No title

01

2 Mei 2016

01

2 Mei 2016

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DITJEN PERBENDAHARAAN Periode Januari s.d Desember 2016

No

Nama Informasi

Unit Eselon II

Waktu dan Tempat Pembuatan

Bentuk Informasi yang Tersedia

Jangka Waktu Penyimpanan / Retensi

INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala 1

2

3 4 5 6 7 8 9

10

Lap. Keuangan Tingkat Eselon I Ditjen Perbendaharaan (UAPPA-E1) Tahun 2015 Audited Lap. Keuangan Satker Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan (UAKPA) Tahun 2015 Audited E-Procurement Rencana Umum Pengadaan (RUP) Rencana Strategis Ditjen Perbendaharaan Tahun 2015-2019 Laporan Kinerja Ditjen Perbendaharaan tahun 2015 LK BUN Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Bagian Anggaran 999.03 dan Bagian Anggaran 999.04 Panduan teknis Akuntansi Pemerintahan

Sekretariat Ditjen Perbendaharaan

Mei 2016

Hardcopy dan softcopy

1 Tahun


Mei 2016


1 Tahun

Sekretariat Ditjen Perbendaharaan Sekretariat Ditjen Perbendaharaan Sekretariat Ditjen Perbendaharaan

2009 s.d. 2016

Softcopy

2012 s.d. 2015

Softcopy

2015


Sesuai Ketentuan Mengenai Arsip Sesuai Ketentuan Mengenai Arsip Sesuai Ketentuan Mengenai Arsip


2015


Sesuai Ketentuan Mengenai Arsip

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

8 Bulan di Jakarta 8 Bulan di Jakarta

Hardcopy dan softcopy Hardcopy dan softcopy

Sesuai Ketentuan Mengenai Arsip Sesuai Ketentuan Mengenai Arsip

KPPN Khusus Investasi

Semesteran dan Tahunan


1 Tahun

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Sepanjang Tahun di Jakarta Sepanjang Tahun di Jakarta Sepanjang Tahun di Jakarta




Selama Peraturan tersebut Berlaku


Sepanjang relevan dan masih berlaku

11

IPSAP/ Bultek Akuntansi Pemerintahan


12

Helpdesk Akuntansi dan Pelaporan Keuangan


Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta -

-

-

-

-

-

Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat 1 2

3

Peraturan Menteri Keuangan terkait Sistem Akuntansi Peraturan Menteri Keuangan terkait Investasi Pemerintah, Kredit Program dan Penerusan Pinjaman Tingkat Bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)


Sepanjang Tahun



Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Subdit Hukum)

Sesuai Program Legislasi



Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya)

Maret dan September


1 tahun

No

Nama Informasi

4

Tingkat Bunga Pengembangan Energi Nabati dan Revalitas Perkebunan (KPEN-RP) Tingkat Bunga Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD dan Nias (KPP NAD Nias) Tingkat Bunga Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)

5

6

7

Tingkat Bunga Skema Subsidi Gudang (SSRG)

8

Tingkat Bunga Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK)

9

Laporan Realisasi APBN bulanan

10

Hasil review kinerja satker BLU

11

Perangkat peraturan BLU

12

Tarif Layanan Satker BLU

13

Realisasi APBN Tahun Anggaran 2005-2015

14

Peraturan terkait pelaksanaan anggaran Peraturan Menteri Keuangan terkait Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah

15

Unit Eselon II Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya) Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya) Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya) Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya) Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya) Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU (Subdit PPK BLU I, II, III) Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU (Subdit Peraturan dan Standarisasi Teknis BLU) Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU (Subdit Tarif, Remunerasi dan Informasi BLU) Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Direktorat Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pengelolaan Kas Negara




Maret dan September


1 tahun

Maret dan September


1 tahun

Januari ,April, Juli, Oktober


1 tahun

Januari ,April, Juli, Oktober


1 tahun

Maret, Juni, September, Desember


1 tahun

10 Hari Kerja setelah akhir bulan Juni s.d. Des

Hardcopy dan softcopyIaccount bulanan SK Direktur Hasil Penilaian Kinerja

1 bulan

Sepanjang Tahun

Peraturan tentang pengelolaan keuangan BLU

Sepanjang masih berlaku

Sepanjang Tahun

PMK tarif BLU


4 hari kerja

Softcopy

10 (sepuluh) tahun sejak data diterima

Sepanjang tahun Sepanjang tahun

Hardcopy dan softcopy Hardcopy dan softcopy

Sesuai Ketentuan Mengenai Arsip Sesuai Ketentuan Mengenai Arsip


No

Nama Informasi

3

Laporan Penyaluran KKP-E

4

Laporan Penyaluran KPEN-RP

5

Laporan Penyaluran KPP NAD Nias

6

Laporan Penyaluran KUPS

7

Laporan Penyaluran SSRG

8

Laporan Penyaluran KUR

9

Laporan Penyaluran KUMK

10 11

Laporan Posisi Penerusan Pinjaman Laporan Rekening Pemerintah di Bank Umum

12

Remunerasi Satker BLU

Unit Eselon II Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya) Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya) Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya) Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya) Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya) Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya) Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya) KPPN Khusus Investasi Direktorat Pengelolaan Kas Negara

Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU (Subdit Tarif, Remunerasi dan Informasi BLU)




Setiap bulan

Softcopy

1 tahun

Setiap bulan

Softcopy

1 tahun

Setiap bulan

Softcopy

1 tahun

Setiap bulan

Softcopy

1 tahun

Setiap bulan

Softcopy

1 tahun

Setiap bulan

Softcopy

1 tahun

Setiap bulan

Softcopy

1 tahun

Semesteran dan Tahunan 5 Hari Kerja setelah akhir bulan

Hardcopy dan softcopy Hardcopy dan softcopy (Rekening Bendahara Penerimaan & Pengeluaran, Rekening lainnya) Hardcopy dan softcopy (KMK Remunerasi BLU)

1 tahun

Sepanjang Tahun

1 bulan


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LT 12, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4, JAKARTA 10710, TELEPON 3442960, FAKSIMILE 3442960, SITUS www.djkn.depkeu.go.id

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAFTAR INFORMASI BERKALA No

Nama Informasi

1.

4.

Profil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Peraturan perundangan mengenai organisasi dan tata kerja Kantor Pusat, Instansi vertikal, dan Unit Pelaksana teknis di lingkungan DJKN Informasi mengenai kedudukan, domisli, alamat, dan kontak Struktur Organisasi

5.

Gambaran umum satker

6.

Visi dan Misi

7.

Gambaran umum program kerja DJKN 2013 Indikator Kinerja Utama Dirjen Capaian kinerja

2.

3.

8. 9.

Unit Kerja yang Menyediakan Sekretariat DJKN Direktorat Hukum dan Humas

Penanggung Jawab Informasi Sekretaris DJKN Direktur Hukum dan Humas

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/peraturan

Sekretariat DJKN

Sekretaris DJKN

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/informasi-mengenai-kedudukan-domisli-alamat-kontak

Direktorat Hukum dan Humas Sekretariat DJKN Sekretariat DJKN Sekretariat DJKN Sekretariat DJKN Sekretariat

Direktur Hukum dan Humas

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/struktur-organisasi

Sekretaris DJKN

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/gambaran-umum-satker

Sekretaris DJKN

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/visi-misi

Sekretaris DJKN

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/gambaran-umum-program-kerja-tahun-2013

Sekretaris DJKN

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/uploads/IKU_ESELON_I.pdf

Sekretaris DJKN

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/uploads/capaian_kinerja_triwulan_II_2013.pdf

Alamat Informasi https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/daftar-informasi-publik-berkala

-210. 11. 12. 13.

14.

15. 16. 17 18

Ringkasan Informasi tentang Kinerja dalam lingkup badan publik Ringkasan Laporan Keuangan Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa Informasi tentang prosedur peringatan dini Rancangan peraturan yang akan diterbitkan Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik

DJKN Sekretariat DJKN

Sekretaris DJKN

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/gambaran-umum-program-kerja-tahun-2013

Sekretariat DJKN Direktorat Hukum dan Humas Direktorat Hukum dan Humas

Sekretaris DJKN

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/uploads/UIC_-_BAG_KEUANGAN_-_3_A_B_C.pdf


https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/ringkasan-laporan-akses-informasi-publik


https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/permohonan-informasi-ppid

Sekretariat DJKN

Sekretaris DJKN

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/informasi-tentang-tata-cara-pengaduan-penyalahgunaanwewenang-pelanggaran-dilakukan-baik-oleh-pejabat-badan-publik-maupun-pihak-mendapatkanizin-perjanjian-kerja-dari-badan-publik-bersangkutan

Sekretariat DJKN

Sekretaris DJKN

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/eprocurement-direktorat-jenderal-kekayaan-negara

Sekretariat DJKN Direktorat Hukum dan Humas Direktorat Hukum dan

Sekretaris DJKN

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/uploads/Prosedur_Keadaan_Darurat_Kebakaran.pdf


https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/informasi-tentang-peraturan-keputusan-danatau-kebijakanmengikat-danatau-berdampak-bagi-publik-dikeluarkan-oleh-badan-publik


https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/ringkasan-laporan-akses-informasi-publik

-319.

Humas Direktorat Hukum dan Humas

Statistik Akses Informasi Publik


https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/statistik-akses-informasi-publik

Daftar Informasi Serta Merta

No

Nama Informasi

Unit Kerja yang Menyediakan

Penanggung Jawab Informasi



Jangka Waktu Penyimpanan/R etensi






Sekretaris DJKN cq. Bagian Organisasi Kepatuhan Internal Sekretaris DJKN cq. Bagian Kepegawaian Direktur BMN

NIL

Daftar Informasi Tersedia Setiap Saat Nama Informasi No 1.

Realisasi kinerja

Sekretariat DJKN

2.

Komposisi pegawai

Sekretariat DJKN

3.

Laporan Barang Milik Negara

Direktorat BMN

4.

Peraturan terkait Tusi DJKN

5.

Laporan

Pengelolaan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aset Direktorat PKNSI

Direktur Hukum dan Humas cq. Subdit Peraturan Perundangan Direktur PKNSI

Tahunan

Hard copy dan Soft copy

Setiap terjadi perubahan

Hardcopy dan Softcopy

Setiap Semester dan Tahunan Saat ditetapkan

Hardcopy Hardcopy dan Softcopy

-

Per semester pada setiap


-

-

3 tahun

-4Daftar Informasi Tersedia Setiap Saat Nama Informasi No

6. 7. 8. 9. 10.

11.

12.

13.

Kekayaan Negara Lain lain (audited) Harga limit lelang asset eks PT. PPA Harga limit aset BDL yang akan dilelang Pemberian informasi prosedur dan persyaratan permohonan jumlah utang/keberadaan aset Prosedur dan persyaratan permohonan keberadaan dokumen jaminan Pemberian informasi prosedur dan persyaratan permohonan copy Akta Cessie/PJBP Bank Asal ke BPPN Pemberian informasi prosedur dan persyaratan permohonan penerbitan kembali surat roya dan/atau lunas dari Bank Asal/BPPN Pemberian informasi prosedur dan persyaratan pembelian/penebusan asset properti Pemberian informasi prosedur dan persyaratan Permohonan




Direktorat PKNSI

Direktur PKNSI

Direktorat PKNSI

Direktur PKNSI

Direktorat PKNSI

Direktur PKNSI

tahun anggaran setelah diaudit Pada saat pengumuman lelang Pada saat pengumuman lelang Saat informasi diminta

Direktorat PKNSI

Direktur PKNSI

Direktorat PKNSI




-


-


-

Saat informasi diminta


-

Direktur PKNSI



-

Direktorat PKNSI

Direktur PKNSI



-

Direktorat PKNSI

Direktur PKNSI



-

Direktorat PKNSI

Direktur PKNSI



-

-5Daftar Informasi Tersedia Setiap Saat Nama Informasi No 14.

15. 16. 17.

penggunaan tegahan Bea Cukai Pemberian informasi prosedur dan persyaratan Permohonan pengelolaan barang rampasan negara Pemberian informasi prosedur dan persyaratan Permohonan pengelolaan barang gratifikasi Pemberian informasi prosedur dan persyaratan Permohonan penyelesaian ABMA/C Pemberian informasi prosedur dan persyaratan Permohonan pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain (INDRA, USAID, dan PROFI)






Direktorat PKNSI

Direktur PKNSI



-

Direktorat PKNSI

Direktur PKNSI



-

Direktorat PKNSI

Direktur PKNSI



-

Direktorat PKNSI

Direktur PKNSI



-

Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Periode Januari - Desember 2014 No Nama Informasi


A. 1

Informasi tentang profil Kementerian Keuangan yang meliputi: Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak

2 3 4 5 6 7

D.

Struktur Organisasi Gambaran umum satker Profil singkat pejabat struktural Tugas dan fungsi Visi dan misi Laporan harta kekayaan bagi pejabat negara yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh KPK ke badan publik untuk diumumkan Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik, yang meliputi: Matrik program, kegiatan dan target Kemenkeu 2014; Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik; Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat; Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya; Ringkasan laporan keuangan;

E.

Ringkasan laporan akses Informasi Publik;

F.

Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;

1

Perpres Dana Alokasi Umum TA 2015

Direktorat Dana Perimbangan

2

PMK tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota TA 2014


3

PMK tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Direktorat Dana PNSD kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota TA 2014 Perimbangan

B. 1 2 3 4 C.

Penanggungjawab Informasi



Sekretariat Direktorat Jenderal

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Januari s.d Desember Hard copy dan soft di Jakarta copy





Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Desember 2014, di Jakarta


April 2014, di Jakarta




Sekretariat Direktorat Jenderal Sekretariat Direktorat Jenderal

Januari s.d Desember Hard copy dan soft di Jakarta copy Januari s.d Desember Hard copy dan soft di Jakarta copy

Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi

No Nama Informasi


4

PMK Dana Alokasi Khusus (DAK)

SekretariatDana Direktorat Direktorat Jenderal Perimbangan

5

PMK Bantuan Operasional Sekolah (BOS)


6

PMK DPPID Nomor 5 tahun 2014 tentang Penyelesaian Piutang Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atas Sisa DPPID TA 2011


7

PMK DPPID Nomor 49 tahun 2014 tentang Perubahan atas PMK Nomor 5/PMK.7/2014 tentang Penyelesaian Piutang Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atas Sisa DPPID TA 2011 Perkiraan Alokasi DBH Pajak dan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)


9

Perubahan perkiraan Alokasi DBH Pajak dan DBH Cukai hasil Tembakau (CHT)


10

PMK Kurang bayar DBH SDA yang ditetapkan dalam APBN 2014 a. PMK Kurang Bayar DBH SDA Minyak Bumi untuk TA 2012


8

11

12

b. PMK Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Umum untuk TA 2008 s.d TA 2012 c. PMK Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan TA 2006 s.d TA 2012 d. PMK Kurang Bayar DBH SDA Panas Bumi untuk TA 2012 PMK Perkiraan Alokasi DBH SDA TA 2015 a. PMK Perkiraan Alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi b. PMK Perkiraan Alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Otsus Aceh c. PMK Perkiraan Alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Otsus Papua d. PMK Perkiraan Alokasi DBH SDA Pertambangan Umum e. PMK Perkiraan Alokasi DBH SDA Kehutanan f. PMK Perkiraan Alokasi DBH SDA Perikanan g. PMK Perkiraan Alokasi DBH SDA Panas Bumi PMK Perubahan Perkiraan Alokasi DBH SDA TA 2014 a. PMK Perubahan Perkiraan Alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi




Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

copydan dan soft Januari s.d Desember Hard Hardcopy copy di Jakarta Softcopy



Januari s.d Desember Hardcopy dan di Jakarta Softcopy 2013 s.d 10 Januari 2014 di Jakarta


10 Januari 2014 s.d 13 Maret 2014 di Jakarta Oktober/November TA Sebelumnya


Oktober TA berjalan


- Januari s.d Desember TA 2014

Hardcopy, Softcopy

sampai dengan selesainya penyaluran DBH SDA sesuai realisasi penerimaan PNBP SDA yang dibagihasilkan



Hardcopy, Softcopy





Hardcopy, Softcopy





Hardcopy, Softcopy



b. PMK Perubahan Perkiraan Alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Aceh Perkiraan Alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi c. PMKOtsus Perubahan


untuk Otsus Papua Perkiraan Alokasi DBH SDA Pertambangan Umum d. PMK Perubahan e. PMK Perubahan Perkiraan Alokasi DBH SDA Kehutanan f. PMK Perubahan Perkiraan Alokasi DBH SDA Perikanan g. PMK Perubahan Perkiraan Alokasi DBH SDA Panas Bumi 13

PMK Kurang dan/atau Lebih Bayar DBH SDA TA 2013

No Nama Informasi 13

14

Penanggungjawab Informasi Direktur Jenderal Direktur Jenderal Perimbangan Perimbangan Keuangan Keuangan

Waktu dan Tempat Bentuk Informasi Jangka Waktu Pembuatan yang Tersedia Penyimpanan/Retensi - Januari s.d Hardcopy, sampai dengan Januari s.dTA Desember Hard copy dan soft selesainya penyaluran Desember 2014 Softcopy di Jakarta copy DBH SDA sesuai realisasi penerimaan PNBP SDA yang dibagihasilkan

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Mei 2014, Jakarta


Desember 2014, Jakarta


Jakarta, 1 Agustus 2013


Jakarta, 15 September 2009


Jakarta , 27 Desember 2010


Jakarta, 18 Oktober 2010


Jakarta, 18 Oktober 2010


Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah


Jakarta , 30 November 2010



Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Jakarta , 25 Januari 2010


Jakarta , 27 Agustus 2010


Jakarta , 27 Agustus 2010


Jakarta , 27 Januari 2011



Direktorat Dana Sekretariat Direktorat a. PMK Kurang dan/atau Lebih Bayar Alokasi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Perimbangan Jenderal Bumi b. PMK Kurang dan/atau Lebih Bayar Alokasi DBH SDA Pertambangan Umum c. PMK Kurang dan/atau Lebih Bayar Alokasi DBH SDA Kehutanan d. PMK Kurang dan/atau Lebih Bayar Alokasi DBH SDA Perikanan e. PMK Kurang dan/atau Lebih Bayar Alokasi DBH SDA Panas Bumi PerDirjen Lebih Salur Dana Bagi Hasil


15

PMK 183/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah


16

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok


17

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah


18

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah Peraturan Menteri keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Menteri keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Peraturan Menteri keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-01/PK/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sanksi di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah


19 20

21

22 23 24 25

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No Nama Informasi





26

Deskripsi dan Analisis Realisasi APBD 2013

SekretariatEvaluasi Direktorat Direktorat Jenderal Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah


s.d Desember HardCopy copy dan soft Januari 2014, Jakarta Soft di Jakarta copy

27

Laporan Estimasi Realisasi Belanja Daerah 2014

Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah


Bulanan (Januari Desember), Jakarta

Soft Copy

28

Laporan Estimasi Realisasi APBD dan Dana Idle 2014 - Triwulan I




Buku dan Soft Copy

29

Laporan Realisasi APBD dan Dana Idle 2014 - Triwulan I



Juli 2014, Jakarta

Buku dan Soft Copy

30

Laporan Realisasi APBD dan Dana Idle 2014 - Triwulan III



Oktober 2014, Jakarta Buku dan Soft Copy

31

Kajian Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Khusus SiLPA



November 2013, Jakarta

Buku dan Soft Copy

32

Kajian Pendapatan Daerah pada Daerah Otonom Baru




Buku dan Soft Copy

33

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah 2013




Buku dan Soft Copy

34

Kajian Peningkatan Kinerja Daerah melalui Peningkatan Kualitas Penyaluran DAK



Juni 2014, Jakarta

Buku dan Soft Copy

35

Kajian Spending Performance APBD dalam Mendanai Pelayanan Publik



Juni 2014, Jakarta

Buku dan Soft Copy

36

Kajian Perekonomian Daerah



Oktober 2014, Jakarta Buku dan Soft Copy


No Nama Informasi





37

Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah 2014



Januari s.d2014, Desember Buku Hard copy dan Copy soft Desember dan Soft di Jakarta copy Jakarta

38

Deskripsi dan Analisis APBD 2014



Juli 2014, Jakarta

Buku dan Soft Copy

39

Monitoring dan Evaluasi SiLPA Dana Transfer yang Bersifat Earmarked



Juli 2014, Jakarta

Buku dan Soft Copy

40

Rekomendasi Menteri Keuangan Tahun 2014 tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah Dalam Rangka Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA 2015



Juni 2014, Jakarta

Buku dan Soft Copy

41

PMK tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015



Juni 2014, Jakarta

Hard copy dan soft copy

42

LGF Anggaran



Januari - Desember, Jakarta

Soft Copy

43

LGF Anggaran (Fungsi) Tahun Berjalan




Soft Copy

44

LGF Anggaran (Urusan) Tahun Berjalan




Soft Copy

45

LGF Anggaran (Jenis Pajak) Tahun Berjalan




Soft Copy

46

LGF Anggaran (Rincian Retribusi) Tahun Berjalan




Soft Copy

47

LGF Realisasi Triwulan I Tahun Berjalan




Soft Copy


No Nama Informasi





48

LGF Realisasi Semester I Tahun Berjalan



Desember Soft HardCopy copy dan soft Januari -s.d Desember, di Jakarta copy Jakarta

49

LGF Realisasi Triwulan III Tahun Berjalan




Soft Copy

50

LGF Realisasi Tahunan - tahun sebelumnya




Soft Copy

G.

Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata Sekretariat Direktorat cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik Jenderal berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;



H.

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan; Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa;






J.

Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik


K.

Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang sedang dibahas pemerintah dengan DPR RI tahun 2014



I.

Januari s.d Desember Hard copy dan soft di Jakarta copy - Januari s.d Desember TA 2014

Hardcopy, Softcopy


DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016

No.

(1) A.

Nama Informasi

Unit Kerja yang Menyedi akan

Penanggung jawab Informasi


Bentuk Informasi yang tersedia

Jangka Waktu Penyimp anan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Wajib di sediakan dan diinformasikan secara berkala 1. Profil BPPK/Pusdiklat/STAN/BDK a. Kedudukan/domis ili beserta alamat lengkap (Nama unit organisasi, Alamat lengkap, Telpon, fax dan situs ) b. Ruang lingkup kegiatan c. Maksud dan tujuan, tugas dan fungsi d. Struktur organisasi (Struktural, Fungsional, Instansi vertikal) e. Profil singkat pejabat struktural (Nama, Jabatan, Pendidikan terakhir, No telepon ekstensi kantor)

Sekretari at Badan/P usdiklat /STAN/ Balai Diklat

Sekretaris Badan /Kepala Pusdiklat /Direktur STAN/Kepala Balai Diklat

Awal tahun dan setiap ada perubahan

Website

Selama berlaku




Website

Selama berlaku

2. Program diklat yang sedang berjalan a. Program diploma/diklat (Nama program, Kalender diklat, Modul diklat) b. Penanggungjawab, pelaksana program serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi c. Target dan/atau capaian program

Pusdikla t/STAN/ Balai Diklat


Akhir tahun dan setiap ada perubahan

Website/har d copy

Selama berlaku/ 1 tahun

Hard copy

2 tahun

Hard copy

2 tahun

No.

(1)

Nama Informasi




(2)

(3)

(4)

(5)

d. Jadwal pelaksanaan program e. Anggaran program yang meliputi sumber dan jumlah f. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas g. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat (Pengumuman hasil diklat) h. Informasi penerimaan calon peserta didik/diklat

Pusdikla t/STAN/ Balai Diklat


Bentuk Informasi yang tersedia (6)

Jangka Waktu Penyimp anan (7)

Hard copy

2 tahun

Hard copy

2 tahun

Hard copy

2 tahun

Website

Selama berlaku

Website/har d copy

- Peserta didik : 5 tahun - Peserta diklat : KMK 408

Website

Selama berlaku

Hard copy

2 tahun

Hard copy

2 tahun

Hard copy

2 tahun

Hard copy

2 tahun

Hard copy

2 tahun

Hard copy

2 tahun

Akhir tahun dan setiap ada perubahan

3. Kegiatan non diklat yang sedang berjalan a. Kegiatan (Nama kegiatan, Jadwal kegiatan) b. Penanggungjawab, pelaksana kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi c. Target dan/atau capaian kegiatan d. Jadwal pelaksanaan kegiatan e. Anggaran kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah f. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas g. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung



Per semester dan setiap ada perubahan

No.

(1)

Nama Informasi






(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

dengan hak-hak masyarakat

4. Ringkasan kinerja dan realisasi kegiatan (Ringkasan LAKIP, Laporan Keuangan dan Kegiatan (PP No.8 tahun 2006) a. Rencana dan laporan rencana kegiatan (DIPA dan RKAKL) b. Neraca c. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan d. Daftar aset investasi

Sekretari at Badan

Sekretaris Badan

Per triwulan

Hard copy

2 tahun

Sekretaris Badan

Per semester

Website

Selama berlaku

dan

5. Ringkasan laporan akses Informasi a. Jumlah permohonan Informasi b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan dan yang ditolak d. Alasan penolakan permohonan Informasi

6. Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik

Sekretari at Badan

No.

Nama Informasi






(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan b. Daftar Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan



Setiap terbit peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan

Hard copy

a. Perat uran : stati s b. Kepu tusa n : 3 tahu n

7. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi

Sekretari at Badan

Sekretaris Badan

Per semester

Website

Selama Berlaku



Per semester

Website

Selama Berlaku




Hard copy

2 tahun

Setiap ada perubahan

Website/har d copy


8. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa

9. Informasi tentang penanganan keadaan darurat/bencana

B.

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat 1. Daftar publik

informasi

Sekretari at Badan

Sekretaris Badan

No.

(1)

Nama Informasi






(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan a. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut b. Masukanmasukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut c. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut d. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut e. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut f. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan 3. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

Hard copy

a. Perat uran : stati s b. Kepu tusa n : 3 tahu n

Setiap terbit peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan dan setiap ada perubahan

Hard copy

c. Perat uran : stati s d. Kepu tusa n : 3 tahu n


Website/har d copy


Setiap terbit peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan dan setiap ada perubahan






4. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan a. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi,

Sekretari at Badan/P

Sekretaris Badan /Kepala


Hard copy


No.

(1)

Nama Informasi

(2) personil dan keuangan (SOP dan Urjab, Kebijakan rotasi dan mutasi, Kontrak kinerja) b. Profil pimpinan dan pegawai (Nama, Sejarah karir, Pendidikan, Penghargaan)






(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

usdiklat /STAN/ Balai Diklat

Pusdiklat /Direktur STAN/Kepala Balai Diklat


c. Data statistik (Statistik pegawai, Statistik keuangan)

Setiap tahun/pers emester

5. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga (Pihak yang terlibat, Judul kontrak, Nomor dan tanggal kontrak, Dokumen pendukung)



Setiap ada perjanjian kerjasama

Hard copy

Sesuai masa berlaku kontrak ditamba h KMK 408

6. Surat menyurat pimpinan atau pejabat dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya (Pejabat yang menandatangani surat, Nomor surat, Hal surat. Penerima surat)



Setiap ada kegiatan

Hard copy

2 tahun

7. Data perbendaharaan atau inventaris (Nama dan kode barang, Jumlah barang, Lokasi barang, Kondisi barang)



Per semester

Hard copy

3 tahun

8. Rencana strategis



5 tahunan dan jika ada perubahan

Hard copy

5 tahun

Nama Informasi






(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

kerja satuan (Nama Waktu Lokasi



Setiap bulan

Hard copy

2 tahun

10. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi (Petugas yang melayani, Sarana dan prasarana yang digunakan, Anggaran)



Per semester

Website

Selama berlaku

11. Informasi pelanggaran dari hasil pengawasan internal dan dari pengaduan masyarakat (Jumlah dan jenis pelanggaran, Laporan penindakan)



Per semester

Hard copy

4 tahun

Website/Har d copy


Hard copy

2 tahun

No.

(1) 9.

Agenda pimpinan kerja kegiatan, kegiatan, kegiatan)

12. Informasi penelitian yang dilakukan a. Daftar Penelitian b. Hasil Penelitian (Judul dan tujuan Penelitian, Pihak yang terlibat, Waktu penelitian) 13. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat dalam pertemuan yang terbuka untuk umum (misal seminar) (Pejabat yang menyampaikan, Materi pokok kebijakan, Waktu dan lokasi penyampaian)



Per tahun



Setiap ada informasi dan kebijakan yang sifatnya terbuka

No title

Recommend Documents