RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1)
Identitas LVLK : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat d. Nomor Telepon Nomor Fax E-mail e. Direktur f. Standar g. Tim Audit
: : : : : : : : :
PT EQUALITY INDONESIA LVLK- 006-IDN Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciateur, Sukaraja - Bogor 16710 0251-7550722; 7157103 0251-7550724
[email protected] Ir. Agustri Warsono Verifikasi Legalitas Kayu Divisi Regional Jawa Tengah : Hari Seno Aji , S.Hut (Lead Auditor) Ir. YH Arasyugo, MP (Auditor) Yus Agus Tresna, S.Hut (Auditor) Divisi Regional Jawa Timur : Agung Tofani, S.Hut (Lead Auditor) Pazri Nurpazri, S.Hut (Auditor) Rifan Sudiyono, S.Hut (Auditor) Divisi Regional Jawa Barat dan Banten : Asep Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor) Ir. Irin Wedalia (Auditor) Juni Adi Wiguna, S.Hut (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : : Ir. Agustri Warsono Amin Muchakim, S.Hut
(Ketua PK) (Anggota PK)
(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Hak Pengelolaan b. Nomor & Tanggal SK c. Luas dan Lokasi
: Perum Perhutani : PP Nomor 72 Tahun 2010 : 2.447.827,71 Hektar di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten. d. Alamat : Kantor Pusat : Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 8-11 Jl. Gatot Subroto, Senayan Jakarta Phone : 021-5721282; Fax: 021-5742579 Divisi Regional Jawa Tengah : Jl. Pahlawan No. 15-17 Semarang Phone : 024-413631; Fax : 024-443142 Divisi Regional Jawa Timur : Graha Pasific Lt/ 8-12. Jl. Basuki Rahmat Surabaya
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 1 dari 11
Phone : 031-5318069; Fax : 031-5456713 Divisi Regional Jawa Barat dan Banten : Jl.Sukarno-Hatta No. 628, KM 14 Bandung 40292 Phone : 022-7802971; Fax : 022-7802972 e. Pengurus :
(3)
Ketua Dewan Pengawas Dewan Pengawas
: :
Direktur Utama Direktur Perencanaan Direktur Keuangan Direktur Pengelolaan SDH Direktur Komersial Kayu Direktur Komersial Non Kayu Direktur SDM dan Umum
: : : : : : :
Dr. Ir. Hadi Daryanto, D.E.A. Mayjen TNI R. Ediwan Prabowo, Adiari Nurcahyanto, Yustra Iwata Alsa, Wawan Ridwan, Upik Rosalina Washim, A.Sukardi Bambang Sukmananto Tedjo Rumekso Morgan Syarif Heru Siswanto Mustoha Iskandar Mohamad Soebagja Teguh Hadi Siswanto
Ringkasan Tahapan:
Tahapan Pertemuan Pembukaan
Waktu dan Tempat 17 April 2014 di Kantor Pusat Jakarta
Ringkasan Catatan Pertemuan dilaksanakan di Kantor Pusat Perum Perhutani Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada Manajemen Perum Perhutani tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
21 April – 2 Mei 2014
Verifikasi dokumen untuk periode bulan April 2013 sampai dengan Maret 2014 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Perum Perhutani dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012.
EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 2 dari 11
Tahapan Pertemuan Penutupan
Waktu dan Tempat 5 Mei 2014
Ringkasan Catatan Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen Perum Perhutani atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. Menyampaikan Daftar Periksa Memberitahukan ketidaksesuaian/observasi. Membacakan atau laporan ringkasan observasi
temuan
memperlihatkan ketidaksesuaian/
Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Pengambilan Keputusan
19 Mei 2014
Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah Perum Perhutani Sertifikat Legalitas Kayu yang telah diterbitkan tahun 2013 layak dipertahankan atau tidak.
(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) a. Dokumen legal terkait perizinan usaha Memenuhi 1. Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani, Auditee) merupakan Pemegang (SK IUPHHK-HA/HT/ RE/Pemegang Hak Pengelolaan Hutan yang berdiri atas Hak Pengelolaan). dasar Peraturan Pemerintah, terakhir dengan
2.
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk EQI-F103.1.0/20120126
N/A
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas PP No. 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara atau disingkat Perum Perhutani yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2010 dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia (Susilo Bambang Yudhoyono) yang merupakan peraturan yang berlaku hingga saat ini. Dengan Peraturan Pemerintah ini, auditee melanjutkan pelaksanaan penugasan untuk melakukan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten (kecuali hutan konservasi), dilaksanakan berdasarkan pada prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan jangka waktu pengelolaan yang tidak terbatas. Verifier ini tidak berlaku untuk Auditee sebagai Pemegang Hak Pengelolaan.
Halaman 3 dari 11
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Pemegang Hak Pengelolaan. P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
Ringkasan Justifikasi
K.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/ Memenuhi 1. Penyusunan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) di Perum Perhutani, dibuat Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya menurut Kelas Perusahaan pada masingyang telah disahkan oleh pejabat yang masing wilayah KPH. berwenang, meliputi : 2. Adapun kelas perusahaan yang ada di Perum 1) Dokumen RKUPHHK/RPKH & Perhutani meliputi 7 Kelas Perusahaan (KP) lampirannya yang disusun yaitu : KP Jati, KP Mahoni, KP Acacia Mangium, KP Pinus, KP Payau, KP Meranti berdasarkan IHMB/ risalah hutan dan KP Kayu Putih. dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruisingdan/atau Canhut. 3. Dokumen RPKH untuk KPH Sampel sebagai berikut: 2) Dokumen RKT/RTT yang disusun 1) Dokumen RPKH untuk KPH Sampel yang berdasarkan RKU/ RPKH dan terpilih di wilayah Divisi Regional Jawa disahkan oleh pejabat yang Tengah yaitu KPH Banyumas Barat, dan berwenang atau yang disahkan KPH Randublatung, masing-masing secara self approval. memiliki 2 dokumen RPKH yaitu 3) Peta rencana penataan areal kerja Dokumen RPKH KP Pinus, KP Mangrove dan KP Jati. yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 2) Dokumen RPKH untuk KPH Sampel yang
4.
EQI-F103.1.0/20120126
terpilih di wilayah Divisi Regional Jawa Timur yaitu KPH Jombang memiliki 1 dokumen RPKH yaitu Dokumen RPKH KP Jati. 3) Dokumen RPKH untuk KPH Sampel yang terpilih di wilayah Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, yaitu KPH Banten dan KPH Bogor, masing-masing memiliki 5 dokumen RPKH yaitu Dokumen RPKH KP Jati, KP Acacia Mangium, KP Mahoni, KP Meranti dan KP Pinus. Masa berlaku RPKH untuk KPH sample sebagai berikut : 1) KPH BANYUMAS BARAT RPKH berdasarkan Kelas Perusahaan (KP) Pinus seluas 39.483,09 hektar dan Kelas Perusahaan (KP) Mangrove seluas 16.079,89 hektar, berjangka waktu 10 tahun, berlaku sejak 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2021. 2) KPH RANDUBLATUNG RPKH berdasarkan Kelas Perusahaan (KP) Jati seluas 32.438,72 hektar, berjangka waktu 10 Tahun, berlaku 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2022. 3) KPH JOMBANG RPKH berdasarkan Kelas Perusahaan (KP) Jati seluas 37.345,00 hektar, berjangka waktu 10 tahun, berlaku sejak 01 Januari 2006 s/d 31 Desember 2015. 4) KPH BANTEN RPKH berdasarkan Kelas Perusahaan (KP) Jati seluas 40.112,46 Ha, berjangka waktu 10
Halaman 4 dari 11
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
5.
6.
EQI-F103.1.0/20120126
tahun, berlaku sejak 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2019, Kelas Perusahaan Acacia Mangium seluas 23.530,74 Ha, berjangka waktu 5 tahun, berlaku sejak 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2017 dan Kelas Perusahaan Mahoni seluas 14.844,44 Ha, berjangka waktu 20 tahun, berlaku sejak 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2023. 5) KPH BOGOR RPKH berdasarkan Kelas Perusahaan (KP) Acacia Mangium seluas 5.365,24 Ha jangka perusahaan berlaku mulai 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2015, KP Pinus seluas 13.104,62 Ha, jangka perusahaan berlaku mulai 1 Januari 2007 s/d 31 Desember 2016, dan KP Meranti seluas 8.822,33 Ha, jangka perusahaan berlaku mulai 1 Januari 2005 s/d 31 Desember 2014. Lampiran RPKH merupakan dokumen yang tidak dapat terpisahkan dengan Buku RPKH meliputi : 1) Peta Kelas Hutan, Skala 1:25.000. 2) Peta Bonita, Skala 1:25.000. 3) Peta Baku, Skala 1:10.000 4) Peta Perusahaan, Skala 1:10.000 5) Peta RPH, Skala 1:10.000 6) Peta Tanah, Skala 1:10.000 7) Peta Kawasan, Skala 1 : 200.000 8) Peta Tanah Perusahaan, Skala 1 : 100.000 9) Peta Detail Tinjau Tanah, Skala 1 : 100.000. 10) Peta Geologi, Skala 1 : 100.000. Hasil verifikasi dokumen, menunjukan bahwa auditee untuk setiap KPH telah memiliki Rencana Tehnik Tahunan (RTT) Tahun 2012/2013, dengan penjelasan sebagai berikut : 1) Dokumen RTT (Rencana Teknik Tahunan) merupakan penjabaran dari RPKH yang telah disahkan menurut masing-masing Kelas Perusahaan disetiap KPH, dimana Rencana Teknik Tahunan tersebut adalah merupakan pedoman pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang berazaskan kelestarian hutan dan sesuai dengan tujuan perusahaan. 2) Dokumen RTT tersebut disahkan oleh pejabat yang berwenang secara self approval dengan proses : dibuat oleh Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), diperiksa oleh Seksi Perencanaan Hutan (SPH) dan disahkan oleh Kepala Biro Perencanaan a.n. Kepala Unit Perum Perhutani. 3) Seluruh Dokumen Rencana Tehnik Tahunan (RTT) dari setiap KPH (Sampel), telah dilengkapi dengan Sket Gambar Peta Kerja Rencana Tebangan, dengan Skala 1 : 10.000 dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan di dalam dokumen RTT Tebangan Tahun 2013/2014.
Halaman 5 dari 11
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja dan bukti implementasinya di lapangan
Memenuhi
c.
Memenuhi
Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.
Ringkasan Justifikasi Kelengkapan dan keabsahan dokumen Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) dan Rencana Tehnik Tahunan (RTT) beserta lampirannya pada setiap KPH (sampel) Perum Perhutani sudah dipenuhi seluruhnya. 1. Hasil verifikasi peta lokasi yang tidak boleh ditebang, menunjukkan bahwa auditee pada setiap KPH (sampel) telah tersedia Peta Lokasi Yang Tidak Boleh Ditebang, Skala 1 : 100.000 dan Skala 1 : 25.000 atau Skala 1 : 10.000 yang dipetakan oleh Kasi Pengukuran Perpetaan dan disahkan oleh Kepala Biro Perencanaan dan pengembangan Usaha. Lokasi Areal Yang Tidak Boleh Ditebang tersebut merupakan Kawasan-kawasan hutan untuk tujuan Perlindungan Setempat (KPS) yang terdiri dari Kawasan Perlindungan Sempadan Sungai, Kawasan Perlindungan Sempadan Mata Air, Kawasan Perlindungan Khusus, Kawasan Hutan Alam Sekunder (HAS),Situs Budaya, Situs Ekologi, Wana Wisata dan Cagar Alam. Areal-areal yang tidak boleh ditebang tersebut di lapangan batasbatasnya jelas, lokasinya sesuai dengan Peta Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) dan terbukti di lapangan. 2. Pada Setiap KPH (sampel) Tersedia Peta Lokasi Yang Tidak Boleh Ditebang, telah dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan. 1. Hasil Verifikasi Peta Blok/Petak Bidang Tebangan dari Seluruh Dokumen Rencana Tehnik Tahunan (RTT) dari setiap KPH (Sampel), telah dilengkapi dengan Sket Gambar Peta Kerja Rencana Tebangan, dengan Skala 1 : 10.000 dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan di dalam dokumen RTT Tebangan Tahun 2013/2014 dan proses pengesahannya dibuat oleh Ka Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), diperiksa oleh Seksi Perencanaan Hutan (SPH) dan disahkan (dicap) secara self approval oleh pejabat yang berwenang/ditunjuk yaitu Ka Biro Perencanaan a.n. Kepala Unit Perum Perhutani. 2. Peta Kerja RTT Tahun 2013/2014 pada setiap KPH (sampel) Perum Perhutani seluruhnya telah disahkan oleh pejabat yang berwenang/ditunjuk, Tanda-tanda Batas Areal Kerja di lapangan dapat ditemukan cukup jelas dan dibuat sesuai dengan pedoman / SOP yang berlaku.
K.2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana yang berlaku a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Memenuhi 1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya
EQI-F103.1.0/20120126
kerja yang sah sesuai dengan peraturan Seperti telah diuraikan sebelumnya pada Indikator 2.1.1 Verifier a bahwa Auditee telah menyusun dan memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu / Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan atas nama setiap KHP di Perum Perhutani.
Halaman 6 dari 11
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi 2.
3.
4.
5. b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
N/A
Dokumen RPKH (Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan) di setiap KPH disusun menurut Kelas Perusahaan (KP) dan berjangka waktu 10 Tahun. Sebagai kerangka acuan dalam proses penyusunan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan tersebut adalah : 1) SK Dirjen Kehutanan No. 143/Kpts/DJ/I/1974 Tanggal 10 Oktober 1974, tentang Pengaturan Inventarisasi Hutan Jati dan Peraturan Penyusunan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan Kelas Perusahaan Tebang Habis Jati. 2) SK Direksi Perum Perhutani No. 142/Kpts/Dir/ 1980 Tanggal 08 April 1980, tentang Pedoman Penyusunan Rencanua Pengaturan Kelestarian Hutan Kelas Perusahaan Pinus. 3) SK Direksi Perum Perhutani No. 143/Kpts/Dir/ 1980 Tanggal 08 April 1980, tentang Pedoman Instruksi Inventarisasi Kelas Perusahaan Pinus. 4) SK Direksi Perum Perhutani No. 378/Kpts/Dir/ 1992 Tanggal 25 April 1992, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan. 5) SK Direksi Perum Perhutani No.1482a/Kpts/Dir/ 1995 Tanggal 30 Nopember 1995, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) dengan Program Aplikasi SISDH-PDE. Hasil verifikasi keabsahan dokumen RPKH tersebut adalah tersedianya dokumen RPKH KP Jati / KP Pinus / KP Karet (atau KP Jenis Lainnya) yang dibukukan tersendiri dan keabsahannya, ditunjukkan oleh auditee dengan tersedianya dokumen RPKH asli (bukan copy) dan telah lengkap dengan lampiran beberapa peta RPKH (merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari buku RPKH) telah tersedia lengkap dan lembar pengesahan benar, yaitu tercantum tempat penetapan, tanggal, dibubuhkan tanda tangan pejabat yang berwenang/ditunjuk dan Cap Basah Direktur Utama Perum Perhutani. Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK/RPKH pada Setiap KPH (sampel) telah dipenuhi seluruhnya
Karena Auditee merupakan Pemegang Pengelolaan, verifier ini tidak diverifikasi.
Hak
2.2.2. Seluruh peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan Izin peralatan dan mutasi N/A Karena Auditee merupakan Pemegang Pengelolaan, verifier ini tidak diverifikasi..
EQI-F103.1.0/20120126
Hak
Halaman 7 dari 11
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat K.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/ Memenuhi 1. Berdasarkan Permenhut No. P.55/MenhutII/2006 tanggal 26 Agustus 2006 Tentang dipanen atau yang Penataan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan dipanen/dimanfaatkan telah di– Negara pasal (2) Ayat (3) menegaskan bahwa LHP-kan
2.
khusus untuk hasil hutan produk perum perhutani, penataan hasil hutannya diatur secara tersendiri oleh Direksi Perum Perhutani, kecuali untuk hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pengangkutan hasil hutan mengikuti peraturan ini. Pelaksanaan Keputusan Menteri Kehutanan tersebut PERUM PERHUTANI mempunyai aturan Tata Usaha Kayu yang berpedoman pada Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 035/Kpts/Dir/2012 Tentang Perubahan Atas keputusan Direksi Perum Perhutani No. 561/Kpts/Dir/2011 Tentang Prosedur Kerja Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Wilayah Kerja Perum Perhutani yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perum Perhutani tanggal 24 Januari 2012.
3. Berdasarkan atas hasil verifikasi terhadap
seluruh KPH Sampel dismpulkan bahwa Auditee telah membuat laporan hasil pemanenan (LHP) dan disahkan oleh petugas/pejabat berwenang. Informasi fisik kayu pada laporan tersebut sesuai dan dapat ditemukan di lapangan.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi terhadap seluruh KPH Sampel disimpulkan bahwa Auditee telah memiliki dokumen legal untuk pemindahan Kayu dari penebangan ke TPK hutan maupun industri dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHKHT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan Memenuhi Dari hasil verifikasi lapangan serta penelusuran a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada dan telaah dokumen tata usaha kayu (TUK) pada kayu dari pemegang IUPHHKseluruh KPH sampel menunjukkan bahwa tandaHA/IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/ tanda legalitas hasil hutan kayu Auditee telah Pemegang Hak Pengelolaan bisa sesuai dengan dokumen. dilacak balak. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi terhadap seluruh KPH b. Identitas kayu diterapkan secara Sampel menunjukkan bahwa sistem penandaan konsisten oleh pemegang izin.
atau identitas telah diimplementasikan secara konsisten oleh Auditee sehingga memungkinkan dapat ditelusuri sampai pada petak tebangan.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK
EQI-F103.1.0/20120126
Memenuhi
Bedasarkan hasil verifikasi terhadap seluruh KPH Sampel menunjukkan bahwa seluruh Dokumen SKSKB dan FAKB Auditee lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).
Halaman 8 dari 11
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu. 3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) a. Dokumen SPP (Surat Perintah Memenuhi Hasil verifikasi terhadap dokumen Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) seluruh KPH Sampel dalam rentang waktu diterbitkan.
bulan April 2013 sampai dengan Maret 2014 menunjukkan ketersediaan SPP (sesuai kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih SPP dan telah sesuai dengan Dokumen LHP yang disahkan.
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH
Memenuhi
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi terhadap SPP dan Bukti setor SPP PSDH seluruh KPH Sampel Periode April 2013 sampai dengan Maret 2014 menunjukkan Auditee telah membayar lunas SPP PSDH melalui Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank Jawa Tengah ditujukan ke rekening Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH pada Bank Mandiri Jakarta – Gedung Pusat Kehutanan dengan nomor rekening 102-000-4204001. 1. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap SPP PSDH seluruh KPH Sampel Periode April 2013 s/d Maret 2014, pembayaran PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu:
2.
PP No. 59 Tahun 1998 jo PP No 74 tahun 1999 tentang ketentuan Tarif sebesar 10% . Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.22/M-DAG/PER/4/ 2012 Tanggal 24 April 2012.
Tarif yang digunakan untuk pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) atas hasil hutan Perum Perhutani untuk periode bulan April 2013 sampai dengan Maret 2014 sebagai berikut : a. Kayu Bulat Jati : AI : Rp 100.000; AII : Rp 150.000; AIII : Rp 250.000 KBP AI : Rp 100.000; KBP AII : Rp 150.000; KBP AIII : Rp 250.000 CIII : Rp 500.000; CI : Rp 200.000
b. Kayu Rimba Sonokeling AI : Rp 30.000; AII : Rp 60.000; AIII : Rp 90.000 c. Kayu Rimba Mewah AI : Rp 10.000; AII : Rp 16.000; AIII : Rp 46.000 d. Kayu Rimba Campur AIII : Rp 14.000; CI : Rp 14.000 e. Kayu Bakar Jati Rp 1.800 f. Kayu Bakar Rimba Rp 1.800.
K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan N/A yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai EQI-F103.1.0/20120126
Tidak diterapkan oleh Auditee karena tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau.
Halaman 9 dari 11
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang N/A Tidak diterapkan oleh Auditee. menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan K.4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1.Pemegang Izin/Hak Pengelolaan Memenuhi Berdasarkan verifikasi terhadap seluruh KPH Sampel menunjukkan bahwa Auditee telah telah memiliki dokumen memiliki Dokumen DPPL/UKL-UPL/DPLH yang AMDAL/DPPL/ UKL-UPL meliputi telah disahkan oleh instansi yang berwenang. ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya 4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial Verifier a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi Berdasarkan verifikasi terhadap seluruh KPH
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial
Memenuhi
Sampel menunjukkan bahwa Auditee telah memiliki Dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada DPPL/UKL-UPL/DPLH yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Berdasarkan verifikasi terhadap seluruh KPH Sampel menunjukkan bahwa : Auditee telah melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan kepada instansi yang berwenang untuk periode semester I tahun 2013 dan semester II tahun 2013. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 Verifier a.Implementasi prosedur K3 Memenuhi Berdasarkan verifikasi terhadap seluruh KPH Sampel menunjukkan bahwa Auditee memiliki dokumen prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier b. Ketersediaan Peralatan K3
Memenuhi
Berdasarkan verifikasi terhadap seluruh KPH Sampel menunjukkan bahwa ketersediaan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi
Berdasarkan verifikasi terhadap seluruh KPH Sampel menunjukkan bahwa Auditee memiliki catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
Memenuhi
Berdasarkan verifikasi terhadap seluruh KPH Sampel menunjukkan bahwa Auditee memberikan
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang EQI-F103.1.0/20120126
Halaman 10 dari 11
5.2.2.
Kriteria/Indikator/Verifier membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Nilai
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Memenuhi
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
EQI-F103.1.0/20120126
Ringkasan Justifikasi kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat Karyawan dan Pekerja Perhutani. Bukti pelaksanaannya ditunjukkan dengan telah terbentuknya organisasi serikat pekerja. Dalam lingkup Perum Perhutani terdapat 2 Serikat Pekerja yaitu Serikat Karyawan (SEKAR) dan Serikat Pegawai dan Pekerja Perhutani (SP2P). Tersedia kesepakatan bersama berupa PKB antara Perum Perhutani dengan SEKAR, dan PKB tersebut telah tercatat dan disahkan melaui stempel Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Memenuhi Di Perum Perhutani tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur
Halaman 11 dari 11
