No title

ASPET

EA;TAIT

ETAN

ITATEANFTVA

EIEFTGAIIT

Cnmrcl

ffi

rrEcrlxre;Nm

^'l ^l'.. vagll

Dr.

kertas

Sumantoro

kerja

untuk

seminar

PAJAK 1983 MENGEFEKTIPKANPELAKSANAANUNDANG*UNDAI{G diselenggarakan TIIl

oleh

:

SPHN PEI{GKAJIA}J HUKIJMEKO}.lOlvIIPEMBA}.IGUI.IAI'J DEPARTEIVIEi{ KEI{AKIIVIAi'i sama dengan

bekerja i " I .A . S .

INSTITUTE

bertempat

di

i{OTEL BOROBUDURI NTERCONTII.{ENTAL

Jakarta,

L7

18 Juli

L9B4

i

DAi:{ KAITAT{i'IYA DEi'{GAii KEGIATAT'{

ASPEK PAJAK

PERUSAHAAN IYULTII'{ASIONAL (MNC) ( Dr.

I.

Sumantoro

)

LATAR BELAKANG

dan kegiatan

Pajak

luas

MNC dengan

pembangunan

partner

dengan iI€YCL!

4

^ - -'t d.-ar

serta

dengan kegiatan

modal'

ivINC

kerjasama

pereKonom]-an

untuk mengenerate

pembahasan aspek pajak

itu

yait.u

1. Negara penerima modal (host 2. Partner

Lerkait..

-^,1^'l [rvucl.L.

kepada 4 pihak

diarahkan

negara penerima

usaha lokal

dasar

Atas

lagi

pajak

kaitan

Capat dilihat

Secara lebih

yang

merupakan dua hal

MNC ini

r-^-.: ^+^J\C9 r Ct Ld.rr

dan

r/ll\r/r ralt\-.,

: country)

usaha lokal

3. MNCsendiri 4 . N e g a r a a s a l I v I N C( h o m e c o u n t r y ) . Negara dengan

tersebut

Untuk itu

d.apaL direalisir,

memberikan berbagai Par tner

berbagai

dalam

memberi lapangan kerja,

sebagainya.

fasilitas

usaha

lokal

benLuk ( joinl

pembelian,

francirise,

l-^--l rE!JqD4r.r(:

.!-^r^^!-..r ug!pgv\.tL

r\ =-O^, ^l r !! I-C] t r l:t ^ ^

I!D!

r, ^?nsi

pembanEunan,

pemerintah dan insentif yang

asing/lrtNc

meningkatkan

meningkatkan penerimaan negara,

agar partisipasinya

venLure,

CaIarn pembangunan

negara

penerima

modal

.oajak. dengan

berirubungan

kontrak,

liNC

natlagernent,

dalam

Leirnik,

dsb) meugharapkan mendapat.kanmanfaaL Cari

.-h.r-.,!urruu^

dsb

masuknya modal

modal menghendaki

harapan partisipasinya

produksi, dan

penerima

*^---^-^1^r[rc:irtvs:riJI€!I

!-^..^+ \g:urluurrverrt

^

^t ira!Irl

t- ^!-^^1^-i usrlrrvlrJYrt

l.illc sendiri rnotii

mencari

sedang

r

halnya

p e r u s a h a a n p a d a u m u n n ) z ar n e m l r u n y a i

'rntr-rng,

Lidak

terkecuali

berkernbang moLif

beberapa 1

seperti

ini

kadang-kadang makin besar

yang justru

faktcr

dan bahl
negara

sebab

sangat :nenunjang' pelaksanaan

aCa mctif

rl

modal men'forong perusahaan

Negara asal nnengembangkan

,li luar

kegiatannya

kekuaLan ekonoini nasicnalnya invesL.asi

diluar

p e r u s a i r a a n I " I N Ck e l u a r

di

neEeri negeri/di

negeri

n e g a r a t t y a , / m U Ca g a r untuk

mengenerate

drrnia-

Karena

didorong

oleh

pemerintah-

N e g a r a - n e g a r a a n g g o t a O E C Db a h k a n m e m b e r i k a n f a s i l i t a s

nya. ri :nr qJ ue r' rnLJr -! i f

lr-ni vaYr

n:irll/qJd,r

negeri,

nah-h VE:llclrrct:.tlctlt

terutarna di

seuerIlilild aa,l^rl-,-n-

harapan

dengan mot.if mencari lokal

dari

untuk

lilNc tidak

bertentangan

otomatis

dengan motif

oleh

zL il Ii I' Lt ,t d, -. Ir

ter jadi,

tehnologi

yang

karena

tehnologi

yang dikelola

pada partner

ketemu

disatu

tehnologi

sebab banyak ha1 i'{NC sendiri.

usaha Ioka1

MNCdi

paket

rupa ret atif

berarti

sesuatu

negara

dapat

Beberapa sehingga kecil terutaina umumnya

tehnologi.

pihai< nendorong l{NC dari

n e g a r a n y a i n e l e b a r k a n u s a h a n l ' a d i 1 r 1 3 Ei l e g e r i ,

1-

se1alu

ataupun alih

sedernikian

keseluruhan

mo,lal sendiri

tidal<

diselengEarakan.

juga kurang

dialihkan

hanya merupakan bagian dari

sulit

tersebut

I"INC, sedang harapan partner

usaha MIIC dilakukarr

sedang

asal

bah]
keuntungan dari

rlibagi

Negara

r l e g d - ! d ,rI -] yh cr 1r =

keempat pihak

memperoleh keuntungan

yang

keuntungan

A ( . -l .-di . r I

dalam pembangunan tidak

keuntungan

selalu

pengelolaan

cara

dari

:-^ :^'l r d r- d* * ulu- ^a^ ... ^i r1 ,y d k th^ -a' t l Q Ztii L

Ilarapan agar MNC berperanan

usaha

-^.in^ d.Drlr9

dan

negara sedang berkernbanE.

praktek,

Dala;n

- '. tI lm t l ^( J, \1l d

itu

akan tetapi

banyak

kritik

pengusaha dan kaurn buruh di

dari

dorongan Can fasilitas potensi

b a g i l / i N Ci t u

tidak

ekspor dan menyarngi produksi

Beberapa karena motif

yang menjadi

faktcr

negaranya yanE merasakan

dalan

Eckus

M ! ' { Cs e r i n g

adalah

melakukan

memaksirnalkan keuntungan dan meminima'lisir

pajak.

P e l a k s a n a a n m a n a d a p a b m e m b a w aa k i b a t

pajak,

mempengaruhi

pemerintahan

modal, membagi penghasilan penerima modal, asal

negerinya.

permasalahannlrs

memperoleh keuntungan tersebut,

praktek-praktek

sebab mengurangi

adil-,

partner

usaha secara tidak

usaha lokal

menghindar

seperti

dalam negeri

penerima

negara

wajar

beban

dengan negara

rlan bahkan juga pada

negara

modal. /

II.

IYII\U

UbAHA

MEI{AKSIMALKAN KEUNTUNGAI{ DAhI }18}'IINIIviALKAI{ BEBAN

:

PAJAK

Gejaj-a sebesar Bagi

perusahaan

setiap

mungkin

adalah

dan mengusahakan beban pajak

dengan

beberapa

'ari

Lr.lrI

!JsrrvrruuLllrg

seperti

Perusahaan ks ee9 lgc l iLad .tt IaI l n ) nya

perusahaan

kecia Larr se--kortornis J

-

l<ena

pajak.

mengatur

relatif

lebih

usahanya dalam satu

skala

perusahaan cabang/subsidiarynya

negara.

-^--1-'-L".^-

mungkin.

bentuk usaha lainnya.

M N C u m u r n n l z am e r e n c a r l a k a n k e g r a t a n global,

keuntungan

sekecil

MNCkesempatan untuk melakukan usaha tersebut

besar daripada

'--

mengusahakan

Krr'r€nd

l<eg:-aLan

pada

dan

secara i:erpa.du.

bertindak pada

umumnya mempunizai

nungkin itu

subsidiarynya

yang tersebar

sebagar

dasarnya

tujuan

t.ransaksi

dari

setiap

inerel
3-

MNC

melakukan

d a n r l e i n a k sj - m a l - l < a nk e u n t u n g a n

kecenderungan

di

MNC rupa

setelah aCalai't bairj
'lr'l -m LrCt-LO.lrt

JU.crL-rnl Jr z - , r z ctJ\

r^^tr-^^ i)cr/ciir

-^^-:-lPd. JC.^

l -'l Ilctr

d^^^pJc:U<1J.

D€Ucir

-^1-.. 9civLrrrgciaf

ci

tr; ^.i ^'l f I o I cI.! ,

^-+i d.L Li

.a

-^L.i ---Dgrrtrr9Ycr,

.

Dal-an usaha memaksimal-kan keuntungan

-: -; !rrl

.f .:*,---r-.: -l--\ttrtru,Ir9J\Itlr\all,

1---^-[a!c:llct

dijual

secara

dalam

meminimall
terbesar

*^*L^L---^ Pcrrrueuctpcrrr

^^-:-lyoJa^

dimanipulasi

vorarrY

rre!Yq

melaporkan

diproduksi ini

transferan lakukan -i^,.^;-;^-

Jo-o,

keuntungan

rendah.

!:rvv!urlry

rnelal-ui rra!-.,'

ur^-GK

dimana yanE

negara

memberi

sifatnya.

fasilitas

clrrLct!

-cPcl.

y!uy

input)

berkaitan cara .

beban pajak

Lr

rLu,

r,u\u

negara yang

di

secara

harga

atas

Dengan prai
yang besar

di

tarif

dan diturunkan

c[^cl,ll

ud,ts,au

pajaknya

negara yanE

tarif

komponen barang dan

secara dilebihkan unLuk

untuk

bahan

hasil

yang

output ).

merupakan satu paket kegiatan.

J-inpoI

di

untuk meminimalisir

ditetapkan

(underpricing

ini

ditempatkan

Proses penetapan harga untuk

(overpricing

belah

ke negara yang

tinggi

negara yang

yanE kecil

yang diekspor/impor

masukan

Hal-

dilakukan

uctrl

Strategi mentransf er

dengan menetapkan

dan mengambil keuntungan

pajaknya jasa

pricing

usaha MNCyang global

kegiatan

Linggi

ditarik

tlapat

t-^^^uE:i'cl!.

Jcrrr9

itu

dengan

arlal ah

-?^-.: Laa!I

t.idak akan

MNC itu.

itu I{a1

1^^-.: -r,rctg Id.rr

Untuk komponen yang penting

rendah atau di

transfer

Praktek

l.sn rtqrr

dapat

pricing.

I^ua.ll

rupa sehingga

pa jak

rendah.

lebih

pajaknya

tingkat

t-^-^L[t{:,rLrrtcrl

grup perusahaan

beban

kena pajak

transfer

negara yang menibebani pajak

pajaknya

keuntungan

sedemikian

bebas diluar

keuntungan dari tingkat

F^t-L^s^t-L^!aAu\JL-!ct^LLrr

produk dibuat

sesuatu

seLelah

mempraktekkan apa yang disebut

MNC sering

-^-.: -.:'.-'rL-lrlcltlrrllrttctl-54rr

,-f^-^! u4L,au

denEan valuta under-invoicinq

asing, unL.uk

Dala;a hal

pen-

maka praktek

di-

eicsi:or

dan

over-

iceunLungan

nenyatakan .--!,.

+^v^^t^,'+

relatif

tebih

-li

produknya

disuatu

sehiilgga

,l'i

+-^l----i

^^r^'1^l-

rendah.

negara

dari LcLd.iJr

ur

menetapkan perusahaau subsrdiarynya

pajak

Dalam hal- tingkat

jika

khususnya pelaksanaan

negara yang

dengan

sama, l"l!trC

harga

secara

intensif,

OaIang

tI

Sepei

perusahaan,

yaitu

pajak

'fi"r-i1---

pemberian pinjaman

dala'.n

pajaknya keuntungan-

me$Ibayar pajak

renCah

besar.

.^ tI j. -\ nd . i f {t -ea Ll - aa nPi I

LIIutdIrlctir

tidak -irr-

luga

dengan bunga

saja pada lasa-laSa

yang

diatur

paten a.tau kerjasama tehnik,

pemberian Iisensi

arbitrer,

perbedaan

menggabungkan

m e n c a } < u pb i d a n g y a n g l u a s ,

^^^^?{-;

,-^r-^-

tarif

relatif

terdapat

untuk

cenderung

pricinE

dsb.

Walaupun

hampir

semua

mengalur masalah transfer prinsip

dengan

perl:imbangan ^ nemu^ rr -ei -L- ^a^L a a n , g

kan

Kemudian

negara

produk yang secara artificial

' Transfer

yaitu

itu.

Di negara yang administrasi

Cengan penghindaran

untu$ alokasi

Ieasing,

beberapa

tersebut

pajak.

hukum

keuntungan

secara

negara

di

MNC akan

^^--1"'-1-n p elllualail

di

nernpraktekkan transfer

cenderunE

antar

di

dari

kepada pembeli dengan bebas pajak.

dan menjual

under-invoicing

lemah,

menjual

P,aJd^lryct

produl<si,

bial'a

negara

di

^-i-r--^.r-

jual

harga

,iiatas

F

rendah dengan mengirim barang ke negara tersebut

pajaknya

akan

Lo.!rL

Jd.rrg

MNC dapat menetapkan

mengurangi keuntungan

dapat

L-ri

IrcYd.!ct

ke-

sebenarnya

dimana

negara secara marginal

Mi.lC dapat

derail-'ian,

produk

hatga

bukan

LtrPe[(JIelIr

Lel|jeuuL

uiiturigail

pe()etapan

prak';ek

Dengan

pengaturan n n2at ni nt l un n

pelaksanaan

nll.a sq oer m ua

prinsip

di

UU Pajak

banyai<

negara

telah

dan menetapkan cara penangannya

pricing deal-ing at

armrs

length

serta

didasari

dengan penerimaan negara
s

lnengaKLlr length

5-

hoi,ana

it'u.

Sltt'l i fnrra

Perdebatan

mpn{3l-an-

mengenai

't -- I;u,ctt -t \r '

n arihal E'-----*-

ini

^*.i ^.i -^ IijI:!9 f)f

A^^ LId.iI

^^A^ palia

*^h_i,,^.1 PeiiJLlciJ-.irI

-i^^'i J(:!Iro

t."; -^ LrdP

_n

h r

-^n^tr-r-tlrlc:rrtyurrJ

d.!

rp -=^! - 1v,g- u^e- l ^

.oada penetapan pemasaran

i=n uari

y

transfer

yang

lceuntungan

,' l! !nr D c ru:rr

i

-^+-;'l .l. -LctaJ-

t,rL,^.] n==.!a wi.l{JI€rd.r=7

beberapa jenrs

Ada

selesai.

L-'Errr4fl

dan pada- biayanya. problein

justru

yang

tidal<

.orinsip

mekanisme

at

length

dealing

armts

usaha lokal

ittNc secara

w aj a r

bagaimana sikap Hal-hal

III

( f air

apakah

penanganan yang

datr

hal

?

gains )

of

distribuLion

modal terhadap

akan dibairas

lain itu

sulit

penerima

negara kecuali

dengan

Ketiga,

bagaidengan

pembagian hasi I usaha

*"*p"toleh

negara asal

diatas

Ited.ua,

salah?

metniliki

mana partner

daripada

Cigunakatr

apak.eh MNC yang melaksana-

Pertatna,

tirabul. itu

pricing

transf.=r

rflodal

akan

pilihan

sulit.

Pertanyaan kan

yang

harga

pada

Lerletal"

pajak

pejabat

diharlapi

,-1a-l-ammenentukan

kriterian\za ioi

yang

diawal-i

praktek dengan

dan

?

keempat

MNC tersebut modus

?

operandi

ltlNCitu.

MODUS OPER.AI{IDI

Sesuai

dengan

rlengan

kaitan

umumnya dilakukan l.

usahanya,

sif at

memaksimalkan laba dengan berbagai

Pengalihan

keuntungan,

pricing

dan

income

rendah

atau

yang

modus operandi

dan meminimal-kan seperti

bentuk, yaitu

bebas

-6

pajai<

beba-n pajak

:

dengan melakr:kan transfer

nega-ra yanE tinEkat

ke

i"INC dal am

(Tax

ha.ren).

pajaknya

lebih

z.

l4emberikarr stalus ,limanfaatkan

pen-rsairaan picnrr 'Lax har/anr

sebagai

laba dau penghasilan

inengalihkan

untuk

dengan rtaksud yai tu sebagar

t.etnpar

negara yang

dari

saLu

pada yang lain. tvlenggunakan perusahaan sernacam personil aLau buffer

untuk

yang sengaja

holdinE

trust

atau

menutrrpr pemil-ik

dibentuk

untuk

fund

MNC

oleh

modal ,fan

kedok

pendapatan

yang diperolehnya. 4.

utama di

pajak

yang memberikan fasilitas

negara

ter-

aLibaha,

untuk

memisahkan income.

tujuan 5.

usaha dengan sistim

partner

Pemanfaatan

Penggunaan

tenaga ker ja

negara dimana

di

kegiatan

sehingga

ke negara asalnya,

aCa

me] akukan

perusahaan

negara tempat. usaha

di

tangani

untuk

berbagai subsidiary yang

benefit

upah dan lain-lain

dengan pengaturan gaji, ditanda

asing

dibayarkan

dan

pendapatan pekerja

asing

itr-r

dapat menghindar kena pajak. kontrak

Pengelolaan untuk

proyek di

negara pener irna

ditugasl
7.

tidak

menurut prinsip

sulit

di"rasir.

Penggunaan dalain

dilokalisir !^F--^ L€llatYci

^.-.:^Lioirry

modal,

subsidiarynya

at arnl s length

tenaga asing

ja-ngka

yang diperoleh

dan sub kontrak

pelaksanaann)/a dengan

yanE secara mobil

wai
L.-v^^l-,.JDEvsL L€!

^.,'l au!!

-7

i

f, I

Ai'^^--^!-^^ \ar1!4!(lyl\arl

harga

dan harga i eu juga

datang

wak'cu pen,Jek sehingga suli t

"oada

MNC

akibatnya .

,iitrasir pajak

pergi dan bagi

8.

yang Lingkat

beban

sehingga

jumlah

at

tet,api

dalam rangkaian

dan Cilakukan ungkapan

apakah hal- itu

di

negara asal

terkait

dengan biaya

di

tanpa prinsip

at

operand.i

benar-benar

royalti. terjual

satu negara kepada perusailimana permintaan

besar,

arin's length

pricing.

MNC diatas

kita

di

terjadi

usaha lokal.

akan impor

bahwa

barang yang tidak

b e r h u b u n g a n d e n g a n i ' { N Cy a i b u MNCdan partner

cabang

melebihi

secara

harus disadari

negara lain

modus

perusahaan

negeri

benar bagairnana boboLnya dan seberapa hal yang

admi-

investasi

inodal

ini

perusahaan subsidiary

haan subsidiary

pihal<

biaya

pendapatan.

perdagangan stock

Menyalurkan

Dengan

di te-

walaupun ada pembatasan

armfs length,

senantiasa

tehnologi

pada

keluar

royalti

Petttransieran

sebagai

bunga terletak

yang irebas pajak

subsidiary

nengkaji

pin jaman,

m,tdal

Penggunaan

dari

nle-

dan penjualan.

nistrasi

11.

negara

misalnya

ini

Modus operan,ii

pembeatukan cabang baru,

rapkan pada biaya

10.

di

sehiagga dapat

l-ebih tiaggi,

pajaknya

keuntungan.

lrvu!arry!

secara

a'ininistrasi

teruLa,na pada perusairaan subsidiary

berl-ebihan

g.

cverhead atar:

biaya

Pengaickasian

itu

Indonesia

dapat dan jika

mempengaruhi pihak-

negara Apa pula

penerima

modal

langkah-langkah

penanganannya. Atas si

,iasar

itu

permasalahan

rnengarahkan agar

dibawah

pajai< i4NC di

ini

akan

riibahas

dan ke3iaLan'i"lNC

serta

bagaimana rnembahas

m.enjadi partner

Indonesia

t')gunan. ,ia I am pe'rri-'ra

B-

dalan

jr:scif

ika-

bagaiinana usaha

dan

PE[,!BAGIAi{iIA-cIr' YAi{G'/\AJAR

akan bertanya

crang

hasil

l r i i ' { Cd a r r p a r t n e r

lokalnya

( f arr

distribr-rticn

gaias ) .

of

menEusahalian


pajak

itu

salah

Bukankah

pembagian wajar

secara

pem-bagian hasrl

perlu

itu

:

i ' ! i . I Cm e r n a k s i m a ' l l < a n I a b a ?

pajaknya,

agar

f-iseienggarakan

l<ewajaran

dika j i beberapa persoa'l an seperti Apakair praktek

nengusahakan

baga-inana

maka

Namun untuk

M i ' { C' d a n a s p e k

bagairnana I<egiatan

melihat

Setelah

merrrpakan praktek

itu

beban

dan meninirna'llcan

pada

usaha

umumnya pemerintah

Apakah

langkah-langkah

negara loenerima modal berwenang mengadakan

menanggulangi

d:-anggapnya nerugilcan, yang

konsesi

rerregosiasi

adilan. t-^...AE: WA

4.

-:^ F-j Crl atrr

Apakair

di-a
k e r n b a li

kepada

illIC

usaha partner

kerjasamanya

dengan MNC dirugikan,

Bukankah

usaha deinikian

l-^--:^^-'-^ Ae! J d-D€ttrlcr.

I i

pemerintah

asal

i ' { N Cy a n g m e n g h i n d a r i

Keernpat persoalan perhatian resolusi

yang karena

lokal

mencari

merupakan

upaya

m o d a 1 , / I 4 N Cd e m i k e p e n t i n g a n

ke-

mencari

penerimaan

mencegah

negaranya berwenang mengarnbil lanEkah-langkah tek

mengaCai"arr

atau

dengan i"iinc.

tsagaiinanal
karena

akibatnya diberikan

telah

prakt.ek i{i:{C tersebut

prak-

pajak selama ini

tersebut

badan-barlan internationa'l

,

telah

sehingga

tirnbul

u n c u k m e r r g a t r , r rk e w a j a r a n p e r ' - l r a g i a n h a s r l

J_

pul-a

nenjadi beberapa

usaira lii{C ter-

( aegara penerima'

sebut. ,;en3air partnernya F r i c^ i . rn .L

n-.-=rt

II=

Jo.!

ctDal-L

Barr: dan ,lalam Conduct.

of

on

Serangliaian

iransfer

pajak nricino I.

itu

pricing tukar

1.

Jika

ada

menggunakan

trya,

penerima

sehi;rgga iokal

tingkat

iri

rnendorong permasal ahan transfer

nilai

yang

inflasi

transfer

mengadakan

untuk

weak currency

).

tukar

nilai

resiko

Apalagi ganda

jika (

negara

nultiple

lokal,

keuntungan dan

nodal

royalti,

biaya

indul
masyarakat

ketat.

secara

ke-

sehingga mendorong MNCmeningkatkepada perusahaan

meningkatkan bagian atas

peinbatasan

penerima modal tne'lakukan

harga modal yanE diimporr-

parttrer

yang

inata uangnya terhadap

sistem

neEara

harusan partisipasi kan

selama

dampak pada

mempunyai

Calam pentransferan

negara

,liakui.

menclorong praktek

manajemen,/tehnik kepada perusahaan Jika

banyak

).

pemerintah

terutama

yang

kebutuhan

( Lo hedge against

exchange rates

mempunyai

modal

untuk melindungi

tersebut

MNC di

:

penerima

sehingga

kasrrs

alihan

aktor

code

Beberapa

yanE terjadi

f aktor-f

pertimbangan

lain

negara

Linggi

merrgenai yang

InternaSiOnal

huk.rn International

dan prai
pertanyaan

antara

Karena

dan pengambil-

lokal

rli.*-uarrgkan dalam

Corporations.

n a l n r - r ns e c a r a

pricing

EkOnOnr

Tata

i'!l{C yang

!<egiatan

konsesi

Beberapa

itu.

dalam

TransnaLiona'l

pernbairasan

rnengundang

.'1itU

:t a

pengaturan

ter jadi

telah

praktek

\t

kontrak

renegosiasi negara

m ^;-'l irtLruct-!-

rr-'r

d

partner

modal,

laba t.otalnlza

iU

share

subsi'liary-

pihaknya

terhadap

jaminan

atau

5.

sosial

neoJata,

berapa

pada perusahaan

ital

Lina

sebab

variasi

penerima

sr,oda'l atau

dan tingkat

karena

perSyaratan

ada beberapa pendekatan

pertama,

pengar-uran

subsidiarynya

yang ber-

yanE ketat

Lersebut

sehingga jika

negara

diantara

kepada l'lllC dibahas.

laba

manajemen pada masing-masing diperol-eh,

itu

rlan

t'itlak

M i ' { Cs e l a m a i n i .

mengiden'tif isir

princing

transf er

dimana

pada pr'aktek

seperti dengan

Kedua,

persyaratan

yang dapat dil-akukan.

desentralisasi

subsidiary

me-

peraLuran

pajak

barif

i tu

pricinE

bagaimana usaha penanggul angannya perlu

IJntuk i'tu

terpusat

rendah

tariinya

lemahnya

i<arena

pengawasan'

lemahnya

perbedaan sisten

perusahaan

yallg

negara

pajak.

lebihan,

Karena itu

,li

yang menCoronE pralciek transier

perundang-undangan,

be-

diantara

mend-orong MNC m-engal-ihkan keunlungan

subsidiarynya

berbagai

nunjukkan

ga ji

peningkaLan

menuntuL

pajai< dan bea masuk

tarif

sehingga

meminimal-isir

untuk

ket'at' yang

lainnYa.

aCa perbeclaan

Jij
br:.ruh a tau

kaun

m e r n l ) e la

sif atn1,3

rnengadakan pengawasan

modal

penerirna

neEara

Jika

moLirrasi konflik antara

perusaitaan

ada transfer

pricing

yang ada

dal am

MNC inrluk

dan

aj
secara wajar. rnerupakan

Ketiga, dengan inpor

pejabat.

pajal< dan bea cukai

dau overpricing

Keernpat,

internasional

pendekatan yang sifatnya menjaga

ekspor '3a"oatCiidentif

mertgaCakan perjaniian

li

underpricing

isir.

penghindaran

negara penerirna inodal dan nega"ra asa'l modal .

aEar

yaitu

pajak

ganda

antara

yao1,

Kelina,

rnerupakan parttrer

dan

masyarakaL transfe-r

cricing

tentang

kegiatan

I

- -

petnbukaan

dengn mensyaratkan

yaitu

)

- -

I " I N C( r l i s c l o s u r e

praj
menelusuri

untuk

lokal

melibatkarr

umuln lraitu

secara

p(indekat.an

requiremenb ) untuk

iniormasi

menawarkan

sahamnya Ci pasar modal dan atau pada waktu meminta kredit Disamping hal--hal ,ian

partner

lokal

negar4 penerima

modal

me;nperLirnbangl'.an aspek-aspei<

untul<

juga pihak

terseirut perlu

menguranEi. lcesenjangannya tlengan i'iNC yaitu l.

M e n g u s a h a l < a nk e l e n g k a p a n

peraturan

Mengusahakan

kemaiapuan

Meningkat.kan posisinya

arti

mengundang

partner

modal.

sehingga

lokal

kita

masalah ini

melihat

dan maksud sebenarnya IINC lzaitu

agar

berperanan

bargaining

melakukan

usahanya secara inenguntungkan.

usaha nasional

pada bagairnana IINC .lapat

usaha dan dal-am pembanEunan.

L2

lebih

neEara

mernbawa kil:a penerima

modal

dalam pernbangunan {alan dapal--

pertumbuhan rlunia

dit--ujukan

agar

daripada

mendorong

berikut

penerima

negara

pa jak

seimbang dengan MNC.

Bagairnana pada

beberapa

tentang

l
pengalaman dalam pengelolaan

pertukaran

dan bea masuk diantAra

perundang-undangan

pajak

MNC umumnya dan aCninistrasi

4.

tentang

informasi

MIIC.

kegiatan .)

clengan :

mendapatkan

ke;nampuan untuk

Meningkatkan

bank.

serta

agar l'Ii'{C dapat

Karena itu menjadi

pembahasan

partner

,Calarn

V. iviNc PAP,T\Eii DAL]\}4 USAHA DAI'] PLlr,le4ll"UtoOt{ Sela,'na i ni dengan

negara .oenerima modal dan partner

banyak

terjadi

makin tinggi

ma.na jika

HaI

yanE

hi:bungan

ketergan trrngan kuat"

adanl'a kesenjangan an tar

dirasakan

r:i,iak

usaha lokal. seimbang

Dalam

i " l N Cb e r a d a < l i , o i h a k k u a t ,

banyak

kegiaLan tidak

saja

rliNc

AkiitaLnya rlan

faktcr

dar i .oihai< yang lemah t.erha,lap maka rnoi:i E

nemaksi-rnalkan laba dan meminimalkan beban pajak besar.

kekuaian

hal- untuk maksud itu

yang sifatnlra

melanggar hukurn internasional,

nenjacri

MNC sering

ekonomis melainkan

seperti

yang rrntuk

semakin melakukan

politik

mernpengaruhi politik

a,rarl dalam

negeri

negara penerima moCal, menyuap pejabat

dan rnencari pelualg

untuk

mengirindar

previ I ege,

menghindar

irukum

pajak

itr:

mendapat.kan

hanyalah bagian kecil

.oermasalairan yanq tirnbul Atas dasar itu

untuk

dari

perlu

praktek

M r r r t rt e Cr s e b r r t .

l-ihat

apa lzang telah

kita

dalam mengatur masalah kegiatan Pertana

:

Kegiatan

MNc terdiri

Perlakuan

M N Cy a i t u :

:

masalah umum dan

terhada.o Ml{C terdiri

3.

Ker jasama antar

4.

Pelaksanaarr

ekonomi,

:

perlakuan

umumoleh

negara

dan kompensasi ,ian jurisdil<si.

pernerintah.

dar:iparla

Code of

t-ingkat nasional,

prose(lur

politik,

dan pembukaan informasi.

penerima tnodal, nasionalisasi

"oada

ptsB

dirintis

D i d a l a m n l z a d i m u a t k e c e n L r _ r a ny a n g m e n g a t u r :

keuangan dan sosial 2.

keselrrruiran

dalam bentuk penyusunan Code of Con
nal Corporations. 1.

rlaripada

sedang

Conrlrrct cerrliri

a-tas

m e k , : n i s m e 1 - e m i r a g ai n t e r n a s i o n a l

u n t r r k m er e \ " / ie i s .

I3

langkah rlan

Dianiara beberapa pa jak

keempat .ookok isi

dengan

dengarl '!ii:{Cyaj- tu

yang berhubungan

clan pinak

Lerdapat

Conduct tersebut

l ' I } t r Cy a r t g t . e r k a i t

kegiatan

pengaturan

Code of

masalah

:

a . M a s a l a h u r n u md a n P o l i t i < l.

national

for

RespecL

Adherence policiesr

to econotnic goals

observance

Review and renego'ciation

4.

Adhereuce to

5.

Respec.t of

6.

Non

practices;

and development cbjectirres,

of contracts; objecL'iires and rzaluesi

socio-culiural

human ri,lht

and fundamental transnalional

collaboration

by

minority

regirnes in

erence in

7.

Non interf

8.

Non ioterference

g.

AbstenLion

in

internal

f reedoms; corporation

Southern Africa. poli b.ical- af fairs

intergovernmental

relations;

from corrupt' practices.

b. Economic, financial-

and social

:

1. Ownership and corrtrol; 2. Balance of 3. Transfer

of

and Priorities;

3.

racist

and

cegaLations and administrative

,lomestic laws, 2.

sorzereignity

payments and financing

financing

4. Taxation 5. Competi L.ion and restrictirre 5. Transf er of

Tecirnoit:gy

i . Consuiier 1:roLecLion 3. EnviroitrnerrL;;rotecLion

1A

business

practices

with

c.

D i s c l o s i - r t e o L - 'i n f o r m a i : i o n .

seperti

hukum interirasionai dan

perlakuan

jurisdiksi

konpenbasi,

pengaturan

dengan

tseberai:a kecantuan Lainnya eraL kaitannya

terhadap MNC, nasionalisasi

huku-:n, implemenbasi dari

conducb serpa kerjasama antar

code

pemerintah. kekuatan

I(edr:a : berppa usaha untuk mengurangi kesenjangan antara i{NC d-engan partner l-okal, l.

2.

3.

yaitr[

negara sedang berkernbang dan

berupa pemberian beberapa petunjuk

Guidelines

f or

counteries,

Guidelli-ne

f or

developing

countries,

Manual on

the

agreempnt in

the

Licensfing gui,le

acquisition

5.

An intBrnational

usai:a

mengenai :

seperti

projects

indus"-rial

in

of

f oreign

technology

in

UNIDO.

establishment

for

partner

UI'IIDO.

developing

4.

f or

contracting

develo$ing

o-f

of

venture

UNIDO.

countries,

developing

jornt

industrial

WIPO

countries,

Code of Conduct of transfer

of

technology,

UNCTADT 6.

Laws

fnd regulations

businefs 7.

Action ing

practices,

Lo strengt.hen

to

t.he conLrol

of

restrictive

UNCTAD. the

technological

capacity

of de'relop-

co{rntries , UI{CTAD.

f .

i"iajor f ssues arising

9.

The imfact

f rorn tire transfer

of m"ultinat.ional

on intErnational 10.

relating

relat.ions,

Nationq.l legislation

oi

corporations

technology,

UNCTAD

on de.relopmen't and

Uls,CTC.

and regulations

1tr IJ

relating

to Tl{C, UiltrCTC.

'! 'l II

l4easures

goverrunent in

L2

Foreign

13

Tax

their

relation

invesLnenL in

treaties

capaci t1'

negotiation

tire

strengthening

TNC, IJI{CTC.

with

UIdECOSOC.

develo.oing countries,

between

oi

developing

developed and

countries,

UNECOSOC. 1A

Foreign

r5.

The impacb

16.

Wages and working

L7.

Dan

of

banyak

qanorf

l.

investment

and tax

traini

i,lliE on ernplr;ryinsni and in

conditions

og,

ILO.

MNE, ILC.

yang

terutama

lagi

IJNESCAP

administration,

resolusi-resolusi

berupa

i .

Resolusi

pernbentukan

Tata Ekonorni Inte-rnasional

Baru,

L984. z.

ILC yang menghasilkan

Resolusi of

A Tripartite Ent.erprises

on Mult.inational

?rinciples

Declaration Social

and

Policies. saLu

Pembentukan Investment other

4.

the

States

between

disputes

Settlement

and

Nai,ionals

of of

states.

-Resolusi

r^^ -L" r." ^-^ Us:! rluvUrlYCf

J o.rr9

sovereigniLy

over natural

to renegotiate

: - \ 6 r eF i n n s

qorrri ng

resources.

contracts

profits

aS opera tors

n e g a r a c r S i . , rm o d a l .

tersebut tJU di

cor-

receive

tt

Resolusi

yang menentang

ternyaia

AS telah

l_5

GoverrunenL have a

n'hen transnational

high net ea-rnings af ber taxes". excessive

permanent

A^ vCrfYClr

r" la

OPECyang menyatakan bahwa :

Resolusi right

on

Convention

exces siveiy

diterirna

rnenga'tur iral

juga ini.

di

yailE inenyatakan :

Resolus i r-.i -^.-

u^ t!r

L L la! t - L ' J c -

r-*^n.---!-i^^-'!

a- ^n. ld

transriatronai

and o thers

interrierliaris

Measures ^+r^^ O ther

upon terns

menyatakan

sucir

penting

dengan

of

resolusinya

Bentuk gractices

by

parties to

bilaterally

on the subject.

serangkaian

kemampuan partner

meningkatkan

alteraLion

measures and to exchange

appropriate

t

and horne governments

upon host

and mul tilaterally-information Yang

and i Ilici interference,

and tacit

conditions.

condenning

:

politicaf

forces

and

and celling

ccncerned t.ake

inarkeL

of

-

t+t- r1e. ^i ,r

invoives.

,oayments may be a rzeiricle f or distortion

corrup t

i^^c c o r p O r a t-iFo. n S,

yanE inertyaitEkuL: Ccrr,-l.ot practices

Resolusi

agreed

against.

tsb

langkah

usaha lokal

untuk

adalah MNC

menghadapi

tsb. Ketiga

:

penerima

merupakan usaha mempertemukan negara sedang berkernbang inodal

perjanjian

dengan

penghindaran

negara pajak

menetapkan agar beban pajak t.ermasuk t.irlak

juga

pajak

Perjanjian

kegiatan ganda

ganda.

dari

pengendalian Can

wajar

maju

dengan

menyelenggarakan

Adapun pokok-pokok

modal asing

aLas praktek

itu

dicerrnini

oleh

metnuat:

cakupan

pajak

yang

Pokoj<-pokok

isi

Model

disusun

OECD yang

domisili

perrnanent establishment,

pajak penghasilan,

modal,

tata

pajai<

cara

menghindari

ganda

pricing

transfer pajak.

menghindar

dipunguL

tidak

isinya

yairg

telah

dala.m perjanjian,

ganda

pajal< acas

(dengan

meLo
p e r n b e b a s a n ( e x e i n p t i o n ) a t a u k r = d : -t ) , d a n k e L e n t u a i r l ; h u s u s s e p e r t i non

discriininati,tn,

i-nforination,

mutual

dipiornatic

aEr:ernent

,orocedure,

i.n,f co(1sul,rr of iicials. L]

excirange

or'

tirnian dial--as maka keernpat;fihak

Dengan

pa jak

as.oek

dengan

rnengusahakan untuk

lcegi.rtan

dan

i,lNC

masing-nasing

rnerringi
i-rerjasainanya

i{NC secara

dengan

penerima menghindari

pembangunan dapat

dalam

wajar.

modal dan asal

modal dapat

ganda.

pajak

Dan

selanjutnya arenjalin

Dengan pendekalan

MNC sebagai partner

usaha

hasil

antara kerjasariia

demikian

dalam usaha dan

itu dalam

d.iharapkan.

PENUTUP

1983,

Pajak

1-^-.-1^lJ\tJtttPlc:A

: -i l.rra

diidentif

-^*1.. PE:!J(r

ci9qr

Pendekatan rrrJ/^ l'rl\v

l-^l-^+ v\Jv\rL

J.: ^^J^?.i \raDCtuAl!

yang wajar

'l-^-.i -r-* nt]9.!CfLclll

maka aspek pajak

dimana

ikasi

^^L^t-^ iiiell9ilSd.ild.ndlr

hasil

yaiEu mengefektipkan

dengan tema Seninar

Sesuai UU

menclapatkan bagian

lokal

usaha

maka maksud menjadikan

VI

Dengan

tnenguntungkan

I"INC dapat melakukan usahanya secara

partner

sedang

untuk

wajar.

negara penerima modal rnendapatkan IINC berperanan

pernbangunan,

negara

akan

seirnbang clengan

yang

IINC dengan usaha mendapatkan pembagian hasil ,fenikian

yang i:erkepentingan

U!lI^

-I--d^ct1l

sangat

-^r^.: ---scrllrryYct

pihal< berada,

!^r--h uCr.tyqrr,-'rrrv

r-^F-i ne!JctbdrltdlrJd.

MNC yang

dan kegiatan

+-1^L-q-..yelrrlclJcf-Lq'tlclrlrlJO.,

nasing-nasing

pelaksanaan

dan

I-*-+ seyaL

bagai;nana

lr-h -^h;l-^-f rtlerlLrctPal.Lr\cllr

1--^i =n \Jdyl.:1rr

dan bukannya sebaliknya. demikian

^^1.-^^^.i-^-^ DeiJa9cttrtldlld

UU Pajak 1983 dapat. lebih

mendudukkan

akan 'n^^.t-i ^.-lrtsDLtrrlct

l^^ \lctrl

efektip.

ooCoo

18

/l^^--uCrryclll

peranan I^-il-i -n u=ltlr^lcrlr

pajak

dan

^^1 -1, Pe!dLDCtlldO,lr

BAHAN BACAAi.{

I.

BalI, i{orld

Econorny of The political Gecrg€ W, Global Companies, HaI1, NY, L975NY, Prentice Rusiness, Englewood Cliffs,

Barnet, Power of !.\r Lt

Ronalrl Richard ,f and i'{uller, the i4u1r--inar-ional Corporations,

E,

The Globa1 Reach' Simon and Schuster,

I +.

Tata Ekonomi lnternasional L975.

Baru,

3.

Djojohadrkusumo, S,remitro, k e p a d a P r e s iden RI, Laporan

4.

Hymer, Stephen, The l4ul-tinational Corporations and the Law of Firms and l4oCern Unerzen DevelopmenL, dalam International L 9 7 5 . Imperialism, R . a d . i c e , P e n g u i n , Hugo London,

5.

Rochrnat Soemitro, Pajak Hukum C a n P.T. P e n g a r u h n y a , Perkembangan L977.

6.

Third World T., Negotiating David Louis, Smith, and Bell, p r o l o g u e , B a l l i n g e r Mineral Agreements, Promise and Cambridge Flass, L977.

7.

Sumantoro, Peranan Perusahaan Multinasional Negara Sedang Berkembang dan Implilcasinya nerbit Alumni Bandung, I983.

B.

- --------r Pemikiran-pemikiran untuk Pengarahan Kegiatan Perusahaan Multinational dengan Prioritas Pembangunan Nasional, dalam Simposium Aspek-aspek Hukum Perusahaan l,Iultinasional, Penerbit Binacipta, Bandung 1982.

Indonesia, Internasional Band.ung-Jakarta Eresco,

dalan Pembangunan di Indonesia, Pe-

MNCs and the Host Country, the Indonesian Case, Institute Southeast Asian Studies, of

d i t e r b i e ka i o l e h Singapore, 1984. 10. UNCTC;

Impact The Multinational of Development and on International Relations,

It. L2

TransnaLional CorporaLions , Reexaminat.ion, l{Y. 1978. , The CTC Reporter

Corporations NY, L974.

on

in i{or1d Development; a

Volume L2, L982.

13

U N E C O S O C TT a x T r e a t i e s Countries, NY, L974.

"tA

L a p o r - a u A S E A I {C O F A Br , ^ I o r k i n g g r c u p o n T a x M a t t e r s ,

between

Developed

and

Developing Bal i,

L982.