PELAYANAN PEMASANGAN LAMPU PJU

PELAYANAN PEMASANGAN LAMPU PJU PELAKSANA NO.

KEGIATAN

1. Pemohon membuat Surat Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan beserta persyaratan berikut: - Permohonan diajukan oleh penanggung jawab (Ketua RT/RW/Lurah) - Kartu Identitas (KTP) penanggung jawab

Pemohon

Bidang PJU dan DK

MUTU BAKU Kepala Dinas

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

berkas surat

5 menit

berkas surat

berkas surat

15 menit

- berkas surat

- Gambar Denah Lokasi - Jumlah titik lampu dan daya - Nomor telpon penanggung jawab - Surat Pernyataan kesediaan menanggung : a. Pembayaran Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langganan (UJL) Kepada PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur Pelayanan Malang. b. Menyediakan dan memasang jaringan penerangan sendiri, peralatan lampu dan lain-lain yang berkaitan dengan pemasangan lampu penerangan jalan. 2. - Memeriksa dan memahami

- Lembar disposisi

- Memberikan disposisi

SOP Pelayanan Pemasangan Lampu PJU

1

KETERANGAN

PELAKSANA NO.

KEGIATAN

2. - Memeriksa dan memahami

Pemohon

Bidang PJU dan DK


KELENGKAPAN berkas surat

WAKTU 15 menit

- Menyusunan Laporan Hasil Survey Lapangan dengan memperhatikan ketentuan sbb :

- berkas surat - Lembar disposisi

- Memberikan disposisi 3. - Survey Lapangan

OUTPUT

- berkas surat

2 hari

- Lembar disposisi

- berkas surat - Nota Dinas/ Telaah Staf

• Jarak antar tiang/titik lampu bervariasi 40 m – 50 m • Daya lampu Mercury maksimal 250 W atau lampu hemat energy setara untuk Jalan Nasional dan Jalan Propinsi • Daya Lampu maksimal 160 W atau lampu hemat energy setara untuk jalan Kota dan kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang untuk rumah bukan tipe RSS (Rumah Sangat Sederhana) • Daya Lampu Tube Lamp (TL) maksimal 40 W atau lampu hemat energy setara untuk Jalan Perkampungan atau Pemukiman bagi perumahan RSS • Lampu Penerangan Jalan harus dipasang dengan menggunakan jaringan penerangan jalan sendiri • Pemasangan Lampu Penerangan Jalan dan Lampu Dekorasi harus menggunakan Alat Pembatas dan Pengukur (APP) 4. - Memeriksa, memahami dan memutuskan - Memberikan disposisi 5.

Jika "Disetujui"

- Membuat Surat Persetujuan dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan pelaksanaan dikerjakan oleh Instalatir dan diawasi oleh Konsuil dan Petugas Bidang PJU dan DK 6. Jika "Ditolak" - Membuat Surat Penolakan dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan beserta alasannya

SOP Pelayanan Pemasangan Lampu PJU

- berkas surat

2 hari

- Nota Dinas/ Telaah Staf - berkas surat

10 menit

- berkas surat - Nota Dinas/ Telaah Staf yg telah didisposisi - Surat Persetujuan dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan

- Nota Dinas/ Telaah Staf yg telah didisposisi

- berkas surat - Nota Dinas/ Telaah Staf yg telah didisposisi

2

10 menit

- Surat Penolakan dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan

KETERANGAN

PELAYANAN PEMINDAHAN LAMPU PJU PELAKSANA NO.

KEGIATAN

1. Pemohon membuat Surat Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan beserta persyaratan berikut: - Kartu Identitas (KTP) pemohon

Pemohon

Bidang PJU dan DK


KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

berkas surat

5 menit

berkas surat

berkas surat

15 menit

- berkas surat

- Gambar Denah Lokasi tiang PJU - Nomor telpon pemohon - Jumlah titik lampu dan daya - Surat Pernyataan kesediaan menanggung seluruh biaya yang timbul selama proses pemindahan lampu PJU 2. - Memeriksa dan memahami

- Lembar disposisi

- Memberikan disposisi 3. - Survey Lapangan - Menyusunan Laporan Hasil Survey Lapangan 4. - Memeriksa, memahami dan memutuskan - Memberikan disposisi 5.

Jika "Disetujui"

- Membuat Surat Persetujuan dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Surat dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang kepada rekanan yang ditunjuk untuk melakukan proses pemindahan tiang PJU 6. Jika "Ditolak" - Membuat Surat Penolakan dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan beserta alasannya

- berkas surat

2 hari

- Lembar disposisi - berkas surat

- Nota Dinas/ Telaah Staf 2 hari




10 menit


- berkas surat

- berkas surat

- Surat Persetujuan dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan - Surat dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang kepada rekanan yang ditunjuk

10 menit

- Surat Penolakan dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan

KETERANGAN

PELAYANAN PENGALIHAN TAGIHAN REKENING PJU WARGA KE REKENING PEMKOT PELAKSANA NO.

KEGIATAN

1. a) Pemohon membuat Surat Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan beserta persyaratan berikut: - Permohonan diajukan oleh penanggung jawab (Ketua RT/RW/Lurah) - Kartu Identitas (KTP) penanggung jawab

Pemohon

Bidang PJU dan DK


KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

berkas surat

5 menit

berkas surat

berkas surat

15 menit

- berkas surat

- Gambar Denah Lokasi - Jumlah titik lampu dan daya - Nomor telpon penanggung jawab - Bukti pembayaran rekening listrik (rekening listrik PJU yang akan dialihkan ke rekening Pemkot) oleh warga atau penanggung jawab selama 3 bulan berturut-turut 2. - Memeriksa dan memahami

- Lembar disposisi

- Memberikan disposisi

SOP Pelayanan Pengalihan Tagihan Rekening PJU

1

KETERANGAN

PELAYANAN PERBAIKAN LAMPU PJU DAN DEKORASI KOTA PELAKSANA NO.

KEGIATAN

1. Pengaduan masyarakat secara tertulis/ telepon dengan menyampaikan data:

Pemohon

Bidang PJU dan DK

Kepala Dinas

MUTU BAKU Bendaharawan Barang (Gudang)

KELENGKAPAN

WAKTU

berkas surat

5 menit

berkas surat

1 hari

OUTPUT berkas surat

- Nama - Alamat - Nomor Telepon - Lokasi PJU atau Dekorasi Kota yang padam atau mengalami gangguan 2. - Survey Lapangan

- Nota Dinas/ Telaah Staf

- Menyusunan Laporan Hasil Survey Lapangan 3. - Memeriksa, memahami dan memutuskan - Memberikan disposisi 4.

Jika "Disetujui" - Membuat Surat Tugas

- berkas surat

- berkas surat

15 menit



10 menit


- Surat Tugas - Bon Barang

- Membuat Surat Perintah Mengeluarkan Barang 5.

Mengeluarkan barang dari gudang

- Bon Barang

10 menit

6.

Melaksanakan perbaikan

- Surat Tugas

1 hari

- Barang yang diperlukan

- Barang yang diperlukan

Lampu PJU dan Dekorasi Kota yang telah diperbaiki

KETERANGAN

STANDAR PELAYANAN PEMASANGAN LAMPU PJU A. PENDAHULUAN Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Malang. Eksistensi Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini didasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Daerah Kota Malang Bab III Pasal 2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan. Dalam melaksanakan tugas di atas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman; 2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman; 3. Pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan serta penyuluhan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman; 4. Pengelolaan air limbah dan lumpur tinja; 5. Pelaksanaan fasilitas dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan lahan kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman; 6. Pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman; 7. Pemberian dan pencabutan perizinan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman yang menjadi kewenangannya; 8. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 9. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelengaraan tugas pokok dan fungsi; 10. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 11. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; 12. Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah; 13. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah; 14. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; 15. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 16. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); 17. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; 18. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman; 19. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan public secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; 20. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; 21. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional; 22. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

1

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, yang terdiri atas: 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, terdiri dari: a) Subbagian Penyusunan Program; b) Subbagian Keuangan; c) Subbgaian Umum. 3. Bidang Kebersihan, terdiri dari: a) Seksi Kebersihan dan Retribusi; b) Seksi Pengangkutan; c) Seksi Perawatan Kendaraan Operasional. 4. Bidang Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota, terdiri dari: a) Seksi Penerangan Jalan Umum; b) Seksi Dekorasi Kota. 5. Bidang Pertamanan, terdiri dari: a) Seksi Taman; b) Seksi Penghijauan Kota; c) Seksi Hutan Kota. 6. Bidang Pemakaman, terdiri dari: a) Seksi Pendataan dan Registrasi ; b) Seksi Penataan dan Perawatan. 7. UPT; 8. Kelompok Jabatan Fungsional B. STANDAR PELAYANAN Jenis Pelayanan Pemasangan Lampu PJU No. KOMPONEN 1. Dasar Hukum

   



2.

Persyaratan Pelayanan

URAIAN Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; Peraturan Daerah Kota Malang No. 3 tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota; Peraturan Daerah Kota Malang No. 6 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang; Keputusan Walikota Malang No. 87 tentang Tata Cara Pemasangan Lampu Jalan dan Dekorasi Kota.

1. Permohonan diajukan oleh penanggung jawab (Ketua RT/RW/Lurah) 2. Kartu Identitas (KTP) penangung jawab; 3. Jumlah titik lampu dan daya; 4. Gambar Denah Lokasi; 5. Nomor telpon penangung jawab; 6. Surat Pernyataan kesediaan menanggung : a. Pembayaran Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langganan (UJL) Kepada PT. PLN (persero) Distribusi Jawa Timur Pelayanan Malang. b. Menyediakan dan memasang jaringan penerangan sendiri, peralatan lampu dan lain-lain yang berkaitan dengan pemasangan lampu penerangan jalan.

2

No. KOMPONEN 3. Sistem, mekanisme dan prosedur

1.

2. 3.

4. 5.

6.

URAIAN Pemohon membuat Surat Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan beserta persyaratannya; Kepala Dinas memeriksa, memahami dan member disposisi, kemudian diserahkan kepada Kepala Bidang PJU dan DK; Bidang PJU dan DK melakukan survey lapangan dan menyusun Laporan Hasil Survey Lapangan dan diserahkan kepada Kepala Dinas. Kepala Dinas memeriksa, memahami, memutuskan dan memberikan disposisi “disetujui atau ditolak”. Jika "Disetujui" Membuat Surat Persetujuan dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan pelaksanaan dikerjakan oleh Instalatir dan diawasi oleh Konsuil dan Petugas Bidang PJU dan DK Jika "Ditolak" Membuat Surat Penolakan dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan beserta alasannya Prosedur Pelayanan Pemohon Tidak Subbag.Umum

Ya Kepala Dinas

Kabid PJU dan DK

Kepala Dinas Ya Kabid PJU dan DK

Tidak

Instalatir

Pemohon 4. 5. 6. 7.

Jangka waktu 5 (lima) hari kerja. penyelesaian Biaya/tarif Tidak dipungut biaya. Produk Surat, Dokumen, Laporan, Dokumentasi Pelayanan Sarana, 1. Data dan Informasi, prasarana 2. Disposisi. dan/atau fasilitas

3

No. KOMPONEN 8. Kompetensi Pelaksana 9. 10.

11. 12.

13.

14.

Pengawasan Internal Penanganan pengaduan, saran, dan masukan Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Evaluasi kinerja pelaksana

1. 2. 1. 2. 1. 2.

URAIAN Memahami Data dan Informasi yang diperlukan; Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyajikan data dan informasi dengan baik; Dilakukan oleh Atasan Langsung, Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi. Melalui kotak saran, Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan.

Jumlah sesuai tingkat kebutuhan data dan informasi. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun. 1. Keamanan data dan informasi dijamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Disposisi dibubuhi tanda tangan, sehingga dijamin keasliannya; 3. Kompetensi Analis yang ditugaskan dijamin kehandalannya. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.

4

STANDAR PELAYANAN PEMINDAHAN LAMPU PJU A. PENDAHULUAN Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Malang. Eksistensi Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini didasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Daerah Kota Malang Bab III Pasal 2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan. Dalam melaksanakan tugas di atas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman; 2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman; 3. Pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan serta penyuluhan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman; 4. Pengelolaan air limbah dan lumpur tinja; 5. Pelaksanaan fasilitas dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan lahan kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman; 6. Pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman; 7. Pemberian dan pencabutan perizinan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman yang menjadi kewenangannya; 8. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 9. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelengaraan tugas pokok dan fungsi; 10. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 11. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; 12. Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah; 13. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah; 14. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; 15. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 16. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); 17. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; 18. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman; 19. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan public secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; 20. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; 21. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional; 22. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, yang terdiri atas: 1

1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, terdiri dari: a) Subbagian Penyusunan Program; b) Subbagian Keuangan; c) Subbgaian Umum. 3. Bidang Kebersihan, terdiri dari: a) Seksi Kebersihan dan Retribusi; b) Seksi Pengangkutan; c) Seksi Perawatan Kendaraan Operasional. 4. Bidang Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota, terdiri dari: a) Seksi Penerangan Jalan Umum; b) Seksi Dekorasi Kota. 5. Bidang Pertamanan, terdiri dari: a) Seksi Taman; b) Seksi Penghijauan Kota; c) Seksi Hutan Kota. 6. Bidang Pemakaman, terdiri dari: a) Seksi Pendataan dan Registrasi ; b) Seksi Penataan dan Perawatan. 7. UPT; 8. Kelompok Jabatan Fungsional B. STANDAR PELAYANAN Jenis Pelayanan Pemindahan Lampu PJU No. KOMPONEN 1. Dasar Hukum

   



2.


No. KOMPONEN 3. Sistem,

1. 2. 3. 4. 5.

URAIAN Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; Peraturan Daerah Kota Malang No. 3 tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota; Peraturan Daerah Kota Malang No. 6 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang; Keputusan Walikota Malang No. 87 tentang Tata Cara Pemasangan Lampu Jalan dan Dekorasi Kota. Kartu Identitas (KTP) pemohon; Gambar Denah Lokasi tiang PJU; Nomor telpon pemohon; Jumlah titik lampu dan daya; Surat Pernyataan kesediaan menanggung seluruh biaya yang timbul selama proses pemindahan lampu PJU.

URAIAN 1. Pemohon membuat Surat Permohonan kepada Walikota 2

mekanisme dan prosedur 2. 3.

4. 5.

6.

melalui Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan beserta persyaratannya; Kepala Dinas memeriksa, memahami dan member disposisi, kemudian diserahkan kepada Kepala Bidang PJU dan DK; Bidang PJU dan DK melakukan survey lapangan dan menyusun Laporan Hasil Survey Lapangan dan diserahkan kepada Kepala Dinas. Kepala Dinas memeriksa, memahami, memutuskan dan memberikan disposisi “disetujui atau ditolak”. Jika "Disetujui" Membuat Surat Persetujuan dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Surat dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang kepada rekanan yang ditunjuk untuk melakukan proses pemindahan tiang PJU Jika "Ditolak" Membuat Surat Penolakan dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan beserta alasannya Prosedur Pelayanan Pemohon Tidak Subbag.Umum

Ya Kepala Dinas

Kabid PJU dan DK

Kepala Dinas Ya Rekanan (Pihak ke-3)

Tidak

Pemohon

4. 5. 6. 7.

Jangka waktu 5 (lima) hari kerja. penyelesaian Biaya/tarif Tidak dipungut biaya. Produk Surat, Dokumen, Laporan, Dokumentasi Pelayanan Sarana, 1. Data dan Informasi, prasarana 2. Disposisi. dan/atau fasilitas

No. KOMPONEN 8. Kompetensi

URAIAN 1. Memahami Data dan Informasi yang diperlukan; 3

Pelaksana 9. 10.

11. 12.

13.

14.

Pengawasan Internal Penanganan pengaduan, saran, dan masukan Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Evaluasi kinerja pelaksana

2. Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyajikan data dan informasi dengan baik; 1. Dilakukan oleh Atasan Langsung, 2. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi. 1. Melalui kotak saran, 2. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan.

Jumlah sesuai tingkat kebutuhan data dan informasi. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun. 1. Keamanan data dan informasi dijamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Disposisi dibubuhi tanda tangan, sehingga dijamin keasliannya; 3. Kompetensi Analis yang ditugaskan dijamin kehandalannya. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.

4

STANDAR PELAYANAN PENGALIHAN TAGIHAN REKENING PJU WARGA KE REKENING PEMKOT A. PENDAHULUAN Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Malang. Eksistensi Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini didasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Daerah Kota Malang Bab III Pasal 10. Berdasarkan Pasal ini dinyatakan bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan. Dalam melaksanakan tugas di atas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman; 2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman; 3. Pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan serta penyuluhan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman; 4. Pengelolaan air limbah dan lumpur tinja; 5. Pelaksanaan fasilitas dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan lahan kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman; 6. Pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman; 7. Pemberian dan pencabutan perizinan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman yang menjadi kewenangannya; 8. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 9. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelengaraan tugas pokok dan fungsi; 10. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 11. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; 12. Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah; 13. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah; 14. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; 15. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 16. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); 17. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; 18. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman; 19. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan public secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; 20. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; 21. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional; 22. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

1

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, yang terdiri atas: 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, terdiri dari: a) Subbagian Penyusunan Program; b) Subbagian Keuangan; c) Subbgaian Umum. 3. Bidang Kebersihan, terdiri dari: a) Seksi Kebersihan dan Retribusi; b) Seksi Pengangkutan; c) Seksi Perawatan Kendaraan Operasional. 4. Bidang Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota, terdiri dari: a) Seksi Penerangan Jalan Umum; b) Seksi Dekorasi Kota. 5. Bidang Pertamanan, terdiri dari: a) Seksi Taman; b) Seksi Penghijauan Kota; c) Seksi Hutan Kota. 6. Bidang Pemakaman, terdiri dari: a) Seksi Pendataan dan Registrasi ; b) Seksi Penataan dan Perawatan. 7. UPT; 8. Kelompok Jabatan Fungsional B. STANDAR PELAYANAN Jenis Pelayanan Pengalihan Tagihan Rekening PJU Warga ke Rekening Pemkot No. KOMPONEN 1. Dasar Hukum

   



2.



1. Permohonan diajukan oleh penanggung jawab (Ketua RT/RW/Lurah); 2. Kartu Identitas (KTP) penanggung jawab; 3. Gambar Denah Lokasi; 4. Jumlah titik lampu dan daya; 5. Nomor telpon penanggung jawab; 6. Bukti pembayaran rekening listrik (rekening listrik PJU yang akan dialihkan ke rekening Pemkot) oleh warga atau penanggung jawab selama 3 bulan berturut-turut.

2

No. KOMPONEN 3. Sistem, mekanisme dan prosedur

1.

2. 3.

4. 5.

6.

URAIAN Pemohon membuat Surat Permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan beserta persyaratannya; Kepala Dinas memberikan petunjuk dan disposisi, kemudian diserahkan kepada Kepala Bidang PJU dan DK; Bidang PJU dan DK melakukan survey lapangan dan menyusun Laporan Hasil Survey Lapangan dan diserahkan kepada Kepala Dinas. Kepala Dinas memeriksa, memahami, memutuskan dan memberikan disposisi “disetujui atau ditolak”. Jika "Disetujui" Membuat Surat Persetujuan dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Surat dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang kepada PT. PLN Persero berisi rekomendasi pengalihan pembayaran rekening PJU dari warga (IDPEL dan Lokasi tertera) kepada rekening PEMKOT Jika "Ditolak" Membuat Surat Penolakan dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan beserta alasannya Prosedur Pelayanan Pemohon Tidak Subbag.Umum

Ya Kepala Dinas

Kabid PJU dan DK

Kepala Dinas Ya PT. PLN Persero

Tidak

Pemohon

3

4.

Jangka waktu 5 (lima) hari kerja. penyelesaian 5. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya. 6. Produk Surat, Dokumen, Laporan, Dokumentasi Pelayanan 7. Sarana, 1. Data dan Informasi, prasarana 2. Disposisi. dan/atau fasilitas No. KOMPONEN URAIAN 8. Kompetensi 1. Memahami Data dan Informasi yang diperlukan; Pelaksana 2. Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyajikan data dan informasi dengan baik; 9. Pengawasan 1. Dilakukan oleh Atasan Langsung, Internal 2. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi. 10. Penanganan 1. Melalui kotak saran, pengaduan, 2. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan. saran, dan masukan 11. Jumlah Jumlah sesuai tingkat kebutuhan data dan informasi. Pelaksana 12. Jaminan Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan Pelayanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun. 13. Jaminan 1. Keamanan data dan informasi dijamin sesuai dengan peraturan keamanan dan perundang-undangan yang berlaku. keselamatan 2. Disposisi dibubuhi tanda tangan, sehingga dijamin keasliannya; pelayanan 3. Kompetensi Analis yang ditugaskan dijamin kehandalannya. 14. Evaluasi kinerja Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran pelaksana penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.

4

STANDAR PELAYANAN PERBAIKAN LAMPU PJU DAN DEKORASI KOTA A. PENDAHULUAN Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Malang. Eksistensi Dinas Kebersihan dan Pertamanan ini didasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Daerah Kota Malang Bab III Pasal 10. Berdasarkan Pasal ini dinyatakan bahwa Dinas Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan. Dalam melaksanakan tugas di atas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman; 2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman; 3. Pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan serta penyuluhan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman; 4. Pengelolaan air limbah dan lumpur tinja; 5. Pelaksanaan fasilitas dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan lahan kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman; 6. Pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman; 7. Pemberian dan pencabutan perizinan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman yang menjadi kewenangannya; 8. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 9. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelengaraan tugas pokok dan fungsi; 10. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 11. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; 12. Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah; 13. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah; 14. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; 15. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 16. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); 17. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; 18. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota serta pemakaman; 19. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan public secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; 20. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; 21. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional; 22. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

1

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, yang terdiri atas: 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, terdiri dari: a) Subbagian Penyusunan Program; b) Subbagian Keuangan; c) Subbgaian Umum. 3. Bidang Kebersihan, terdiri dari: a) Seksi Kebersihan dan Retribusi; b) Seksi Pengangkutan; c) Seksi Perawatan Kendaraan Operasional. 4. Bidang Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota, terdiri dari: a) Seksi Penerangan Jalan Umum; b) Seksi Dekorasi Kota. 5. Bidang Pertamanan, terdiri dari: a) Seksi Taman; b) Seksi Penghijauan Kota; c) Seksi Hutan Kota. 6. Bidang Pemakaman, terdiri dari: a) Seksi Pendataan dan Registrasi ; b) Seksi Penataan dan Perawatan. 7. UPT; 8. Kelompok Jabatan Fungsional B. STANDAR PELAYANAN Jenis Pelayanan Perbaikan Lampu PJU dan Dekorasi Kota No. KOMPONEN 1. Dasar Hukum

   




2.


Permohonan secara tertulis / telepon dengan menyampaikan data :  Nama, alamat dan nomor telepon pemohon;  Lokasi PJU atau Dekorasi Kota yang padam atau mengalami gangguan.

3.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1. Pemohon melakukan pengaduan secara tertulis / telepon ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan menyampaikan data yang dibutuhkan; 2. Bidang PJU dan DK melakukan survey lapangan dan menyusun Laporan Hasil Survey Lapangan dan diserahkan kepada Kepala Dinas. 3. Kepala Dinas memeriksa, memahami, memutuskan dan memberikan disposisi. 4. Bidang PJU dan DK membuat Surat Perintah Mengeluarkan Barang untuk Gudang dan Surat Tugas untuk melaksanakan perbaikan.

2

No.

KOMPONEN

URAIAN Prosedur Pelayanan Pemohon

Kabid PJU dan DK

Kepala Dinas

Gudang

Kabid PJU dan DK

Pemohon

4. 5. 6. 7.

8.

9. 10.

11. 12.

13.

14.

Jangka waktu 5 (lima) hari kerja. penyelesaian Biaya/tarif Tidak dipungut biaya. Produk Surat, Dokumen, Laporan, Dokumentasi Pelayanan Sarana, 1. Data dan Informasi, prasarana 2. Disposisi. dan/atau fasilitas Kompetensi 1. Memahami Data dan Informasi yang diperlukan; Pelaksana 2. Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan dan menyajikan data dan informasi dengan baik; Pengawasan 1. Dilakukan oleh Atasan Langsung, Internal 2. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi. Penanganan 1. Melalui kotak saran, pengaduan, 2. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan. saran, dan masukan Jumlah Jumlah sesuai tingkat kebutuhan data dan informasi. Pelaksana Jaminan Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan Pelayanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, dan santun. Jaminan 1. Keamanan data dan informasi dijamin sesuai dengan peraturan keamanan dan perundang-undangan yang berlaku. keselamatan 2. Disposisi dibubuhi tanda tangan, sehingga dijamin keasliannya; pelayanan 3. Kompetensi Analis yang ditugaskan dijamin kehandalannya. Evaluasi kinerja Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran pelaksana penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.

3

PELAYANAN PEMASANGAN LAMPU PJU

Recommend Documents