Lampiran
Nomor Tentang
: Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. : 530/ /SK-SP/A3/BPPTSP/ /2015 : Penetapan Standar Pelayanan
NAMA UNIT PELAYANAN : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA JENIS PELAYANAN : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (BARU), IMB BANGUNAN LAMA(PEMUTIHAN), IMB PEMISAHAN / BALIK NAMA DAN IMB PERUBAHAN FUNGSI, IMB PENAMBAHAN No. 1.
Komponen Dasar Hukum
Uraian 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun 2. Undang-Undang Nomor 01 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2010 tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan 6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 7. Peraturan Daerah Kota samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda. 8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 024 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.
2.
Persyaratan Pelayanan
Baru: A. Bangunan Umum dan Bertingkat Konstruksi Bukan Bertulang 1. Formulir Permohonan / Surat Permohonan ( 2 rangkap ) 2. Fotocopy KTP ( 2 lembar ) 3. PBB tahun terakhir dan terbaru ( 2 lembar ) 4. Surat Tanah dilegalisir ( 2 rangkap ) 5. Gambar bangunan ( A3 ) ( 2 rangkap ) 6. Gambar situasi / site plan / lay out / ( Memperhatikan Situasi Lingkungan Sekitarnya : Bangunan tetangga, jalan, sungai dan perbukitan / rawa ) (2 rangkap) 7. Denah (2 rangkap) 8. Tampak depan / samping / belakang / potongan (2 rangkap) 9. Rencana drainase (2 rangkap) 10. Fotocopy KARPEG khusus untuk PNS, TNI, POLRI, Pensiunan dan Purnawirawan ( 2 lembar ) B. Bangunan Bertingkat dengan Konstruksi Beton Bertulang dan Bangunan Khusus 1. Persyaratan sama seperti diatas ( Point A ) 2. Gambar Konstruksi ( A3) ( 2 rangkap ) : 3. Perhitungan konstruksi, yang ditanda tangani penanggung jawab
konstruksi. ( 2 rangkap ) 4. Gambar Rencana pondasi ( 2 rangkap ) 5. Gambar Struktur plat lantai ( 2 rangkap ) 6. 7. 8. 9.
Gambar Penulangan balok / kolom / sloof ( 2 rangkap ) Gambar Detail penulangan balok / kolom / sloof ( 2 rangkap ) RAB khusus proyek Pemerintah ( 2 rangkap) Susunan kepanitiaan ( khusus untuk bangunan sosial pendidikan dan keagamaan 2 ( dua ) lembar 10. Rekomendasi, untuk bangunan khusus ( DISHUB, BLH, PMK, DCKDTK) Pemutihan: 1. Formulir permohonan/surat permohonan, 2 (dua) set; 2. Denah bangunan lengkap, 2 (dua) set; 3. Sket lokasi, 2 (dua) lembar; 4. Surat Tanah yang dilegalisir, 2 (dua) set; 5. Foto copy KTP Pemohon, 2 (dua) lembar; 6. Foto copy PBB, 2 (dua) lembar; 7. Photo bangunan, 2 (dua) lembar. Pemisahan/Balik Nama: 1. Fotocopy Surat Tanah yang dilegalisir 2 ( dua ) set 2. Fotocopy Akte Jual Beli yang dilegalisir 2 ( dua ) set 3. Fotocopy PBB tahun terakhir 2 ( dua ) lembar 4. IMB asli 1 ( satu ) set 5. Gambar bangunan ( untuk IMB Pemisah ) 6. Surat Pernyataan tetangga sebelah menyebelah 1 ( satu ) set 7. KARPEG khusus untuk PNS, TNI, POLRI, Pensiunan dan Purnawirawan ( 2 lembar ) 8. Fotocopy Pemohon dan Fotocopy Pemilik IMB terdahulu 2 ( dua ) lembar. Perubahan Fungsi: 1. Permohonan IMB 2 ( dua ) set 2. Fotocopy KTP Pemohon / Pemilik asal 2 ( dua ) lembar 3. Fotocopy Surat Tanah yang dilegalisir 2 ( dua ) set 4. Fotocopy PBB tahun terakhir 2 ( dua ) lembar 5. Izin Prinsip, 2 ( dua ) lembar 6. Fotocopy IMB, 2 ( dua ) lembar 7. KARPEG khusus untuk PNS, TNI, POLRI, Pensiunan Purnawirawan ( 2 lembar ) 8. IMB asli pemilik asal 1 ( satu ) set. Penambahan: 1. Formulir permohonan/surat permohonan, 2 (dua) set; 2. Denah bangunan lengkap, 2 (dua) set; 3. Sket lokasi, 2 (dua) lembar; 4. Surat Tanah yang dilegalisir, 2 (dua) set; 5. Foto copy KTP Pemohon, 2 (dua) lembar; 6. Foto copy PBB, 2 (dua) lembar; 7. Photo bangunan; 8. Gambar Bangunan (A3) 2 (dua) set;
dan
9. Gambar situasi / site plan / lay out / ( Memperhatikan Situasi
Lingkungan Sekitarnya : Bangunan tetangga, jalan, sungai dan perbukitan / rawa ) (2 rangkap); 10. Gambar Konstruksi ( A3) dan Perhitungan konstruksi, yang ditanda tangani penanggung jawab konstruksi, Gambar Rencana pondasi, Gambar Struktur plat lantai, Gambar Penulangan balok / kolom / sloof, Gambar Detail penulangan balok / kolom / sloof ( 2 rangkap ). 3.
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan; Pemeriksaan berkas; Pemeriksaan lokasi/lapangan; Penetapan biaya/retribusi; Pembayaran di kasir; Proses pencetakan izin; Tanda tangan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan; Tanda tangan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan;
9. Tanda tangan Kepala Badan; 10. Pengambilan izin terbit di loket pengambilan. 4.
Jangka Waktu Penyelesaian
IMB Baru = 21 ( Dua Puluh Satu ) hari kerja. IMB Pemutihan = 7 ( tujuh ) hari kerja. IMB Pemisahan / Balik Nama = 7 (tujuh ) hari kerja. IMB Perubahan Fungsi = 7 (tujuh ) hari kerja IMB Penambahan = 21 ( Dua Puluh Satu ) hari kerja.
5.
Biaya/Tarif
1. Rumus perhitungan retribusi IMB Baru dan Pemutihan; Tabel I, II, III ( Lb x Harga Dasar )
=
A
2. Rumus Perhitungan Retribusi IMB Balik Nama/Pemisahan : Tabel I, II, III ( Lb x Harga Dasar ) = A Untuk RTT A x 25 % = B Untuk Non RTT A x 50 % = B 3. Rumus perhitungan retribusi IMB Perubahan Fungsi : Tabel I, II, III ( Lb x Harga Dasar ) = A x 50% = B
A. Biaya/Retribusi Tabel Persentase Perhitungan Retribusi IMB Tabel I. N Proseno tase
Fungsi Jalan
Bangunan
Guna Bangunan
1
1,00
2
Prosentase
Arteri
Utama
Kolektor
Lokal
Peribadatan
1,25
1,15
1,00
0,75
1,00
Pendidikan
1,25
1,15
1,00
3
1,50
Kesehatan
1,88
1,73
4
1,00
RTT
1,25
5
1,50
Olah Raga
6
1,75
7
1,75
Gang. De sa
Seta pak
0,60
0,50
0,40
0,75
0,60
0,50
0,40
1,50
1,13
0,90
0,75
0,60
1,15
1,00
0,75
0,60
0,50
0,40
1,88
1,73
1,50
1,13
0,90
0,75
0,60
Pasar
2,19
2,01
1,75
1,31
1,05
0,88
0,70
Perkantor-an
2,19
2,01
1,75
1,31
1,05
0,88
0,70
Fungsi Jalan
8
1,50
Rekreasi, Hiburan, Kesenian, Museum
1,88
1,73
1,50
1,13
0,90
9
1,50
Kantor Pos
1,88
1,73
1,50
1,13
0,90
10
2,00
Bank
2,50
2,30
2,00
1,50
1,20
11
2,50
Restoran, Bioskop
3,13
2,88
2,50
1,88
1,50
12
2,50
Khusus
3,13
2,88
2,50
1,88
1,50
13
2,00
Campuran
2,50
2,30
2,00
1,50
1,20
14
2,00
Perniagaan, Perdagangan, Pertokoan
2,50
2,30
2,00
1,50
1,20
0,75
0,60
0,75
0,60
1,00
0,80
1,25
1,00
1,25
1,00
1,00
0,80
1,00
0,80
1,25 1,25
1,00 1,00
Pembelanjaan Swalayan, Mall 15
2,50
Industri
3,13
2,88
2,50
1,88
1,50
16
2,50
Hotel
3,13
2,88
2,50
1,88
1,50
Tabel II N o
Prosentase Tingkat Bangunan
1
Prosentase Konstruksi Bangunan Bangunan Permanen 1,00
2 3
Bangunan Semi Permanen 0,50 Bangunan Sementara 0,25
Lantai I
Lantai II - IV
1,00
1,50
0,50
0,75
0,25
0,38
Lantai V 2,00 1,00 0,50
Tabel III No
Prosentase Zona Kota
1
Pusat Kota
1,25
2
Penunjang Pusat Kota
1,00
3
Transisi
0,75
4
Pinggiran Kota
0,50
Rumus Perhitungan Retribusi IMB Tabel I, II, III ( Lb x Harga Dasar ) = A Harga Dasar Bangunan Induk : Bangunan Permanen = Rp. 1.325.000,-/m² Bangunan Semi Permanen = Rp. 800.000,-/m² Bangunan Non Permanen = Rp. 600.000,-/m² Harga Bangunan Non Induk : Bangunan Permanen = Bangunan Semi Permanen = Bangunan Non Permanen = 6.
Produk Pelayanan
7.
Sarana, Prasarana,
Rp. 700.000,-/m² Rp. 350.000,-/m² Rp. 300.000,-/m²
Sertifikat IMB Baru, Pemutihan, Pemisahan / Balik Nama, Perubahan Fungsi dan Penambahan: Cover kertas A3, jilid antero bercorak imb, berwarna kuning Isi didalam cover menggunkan kertas ukuran A4 70 gram, berwarna putih. 1. Meja kerja 6. Kursi 11. Gedung
dan/atau Fasilitas
8.
Kompetensi Pelaksana
9.
Pengawasan Internal
10.
Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
11.
Jumlah Pelaksana
12.
Jaminan Pelayanan
2. 3. 4. 5.
Meja komputer 7. Kertas cover 12. ATK Komputer 8. Kertas isi cover 13. Gudang arsip Printer 9. Lemari Scanner 10. AC 1. SMK/SMU Jurusan Tata Administrasi = Loket Pelayanan 2. Sarjana Terknik DIII/ST/MT = Back Office ( Bagian Teknis ) 3. SH/SE/ST/MT/M.Si = Kepala Bagian Pelayanan Perizinan 4. MT/M.Si = Kepala BPPTSP 1. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan; 2. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan; 3. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian. 1. Loket Pengaduan/saran 2. Kotak Pengaduan/saran 3. SMS Pengaduan (SMS Center) 08115843555 4. Website : bpptsp.samarindakota.go.id 5. Email :
[email protected] 8 (delapan) orang
1. 10 Budaya Malu 2. Pengurusan Izin sebaiknya tidak menggunakan jasa calo 3. Kami memberikan layanan kepada anda dengan cepat, Efektif, Ramah, Inovatif dan Amanah.
4. Kami akan memberikan pelayanan dengan nilai-nilai akuntable sesuai
13.
14.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
Evaluasi Kinerja
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 1. Kami sangat berterima kasih jika anda tidak memberikan tips kepada petugas pelayanan kami 1. Ruang Pelayanan nyaman dan Aman dilengkapi Kamera CCTV
2. Adanya Petugas Security sebanyak 1 orang 3. Tersedianya Tabung APAR. 4. Adanya Petugas OB. sebanyak 1 orang 1. Laporan (Dilakukan secara periodik setiap bulan,tiga bulan, enam bulan dan satu tahun ) 2. Satu tahun sekali dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dengan mekanisme, sebagai berikut :
a. Setiap pemohon izin yang mengambil izin jadi akan diberikan formulir IKM untuk diisi.
b. Hasil isian akan dikumpulkan dan dilakukan penghitungan skor/nilai dari 14 unsur dan direkapitulasi dalam bentuk excel.
c. Hasil rekapitulasi akan dilaporkan dalam rapat tim survey IKM setiap bulan untuk dilakukan observasi dan evaluasi.
a. Hasil observasi dan evaluasi akan dijadikan dasar penyusunan rencana kegiatan peningkatan kinerja pegawai.
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM. MT NIP. 19590601 199203 1 004
Lembar Kerja-1 Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Dasar Hukum Kelembagaan
Unit Pelayanan
No 1
:
Unsur/Aspek Manajemen Tugas dan fungsi
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
Uraian
Dasar Hukum/Ketentuan yang terkait
Tugas dan Fungsi dari Badan Pelayanan 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda 2008 tentang Pedoman adalah : Organisasi dan Tata Kerja Tugas : Unit Pelayanan Perizinan Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi di Terpadu di Daerah; Bidang Peijinan Secara Terpadu. 2. PERWALI Nomor 24 Tahun Fungsi : 2008 Tentang Penjabaran 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja perijinan secara terpadu sesuai dengan Struktur Organisasi rencana strategis yang ditetapkan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah ; Daerah dan Lembaga Teknis 2. Pemberian dukungan atas perencanaan, Daerah Kota Samarinda. pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu ; 3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pendataan dan penetapan ; 4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pelayanan perijinan ; 5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian dan pengawasan ; 6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fugsional ; 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
2.
Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan yaitu
Pelayanan Administrasi
3.
Instansi/Unit/Satker 1. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota yang terkait dengan 2. Dinas Pendapatan Daerah penyelenggaraan pelayanan
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun; 2. Undang-Undang Nomor 01 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun
2010 tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan; 4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.
Lembar Kerja-2 Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat, dan Pihak Terkait Unit Pelayanan
No
1
:
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Masyarakat/ Pengguna Layanan
Jenis Pelayanan
Produk Pelayanan
Dasar Hukum Penyelenggaraan pelayanan
Pelayanan Administrasi
Izin
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun; 2. Undang-Undang Nomor 01 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2010 tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
Pemilik Bangunan
Dinas Cipta Karya dan Tata Kota
1. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
Pemilik Bangunan
Dinas Pendapatan Daerah
1. Peraturan Walikota Samarinda
Pemilik Bangunan
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Mendirikan Bangunan
Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.
Pihak Terkait
Lembar Kerja-3 Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu
Unit Pelayanan Jenis Pelayanan
No.
Produk Pelayanan
1
Izin
: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda : Pelayanan Administrasi
Persyaratan pelayanan
Baru: A. Bangunan Umum dan Mendirikan Bertingkat Konstruksi Bukan Bangunan Bertulang 1. Formulir Permohonan / Surat Permohonan ( 2 rangkap ) 2. Fotocopy KTP ( 2 lembar ) 3. PBB tahun terakhir dan terbaru ( 2 lembar ) 4. Surat Tanah dilegalisir ( 2 rangkap ) 5. Gambar bangunan ( A3 ) ( 2 rangkap ) 6. Gambar situasi / site plan / lay out / ( Memperhatikan Situasi Lingkungan Sekitarnya : Bangunan tetangga, jalan, sungai dan perbukitan / rawa ) (2 rangkap) 7. Denah (2 rangkap) 8. Tampak depan / samping / belakang / potongan (2 rangkap) 9. Rencana drainase (2 rangkap) 10. Fotocopy KARPEG khusus untuk PNS, TNI, POLRI, Pensiunan dan Purnawirawan (2 lembar) B. Bangunan Bertingkat dengan Konstruksi Beton Bertulang dan Bangunan Khusus 1. Persyaratan sama seperti diatas ( Point A ) 2. Gambar Konstruksi ( A3) ( 2 rangkap ) :
Mekanisme dan Prosedur (sebutkan urutan kegiatan layanan dan unit/simpul yang terkait) 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan; 2. Pemeriksaan berkas; 3. Pemeriksaan lokasi/lapangan; 4. Penetapan biaya/retribusi; 5. Pembayaran di kasir; 6. Proses pencetakan izin; 7. Tanda tangan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan; 8. Tanda tangan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan; 9. Tanda tangan Kepala Badan; 10. Pengambilan izin terbit di loket pengambilan.
Biaya
Dikenakan Biaya
Waktu
21 hari Kerja
Penanggung Jawab
Kepala Badan
No.
Produk Pelayanan
Persyaratan pelayanan
3. Perhitungan konstruksi, yang ditanda tangani penanggung jawab konstruksi. ( 2 rangkap ) 4. Gambar Rencana pondasi ( 2 rangkap ) 5. Gambar Struktur plat lantai ( 2 rangkap ) 6. Gambar Penulangan balok / kolom / sloof ( 2 rangkap ) 7. Gambar Detail penulangan balok / kolom / sloof ( 2 rangkap ) 8. RAB khusus proyek Pemerintah ( 2 rangkap) 9. Susunan kepanitiaan ( khusus untuk bangunan sosial pendidikan dan keagamaan 2 ( dua ) lembar 10. Rekomendasi, untuk bangunan khusus ( DISHUB, BLH, PMK, DCKDTK) Pemutihan: 1. Formulir permohonan/surat permohonan, 2 (dua) set; 2. Denah bangunan lengkap, 2 (dua) set; 3. Sket lokasi, 2 (dua) lembar; 4. Surat Tanah yang dilegalisir, 2 (dua) set; 5. Foto copy KTP Pemohon, 2 (dua) lembar; 6. Foto copy PBB, 2 (dua) lembar; 7. Photo bangunan, 2 (dua) lembar. Pemisahan/Balik Nama: 1. Fotocopy Surat Tanah yang dilegalisir 2 ( dua ) set 2. Fotocopy Akte Jual Beli yang dilegalisir 2 ( dua ) set 3. Fotocopy PBB tahun terakhir 2 ( dua ) lembar 4. IMB asli 1 ( satu ) set 5. Gambar bangunan ( untuk IMB Pemisah ) 6. Surat
Pernyataan
tetangga
Mekanisme dan Prosedur (sebutkan urutan kegiatan layanan dan unit/simpul yang terkait)
Biaya
Waktu
Penanggung Jawab
No.
Produk Pelayanan
Persyaratan pelayanan
sebelah menyebelah 1 ( satu ) set 7. KARPEG khusus untuk PNS, TNI, POLRI, Pensiunan dan Purnawirawan ( 2 lembar ) 8. Fotocopy Pemohon dan Fotocopy Pemilik IMB terdahulu 2 ( dua ) lembar. Perubahan Fungsi: 1. Permohonan IMB 2 ( dua ) set 2. Fotocopy KTP Pemohon / Pemilik asal 2 ( dua ) lembar 3. Fotocopy Surat Tanah yang dilegalisir 2 ( dua ) set 4. Fotocopy PBB tahun terakhir 2 ( dua ) lembar 5. Izin Prinsip, 2 ( dua ) lembar 6. Fotocopy IMB, 2 ( dua ) lembar 7. KARPEG khusus untuk PNS, TNI, POLRI, Pensiunan dan Purnawirawan ( 2 lembar ) 8. IMB asli pemilik asal 1 ( satu ) set. Penambahan: 1. Formulir permohonan/surat permohonan, 2 (dua) set; 2. Denah bangunan lengkap, 2 (dua) set; 3. Sket lokasi, 2 (dua) lembar; 4. Surat Tanah yang dilegalisir, 2 (dua) set; 5. Foto copy KTP Pemohon, 2 (dua) lembar; 6. Foto copy PBB, 2 (dua) lembar; 7. Photo bangunan; 8. Gambar Bangunan (A3) 2 (dua) set; 9. Gambar situasi / site plan
/ lay out / ( Memperhatikan Situasi Lingkungan Sekitarnya : Bangunan tetangga, jalan, sungai dan perbukitan /
Mekanisme dan Prosedur (sebutkan urutan kegiatan layanan dan unit/simpul yang terkait)
Biaya
Waktu
Penanggung Jawab
No.
Produk Pelayanan
Persyaratan pelayanan
rawa ) (2 rangkap); 10. Gambar Konstruksi ( A3) dan Perhitungan konstruksi, yang ditanda tangani penanggung jawab konstruksi, Gambar Rencana pondasi, Gambar Struktur plat lantai, Gambar Penulangan balok / kolom / sloof, Gambar Detail penulangan balok / kolom / sloof ( 2 rangkap ).
Mekanisme dan Prosedur (sebutkan urutan kegiatan layanan dan unit/simpul yang terkait)
Biaya
Waktu
Penanggung Jawab
Lembar Kerja-4 Sarana Prasarana dan Anggaran Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
No.
Produk Pelayanan
1
Izin Mendirikan Bangunan
Sarana Prasarana Pelayanan Meja kerja
Anggaran
Keterangan*)
APBD
Meja komputer Komputer Printer Kursi Kertas SK Lemari ATK AC Gudang arsip Gedung
*) kolom keterangan diisi penjelasan kondisi sarana prasarana, sumber anggaran pelayanan dan sebagainya
Lembar Kerja-5 Jumlah dan Kompetensi SDM Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
No. 1
Produk Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan
Kualifikasi SDM yang tersedia 1. SMK/SMU Jurusan Tata Administrasi = Loket Pelayanan 2. Sarjana Terknik DIII/ST/MT = Back Office ( Bagian Teknis ) 3. SH/SE/ST/MT/M.Si = Kepala Bagian Pelayanan Perizinan 4. MT/M.Si = Kepala BPPTSP
Jumlah SDM
Keterangan*)
8 Orang
*) kolom keterangan diisi penjelasan kemungkinan penggunaan SDM oleh beberapa jenis atau produk pelayanan.
Lembar Kerja-6 Pengawasan Internal Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Status/Bentuk Organisasi Struktural
Prosedur
Dukungan SDM
Sarana
Keterangan
Berjenjang, mulai dari Front Office (FO), Pendaftaran, Pemeriksaan Berkas, Input data, Diperiksa oleh Back Office (BO), langsung ke Penerbitan Izin, Administrasi / Penomoran melekat Bukti Pembayaran, Penandatanganan Surat Izin, Penyerahan Surat Izin.
Setiap pengaduan ditangani oleh petugas dan unit kerja khusus yang ditetapkan melalui SK Kepala Badan
Tersedia : - Ruang Tunggu Bagi Pemohon, - Tersedia Touch Screen, Untuk Memonitor Pelayanan. - Tersedia Situs Website untuk Informasi.
- SPIPISE - Proses Pengadaan Aplkasi IT
Lembar Kerja 7 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda No .
Jenis Penanganan
1.
Pengaduan
Prosedur
Tindak Lanjut
Tersedia Layanan Pengaduan.
Membentuk Tim Pengaduan.
Dukungan SDM
Sarana
Internal : Staff Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
-
Eksternal : Instansi Terkait
-
Ruang pengaduan; Petugas Khusus untuk mengelola Pengaduan; Kotak pengaduan; SMS pengaduan 08115843555; Email : ptsp.samarinda @gmail.com
Bidang Pengawasan
Tim POKJA Pengaduan Tingkat Pemerintah Kota
Tim POKJA
-
-
-
2.
Saran dan Masukan
Tingkat Mediasi Berjenjang.
Rapat Mediasi
Instansi Terkait
Bentuk Organisasi
