MUATAN MATERI DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KETAATAN HUKUM (Analisis Isi pada Buku PKn Kelas VII Karangan Sugeng Priyanto, dkk dan Pelaksanaannya di MTs Negeri Surakarta II Tahun Pelajaran 2012/2013)
NASKAH PUBLIKASI
Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan Guna mencapai derajat Sarjana S-1 1 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Oleh: AGUSTIN INDRA PRATIWI A22 A220090110 0090110
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2013
MUATAN MATERI DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KETAATAN HUKUM (Analisis Isi pada Buku PKn Kelas VII Karangan Sugeng Priyanto, dkk dan Pelaksanaannya di MTs Negeri Surakarta II Tahun Pelajaran 2012/2013)
Oleh: Agustin Indra Pratiwi*, Drs. Achmad Muthali’in M.Si** Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, UMS. ** Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan muatan materi pendidikan ketaatan hukum dalam buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan karangan Sugeng Priyanto dkk dan pelaksanaannya dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas VII di MTs Negeri Surakarta II Tahun Pelajaran 2012/2013. Penelitian ini menggunakan sumber data buku Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VII karangan Sugeng Priyanto dkk, kepala sekolah, guru pkn, guru bk, guru agama Islam, dan siswa. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan mengkaji dokumen atau arsip. Validitas data menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik atau metode pengumpulan data. Metode penelitian menggunakan teknik analisis interaktif. Analisis interaktif digunakan untuk membandingkan data yang diperoleh melalui wawncara, observasi, dan mengkaji dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan kelas VII karangan Sugeng Priyanto dkk yang digunakan di MTs Negeri Surakarta II memuat materi pendidikan ketaatan hukum. Muatan materi pendidikan ketaatan hukum dalam buku tersebut dimuat dalam bentuk kalimat, ilustrasi gambar, maupun soal. Materi pendidikan ketaatan hukum yang dimaksud meliputi ketaatan pada norma, kebiasaan, dan adat istiadat, ketaatan pada ketentuan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, ketaatan pada ketentuan yang berlaku dalam kehidupan bernegara, ketaatan yang berlaku dalam lingkungan sekolah, ketaatan terhadap perlindungan HAM, ketaatan terhadap penegakan HAM, dan ketaatan pada peraturan mengemukakan pendapat; 2) Pelaksanaan pendidikan ketaatan hukum di MTs Negeri Surakarta II dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran PKn oleh guru PKn, selain itu pelaksanaan pendidikan ketaatan hukum juga dilaksanakan di luar kelas dalam lingkungan sekolah. Kata Kunci: Materi Muatan Buku PKn, Pelaksanaan Pendidikan Ketaatan Hukum, Pendidikan PKn.
1
PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 3 ayat 1 UUD 1945), karenanya hukum menjadi bagian penting guna mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus tujuan hukum itu sendiri, yanitu menjamin kepastian perlakuan hukum dan keadilan yang diterima masyarakat. Akan tetapi keadilan tersebut belum tercapai sebagaimana yang diharapkan, karena masih banyak terjadi ketimpangan, kesenjangan, dan ketidak-adilan, lebih khusus pelanggaran terhadap kaidah hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum dapat melahirkan kesenjangan sosial yang bisa berkembang menjadi konflik sosial. Konflik dapat muncul dari perbedaan pola perilaku dalam masyarakat dengan norma-norma atau aturan hukum yang berlaku. Karena itu untuk mencegah konflik tersebut perlu penegakan aturan hukum. Keberadaan hukum harus dipaksa, meski awalnya terpaksa, selanjutnya diharapkan masyarakat memahami dan menyadari tujuan hukum untuk menciptakan ketenteraman dan keadilan. Dengan demikian keberadaan hukum sangat penting sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga masyarakatnya. Pendidikan ketaatan hukum ditransformasikan di sekolah-sekolah melalui mata pelajaran PKn sebagai salah satu sarana untuk melahirkan generasi muda agar dapat mengaktualisasikan dan melestarikan demokrasi (Rosyda dkk, 2003:17-18). Mata pelajaran PKn memiliki visi, misi, dan tujuan yang mengarah pada pembentukan warga negara yang baik dan bertanggung jawab sebagai wujud perilaku dalam kehidupan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara Pancasila. Visi, misi, dan tujuan PKn tersebut selanjutnya dijabarkan dalam kurikulum. Kurikulum PKn memuat materi-materi yang mendukung terlaksananya pendidikan ketaatan hukum yang kemudian dituangkan dalam buku ajar dan diajarkan oleh guru PKn ketika mengajarkan mata pelajaran PKn. Keberadaan buku ajar sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran diharapkan dapat menjadi sarana pengayaan pengetahuan siswa untuk materi PKn, khususnya materi ketaatan hukum. Pendidikan ketaatan hukum merupakan muara sebagai bentuk aktualisasi dari demokrasi. Selanjutnya diharapkan mampu memberikan
2
kesadaran dalam diri peserta didik untuk patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sakalipun. Buku ajar merupakan komponen yang sangat penting dalam dunia pendidikan, sebagai bahan rujukan guru dan siswa untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran. Keberadaan buku ajar dapat membantu siswa dalam memahami dan menguasai tujuan yang hendak dicapai. Buku ajar sebagai sarana pembelajaran dapat menjadi pegangan siswa dalam menguasai kompetensi yang diharapkan. Kualitas buku ajar sangat mempengaruhi keberhasilan proses pelaksanaan pembelajaran. Maka dari itu kualitas buku ajar tidak boleh diabaikan. Meski buku ajar dirancang sesuai dengan kurikulum, namun pada kenyataannya masih ditemukan buku ajar yang materinya tidak sepenuhnya sesuai dengan amanat kurikulum. Hal ini menegaskan bahwa masih terdapat buku ajar yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa dan kurikulum yang berlaku. Pelaksanaan pendidikan ketaatan hukum di sekolah dilaksanakan dengan mengacu pada buku Pendidikan Kewarganegaraan, karena dalam buku tersebut memuat materi-materi yang berkaitan dengan pendidikan ketaatan hukum. Pendidikan ketaatan hukum dilaksanakan dalam proses pembelajaran di kelas. Nilai-nilai pendidikan ketaatan hukum yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran meliputi ketaatan pada norma, kebiasaan, dan adat istiadat; ketaatan pada ketentuan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat; ketaatan pada ketentuan yang berlaku dlam kehidupan bernegara; ketaatan yang berlaku dalam lingkungan sekolah; ketaatan terhadap perlindungan HAM; ketaatan terhadap penegakan HAM; dan ketaatan pada peraturan mengemukakan pendapat. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, hal ini mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian terhadap analisis isi buku dan pelaksanaannya pada suatu unit pendidikan. Oleh karena itu dipandang cukup penting untuk mengadakan penelitian tentang muatan materi dan pelaksanaan pendidikan ketaatan hukum, yang dilakukan dengan analisis isi pada buku PKn kelas VII karangan Sugeng Priyanto, dkk serta pelaksanaannya di MTs Negeri Surakarta II Tahun Pelajaran 2012/2013.
3
LANDASAN TEORI Pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (Gerungan, 2011). Hukum merupakan tata tertib yang berwujud kumpulan kaidah-kaidah baik yang tertulis maupun tidak tertulis, lahir, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat (Mas, 2004:21-22). Pendidikan ketaatan hukum merupakan bentuk pelatihan menghargai dan menghormati keberadaan hukum itu sendiri, bahwa ketaatan hukum tidak terlepas dari kesadaran hukum, berupa apa sajakah kewajiban yang harus dilaksanakan, dan apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan sanksi (Meta, 2011). Pelaksanaan pendidikan ketaatan hukum tidak hanya terikat pada hukum yang berlaku dalam suatu negara, melainkan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, di sekolah, maupun di lingkungan keluarga sekalipun (Hidayat, 2011). Materi PKn Kelas VII SMP/MTs yaitu norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), kemerdekaan mengemukakan pendapat (BSNP, 2006:157). Materi pendidikan ketaatan hukum dalam buku ajar PKn menyesuaikan SK dan KD mata pelajaran PKn, sesuai dengan pedoman kurikulum yang telah ditetapkan. Muatan materi pendidikan ketaatan hukum di jenjang SMP/MTs kelas VII yang dijadikan indikator secara umum dalam menelaah buku dan pelaksanaannya di lokasi peneliti yaitu ketaatan pada norma, kebiasaan, dan adat istiadat; ketaatan pada ketentuan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat; ketaatan pada ketentuan yang berlaku dalam kehidupan bernegara; ketaatan yang berlaku dalam lingkungan sekolah; ketaatan terhadap perlindungan HAM; ketaatan terhadap penegakan HAM; dan ketaatan pada peraturan mengemukakan pendapat. Pelaksanaan pendidikan ketaatan hukum saat ini dilaksanakan melalui pendidikan, yakni melalui mata pelajaran PKn. Pelaksanaan pendidikan ketaatan hukum dalam proses pembelajaran PKn harus sesuai dengan prinsip pendidikan nasional dan visi,
4
misi, tujuan PKn yang tertuang dalam kurikulum PKn. Kurikulum PKn yang memuat pendidikan ketaatan hukum dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan RPP.
METODE PENELITIAN Tempat Penelitian ini di MTs Negeri Surakarta II. Tahap-tahap pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama empat bulan, yaitu sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Januari 2013. Jenis data penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data penelitian adalah kepala sekolah, guru, siswa, tempat dan peristiwa berlangsungnya penelitian, dokumen dan arsip. Subjek penelitian ini adalah guru PKn Kelas VII MTs Negeri Surakarta II, Kepala Sekolah, Guru BK, Guru Agama Islam, dan siswa Kelas VII MTs Negeri Surakarta II, serta peneliti sendiri. Prosedur penelitian terdiri dari tahap pra-lapangan, tahap kegiatan lapangan, tahap analisis data, dan tahap penulisan laporan (Moleong, 2004:127-148). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan mengkaji dokumen atau arsip. Teknik yang digunakan untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan analisis model interaktif. Adapun langkah-langkah teknik analisis data model interaktif yaitu berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi (Idrus, 2009: 147-152). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kisi-kisi wawancara, kisi-kisi observasi, dan kisi-kisi telaah dokumen.
HASIL PENELITIAN Materi pendidikan ketaatan hukum termuat dalam kurikulum PKn juga terdapat dalam silabus PKn kelas VII yang digunakan di MTs Negeri Surakarta II. Silabus tersebut kemudian dijabarkan ke dalam RPP PKn kelas VII yang dibuat oleh guru PKn dan dilaksanakan dalam proses pembelajaran di kelas VII MTs Negeri Surakarta II. Materi pendidikan ketaatan hukum juga terdapat dalam buku ajar PKn kelas VII karangan Sugeng Priyanto dkk. Materi tersebut meliputi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
5
bernegara; perlindungan dan penegakan hak asasi manusia; dan kemerdekaan mengemukakan pendapat. Pendidikan ketaatan hukum dilaksanakan dalam proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Hal ini dapat dilihat salah satunya pada saat guru memberikan izin kepada siswa yang hendak pergi ke kamar kecil, ke UKS, maupun mengisi tinta ke tempat piket. Keterangan ini menunjukkan pelaksanaan pendidikan ketaatan hukum dalam hal ketaatan terhadap perlindungan HAM. Temuan pada saat penelitian yang dapat dihubungkan dengan kajian teori terdapat pada proses pelaksanaan pendidikan ketaatan hukum di luar kelas maupun interaksi yang terjadi di lingkungan MTs Negeri Surakarta II. Sekolah memberikan kesempatan kepada siswa untuk beribadah, beristirahat pada saat jam istirahat, dan menggunakan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Kesempatan beribadah merupakan bentuk pelaksanaan HAM yang berupa kebebasan beragama. Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menganalisis tentang materi muatan dan pelaksanaan pendidikan ketaatan hukum dalam buku ajar PKn kelas VII karangan Sugeng Priyanto dkk di MTs Negeri Surakarta II.
KESIMPULAN Buku ajar PKn kelas VII karangan Sugeng Priyanto dkk yang digunakan di MTs Negeri Surakarta II memuat materi pendidikan ketaatan hukum. Muatan materi pendidikan ketaatan hukum dalam buku tersebut termuat dalam bentuk kalimat, ilustrasi gambar, maupun dalam bentuk soal. Kurikulum, standar kompetensi, dan kompetensi dasar PKn MTs kelas VII memuat materi pendidikan ketaatan hukum yang dijabarkan ke dalam silabus dan RPP. Silabus dan RPP kelas VII MTs Negeri Surakarta II memuat tentang pendidikan ketaatan hukum. Pendidikan ketaatan hukum dilaksanakan dalam proses pembelajaran di kelas. Pendidikan ketaatan hukum juga dapat dilihat dari interaksi guru dengan siswa, maupun siswa dengan siswa di luar kelas.
6
SARAN Sebagai salah satu upaya untuk ikut mengembangkan pemikiran dalam rangka meningkatkan penanaman nilai-nilai pendidikan ketaatan hukum, maka penulis perlu menyampaikan beberapa saran yaitu ditujukan kepada penulis buku, kepada penerbit buku, kepada kepala sekolah, kepada guru, kepada siswa, kepada masyarakat, dan kepada peneliti berikutnya
7
DAFTAR PUSTAKA BSNP. 2006. Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Menengah. Jakarta: BP. Cipta Jaya. Gerungan. 2011. “Pengertian Pendidikan” (http://mediaedukasiku.blogspot.com/ 2011/10/pengertian-pendidikan.html#more). Diakses pada Tanggal 13 November 2012 Pukul 16:27. Hidayat, Ahmad. 2011. Kesadaran Hukum dalam Masyarakat. Cirebon: Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga. Mas, Marwan. 2004. Pengantar Ilmu Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia. Meta, Erry. 2011. “Membangun Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Filsafat Hukum dalam Membangun Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum” (http://errymeta.blogspot.com/2011/05/membangun-kesadaran-hukum-danketaatan.html. Diakses pada Tanggal 10 Oktober 2012 Pukul 19:52. Moleong, J. Lexy. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya. Rosyda, Dede dkk. 2003. Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada Media.
8
