PERATURAN DAERAII KABUPATEN KATINGAN NOMOR : 21 TAHUN 2003 TENTANG
PEMBENTUKANSUSUNANoRGANISASIDANTATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KASOI{GAN KABUPATEN KATINGAN DBNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA BUPATI KATINGAN
Menimbang
'.
a
bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Katingan dan
Otonomi daetah yanl dalam Rangka pelaksanaan -bertanggung jawab dipandang perlu luas, nyata ?an membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakitan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan
b
Mengingat
:
;
bahwa untuk pilaksunuun sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Feraturan Daerah Kabupaten Katingan'
I
-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembeitukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 72 Tahun 1959,) ;
Undang
292
2
-
22 Tahun 1999 tentang Republik Indonesia (Lembaran Negara Pemerintah Daerah Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Undang
undang Nomor
Nomor 38,39)
;
undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 1999 Nomor 7?, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38,
Undang
a8) 4
;
Undang
-
-
undang Nomor
5
Tahun 2002
tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) 6
8.
;
Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan'Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia T'ahun 2000 Nomor 54, 'farnbahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2OO3 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor l4); Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk - Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 03 Tahun 2OO3 tentang Kewenangan Pernerintah Kabupaten Katingan sebagai Daerah Otonom.
293
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKII,AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMBENTUKAN KATINGAN TENTANG RUMAH ONCANTSAST DAN TATA KERJA SAKIT UMUM DAERAH KASONGAN KABUPATEN KATING:\N. BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal
I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
a.
:
adalah Kesatuan Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah tAury"r"tuthukumyangmempunyaibatasdaerahtentuberwenang setempat menurut mengatur dan mengurui kepentingan masyarakat dalam masyarakat prakarsa .uryuiut"i sendiri berdaiarkan aspirasi
ikut"n Negara Kesatuan Republik Indonesia; beserta Perangkat Daerah b. pemerintah Ou"iuf, adalah Kepala Daerah Otonom yang lain sebagaiEksekutif Daerah; c. BuPatiadalahBuPatiKatingan; d. Dewan perwaf.iiin Rakyat-Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabuPaten Katingan; e.sekretarisDaerahadalahSekretarisDaerahKabupatenKatingan; f. Dinas kesehatan aduluh ,ntut pelaksana pemerintah daerah kabupaten katingan di bidang kesehatan
294
I h
t.
j
Rumah Sakit Umum dearah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan wailayah Kabuapten Katingar yang berlokasi di Kabupaten Katingan; Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana teknis daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta-fungsi pelayanan masyarakat dibidang kesehatan ; Kepala rurnut sukit udaluh kepala rumah sakit umum daerah kasingan Kabupten Katingan
;
Kelompok jabatan fungsional.adalah kelornpok Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan iugas khusus sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
i.tuu
kelompok adalah pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional
Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan.
BAB
II
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2
(l)
Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan adalah Unsur Pelaksana Teknis daerah atau unsur penunjang Pemerintah Daerah'
oleh seorang Kepala (2) \ / Rumah sakit Umum Daerah Kasongan dipimpin jawab kepada Bupati melalui
yang berada dibawah dan bertanggung Sekretaris Daerah.
29s
Bagian Kedua
'
TUGAS POKOK Pnsal 3
RumahSakitUmumDaerahKasongannlentpunyaitugasmelaksanakan
mengutamakan penyembuhan" usaha kesehatan secara berdaya guna d"ngun
;.-rilir;;
pencegahan dan melaksanakan upayaa ,ang dilaksanakan serta yang berlaku'
lr:rr.t" t.rrai iengan peraturan
perudang-udangan
Bngian Ketiga FUNGSI Pasal 4
Untukmelaksanakantugas-tugassebagaimanadimaksudpadapasal3di atas,
a. ;. c. d. e. f. g.
R
rnuh Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi
:
Menyelenggarakanpelayananmedis.
non medis menyet"nllarakan pelayanan penunjang medis dan menyetenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan
menyelenggarakanpelayananrujukan menyetenggarakan pendidikan dan pelatihan menyelenggarakanpenelitiandanpengembangan
tlrtenyenggarakan administrasi Umum dan Keuangan
Bagian KeemPat Unit Petaksana Teknis Dinas Pasal 5
UnitpelaksanateknisKantoradalahunsurpu.lutUal)8yaIl8,'p.errtbentukannya
Analisis Beban Kerja sesuai kebutuhan oun-t..urpuan setelah dilakukan dan Analisis jabatan.
296
Pasal 6
(l) (2)
(3) (4)
5 terdiri dari jabatan yang terbagi dalam jenjang fungsional sejumlah tenaga, dalam berbagai kelompok , Setiap-kelompol tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kelompok jabatan fungsional dimaksud pada pasal
tensga fungsional yang senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul kepia mela'lui sekretaris daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala rumah sakit ; Jumlah jabaian dan tenaga fungsional tersebut pada ayat ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(l)
pasal ini,
Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku'
BAB
III
SUSUNAN ORGANISASI Pasal
(l)
T
Susunan Organisasi Kantor Pembinaan Pemudq Olahraga dan Seni Budaya terdiri dari :
a. b. c. d. e. f.
Kepala Kantor; Sub bagian tata usaha Seksi PelaYanan medis
SeksiPenunjang medis dan rekam medis SeksiKePerawatan
Komite medis, staf medis fungsional dan instalasi
(2) Bagan Struktur organisasi Rumah Sakit umum Daerah Kasongan (3)
teriantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini' Lampiran Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat (2) ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
297
Pnragraf
a
KEPALA Pasal 8
Kepala mempunyai tugas pemimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, mernbina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas rumah sakit, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf b
SUB BAGIAN TATA USAHA Pasal 9
Sub bagian TATA USAHA mempunyai tugas meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, laporan, hukum, p"ip,irt"t *n, publikasi, pemasaran sosial dan informasi, keuangan, dan penyusunan program.
Paragraf c
SEKSI PELAYANAN MEDIS Pasal
l0
Seksi pelayanan medis mempunyai tugas menjamin pelayanan medis, baik dari segi mutu ateu pelaksanaan pelayanan medis disemua instalasi pelayanan medis.
298
Parngraf d SEKSI PBNUN.IAN(; MEDIS DAN ITI]KAM MEDIS Pasal
ll
Seksi Penunjang Medis dan Rekam Medis mempunyai tugas mengkoordinir semua kebutuhan medis, penunjang medis, catatan medis dan mengawasi pelaksanaan pelayanan pada sarana-sarana penunjang medis dan rekam medis.
Paragraf e SEKSI KBPERAWA'I'AN Pasal
l2
Seksi keperawatan mempunyai tugas meliputi bimbingan pelaksanaan asuhan pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan serta kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan kesehatan
Paragraf
f
KOMITE MEDIS, STAF MEDIS FUNGSIONAL DAN INSTALASI
(l) Komite Medis merupakan
kelompok tenaga medis
yang
keanggotaannya terdiri dari ketua-ketua staf Medis Fungsional, ketuanya ditetapkan dengan keputusan kepala. Tugasnya membantu
kepala dalam menyusun standar pelayanan medis, memantau pelaksanaannya" melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medis Fungsional dan mengembangkan program pel ayanan
(2), Staf Medis Fungsional merupakan kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalarn jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada komite medis. Staf medis fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.
299
(3) Instalasi merupakan unit penyelenggaraan (4).
pelayanan fungsional, jabatan fungsional yang ditetapkan dipimpin oleh seorang kepala dalan dengan keputusan kepala, mempunyai tugas membantu kepala dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya" Instalasi sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi: a. Instalasi Rawat Jalan (Poliklinik Umum dan Spesialis), b. Instalasi Rawat InaP; c. Instalasi Gawat Darurat, d, InstalasiRadiologi,
e.
Instalasi Farmasi;
f.
InstalasiPemeliharaan Sarana Rumah Sakit,
i. j
InstalasiLaboratorium; Unit Transfusi darah, Rekam Medis.
g. Instalasi Gizi; h. Instalasi Kamar Jenazah; k.
BAB IV TATA KERJA Pasal 13
(r) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya RSUD mempunyai hubungan koordinati{, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan; (2).
Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan RSUD mempunyai hubungan jadngan pelayanan terkaft dengan instansi palayanan
(3)
Kepala berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan melaksanakan pengawasan terhadap pekeqaan dan usaha-usaha
kesehatan lainnya;
pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan satuan kedanya.
300
BAB V
PEMI}IAYAAN Pasnl
l4
Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas RSUD dibebankan pada APBD Kabupaten Katingan, APBN dan Bantuan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal
l5
(1). Kedudukan dan status serta bidang tugas Bendaharawan akan ditetapkan oleh Bupati; (?), Jenjang Jabatan kepangkatan serta susunan kepegawaian akan ditetapkan kemudian oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berfaku ; (3). Uraian tugas secara rinci akan ditetapkan kemudian dengan keputusan
Bupati;
(4). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan keputusan Bupati.
BAB VIT PENUTUP Pasal 16
(l)
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini rnaka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi; 301
(2)
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan' Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PJraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.
Ditetapkan Pada
di :
tanggal :
Kasongan
4 Desember 2003
BUPATI KATINGAN,
0
\-r^^*f
DUWEL RAWING Diundangkan Pada
di : Kasongan
tanggal : 5 Desember 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN'
IT. GATIN RANGKAI Pembina Tk.l NIP.080 063 389
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2003, NOMOR : 2l Seri D.
302
PENJ ELASAN
PERATURAN DAERAII KABUPA'TEN KATINGAN NOMOR 2I TAHUN 2OO3 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KASONGAN KABUPATEN KATINGAN Umum l. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pernbentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Suka Mara. Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten propinsi Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah maka dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab perlu ditindak lanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan Kabupaten Katingan. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakil Umum Daerah
di
2.
kasongan Kabupaten Katingan sebelum terbentuk
dan
berfungsinya DPRD Kabupaten Katingan maka untuk sementara waktu ditetapkan keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :224Tahun2002tanggal l9 Juni 2002, dan selanjutnya diadakan
penataan kelembagaan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang diarahkan untuk melakukan koreksi dan penyenlpurnaan terhadap segala kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebagai ujung tonrbak dalam melaksanaan fungsi utama birokrasi yaitu pelayanan publik yang secara langsung bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
303
3.
Rumah Sakit Umum Daerah kasongan adalah sebagai unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas khususnya di Bidang Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan Kabupaten
Katingan Oleh karena itu agar organisasi Rumah Sakit Umum Daerah kasongan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan sebagaimana termaksud dalam ketentuan Bab, pasal demi pasal peraturan daerah ini
II.
Pasal Demi Pasal Pasal I sampai dengan Pasal
l6 cukup jelas Ditetapkan Peda
di :
Kasongan
tanggal : 4 Desember
BUPATI KATINGAN,
0\qr^-l+// DUWEL RAWTNG
di : Kasongan tanggal : 5 Desember 2003
Diundangkan Pada
SEI(RETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,
IT. GATTN RANGKAI Pembina Tk.1 NIP.080 063 389
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINCAN TAHUN 2003, NOMOR : 2l Seri D. 304
2003
tr
G oa
q
V
z
(J qt
z4
;.t o; <)
6
V ql
o
-x zi gE
fia 6 -sF \s ,E=
H
rQtcn
CD
H
F 3 (ri
u
ei
;(
E6 HU7
4,)
5s
\
e
i I
E$ *=-s=
22
6 i,\
,2,
a
;< iV
z1 zt VH
4u) frd. o-z
=
z
-, i
gd
v g=
r!
U)
EH*: izE; L
-a
r-v*L JNr
?*a; VFA E
- CO 6 ..
..
..
z 4Jf^ H-V
>anz. l
il?;Zz r{9
Be Z rrt
U=
<
J
-H<-
t-l
od
5o
j.
r!-* +d
Fa
a
Z
IJ
z
.^ Z-
z)
QZ a<
-o. a 2,
o J u-l
U)
-
v sl
kt
cot
o
J t!
o-
3
rr)
o o
G,I
CL oQ cn! -C
Hil '24 tn EE 6p hE
Eg OL
z'
E (,
d ul
E
o Y q
z
d UJ F F lrl o. d J I ut a
