PELAKSANAAN ASURANSI KECELAKAAN TENAGA KERJA KEPADA PEGAWAI KONTRAK PEMADAM KEBAKARAN PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BADUNG : STUDI PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BADUNG oleh Gst Ayu Siska Anastasia Widawati Dewa Gde Rudy A.A Ketut Sukranatha Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana
ABSTRAK Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat disertai dengan berbagai tantangan, mengakibatkan semakin tinggi resiko yang mengancam keselamatan kerja.Pegawai pemadam kebakaran rentan mengalami kecelakaan kerja ketika memadamkan api, mengingat resiko kecelakaan kerja yang besar saat bertugas maka Dinas Pemadam Kebakaran perlu menciptakan perlindungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan kerja. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bentuk pelaksanaan asuransi kecelakaan tenaga kerja kepada pegawai kontrak dan faktor dasar agar pelaksanaan asuransi kecelakaan tenaga kerja kepada pegawai kontrak dapat dilaksanakan.Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian hukum positif mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang di dapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian langsung dengan melakukan wawancara. Sedangakan yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.Hasil penelitian ini adalah bentuk pelaksanaan asuransi kecelakaan tenaga kerja kepada pegawai kontrak di Dinas Pemadam Kabupaten Badung adalah asuransi sosial yaitu dalam bentuk BPJS Kesehatan. Faktor dasar agar pelaksanaan asuransi kecelakaan tenaga kerja kepada pegawai kontrak dapat dilaksanakan adalah tingkat kesadaran hukum yang sangat tinggi. Kata Kunci : Tenaga Kerja, Kecelakaan Kerja, Asuransi
1
ABSTRACT The participation of labor in national development has increased along with the variety of challenges, resulting in the higher risks that threaten the safety of workers. Employees vulnerable firefighters injured at work when the fire, considering the great risk for accidents while on duty, the Fire Department needs to create safeguards to improve the welfare and labor protection. Issues raised in this paper is a form of implementation of labor accident insurance to the employee contract and the basic factors for the implementation of labor accident insurance to the employee contract can be implemented. This type of research used in writing this essay is juridical empirical research methods, namely a positive legal research on the behavior of members of the public in relation to community life. This study uses primary and secondary data. Primary data is data that can be directly from the public as the first source through direct research by conducting interviews. While the question with the secondary data is data obtained through library research. The results of this research is a form of implementation of labor accident insurance to the Fire Department contract employees in the Badung regency is in the form of social insurance BPJS. The basic factor for the implementation of labor accident insurance to the employee contract can be implemented is the level of legal awareness is very high. Keywords: Labor, Work Accident, Insurance I.
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pegawai merupakan salah satu aset utama suatu instansi yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia harus sesuai dengan kebutuhan organisasi supaya efektif dan efisien menunjang tercapainya tujuan.1Perlindungan kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja tersebut. 2Pegawai
1
Malayu Hasibuan, 2011, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta,
hal.27. 2 I Gusti Ngurah Eka Prasetia Dananjaya, I Made Udiana, I Made Pujawan, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Bekerja Melebihi Waktu Jam Kerja Pada Perusahaan PT Bali Suci Tour dan Travel”,Kertha Semaya, Vol. 04, No. 01, Februari 2016, h.1,
2
pemadam kebakaran rentan mengalami kecelakaan kerja ketika memadamkan api agar api yang akan dipadamkan tidak menyebar ke daerah lain, mengingat resiko kecelakaan kerja yang besar saat bertugas maka Dinas Pemadam Kebakaran perlu menciptakan perlindungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan kerja di salah satu instansi di Kabupaten Badung yaitu dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung khusunya kepada pegawai kontrak. 1.2 Tujuan 1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan asuransi kecelakaan tenaga kerja kepada pegawai kontrak pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung. 2. Untuk mengetahui faktor dasar agar pelaksanaan asuransi kecelakaan tenaga kerja kepada pegawai kontrak pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung dapat dilaksanakan.
II. ISI MAKALAH 2.1 Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu jenis penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dengan faktafakta yang ada di lapangan. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer di dapat dari sumber pertama yang dihimpun oleh peneliti, data sekunder di dapat dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research) yaitu melakukan penelitian terhadap bahan-bahan bacaan untuk mendapat data secara teoritis.3 Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan konsep. Analisis dilakukan dengan analisis kualitatif yang disajikan secara deskriptif. 2.2 Hasil dan Pembahasan 2.2.1 Bentuk pelaksanaan asuransi kecelakaan tenaga kerja kepada pegawai kontrak pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18971/12434, diakses pada 4 Januari 2017 3
Burhan Ashofa, 2001, Metoda Penelitian Hukum, Cet III, Rineka Cipta, Jakarta, h.103.
3
Pada dasarnya setiap manusia pasti akan menghadapi suatu resiko, yang dapat diataasi dengan cara menghindari, mencegah, memperalihkan, dan menerima. Dari keempat cara tersebut yang paling menguntungkan adalah memperalihkan resiko dengan cara asuransi. Dilihat dari tujuannya, asuransi dibagi menjadi dua yaitu asuransi sosial dan asuransi komersial. Asuransi sosial diselenggarakan tidak dengan tujuan memperoleh keuntungan, tetapi bermaksud memberikan jaminan sosial kepada masyarakat.4 Sedangkan Asuransi komersial bertujuan untuk mencari untung, premi, besarnya ganti kerugian didasarkan perhitungan-perhitungan ekonomis.5 Dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung memberikan asuransi sosial kepada pegawai kontrak yaitu dalam bemtuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung, iuran yang harus dibayarkan kepada BPJS Kesehatan adalah 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan yaitu dengan ketentuan 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh pegawai. Adapun pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung terdapat 100 orang yang berstatus sebagai pegawai kontrak dengan gaji per orangnya sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yaitu sebesar Rp. 2.124.075,- sehingga jumlah yang harus dibayarkan kepada BPJS Kesehatan untuk jaminan kesehatan pegawai kontrak setiap bulannya adalah sebesar Rp 80.000,- per orang. 2.2.2 Faktor dasar agar pelaksanaan asuransi kecelakaan tenaga kerja kepada pegawai kontrak pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung dapat dilaksanakan Bedasarkan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan bahwa: “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang dimiliki”.Faktor dasar yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian asuransi sosial yaitu dalam
4
Wirjono Prodjodikoro, 1987, Hukum Asuransi di Indonesia, Intermassa, Jakarta, h.15. Man Suparman Sastrawidjaja, 2003, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, h.87, Intermassa, Jakarta, h.20. 5
4
bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung adalah kesadaran hukum instansi tersebut yang sangat tinggi. Tapi disamping itu terdapat faktor lain yaitu: 1. bahwa Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung merupakan badan milik pemerintah yang memperkerjakan diantaranya terdapat 100 orang pegawai kontrak dan membayar gaji paling sedikit dua juta rupiah, maka bedasarkan Undang-undang Tahun 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan
Sosial
(BPJS)
wajib
mengikutsertakan
pegawainya dalam program BPJS. 2. bahwa pegawai pemadam kebakaran sangat beresiko mengalami kecelakaan kerja saat bertugas bahkan para pegawai pemadam kebakaran bisa bersinggungan dengan maut, maka dari itu pegawai pemadam kebakaran sangat perlu diberikan asuransi untuk menjamin kesehatan dan keselamatannya jika mengalami kecelakaan kerja. 3. agar pegawai pemadam kebakaran yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengalami kecelakaan kerja mendapatkan pelayanan kesehatan. III
KESIMPULAN Dari uraian yang sudah disampaikan dalam pembahasan diatas maka dapat
disimpulkan sebagai berikut 1. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung memberikan asuransi sosial kepada pegawai kontrak yaitu dalam bemtuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). 2. Faktor dasar agar pelaksanaan pemberian asuransi sosial yaitu dalam bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung adalah kesadaran hukum instansi tersebut yang sangat tinggi.
5
DAFTAR PUSTAKA Buku : Burhan Ashofa, 2001, Metoda Penelitian Hukum, Cet III, Rineka Cipta, Jakarta. Malayu Hasibuan, 2011, Manajemen Jakarta, Intermassa, Jakarta.
Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara,
Man Suparman Sastrawidjaja, 2003, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, Intermassa, Jakarta. Wirjono Prodjodikoro, 1987, Hukum Asuransi di Indonesia, Intermassa, Jakarta.
Jurnal : I Gusti Ngurah Eka Prasetia Dananjaya, I Made Udiana, I Made Pujawan, 2016, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Bekerja Melebihi Waktu Jam Kerja Pada Perusahaan PT Bali Suci Tour dan Travel”,Kertha Semaya, Vol. 04, No. 01, Februari 2016, h.1, http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18971/12434, diakses pada 4 Januari 2017. Peraturan Perundang-Undangan : Indonesia, Undang-Undang Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Undang-Undang No. 24 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256.
6
