PAJAK PENGHASILAN
3 1
1
Tujuan Instruksional : A. Umum Mahasiswa diharapkan mendapatkan pemahaman tentang pajak penghasilan secara umum B. Khusus o Mahasiswa mengetahui subjek pajak dan bukan subjek pajak. o Mahasiswa mengetahui objek pajak dan bukan objek pajak. o Mahasiswa mengetahui dasar pengenaan pajak dan cara menghitung penghasilan kena pajak. o Mahasiswa mengetahui tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dan badan.
C. Uraian Materi 1. Dasar Hukum Undang-undang No. 7 tahun 1983 yang telah diubah dengan undang-undang No. 17 tahun 2000, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pajak penghasilan
yang
diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan.
2. Subjek Pajak (Pasal 2 UU PPh) Yang menjadi subjek pajak adalah : o Orang pribadi o Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak o Badan usaha seperti PT, CV, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Orsospol, lembaga dan lain-lain. o BUT-Bentuk Usaha Tetap, merupakan badan usaha yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri (baik orang pribadi atau badan) untuk menjalankan usaha di Indonesia
Pengantar Perpajakan/MKK-36412/ 2014
27
Subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu : a. Subjek Pajak Dalam Negeri : o S P Orang pribadi Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari tanpa harus berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat tinggal di Indonesia o S P Badan Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia o SP Warisan Warisan yang belum terbagai sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak b. Subjek Pajak Luar Negeri : o S P Orang pribadi Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia. Orang pribadi yang menerima penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha melalui BUT o S P Badan Badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia. Dapat
menerima
penghasilan dari Indonesai bukan dari menjalankan usaha melalui BUT
3. Wajib Pajak a. Wajib Pajak Dalam Negeri : o Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima di Indonesia maupun dari luar Indonesia o Dikenakan pajak atas penghasilan neto (setelah dikurangi dengan PTKP) o Tarif pajak berdasarkan pasal 17 UU PPh o Wajib menyampaikan SPT b. Wajib Pajak Luar Negeri : o Dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima dari Indonesia o Dikenakan pajak atas penghasilan bruto
Pengantar Perpajakan/MKK-36412/ 2014
28
o Tarif pajak berdasarkan UU Pajak penghasilan pasal 26 (20%) bersifat FINAL o Tidak wajib menyampaikan SPT
4. Kewajiban Pajak Subjektif NO. 1.
MULAI Subjek Pjk DN orang pribadi - saat dilahirkan - saat bertempat tinggal di Ind.
2
Subjek Pajak DN Badan - saat didirikan/bertempat kedudukan di Indonesia Subjek Pajak LN melalui BUT - saat menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia - saat menerima penghasilan dari Indonesia
3
-
Warisan Belum Terbagi saat timbulnya warisan yang belum terbagi
BERAKHIR Subjek Pjk DN orang pribadi - saat meninggal - saat meninggalkan Ind. Selama2nya Subjek Pajak DN Badan - saat dibubarkan/tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia Subjek Pajak LN melalui BUT - saat tidak lagi menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia - saat tidak lagi menerima penghasilan dari Indonesia
-
Warisan Belum Terbagi saat warisan telah selesai dibagikan
5. Bukan Subjek Pajak atau dikecualikan dari Subjek Pajak (Pasal 3 UU PPh) a. Badan perwakilan negara asing b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat :
bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia
negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
c. Organisasi international, dengan syarat:
Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
Tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
d. Pejabat perwakilan organisasai international, dengan syarat:
bukan warga negara Indonesia
Pengantar Perpajakan/MKK-36412/ 2014
29
Tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia
6. Objek Pajak (Pasal 4 ayat 1 UU PPh) Objek pajak adalah Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP dengan nama dan bentuk apapun, seperti: a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh temasuk gaji, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, penghasilan dari profesi b. Penghasilan dari usaha atau kegiatan seperti laba usaha c. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta seperti, sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan d. Penghasilan lain seperti :
keuntungan karena pembebasan utang
keuntungan karena selisih kurs
selisih lebih revaluasi
hadiah undian
7. Non Objek Pajak (Pasal 4 ayat 3 UU PPh) a. Sumbangan dan harta hibahan yang diterima keluarga sedarah, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, koperasi, termasuk usaha kecil sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha b. Warisan c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham d. Penggantian sehubungan pekerjaan dalam bentuk natura dari WP atau pemerintah e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi f. Dividen yang diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri dari penyertaan modal pada badan usaha yang bertempat tinggal di Indonesia g. Iuran yang diterima dana pensiun dan penghasilan dari modal yang ditanamkan dana pensiun
Pengantar Perpajakan/MKK-36412/ 2014
30
h. Bagian laba yang diterima anggota perseroan yang modalnya tidak atas saham i. Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama pendirian (dihapus sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008) j. Penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura
8. DPP dan Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PhKP) Dasar pengenaan pajak : o WP dalam negeri dan BUT, DPP nya adalah PhKP o PKP Dalam Negeri Badan, DPP : Penghasilan neto (L/R) Orang Pribadi, DPP : Penghasilan neto - PTKP o WP Luar Negeri, DPP : Penghasilan bruto.
Cara menghitung penghasilan kena pajak : a. Menggunakan Pembukuan Biaya –biaya dapat dibedakan menjadi dua : o Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya-biaya yang
berhubungan
langsung
dengan
usaha
atau
kegiatan
untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak (Pasal 6 UU PPh) o Biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan atau jumlahnya melebihi kewajaran, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota keluarganya (Pasal 9 UU PPh) b. Menggunakan Norma Perhitungan / tarif norma WP yang boleh menggunakan norma perhitungan adalah : o WP orang pribadi jika peredaran brutonya kurang dari Rp. 600.000.000 per tahun dan mulai tahun 2007 peredaran bruto kurang dari Rp. 1.800.000.000 berdasarkan PMK No. 01/PMK.03/2007. Mulai 1 Januari 2009 peredaran brutonya kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 berdasarkan pasal 14 UU PPh No. 36 Tahun 2008. o Mengajukan permohonan dalam 3 bulan pertama dari tahun buku
Pengantar Perpajakan/MKK-36412/ 2014
31
o Menyelenggarakan pencatatan peredaran bruto PTKP = (Penghasilan Tidak Kena Pajak) berlaku untuk setahun dengan ketentuan sebagai berikut: Tahun 2006 o WP Orang Pribadi
Tahun 2009
Tahun 2013
13.200.000,00
15.840.000,00
24.300.000,00
o WP yang kawin
1.200.000,00
1.320.000,00
2.025.000,00
o Tamb. maks. 3 orang
1.200.000,00
1.320.000,00
2.025.000,00
o Pengh. istri digabung
13.200.000,00
15.840.000,00
24.300.000,00
Pekerjaan istri tdk ada hubungannya dengan pekerjaan bebas suami dan penghasilan istri diperoleh tidak semata-mata dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak.
Pemberlakuan PTKP tahun 2006 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 137/PMK.03/2005 tanggal 30 Desember 2005.
Pemberlakuan PTKP Tahun 2009 berdasarkan UU PPh No 36 Tahun 2008
Pemberlakuan PTKP tahun 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.11/2012 tanggal 22 Oktober 2012.
9. Tarif Pajak Tarif pajak sesuai UU pajak penghasilan No. 36 tahun 2008 o WP pribadi Dalam Negeri: (berlaku 1 Januari 2009)
Rp 0
-
Rp. 50.000.000,00
= 5%
Rp. 50.000.000,00
–
Rp. 250.000.000,00
= 15%
Rp. 250.000.000,00 –
Rp.500.000.000,00
= 25%
Di atas
Rp.500.000.000,00
= 30%
o WP Badan dalam Negeri dan BUT dikenakan tarif tunggal 28% dan menjadi 25% tahun 2010, jo Pasal 31 E UU PPh. o Pasal 31 E, Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
Pengantar Perpajakan/MKK-36412/ 2014
32
D. Ringkasan Yang menjadi subjek pajak adalah : o Orang pribadi o Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak o Badan usaha seperti PT, CV, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Orsospol, lembaga dan lain-lain. o BUT merupakan bandan usaha yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri (baik orang pribadi atau badan) untuk menjalankan usaha di Indonesia Dikecualikan dari Subjek Pajak o Badan perwakilan negara asing, o Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka o Organisasi international, Pejabat perwakilan organisasai international.
Objek Pajak Objek pajak = Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP dengan nama dan bentuk E. Pertanyaan 1. Sebutkan dan jelaskan subjek pajak dan non subjek pajak! 2. Sebutkan dan jelaskan objek pajak dan non objek pajak! 3. Jelaskan cara menentukan penghasilan kena pajak! F. Kepustakaan Brotodihardjo, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Refika Aditama, Bandung Darmayasa, 2013, Pajak Penghasilan (Disesuaikan Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Yang Berlaku), Undiknas Press, Denpasar Gunadi, 2007, Pajak Internasional, Edisi Revisi 2007, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Pengantar Perpajakan/MKK-36412/ 2014
33
Gunadi, 2013, Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan, Edisi 2013, Bee Media, Jakarta Harnanto, 2003, Akuntansi Perpajakan, BPFE, Yogyakarta KMK No. 137/PMK.03/2005 Mardiasmo, 2013, Perpajakan, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta Muljono, Wicaksono, 2009, Akuntansi Pajak Lanjutan, Andi, Yogyakarta PMK 162/PMK.11/2012 PMK No. 01/PMK.03/2007 Soemitro, Kania, 2004, Asas dan Dasar Perpajakan, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung Undang – Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Waluyo, 2010, Akuntansi Pajak, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta. www.nyomandarmayasa.com www.ortax.org www.pajak.go.id
Pengantar Perpajakan/MKK-36412/ 2014
34
