Pendidikan Agama Islam Inklusif- Multikultural

Mahmud Arif Jurnal Pendidikan Islam :: Volume I, Nomor 1, Juni 2012/1433 Pendidikan Agama Islam Inklusif-Multikultural

Pendidikan Agama Islam InklusifMultikultural

Mahmud Arif Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta e-mail: [email protected] DOI: 10.14421/jpi.2012.11.1-18 Diterima: 2 Januari 2012

Direvisi: 7 Maret 2012

Disetujui: 12 April 2012

Abstract Islam is as a universal religion, as a religion for humanity (all humankind), or as a religion for the entire world because of its’ mission as rahmatan li al-’alamin. To realize such mission in Indonesian context, education activity is aimed to raise up a multicultural wisdom and global awareness of the pupils, so in next time they will be able to contribute in preservation of heterogenity and to develop it for attaining a prosperious life, besides to face globalization current appropiately. In this case, islamic education has a duty in transfering inclusive-multiculturalism Islamic teachings to students so that they are able to appreciate global values of Islam, like inclusivism, humanism, tolerance, and democracy. Keywords: Islamic Education, Inclusive-multiculturalism, Globalization

Abstrak Islam sebagai agama universal, sebagai agama bagi manusia (umat manusia), atau sebagai agama untuk seluruh dunia karena misi sebagai rahmat untuk semua makhluk. Untuk mewujudkan misi tersebut dalam konteks Indonesia, aktivitas pendidikan bertujuan untuk membangkitkan kebijaksanaan dan kesadaran multikultural global murid, sehingga dalam waktu berikutnya mereka akan dapat memberikan kontribusi dalam pelestarian heterogenitas dan mengembangkannya untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, selain untuk menghadapi globalisasi saat ini. Dalam hal ini, pendidikan Islam memiliki tugas dalam mentransfer inklusif-multikultural ajaran Islam kepada siswa agar mereka mampu menghargai nilai-nilai global Islam, seperti inklusivisme, humanisme, toleransi, dan demokrasi. Kata Kunci: Pendidikan Islam, Inklusif-multikulturalisme, Globalisasi Jurnal Pendidikan Islam :: Volume I, Nomor 1, Juni 2012/1433

Mahmud Arif Pendidikan Agama Islam Inklusif-Multikultural

Pendahuluan Dimaklumi secara luas, Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Dengan demikian, Islam sebenarnya berpeluang besar dalam mempengaruhi tata hidup kemasyarakatan dan kebangsaan di tanah air. Menyadari hal itu, A. Syafi’i Ma’arif menegaskan bahwa sebagai penduduk mayoritas semestinya umat Islam tidak lagi sibuk mempersoalkan hubungan Islam, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Ketiga konsep ini haruslah ditempatkan dalam satu nafas sehingga Islam yang mau dikembangkan di Indonesia adalah sebuah Islam yang ramah, terbuka, inklusif, dan mampu memberikan solusi terhadap masalahmasalah besar bangsa dan negara.Karena itu, tidak perlu dikhawatirkan corak Islam Indonesia yang diwarnai oleh unsur-unsur lokal dan global yang memang tak bisa terhindarkan, sepanjang tidak larut dan hanyut dalam unsur-unsur lokal yang negatif dan terbelakang, serta tidak terseret oleh arus global yang mengundang malapetaka umat Islam Indonesia. Bergulirnya era Reformasi menyadarkan kalangan elit intelektual akan perlunya bergegas menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang tengah terpuruk akibat terjadinya pelbagai “salah-urus” pada masa Orde Baru. Atas dasar itu, pada tahun 2000 silam, sekitar empat ratus ilmuwan independen, yang diprakarsai oleh Nurcholish Madjid, Emil Salim, dan lain-lain berkumpul di Bali untuk mencari solusi terhadap keterpurukan total negara kita. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah pentingnya pendidikan multikultural. Paling tidak ada dua hal yang patut digarisbawahi terkait dengan rekomendasi itu. Pertama, mereka sepakat bahwa carut-marut kehidupan masyarakat yang majemuk ini dalam berbangsa dan bernegara ikut diperparah oleh munculnya eskalasi konflik, baik secara vertikal maupun horisontal. Dalam kaitan ini, eskalasi konflik dinilai sebagai ancaman serius bagi keberlangsungan integrasi nasional di bawah naungan NKRI. Kedua, sistem pendidikan yang berjalan selama ini, termasuk pendidikan agama, dianggap belum berhasil memerankan fungsinya membina kearifan tunastunas bangsa dalam menyikapi realitas sosial-budaya yang plural. Akibatnya, kesadaran tunas-tunas bangsa akan kebhinekaan dan penghargaan mereka terhadap perbedaan sebagai dasar semangat kebangsaan terhimpit oleh desakan yang kian merangsek dari kepentingan primordialistik, semisal sektarianisme dan provinsialisme. Hingga kini masih terus disaksikan, banyak konflik kekerasan, mulai dari antar individu, antar elit, antar kelompok, antar kampung hingga antar suku di tanah air,

Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 15 Ibid., hlm. 197

Jurnal Pendidikan Islam :: Volume I, Nomor 1, Juni 2012/1433


yang disebabkan oleh persoalan tidak adanya pemahaman multikultural,mengingat keragaman dan kemajemukan kultur (budaya), terutama ketika bersinggungan dengan ranah keagamaan,acapkali direspons dengan sikap dan perilaku monologmonokultur yang sarat dengan klaim kebenaran, klaim keselamatan, dan klaim memperadabkan. Sekedar contoh dari sikap dan perilaku tersebut, salah seorang dari tiga terpidana mati bom Bali, Mukhlas alias Ali Ghufron, pernah berucap dengan penuh semangat: “Selama 10 tahun di Madinah, Nabi Saw berhaji hanya satu kali dan umroh hanya tiga kali, tetapi beliau melakukan peperangan melawan orang kafir sebanyak 70 kali…Allahu Akbar”. Ironisnya, sikap dan perilaku semacam itu dikembangkan secara sistematis melalui dunia pendidikan, termasuk pendidikan agama, yang cenderung menghasilkan manusia absolut, mutlak-mutlakan. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian PPIM IAIN (sekarang UIN) Jakarta tahun 2001 lalu terhadap negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, termasuk Indonesia, bahwa semakin “saleh” seseorang, justru ada kecenderungan semakin ia tidak toleran, bahkan tak jarang ia menghalalkan tindakan anarkhis semisal pengrusakan tempat peribadatan dan pemukulan orang lain yang dianggapnya sesat. Apokaliptisisme yang menjangkiti sekelompok penganut agama dari Kristen, Islam, Yahudi, dan lainnya di berbagai belahan dunia merupakan fenomena “kesalehan” beragama yang membenarkan aksi kekerasan atas nama agama. Dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, jelas patut disayangkan maraknya konflik kekerasan yang bisa mengoyak persatuan dan kesatuan warga serta keutuhan NKRI. Seharusnya disadari betul bahwa karena kearifan para pendahulu pendiri bangsa (the founding fathers) memilih Bhineka Tunggal Ika sebagai prinsip yang mendasari kemajemukan hidup berbangsa dan bernegara, citacita NKRI dapat diwujudkan dan diwariskan kepada generasi penerus sampai kini setelah sebelumnya dipertahankan dengan pengorbanan besar dari para pejuang ibu pertiwi tercinta. Kenyataan ini sudah saatnya menginspirasi kita, kalangan terdidik, untuk merefleksikan kearifan tersebut dan mengartikulasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga kehadiran dan kiprah kita layak dinilai kontributif dalam merajut keharmonian, kerukunan, dan integrasi nasional.

Zamroni, Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi (Jakarta: PSAP, 2007), hlm. 267 Zakiyuddin Baidhawy, Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 13 Apokaliptisisme adalah pandangan sekelompok penganut agama bahwa dunia sekarang tengah berada dalam peperangan dimana kekuatan-kekuatan yang bermusuhan, kekuatan kebaikan dan kejahatan, kekuatan Tuhan dan setan, tengah saling bertempur. Sebagai umat beragama mereka terpanggil untuk mengambil bagian dalam perang itu. Mereka memandang diri mereka sebagai tentara Tuhan yang harus menghancurkan para pengikut pasukan setan. Lihat Robert Setio, “Kekerasan dalam Apokaliptisisme” dalam Alef Theria Wasim, dkk. (ed.), Harmoni Kehidupan Beragama: Problem, Praktik dan Pendidikan (Yogyakarta: Oasis Publisher, 2005), hlm. 204-205 Jurnal Pendidikan Islam :: Volume I, Nomor 1, Juni 2012/1433


Ibarat sebuah pelangi, kemajemukan warga-masyarakat dan warga-negarajustru mampu melahirkan mozaik keserasian dan keterpaduan warna-warni karena disikapi dan dikelola dengan penuh kearifan. Dalam istilah yang populer belakangan ini, kearifan tersebut dinamakan dengan kesadaran multikultural, yang sekarang sedang menghadapi ujian berat akibat menyeruaknya ke permukaan kecenderungan provinsialisme, sektarianisme, atau radikalisme sebagian masyarakat di tengah carut-marut kehidupan berbangsa dan bernegara pasca tumbangnya rezim Orde Baru. Apabila kondisi seperti ini dibiarkan terus berlarut-larut dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, maka tentu keutuhan NKRI yang dibangun di atas prinsip Bhineka Tunggal Ika akanmengalami kerapuhan, terlebih manakala ditambah dengan menguatnya ketegangan ideologi Pancasila dan Islam. Ketegangan ini berasal, antara lain, dari aspirasi politik sebagian umat Islam yang terus gigih berjuang untuk menegakkan syariat Islam tidak hanya pada tingkat kehidupan individu Muslim, melainkan juga pada tingkat sistem dan institusi kenegaraan, seperti agenda gerakan NII yang belakangan ini terasa begitu mencemaskan. Menurut mereka, dalam memperjuangkan cita-cita tegaknya syariat Islam, tidaklah dibenarkan adanya toleransi kepada siapa pun, termasuk kepada non Muslim,dengan alasan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Selain fenomena tersebut, perlunya penguatan kesadaran multikultural juga didorong oleh perkembangan global (arus globalisasi) yang berdampak pada perjumpaan lintas budaya dan agama berlangsung amat intensdalam desa buana sehingga diperlukan pemahaman terhadap keragaman budaya (global) secara tepat. Diantara wujud pemahaman yang tidak tepat adalah proses mengglobalnya nilai-nilai budaya, gaya hidup, falsafah, dan institusi-institusi yang berasal dari Barat sebagai sumber arus globalisasi ke seluruh lini kehidupan masyarakat dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan hingga urusan selera “perut” dan “aurat” cenderung dimaknai sebagai proses penyeragaman dan pembaratan budaya. Dengan kata lain, modernisasi yang selaras dengan tuntutan globalisasi meniscayakan pengadopsian secara total terhadap kultur Barat dan meninggalkan kultur lokal karena dinilai tidak lagi compatible dengan kemodernan. Kecenderungan ini ternyata memicureaksi balik berupa sikap anti Barat pada sebagian masyarakat Muslim, karena mereka menganggapbudaya Barat sebagai “lawan” dan mencurigai

Harian Kompas (30 April 2010), hlm. 2 Lihat uraian tentang kuatnya aspirasi politik tersebut dari kalangan “Islam Radikal” dalam Jamhari dan Jajang Jahroni (ed.), Gerakan Salafi Radikal di Indonesia (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004) Komaruddin Hidayat, “Merawat Keragaman Budaya” dalam Tonny D. Widiastono (ed.), Pendidikan Manusia Indonesia (Jakarta: Buku Kompas, 2004), hlm. 89



adanya misi tersembunyi di dalamnya untuk melemahkan Islam. Bahkan tidak hanya itu, ada juga dari mereka yang kemudian terkesan “mengeksploitasi” Islam untuk membenarkan segala aksi teror terhadap pihak-pihak yang dinilai menjadi representasi (simbol) hegemoni Barat dan Kristen, dengan dalih demi kejayaan agama Allah dan berjihad di jalanNya. Dalam kaitan ini, ideologi Islam transnasional yang memiliki jejaring lintas negara, menggunakan konsep umat (bukan nation state), dan mengadaptasi gagasan dan instrumen modern secara parsial – yang kini nampak menggejala di tanah air untuk terus mematangkan gerakan dan memobilisasi massa dalam rangka jihad global melawan Barat, pendirian Daulah Islamiyah, pemurnian Islam, dan sejenisnya– bisa dinilai menjadi hambatan serius bagi keberhasilan proyek dialog antar agama dan demokratisasi di masa depan.

Wawasan Islam Global yang Inklusif-Multikultural Salah satu kesadaran yang berakar kuat dalam pandangan seorang Muslim adalah Islam merupakan agama universal, agama untuk sekalian umat manusia, atau agama yang “mendunia” karena risalahnya sebagai rahmat bagi semesta alam. Sejarah menunjukkan, pandangan ini melahirkan sikap sosial-keagamaan yang unik di kalangan umat Islam terhadap agama-agama lain atas dasar toleransi, kebebasan, keterbukaan, kewajaran, keadilan dan kejujuran.Itulah manifestasi konkret nilainilai madani yang terbukti pernah menjadi pilar tegaknya masyarakat kosmopolit, masyarakat madani, Masa Keemasan dunia Islam dan masa awal Islam dahulu. Mulyadhi Kartanegara menguraikan nilai-nilai madani yang menyokong tegaknya masyarakat kosmopolit meliputi: pertama, inklusivisme, yaitu keterbukaan diri terhadap “unsur luar” melalui kemampuan melakukan apresiasi dan seleksi secara konstruktif. Kedua, humanisme, dalam artiancara pandang yang memperlakukan manusia semata-mata karena kemanusiaannya, tidak karena sebab lain di luar itu, semisal ras, kasta, kekayaan, dan agama. Termasuk kedalam humanisme di sini adalah sifat egaliter yang memandang manusia sama derajatnya. Ketiga, toleransi, yaitu adanya kelapangdadaan dan kebesaran jiwa dalam menyikapi perbedaan.Keempat, demokrasi yang memberi ruang bagi kebebasan berpikir dan penyampaian kritik.10 Sikap sosial-keagamaan semacam itu jelas terlihat pada sikap dasar mayoritas umat Islam hingga sekarang,11kendati mungkin sebagai silent majority, sehingga As’ad Said Ali, Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa (Jakarta: LP3ES, cet. III, 2010), hlm. 300-301 10 Mulyadhi Kartanegara, Mengislamkan Nalar: Sebuah Respons terhadap Modernitas (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 80-91 11 Nurcholish Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban (Jakarta: Paramadina, cet. IV, 2000), hlm. 179



mereka mampu hidup berdampingan secara damai dan bekerjasama dengan pemeluk agama lain atas dasar saling memahami, saling menghargai, dan saling mempercayai.Sikap sosial-keagamaan tersebut jualah yang membekali kesiapan umat Islam mengarungi global village dengan segenap peluang dan tantangannya. Menurut Cak Nur, sikap dasar tersebut dipandang sejalan dengan basis teologis bahwa (1) kemajemukan merupakan sunah Tuhan, (2) pengakuan hak eksistensi agama-agama lain, (3) titik temu/kontinuitas agama-agama, dan (4) tidak ada paksaan dalam agama.12 Dasar normatif yang dapat disebutkan untuk menguatkan hal ini, antara lain adalah Qs. Yunus: 19, Qs. Al-Baqarah: 62, 112, 213, 256, Qs. Al-Maidah: 48, Qs. Al-Nisa: 125, Qs. Al-Nahl: 36, dan Qs. Al-Kafirun: 6. Kendati sikap keagamaan inklusif tadi memiliki basis yang kokoh, namun upaya realisasinya di lapangan ternyata tidak berlangsung mulus. Ideologisasi “kembali ke al-Qur’an dan sunah” yang dianut sebagian gerakan keagamaan kontemporer yang mengabsahkan sejumlah kampanye bernuansa kekerasan, baik berupa pemurtadan, penyerangan maupun terorisme merupakan salah satu tantangan terberat bagi sikap keagamaan inklusif tersebut yang dibutuhkan bagi tegaknya masyarakat kosmopolit. Sebab, kelompok gerakan keagamaan kontemporer ini mengidentifikasi Barat, nonmuslim, dan kalangan muslim yang dianggap tidak segaris dengan pemikirannya sebagai musuh.13 Di sini, sikap keagamaan inklusif seolah dipaksa harus berhadapan dengan sikap keagamaan eksklusif-radikal yang tidak menyisakan ruang dialog dan kompromi dalam menyelesaikan permasalahan bersama, baik dalam lingkup nasional maupun global. Tidak hanya itu, tantangan lain yang dihadapi sikap keagamaan inklusif adalah masih kuatnya fiqih yang mengenalkan cara pandang kurang positif terhadap umat agama lain. Sejumlah kitab fiqih cenderung memuat pemikiran yang diskriminatif terhadap umat agama lain.14 Dalam tradisi fikih, hubungan antar agama, Muslim dan non Muslim, agaknya belum memperoleh penyelesaian secara adil karena dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yaitu (1) fikih ditulis dalam masa dimana hubungan antara Muslim dengan non Muslim tidak begitu kondusif, (2) fikih ditulis dalam situasi internal umat Islam yang tidak begitu solid, dan (3) adanya simbol-simbol keagamaan yang secara implisit menganjurkan sikap keras terhadap agama lain.15 Nurcholish Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban, hlm. 177-196 Zuhairi Misrawi, Al-Qur’an Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil ‘Alamin (Jakarta: Pustaka Oasis, 2010), hlm. 15 14 Abd. Moqsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur’an (Jakarta: Katakita, 2009), hlm. 9-10 15 Mun’im A. Sirry (ed.), Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 143 12 13



Jamal al-Banna mengistilahkan fikih semacam ini dengan fikih berdimensi degradasi (konservatif ) yang tidak sejalan dengan paradigma kebangunan umat.16 Terkait dengan kebebasan beragama, model fikih konservatif nampak menetapkan standar ganda, yakni kebebasan beragama hanya diakui bagi pemeluk agama lain yang ingin berpindah ke Islam atau tidak, sedangkan bagi pemeluk Islam tidak ada kebebasan beragama, antara tetap dalam Islam atau berpindah agama. Maka dari itu, pemeluk Islam yang kemudian berpindah agama tanpa keterpaksaan akan dikenai sanksi murtad berupa hukum bunuh.17 Fikih konservatif cenderung menutup diri terhadap liberalisme, pluralisme, dan sekulerisme. Menurut al-Banna, memfatwa haram terhadap ketiga paradigma tersebut sebagaimana ditunjukkan oleh fikih konservatif merupakan sebuah sikap yang tidak bijaksana,18 sekaligus bertubrukan dengan prinsip-prinsip HAM yang terus diperjuangkan dalam pentas global. Sebab, ketiga paradigma itu sebenarnya mempunyai kesesuaian dengan Islam yang menjunjung tinggi kebebasan (semisal kebebasan beragama dan kebebasan berpikir), Islam yang menghargai keragaman sebagai kebutuhan manusia dan takdir Tuhan, Islam yang menolak adanya dominasi dalam ranah keagamaan dan menentang perlunya negara Islam. Pada dataran doktrinal-normatif, jika dilakukan pembacaan secara dialektishermenutis, maka al-Qur’an sesungguhnya sangat radikal, liberal, dan arif dalam menyikapi keanekaragaman (pluralitas) agama-agama.19 Diungkapkan dalam al-Qur’an bahwa Kebenaran Universal, Kebenaran Perenial, adalah tunggal walaupun ada kemungkinan manifestasi lahiriahnya beraneka ragam. Pangkal kebenaran universal itu adalah tawhid yang memiliki konsekuensi kesediaan diri pasrah (islam) kepadaNya. Konsep kesatuan dasar ajaran ini membawa kita menujupengakuan konsep kesatuan misi kenabian/kerasulan, yang pada gilirannya menuju pengakuan konsep kesatuan umat manusia yang beriman. Meski begitu, keunikan agama tetap perlu dipertahankan dan diapresiasi, yang ditunjukkan dengan komitmen seseorang terhadap ajaran agama yang telah dianutnya dalam kerangka kebenaran universal tersebut sehingga tidak mengarah pada truth claim sepihak yang berlebihan, eksklusif, dan eksesif. Dengan lain kata, setiap pemeluk agama harus memutlakkan kebenaran agama yang dianutnya, namun bersamaan ini ia juga memberikan kemungkinan bagi orang lain yang menganut agama yang berbeda untuk memutlakkan agama yang dianutnya.20 Jamal al-Banna, Manifesto Fiqih Baru I: Memahami Diskursus Al-Qur’an, terj. Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Misrawi (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. v-vi 17 Kritik terhadap model fiqih seperti itu, khususnya menyangkut prinsip kebebasan beragama, bisa - Fi al-Din: Isykaliyyat dilihat dalam, Thaha Jabir al-Ulwani, La- Ikraha al-Riddah wa al-Murtaddin min Shadri al-Islam Hatta al-Yawm(Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dawliyyah, 2003) 18 Jamal al-Banna, Manifesto Fiqih, hlm. xi-xii 19 M. Amin Abdullah, Dinamika Islam Kultural: Pemetaan atas Wacana Keislaman Kontemporer (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 73 dan 78 20 Komaruddin Hidayat dan M. Wahyuni Nafis, Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 14 16



Atas dasar itu, sangat beralasan sekiranya dikatakan bahwa al-Qur’an mengusung kesadaran mengenai adanya kemajemukan keagamaan (religious pluralism), yang mendasari sikap toleransi, keterbukaan, dan kejujuran yang menonjol terhadap agama lain seperti pernah ditampilkan dalam sejarah Islam.21 Ini mengandung arti kita dituntut menyikapi segala bentuk perbedaan dengan baik, wajar, dan tulus sebagai sarana fastabiqul khairat, percaya bahwa menghargai keberadaan orang lain dan segala perbedaannya tidak otomatis menghilangkan eksistensi diri karena kita justru semakin bisa mengenali diri sendiri ketika kita semakin mengenali yang lain, dan membangun komunikasi secara baik dan penuh keterbukaan (dialog) dengan kelompok yang berbeda. Pengakuan kebenaran universal yang menjadi titik temu agama-agama semestinya mampu mendorong penghayatan nilai-nilai kemanusiaan yang dianjurkan agama, sebuah nilai global-universal yang lintas agama, budaya, dan negara. Kebaikan beragama dilihat dari kesungguhan seseorang mengimani Tuhannya dan kesediaan diri berbuat baik terhadap sesamanya. Dalam konteks hidup bermasyarakat dan bernegara yang plural, tipe keberagamaan yang menekankan orientasi kemanusiaan ini perlu mendapat apresiasi dan penekanan. Demikian halnya untuk konteks hubungan antarbangsa, sehingga kekhawatiran akan berlangsungnya clash civilization antara dunia Timur dan Barat, Islam dan non Islam, tidak menjadi kenyataan. Hikmah hidup keberagamaan haruslah bermuara pada komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tanpa harus dihambat oleh sentimen kelompok keagamaan.22Agama dalam hal ini dihayati sebagai wadah, ekspresi dan manifestasi pencarian makna hidup manusia melalui aktualisasi kemanusiaannya.23 Jika agama memang diwahyukan untuk manusia, bukan manusia untuk agama, maka salah satu parameter utama penilaian baik-buruknya sikap hidup beragama adalah dengan menggunakan standar dan kategori kemanusiaan, bukannya ideologi dan sentimen kelompok. Pada dataran praktis, karya kemanusiaan itu misalnya berupa kesungguhan untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang demokratis, menegakkan nilai-nilai keadilan, dan merajut kerukunan hidup bersama dalam perbedaan. Sekiranya nilai-nilai universal agama dan kemanusiaan yang dikedepankan dan diartikulasikan dalam tatanan hukum dan etika sosial yang disepakati dan dijaga bersama, maka konstruksi teologis-psikologis God of Battles akan berubah menjadi God of Love dan God of Peace,24 sehingga konflik Nurcholish Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban, hlm. 188 Komaruddin Hidayat, Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 64-65 23 Komaruddin Hidayat dan M. Wahyuni Nafis, Agama Masa Depan Depan Perspektif Filsafat Perennial, hlm. 133 24 Komaruddin Hidayat, Menafsirkan Kehendak Tuhan (Jakarta: Teraju, cet. II, 2004), hlm. 233-234 21 22



dan kekerasan yang mengatasnamakan Tuhan dan agama bisa dicegah digantikan dengan “nalar” dan “rasa” keagamaan yang melahirkan sikap rendah hati, terbuka, toleran, dan selalu rela belajar menerima perbedaan serta belajar dari perbedaan. Setidaknya terdapat tiga hal yang menegaskan Islam sebagai agama yang mengusung visi kemanusiaan.25Pertama, Islam adalah agama yang berpijak pada konsep fitrah. Dengan fitrahnya, manusia berkesiapan untuk mengenal Tuhannya dan mengembangkan kemanusiaanya karena telah dibekali potensi diri sejak lahir. Kedua, Islam adalah agama yang mempunyai semangat toleransi yang tinggi. Islam bersifat moderat, adil, dan jalan tengah. Prinsip ini hendaknya menjadi fondasi umat Islam dalam membangun tata kehidupan yang harmonis, baik dalam konteks intraagama maupun interagama, dalam lingkup nasional ataupun global. Dengan cara itulah, umat Islam sebagai golongan mayoritas di negeri ini akan menjadi umat yang bisa memberikan harapan untuk lahirnya kehidupan yang lebih mengedepankan dialog dan perdamaian; demikian juga dalam pentas global, umat Islam tidak disalahpersepsikan sebagai kaum “teroris”. Ketiga, Islam adalah agama yang mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Yang dimaksud kemaslahatan di sini adalah kemaslahatan tatanan publik, kemaslahatan bagi segenap manusia tanpa pandang bulu, bukan kemaslahatan segelintir orang dan sekelompok orang saja.

Membina Religiusitas Melalui Pendidikan Agama Hubungan harmonis antar umat beragama di Indonesia bukanlah sesuatu yang sudah selesai. Karena itu, secara serius perlu terus dikembangkan dari waktu ke waktu kualitas hubungan yang lebih baik antar umat beragama.26 Setidaknya terdapat tiga wacana yang mewarnai hubungan Muslim-Non Muslim, khususnya Kristen, dalam kehidupan berbangsa di tanah air, yaitu wacana kaum Muslim tentang ancaman Kristenisasi, wacana kaum Kristen tentang ancaman negara Islam, dan wacana bersama yang dikembangkan melalui dialog antar agama.27 Pada masa Orde Baru, wacana yang bersifat antagonistik, saling merasa terancam, dinilai masih begitu kuat dibandingkan dengan wacana bersama yang dikembangkan melalui dialog. Bahkan menurut Franz Magnis-Suseno, hubungan Islam dan Kristen di Indonesia pernah menunjukkan hubungan yang paling kritis (mengkhawatirkan).28 Dengan demikian, cukup beralasan sekiranya dikatakan bahwa upaya mewujudkan pendidikan multikultural menghadapi tiga tantangan Misrawi, Al-Qur’an Kitab Toleransi, hlm. 52-55 Tarmizi Taher, Menuju UmmatanWasathan: Kerukunan Beragama di Indonesia (Jakarta: PPIM IAIN Jakarta, 1998), hlm. 40 27 Mujiburrahman, Mengindonesiakan Islam: Representasi dan Ideologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 244 28 Franz Magnis-Suseno, “Kerukunan Beragama dalam Keragaman Agama: Kasus di Indonesia”, dalam Alef Theria Wasim, dkk. (ed.), Harmoni Kehidupan Beragama, hlm. 9-13 25 26


10


utama,yaitu (1) agama, etnisitas, dan tradisi, (2) kepercayaan, dan (3) toleransi.29 Kuatnya wacana yang bersifat antagonistik tersebut mengisyaratkan perbedaan agama, suku, dan tradisi ternyata masih rentan menimbulkan sikap saling curiga dan saling merasa terancam satu sama lain yang kemudian mendorong ketegangan, tindak kekerasan, penyesatan, dan aksi teror. Salah satu upaya mewujudkan hubungan yang harmonis adalah melalui kegiatan pendidikan multikultural, yakni kegiatan edukasi dalam rangka menumbuhkembangkan kearifan pemahaman, kesadaran, sikap, dan perilaku (mode of action) peserta didik terhadap keragaman agama, budaya dan masyarakat. Dengan pengertian itu, pendidikan multikultural bisa mancakup pendidikan agama dan pendidikan umum yang “mengindonesia” karena responsif terhadap peluang dan tantangan kemajemukan agama, budaya, dan masyarakat Indonesia. Tentu saja pendidikan multikultural di sini tidak sekedar membutuhkan “pendidikan agama”, melainkan juga “pendidikan religiusitas”. Pendidikan religiusitas mengandung arti pendidikan yang tidak sebatas mengenalkan kepada peserta didik ajaran agama yang dianutnya, melainkan juga mengajarkannya penghayatan visi kemanusiaan ajaran agama tersebut. Hal ini diperlukan untuk menghadapi era globalisasi, agar umat beragama tidak dikungkung oleh pandangan kebangsaan sempit dan parokialistik.30 Maka dari itu, pendidikan agama di Indonesia setidaknya mempunyai dua fungsi.31 Fungsi pertama adalah mendukung kebutuhan agama para peserta didik untuk memperkuat keimanan mereka. Dalam hal ini, pendidikan agama berarti tersedianya pelajaran agama sesuai dengan agama masing-masing peserta didik. Fungsi keduanya adalah untuk meningkatkan sikap saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda, kerukunan antar-agama, dan persatuan dan kesatuan nasional. Indonesia bukan negara sekuler dan juga bukan negara teokratis. Indonesia adalah negara yang didasarkan pada Pancasila. Dalam negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, orang-orang dengan afiliasi agama yang berbeda dicirikan dengan hal-hal sebagai berikut: 1). Kebebasan untuk memeluk salah satu agama yang diakui, 2). Kebebasan untuk melaksanakan ajaran-ajaran agamanya, 3). Menahan diri dari menyebarkan agama kepada mereka yang telah memeluk agama tertentu, 4). Tanggungjawab untuk memajukan dan mempertahankan kerukunan antar berbagai kelompok agama dengan semangat saling menghormati dan kerjasama, demi persatuan nasional dan kesatuan umat manusia.32 H.A.R. Tilaar, Manifesto Pendidikan Nasional: Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural (Jakarta: Buku Kompas, 2005), hlm. 266-268 30 Nurcholish Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban, hlm. xviii-xix 31 Tarmizi Taher, Menuju Ummatan, hlm. 72-73 32 Ibid, hlm. 67-68 29



Pancasila dinilai sebagai obyektifikasi dari Islam dan agama-agama lainnya juga menemukan dirinya dalam rumusan Pancasila.33 Dengan obyektifikasi Islam, ia adalah artikulasi Islam dalam semangat kebangsaan yang plural dan titik temu (common denominator) berbagai agama yang ada untuk mewujudkan kerukunan hidup bersama. Diletakkan dalam bingkai Pancasila, pendidikan agama dituntut mempunyai visi kebangsaan dan berorientasi pada kepentingan nasional. Ini artinya pendidikan agama diharapkan mampu menyalakan nyali peserta didik untuk mengarungi kehidupan dalam dekapan kemajemukan agama, budaya, dan masyarakat tanpa merasa terancam sedikitpun oleh keberadaan “orang lain”. Pendidikan agama semestinya menyadarkan peserta didik bahwaperbedaan perlu dilihat sebagai anugerah, tidak dilihat sebagai pilihan yang memberi alternatif untuk segera menyudahi perbedaan tersebut semisal dengan ideologisasi Islam yang mengarah pada upaya-upaya menjadikan Islam sebagai ideologi alternatif terhadap Pancasila.34 Sekiranya perbedaan dianggap anugerah, maka pendidikan agama mengemban tanggungjawab mendorong prakarsa dialog dan komunikasi positif dalam rangka mewujudkan saling memahami, saling menghargai, dan saling mempercayai agar keragaman dan perbedaan tidak menuai malapetaka. Sejalan dengan tanggungjawab tersebut, M. Amin Abdullah menggarisbawahi lima tugas utama pendidikan (agama) Islam, khususnya di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), dalam menghadapi keragaman agama, yaitu (1) mengenalkan isuisu kontemporer yang dihadapi umat Islam, bersamaan dengan upaya menjelaskan ajaran Islam klasik, (2) mengarahkan tujuan utama Islam pada pemecahan permasalahan mengenai hubungan antar manusia, (3) mengkontekstualisasikan Islam, (4) mengkritisi penekananan pendidikan agama hanya pada domain kognitif, dan (5) mendedikasikan Islam tidak semata-mata untuk pengembangan moralitas individu, melainkan juga moralitas publik.35 Salah satu sasaran tuju dari tugas utama tersebut adalah pendidikan agama bisa membekali peserta didik kecakapan hidup (life skill) berupa kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dalam sepanjang kehidupannya di tengah realitas masyarakat yang plural.36 Konsekuensinya, pendidikan agama perlu menekankan pada bagaimana mengajarkan tentang agama (teaching about religion) yang melibatkan pendekatan kesejarahan dan pendekatan perbandingan.37Hal ini bermanfaat untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik mengenai aspek universal Kuntowijoyo, Selamat Tinggal Mitos, Selamat Datang Realitas, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 215 34 Lihat M. Syafi’i Anwar, “Kata Pengantar” dalam Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hlm. xvi 35 M. Amin Abdullah, Membangun Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terkemuka (Yogyakarta: Suka Press, 2010), hlm. 139-140 36 Zamroni, Pendidikan dan Demokrasi, hlm. 228 37 Baidhawy, Pendidikan Agama, hlm. 102 33


11

12


dan partikular ajaran agamanya. Disamping itu, pendekatan tersebut bermanfaat juga untuk mengatasi kurangnya perhatian selama ini terhadap upaya mempelajari agama-agama lain dan kurangnya penanaman nilai-nilai moral yang mendukung kerukunan antar umat beragama lantaran sikap overprotective sehingga kecurigaan tetap mewarnai cara pandang antar penganut agama. Secara psikologis, manfaat dari pendekatan tersebut bisa mengondisikan peserta didik agar belajar bersikap inklusif dan positif terhadap agama lain dan kelompok yang berbeda. Bertolak dari tugas utama di atas, sudah saatnya pendidikan agama lebih menekankan transformasi nilai-nilai keagamaan dan moral daripadasekedar transfer ilmu agama (kognitif ). Sebab, pendidikan agama tidak hanya terbatas pada pengajaran agama. Kegagalan pendidikan agama dalam membina akhlak peserta didik sebagaimana telah dikeluhkan oleh banyak pihak merupakan wujud transformasi nilai keagamaan dan moral belum berlangsung dengan baik. Sewajarnya, jika penguasaan peserta didik tentang materi keagamaan dinilai bagus, ternyata hal ini belum tentu berkorelasi kuat dengan keluhuran akhlaknya. Kejujuran, ketulusan, kesabaran, tanggungjawab, dan keuletan misalnya tidak terlihat dari sikap dan perilaku keseharian yang bersangkutan. Cak Nur menegaskan bahwa transformasi nilai kegamaan dan moral dalam proses pendidikan agama hendaknya berkisar pada dua dimensi hidup: penanaman rasa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pengembangan rasa kemanusiaan kepada sesama.38 Pada dimensi pertama, tujuan pokoknya adalah menginsafkan peserta didik akan kebesaran dan keagungan Tuhan melalui penghayatan yang mendalam terhadap makna ibadah dan perenungan mendalam terhadap alam semesta dan kehidupan. Terkait dengan dimensi ini, nilai-nilai mendasar yang perlu ditanamkan dalam kegiatan pendidikan, antara lain: iman, islam, ihsan, ikhlas, syukur, dan sabar. Selanjutnya, pada dimensi kedua, pendidikan bermaksud mengembangkan moralitas individu dan moralitas publik peserta didik. Untuk itu, termasuk nilai-nilai yang perlu ditanamkan adalah: persaudaraan, persamaan, rendah hati, lapang dada, baik sangka, tepat janji, dan silaturrahmi.

Mendialogiskan Pendidikan Agama Islam Mendialogiskan di sini mengandung arti upaya mewujudkan pendidikan agama Islam yang bisa mengapresiasi “upaya-memahami” (understanding) sebagai inti dalam kegiatan pembelajarannya, mengingat subyek yang terlibat bukanlah benda mati. Simpati, empati, toleransi, dan kerjasama adalah contoh sebagian Nurcholish Madjid, “Pengantar: Pendidikan, Langkah Strategis Mempersiapkan SDM Berkualitas”, dalam Indra Djati Sidi, Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. xiii-xxi

38



sikap yang hanya dimiliki oleh subyek yang mampu memahami. Adanya kekerasan dalam pendidikan, penghakiman sepihak, dan monopoli kebenaran menunjukkan masih rendahnya upaya-memahami melandasi praktik kegiatan edukasi. Dalam kehidupan bersama, kebenaran acapkali memerlukan salingpemahaman, sehingga komunikasi dan dialog dinilai amat fundamental. Atas dasar itu, sepantasnya jika pedagogik komunikatif dan pedagogik dialogis menjadi bagian dari prinsip pokok pedagogi transformatif,39 yakni tindakan mendidik yang didasarkan pada teori/konsep, antara lain, proses individuasi dalam kerangka partisipasi, kebudayaan sebagai praksis pendidikan, penekanan lebih pada pembelajaran daripada pengajaran, dan pendidikan sebagai proses yang berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan. Sesuai dengan pedagogik komunikatif dan dialogis, subyek dilihat hanya bisa eksis di dalam kebersamaan dengan subyek yang lain; kegiatan belajar menjadi bermakna ketika ada dialog antar subyek dan ada partisipasi di dalamnya. Karena itu, pendekatan hermeneutis perlu diterapkan untuk mendialogiskan pendidikan agama. Penerapan ini mengandung maksud, dalam orientasi keluar, pendekatan hermeneutis menuntut dunia pendidikan, terutama pendidikan agama, bersedia melakukan proses dialog dengan tradisi, dengan realitas sosialbudaya (kondisi dan ekspektasi sosial) dalam rangka menemukan signifikansinya, sedangkan dalam orientasi kedalam, pendekatan hermeneutis menuntut agar asas understanding dan empathy melandasi segala kegiatan edukasi.40 Konsekuensinya, pendidikan agama memang harus dinamis dan dialektis, sehingga tidak dibenarkan jika pendidikan agama cuma berkutat pada pelestarian tradisi secara konservatif dan abai untuk merespons secara konstruktif desakan kebutuhan lingkungan pada dataran keindonesiaan dan global. Tak hanya itu, pendidikan agama juga harus andil besar memupuk solidaritas antar peserta didik, antar elemen masyarakat, agar suasana kerukunan dan kebersamaan menjadi kenyataan kendati mereka menjalani hidup dalam banyak kebhinekaan. Seorang guru yang mengapresiasi upaya-memahami semestinya senantiasa memikirkan apa makna materi yang diajarkan bagi dirinya dan apa makna materi tersebut bagi para peserta didiknya.41 Diletakkan dalam konteks pluralitas agama, budaya, dan masyarakat, diantara makna yang perlu dipikirkan adalah menyangkut pengembangan how to live and work together with others, bagaimana hidup dan bekerja bersama dengan orang lain. Dengan demikian, dalam pendidikan agama guru H.A.R. Tilaar, Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 297-298 40 Lihat Mahmud Arif, Pendidikan Islam Transformatif (Yogyakarta: LKiS, 2008), hlm. 247 41 George F. Kneller, Movements of Thought in Modern Education (New York: John Wiley and Sons, Inc., 1984), hlm. 96 39


13

14


dituntut untuk bersifat reflektif yang mengedepankan sintesis, dialog, dan caring.42 Sintesis bermakna guru harus selalu bisa memadukan materi pembelajaran dengan realitas sosial yang ada, khususnya latarbelakang peserta didik. Dialog bermakna guru menekankan pada pengembangan kemampuan peserta didik untuk menjadi pendengar yang baik, cakap menganalisis, dan tangkas memberikan argumen balik secara santun. Caring bermakna guru harus menjadi figur yang penuh perhatian, tanggap terhadap kebutuhan, dan peduli akan nasib peserta didik. Mendialogiskan pendidikan agama berarti menghindarkan kegiatan edukasi dari proses domestifikasi, stupidifikasi, dan indoktrinasi.43 Domestifikasi terjadi manakala kegiatan edukasi justru “menjinakkan” kreativitas, keberanian bertanya, dan kekritisan peserta didik yang kelak menjadi modal utamanya menjawab tantangan zaman. Dalam kegiatan edukasi, agama dan pemikiran keagamaan disampaikan sebagai dogma yang tidak perlu lagi dipertanyakan dan dikaji ulang. Pendidikan agama sarat dengan pengenalan ancaman-ancaman yang menakutkan terkait dengan sesat, dosa, dan neraka.44 Stupidifikasi terjadi ketika transmisi pengetahuan dan nilai keagamaan dalam kegiatan edukasi tidak disertai proses penalaran sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual peserta didik. Di sini, peserta didik hanya cukup menerima secara pasif apa yang disampaikan oleh guru, menghafalkannya dengan baik, dan mengulangulanginya agar tidak mudah lupa. Sementara itu, indoktrinasi dapat dilihat dari kegiatan edukasi yang sibuk menjejali peserta didik dengan serangkaian tuntunan agama yang harus dipatuhi dan dijalankan dengan sepenuh hati secara taklidiah, atau bahkan kegiatan edukasi ditempuh dengan doktrinasi dan pencucian otak. Peserta didik digiring untuk mau menyakininya secara total sebagai kebenaran “tunggal” dan “final”. Kegiatan edukasi yang mengarah pada domestifikasi, stupidifikasi, dan indoktrinasi bertemalian erat dengan kurikulum (muatan materi) yang bersifat absolut, pedagogi yang berbentuk alih pengetahuan, dan sistem evaluasi yang bersifat reproduksi pengetahuan yang telah dipelajari.45 Dengan karakteristik seperti itu, pendidikan agama pun pada gilirannya sulit diharapkan untuk sanggup mencerahkan dan memberdayakan peserta didik, atau sulit diharapkan sanggup mengilhaminya melakukan refleksi dan aksiguna mengartikulasikan ajaran agama Zamroni, Pendidikan dan Demokrasi, hlm. 274 Lihat H.A.R. Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural (Magelang: Indonesiatera, 2003), hlm. 90 44 Suyanto, Dinamika Pendidikan Nasional dalam Percaturan Dunia Global (Jakarta: PSAP, 2006), hlm. 149 45 Leo Sutrisno, “Pluralisme Pendidikan Pembelajaran dalam Tradisi Konstruktivisme” dalam Th. Sumartana, dkk., Pluralisme Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia (Yogyakarta: Interfidei dan Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 206-208 42 43



secara cerdas dan penuh tanggungjawab. Kegiatan edukasi yang salah dalam menginternalisasikan ajaran agama pada peserta didik justru akan menyuburkan gejala pendangkalan agama, semisal fanatisme sempit dan radikalisme keagamaan, yang menegasikan makna dialog untuk menganyam pernak-pernik kemajemukan.

Simpulan Sesuai tuntutan kearifan lokal, pendidikan agama Islam diharapkan responsif terhadap kemajemukan agama, budaya, dan masyarakat di Indonesia sebagai suatu realitas nyata yang mengharuskan kesungguhankita dalam mengelolanya. Disamping itu, desakan arus globalisasi dengan sisi positif dan negatifnya yang kian tak terelakkan seakan menuntutkita untuk memiliki wawasan global yang tidak tercerabut dari akar keindonesiaan dan keislaman. Tanpa kearifan, kemajemukan tersebut bagaikan “api dalam sekam” yang kapan saja berpotensi memberangus sendisendi bangunan kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan tanpa wawasan global yang tepat, arus globalisasi akan menyeret kita ke pusaran malapetaka, seperti perilaku kekerasan atasnama agama atau gaya hidup materialistik. Dengan demikian, kegiatan pendidikan diperlukan untuk menum buhkembangkan kearifan multikultural dan kesadaran global peserta didik, agar nantinya mereka mampu berperan dalam merawat kemajemukan tadi dan mendayagunakannya untuk meraih kemaslahatan hidup bersama, serta mampu menyikapi secara tepat arus globalisasi. Ini berarti pendidikan agama mengemban misi penting mendekatkan peserta didik dengan tuntunan agama dan mentransformasikan nilai-nilai agama yang inklusif-multikultural kepada mereka. Pendidikan agama sudah seharusnya lebih “didialogiskan” agar kegiatan edukasinya mampu menutrisi tumbuhkembang kearifan multikultural dan wawasan global peserta didik.


15

16


Rujukan Ali, As’ad Said, Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa. Jakarta: LP3ES, cet. III, 2010. Abdullah, M. Amin, Dinamika Islam Kultural: Pemetaan atas Wacana Keislaman Kontemporer. Bandung: Mizan, 2000. _______, Membangun Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terkemuka. Yogyakarta: Suka Press, 2010. Anwar, M. Syafi’i, “Kata Pengantar” dalam Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi. Jakarta: The Wahid Institute, 2006. Arif, Mahmud, Pendidikan Islam Transformatif. Yogyakarta: LKiS, 2008. Baidhawy,Zakiyuddin, Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural. Jakarta: Erlangga, 2005. Al-Banna, Jamal, Manifesto Fiqih Baru I: Memahami Diskursus Al-Qur’an, terj. Hasibullah Satrawi dan Zuhairi Misrawi. Jakarta: Erlangga, 2008. Harian Kompas (Jum’at, 30 April 2010). Hidayat, Komaruddin dan M. Wahyuni Nafis, Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial.Jakarta: Paramadina, 1995. Hidayat, Komaruddin, “Merawat Keragaman Budaya” dalam Tonny D. Widiastono (ed.), Pendidikan Manusia Indonesia. Jakarta: Buku Kompas, 2004. Hidayat, Komaruddin, Menafsirkan Kehendak Tuhan. Jakarta: Teraju, cet. II, 2004. Hidayat, Komaruddin, Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme. Jakarta: Paramadina, 1998. Ghazali, Abd. Moqsith, Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur’an. Jakarta: Katakita, 2009. Jamhari dan Jajang Jahroni ed, Gerakan Salafi Radikal di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004. Kartanegara, Mulyadhi, Mengislamkan Nalar: Sebuah Respons terhadap Modernitas. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.



Kuntowijoyo, Selamat Tinggal Mitos, Selamat Datang Realitas. Bandung: Mizan, 2002. Kneller, George F, Movements of Thought in Modern Education. New York: John Wiley and Sons, Inc., 1984. Ma’arif, Ahmad Syafii, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan. Bandung: Mizan, 2009. Madjid, Nurcholish, “Pengantar: Pendidikan, Langkah Strategis Mempersiapkan SDM Berkualitas”, dalam Indra Djati Sidi, Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan. Jakarta: Paramadina, 2001. Madjid, Nurcholish, Islam, Doktrin dan Peradaban. Jakarta: Paramadina, cet. IV, 2000. Misrawi, Zuhairi, Al-Qur’an Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil ‘Alamin. Jakarta: Pustaka Oasis, 2010. Mujiburrahman, Mengindonesiakan Islam: Representasi dan Ideologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Suseno, Franz Magnis, “Kerukunan Beragama dalam Keragaman Agama: Kasus di Indonesia”, dalam Alef Theria Wasim, dkk. (ed.), Harmoni Kehidupan Beragama: Problem, Praktik dan Pendidikan. Yogyakarta: Oasis Publisher, 2005. Sutrisno, Leo, “Pluralisme Pendidikan Pembelajaran dalam Tradisi Konstruktivisme” dalam Th. Sumartana, dkk., Pluralisme Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia. Yogyakarta: Interfidei dan Pustaka Pelajar, 2001. Sirry, Mun’im A ed, Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis. Jakarta: Paramadina, 2004. Setio, Robert, “Kekerasan dalam Apokaliptisisme” dalam Alef Theria Wasim, dkk. (ed.), Harmoni Kehidupan Beragama: Problem, Praktik dan Pendidikan. Yogyakarta: Oasis Publisher, 2005. Suyanto, Dinamika Pendidikan Nasional dalam Percaturan Dunia Global. Jakarta: PSAP, 2006. Tilaar, H.A.R, Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural. Magelang: Indonesiatera, 2003.


17

18


Tilaar, H.A.R, Manifesto Pendidikan Nasional: Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural. Jakarta: Buku Kompas, 2005. Tilaar, H.A.R, Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia. Jakarta: Grasindo, 2002. Taher, Tarmizi, Menuju Ummatan Wasathan: Kerukunan Beragama di Indonesia. Jakarta: PPIM IAIN Jakarta, 1998. - Fi al-Din: Isykaliyyat Al-Ulwani, Thaha Jabir, La- Ikraha al-Riddah wa al-Murtaddin - Hatta al-Yawm. Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dawliyyah, min Shadri al-Islam . 2003. Zamroni, Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi. Jakarta: PSAP, 2007.


Pendidikan Agama Islam Inklusif- Multikultural

Recommend Documents