Pedoman Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bagi Pemerintah Daerah Provinsi

Pedoman Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bagi Pemerintah Daerah Provinsi


IPD: I KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrrahim Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia merupakan domain Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, meskipun kebijakan Pendidikan Agama dan pendidikan Keagamaan secara teknis menjadi tanggung jawab Kementerian Agama sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam rangka pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam merancang berbagai program pembinaan guna meningkatkan kualitas Pendidikan Agama dan pendidikan Keagamaan. Salah satu program yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2012 adalah Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan bagi Pemerintah Daerah provinsi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi/penghargaan kepada Pemerintah Daerah provinsi yang memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi terhadap peningkatan mutu Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dengan kegiatan ini diharapkan penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dapat terus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Pedoman ini dibuat sebagai acuan pelaksanaan Pemberian Apresiasi/Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan bagi pihak-pihak lain yang terkait. Jakarta, September 2012 Direktur Pendidikan Agama Islam

Dr. H. M Amin Haedari, M.Pd

i


IPD: I SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Assalamu’alaikum Wr. Wb Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia merupakan domain Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2010-2014 adalah peningkatan mutu, akses, dan daya saing Pendidikan Islam. Pembangunan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan merupakan ikhtiar bersama berbagai pihak. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah memiliki posisi yang penting sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (2) tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang menegaskan bahwa Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Kementerian Agama memberikan apresiasi/penghargaan atas dukungan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah provinsi dalam bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan sejak tahun 2008. Dengan apresiasi/penghargaan ini diharapkan kepedulian dan komitmen Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan menjadi lebih baik dan meningkat. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait yang ikut serta menyukseskan kegiatan ini, semoga apa yang kita lakukan berguna bagi peningkatan mutu, akses, dan daya saing Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan di masa yang akan datang. Amin. Wassalamu’alikum Wr. Wb

Jakarta, September 2012 Direktur Jenderal ttd Prof. Dr. H. Nur Syam

ii


IPD: I DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................................. i SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM ........................................ ii DAFTAR ISI ................................................................................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1 A. LATAR BELAKANG .............................................................................................................. 1 B. DASAR HUKUM ..................................................................................................................... 1 C. TUJUAN ................................................................................................................................... 2 D. MANFAAT............................................................................................................................... 2 E. SASARAN ................................................................................................................................. 3

BAB II PENGERTIAN, SIFAT, DAN KRITERIA PENERIMA APRESIASI ................. 4 A. PENGERTIAN ......................................................................................................................... 4 B. SIFAT ......................................................................................................................................... 5 C. KRITERIA PENERIMA........................................................................................................... 5

BAB III MEKANISME, PROSEDUR, TAHAPAN, DAN WAKTU PEMBERIAN PENGHARGAAN........................................................................................................ 6 A. MEKANISME PELAKSANAAN ......................................................................................... 6 B. PROSEDUR PENGUSULAN ................................................................................................ 7 C. JADWAL DAN TAHAPAN KEGIATAN

.................................. 7

D. WAKTU PEMBERIAN PENGHARGAAN ......................................................................... 8

BAB IV PENUTUP ...................................................................................................................... 9

INSTRUMEN PENJARINGAN DATA

iii


BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab. Meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia merupakan domain Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, meskipun kebijakan pendidikan Agama dan pendidikan Keagamaan secara teknis menjadi tanggung jawab Kementerian Agama sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional diperlukan hubungan yang sinergis dan komitmen yang kuat dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta organisasi dan anggota masyarakat yang peduli pendidikan. Di bidang pendanaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengamanatkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggug jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Di dalam undang-indang ini juga diamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediaakn anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas, di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa salah sau urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota adalah penyelenggara pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan di daerah sangat ditentukan oleh komitmen Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, serta komitmen masyarakat. Atas pertimbangan tersebut, selayaknya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI memberi Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan kepada pemerintah daerah provinsi (Gubernur) yang memiliki kepedulian dan komitmen tinggi terhadap peningkatabn mutu Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang berfungsi sebagai pertahanan moral dan akhlak bangsa.

B. DASAR HUKUM 1. 2. 3. 4.

Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia (UUD RI) 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 1


IPD: I 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara seta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

C. TUJUAN Kegiatan Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ini bertujuan untuk memberi apresiasi/penghargaan kepada Pemerintah Daerah provinsi yang memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi terhadap peningkatan mutu, akses, dan daya saing Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

D. MANFAAT 1. Terwujudnya peningkatan mutu, akses, dan daya saing dalam penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan di provinsi. 2. Meningkatnya kepedulian dan komitmen Pemerintah Daerah provinsi terhadap peningkatan mutu, akses, dan daya saing Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; 3. Meningkatnya citra pendidikan agama dan pendidikan keagamaan serta perhatian dari penyelenggara pendidikan, anak didik, orang tua, pemerintah provinsi dan stakeholder; 4. Terjalinnya kerja sama konstruktif antara Kementerian Agama dengan provinsi dalam meningkatkan mutu, akses, dan daya saing pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

2


IPD: I E. SASARAN Sasaran penerima Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ini adalah Pemerintah Daerah provinsi yang memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi terhadap peningkatan mutu, akses, dan daya saing Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

3


IPD: I BAB II PENGERTIAN, SIFAT, DAN KRITERIA PENERIMA A. PENGERTIAN 1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas dalam bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. 2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembangunan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 4. Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran Agama, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. 5. Pendidikan Keagamaan adalah jenis pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peran yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran Agama dan/atau menjadi ahli ilmu Agama dan mengamalkan ajaran agamanya. 6. Kepedulian adalah perhatian yang diberikan oleh gubernur terhadap Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. 7. Komitmen adalah upaya kerja keras dan loyalitas yang dimiliki gubernur dalam peningkatan mutu Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. 8. Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan adalah apresiasi/penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah provinsi yang memiliki kepedulian dan komitmen tinggi terhadap Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang layak menerimanya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 9. Gubernur adalah jabatan kepala pemerintahan pada Provinsi. 10. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang mempunyai wilayah kerja di tingkat provinsi. B. SIFAT 1. Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan adalah suatu penghargaan Pemerintah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah provinsi. 2. Setiap penerima penghargaan hanya berhak menerima satu kali penghargaan sejenis dalam kurun waktu lima tahun.

4


IPD: I C. KRITERIA PENERIMA Kriteria khusus bagi Pemerintah Daerah provinsi yang berhak menerima Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan adalah sebagai berikut: 1. Memiliki visi, misi, strategi, dan target yang terukur dan jelas untuk peningkatan mutu, akses, dan daya saing Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. 2. Memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk peningkatan mutu , akses, dan daya saing Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dengan mengalokasikan anggaran yang memadai dan berkeadilan untuk Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. 3. Memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. 4. Memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana bagi pembangunan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikannya. 5. Masa jabatan minimal lebih dari 1 (satu) tahun.

5


IPD: I BAB III MEKANISME, PROSEDUR, TAHAPAN, DAN WAKTU PEMBERIAN PENGHARGAAN A. MEKANISME PELAKSANAAN Pedoman ini dibuat sebagai acuan pelaksanaan Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan bagi Pemerintah Daerah provinsi yang mempunyai kepedulian dan komitmen tinggi terhadap peningkatan mutu, akses dan daya saing Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Adapun mekanisme Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan bagi Pemerintah Daerah provinsi disajikan pada bagan di bawah ini: Sosialisasi program Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan bagi Pemerintah daerah provinsi melalui surat dan pengumuman di website Kementerian Agama RI yang dilampiri dengan Pedoman dan Instrumen Penjaringan Data Awal (IPD-I)

Pemerintah Daerah provinsi mengisi Instrumen Penjaringan Data Awal (IPD-I) dan melengkapi dengan data pendukung

Pemerintah Daerah provinsi mengirimkan isian Instrumen Penjaringan Data Awal (IPD-I) dan melengkapi dengan data pendukung kepada Tim Penilai Pemberian Penghargaan Amal Bhakti bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Gedung Kementerian Agama RI Lt. VII Ruang A 702 Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, paling lambat sudah kami terima tanggal 5 Nopember 2012.

Tim Penilai melakukan evaluasi terhadap isian IPD-I dan data kelengkapannya, dengan hasil shortlist calon penerima apresiasi/penghargaan Amal Bhakti bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan bagi Pemerintah Daerah provinsi

Calon penerima apresiasi/penghargaan Amal Bhakti bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan bagi Pemerintah Daerah provinsi diverifikasi oleh Tim Verifikator dengan menggunakan Instrumen Panjaringan Data Faktual (IPD-II)

Tim Penilai melakukan evaluasi dan skoring terhadap hasil verifikasi melalui instrument penjaringan data faktual (IPD-II) , dengan hasil nominator penerima apresiasi/penghargaan Amal Bhakti bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan bagi Pemerintah Daerah provinsi

6


IPD: I

Penerima apresiasi/penghargaan Amal Bhakti bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan bagi Pemerintah Daerah provinsi di undang pada acara puncah Hari Amal Bhakti Kementerian Agama RI pada tanggal 3 Januari 2013

Nominator penerima apresiasi/penghargaan Amal Bhakti bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan bagi Pemerintah Daerah provinsi diundang untuk memperesentasikan kebijakan dan program Pemerintah Daerah provinsi terkait peningkatan mutu, akses dan daya saing pendidikan agama dan pendidikan keagamaan

B. PROSEDUR PENGUSULAN

1. Nama Pemerintah Daerah Provinsi calon penerima Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan diusulkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan. Usulan calon penerima penghargaan disertai dengan dokumen lengkap yang membuktikan kelayakan calon penerima, berikut buktibukti fisik sebagaimana dimaksud dalam instrumen penyaringan data awal dengan kode IPD - I. 2. Tim Pusat yang terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama melakukan verifikasi dan penilaian atas kelayakan calon penerima penghargaan. 3. Jumlah calon penerima yang akan diverifikasi ditentukan oleh Tim Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. 4. Dokumen usulan calon penerima penghargaan dikirim kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan alamat seperti di bawah ini: TIM PUSAT PEMBERIAN PENGHARGAAN AMAL BHAKTI BIDANG PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN BAGI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI JALAN LAPANGAN BANTENG BARAT NO. 3-4 JAKARTA PUSAT Telp. (021) 3522871 Fax. (021)3522871

C. JADWAL DAN TAHAPAN KEGIATAN 1. Surat pemberitahuan yang dilampiri pedoman dan instrumen penjaringan data awal (IPD-I) dikirim kepada Pemerintah Daerah provinsi pada tanggal 23 Oktober 2012 2. Pemerintah Daerah mengisi Instrumen Penjaringan Data Awal (IPD-I) dan melengkapi dengan data pendukung serta mengirimkan kepada Tim Penilai Pemberian Penghargaan Amal Bhakti bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Gedung Kementerian Agama RI Lt. VII Ruang A 702 Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, paling lambat tanggal 5 Nopember 2012. 3. Evaluasi terhadap isian IPD-I dan data kelengkapannya tanggal 7 s.d. 9 Nopember 2012 7


IPD: I 4. Verifikasi shortlist menggunakan instrument penjaringan data factual (IPD-II) tanggal 13 s.d. 23 Nopember 2012 5. Evaluasi dan skoring IPD-II tanggal 26 s.d. 28 Nopember 2012 6. Presentasi nominator Penerima Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan tanggal 30 Nopember s.d. 2 Desember 2012 7. Penyiapan SK Menteri Agama tanggal 4 Desember 2012 8. Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan bagi Pemerintah Daerah provinsi tanggal 3 Januari 2013. D. WAKTU PEMBERIAN PENGHARGAAN Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan bagi Pemerintah Daerah provinsi yang mempunyai kepedulian dan komitmen tinggi terhadap peningkatan mutu, akses, dan daya saing Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dilaksanakan bersamaan dengan puncak acara peringatan Hari Amal Bhakti tanggal 3 Januari 2013 oleh Menteri Agama RI di Jakarta.

8


IPD: I BAB IV PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan umum pelaksanaan Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan bagi Pemerintah Daerah provinsi yang mempunyai kepedulian dan komitmen tinggi terhadap peningkatan mutu, akses, dan daya saing Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

9


IPD: I

INSTRUMEN PENJARINGAN DATA AWAL APRESIASI PENDIDIKAN ISLAM BIDANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN BAGI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI 2012 0


IPD: I

INSTRUMEN PENJARINGAN DATA AWAL APRESIASI PENDIDIKAN ISLAM BIDANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN BAGI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2012 Petunjuk pengisian: 1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 2. Jawaban ditulis dengan huruf cetak atau dengan cara diberi tanda silang (X) pada pilihan jawaban

yang tersedia. 3. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat ditambahkan pada kertas lain. No

Pernyataan/Pertanyaan

1.

Provins

2.

Nama gubernur

3.

Menjabat mulai (tgl/bln/thn)

4.

Visi Pemda Provinsi (Tulis lengkap)

5.

Misi Pemda Provinsi yang berkaitan dengan pendidikan (Tulis lengkap)

6.

Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah, madrasah, pondok pesantren dan perguruan tinggi agama Islam (Tulis nomor, tahun dan tentang. Bila Peraturan Daerahnya bersifat umum, maka sebutkan pasal dan bunyinya)

7.

Implementasi Peraturan Daerah tersebut di atas

Jawaban

Skor (hanya diisi oleh panitia pusat)

1. Dilaksanakan secara efektif 2. 3. Dilaksanakan tidak efektif 4. Tidak dilaksanakan

IPD: I Penghargaan Amal Bhakti Pemerintah Daerah Provinsi________________________________________________________ Page

1


IPD: I 8.

Peraturan gubernur yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam di sekolah, madrasah, pondok pesantren dan perguruan tinggi agama Islam (Tulis nomor, tahun dan tentang. Bila peraturannya bersifat umum sebutkan pasal dan bunyinya)

9.

Implementasi Peraturan gubernur tersebut di atas

1. Dilaksanakan secara efektif 2. Dilaksanakan tidak efektif 3. Tidak dilaksanakan

10.

Surat keputusan gubernur yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam di sekolah, madrasah, pondok pesantren dan perguruan tinggi agama Islam. (Tulis nomor, tahun dan tentang)

11.

Implementasi keputusan gubernur tersebut di atas


12.

Instruksi gubernur yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam di sekolah, madrasah, pondok pesantren dan perguruan tinggi agama Islam. (Tulis nomor, tahun dan perihal)

13.

Implementasi instruksi gubernur tersebut di atas


14.

Surat edaran gubernur yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam di sekolah, madrasah, pondok pesantren dan perguruan tinggi agama Islam. (Tulis nomor, tahun dan perihal)

15.

Implementasi surat edaran gubernur tersebut di atas


16.

Surat himbauan gubernur yang berkaitan langsung dengan pendidikan agama Islam di sekolah, madrasah, pondok pesantren dan perguruan tinggi agama Islam. (Tulis nomor, tahun dan perihal)

17.

Implementasi surat himbauan gubernur



2


IPD: I 18.

Peran kepala daerah pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)

1. Sebagai salah satu pendiri PTAI 2. Sebagai dewan kurator 3. Pengurus yayasan 4. Rektor/ketua PTAI

19.

Perhatian dan dukungan terhadap Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)

1. Dukungan regulasi 2. Rekomendasi pendirian PTAI 3. Fasilitasi kegiatan

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)

1. Rutin

Besar anggaran pendidikan yang di alokasikan untuk di sekolah (PAI), madrasah, pontren, dan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)

1. ≤5% APBD

Bantuan dana pendidikan untuk dosen pendidikan agama Islam (PAI) pada Perguruan Tinggi Umum (PTU)

1. Ada

Bantuan dana operasional penyelenggaraan pendidikan agama Islam (PAI) pada Perguruan Tinggi Umum (PTU)

1. Ada

Peran dalam mengkoordinir dana Corporate Social Responsibility (CSR) bagi Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)

1. Ada

Peran dalam pemberdayaan alumni Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)

1. Dosen

2. Tidak rutin

2. >5% APBD

2. Tidak

2. Tidak

2. Tidak

2. Guru 3. Penyuluh Agama 4. Pegawai Administrasi 5. Imam masjid 6. Konsultan

26.

Program peningkatan profesionalisme guru pendidikan agama Islam

1. Beasiswa 2. Pendidikan dan pelatihan (diklat) 3. Bantuan biaya peningkatan kualifikasi 4. Lainnya, ........

27.

1Peningkatan kesejahteraan guru pendidikan agama dan keagamaan pada sekolah

1. Tambahan penghasilan tetap 2. Tunjangan hari raya

bulanan secara

3. Natura 4. Pakaian seragam 5. Lainnya, ........


3


IPD: I 28.

Anggaran pendidikan

1. > 20% dari APBD 2. = 20% dari APBD 3. < 20% dari APBD

29.

Bantuan sarana belajar pendidikan agama dan pendidikan keagamaan

1. Tempat praktek ibadah (mushala/masjid) 2. Perpustakaan agama 3. Laboratorium agama 4. Lainnya, .........

30.

31.

32.

Program pembinaan pendidikan agama berbasis kerukunan

1. Ada

Program peningkatan iman dan taqwa (IMTAQ)

1. Ada

Insentif guru PNS dan honorer di madrasah (MI, MTs dan MA)

1. Rutin

2. Tidak ada

2. Tidak ada

2. Tidak rutin 3. Tidak ada

33.

34.

35.

36.

37.

Peran Pemda Provinsi dalam mengkoordinasikan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk PAI di sekolah, madrasah dan pontren

1. Ada 2. Tidak ada

Peran Pemda provinsi dalam membantu madrasah dan pontren yang terkena bencana alam. (jawaban boleh lebih dari satu)

1. Melakukan koordinasi penanggulangan dampak bencana terhadap madrasah dan pontren

Peran Pemda provinsi dalam peningkatan akses pendidikan di madrasah dan pontren. (jawaban boleh lebih dari satu)

1.

Menyediakan dana BOS dari APBD

2.

Menyediakan bantuan siswa miskin untuk madrasah dan pontren

3.

Menyediakan lahan untuk pendirian madrasah dan pontren

4.

Membangun madrasah dan pontren dari APBD provinsi

Apakah Pemda provinsi memberikan bantuan block grant kepada pontren/diniyah/TPQ

1.

Ya

2.

Tidak

Program peningkatan profesionalisme ustadz pontren/diniyah/TPQ

1. Beasiswa

2. Mengalokasikan bantuan untuk madrasah dan pontren yang terkena bencana

2. Pendidikan dan pelatihan (diklat) 3. Bantuan biaya peningkatan kualifikasi 4. Lainnya, ........


4


IPD: I 38.

Program peningkatan kesejahteraan ustadz pada pontren/diniyah/TPQ

1. Tambahan insentif bulanan secara tetap 2. Tunjangan hari raya 3. Natura 4. Pakaian seragam 5. Lainnya, ....... Total Skor

…....................., tgl.........bulan .......................... 2012

Gubenur Provinsi........................................................

...................................................................

Catatan:

1. Data/dokumen pendukung butir nomor 7 s/d 38 harap dilampirkan. 2. Formulir IPD: 1 dapat diunduh melalui www.kemenag.go.id


5

Pedoman Pemberian Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bagi Pemerintah Daerah Provinsi

Recommend Documents