SALINAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUKOMUKO, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
b.
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 24 Tahun 2005 tentang Retribusi Terminal perlu disesuaikan;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Retribusi Terminal;
: 1.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO dan BUPATI MUKOMUKO MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.
MUKOMUKO
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
9.
10. 11.
12.
13. 14.
15.
16.
Daerah adalah Kabupaten Mukomuko. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko. Bupati adalah Bupati Mukomuko. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko. Pejabat adalah Pegawai yang diberi Tugas tertentu di Bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Organisasi sejenis, Lembaga, dan Pensiun, Bentuk Usaha tetap, serta Badan Usaha lainnya. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut Prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor Swasta. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kenderaan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang di miliki dan atau di kelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan Peron. Wajib Retribusi adalah orang pribadi menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi di wajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk malaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut perundang-undangan daerah. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keoutusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayar Retribusi karena jumlah Kredit Retribsi kebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas atas keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
17. Pemerintah adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan PerundangUndangan Perpajakan dan Retribusi. 18. Penyidik Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pasal 3 (1)
Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)
Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka pemakaian fasilitas terminal dan sarana penunjang yang ada di terminal.
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 Prinsip dan saran dalam penetapan TarIf Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh kauntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis dan untuk penggantian biaya yang meliputi biaya Investasi, Perawatan/Pemeliharaan, Asuransi, Penysutan angsuran bunga pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan Jasa dan biaya Admnistrasi umum yang mendukung penyediaan Jasa.
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 (1)
Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kenderaan dan jangka waktu pemakaian.
(2)
Tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur taruf meliputi; a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa; b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
(3)
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi : a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja Pegawai termasuk Pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodiklainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa; b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya Administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa; c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah, bangunan dan penyusutan aset; d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
(4)
Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan dari modal.
(5)
Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut : No 1 2 3 4 5
(6)
Jenis kenderaan Roda 10 Roda 6 Tonase di atas 10 ton Roda 6 Tonase di bawah 10 ton Roda 4 : Jenis Engkel Jenis T 120 SS Carry/Kijang/Panther Roda 3 Bemo
Pemakaian fasilitas lainnya antara lain : 1. Kantin/Rumah Makan 2. Toko 3. Kios 4. Bangkel/Service 5. Pencucian Mobil 6. Wartel/TeleponUmum
Tarif (Rp) 5.000/sekali parkir 2.500/sekali parkir 2.000/sekali parkir 1.500/sekali parkir 1.000/sekali parkir 500/sekali parkir Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
30.000,-/Bulan 25.000,-/Bulan 15.000,-/Bulan 25.000,-/Bulan 25.000,-/Bulan 15.000,-/Bulan
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah daerah Kabupaten Mukomuko.
BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10 Masa retribusi pelayanan terminal adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan. Pasal 11 Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 12 (1)
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2)
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang lain yang dipersamakan.
BAB X TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 13 (1)
Pembayaran retribusi menggunakan SSRD dan dilakukan sekaligus atau lunas.
(2)
Pembayaran retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
(3)
Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
(4)
Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 14
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 15 (1)
Penagihan retribusi didahului surat teguran.
(2)
Penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran atau surat lain yang sejenis.
(3)
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi tersebut melunasi retribusi yang terutang.
(4)
Surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA Pasal 16 (1)
Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
(2)
Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; dan/atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(3)
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4)
Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5)
Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal 17
(1)
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
(2)
Bupati menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XIII SURAT PENDAFTARAN Pasal 18 (1)
Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
(2)
SPdORD sebagaiman dimaksud ayat(1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatanganni oleh wajib retribusi atau kuasanya.
(3)
Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Bupati.
(4)
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
(5)
Surat teguran sebagaimann dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. BAB XIV KEBERATAN Pasal 19
(1)
Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dukumen lain yang dipersamakan atau SKRDLB.
(2)
Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3)
Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
(4)
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)bulan sejak tanggal AKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
(5)
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dapat dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
(6)
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi;
Pasal 20 (1)
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2)
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, menambah besarnya retribusi yang terutang.
(3)
Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 21 (1)
Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kembalian kepada Bupati.
(2)
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pemngembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
(3)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melampaui Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalan waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4)
Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.
(5)
Pengembalian kelabihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6)
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 22
(1)
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurang dengan menyebutkan : a. Nama dan alamat wajib retribusi; b. Masa retribusi; c. Besarnya kelebihan pembayaran retribusi; d. Alasan yang singkat dan jelas.
(2)
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
(3)
Bukti penerimaan oleh Pejabat oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. Pasal 23
(1)
Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
(2)
Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 24 (1)
Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2)
Pemberian pengurangan atau keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur, karena bencana alam dan kerusuhan.
(3)
Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan ditetapkan oleh Bupati.
BAB XVII PENGELOLAAN DAN KETENTUAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 25 Pengelolaan administrasi dan pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Mukomuko dan dapat dikontrakkan. Pasal 26 (1)
Hasil pemungutan yang dilakukan oleh Bendahara penerima Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Mukomuko disetor ke Kas Daerah Kabupaten Mukomuko.
(2)
Bendahara Penerima wajib membuat laporan bulanan dan bertanggung jawab kepada Bupati Mukomuko melalui Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Mukomuko. BAB XVIII PENYIDIKAN Pasal 27
(1)
Menerima, mencari, mangumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
(2)
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah; a. dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang Pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang perpajakan daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah; e. Melakuklan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan, dan dokumen-dukumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlaku dan memeriksa Indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e: h. Memotret sseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangaka atau saksi;
j. Mengehentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Dareh menurut Hukum yang dapat dipertangung jawabkan. (3)
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 28
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 24 Tahun 2005 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 29 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Retribusi Terminal ini berlaku pada tanggal diundangkan.
mulai
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintah pengudangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko; Ditetapkan di Mukomuko Pada Tanggal 20 Januari 2011 BUPATI MUKOMUKO, ttd ICHWAN YUNUS Diundangkan di Mukomuko Pada Tanggal 20 Januari 2011 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO, ttd BM HAFRIZAL, SH Pembina Tk. I NIP.19670401 199203 1 012 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 168