PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

PEMERINT AH KOTA JAYAPURA

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA JAYAPURA PERIODE TAHUN 2012-2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang : a.

bahwa perencanaan pembangunan sebagai suatu upaya untuk menentukan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya pendukungnya;

b.

bahwa otonomi daerah memberikan keleluasan kepada daerah dalam hal merencanakan pembangunan daerahnya sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya secara berkesinambungan, berdayaguna dan berhasil guna, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayahnya;

c.

bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pembangunan secara berkesinambungan berdayaguna dan berhasiguna, perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan bersama dengan masyarakat seluruh pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan bersama di wilayah Pemerintahan Kota Jayapura,

d.

bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3), Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Perencanaan Pembangunan Nasional/Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan;

e.

bahwa berdasarkan Pasal 150 (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

f.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jayapura Periode Tahun 2012-2016;

| RPJMD Kota Jayapura Tahun 2012-2016

iii


Mengingat

: 1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Perovinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

8.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286)).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


iv


12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomo 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jayapura Periode Tahun 20052025 ; 16. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jayapura;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA Dan WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA JAYAPURA PERIODE TAHUN 2012- 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Walikota ialah Walikota Jayapura. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. BAPPEDA adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Jayapura.


v


6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jayapura Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD Kota Jayapura adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jayapura, yang selanjutnya disebut RPJM Kota Jayapura adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Jayapura periode 5 (lima) tahunan yaitu periode 2012-2016 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. 8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 9. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Jayapura ini untuk memberikan pedoman bagi pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam rangka penyesuaian visi, misi, dan arah kebijakan Kota Jayapura untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Pasal 3 Tujuan penetapan Peraturan Daerah ini adalah : 1. Terlaksananya penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan dari Kepala Daerah kedalam Program dan Kegiatan secara terukur; 2. Sebagai pedoman arah pembangunan Kota Jayapura untuk 5 (lima) tahunan yang dapat diacu oleh seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. 3. Sebagai acuan dasar dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan yang dilaksanakan 4. Sebagai bahan evaluasi dokumen diakhir perencanaan.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jayapura disusun untuk jangka waktu 5 (lim) tahun. Pasal 5 Jangka waktu 5 (lima) tahun untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jayapura sebagaimana dimaksud pada pasal 4 adalah Tahun 2012 – 2016.


vi


BAB IV SISTEMATIKA Pasal 6 Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 – 2016 disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut : BAB I BAB II BAB III BAB BAB BAB BAB BAB

IV V VI VII VIII

BAB IX BAB X

: PENDAHULUAN : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH : PENUTUP

BAB V VISI DAN MISI Pasal 7 Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Jayapura periode 2011 – 2016 yaitu : a. Visi Kota Jayapura adalah Terwujudnya Kota Jayapura Yang Beriman, Bersatu, Mandiri, Sejahtera dan Modern Berbasis Kearifan Lokal; b. Misi Kota Jayapura adalah : 1. Meningkatkan kulaitas hidup umat beragama; 2. Melajutkan penataan kepemerintahan yang baik dengan dukungan kapasitas birokrasi yang profesional; 3. Mewujudkan kota yang bersih, indah, aman dan nyaman; 4. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat 5. Mengembangkan potensi ekonomi kota sebagai kota jasa dan perdagangan yang didukung utilitas perkotaan berwawasan lingkungan; 6. Meningkatkan kualitas hukum dan demokrasi; 7. Memperkuat hak-hak adat dan memberdayakan masyarakat kampung.

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN Pasal 1 Dokumen RPJMD Kota Jayapura Tahun 2012-2016 merupakan pedoman dasar perencanaan pembangunan di lingkungan Pemerintahan Kota Jayapura, di mana seluruh SKPD dan unit-unit pemerintahan terkecil di lingkungan Pemerintahan Kota Jayapura serta masyarakat luas, dapat menjadikan dokumen ini sebagai acuan utama dalam kerangka membangun kesepahaman tentang : a. kondisi yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan; b. menyelenggarakan manajemen (desain rencana, implementasi, dan monev, pengawasan) program dan kegiatan pembangunan di lingkungannya masing-masing


vii


c. penetapan dan pemanfaatan tolok ukur penilaian keberhasilan pembangunan.

Pasal 2 Kepada semua pihak diwajibkan menindaklanjuti RPJMD Kota Jayapura Tahun 2012-2016 dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip : efisiensi, efektivitas, keadilan, partisipasif, demokratis, transparan, dan akuntabel, di mana : (1) Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintahan Kota Jayapura, dan seluruh komponen masyarakat Kota Jayapura berkewajiban untuk mewujudkan visi Pemerintah Kota Jayapura, mengemban misi pembangunan, dan mencapai tujuan dan sasaran program pembangunan dengan arah kebijakan dan strategi sebagaimana tertuang di dalam dokumen RPJMD ini; (2) Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura berkewajiban menjabarkan dokumen RPJMD ini ke dalam dokumen rencana strategis SKPD (5 tahunan) ke depan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan. Selanjutnya dijabarkan secara operasional dan detail ke dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing, dengan menjamin konsistensi keterkaitan dan kesinambungan antara dokumen RPJMD Kota Jayapura dengan Renstra SKPD dan Renja masing-masing; (3) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RPJMD ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jayapura berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabarannya ke dalam Renstra dan Renja SKPD. (4) Dokumen ini adalah dokumen publik, maka Bappeda Kota Jayapura berkewajiban memberikan peluang yang luas untuk diakses oleh masyarakat, sehingga dapat dicapai derajat pemahaman yang sama dalam menjalankan, menilai, dan menikmati hasil-hasil pembangunan; (5) Dokumen RPJMD ini, menjadi pedoman dasar dalam melakukan monitoring secara periodik, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi kinerja pembangunan tahunan dalam rangka LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Walikota) tahunan dan evaluasi kinerja pembangunan lima tahunan dalam rangka LAMJ (Laporan Akhir Masa Jabatan) Walikota dan Wakil Walikota Jayapura; (6) Dalam pelaksanaannya dilakukan kordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS) secara berkala guna menjamin dicapainya efisiensi dan efektivitas pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Jayapura BAB VII PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 5 1) Pemerintah Kota Jayapura melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jayapura ; 2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota Jayapura. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan Rencana Pembangunan Daerah Kota Jayapura, Walikota yang sedang


viii


memerintah pada Tahun Terakhir Pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jayapura untuk Tahun Pertama Periode Pemerintahan Walikota Jayapura berikutnya, dengan mempedomani RPJMD ini.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jayapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tahun Pertama Periode Pemerintahan Walikota berikutnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di : J a y a p u r a Pada tanggal : 28 Desember 2011 WALIKOTA JAYAPURA, TTD Drs. BENHUR TOMI MANO, MM.

Diundangkan di Jayapura Pada tanggal 28 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD Ir. JAN PIET NEROKOUW, MP. LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2011 NOMOR 53


ix

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

Recommend Documents