PANDUAN INDIKATOR KUALITAS AUDIT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
Draf ini diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia v – 12 Oktober 2016
Exposure Draft Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik Draf Panduan Indikator Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik ini disusun sebagai respon atas rekomendasi dari Komite Profesi Akuntan Publik kepada Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) untuk bersama-sama dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan guna menetapkan indikator kualitas audit, dalam rangka mendorong peningkatan kualitas jasa audit. Draf panduan ini juga disusun dalam rangka merespon perkembangan global yang menuntut pelaksanaan audit sesuai dengan best practice internasional. Draf panduan ini disahkan dalam rapat Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia pada tanggal 12 Oktober 2016 dan telah dikomunikasikan kepada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Draf ini dipublikasikan melalui website IAPI yang dapat diakses oleh publik. Draf ini juga disampaikan kepada anggota, regulator, akademisi, pengguna jasa Akuntan Publik dan masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan tanggapan. Tanggapan terhadap draf ini diharapkan telah diterima oleh IAPI paling lambat tanggal 30 November 2016. Tanggapan dapat disampaikan melalui sekretariat IAPI dengan alamat Office 8 Building Lantai 12, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot#28, Senopati Raya, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-52, Jakarta 12190 atau melalui email ke
[email protected] atau melalui fax di nomor 021 72795441.
ii
Daftar Isi
Paragraf Latar Belakang …………………………………………………. Tujuan ……………………………………………………………. Manfaat ………………………………………………………….. Definisi ………………………………………………………….. Indikator Kualitas Audit…………………………………….. Kompetensi Auditor……………………………………………. Etika dan Independensi Auditor……………………………. Penggunaan Waktu Personil Kunci Perikatan…………… Sistem Pengendalian Mutu ………………………………….. Hasil Reviu Mutu atau Inspeksi Pihak Eksternal dan Internal …………………………………………………………... Rentang Kendali Perikatan ………………………………….. Organisasi dan Tata Kelola KAP ……………………………. Kebijakan Imbalan Jasa ……………………………………… Komunikasi Indikator Kualitas Audit ………………….. Laporan Transparansi Kualitas Audit ………….………….. Peran Institut Akuntan Publik Indonesia……….............. Tanggal Efektif dan Keterterapan Panduan…………... Lampiran I : Ilustrasi Laporan Transparansi Kualitas Audit Lampiran II : Ilustrasi Pencantuman Daftar Laporan Transparansi pada Website IAPI
01 – 06 07 08 09 10 11 – 13 14 – 16 17 – 18 19 – 20 21 24 28 33
– – – –
23 27 32 35 36 37 – 41 42 – 53 54 – 57
iii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Latar Belakang 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik memberikan dasar hukum pengaturan, pembinaan dan pengawasan profesi Akuntan Publik di Indonesia. Dalam UU tersebut, Akuntan Publik dijelaskan bahwa Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asurans dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan atau informasi lainnya yang diterbitkan suatu entitas. Tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan pendapat atas laporan atau informasi keuangan tersebut, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, Akuntan Publik mempunyai peran penting dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan, sehingga profesi Akuntan Publik memiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien melalui upaya peningkatan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. 2. Untuk dapat berpraktik sebagai Akuntan Publik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, seseorang harus mendapatkan izin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan. Dalam memberikan jasa tersebut, Akuntan Publik harus mendirikan atau bergabung dalam suatu Kantor Akuntan Publik (KAP). Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, suatu KAP harus memiliki desain sistem pengendalian mutu sebagai support sistem yang memungkinkan Akuntan Publik dapat memberikan jasanya sesuai Standar Profesional Akuntan Publik dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam setiap pemberian jasanya, Akuntan Publik wajib menerapkan Standar Profesional Akuntan Publik dan kode etik profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Komite Profesi Akuntan Publik, berdasarkan UU Akuntan Publik berwenang memberikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan dan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas Akuntan Publik, melalui suratnya Nomor:S-005/KPAP/2016 bertanggal 15 April 2016 merekomendasikan kepada IAPI untuk bersama-sama dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menetapkan indikator kualitas audit.
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
4. International Federation of Accountants (IFAC) pada tahun 2014 menerbitkan A Framework for Audit Quality yang memuat suatu panduan bagi anggotanya dalam rangka mendorong peningkatan kualitas audit secara global. Dalam framework tersebut dijelaskan bahwa IFAC menjelaskan elemen kunci pada level perikatan, level KAP, dan level nasional yang relevan dengan kualitas audit. IFAC juga menggarisbawahi bahwa elemen kunci kualitas audit terletak pada level perikatan dan level KAP yang meliputi input, proses, dan ouput. IFAC juga menekankan kualitas audit dipengaruhi oleh pola hubungan (interactions) dan pemahaman pentingnya kualitas audit diantara berbagai pihak yaitu: auditor, manajemen, komite audit, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pengguna, serta regulator. Pihak-pihak tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas audit melalui peran dan fungsi masing-masing pihak tersebut. Pola hubungan dan pemahaman pentingnya kualitas audit tersebut juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual, yaitu diantaranya: regulasi audit dan pelaporan keuangan, lingkungan hukum dan budaya, corporate governance, praktik dan hukum bisnis, praktik dan kerangka basis pelaporan keuangan yang digunakan, dan dunia pendidikan. IAPI merupakan associate member dari IFAC sehingga perlu untuk mempertimbangkan penerapan framework tersebut di Indonesia. 5. Dalam memberikan jasanya, Akuntan Publik bekerja melalui KAP berdasarkan suatu perikatan yang disetujui oleh entitas selaku pihak yang bertanggung jawab atas informasi yang diterbitkan. Perikatan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini entitas selaku pengguna jasa asurans memerlukan informasi yang memadai tentang KAP. 6. Dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap praktik profesi akuntan publik maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu indikator kualitas audit pada KAP dan mengomunikasikan indikator tersebut kepada para pemangku kepentingan yang dituangkan dalam suatu panduan yang diterbitkan oleh IAPI. Tujuan 7. Panduan ini ditetapkan oleh IAPI, bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas jasa audit melalui penetapan suatu indikator kualitas audit yang relevan pada level KAP di Indonesia dan menentukan bentuk komunikasi yang tepat terhadap indikator tersebut kepada para pemangku kepentingan.
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Manfaat 8. Panduan indikator kualitas audit ini berlaku bagi KAP sebagai organisasi yang mewadahi para Akuntan Publik dalam memberikan jasa audit dan jasa lainnya. Panduan ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong peningkatan kualitas audit sebagai berikut: a. pengguna jasa dalam pengambilan keputusan dalam penunjukan KAP yang sesuai dengan kebutuhan; b. Akuntan publik dalam rangka peningkatan kualitas jasa asurans dan jasa lainnya yang sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik, kode etik profesi akuntan publik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. KAP dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola; d. regulator dalam rangka mendorong peningkatan kualitas informasi keuangan; dan e. masyarakat umum yang memerlukan informasi tentang KAP. Definisi 9. Istilah yang digunakan dalam ketentuan ini adalah sebagai berikut: a. Indikator kualitas audit adalah suatu indikator kunci yang memungkinkan suatu audit yang berkualitas dilaksanakan secara konsisten oleh Akuntan Publik melalui KAP sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku; b. Kantor Akuntan Publik, yang untuk selanjutnya disebut “KAP”, adalah suatu kantor sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik; c. Personil Kunci Perikatan adalah rekan pemegang izin akuntan publik yang terlibat dalam perikatan dan/atau personil lain yang: i. menelaah dan menyetujui penerimaan klien dan evaluasi hubungan keberlanjutan ii. menyusun, menelaah, dan/atau menyetujui kegiatan utama dalam suatu perikatan audit: 1). strategi dan rencana audit keseluruhan; 2). penilaian risiko dan menentukan respon atas risiko yang dinilai; 3). mengevaluasi kesalahan penyajian; 4). perumusan simpulan perikatan audit; atau iii. melakukan komunikasi perikatan dengan manajemen dan pihak bertanggung jawab atas tata kelola entitas.
3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
d. Rekan Perikatan adalah Akuntan Publik yang memimpin perikatan dan menandatangani laporan auditor; e. Laporan Transparansi Kualitas Audit adalah laporan yang diterbitkan oleh KAP setiap tahun berdasarkan persyaratan dalam ketentuan ini; f. Daftar Laporan Transparansi adalah daftar disusun dan dipublikasikan dalam website IAPI yang memuat nama KAP yang menyampaikan Laporan Transparansi Kualitas Audit kepada IAPI; g. Akuntan Publik adalah seseorang yang mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa asurans dan jasa lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik; h. Pemimpin Rekan adalah pemimpin KAP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i. Rekan adalah Akuntan Publik atau orang lain yang menjadi sekutu pada KAP berbentuk persekutuan sesuai ketentuan yang berlaku; j. Anggota adalah anggota IAPI. Indikator Kualitas Audit 10. Dalam panduan ini, indikator kualitas audit pada level KAP yang mencakup perikatan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik adalah sebagai berikut: a. kompetensi auditor; b. etika dan independensi auditor; c. penggunaan waktu Personil Kunci Perikatan; d. pengendalian mutu perikatan; e. hasil reviu mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal; f. rentang kendali perikatan; g. organisasi dan tata kelola KAP; dan h. kebijakan imbalan jasa. Kompetensi Auditor 11. Kompetensi auditor merupakan kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama-sama dalam suatu tim atau secara mandiri berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku. Kompetensi auditor dapat diperoleh melalui pendidikan pada perguruan tinggi pada bidang akuntansi, kegiatan pengembangan dan pelatihan profesional di tempat bekerja, yang kemudian dibuktikan melalui penerapan pada praktik pengalaman kerja. Sertifikasi profesi merupakan suatu bentuk pengakuan IAPI terhadap kompetensi auditor.
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Auditor harus senantiasa menjaga dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan pelatihan berkelanjutan. 12. Pengukuran kompetensi seorang auditor tidak mudah. Pada umumnya auditor merupakan lulusan program pendidikan akuntansi dari perguruan tinggi di Indonesia atau luar negeri. Auditor yang memiliki sertifikasi profesi merupakan suatu indikator bahwa kompetensinya terukur dan diakui asosiasi, sehingga idealnya setiap auditor memiliki sertifikasi profesi dari IAPI. Demikian juga ketentuan UU mewajibkan setiap akuntan publik dan anggota IAPI harus menempuh kegiatan pendidikan profesional berkelanjutan minimal 40 SKP yang setara dengan 40 jam pelatihan setiap tahun, atau sekitar 2,5% dari jumlah waktu efektif dalam satu tahun. Oleh karena itu indikator yang cukup obyektif untuk menentukan kompetensi auditor yaitu meliputi: a. rasio jumlah auditor yang memiliki sertifikasi profesi yang diterbitkan oleh IAPI terhadap jumlah keseluruhan staf profesional; b. rasio rata-rata jumlah jam pengembangan dan pelatihan kompetensi dibandingkan dengan jumlah jam efektif dalam setiap tahun per auditor. 13. Setiap KAP dapat menetapkan kebijakan rasio minimal jam pelatihan dan pengembangan auditor, yang dihitung berdasarkan basis tahunan. Demikian juga KAP dapat menetapkan kebijakan mengenai kualifikasi dan sertifikasi auditornya. Perhitungan rasio sebagaimana dijelaskan pada paragraf 12 dapat diterapkan pada level perikatan atau pada level KAP sesuai dengan kebutuhan. Penerapan pada level perikatan pada umumnya digunakan untuk mengevaluasi kecukupan kompetensi auditor pada suatu perikatan. Sedangkan penerapan pada level KAP adalah untuk mengevaluasi kompetensi auditor secara keseluruhan pada KAP tersebut. Etika dan Independensi Auditor 14. Etika dan independensi auditor merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan mendasar bagi auditor dalam melaksanakan suatu perikatan audit. Ketentuan independen berlaku bagi setiap auditor, KAP, dan Jaringan KAP. Dalam setiap perikatan, auditor harus menjaga independensinya dalam setiap pemikiran (independent of mind) dan penampilan (independent in appearance). Kepatuhan terhadap ketentuan etika dan independensi dalam suatu perikatan audit memerlukan pemahaman yang memadai setiap auditor terhadap ketentuan etika dan independensi, serta komitmen dan dukungan dari pimpinan.
5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
15. Indikator kepatuhan terhadap ketentuan etika dan independensi, yaitu: a. KAP telah memiliki panduan etika dan independensi yang berlaku bagi setiap personil, KAP, dan Jaringan KAP; b. KAP telah menunjuk partner yang bertanggung jawab atas kepatuhan etika dan independensi; c. setiap auditor telah mengikuti pelatihan tentang ketentuan etika dan independensi yang berlaku, telah menerapkan ketentuan etika dan independensi pada setiap perikatan secara memadai, serta menyampaikan deklarasi kepatuhan terhadap ketentuan etika dan independensi yang berlaku; d. rotasi terhadap Personil Kunci Perikatan telah dilakukan secara memadai; e. pernyataan independensi ditandatangani oleh seluruh anggota tim perikatan. 16. Pernyataan independensi sebagaimana dimaksud pada paragraf 15 huruf e dapat disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, untuk dimuat dalam laporan entitas yang dipublikasikan sesuai kebutuhan. Penggunaan Waktu Personil Kunci Perikatan 17. Dalam setiap perikatan, waktu yang dialokasikan dan digunakan oleh Personil Kunci Perikatan sangat menentukan kualitas audit. Kurangnya waktu yang digunakan Personil Kunci Perikatan dapat mengakibatkan pekerjaan audit diselesaikan secara kurang memadai. Semakin memadai jumlah waktu yang dialokasikan dan digunakan oleh Personil Kunci Perikatan akan memungkinkan auditor memiliki waktu yang cukup untuk menyusun, melakukan, menelaah, dan/atau menyetujui prosedur signifikan suatu perikatan audit. Penggunaan waktu Personil Kunci Perikatan merupakan salah satu bentuk komitmen pimpinan KAP terhadap kualitas. Berikut ini adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi alokasi dan penggunaan waktu Personil Kunci Perikatan, yaitu: a. rasio penggunaan waktu oleh Rekan Perikatan terhadap jumlah keseluruhan jam untuk menyelesaikan suatu perikatan; b. rasio jumlah waktu yang digunakan untuk Personil Kunci Perikatan dibandingkan jumlah waktu keseluruhan untuk menyelesaikan perikatan. 18. KAP dapat menetapkan rasio minimal penggunaan waktu rekan perikatan dan/atau Personil Kunci Perikatan terhadap jumlah jam untuk melaksanakan perikatan, yang dihitung
6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
berdasarkan basis tahunan. Perhitungan rasio pada paragraf 17 dapat diterapkan pada level perikatan atau pada level KAP. Penerapan pada level perikatan dapat digunakan untuk mengevaluasi kecukupan respons terhadap penilaian risiko suatu perikatan. Sedangkan penerapan pada level KAP merupakan perhitungan rata-rata dari keseluruhan perikatan audit. Pengendalian Mutu Perikatan 19. Setiap KAP bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan sistem pengendalian mutu dalam setiap perikatan. Sistem pengendalian mutu pada suatu KAP bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa KAP telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang memungkinkan: a. setiap personil dan KAP mematuhi ketentuan persyaratan standar profesi Akuntan Publik, kode etik, dan ketentuan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan setiap perikatan; dan b. laporan perikatan yang diterbitkan tepat sesuai kondisinya. 20. Indikator efektivitas sistem pengendalian mutu adalah sebagai berikut: a. KAP telah menetapkan panduan dan dokumentasi yang memadai untuk: i. penerimaan klien dan evaluasi hubungan keberlanjutan; ii. perencanaan audit termasuk penilaian risiko dan penentuan respon atas risiko yang telah dinilai; iii. evaluasi kesalahan penyajian; iv. perumusan laporan perikatan; dan v. melakukan komunikasi kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola; b. KAP telah menetapkan kebijakan penelaahan dan supervisi, konsultasi, dan penelaahan pengendalian mutu perikatan; c. KAP telah menerapkan indikator pada huruf a dan huruf b pada setiap perikatan; d. opini auditor dirumuskan secara tepat sesuai kondisinya, dalam hal auditor memodifikasi opini, auditor telah mengomunikasikan perihal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen entitas secara memadai; e. laporan keuangan dan laporan auditor independen menggunakan kalimat yang baik, tidak mengandung kesalahan pengetikan; f. laporan keuangan telah disetujui oleh pimpinan entitas yang memiliki kewenangan yang memadai, termasuk
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
penandatanganan pada neraca dan laporan laba rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan; g. nama dan identitas KAP/AP tidak dicantumkan pada halaman muka, termasuk cover depan dan/atau belakang, pada laporan keuangan yang telah diaudit; nama dan identitas KAP/AP hanya dicantumkan pada halaman opini auditor independen. Hasil Reviu Mutu atau Inspeksi Pihak Eksternal dan Internal 21.
UU Akuntan Publik memberikan kewenangan kepada Kementerian Keuangan c.q. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan kepada AP/KAP secara berkala atau menurut pertimbangan Menteri perlu dilakukan. Demikian pula dalam UU tersebut dinyatakan bahwa IAPI berwenang untuk melakukan reviu mutu terhadap anggota. Secara periodik baik P2PK maupun IAPI telah melakukan pemeriksaan atau reviu mutu kepada AP/KAP. Selain itu, terdapat beberapa instansi regulator lain yang juga kadangkala melakukan pemeriksaan terhadap AP/KAP seperti: OJK dan BPK.
22.
Pelaksanaan atas pemeriksaan oleh P2PK, reviu mutu oleh IAPI akan mendorong kualitas audit menjadi lebih baik. AP/KAP yang menunjukan hasil yang tidak baik ketika diperiksa oleh P2PK akan mendapatkan sanksi berupa sanksi peringatan, sanksi pembekuan, denda, hingga sanksi pencabutan izin AP/KAP. Tujuan reviu mutu dari IAPI adalah dalam rangka mendorong peningkatan kualitas audit. Namun demikian, hasil reviu mutu dapat dinyatakan bahwa pekerjaan anggota tidak sesuai dengan standar prfoesional akuntan publik, kode etik dan ketentuan IAPI, anggota IAPI dapat dikenakan sanksi dari peringatan, pembekuan, termasuk dikeluarkan dari keanggotaan di IAPI.
23.
Dalam Standar Pengendalian Mutu Nomor 1 “Pengendalian Mutu bagi KAP yang Memberikan Jasa Asurans dan Nonasurans”, setiap KAP harus melakukan fungsi monitoring dan inspeksi terhadap kertas kerja perikatan secara periodik. Inspeksi terhadap kertas kerja dilakukan oleh personil yang tidak terlibat dalam perikatan maupun penelaah pengendalian mutu perikatan. Kelemahan dan temuan dari monitoring dan inspeksi internal dievaluasi untuk ditentukan tindaklanjut yang memadai.
8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Rentang Kendali Perikatan 24.
SA 220 “Pengendalian Mutu Untuk Audit atas Laporan Keuangan” mengatur bahwa rekan perikatan harus bertanggung jawab atas kegiatan utama perikatan audit atas laporan keuangan, diantaranya adalah: a. bertanggung jawab atas keseluruhan mutu setiap perikatan audit yang ditugaskan kepadanya; b. tetap waspada, melalui observasi dan permintaan keterangan selama diperlukan, terhadap bukti atas ketidakpatuhan anggota tim perikatan terhadap ketentuan etika yang relevan; c. menarik kesimpulan atas kepatuhan terhadap ketentuan independensi yang berlaku untuk perikatan audit; d. memperoleh keyakinan memadai bahwa prosedur penerimaan perikatan dan hubungan keberlanjutan telah diikuti dan simpulan yang ditarik adalah tepat; e. memperoleh keyakinan memadai bahwa tim perikatan secara kolektif memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan perikatan sesuai ketentuan; f. bertanggung jawab atas arah, supervisi, dan pelaksanaan perikatan sesuai dengan ketentuan standar profesi dan hukum yang berlaku; g. bertanggung jawab atas penelaahan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur KAP; h. bertanggung jawab atas pelaksanaan konsultasi yang tepat oleh tim perikatan serta meyakinkan tindaklanjut simpulan konsultasi telah dilaksanakan; i. bertanggung jawab atas keputusan perlunya penelaahan pengendalian mutu perikatan; j. bertanggung jawab atas evaluasi kesalahan penyajian material dan simpulan pelaksanaan perikatan yang dituangkan dalam laporan auditor yang tepat sesuai dengan kondisinya.
25. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, Rekan Perikatan dapat dibantu oleh Personil Kunci Perikatan dan anggota tim perikatan lainnya. Rekan perikatan juga dapat melaksanakan beberapa perikatan audit dalam suatu waktu yang bersamaan. Namun demikian, karena tekanan dan keterbatasan waktu, Rekan Perikatan harus memperhatikan beban kerja dari jumlah perikatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini, KAP dan Rekan Perikatan harus memperhatikan rentang kendali perikatan sehingga memungkinkan seluruh perikatan dapat dilaksanakan berdasarkan standar profesi dan ketentuan yang berlaku. 26. Berikut ini adalah indikator rentang kendali perikatan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi rentang kendali
9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
perikatan sehingga memungkinkan kualitas audit dapat dipertahankan: a. rasio Akuntan Publik terhadap jumlah perikatan; b. rasio Personil Kunci Perikatan terhadap jumlah perikatan; c. rasio rekan perikatan terhadap jumlah auditor; d. rasio personil kunci perikatan terhadap total auditor. 27. Setiap KAP dapat menentukan rasio minimal ukuran rentang kendali perikatan sebagaimana dimaksud pada paragraf 26 di atas, yang dihitung secara basis tahunan. Organisasi dan Tata Kelola KAP 28. Untuk dapat melaksanakan perikatan audit, KAP sebagai organisasi tempat bernaungnya Akuntan Publik dan para auditor harus memiliki struktur dan tata kelola yang memadai. Organisasi dan tata kelola KAP yang memadai memungkinkan pelaksanaan audit dan kegiatan-kegiatan internal KAP yang bersifat fundamental dalam rangka untuk meningkatkan kualitas audit dapat dikelola dan diorganisasikan secara jelas. KAP dengan jumlah perikatan dan personil yang sangat tinggi dan kompleks memerlukan suatu struktur organisasi, pembagian tugas dan penanggung jawab, serta sistem prosedur yang jelas. Namun untuk KAP yang jumlah perikatan dan personil yang relatif lebih sedikit mungkin memerlukan dukungan organisasi yang sederhana yang dapat dikelola oleh satu atau beberapa rekan Akuntan Publik. Suatu KAP juga memerlukan dukungan berupa sarana dan prasarana yang memadai, termasuk diantaranya sarana kantor dengan ukuran yang memungkinkan para auditor dapat bekerja dengan baik. 29. Selain itu dalam pengorganisasian dan tata kelola KAP sangat penting untuk mengatur relasi antar rekan akuntan publik, kepemimpinan, pengambilan keputusan, kepemilikan dan pembagian laba, pendelegasian wewenang, serta termasuk mekanisme keluar – masuk dalam suatu partnership. Undang-Undang Akuntan Publik mengatur bahwa KAP hanya dapat didirikan, dikelola, dan dipimpin oleh Akuntan Publik. Secara implisit UU ini menyiratkan bahwa Akuntan Publik, baik secara sendiri maupun bersama-sama dalam suatu KAP yang berbentuk partnership, bertanggung jawab penuh atas pengelolaan KAP serta secara mandiri untuk melakukan pengambilan keputusan terkait dengan organisasi KAP. Hal ini penting untuk memberikan keyakinan bahwa independensi KAP dalam rangka pelaksanaan audit dapat terjaga.
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
30. Berikut ini indikator yang terkait dengan organisasi dan tata kelola KAP yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dalam rangka mendorong peningkatan kualitas audit: a. KAP dipimpin dan dikelola oleh Akuntan Publik secara mandiri dengan budaya internal “tone at the top” yang mengedepankan pencegahan independensi KAP; b. KAP memiliki struktur dan tata kelola yang memadai yang mengatur tentang pengaturan, kepemimpinan, sistem penilaian kinerja dan remunerasi, serta mekanisme partnership diantara para rekan Akuntan Publik yang menunjukan komitmen untuk mendukung kualitas audit; c. KAP telah menetapkan organisasi dalam KAP yang berfungsi untuk menangani dan melaksanakan aspek yang berhubungan dengan pengendalian mutu, yaitu: i. manajemen risiko, etika dan independensi, yaitu bagian yang berfungsi untuk melakukan monitoring kepatuhan persyaratan terhadap ketentuan etika dan independensi, standar profesional Akuntan Publik, dan ketentuan peraturan yang berlaku; ii. pelatihan, pembelajaran dan pengembangan, yaitu bagian yang berfungsi untuk menangani dan mengelola pelatihan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil; iii. quality assurance, yaitu bagian yang berfungsi untuk melakukan inspeksi internal dan monitoring kualitas pelaksanaan audit; dan iv. technical enquiry, yaitu bagian yang berfungsi untuk memfasilitasi ketersediaan konsultasi bagi tim perikatan mengenai permasalahan audit dan akuntansi. d. KAP telah menunjuk partner dan personil lain yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi pada huruf c. 31. Indikator tambahan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi organisasi dan tata kelola KAP dalam rangka mendorong kualitas audit adalah: a. rasio luas ruangan kantor KAP terhadap jumlah Personil Kunci Perikatan atau rasio sarana fisik lainnya; b. Rekan Akuntan Publik mengalokasikan waktu yang cukup untuk menangani organisasi dan tata kelola. 32. Untuk KAP perseorangan yang hanya memiliki satu Akuntan Publik, organisasi dan tata kelola KAP sepenuhnya merupakan wewenang dan tanggung jawab Akuntan Publik tersebut. Demikian juga untuk KAP dengan jumlah Rekan Akuntan Publik yang terbatas, wewenang dan tanggung jawab
11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
organisasi dan tata kelola juga sepenuhnya berada pada para Akuntan Publik tersebut. Namun untuk KAP dengan jumlah rekan Akuntan Publik yang sangat banyak dan/atau lokasinya tersebar pada beberapa tempat, organisasi dan tata kelola KAP dapat didelegasikan kepada beberapa Akuntan Publik yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan. Untuk alasan efisiensi dan/atau peningkatan kualitas, KAP dapat melakukan kerjasama dengan sesama KAP di Indonesia (membentuk suatu Organisasi Audit Indonesia/OAI) dan/atau KAP di luar negeri (tergabung dalam Organisasi Audit Asing/OAA atau bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Asing/KAPA) yang mencakup pelaksanaan fungsi-fungsi penting pada organisasi KAP. Setiap KAP dapat menentukan standar minimal indikator pada paragraf 31 dengan basis tahunan. Kebijakan Imbalan Jasa 33. Untuk memberikan keyakinan organisasi KAP dapat berjalan dengan baik serta rekan perikatan dan auditor dapat melaksanakan perikatan audit sesuai dengan standar profesi, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku, KAP harus memperoleh imbalan jasa yang memadai. UU Akuntan Publik memberikan hak kepada Akuntan Publik untuk mendapatkan imbalan jasa. Akuntan Publik dapat menentukan besaran imbalan jasa secara bebas dan mandiri berdasarkan kebutuhan dan profesional judgment-nya. Selain itu, IAPI juga telah menerbitkan suatu ketentuan yang mengatur tentang panduan penentuan imbalan jasa pada suatu KAP. 34. Namun demikian Akuntan Publik harus memperhatikan bahwa ketika imbalan jasa tidak memadai maka dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi, yaitu akuntan publik berkepentingan untuk mendapatkan perikatan tersebut, namun menghadapi situasi imbalan jasa yang kemungkinan tidak mencukupi untuk melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, KAP harus menetapkan bahwa pertimbangan keuangan tidak boleh menjadi alasan atau keputusan yang menyebabkan kualitas audit menurun. 35. Setiap KAP diharuskan untuk menetapkan kebijakan tariff imbalan jasa bagi auditor (billing rate) yang memadai yang berlaku bagi internal KAP untuk melaksanakan perikatan. Komunikasi Indikator Kualitas Audit 36. Agar memberikan manfaat yang optimal, setiap KAP menerbitkan Laporan Transparansi Kualitas Audit sebagai
12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
sarana untuk mengomunikasikan pemenuhan indikator kualitas audit kepada para pemangku kepentingan, termasuk: a. pengguna jasa Akuntan Publik; b. regulator profesi akuntan publik; c. instansi pemerintah dan regulator lainnya; d. komite audit; e. pihak lain yang relevan. Laporan Transparansi Kualitas Audit 37. Penerbitan Laporan Transparansi Kualitas Audit oleh KAP bersifat sukarela, bukan merupakan kewajiban. Keputusan penerbitan Laporan Transparansi Kualitas Audit sepenuhnya merupakan tanggung jawab KAP. Laporan Transparansi Kualitas Audit disahkan sesuai mekanisme dan tata kelola pengambilan keputusan yang berlaku dalam KAP. Laporan Transparansi Kualitas Audit sepenuhnya merupakan tanggung jawab KAP. Pemimpin Rekan bertindak sebagai penanggung jawab akhir Laporan Transparansi Kualitas Audit yang diterbitkan KAP. 38. KAP menerbitkan Laporan Transparansi Kualitas Audit yang memuat informasi tentang: a. penjelasan umum tentang KAP termasuk bentuk hukum, perizinan usaha KAP, nama dan jumlah pemegang izin akuntan publik, jumlah staf profesional dan pendukung, informasi umum, struktur organisasi dan nama penanggung jawab, pendirian, alamat kantor, beserta lokasi cabang, jika ada; b. informasi tentang nama, jenis, dan bentuk kerjasama internasional, jika ada, termasuk tanggal persetujuan pendaftaran di Menteri Keuangan, dan struktur pengelolaannya; c. penjelasan tentang pemenuhan indikator kualitas audit sebagaimana dijelaskan pada paragraf 11 sampai dengan 35; d. penjelasan tentang prinsip-prinsip sistem remunerasi bagi rekan Akuntan Publik; e. daftar nama-nama klien audit laporan keuangan atau asurans lainnya yang diterbitkan pada tahun berjalan untuk klien yang berdasarkan ketentuan hukum laporan keuangan yang telah diaudit wajib untuk dipublikasikan; dan f. penjelasan tentang pengesahan Laporan Transparansi Kualitas Audit dan pemberian tanggal. 39. Bentuk, isi, struktur, dan cakupan Laporan Transparansi Kualitas Audit ditentukan oleh masing-masing KAP. Dalam
13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
menyusun Laporan Transparansi Kualitas Audit, KAP perlu memperhatikan prinsip-prinsip pelaporan yang baik, yaitu: a. tepat waktu; b. ringkas, menarik, mudah difahami, dan memadai; c. memuat hal-hal yang pokok; d. tidak berlebihan; e. tidak menyesatkan; serta f. memuat informasi yang handal. 40. Guna memenuhi prinsip tepat waktu, KAP menerbitkan Laporan Transparansi Kualitas Audit setiap tahun paling lambat 4 bulan setelah tutup buku. 41. Laporan Transparansi Kualitas Audit dapat dipublikasikan melalui website masing-masing KAP, untuk dua tahun terakhir berturut-turut agar memiliki daya banding. Pengecualian untuk penerbitan Laporan Transparansi Kualitas Audit pertama kali cukup untuk tahun pertama. Peran Institut Akuntan Publik Indonesia 42. IAPI c.q. Komite Keanggotaan dan Advokasi mengelola Daftar Laporan Transparansi yang dipublikasikan dalam website IAPI. Pada Daftar Laporan Transparansi tersebut berisi daftar KAP yang menyerahkan Laporan Transparansi Kualitas Audit. Daftar Laporan Transparansi tersebut memuat nama KAP, beserta file lengkap Laporan Transparansi Kualitas Audit untuk setiap tahun buku. 43. Setiap KAP secara sendiri-sendiri meng-upload Laporan Transparansi Kualitas Audit pada website IAPI, paling lambat tanggal 30 April pada tahun berikutnya untuk KAP yang menggunakan tahun takwim atau empat bulan setelah tutup buku. Apabila tanggal tersebut terlewati, KAP masih dapat meng-upload Laporan Transparansi Kualitas Audit. Setelah di-upload, KAP juga dapat melakukan perubahan terhadap Laporan Transparansi Kualitas Audit, apabila dipandang perlu. Dalam meng-upload Laporan Transparansi Kualitas Audit, setiap KAP harus mematuhi persyaratan pada paragraf 45. 44. Setiap KAP dapat meng-upload Laporan Transparansi Kualitas Audit untuk dua tahun buku terakhir. Laporan Transparansi Kualitas Audit yang di-upload pada website IAPI tersebut harus sama dengan Laporan Transparansi Kualitas Audit yang dipublikasikan dalam website KAP. 45. Untuk dapat dimuat dalam Daftar Laporan Transparansi, KAP harus memenuhi persyaratan:
14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
a. seluruh Rekan Akuntan Publik dan personil lain yang tergabung dalam KAP tersebut yang menjadi Anggota telah memenuhi kewajiban keuangan kepada IAPI sampai dengan tahun takwim terakhir; dan b. seluruh Rekan Akuntan Publik telah memenuhi kewajiban pendidikan profesional berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. 46. Komite Keanggotaan dan Advokasi menghapus Laporan Transparansi Kualitas Audit dari suatu KAP dari Daftar Laporan Transparansi pada website IAPI ketika Laporan Transparansi Kualitas Audit suatu KAP tersebut telah melewati dua tahun buku. Tanggal pisah batas untuk melaksanakan ketentuan penghapusan tersebut adalah setiap tanggal 30 April atau empat bulan setelah tanggal tutup buku tahunan. 47. Jika dipandang perlu, setiap saat Komite Keanggotaan dan Advokasi berwenang untuk menghapus Laporan Transparansi Kualitas Audit suatu KAP dari daftar yang dimuat pada website IAPI, ketika Laporan Transparansi Kualitas Audit dari suatu KAP tersebut: a. tidak memenuhi ketentuan paragraf 45; b. menyesatkan atau memuat informasi yang tidak benar; c. tidak memenuhi prinsip-prinsip pelaporan yang baik; atau d. berbeda secara substansial dengan Laporan Transparansi Kualitas Audit yang dipublikasikan pada website KAP, jika ada. 48. Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada paragraf 47 ditetapkan dengan surat keputusan Komite Keanggotaan dan Advokasi. Surat keputusan tersebut disampaikan kepada Pemimpin KAP dengan surat yang ditandatangani oleh Ketua Komite Keanggotaan dan Advokasi dan ditembuskan kepada Pengurus. 49. Dalam hal Laporan Transparansi Kualitas Audit suatu KAP dinyatakan dihapus sebagaimana dimaksud pada paragraf 47, Pemimpin KAP dapat mengajukan keberatan kepada Pengurus, paling lambat satu bulan sejak diputuskan oleh Komite Keanggotaan dan Advokasi. Dalam hal jangka waktu tersebut terlewati, maka keputusan Komite Keanggotaan dan Advokasi final dan mengikat. Dalam menangani keberatan, Pengurus berwenang untuk menerima atau menolak permohonan keberatan dari Pemimpin KAP. Keputusan Pengurus bersifat final dan mengikat. 50. Penghapusan Laporan Transparansi Kualitas Audit dari suatu KAP dari Daftar Laporan Transparansi yang dimuat pada
15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
website IAPI dilaksanakan setelah keputusan bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud pada paragraph 49. 51. IAPI mengelola website yang memungkinkan KAP untuk mengupload Laporan Transparansi Kualitas Audit secara sendirisendiri sebagaimana dimaksud pada paragraf 42. Dalam hal fasilitas tersebut belum tersedia, maka pemuatan dalam website IAPI dikelola secara manual. KAP menyampaikan Laporan Transparansi Kualitas Audit kepada IAPI c.q. Kepala Divisi Membership dan Corporate Secretary di manajemen eksekutif kantor sekretariat IAPI. Setiap Laporan Kualitas Transparansi Kualitas Audit dari KAP segera dicantumkan dalam website IAPI, kecuali ditentukan lain oleh Komite Keanggotaan dan Advokasi berdasarkan ketentuan dalam panduan ini. 52. IAPI tidak bertanggung jawab atas bentuk, isi, dan kecukupan Laporan Transparansi Kualitas Audit yang diterbitkan oleh KAP. 53. IAPI berwenang untuk mengomunikasikan Daftar Laporan Transparansi kepada Anggota, pengguna jasa, regulator, dan masyarakat umum. Tanggal Efektif dan Keterterapan Panduan 54. Panduan ini berlaku efektif sejak 1 Januari 2017. 55. Penerapan panduan indikator kualitas audit ini pada masingmasing KAP bersifat sukarela. Demikian juga setiap KAP dapat memilih secara sukarela untuk menerbitkan Laporan Transparansi Kualitas Audit pada masing-masing website dan menyerahkannya kepada IAPI untuk dipublikasikan sesuai ketentuan dalam panduan ini. Dalam hal KAP tidak menerbitkan dan/atau menyampaikan Laporan Transparansi Kualitas Audit, tidak ada konsekuensi pengenaan sanksi organisasi dalam bentuk apapun. 56. Penerapan panduan ini tidak menghilangkan kewajiban bagi Akuntan Publik untuk tetap membaca dan memahami standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku. KAP dan Akuntan Publik tetap berkewajiban untuk memahami dan menerapkan standar profesi, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku pada saat melakukan perikatan audit. Demikian pula publikasi nama-nama KAP melalui website IAPI yang menyampaikan Laporan Transparansi Kualitas Audit tidak memberikan keyakinan bahwa setiap perikatan audit yang dilakukan oleh KAP tersebut dilakukan sesuai dengan standar profesi, kode etik, dan ketentuan hukum yang berlaku.
16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
57. Untuk pertama kali, KAP dapat menerbitkan Laporan Transparansi Kualitas Audit untuk suatu tahun tertentu dan menyampaikan kepada IAPI setiap saat.
17
LAMPIRAN I Ilustrasi Laporan Transparansi Kualitas Audit Kantor Akuntan Publik KLMN
KAP KLMN LAPORAN TRANSPARANSI KUALITAS AUDIT TAHUN 20XX
Tanggal DD bulan MM tahun YYYY
1
Daftar Isi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Informasi Umum Perizinan dan Kepemilikan Internasional Kepemimpinan Pemenuhan Indikator Kualitas Audit Remunerasi Rekan Akuntan Publik dan Auditor Daftar Klien Entitas Berkepentingan Publik Pengesahan Laporan
2
1. Informasi Umum Laporan Transparansi Kualitas Audit ini, untuk selanjutnya disebut “Laporan”, diterbitkan oleh KAP KLMN sebagai upaya untuk memberikan informasi kepada pengguna jasa mengenai pemenuhan indikator kualitas audit sebagaimana ditentukan dalam panduan yang ditetapkan oleh IAPI. Meskipun penerbitan Laporan tersebut bersifat sukarela, namun dalam rangka untuk memperkuat hubungan dengan pengguna jasa dan mendorong kualitas audit, KAP KLMN berkomitmen untuk senantiasa menerbitkan Laporan tersebut setiap tahun. KAP KLMN adalah suatu kantor akuntan publik yang beralamat di Jl. Kyai HYP No 5 Jakarta yang menyediakan pemberian jasa asurans dan jasa nonasurans. KAP KLMN berdiri pada tahun 1985 yang didirikan oleh rekan senior Akuntan Publik Tuan Kusumanegara, yang kemudian pada tahun 1990 bergabung dengan KAP dari kantor Tuan Lombok, kantor Tuan Mantap, dan Tuan Nahan sehingga menjadi nama KAP KLMN. KAP KLMN memiliki visi “melayani dengan sepenuhnya” serta menetapkan misinya sebagai profesional yang menyediakan layanan jasa asurans dan nonasurans untuk memberikan solusi kepada para klien. KAP KLMN memiliki tagline “integritas adalah mahkota”. Pada saat ini KAP KLMN telah melayani klien dari berbagai latar belakang industry klien seperti manufaktur, perdagangan, kimia, tekstil, perhotelan, perbankan dan jasa keuangannya lainnya, telekomunikasi, serta transportasi. KAP KLMN juga melayani klien entitas berkepentingan publik seperti emiten, BUMN, BUMD, entitas BLU, serta menerima penugasan untuk dan atas nama BPK dalam rangka audit atas laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. KAP KLMN memiliki kantor cabang di beberapa kota besar di Indonesia, yaitu di Bandung, Surabaya, Makasar, dan Medan. Pada saat ini KAP KLMN didukung oleh rekan Akuntan Publik yang berjumlah 10 orang dengan dukungan staf profesional dan administrasi sejumlah 100 orang. KAP KLMN juga telah memiliki website www.klmn.co.id yang memuat berbagai informasi tentang KAP dan perkembangan profesi. 2. Perizinan dan Kepemilikan KAP KLMN bebentuk persekutuan perdata yang didirikan berdasarkan akta notaris Makmu Harta, SH, notaris di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1985 dan telah beberapa kali 3
diperbaharui terakhir dengan akta notaris Harta Waris, SH, notaris di Jakarta. KAP KLMN memiliki izin usaha KAP yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Keputusan dengan nomor YY/KMK.01/2005 bertanggal 27 Juli 2005. Modal KAP KLMN sepenuhnya dimiliki oleh para Akuntan Publik yang tergabung dalam persekutuan dengan porsi kepemilikan modal yang disepakati oleh para rekan Akuntan Publik yang ditetapkan dalam Rapat Tata Kelola. Tidak terdapat kepemilikan modal mayoritas, namun terdapat kepemilikan modal yang berbeda-beda sesuai kesepakatan. Tidak terdapat pihak lain selain para Akuntan Publik yang memiliki porsi kepemilikan modal pada KAP KLMN. Berikut ini adalah daftar nama Akuntan Publik yang tergabung dalam KAP KLMN beserta izin yang terkait. No
Nama
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
K L M N O P Q R S T
No Izin Akuntan Publik AP.000K AP.000L AP.000M AP.000N AP.000O AP.000P AP.000Q AP.000R AP.000S AP.000T
Tanggal Jatuh Tempo Izin Akuntan Publik 24 Maret 2019 24 Maret 2019 24 Maret 2020 5 Juli 2018 5 Juli 2018 5 Juli 2018 9 Mei 2017 9 Mei 2017 10 Juni 2018 11 April 2017
Lokasi Kantor Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Bandung Surabaya Medan Makasar
Selain itu, Akuntan Publik pada KAP KLMN juga terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Tuan K, Tuan L, Tuan M, Tuan O, Tuan P, Tuan Q dan Tuan S. KAP KLMN juga terdaftar di BPK sesuai Surat Keputusan Nomor 000/…../2010 tanggal 2 Juli 2010. 3. Internasional KAP KLMN merupakan anggota dari Organisasi Audit Asing yaitu YTH International, yaitu suatu organisasi yang anggotanya adalah kantor akuntan publik yang tersebar di berbagai belahan dunia. YTH International merupakan organisasi berbentuk badan hukum koperasi yang terdaftar di Negara Swiss dengan kantor pusat di Kota London. Anggota YTH International pada saat ini sebanyak 100 kantor dengan 1500 partner dan 15.000 staf profesional, tersebar di 100 negara pada empat benua. YTH International merupakan
4
organisasi yang bersifat afiliasi, bukan suatu network. YTH International tidak memberikan jasa secara langsung kepada klien. YTH International berbasis keanggotaan yang bersifat nirlaba yang bersifat cost sharing basis. Masing-masing anggota beroperasi dan mengambil keputusan secara independen serta bertanggung jawab secara mandiri atas pemberian jasa sesuai ketentuan dan regulasi di setiap negara. KAP KLMN secara rutin menghadiri kegiatan-kegiatan tahunan YTH International, serta kegiatan teknis lain yang relevan. Dalam keadaan dan pengaturan tertentu, KAP KLMN dapat melakukan kerjasama dan dukungan teknis dari anggota lainnya. Pemimpin Rekan bertindak mewakili KAP KLMN dalam setiap kegiatan YTH International. YTH International telah terdaftar di Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor…./KMK.01/20XX tanggal…….20xx. Persetujuan pencantuman nama YTH International bersama-sama dengan KAP KLMN berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor…/KMK.01/20XX tanggal….20XX. 4. Kepemimpinan KAP KLMN dipimpin oleh Pemimpin Rekan, yaitu Tuan Kusuma yang menjabat sejak tahun 2012. Pemimpin Rekan dipilih dan disepakati dalam Rapat Tata Kelola yang dihadiri oleh seluruh rekan. Pemimpin Rekan dipilih untuk periode 4 tahun dan sesudahnya dapat ditunjuk kembali. Rekan yang dapat menjadi Pemimpin Rekan adalah rekan dengan pengalaman kerja sebagai akuntan publik minimal 5 tahun. 5. Pemenuhan Indikator Kualitas Audit KAP KLMN memberikan jasa audit dengan metodologi yang sejalan dengan kepatuhan terhadap SPAP, kode etik, dan ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Komitmen kami bahwa semua staf dan Akuntan Publik dalam KAP KLMN memiliki pemahaman yang baik mengenai integritas, obyektivitas, independensi, perilaku profesional dan diterapkan secara konsisten dalam berbagai perikatan audit. Pesan-pesan penting secara regular disampaikan oleh Pemimpin Rekan dan/atau rekan lainnya kepada seluruh staf untuk menunjukan komitmen pimpinan terhadap pentingnya kualitas perikatan audit. KAP secara rutin menyelenggarakan diskusi atau pengembangan wawasan melalui berbagai kegiatan dalam rangka untuk mendapatkan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas.
5
IAPI menetapkan bahwa indikator kualitas audit pada level KAP terdiri atas: kompetensi auditor, etika dan independensi auditor, penggunaan waktu Personil Kunci Perikatan, sistem pengendalian mutu, hasil reviu pihak eksternal dan internal, rentang kendali perikatan, organisasi dan tata kelola dan kebijakan imbalan jasa. KAP KLMN berkomitmen untuk meningkatkan kualitas audit melalui perbaikan-perbaikan pada indikator kualitas audit tersebut. Berikut ini adalah uraian pemenuhan indikator tersebut. a. Kompetensi Auditor KAP KLMN berkomitmen untuk secara terus menerus membangun kompetensi profesional para auditor termasuk Akuntan Publik. Pengembangan kompetensi dimulai ketika pertama kali direkrut sampai kemudian menduduki jenjang karir yang ada. Profesional staf yang direkrut adalah minimal memiliki ijazah S1 bidang akuntansi dari perguruan tinggi terkemuka di Indonesia atau luar negeri. Setiap staf profesional harus menempuh pelatihan dan program pengembangan sesuai jenjang karir dan jabatan, minimal setiap tahun 40 jam pelatihan setiap tahun. Demikian pula setiap Akuntan Publik wajib mengikuti kegiatan PPL yang diselenggarakan oleh IAPI minimal 40 SKP setiap tahun sesuai ketentuan. KAP KLMN menyatakan bahwa seluruh staf profesional dan Akuntan Publik telah memenuhi ketentuan pelatihan tersebut, dengan rasio jam pengembangan dan pelatihan staf rata-rata mencapai MM% dalam tahun terakhir. Selain itu KAP KLMN juga senantiasa mendorong dan memberikan penghargaan kepada staf yang berhasil mendapatkan sertifikat profesional yang diterbitkan oleh IAPI. Sertifikat profesional tersebut merupakan bentuk pengakuan kompetensi auditor. Sebanyak HH% dari total staf profesional telah mendapatkan sertifikat profesional auditor. b. Etika dan Independensi Auditor Salah satu karakteristik penting yang membedakan audit dengan jasa lainnya adalah kepatuhan terhadap aturan etika dan independensi terhadap entitas yang menerbitkan laporan keuangan. Kepatuhan terhadap ketentuan independensi, baik independen dalam pemikiran dan independen dalam penampilan, serta penerapan skeptisme profesional memungkinkan auditor dapat secara obyektif merumuskan simpulan opini tanpa terpengaruh oleh halhal lain yang dapat mengganggu profesionalisme auditor.
6
KAP KLMN telah merumuskan panduan etika dan independensi yang merupakan jabaran lebih praktis dari Kode Etik yang ditetapkan oleh IAPI. KAP telah memiliki bagian dan personil yang menangani dan bertanggung jawab atas penyelesaian masalah dan kepatuhan terhadap aturan etika dan independensi. KAP KLMN telah membekali pemahaman etika dan independensi bagi auditor melalui kegiatan pelatihan, seminar, atau media lainnya. KAP KLMN juga telah memfasilitasi dengan suatu tata cara yang memungkinkan staf, termasuk rekan akuntan publik, untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat pencegahan atas timbulnya ancaman terhadap aturan etika dan independensi. KAP KLMN juga telah menyediakan kebijakan dan prosedur untuk menganalisis, mengevaluasi dan membuat pencegahan untuk pemberian jasa non-asurans terhadap klien asurans sehingga kepatuhan terhadap ketentuan etika dapat dipertahankan. KAP KLMN telah menerapkan kebijakan rotasi rekan akuntan publik dan personil kunci perikatan untuk suatu hubungan dengan klien paling lama maksimal 5 tahun dengan cooling of period minimal 2 tahun. Setiap tim perikatan audit telah menyatakan independensinya serta telah dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas entitas dan manajemen entitas. c. Penggunaan Waktu Personil Kunci Perikatan KAP berkomitmen untuk mengalokasikan waktu yang memadai untuk setiap perikatan bagi rekan Akuntan Publik dan personil kunci perikatan. Alokasi waktu yang memadai memungkinkan tim perikatan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan audit. Selama tahun 2015, rasio penggunaan waktu rekan Akuntan Publik dibandingkan dengan jumlah jam untuk menyelesaikan suatu perikatan adalah sekitar LL%. Sedangkan untuk rasio penggunaan waktu personil kunci perikatan (termasuk rekan akuntan publik) mencapai sekitar YY%. Rasio tersebut sudah mencukupi untuk menjaga audit yang berkualitas. d. Pengendalian Mutu Perikatan Untuk mendorong konsistensi pelaksanaan perikatan, KAP KLMN menetapkan panduan audit yang memuat kebijakan dan prosedur pelaksanaan tahapan audit, yang dimulai sejak penerimaan klien dan evaluasi hubungan keberlanjutan, penilaian risiko dan respon, evaluasi kesalahan penyajian material dan pelaporan, serta
7
komunikasi kepada entitas. Panduan juga mencakup kebijakan terkait dengan arah, penelaahan, supervisi, dan penelaahan pengendalian mutu perikatan. Dalam panduan tersebut juga diatur mengenai kebijakan dan prosedur dokumentasi. Panduan ini terus diperbaharui untuk memberikan keyakinan bahwa pekerjaan audit sesuai dengan SPAP, kode etik, dan ketentuan hukum yang berlaku. Panduan ini juga terus disosialisasikan agar auditor memiliki pemahaman memadai sehingga memungkinkan dapat diterapkan secara baik dan konsisten. Laporan auditor yang diterbitkan telah memenuhi SPAP. Laporan keuangan yang diaudit telah diterbitkan entitas dengan menggunakan kalimat dan penyajian yang baik, telah disetujui oleh pimpinan entitas dan ditandatangani sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Nama dan identitas KAP tidak dicantumkan pada halaman muka (cover) dan belakang laporan keuangan klien, nama dan identitas hanya dicantumkan pada halaman opini auditor. e. Hasil Reviu Mutu atau Inspeksi Pihak Eksternal dan Internal KAP KLMN telah mengerapkan inspeksi internal secara tahunan untuk setiap Rekan perikatan minimal satu perikatan. KAP KLMN juga telah menunjuk anggota dari YTH International untuk melakukan inspeksi atas sistem pengendalian mutu KAP KLMN setiap tiga tahun sekali, terakhir tahun 2013 oleh anggota dari negara PKLMN. Hasil inspeksi tersebut menunjukan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. KAP KLMN telah dilakukan reviu mutu oleh IAPI pada tahun 2014 dengan hasil baik, namun terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Demikian juga KAP KLMN juga telah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan pada tahun 2015 dengan hasil baik dengan beberapa catatan untuk dilakukan tindakan perbaikan. KAP KLMN berkomitmen untuk secara terus menerus melakukan perbaikan untuk menindaklanjuti temuan reviu mutu atau inspeksi tersebut dalam rangka menjaga kualitas audit. f.
Rentang Kendali Perikatan Seluruh perikatan audit KAP KLMN dilaksanakan oleh tim perikatan yang dipimpin oleh rekan akuntan Publik.
8
Anggota tim perikatan merupakan staf profesional KAP penuh waktu dan beberapa staf pendukung. KAP tidak merekrut staf berdasarkan project based, semua staf terikat kontrak sebagai karyawan penuh waktu atau kontrak waktu terbatas. Dalam kurun waktu 2015, rasio tahunan jumlah rekan akuntan publik dibandingkan dengan jumlah perikatan adalah sebesar RRR perikatan per rekan akuntan publik. Sedangkan rasio jumlah personil kunci perikatan, termasuk rekan akuntan publik, dibandingkan dengan jumlah penugasan adalah sebesar GGG penugasan per orang personil kunci. Sedangkan rasio perikatan dibandingkan dengan jumlah auditor adalah sebesar FFF perikatan per auditor. Sedangkan rasio jumlah rekan akuntan publik dibandingkan dengan jumlah auditor adalah sebesar WWW staf profesional untuk setiap rekan akuntan publik, dan rasio jumlah staf profesional untuk setiap personil kunci perikatan adalah sebesar JJJ staf per personil kunci. KAP berkomitmen untuk selalu menjaga rasio tersebut sehingga memungkinkan perikatan masih dalam rentang kendali para rekan akuntan publik. g. Organisasi dan Tata Kelola KAP Kekuasaan tertinggi KAP KLMN berada pada Rapat Tata Kelola yang dipimpin oleh Pemimpin Rekan dan dihadiri oleh seluruh rekan akuntan publik. Rapat Tata Kelola minimal dilakukan setahun 2 kali. Seluruh keputusan yang bersifat strategis, termasuk struktur organisasi dan penunjukan Pemimpin Rekan, ketua dan anggota komite, atau bagian diputuskan dalam Rapat Tata Kelola. Penerimaan, pemberhentian, dan pengunduran diri rekan akuntan publik dalam persekutuan diputuskan dalam Rapat Tata Kelola. Seluruh rekan pemegang izin Akuntan Publik memilik hak suara dalam rapat tersebut. Pengaturan skema partnership diantara para rekan akuntan publik dituangkan dalam akta Anggaran Dasar KAP KLMN yang disahkan oleh notaris. Seluruh rekan akuntan publik harus menyetujui dan mematuhi ketentuan skema tersebut. Dalam hal terdapat penambahan atau pengurangan rekan akuntan publik maka harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Untuk mendukung operasional pemberian jasa yang berkualitas, organisasi KAP KLMN terbagi dalam fungsi sebagai berikut:
9
a) komite manajemen risiko, kepatuhan, etika dan perencanaan strategis. Komite ini dipimpin oleh Rekan Akuntan Publik Tuan L dengan anggota Tuan N, Tuan K, Tuan M, dan seluruh pemimpin cabang. Komite ini yang bertanggung jawab atas kepatuhan, manajemen risiko, kebijakan dan sistem prosedur, panduan yang memungkinkan setiap rekan dan personil KAP mematuhi kode etik, SPAP, kebijakan dan kepatuhan internal serta ketentuan hukum yang berlaku. Komite ini juga bertanggung jawab atas penyusunan rencana strategis KAP yang kemudian disahkan dalam Rapat Tata Kelola. Komite ini bertanggung jawab atas penyampaian laporanlaporan yang relevan kepada pihak regulator dan asosiasi. Komite didukung oleh staf profesional untuk menjalankan program terkait. b) komite pelatihan, pembelajaran dan pengembangan, yaitu berfungsi menangani dan mengelola pelatihan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil KAP KLMN. Komite ini diketuai oleh Tuan N dengan anggota seluruh pemimpin cabang. Komite ini didukung oleh staf profesional untuk menjalankan program. c) komite quality assurance, yaitu berfungsi untuk melakukan inspeksi internal dan monitoring kualitas pekerjaan. Komite ini juga bertanggung jawab atas kebijakan penelaahan pengendalian mutu perikatan. Komite ini diketuai oleh Tuan M dengan anggota Tuan O dan seluruh pemimpin cabang. Komite ini didukung oleh staf profesional untuk menjalankan program. d) technical enquiry, yaitu bagian yang bertanggung jawab untuk berkonsultasi bagi tim perikatan dan menyediakan technical resources untuk penyelesaian permasalahan perikatan. Bagian ini juga berfungsi memberikan arahan teknis dalam penyelesaian permasalahan teknis perikatan. Bagian ini dipimpin oleh Tuan O dengan anggota staf senior dan seluruh pemimpin cabang. Bagian ini didukung oleh staf profesional untuk mendukung program. e) bagian operasi dan bisnis, yaitu bagian yang bertanggung jawab atas operasi, keuangan, teknologi informasi, sumber daya manusia, marketing dan pengembangan bisnis. Bagian ini dipimpin oleh Rekan akuntan publik yaitu Tuan P dengan wakil Tuan L serta anggota seluruh pemimpin cabang dan didukung oleh staf profesional. Secara periodik, komite-komite dan bagian tersebut telah mengadakan pertemuan-pertemuan rutin untuk membahas permasalahan terkait masing-masing komite bagian
10
tersebut. Setiap komite dan bagian melaporkan tanggung jawabnya kepada Rapat Tata Kelola. Selain aspek tata kelola, dukungan dan komitmen dari para Pemimpin Rekan dan para rekan akuntan publik juga menunjukan komitmen untuk mengedepankan budaya internal yang mendukung kualitas. Selain itu, KAP juga senantiasa terus menerus untuk menyediakan sarana da prasarana fisik dan aplikasi untuk mendukung pelaksanaan perikatan audit yang memadai. Seluruh staf profesional telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap, cukup dan memadai, termasuk ruang kerja, komputer, alat komunikasi, dan program aplikasi untuk setiap auditor. h. Kebijakan Imbalan Jasa KAP KLMN menetapkan kebijakan imbalan jasa yang ditagihkan kepada klien yang memadai sehingga memungkinkan tersedianya sumber daya auditor yang memiliki kompetensi dan komitmen etika yang baik. Imbalan jasa yang memadai juga memungkinkan auditor memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan perikatan audit. KAP senantiasa menjaga agar imbalan jasa tetap tumbuh sehingga memungkinkan KAP memiliki daya dukung untuk meningkatkan kualitas. KAP berkomitmen untuk semata-mata tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial pada saat menerima dan melaksanakan perikatan, namun juga faktor integritas manajemen klien serta kemampuan untuk melakukan perikatan sesuai kode etik, SPAP dan ketentuan hukum yang berlaku, serta peraturan asosiasi. KAP tidak menerima perikatan ketika dipandang bahwa imbalan jasa tidak mencukupi untuk melaksanakan prosedur secara memadai sesuai SPAP, kode etik, dan ketentuan hukum yang berlaku, serta peraturan asosiasi. KAP juga tidak menerima perikatan ketika masih terdapat tagihan jasa yang belum dibayarkan pada periode-periode sebelumnya karena outstanding tersebut dapat menurunkan independensi. 6. Remunerasi Rekan Akuntan Publik dan Auditor Para rekan Akuntan Publik diberikan remunerasi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Rapat Tata Kelola. Remunerasi rekan Akuntan Publik ditentukan berdasarkan pencapaian kinerja, tanggung jawab dalam KAP, dan kualitas pekerjaan perikatan, yaitu kesesuaian dengan standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian juga, auditor dan staf lainnya diberikan remunerasi berdasarkan capaian 11
kinerja dan kualitas pekerjaan berdasarkan kebijakna dan prosedur serta standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku. Remunerasi bagi Akuntan Publik diberikan berdasarkan basis bulanan dan/atau basis lainnya yang tepat, termasuk pembagian laba kepada Akuntan Publik dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan yang disahkan dalam Rapat Tata Kelola. 7. Daftar Klien Entitas Berkepentingan Publik Berikut ini adalah daftar klien berkepentingan publik, yaitu entitas yang berkewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit, yang dilayani oleh KAP KLMN pada tahun 20XX. PT XYZ Tbk PT BUMN ABC PT BPR Mari Maju BLU TYZ Penugasan BPK untuk audit Laporan Keuangan Kabupaten BBB. 8. Pengesahan Laporan Laporan ini disahkan dalam Rapat Tata Kelola yang dihadiri oleh seluruh rekan Akuntan Publik KAP KLMN pada tanggal 20 April 20XX. Laporan ini dimuat dalam website KAP dan disampaikan kepada IAPI. Laporan ini ditandatangani oleh Pemimpin Rekan sebagai tanda pengesahan laporan sesuai Rapat Tata Kelola.
12
LAMPIRAN II Ilustrasi Pencantuman Daftar Laporan Transparansi pada Website IAPI
Daftar Laporan Transparansi KAP KAP KAP KAP KAP KAP KAP
KLMN YHK JKP MNOP MHF DRD WSB
Daftar tersebut dicantumkan dalam website IAPI berdasarkan Laporan Transparansi Kualitas Audit yang disampaikan secara tahunan. Masing-masing KAP meng-upload Laporan Transparansi Kualitas Audit yang diterbitkan KAP tersebut secara sendiri pada website IAPI. Jika KAP tidak melaporkan laporan hingga tanggal 30 April pada tahun berikutnya, maka KAP tersebut dikeluarkan dari daftar tersebut. KAP juga dapat menerbitkan Laporan Transparansi Kualitas Audit melalui masing-masing website KAP. Penyusunan, penerbitan, penyampaian Laporan Transparansi Kualitas Audit kepada IAPI, termasuk bentuk, isi, dan sistematika merupakan tanggung jawab sepenuhnya KAP, Pemimpin Rekan sebagai penanggung jawab akhir Laporan Transparansi Kualitas Audit. Pencantuman nama KAP dalam daftar yang dimuat dalam website IAPI bukan merupakan suatu pernyataan dari IAPI bahwa perikatan audit oleh KAP tersebut telah sesuai dengan SPAP, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku. IAPI tidak bertanggung jawab atas kualitas pelaksanaan perikatan. Setiap KAP mengambil sepenuhnya tanggung jawab KAP beserta Akuntan Publik yang menandatangani laporan.
13
