Pemerintah Kabupaten Wakatobi
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kabupaten Wakatobi memiliki potensi kelautan dan perikanan serta potensi wisata bahari yang menjadi daerah tujuan wisatawan nusantara dan mancanegara. Potensi tersebut harus dikelola dalam kerangka keharmonisan lingkungan sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara berkelanjutan. Kemajuan teknologi dan globalisasi akan memberikan peluang, tetapi juga menjadi tantangan dan persoalan bagi sumberdaya alam daerah apabila tidak dikelola secara arif dan bijaksana. Tantangan utama pemerintah daerah dan masyarakat Wakatobi adalah memastikan langkah-langkah strategis pada setiap tahapan pembangunan daerah agar mampu mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi serta memanfaatkan semua potensi dan peluang yang ada, guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan daerah yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan budaya daerah, serta didukung sepenuhnya oleh kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Masyarakat
yang
demokratis,
berbudaya,
bermartabat
dan
menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia, dan terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat di daerah ini. Dalam
mewujudkan
tujuan
dan
sasaran
pembangunan
daerah
sebagaimana dikemukakan di atas, maka diperlukan penyusunan perencanaan secara komperhensif yang memuat arah kebijakan, strategi serta program dan kegiatan prioritas kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 150 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
yang
menyatakan
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016
bahwa
dalam
rangka I-1
Pemerintah Kabupaten Wakatobi penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 150 ayat (3) huruf b dan ayat (3) huruf c serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (2) adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
(RPJPD)
dengan
memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD tersebut memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Hasil-hasil pembangunan daerah Wakatobi yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2006–2011 telah memberikan dampak positif terhadap kemajuan daerah dalam berbagai aspek termasuk perbaikan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, berdasarkan evaluasi yang dilakukan, masih terdapat beberapa permasalahan yang belum seluruhnya dapat dituntaskan sehingga
memerlukan
penanganan
secara
bertahap
dan
terintegrasi.
Permasalahan dimaksud, antara lain berkaitan dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin, belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, kualitas dan daya dukung infrastruktur wilayah yang belum memadai, masih rendahnya kualitas pelayanan birokrasi pemerintahan serta cakupan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum maksimal. Berbagai permasalahan tersebut telah menjadi isu-isu strategis, baik dalam skala lokal/daerah, regional, nasional, maupun internasional.
Upaya
penanggulangan dan penanganan isu-isu strategis tersebut harus dilakukan secara bertahap dan terintegrasi. Dengan demikian, maka penyusunan perencanaan dokumen pembangunan daerah yang berkualitas, terukur dan visioner merupakan prasyarat utama.
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016
I-2
Pemerintah Kabupaten Wakatobi Penyusunan RPJMD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, harus menserasikan isu-isu strategis yang tercermin dalam visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dengan memperhatikan potensi sumber daya daerah, baik berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia, maupun sumberdaya buatan.
Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012–2016
merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Wakatobi yang terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2011. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional, RPJMD Kabupaten Wakatobi tahun 2012-2016, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Materi RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 merupakan tahap kedua pelaksanaan RPJPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2006-2026,
juga
mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wakatobi, visi
dan
misi
kepala
daerah
terpilih,
serta
memperhatikan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2008-2013. Dengan demikian, diharapkan akan saling terintegrasi antara perencanaan di tingkat nasional dan daerah. Sejalan dengan paradigma perencanaan dan pembangunan saat ini, pemerintah lebih berperan sebagai mediator dan fasilitator, maka peran serta masyarakat lebih dikedepankan, sehingga Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada prinsipnya akan menerapkan berbagai pendekatan pembangunan yang lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi yang terfasilitasi. Proses-proses perencanaan dengan pendekatan politik dan teknokratik dengan proses top-down dan bottom up, akan dilakukan dengan penyesuaian karakteristik masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Wakatobi. Dengan demikian, maka RPJMD Kabupaten Wakatobi tahun 2012-2016, menempati posisi yang sangat strategis bagi daerah, karena: (1) memuat landasan dan arah kebijakan umum pembangunan daerah, baik pembangunan RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016
I-3
Pemerintah Kabupaten Wakatobi sumberdaya manusia, sumberdaya buatan, maupun kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien, efektif dan berkelanjutan; (2) merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah yang terkait langsung dengan masa jabatan kepala daerah; dan (3) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi maupun penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Wakatobi setiap tahunnya.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan Landasan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Wakatobi tahun 2012-2016 adalah: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2.
Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Wakatobi dan Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4339); 3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016
I-4
Pemerintah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016
I-5
Pemerintah Kabupaten Wakatobi beberapa kali dan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Daerah yang Menjadi
Pemerintahan
Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten
Wakatobi; 15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi; 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi; 17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 7 Tahun Susunan
Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Polisi
2008 tentang Pamong Praja
Kabupaten Wakatobi; 19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; 20. Peraturan
Bersama
Pembangunan
Menteri
Dalam
Nasional/Kepala
Negeri,
Badan
Menteri
Perencanaan
Perencanaan Pembangunan
Naional dan Menteri Keuangan masing-masing Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010 dan Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. 1.3 Hubungan Antar Dokumen Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016
I-6
Pemerintah Kabupaten Wakatobi Wakatobi khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan.
Hubungan antara RPJMD
dengan dokumen perencanaan lainnya di daerah adalah sebagai berikut: 1.3.1 RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Wakatobi RPJMD Kabupaten Wakatobi tahun 2012-2016 merupakan tahap kedua dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Wakatobi tahun 2006-2026. Penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi masa bakti tahun 2012-2016, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Wakatobi tahun 2006-2026. 1.3.2. RPJMD dengan RTRW Kabupaten Wakatobi Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Wakatobi sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Wakatobi. 1.3.3 RPJMD dengan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wakatobi. 1.3.4 RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016
I-7
Pemerintah Kabupaten Wakatobi memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD merupakan
bahan
utama
pelaksanaan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Wakatobi yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Penyusunan RPJMD Kabupaten Wakatobi 2012-2016 juga memperhatikan RPJMN 2010-2014 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2008-2013. Hubungan
RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan dalam bentuk bagan berikut ini.
RPJMN 2010-2014 diserasikan
RPJMD Prov. Sultra 2008-2013
RPJPD Kab. Wakatobi 2006-2026
RPJMD Kab. Wakatobi 2012-2016
pedoman
pedoman
pedoman
RKPD Kab. Wakatobi
Renstra-SKPD Kab. Wakatobi 2012-2016
pedoman
pedoman
Renja-SKPD Kab. Wakatobi 2012-2016
RTRW Kab. Wakatobi
Gambar 1. Bagan Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Sistematika Penulisan 1.5. Maksud dan Tujuan
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016
I-8
Pemerintah Kabupaten Wakatobi BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.4. Aspek Daya Saing Daerah BAB III. GAMBARAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
SERTA
KERANGKA PENDANAAN 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.3. Kerangka Pendanaan BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1. Permasalahan Pembangunan 4.2. Isu Strategis BAB V. PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 5.1. Visi 5.2. Misi 5.3. Tujuan dan Sasaran BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN BAB XI. PENUTUP 1.5 Maksud dan Tujuan 1.5.1 Maksud Penyusunan
RPJMD
Kabupaten
Wakatobi
tahun
2012-2016
dimaksudkan untuk menetapkan arah dan kebijakan pembangunan daerah yang terarah, efektif, efisien, dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016
I-9
Pemerintah Kabupaten Wakatobi Bupati/Wakil Bupati Wakatobi terpilih dengan memperhatikan RPJP Kabupaten Wakatobi tahun 2006-2026. Penyusunan RPJMD Kabupaten Wakatobi juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi dalam penyusunan Renstra-SKPD, RKPD, dan sekaligus sebagai acuan penentuan program pembangunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembanguan (Musrebang) Daerah Kabupaten Wakatobi secara
berjenjang.
Dengan
demikian, maka program dan kegiatan prioritas SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi akan sejalan dengan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi periode 2012-2016. 1.5.2 Tujuan Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Wakatobi tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut: 1. Menjabarkan visi, misi, dan program Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2012-2016; 2.
Menjadi acuan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Wakatobi, APBN dan sumber dana lainnya;
3.
Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar SKPD maupun antar Pemerintah Kabupaten Wakatobi dengan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
4.
Menjadi acuan dalam pengembangan peran serta masyarakat dan stakeholder pembangunan lainnya;
5.
Menjamin alokasi penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
6.
Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
RPJMD Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2016
I - 10
