pemberian sukarela. Kalaupun digaji, hanya berkisar antara Rp 25.000,sampai dengan Rp 150.000,- perbulan.

| 76 |


Akibat perlakuan yang berbeda dan cenderung diskriminatif dari pemerintah, maka penyelenggaraan pendidikan Islam khususnya yang berstatus swasta, di mana sebagian besar menghadapi kesulitan dan keterbatasan biaya, mengakibatkan mutu pendidikan Islam sangat rendah. Ketertinggalan madrasah dibandingkan dengan sekolah umum menuntut pemerintah pusat, mengevalausi politik pendidikan diskriminatif yang selama ini dilakukan terhadap pendidikan Islam. Pendidikan pusat seegera mungkin melakuka reorientasi politik pendidikannya, dengan cara mereformasi pandnagannya yang menganggap pendidikan Islam seperti madasrah sebagai pendidikan “kelas dua”. Sementara itu, pemerintah daerah dapat mengembangkan pendidikan Islam / madarsah menjadi pendidikan alternative dan mengelolanya secara kreatif, inovatif dalam persaingan pasar (Hasbullah, 2007:152).

| 77 |

Society, J urnal J urusan Pendidik an IPS Ekonomi DAFTAR PUSTAKA Feire, Paul O, dkk, Menggungat Pendidikan: Fundementalis, Konservatif, Liberal, dan Anrkis, Penerbit: Pustaka Pelajara, Jakarta, 2005. Hasbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, Penerbit Rajawali Press: Jakarta 2007 Irawan, Ade, dkk, Mendagangkan Pendidikan, ( Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2004) Nugroho, Riant, Kebijakan Pendidikan yang Unggul, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008) Yamin, Moh, UN-UASBN, Makhluk Menekutkan,Jawa Pos, 22 April 2008). Yamin, Moh, Menggugat Pendidikan Indonesia, Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009). Tilaar, H.A.R,Paradigma Baru Pendidikan Nasional, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2004). Sesetyo, Benny, Politik Pendidikan Penguasa, Penerbit LKiS, 2005, Yogyakarta. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, (Bandung: Fokusmedia, 2003).

| 78 |

PENDIDIKAN ISLAM DAN KEKUASAN POLITIK

Recommend Documents