Pembangunan Berkelanjutan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), dan Penanganan Kemiskinan Jalal
A+ CSR Indonesia/Lingkar Studi CSR www.csrindonesia.com
Disampaikam dalam : Diskusi Publik “Akuntabilitas Sosial CSR Industri Ekstraktif dan Peranannya Dalam Penanggulangan Kemiskinan” Jakarta, 18 Juli 2013 Diselenggarakan oleh PWYP Indonesia bekerjasama dengan FITRA Jatim didukung oleh Yayasan TIFA
1. Pembangunan Berkelanjutan 2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) 3. ISO 26000:2010 Guidance on Social Responsibility 4. CSR dan Penanganan Masalah Kemiskinan
AGENDA
1. Pembangunan Berkelanjutan • Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya (WCED, 1987, Our Common Future).
• Jumlah total kapital--sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, politik, personal--yang ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya minimal sama (Serageldin, I. 1996. Sustainability as Opportunity and the Problem of Social Capital’, Brown Journal of World Affairs Vol. 3 No. 2).
• Menjadi inspirasi utama triple bottom line: ekonomi, sosial, lingkungan. Tak ada aspek yang boleh dikorbankan dalam pembangunan.
Jejak Kaki Ekologis
Jejak Kaki Ekologis (Ecological Footprint) umat manusia sekarang berada pada 50% lebih banyak dibandingkan yang bisa disokong Bumi. Manusia terus mencuri—bahkan merampok—dari generasi mendatang.
Jejak Kaki Ekologis dan Jejak Karbon
Sumber: Ewing, et al. 2010. Ecological Footprint Atlas 2010. Global Footprint Network.
Keberlanjutan yang Mana? •
Model Awal
Model Mutakhir
Kerangka Baru untuk Pembangunan Berkelanjutan
Sumber: Griggs, et al. (2013)
Usulan SDGs sebagai Kelanjutan MDGs
Sumber: Griggs, et al. (2013)
Tiga Dokumen Penting Pembangunan Berkelanjutan Pasca-2015
2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan “Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that contributes to sustainable development, health and the welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent with international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization and practiced in its relationships.” (ISO 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility)
Pertautan SD dan CSR Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility
Corporate Social Responsiveness Issues Management
Corporate Social Performance
Stakeholder Theory
Implementation Process
• Harmonization • Merging of Social & Environmental Goals Corporate Sustaina- • Stakeholder bility Oriented Issue Management
World Conservation Strategy 1st Environmental Program (FRG)
Environmental Debate
Rio Conference Brundtland Report
Agenda 21
Sustainable Development 1950
1960
1970
1980
1990
Jo-burg Summit
Sumber: Loew, 2004
2000
2010
Peran Potensial Perusahaan dalam Pembangunan Berkelanjutan “For the business enterprise, sustainable development means adopting business strategies and activities that meet the needs of the enterprise and its stakeholders today while protecting, sustaining and enhancing the human and natural resources that will be needed in the future.” Business Strategy for Sustainable Development (IISD, 1992)
“…If sustainable development is to achieve its potential, it must be integrated into the planning and measurement systems of business enterprises.” (Robert Steele, AtKisson Group International)
Kenyataan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Sebagian besar bencana lingkungan paling buruk disebabkan oleh perusahaan! (Hernan, 2010)
75% masalah sosial dan lingkungan disebabkan oleh perusahaan. (Kiernan, 2009)
Perusahaan dan Dampak Negatif atas Lingkungan
Sumber: Trucost dan TEEB (2013)
Dimensi CSR • Alexander Dahlsrud telah mengumpulkan seluruh definisi yang popular, kemudian mengujinya secara statistik (JCSREM 15/2008). • Hasilnya adalah bahwa 37 definisi CSR paling popular memiliki konsistensi dalam lima dimensi: ekonomi, sosial, lingkungan, pemangku kepentingan dan sifat voluntari. • Perbedaan yang ada di antara ke-37 definisi hanyalah soal artikulasi, bukan substansi.
Penjelasan Dimensi CSR • Ekonomi, sosial, lingkungan: perusahaan dalam menjalankan CSR harus memperhitungkan keseimbangan ketiganya, tak boleh ada trade off dalam jangka panjang di antara ketiganya, dan ketiganya harus mengalami kemajuan. • Pemangku kepentingan: perusahaan dalam menjalankan CSR harus memperhatikan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternalnya, dan mencari keseimbangan terbaik bagi pemuasan seluruh kepentingan mereka. • Voluntari: perusahaan dalam menjalankan CSR harus mematuhi seluruh regulasi yang berlaku kemudian berusaha melampauinya sejauh mungkin.
Periodisasi Respons Perusahaan atas Tuntutan Pemangku Kepentingan (Warhurst, 2001)
Setelah Fase Ketiga? • Banyak promotor CSR masih menggunakan periodisasi Warhurst, padahal “today” dalam tabel tersebut merujuk pada kurun waktu 10 tahun yang lalu. • Fase Ketiga: “Mencegah Kejadian Buruk” tampaknya telah disuksesi oleh Fase Keempat: “Meraup Keuntungan dari CSR.” Berbagai standar dan literatur setelah medio 2000-an menunjukkan kecenderungan tersebut. Penekanannya pada (1) keuntungan bersama antara perusahaan dengan pemangku kepentingannya, dan (2) integrasi CSR ke dalam bisnis. • Fase Kelima: “Transformasi Bisnis” mungkin juga sedang terjadi, dan banyak dibicarakan mulai 2010an.
3. ISO 26000:2010 Guidance on Social Responsibility
Prinsip Tanggung Jawab Sosial 1. 2. 3. 4.
Akuntabilitas Transparensi Perilaku Etis Penghormatan kepada Kepentingan Stakeholder 5. Kepatuhan kepada Hukum 6. Penghormatan kepada Norma Perilaku Internasional 7. Penegakan HAM
Sumber: ISO 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility
Prinsip 1.
Akuntabilitas • Akuntabilitas: membuktikan bahwa organisasi bersangkutan melakukan segala sesuatu dengan benar. • Akuntabilitas yang diminta adalah terhadap seluruh pemangku kepentingan, dalam hal dampak organisasi atas masyarakat dan lingkungan—termasuk dampak yang tak disengaja atau tak diperkirakan • Organisasi seharusnya menerima bahkan mendorong penyelidikan mendalam atas dampak operasionalnya.
Prinsip 2.
Transparensi • Sebuah organisasi seharusnya menyatakan dengan transparen seluruh keputusan dan aktivitasnya yang memiliki dampak atas masyarakat dan lingkungan. • Karenanya, yang dituntut adalah keterbukaan yang “clear, accurate and complete” atas seluruh kebijakan, keputusan dan aktivitas.
Prinsip 3.
Perilaku Etis • Sebuah organisasi harus berperilaku etis sepanjang waktu, dengan menegakkan kejujuran, kesetaraan dan integritas. • Promosi perilaku etis dilaksanakan melalui: (1) pengembangan struktur tata kelola yang mendorong perilaku etis, (2) membuat dan mengaplikasikan standar perilaku etis, dan (3) terus menerus meningkatkan standar perilaku etis.
Prinsip 4.
Penghormatan pada Kepentingan Stakeholder • Sebuah organisasi harus menghormati dan menanggapi kepentingan seluruh stakeholdernya. • Yang harus dilakukan adalah: (1) mengidentifikasi, (2) menanggapi kebutuhan, (3) mengenali hak-hak legal dan kepentingan yang sah, serta (4) mengenali kepentingan yang lebih luas terkait dengan pembangunan berkelanjutan.
Identifikasi Pemangku Kepentingan dalam ISO 26000:2010 • Kepada siapa saja organisasi memiliki kewajiban hukum? • Siapa saja yang potensial terkena dampak positif dan negatif dari keputusan dan aktivitas organisasi? • Siapa saja yang biasanya dilibatkan manakala suatu isu muncul? • Siapa yang bisa membantu organisasi dalam mengelola dampak yang ditimbulkannya? • Siapa saja yang akan dirugikan kalau mereka tidak diikutsertakan dalam pembinaan hubungan (engagement)? • Siapa saja dalam value chain yang terkena dampak?
Prinsip 5.
Kepatuhan terhadap Hukum • Sebuah organisasi harus menerima bahwa kepatuhan pada hukum adalah suatu kewajiban. • Yang harus dilakukan adalah: (1) patuh pada semua regulasi, (2) memastikan bahwa seluruh aktivitasnya sesuai dengan kerangka hukum yang relevan, (3) patuh pada seluruh aturan yang dibuatnya sendiri secara adil dan imparsial, (4) mengetahui perubahan-perubahan dalam regulasi, dan (5) secara periodik memeriksa kepatuhannya.
Prinsip 6.
Penghormatan terhadap Norma Perilaku Internasional Di negara-negara di mana hukum nasionalnya atau implementasinya tidak mencukupi untuk melindungi kondisi lingkungan dan sosialnya, sebuah organisasi harus berusaha untuk mengacu kepada norma perilaku internasional.
Prinsip 7.
Penghormatan terhadap HAM • Setiap organisasi harus menghormati HAM, serta mengakui betapa pentingnya HAM serta sifatnya yang universal. • Yang harus dilakukan: (1) manakala ditemukan situasi HAM tidak terlindungi, organisasi tersebut harus melindungi HAM, dan tidak mengambil kesempatan dari situasi itu, dan (2) apabila tak ada regulasi HAM di tingkat nasional, maka organisasi harus mengacu pada standar HAM internasional
Subjek Inti Tanggung Jawab Sosial
Sumber: ISO 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility
Subjek Inti 1.
Tata Kelola Organisasi Definisi Tata kelola organisasi adalah sistem yang dibuat dan dijalankan oleh sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya Prinsip dan Konsideran Akuntabilitas, transparensi, perilaku etis, penghormatan pada kepentingan stakeholder dan kepatuhan pada hukum harus dimasukkan ke dalam pengambilan keputusan. Proses dan Struktur Pengambilan Keputusan Seluruh organisasi harus memiliki proses, sistem dan struktur yang memungkinkannya untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip dan praktik tanggung jawab sosial.
Subjek Inti 2.
Hak-hak Asasi Manusia 1. Penelitian mendalam (due diligence) 2. Kondisi yang menimbulkan risiko HAM 3. Penghindaran pelanggaran 4. Penyelesaian keluhan 5. Diskriminasi dan kelompokkelompok rentan 6. Hak-hak sipil dan politik 7. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya 8. Hak-hak fundamental ketenagakerjaan
Subjek Inti 3.
Praktik Ketenagakerjaan 1. Kerja dan hubungan ketenagakerjaan 2. Kondisi kerja dan jaminan sosial 3. Dialog ketenagakerjaan 4. Kesehatan dan keselamatan kerja 5. Pengembangan sumberdaya manusia dan pelatihan
Subjek Inti 4.
Lingkungan 1. Pencegahan polusi 2. Penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan 3. Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim 4. Proteksi lingkungan dan keragaman hayati dan restorasi habitat
Subjek Inti 5.
Praktik Operasi yang Adil 1. Anti-korupsi 2. Keterlibatan yang bertanggung jawab dalam urusan politik 3. Kompetisi yang adil 4. Promosi tanggung jawab sosial dalam value chain 5. Penghormatan terhadap hak cipta
Subjek Inti 6.
Isu-isu Konsumen 1. Pemasaran yang adil, dengan informasi yang faktual dan tidak bias, serta praktik kontraktual yang adil 2. Pemeliharaan kesehatan dan keselamatan konsumen 3. Konsumsi yang berkelanjutan 4. Pelayanan dan dukungan terhadap konsumen, serta penyelesaian keberatan 5. Proteksi dan privasi data konsumen 6. Akses terhadap pelayanan esensial 7. Pendidikan dan penyadaran
Subjek Inti 7.
Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat 1. Pelibatan masyarakat 2. Pendidikan dan kebudayaan 3. Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan 4. Pengembangan dan akses atas teknologi 5. Kesejahteraan dan peningkatan pendapatan 6. Kesehatan 7. Investasi sosial
4. CSR dan Penanganan Masalah Kemiskinan • Pembangunan berkelanjutan sangat menekankan pada konsep equity, needs, dan limitations. • Equity berarti keadilan intra- dan antar-generasi. Needs berarti pemenuhan kebutuhan dasar, terutama untuk mereka yang belum mendapatkannya. Limitations berarti keharusan hidup dalam batas-batas daya dukung lingkungan. Kemiskinan terutama terkait dengan konsep equity dan needs. • CSR yang merupakan tanggung jawab perusahaan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan sudah seharusnya sangat memperhatikan kemiskinan.
Kemiskinan sebagai Tantangan Terbesar Pembangunan Berkelanjutan
Sumber: The Future We Want (2012)
Bisnis dan Penanganan Kemiskinan Nelson dan Prescott (2003)
Mencegah Bisnis Memperparah Kemiskinan • Model Nelson dan Prescott (2003) sangat banyak diadopsi oleh perusahaan yang memiliki komitmen membantu penyelesaian masalah kemiskinan, terutama yang menggunakan perspektif MDGs. • Namun demikian, model tersebut melupakan satu komponen penting, dan harus ditaruh sebagai yang pertama, yaitu mencegah bisnis menciptakan atau memperparah kemiskinan. Komponen ini sangat ditekankan oleh ISO 26000, terutama pada Prinsip 1 dan Subjek Inti 7. • Oleh karena itu, (1) dampak potensial perusahaan terhadap kemiskinan harus masuk ke dalam penilaian dampak sosial dan lingkungan, serta (2) ditinjau dan diawasi oleh para pakar kemiskinan, untuk mencegah dampak negatif perusahaan atas kesejahteraan masyarakat.
Bisnis untuk Memecahkan Masalah Kemiskinan • Dalam memecahkan masalah kemiskinan, pendekatan pasar bisa dipergunakan, termasuk dengan memodifikasi business as usual. Contohnya adalah pendekatan CK Prahalad (BoP) dan Muhammad Yunus (bisnis sosial). • Prahalad mengusulkan kelompok miskin sebagai konsumen khusus dan menjadi mitra bisnis. Yunus mengusulkan pembuatan jenis bisnis baru yang memang ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait kemiskinan, mis. Grameen Bank (kredit mikro) dan Grameen Danone (fortifikasi makanan). • Seluruh bentuk-bentuk pemecahan masalah masyarakat oleh perusahaan kini dikenal sebagai social innovation.
Terima Kasih Jalal Lingkar Studi CSR/ A+ CSR Indonesia www.csrindonesia.com
[email protected] +62-815-13803616
