No title

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Kementerian Kesehatan melaksanakan enam sasaran pokok RPJMN Tahun 2015-2019 dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, yaitu (1) meningkatkan status kesehatan dan status gizi ibu dan anak, (2) meningkatnya pengendalian penyakit, (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan. (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin, serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. Sebagai

acuan untuk mengarahkan pembangunan kesehatan di lingkup

Badan PPSDM Kesehatan telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Dalam dokumen perencanaan strategis tersebut telah memuat indikator kinerja dan target yang diurai per tahun serta rencana indikasi pendanaannya. Selanjutnya tugas dan fungsi dari Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan tertuang dalam Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019. Dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan sebagai satuan kerja Badan PPSDM Kesehatan memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan fasilitasi standardisasi dan profesi tenaga kesehatan dan peningkatan mutu SDM Kesehatan melalui pendidikan berkelanjutan dan pengembangan jabatan fungsional. Dalam melaksanakan kegiatan peningkatan dan penjaminan mutu SDM Kesehatan, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan semakin dituntut untuk Laporan Kinerja Puskat Mutu SDM Kesehatan 2016

1

menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen pemerintahan yang menuntut azas

akuntabilitas,

di

mana

setiap

penyelenggaraan

negara

harus

dapat

mempertangungjawabkan kinerja atau hasil-hasil dari seluruh program dan kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Laporan Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2016 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2016 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan selama tahun 2016. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: Tugas: melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi standardisasi dan profesi tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan jabatan fungsional.

Laporan Kinerja Puskat Mutu SDM Kesehatan 2016

2

b. Pelaksanaan di bidang fasilitasi standardisasi dan profesi tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan jabatan fungsional. c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi standardisasi dan profesi tenaga kesehatan, pendidikan

berkelanjutan, dan

pengembangan jabatan

fungsional. d. Pelaksanaan administrasi pusat. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

terdiri atas; Bidang Fasilitasi Standardisasi dan Profesi Tenaga

Kesehatan yang terdiri dari 2 Sub Bidang yaitu Sub Bidang Sub Bidang Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Tenaga Kesehatan, dan Subbidang Fasilitasi Profesi Tenaga Kesehatan 1. Bidang Fasilitasi Standardisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan program standardisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan SDM Kesehatan. Fungsinya: a. Penyiapan

penyusunan

kebijakan

teknis

di

bidang

fasilitasi

standardisasi dan sertifikasi tenaga kesehatan dan fasilitasi profesi tenaga kesehatan. b. Penyiapan pelaksanaan di bidang fasilitasi standardisasi dan sertifikasi tenaga kesehatan dan fasilitasi profesi tenaga kesehatan. 2. Bidang Pendidikan Berkelanjutan yang terdiri dari 2 Sub Bidang yaitu Sub Bidang Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pendidikan Berkelanjutan Profesi Kesehatan Tugas: melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pendidikan berkelanjutan Fungsinya: a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan dan profesi kesehatan b. Penyiapan pelaksanaan di bidang pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan dan profesi kesehatan Laporan Kinerja Puskat Mutu SDM Kesehatan 2016

3

3. Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional yang terdiri dari 2 Sub Bidang yaitu Sub Bidang Analisis dan Pemetaan Jabatan Fungsional dan Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional. Bidang mempunyai tugas melaksanakan Tugas: melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan jabatan fungsional. Fungsinya: a. Penyiapan penyusunan

kebijakan teknis di bidang

analisis dan

pemetaan dan pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional. b. Penyiapan

pelaksanaan

di bidang

analisis

dan

pemetaan

dan

pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional. 4. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan pusat Struktur organisasi Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan seperti pada gambar berikut:


4


5

D. PERMASALAHAN UTAMA Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan prioritas di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) serta peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, sertifikasi tenaga kesehatan dan pengembangan jabatan fungsional, menjadi tantangan yang harus diselesaikan oleh Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Disamping itu, terdapat permasalahan yang dihadapi yang menjadi strategyc issue untuk dilakukan upaya tindak lanjut, antara lain: 1. Belum optimalnya pengelolaan Surat Tanda Register (STR) terkait dengan seringnya keterlambatan penerbitan STR 2. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan spesialistik di daerah 3. Pengadaan Dokter Layanan Primer (DLP) masih terkendala regulasi 4. Belum

optimalnya

pengelolaan

jabatan

fungsional

meliputi

aspek

perencanaan, pengangkatkan dan pengembangan jabatan fungsional


6

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. PERENCANAAN KINERJA Rencana Kinerja Tahunan Pusat Peningkatan Mutu

SDM Kesehatan

merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI maupun Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2015 - 2019. Perencanaan kinerja ini memuat seluruh target kinerja yang ingin dicapai dalam satu tahun. Target kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitatif setiap indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategik maupun sasaran kegiatan yang mendukung indikator kinerja. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berfungsi sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan untuk periode satu tahun. Sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 20152019, sasaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan adalah terselenggaranya peningkatan mutu SDM Kesehatan mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang ditetapkan secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis yang ingin dicapai. IKK Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dengan target capaian indikator pada tahun 2016 sebagai berikut: 1) Jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi sebanyak 115.000 orang. 2) Jumlah peserta baru penerima bantuan pendidikan sebanyak 3.000 orang. Disamping IKK juga ada Indikator Kinerja Pendukung

yang merupakan

dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dan kegiatan lainya sesuai dengan Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (RAP Badan PPSDM Kesehatan) Tahun 2015-2019, Indikator kinerja kegiatan pendukung tersebut yaitu: 1) Kegiatan prioritas nasional Kantor Staf Presiden (KSP) melalui peningkatan dan penjaminan mutu kesehatan dengan target capaian akhir tahun 2016 Laporan Kinerja Puskat Mutu SDM Kesehatan 2016

7

(B12), yakni terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Kesehatan (LSP Nakes) yang akan didayagunakan ke luar negeri. 2) Penyelenggaraan penganugerahan tenaga kesehatan teladan tahun 2016 sebanyak 306 orang 3) Jumlah rancangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebanyak 13 dokumen 4) Tersusunnya dokumen ketatausahaan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan: (a) Kebijakan perencanaan, program dan laporan evaluasi sebanyak 3 dokumen (b) Pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) sebanyak 2 dokumen (c) Kepegawaian dan ketatausahaan sebanyak 2 dokumen Pada tahun 2016 melalui perjanjianan kinerja telah ditetapkan target capaian kinerja sebagai berikut: a. Jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi sebanyak 115.000 orang. Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan regulasi yang terkait dengan kualitas tenaga kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) mempunyai tugas dalam penyelenggaraan sertifikasi dan registrasi tenaga kesehatan yang menjalankan praktik dan atau pekerjaan keprofesiannya yang salah satu fungsinya adalah melakukan penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR). Tenaga kesehatan yang telah lulus dalam proses tersebut akan diberikan sertifikat kompetensi sebagai bukti pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki, dan menjadi landasan registrasi dan lisensi/perizinan untuk melakukan pekerjaan profesi. MTKI

adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga

kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan. Upaya peningkatan mutu tenaga kesehatan dilakukan melalui uji kompetensi yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan bekerjasama Laporan Kinerja Puskat Mutu SDM Kesehatan 2016

8

dengan MTKI dan LPUK (Lembaga Pengembangan

Uji Kompetensi).

MTKI merupakan suatu lembaga yang melakukan kebijakan-kebijakan terkait dengan sertifikasi (melalui uji kompetensi sesuai dengan standar profesi) dan registrasi (melalui pemberian surat tanda registrasi), sedangkan Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) selaku pelaksanaan kebijakan di Provinsi. Definisi operasional dari indikator ini adalah jumlah STR yang diberikan kepada tenaga kesehatan selain dokter, dokter gigi dan tenaga kefarmasian oleh MTKI. Indikator ini dihitung jumlah STR yang diterbitkan/diberikan kepada tenaga kesehatan selain dokter, dokter gigi dan tenaga kefarmasian oleh MTKI selama tahun 2016. b. Jumlah peserta baru penerima bantuan pendidikan sebanyak

3.000

orang. Pendidikan berkelanjutan tenaga kesehatan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan mutu tenaga kesehatan. Tujuan dari pendidikan berkelanjutan

tenaga

kesehatan

adalah

meningkatnya

mutu

dan

profesionalisme tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan kesehatan program tugas belajar Kementerian Kesehatan diselenggarakan dalam rangka menyediakan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan oleh pembangunan dan pelayanan kesehatan. Definisi operasional dari indikator ini adalah: Jumlah SDM kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan dan instansi

kesehatan

yang

diberikan

beasiswa

untuk

pendidikan

berkelanjutan (Diploma III, S1, S2, S3, Profesi dan PPDS/PDGS) pada tahun 2016. Indikator ini dihitung jumlah peserta tugas belajar baru (Diploma/ Strata/ Profesi dan PPDS/PDGS) yang diberikan beasiswa selama tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penetapan dari Menteri Kesehatan RI.


9

c. Jumlah rancangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebanyak 13 dokumen. Rancangan NSPK yang disusun terkait dengan pelaksanaan kegiatan fasilitasi

standarisasi

dan

profesi

tenaga

kesehatan,

pendidikan

berkelanjutan SDM Kesehatan dan pengembangan jabatan fungsional. Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan menyusun NSPK terkait fasilitasi standardisasi, sertifikasi dan profesi tenaga kesehatan, pengembangan jabatan fungsional, buku petunjuk teknis/pedoman, Surat Keputusan Bersama (SKB), Buku Panduan, Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Surat Edaran yang ditetapkan oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan. d. Tersusunnya dokumen ketatausahaan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan meliputi; kebijakan perencanaan, program dan laporan evaluasi sebanyak 3 dokumen, pengelolaan keuangan dan BMN sebanyak 2 dokumen dan pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan sebanyak 2 dokumen. Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan menyusun perencanaan program, laporan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan program. Seperti diketahui bahwa perencanaan program merupakan turunan atau rincian dari Renstra Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan yang dirinci dalam bentuk program tahunan. Program tahunan diantaranya memuat perencanaan program, laporan kinerja serta monitoring dan evaluasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai acuan dalam menyusun kegiatan dan anggaran begitu juga untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan sebagai bahan masukan penyempurnaan pelaksanaan program yang sedang berlangsung dan kegiatan program tahun selanjutnya.


10

Selanjutnya pengelolaan keuangan dan BMN perlu dibuat laporannya berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Untuk pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan diselenggarakan terutama dalam rangka koordinasi dan rekonsiliasi administrasi dan kepegawaian di lingkungan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program

Peningkatan

meningkatkan

Mutu

kepemimpinan,

SDM

Kesehatan

koordinasi

dan

dilakukan kerjasama

dengan dalam

pelaksanaan tugas, meningkatkan dukungan sumber daya (SDM, dana dan sarana prasarana yang memadai), pengelolaan, pembinaan dan pengawasan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan serta tugas teknis dan kegiatan lainnya.

B. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).


11

Target capaian IKK Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2016 ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dokumen perjanjian kinerja (PK) tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini: Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

1

SASARAN

INDIKATOR

(1)

(2)

Terselenggaranya Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan teregistrasi

Jumlah peserta baru penerima bantuan pendidikan

TARGET (Orang) (3) 115.000

3.000

Perjanjian Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan tahun 2016 secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:


12

Tabel 2.2 Rincian Penetapan Kinerja Tahun 2016

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

SATUAN

2

3

4

5

115.000

Orang

1

Dokumen

2

Dokumen

3.000

Orang

1

Dokumen

800

Orang

3

Dokumen

2.200

Orang

1

1

Terselenggaranya fasilitasi standardisasi, sertifikasi dan profesi tenaga kesehatan


1) Fasilitasi Standardisasi dan sertifikasi Tenaga Kesehatan Jumlah dokumen fasilitasi standardisasi dan sertifikasi tenaga kesehatan 2) Fasilitasi Profesi Tenaga Kesehatan Jumlah dokumen fasalitasi preofesi tenaga kesehatan 2

Meningkatnya mutu SDM Kesehatan Jumlah peserta baru penerima bantuan pendidikan 1) Pendidikan berkelanjutan profesi Kesehatan a) Jumlah dokumen manajemen pendidikan berkelanjutan profesi kesehatan b) Jumlah peserta PPDS/PPDGS 2) Pendidikan berkelanjutan SDM Kesehatan a) Jumlah dokumen manajemen pendidikan berkelanjutan SDM Kesehatan b) Jumlah penerima bantuan pendidikan diploma, strata dan profesi

Disamping IKK Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan yang telah ditetapkan diatas, sesuai dengan RAP BPPSDM Kesehatan tahun 2015-2019, didukung oleh indikator kinerja pendukung yang merupakan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dan kegiatan lainya. Indikator kinerja pendukung tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.3 berikut ini:


13

Tabel 2.3 Indikator Pendukung Tahun 2016 NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG

TARGET

SATUAN

1

2

3

4

5

1

Kegiatan prioritas nasional Kantor Staf Presiden (KSP) melalui peningkatan dan penjaminan mutu kesehatan

Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Kesehatan (LSP Nakes) yang akan didayagunakan ke luar negeri pada bulan 12 (B12)

Diperoleh Lisensi dari BNSP

Dokumen

2

Rancangan Norma, Standar, Prosedur dan kriteria (NSPK)

Jumlah rancangan Norma, Standar, Prosedur dan kriteria (NSPK)

13

Dokumen

1) Fasilitasi Standardisasi, Sertifikasi dan Profesi Tenaga Kesehatan a)

Jumlah dokumen fasilitasi standardisasi dan sertifikasi tenaga kesehatan

1

Dokumen

b)

Jumlah dokumen fasilitasi profesi tenaga kesehatan

2

Dokumen

a) Jumlah dokumen manajemen pendidikan berkelanjutan SDM Kesehatan

3

Dokumen

b) Jumlah dokumen manajemen pendidikan berkelanjutan profesi Kesehatan

1

Dokumen

2) Pendidikan Berkelanjutan

3) Pengembangan Jabatan Fungsional

a)

Jumlah dokumen analisis dan pemetaan jabatan fungsional

4

Dokumen

b)

Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional

2

Dokumen

c)

Penganugerahan tenaga kesehatan teladan

306

Orang


14

3

Ketatausahaan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

Tersusunnya: (1) Kebijakan Perencanaan, Program dan laporan evaluasi (2) Pengelolaan Keuangan dan BMN (3) Pengelolaan kepegawaian dan Ketatausahaan

7

Dokumen/ Laporan

a)

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program

1

Dokumen

b)

Jumlah dokumen rencana dan anggaran program jangka pendek dan panjang

1

Dokumen

c)

Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program

1

Dokumen

d)

Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan BMN

2

Dokumen

e)

Jumlah dokumen pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan

2

Dokumen


15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUATAN IMPELEMENTASI LAPORAN KINERJA PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan berkomitmen untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungannya melalui upaya penguatan terhadap implementasi SAKIP Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Upaya yang dilakukan dalam rangka penguatan implementasi Laporan Kinerja di tahun 2016 sebagai berikut: 1)

Menyusun Perjanjian Kinerja Peningkatan Mutu

SDM Kesehatan

yang

diarahkan pada hasil yang ingin dicapai. Perjanjian kinerja disusun melalui proses pembahasan dengan Bidang-Bidang/Sub Bagian di lingkungan Pusat Peningkatan

Mutu

SDM

Kesehatan

dengan

menekankan

pada

upaya

peningkatan kinerja dan pencapaian terhadap target kinerja yang telah ditetapkan. Perhatian serius Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan terhadap kualitas penyusunan perjanjian kinerja ditunjukkan dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2016 pada bulan Januari 2016. 2) Mendorong Bidang-Bidang/Sub Bagian untuk memanfaatkan Laporan Kinerja sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan ke depannya, sehingga dapat terwujud kinerja yang optimal di lingkungan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. 3) Melakukan evaluasi terhadap menggambarkan

hasil,

dan

indikator kinerja agar dapat

diukur

secara

lebih

obyektif

relevan,

yang

lebih

menggambarkan hasil dan terukur. 4) Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja melalui kegiatan kursus dan pelatihan manajemen strategis untuk meningkatkan Laporan Kinerja Puskat Mutu SDM Kesehatan 2016

16

kualitas perencanaan kinerja di lingkungan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.

B. CAPAIAN KINERJA JUMLAH TENAGA KESEHATAN TEREGISTRASI

Capaian kinerja merupakan penilaian pencapaian tujuan atau sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja diukur

dengan

membandingkan antara

target dan realisasi kinerja. Target indikator kinerja jumlah tenaga kesehatan teregistrasi selama periode Renstra 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini. Tabel 3.1 Target Indikator Kinerja Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi

2015 100.000

Target (Orang) 2016 2017 115.000

175.000

2018

2019

150.000

150.000

Target indikator kinerja jumlah tenaga kesehatan teregistrasi selama periode Renstra 2015-2019 pada tabel 3.1 diatas, terlihat bahwa target terendah pada tahun 2015 dan target tertinggi pada tahun 2017. Capaian kinerja jumlah tenaga kesehatan teregistrasi selain dokter dan dokter gigi pada tahun

2016 termasuk kategori

berhasil, bahkan realisasinya jauh melampaui target (191,00%), sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:


17

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi Tahun 2016

Indikator

Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi

Target (Orang)

Realisasi (Orang)

115.000

219,564

Capaian Kinerja (%) 2016 2015 2010-2014 (rata-rata) 191,00

246.89

210,19

Tabel 3.2 diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator jumlah tenaga kesehatan teregistrasi, baik capaian kinerja tahun 2016 maupun capaian kinerja tahun 2015 dan capaian kinerja rata-rata

selama

periode

Renstra

2010-2014 sudah

melampaui dari target yang ditetapkan (capaian kinerja diatas 100%). Dari target sebanyak 115.000 tenaga kesehatan teregistrasi sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016 telah terealisasi sebanyak 219.564 orang

atau

capaian kinerja sebesar 191,00%. Capaian kinerja indikator ini lebih rendah, bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2015 dengan realisasi sebanyak 246.895 orang (capaian kinerja sebesar 246,89%). Demikian pula jika dibandingkan dengan capaian kinerja rata-rata periode Renstra tahun 2010-2014 sebesar 210,19%. Namun demikian capaian kinerja jumlah tenaga kesehatan teregistrasi pada tahun 2016 ini sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja indikator jumlah tenaga kesehatan teregistrasi tahun 2015 dan tahun 2016 sebagaimana dijelaskan pada grafik 3.1 dibawah ini:


18

Grafik 3.1 Capaian Kinerja Indikator Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi Tahun 2015 dan Tahun 2016

Indikator kinerja jumlah tenaga kesehatan teregistrasi dihitung berdasarkan jumlah STR yang diterbitkan/dikirim ke Provinsi. Penerbitan STR

per Provinsi

tahun 2016 sebagaimana dijelaskan pada grafik 3.2 berikut ini:


19

Grafik 3.2 Penerbitan STR per Provinsi Tahun 2016

Pada grafik 3.2 diatas, diketahui bahwa penerbitan/pengiriman STR selama tahun 2016 yang paling banyak adalah Provinsi Jawa Barat sebanyak 22.819 STR, diikuti Provinsi Jawa Tengah sebanyak 21.577 STR dan Provinsi Sumatera Utara sebanyak 18.228 STR. Sedangkan Provinsi yang paling sedikit menerbitkan STR adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan 770 STR. Pengajuan usul penerbitan STR oleh tenaga kesehatan dilakukan secara kolektif dan/atau individual kepada MTKI melalui MTKP Provinsi domisili, praktek atau pekerjaannya. Mulai tahun 2016 ini MTKI telah menyelenggarakan registrasi tenaga kesehatan melalui STR secara Online bagi usulan baru. Pada awal tahun 2017 direncanakan pengurusan re-registrasi dapat diselenggarakan secara online dan diharapkan dapat mengurangi kendala yang ada pada penerbitan STR secara manual serta dapat mempersingkat waktu penerbitan STR. Saat ini tenaga kesehatan yang Laporan Kinerja Puskat Mutu SDM Kesehatan 2016

20

sudah teregisterasi meliputi

22

jenis profesi yaitu: Perawat, Bidan, Fisioterapi,

Perawat Gigi, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Radiografer, Okupasi Terapis, Ahli Gizi, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, Teknisi Gigi, Sanitarian, Elektromedis, Analis Kesehatan, Perawat Anestesi, Akupuntur Terapis, Fisikawan Medis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah, Kesehatan Masyarakat, Teknik Kardiovaskuler dan Psikologi Klinis. Sedangkan profesi tenaga kesehatan lainnya ditentukan lebih lanjut dengan keputusan Ketua MTKI.

Gambar 3.1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan (drg. Usman Sumantri, M.Kes) ketika memberikan sambutan dan membuka secara resmi “Seminar Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia Secara Online” tanggal 1 Desember 2016, di Aula Gedung dr. Suwardjono Surjaningrat, Sp.OG, DR (HC).

STR profesi tenaga kesehatan yang sudah diterbitkan oleh MTKI dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 secara kumulatif berjumlah 1.132.618 STR, dengan penerbitan STR terbanyak profesi perawat sebanyak 476.768 STR (42,09%), diikuti profesi Bidan sebanyak 448.783 STR (39,62%) dan profesi Analis Kesehatan sebanyak 41.508 STR (3,67%). Sedangkan yang paling sedikit penerbitan STRnya

adalah

profesi Teknik Kardiovaskuler dengan 62 STR. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 3.3 berikut ini:


21

Grafik 3.3 Penerbitan STR Kumulatif Per Jenis Tenaga Kesehatan Tahun 2012-2016

Gambar 3.2. Surat Tanda Register (STR) Profesi Radiografer dan Profesi Fisioterapi


22

Walaupun capaian

kinerja

indikator jumlah tenaga kesehatan teregistrasi

sudah sangat baik, tetapi dalam proses pencapaian kinerja indikator ini terdapat permasalahan-permasalahan, yaitu: 1. Adanya ketidaksesuaian antara penerimaan dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk STR dengan jumlah STR yang diterbitkan. 2. Sistem registrasi tenaga kesehatan secara online masih mengalami kendala disebabkan Hosting server di Kementerian Kesehatan tidak stabil sehingga upload kelengkapan dokumen yang diinput/enty sering gagal yang mengakibatkan tidak lengkapnya berkas calon peserta dalam sistem informasi STR online. Dari permasalahan-permasalahan diatas, upaya-upaya yang sedang dan akan dilakukan adalah: 1.

Berupaya lebih optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas penerimaan PNBP dan pelaksanaan penerbitan STR

2.

Berkoordinasi dengan Ketua Divisi Registrasi MTKI agar melakukan koordinasi dengan MTKP dan Bendahara Penerimaan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

3.

Meningkatkan mutu penyelenggaraan STR online dengan berkoordinasi dengan Pusat

Data dan Informasi Kementerian Kesehatan untuk

mengupayakan server tetap stabil terutama saat registrasi online.

C. CAPAIAN KINERJA JUMLAH PESERTA BARU PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN

Jumlah peserta baru penerima bantuan pendidikan berasal dari kontribusi peserta baru tugas belajar SDM Kesehatan dan peserta baru program pendidikan dokter spesialis/pendidikan dokter gigi spesialis (PPDS/PDGS). Target indikator kinerja jumlah peserta baru penerima bantuan pendidikan selama periode Renstra 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini.


23

Tabel 3.3 Target Indikator Jumlah Peserta Baru Penerima Bantuan Pendidikan Tahun 2015-2019

Indikator

2015

2016

Target (Orang) 2017 2018

2019

Renstra Jumlah Peserta Baru Penerima Bantuan Pendidikan

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Perjanjian Kinerja 1.000

3.000

8.295

7.689

7.750

Target indikator jumlah peserta baru penerima bantuan pendidikan selama periode Renstra 2015-2019 setiap tahunnya sebesar 1.000 orang. Melalui Perjanjian Kinerja antara Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dengan Kepala Badan PPSDM Kesehatan target indikator jumlah peserta baru penerima bantuan pendidikan pada tahun 2016, telah ditetapkan menjadi 3.000 orang. Penambahan target dalam Perjanjian Kinerja ini didasarkan dengan penambahan anggaran Pusat Peningkatan Mutu yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan mulai tahun 2017-2019, indikator ini diusulkan revisi menjadi dua indikator, yaitu; (1) Jumlah SDM Kesehatan Penerima Bantuan Pendidikan Berkelanjutan (peserta lama dan baru), dan (2) Jumlah Peserta Penerima Bantuan Pendidikan Profesi Kesehatan (peserta lama dan baru). Peserta baru penerima bantuan pendidikan berasal dari peserta baru tugas belajar SDM Kesehatan tahun 2016 dan peserta baru program pendidikan dokter spesialis/pendidikan dokter gigi spesialis (PPDS/PDGS) Angkatan XVI dan Angkatan XVII. Capaian kinerja peserta baru penerima bantuan pendidikan Berdasarkan SK Penetapan Peserta oleh Menteri Kesehatan sebanyak 1.499 orang (kontribusi dari

peserta tugas belajar SDM Kesehatan atau peserta tugas belajar

reguler tahun 2016 sebanyak 1.103 orang, peserta PPDS/PDGS Angkatan XVI sebanyak 150 orang dan peserta PPDS/PDGS Angkatan XVII sebanyak 246 orang). Bila dibandingkan dengan target Renstra 2015-2019, capaian kinerja peserta baru Laporan Kinerja Puskat Mutu SDM Kesehatan 2016

24

penerima bantuan pendidikan sudah melampaui dari target yang telah ditetapkan, yakni capaian kinerja melebihi 1.000 orang atau 149,90%. Namun bila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja sebanyak 3.000 orang peserta baru penerima bantuan pendidikan berkelanjutan,

maka

capaian

indikator kinerja ini sebesar 49,97% atau tidak mencapai target. Capaian kinerja jumlah peserta baru penerima bantuan pendidikan tahun 2016 seperti dijelaskan pada grafik 3.4 dibawah ini: Grafik 3.4 Capaian Kinerja Jumlah Peserta Baru Penerima Bantuan Pendidikan Tahun 2016

Capaian kinerja indikator ini berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016, tahun 2015 dan selama periode Renstra periode 2010-2014 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:


25

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Jumlah Peserta Baru Penerima Bantuan Pendidikan Tahun 2016, 2015 dan selama Periode Renstra (2010-2014) Indikator

Target (Orang)

Realisasi (Orang)

2016

Jumlah Peserta Baru Penerima Bantuan pendidikan

3.000

1.499

49,97%

Capaian (%) 2015 2010-2014 (rata-rata) 120,80%

102,54%

Pada tabel 3.4 diatas terlihat bahwa capaian kinerja indikator pada tahun 2016 ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dan lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 sebesar 120,80% dan capaian kinerja rata-rata pada periode Renstra 2010-2014, yakni sebesar 102,54%. Hal ini disebabkan karena tingkat kelulusan calon peserta tubel sangat rendah (baik tubel SDM Kesehatan atau tubel reguler maupun tubel PPDS/PDGS). Jumlah calon peserta tubel reguler yang melamar tahun 2016 berdasarkan aplikasi Tubel Online tercatat sebanyak 1.924 lulus administrasi pusat dengan jumlah kelulusan akademik sebanyak 1.103 peserta atau 57,33%. Sedangkan jumlah calon peserta PPDS/PDGS Angkatan XVI yang lulus administrasi pusat berdasarkan aplikasi PPDS Online tercatat sebanyak 258 orang dan yang lulus akademik sebanyak 150 orang atau 58,14%. Demikian pula dengan PPDS/PDGS Angkatan XVII tercatat sebanyak 503 calon peserta yang lulus administrasi pusat dan yang lulus akademik sebanyak 246 peserta atau 48,91%. Selain itu program dokter layanan primer (DLP) yang diharapkan akan terekrut sebanyak 300 orang untuk memenuhi kebutuhan dokter di pelayanan primer atau Puskesmas tidak terealisasir sesuai target karena belum siapnya regulasi terkait dengan DLP. Jumlah peserta tugas belajar SDM Kesehatan (pendidikan diploma dan strata) dan peserta PPDS/PDGS dari tahun 2011-2016 sebagaimana terlihat pada grafik 3.5 dan 3.6 di bawah ini:


26

Grafik 3.5 Peserta Tugas Belajar SDM Kesehatan Tahun 2011-2016

Grafik 3.6 Jumlah Peserta PPDS/PDGS Tahun 2011-2016

Sampai dengan tahun 2016 capaian kinerja jumlah peserta baru penerima bantuan pendidikan telah terealisasi sebanyak 1.499 orang atau 49.97%, yaitu dari peserta

penerima

berdasarkan

bantuan

penetapan

PPDS/PDGS

Surat

angkatan XVI sebanyak 150 orang

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Nomor:

HK.02.02/MENKES/456/2016 tanggal 3 September 2016, tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Angkatan Ke Enam Belas Tahun 2016 dan dari peserta penerima bantuan PPDS/PDGS angkatan XVII sebanyak 259 orang berdasarkan penetapan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/MENKES/584/2016

tanggal

11 November 2016, tentang

Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Angkatan Ke Tujuh Belas Tahun 2016. Untuk peserta baru tugas belajar SDM Kesehatan sebanyak

1.103 orang

telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/H.V/SK/169/2016 tanggal 21 Oktober 2016 tentang Peserta Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Dan Penerima Bantuan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Berasal Dari Pemerintah Daerah Angkatan Tahun 2016.


27

Secara rinci capaian kinerja jumlah peserta baru penerima bantuan pendidikan berkelanjutan tahun 2016, yang berasal dari peserta baru tugas belajar SDM Kesehatan dapat dilihat pada grafik 3.7 berikut ini: Grafik 3.7 Peserta Baru Penerima Bantuan Pendidikan Yang Berasal Dari Tugas Belajar SDM Kesehatan Tahun 2016

Dari grafik 3.7 diatas terlihat bahwa peserta baru penerima bantuan pendidikan yang berasal dari tugas belajar SDM Kesehatan tahun 2016, yang terbanyak adalah program pendidikan strata dua (S-2) dengan 735 peserta diikuti program strata satu (S-1) dengan 148 peserta dan paling sedikit program diploma III. Sedangkan untuk program strata satu (S-1) profesi sebanyak 97 peserta dan program strata tiga (S-3) sebanyak 57 peserta. Program Diploma IV yang paling banyak diminati yaitu; Spesialis Dental Asisten, Kebidanan dan Gizi. Untuk program strata satu (S-1) profesi yang banyak diminati seperti; Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners, Apoteker, Kebidanan dan Ilmu Gizi. Sedangkan untuk program strata dua (S-2) profesi yang paling banyak diminati yaitu; Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Anak, dan Keperawatan Komunitas.


28

Gambar 3.3. Sosialisasi Aturan Kebijakan Kementerian Kesehatan Dengan Peserta PPDS/PDGS Di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga

Permasalahan

yang ada dari

upaya untuk pencapaian kinerja

jumlah

peserta baru penerima bantuan pendidikan adalah: 1. Tugas Belajar SDM Kesehatan Pendidikan Diploma dan Strata. Masalah tugas belajar SDM Kesehatan pendidikan diploma dan strata adalah: a. Perencanaan penempatan paska tubel oleh Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian Daerah) belum optimal. b. Penetapan biaya pendidikan di institusi pendidikan khususnya yang memiliki status Badan Hukum Perguruan Tinggi Negeri (BHPTN) berubah setiap tahun akademik mengakibatkan perencanaan anggaran kurang adekuat. c. Penetapan grading biaya pendidikan untuk peserta tugas belajar SDM Kesehatan oleh Perguruan Tinggi menggunakan grade tertinggi. 2. Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDS/PDGS). Masih rendahnya jumlah peserta bantuan PPDS/PDGS yang berasal dari daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK), disebabkan oleh:


29

a. Rendahnya tingkat kelulusan seleksi akademik dari calon peserta PPDS/PDGS. b. Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah dalam penyiapan sarana prasarana di rumah sakit untuk penempatan kembali dokter spesialis dan tidak adanya formasi serta insentif bagi lulusan PPDS/PDGS non PNS. c. Rendahnya kepatuhan dokter spesialis/dokter gigi spesialis untuk ditempatkan di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK) atau daerah yang kurang diminati. Dari permasalahan atau hambatan

diatas, upaya yang telah dan akan

dilakukan adalah: 1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan paska tugas belajar di unit kerjanya. 2.

Melakukan

negosiasi

dengan

institusi

pendidikan

agar

dapat

menurunkan grade biaya pendidikan bagi peserta tubel SDM Kesehatan. 3.

Peningkatan kemampuan calon peserta PPDS/PDGS melalui e-learning tenaga kesehatan melalui program PPDS/PDGS dengan alamat web: http://edutenagakesehatan.tk/

4. Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal regulasi penyiapan sarana dan prasarana di rumah sakit, khususnya ruma sakit tipe C untuk penempatan lulusan PPDS/PDGS. 5. Berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka meningkatkan jenjang karir bagi lulusan PPDS/PDGS non PNS dan mempercepat proses status kepegawaian menjadi PNS.


30

D. INDIKATOR PENDUKUNG 1. Program Prioritas Nasional Kantor Staf Presiden (KSP) Dalam rangka penyiapan tenaga perawat dan tenaga kesehatan lainnya ke luar negeri dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan perdagangan bebas serta penyamaan pengakuan/perhargaan (recognition) dengan negara lain melalui pemberian sertifikasi kompetensi kerja. Untuk mencapai rekognisi sertifikasi tenaga kesehatan yang terstandar di tingkat internasional dengan tenaga perawat sebagai pilot project, juga sebagai salah satu amanah dari Wakil Presiden untuk memfasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi internasional bagi tenaga kesehatan di Indonesia, maka Kementerian Kesehatan menginisiasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Kesehatan (LSP Nakes) yang akan didayagunakan ke luar negeri. Pembentukan LSP Nakes ini memiliki persyaratan yang harus dipenuhi sesuai

dengan

peraturan

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) nomor:

2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi. Pembentukan LSP Nakes yang akan didayagunakan ke luar negeri tersebut, merupakan program Peningkatan dan Penjaminan Mutu SDM Kesehatan yang masuk dalam program prioritas Kantor Staf Presiden (KSP).

Pembentukan LSP

Nakes ini dipantau secara berkala setiap triwulan sekali (capaian B04, B06, B09 dan B12) melalui Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan untuk selanjutnya dilaporkan ke KSP. Ukuran keberhasilan pembentukan LSP Nakes secara bertahap adalah; (1) Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Kesehatan (2) Tersedianya standar kompetensi kerja (3) Tersedianya skema sertifikasi (4) Tersedianya asesor kompetensi (5) Tersedianya materi uji kompetensi kerja (6) Tersedianya dokumen pengendalian mutu (7) Diperolehnya lisensi LSP Nakes dari BNSP


31

Tabel 3.5 berikut ini menjelaskan capaian keberhasilan Pembentukan LSP Nakes, mulai dari Surat Keputusan Menteri Kesehatan sampai diperolehnya lisensi LSP Nakes dari BNSP. Tabel 3.5 Capaian Program Prioritas Nasional KSP Dalam Peningkatan dan Penjaminan Mutu Kesehatan Tahun 2016 Pelaksanaan Janji Presiden/Wakil Presiden di Tahun Anggaran 2016 Kementerian Kesehatan NO KEGIATAN PRIORITAS

PENANGGUNG JAWAB

1 2 1 PENINGKATAN DAN PENJAMINAN MUTU KESEHATAN Pembentukan Lembaga - Kepala Pusat Sertifikasi Profesi (LSP) Tenaga Peningkatan Mutu SDM Kesehatan yang akan Kes didayagunakan ke LN

INSTANSI TERKAIT

KRITERIA KEBERHASILAN

UKURAN KEBERHASILAN

3

4

5

BNSP, BNP2TKI, Kemenlu, Lembaga Diklat terkait, penyelenggara uji kompetensi organisasi profesi

Terbentuknya Lembaga 1. Surat Keputusan Menkes tentang Sertifikasi Profesi LSP Nakes; Tenaga Kesehatan yang 2. Tersedianya standar kompetensi terlisensi oleh BNSP 3. Tersedianya skema Sertifikasi; 4. Tersedianya asesor kompetensi; 5. Tersusunnya materi uji kompetensi kerja; 6. Tesedianya dokumen pengendalian mutu LSP. 7.Diperolehnya lisensi dari BNSP.

UKURAN KEBERHASILAN % CAPAIAN B04, B06, B09, B12 6

7

KETERANGAN 8

TARGET B04: Dokumen Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Kesehatan

B04: 80%

Proses penandatanganan Dokumen Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Kesehatan oleh Menteri Kesehatan

TARGET B06: Tersedianya standar kompetensi kerja, skema sertifikasi, dokumen pengendalian mutu.

B06: 70%

Dokumen skema sertifikasi dan dokumen Pengendalian Mutu (Panduan Mutu) dalam proses pengesahan Ketua LSP Nakes

TARGET B09: B09: 100% Tersedianya Asesor kompetensi dan tersusunnya materi uji kompetensi kerja

- Terselenggaranya proses assesment terhadap calon asesor kompetensi dengan hasil rekomendasi diterbitkannya sertifikat Asesor Kompetensi sebanyak 41 orang dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) - Materi uji kompetensi (MUK) kerja terdiri dari; (1) MUK Jenis Bukti Check List Observasi, (2) MUK Jenis Bukti Tambahan dan (3) MUK Jenis Bukti Tidak Langsung

TARGET B12: B12: 100% - Sebagai syarat final untuk Diperolehnya lisensi LSP dari memperoleh Lisensi dari BNSP: (1) BNSP Adanya hasil verifikasi LSP Nakes, (2) Full Asessment untuk memdapatkan Perawat yang tersertifikasi, dan (3) Lisensi LSP Nakes


32

Sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan, Pembentukan LSP Nakes telah berjalan dengan baik dengan capaian rata-rata 87,50% atau kategori tercapai denga penilaian hijau.

Gambar 3.4. Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Kesehatan (LSP Nakes), Suhartati, S.KP, M.Kes (keempat dari kanan depan) bersama para Asesor Kompetensi dalam “Kaji Ulang Manajemen LSP Nakes” tanggal 22 Desember 2016 Di Hotel Grand Dhika, Jakarta

2. Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan Dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan fungsional, diperlukan kesesuaian antara kompetensi dan kualifikasi jabatan. Kesesuaian tersebut harus

dimulai

sejak

proses

perencanaan,

pengangkatan,

dan

pengembangan. Untuk mewujudkan hal tersebut pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan sangat diperlukan. Namun kondisi saat ini regulasi atau kebijakan pengelolaan jabatan fungsional masih berdiri sendiri-sendiri, belum terstruktur dan belum berjalan dengan optimal. Berdasarkan hasil pemetaan jabatan fungsional bidang kesehatan menunjukkan bahwa jumlah pemangku jabatan fungsional kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan sebanyak 21.604 orang dan jumlah pemangku jabatan fungsional non kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan sebanyak 4.809 orang. Sedangkan berdasarkan hasil pemetaan Laporan Kinerja Puskat Mutu SDM Kesehatan 2016

33

nasional yaitu bersumber dari Direktorat Pengolahan Data dan Sistem Informasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan rekapitulasi data Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan jabatan fungsional kesehatan yang terdiri dari 28 jenis sebanyak 340.467 orang. Jumlah tersebut selain ada di lingkungan Kementerian Kesehatan juga tersebar di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini: Tabel 3.6


34

Jumlah PNS berdasarkan jabatan fungsional kesehatan tersebut tidaklah sedikit, untuk itu perlu didukung oleh regulasi dan kebijakan yang komprehensif agar pengelolaan dan penyelenggaraan pengembangan jabatan fungsional dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Kondisi yang ada saat ini beberapa regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi

(Permenpan-RB) belum sepenuhnya mengakomodir penyelenggaraan dan pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan. Hasil identifikasi awal yang telah dilakukan oleh Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan ditemukan beberapa permasalahan terkait jabatan fungsional, antara lain: (1) Regulasi/Kebijakan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional. Belum semua jabatan fungsional bidang kesehatan memiliki petunjuk teknis (juknis) yang mengatur tentang penilaian angka kredit. Sementara beberapa jabatan fungsional bidang kesehatan yang sudah memiliki juknis, perlu ditinjau ulang mengingat tahun penerbitan peraturan tersebut sudah lama sehingga mungkin tidak relevan lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku, salah satunya adalah Undang Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. (2) Standar Kompetensi. Standar kompetensi jabatan fungsional terdiri dari 3 yaitu; standar kompetensi manajerial, standar kompetensi teknis, dan standar kompetensi sosio-kultural. Dari 28 jabatan fungsional kesehatan, hanya 10 jabatan fungsional yang telah memiliki standar

kompetensi

manajerial.

Sedangkan

untuk

standar

kompetensi teknis sedang dalam proses penyusunan untuk 6 jabatan fungsional. Sementara untuk standar kompetensi sosiokultural belum ada pedomannya untuk semua jabatan fungsional kesehatan. Selain itu pedoman yang mengatur penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan juga belum tersedia.


35

(3) Pedoman Formasi. Saat ini belum semua jabatan fungsional kesehatan memiliki pedoman

formasi,

hanya

jabatan

fungsional

Pembimbing

Kesehatan Kerja yang telah memiliki pedoman formasi. Pedoman tersebut untuk mendapatkan jumlah dan susunan jabatan fungsional sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam

jangka

waktu

tertentu

secara

professional,

serta

memungkinkan pencapaian jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat dan atau jabatan. (4) Sosialisasi tentang kebijakan jabatan fungsional. Sosialisasi kebijakan/regulasi tentang jabatan fungsional kepada pemangku jabatan fungsional belum optimal, sehingga informasi terkait

pengumpulan

angka

kredit,

pedoman

penilaian,

pembinaan karir, dan lainnya kurang dipahami oleh para pemangku jabatan fungsional sehingga keberlangsungan jabatan fungsionalnya terhambat atau bahkan terhenti. (5) Pelatihan. Kurikulum pendidikan dan pelatihan untuk jabatan fungsional belum

memenuhi

standar

kompetensi,

khususnya

standar

kompetensi teknis. Perencanaan dan pelaksanaan pelatihan jabatan

fungsional

belum

sesuai

kebutuhan.

Hal

tersebut

disebabkan antara lain karena keterbatasan anggaran dalam rangka meningkatkan kemampuan kompetensi teknis untuk pemangku jabatan fungsional. (6) Sistem Informasi. Sistem Informasi yang mendukung pemetaan dan pendataan jabatan fungsional

masih sangat terbatas, belum terintegrasi,

dan belum update secara berkesinambungan. (7) Tim Penilai. Belum ada pedoman yang mengatur tentang standardisasi tim penilai terutama terkait latar belakang pendidikan yang berbeda dengan jabatan fungsional yang dinilainya. Selain itu sosialisasi dan pembekalan untuk tim penilai masih terbatas. Laporan Kinerja Puskat Mutu SDM Kesehatan 2016

36

(8) Pembinaan dan Pengawasan. Pedoman monitoring dan evaluasi jabatan fungsional belum ada. Evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional masih terbatas dan tidak berkesinambungan. Terkait dengan hal tersebut diatas, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan pada tahun 2016 ini telah melaksanakan pemetaan dengan melibatkan pengelola jabatan fungsional, tim penilai, pejabat fungsional di unit-unit Program Kementerian Kesehatan, melakukan harmonisasi dengan Kementerian dan Lembaga lainnya, konsultasi dengan KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara serta studi literatur maka diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengelolaan jabatan fungsional, seperti tampak dalam tabel 3.7 berikut. Hasil analisis ini selanjutnya dijadikan

sebagai

bahan

pertimbangan

dalam

penyusunan

roadmap

pengelolaan jabatan fungsional. Tabel 3.7 Analisis SWOT Pengelolaan Jabatan Fungsional Kriteria

Strength

Weakness

SDM (Pengelola dan Pembina)

Kementerian Kesehatan telah Memiliki PMK Nomor 72 Tahun 2014 tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional

Di dalam regulasi belum ada penunjukkan penanggung jawab yang definitif untuk pengelolaan jabatan fungsional

SDM (Pejabat Fungsional)

Opportunities Adanya UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa ASN akan menduduki jabatan yaitu jabatan administrasi,

- Restrukturisasi organisasi - Dinamisasi peraturan - Mutasi pengelola jabatan fungsional

jabatan fungsional

dan jabatan pimpinan tinggi - Jenis dan - Belum - Adanya jumlah pejabat adanya peta kejelasan fungsional dan formasi terhadap yang sudah jabatan jenjang karier teridentifikasi - Banyaknya tugas - Adanya UU ASN Nomor 5 tambahan Tahun 2014 diluar tugas yang menjelas pokok kan bahwa sebagai ASN akan pejabat menduduki fungsional jabatan yaitu;


Threat

- Adanya regulasi yang mengatur tentang pemberhentian sementara pejabat fungsional yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit selama 5 tahun

37

Anggaran

jabatan administrasi, jabfung dan jabatan pimpinan tinggi - Terbitnya PMK Nomor 64 ttg SOTK (adanya bidang pengembanga n jabatan fungsional)

Metode

- Adanya regulasi pengelolaan jabfung

Material

- Adanya regulasi tentang pengelolaan jabfung - Peta pejabat fungsional kesehatan di Indonesia - Aplikasi e-PAK Jabfung

- Tidak - Adanya UU -Pengelolaan adanya ASN Nomor 5 jabatan dukungan Tahun 2014 fungsional regulasi yang menjelasbelum menjadi terkait kan bahwa program anggaran Aparatur Sipil prioritas jabatan Negara akan fungsional menduduki - Pengelolaan jabatan yaitu pembinaan jabatan administrasi, jabfung jabatan bukan menjadi tusi fungsional dan utama jabatan pembina pimpinan dan tinggi - Tersedianya pengguna - Terbatasnya anggaran anggaran pengelolaan khusus di administratif unit pembina kepegawaian terkait jabfung - Regulasi - Tersedianya - Kecepatan sudah tidak perkembangan blue print update IPTEK sistem inforkesehatan - Tidak sesuai masi Jabfung tidak diikuti dengan - Adanya bidang perkembangan pengembangan dengan IPTEK jabatan regulasi yang fungsional tersedia - Pengelolaan - Aplikasi e-PAK - kebijakan mempercepat sistem data jabfung belum berproses informasi pada basis penetapan setiap komputerisasi angka kredit instansi - Aplikasi yang - Aplikasi e-PAK berbeda-beda ada masih jabfung - Kualitas sebatas kemampuan merupakan sub penilaian pejabat sistem dari angka kredit fungsional sistem memanfaatkan informasi sistem informasi Jabfung berbeda-beda


38

3. Penganugerahan tenaga kesehatan teladan

Penganugerahan atau pemberian penghargaan tenaga kesehatan teladan Di Puskesmas Tingkat Nasional tahun 2016 ini diselenggarakan bertepatan dengan perayaan ulang tahun Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Kegiatan ini bertujuan

sebagai

pengakuan

atas

keteladanan

tenaga

kesehatan

dalam

pembangunan kesehatan di Puskesmas yang dilaksanakan secara obyektif dan transparan. Selain itu kegiatan penganugerahan ini memiliki tujuan khusus, yaitu: (a) Terpilihnya tenaga kesehatan teladan di Puskesmas tingkat Provinsi yang memenuhi persyaratan administrasi dan bobot penilaian. (b) Meningkatnya mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan strata pertama melalui Puskesmas. (c) Meningkatnya profesionalisme tenaga kesehatan di dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya. (d) Meningkatnya minat tenaga kesehatan untuk bekerja di Puskesmas. (e) Tumbuhnya kompetisi yang sehat di antara tenaga kesehatan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan strata pertama di Puskesmas. Jenis tenaga kesehatan yang mendapatkan penghargaan sebagai tenaga kesehatan teladan di Puskesmas meliputi 9 jenis tenaga kesehatan, yaitu; dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi, tenaga kefarmasian. Penetapan 9 jenis tenaga kesehatan teladan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang juga dituangkan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat. Kegiatan penganugerahan tenaga kesehatan teladan di Puskesmas tingkat nasional ini telah diselenggarakan selama delapan hari dari tanggal 14 – 21 Agustus 2016 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Pertemuan dihadiri oleh 9 jenis tenaga kesehatan teladan yang berasal dari 34 Provinsi sebanyak 216 orang atau 70,59% dari target yang ditetapkan sebanyak 306 orang. Hal ini disebabkan jenis tenaga Laporan Kinerja Puskat Mutu SDM Kesehatan 2016

39

kesehatan yang mengikuti penganugerahan tenaga kesehatan teladan pada tahun 2016 ini lebih banyak dibandingkan pada tahun 2015 yang hanya 4 jenis tenaga kesehatan (dokter/dokter gigi, perawat/bidan, nutrisionis/gizi dan tenaga kesehatan masyarakat). Dengan adanya perubahan jumlah jenis tenaga kesehatan teladan ini berdampak kepada alokasi anggaran yang telah disediakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing

daerah.

Sehubungan

dengan

perubahan jumlah jenis tenaga kesehatan tersebut, pada tahun 2016 ini tidak seluruh Provinsi dapat mengirimkan 9 jenis tenaga kesehatan teladan karena keterbatasan anggaran di masing-masing Provinsi, keterbatasan sumber daya (manusia dan perangkat) proses seleksi di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi, waktu dan proses yang cukup panjang dalam melakukan revisi anggaran.

Gambar 3.5. Para Peserta Penganugerahan Tenaga Kesehatan Teladan terpilih, ketika berphoto bersama dengan Presiden Joko Widodo setelah mengikuti “Upacara Penaikan Bendera 17 Agustus 2016 di Istana Merdeka Jakarta


40

4. Jumlah Rancangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Dari target 13 dokumen rancangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sampai dengan akhir anggaran tahun 2016 telah terealisasi sebanyak 18 dokumen NSPK atau capaian sebesar 138,46%, yaitu: 1. Panduan Mutu Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Kesehatan (LSP Nakes) 2. Skema Sertifikasi Kompetensi Pelaksana Keperawatan rawat Inap Di Rumah Sakit 3. Materi Uji Kompetensi (MUK) Jenis Bukti Checklist Observasi 4. Materi Uji Kompetensi (MUK) Jenis Bukti Tidak Langsung 5. Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kemampuan Tenaga Kesehatan 6. Buku Saku Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2016 7. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/MENKES/456/2016 tanggal 3 September 2016, tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Angkatan Ke Enam Belas Tahun 2016 8. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/H.V/SK/169/2016 tanggal

21 Oktober 2016 tentang Peserta Tugas Belajar Sumber Daya

Manusia Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Dan Penerima Bantuan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Berasal Dari Pemerintah Daerah Angkatan Tahun 2016 9. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/MENKES/584/2016 tanggal 11 November 2016, tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Angkatan Ke Tujuh Belas Tahun 2016. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional 11. Grand Design Pengelolaan Jabatan Fungsional 12. Petunjuk Teknis Rancangan Permenkes tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional 13. Petunjuk Teknis Rancangan Permenkes tentang Jabatan Fungsional Dokter 14. Petunjuk Teknis Rancangan Permenkes tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi Laporan Kinerja Puskat Mutu SDM Kesehatan 2016

41

15. Petunjuk Teknis Rancangan Permenkes tentang Jabatan Fungsional Perawat 16. Petunjuk Teknis Rancangan Permenkes tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi 17. Rancangan Permenkes tentang Standar Kompetensi Teknis 28 Jabatan Fungsional 18. Rancangan Permenkes tentang Standar Kompetensi Manajerial 18 Jabatan Fungsional

5. Dokumen Ketatausahaan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

Dari target 7 dokumen ketatausahaan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan telah terealisasi sebanyak 11 dokumen atau 157,15%, yaitu telah tersusun: 1) Penyusunan POA Puskat Mutu SDM Kesehatan Tahun 2016 2) Penyusunan RKP dan Renja K/L Puskat Mutu SDM Kesehatan 3) Penyusunan RKA-KL dan DIPA 2017 4) Reviu Rencana Aksi Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan 2015-2019 5) Laporan Triwulanan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2016 6) Laporan Tahunan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan 2016 7) Laporan Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2016 8) Laporan Barang Milik Negara Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun Anggaran 2016 9) Laporan Persediaan Periode Tahun Anggaran 2016 10) Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2016 11) Reviu SOP Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2016 Secara rinci capaian kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel 3.8 Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) sebagai berikut:


42

Tabel 3.8 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2016

No

SASARAN

1

2

1

2

Kegiatan prioritas nasional KSP melalui peningkatan dan penjaminan mutu kesehatan Rancangan Norma, Standar Prosedur dan kriteria (NSPK)

INDIKATOR KINERJA

3 Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Kesehatan (LSP Nakes) yang akan didayagunakan ke luar negeri

Pengembangan Jabatan Fungsional

4

Terselenggaranya peningkatan mutu SDM Kesehatan

4 Lisensi dari BNSP

SATUAN

REALI SASI

5

6

Dokumen

Terbitnya Lisensi dari BNSP

Jumlah rancangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) 13 NSPK 1) Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Tenaga Kesehatan Jumlah pedoman fasilitasi standardisasi dan sertifikasi tenaga kesehatan ) 2) Fasilitasi Profesi Tenaga Kesehatan Jumlah pedoman fasilitasi profesi tenaga kesehatan 3) Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan Jumlah dokumen manajemen pendidikan berkelanjutan SDM Kesehatan 4) Pendidikan Berkelanjutan Profesi Kesehatan

3

TARGET

18

%

7 100

138,46

1

Dokumen/ Pedoman

2

2

Dokumen/ Pedoman

4

200

3

Dokumen/ Pedoman

3

100

1

Dokumen/ Pedoman

2

200

4

Dokumen/ Pedoman

5

125

2

Dokumen/ Pedoman

2

100

306

Orang

216

70,59

115.000

Orang

219.654

191,00

2) Jumlah peserta baru penerima Pendidikan berkelanjutan

3.000

Orang

1.499

49,97

(a) Jumlah peserta baru penerima penerima bantuan pendidikan Diploma & Strata (b) Jumlah peserta baru PPDS/ PDGS

2.200

Orang

1.103

51,36

800

Orang

396

49,50

Jumlah dokumen manajemen pendidikan berkelanjutan profesi Kesehatan 5) Analisis dan Pemetaan Jabatan Fungsional Jumlah dokumen Analisis dan Pemetaan Jabatan Fungsional 6) Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Jumlah dokumen Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Penganugerahan tenaga kesehatan teladan 1) Jumlah tenaga kesehatan Teregistrasi


200

43

5


Tersusunnya: (1) Kebijakan perencanaan, program dan laporan evaluasi (2) Pengelolaan keuangan dan BMN (3) Pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan 7 a)

b)

c)

d)

f)

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan program Jumlah dokumen rencana dan anggaran program jangka pendek & panjang Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan BMN Jumlah dokumen pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan

11

100,00

1

Dokumen Pedoman

3

100

1

Dokumen

1

100

1

Dokumen

3

100

2

Dokumen

2

100

2

Dokumen

2

100

E. SUMBER DAYA

Untuk mencapai target kinerjanya, Puskat Mutu SDM Kesehatan didukung oleh beberapa sumber daya antara lain sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. 1. Sumberdaya Manusia. Kekuatan personil sumber daya manusia yang dimiliki oleh Puskat Mutu SDM Kesehatan saat ini berjumlah 86 orang yang terdiri dari jenis kelamin pria berjumlah 31 orang dan wanita berjumlah 55 orang, meliputi; pejabat struktural sebanyak 10 orang, staf pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 63 orang dan tenaga honorer untuk membantu operasional kegiatan seharihari berjumlah 13 orang. Untuk mencapai target indikator

jumlah tenaga kesehatan teregistrasi

sebanyak 115.000 orang, SDM yang berkontribusi dan memegang peranan penting dalam memenuhi target tersebut sebanyak 28 orang yang


44

tergabung dalam Bidang Fasilitasi Standardisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan, dengan supporting Sub Bagian Tata Usaha. Demikian pula dalam mencapai target indikator jumlah peserta baru penerima bantuan pendidikan sebanyak 3.000 orang, SDM yang memegang peranan penting dan berkontribusi untuk memenuhi target tersebut sebanyak

19

orang

yang

tergabung

dalam

Bidang

Pendidikan

Berkelanjutan. Sumberdaya manusia yang berstatus PNS dirinci menurut golongan kepangkatan yaitu pegawai golongan IV berjumlah 10 orang, pegawai golongan III berjumlah 59 orang, pegawai golongan II berjumlah 3 orang, dan 1 orang pegawai golongan I. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai proporsi personil sumber

daya

manusia

berdasarkan

jenis

kelamin

dan

golongan

kepangkatannya, digambarkan pada grafik 3.6 dan 3.7 berikut ini: Grafik 3.6 Proporsi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin


45

Grafik 3.7 Proporsi SDM Berdasarkan Golongan Kepangkatan

Sedangkan berdasarkan latar belakang tingkat pendidikannya yang terbanyak adalah PNS dengan pendidikan setingkat sarjana (S1) sebanyak 34 orang, diikuti pasca sarjana (S2) sebanyak 25 orang, SMA sebanyak 7 orang, Diploma III sebanyak 6 orang, dan pendidikan SD 1 orang. Gambaran lebih jelas mengenai proporsi SDM berdasarkan berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan, dapat dilihat pada grafik 3.8 berikut ini. Grafik 3.8 Proporsi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan


46

2. Sumberdaya Keuangan. a. Anggaran Puskat Mutu SDM Kesehatan Anggaran

Puskat

Mutu

SDM

penyesuaian atau efisiensi anggaran

Kesehatan

tahun

2016

mengalami

sebanyak dua kali. Pagu awal tersedia

sebesar Rp. 608.083.094.000,-, dan sesuai hasil reviu RKA-K/L dan refocusing anggaran oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan pada tanggal 15 Juli 2016, jumlah anggaran mengalami revisi menjadi sebesar Rp. 506.883.094.000,(jumlah dana efisiensi hasil reviu sebesar Rp. 101.200.000.000,-). Selanjutnya berdasarkan

Instruksi Presiden Nomor: 8 Tahun 2016 terkait langkah-langkah

penghematan DIPA Kementerian Kesehatan Tahun 2016, Puskat Mutu SDM Kesehatan melakukan blokir mandiri (self blocking), sehingga pagu terakhir menjadi sebesar Rp. 397.187.649.000,- (efisiensi dana sebesar Rp. 109.695.445.000,-). Capaian kinerja anggaran

Puskat

Mutu

SDM Kesehatan Tahun

2016

sebesar Rp. 306.153.112.456,- atau sebesar 60,40% berdasarkan pagu efisiensi awal dan sebesar 77,08% berdasarkan pagu self blocking. Realisasi belanja modal setelah self blocking sebesar

96,86% dan realisasi belanja barang setelah self blocking

sebesar 77,01%. Untuk lebih jelasnya realisasi capaian kinerja anggaran Puskat Mutu SDM Kesehatan dapat dilihat pada tabel 3.9 dibawah ini: Tabel 3.9 Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Puskat Mutu SDM Kesehatan Tahun 2016

No Jenis Belanja

1

2

1

Belanja Modal

2

Belanja Barang

3 4

Pagu Efisiensi Awal (Rp)

Pagu Self Blocking (Rp)

Realisasi (Rp)

3

4

5

% Thd Pagu Efis. Awal

% Thd Pagu Self Block ing 7

6

1.545.980.000

1.305.980.000

1.264.922.944

81,82

96,86

505.337.114.000

395.881.669.000

304.888.189.512

60,33

77,01

Belanja Pegawai

-

-

-

-

-

Belanja Bansos

-

-

-

-

-

506.883.094.000

397.187.649.000

306.153.112.456

60,40

77,08

TOTAL Sumber: emonev DJA, 2016


47

b. Anggaran Dekonsentrasi Puskat Mutu SDM Kesehatan pada tahun 2016 mengalokasikan anggaran dekonsentrasi ke 34 Dinas Kesehatan Provinsi sebesar Rp. 37.848.085.000,- dengan target output kegiatan “Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi yang memiliki Surat Tanda Register (STR)” sebanyak 112.672 orang. Dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor:

8 Tahun 2016 terkait langkah-langkah penghematan

DIPA Kementerian Kesehatan Tahun 2016,

anggaran dekonsentrasi

mengalami

efisiensi (self blocking) menjadi sebesar Rp. 19.200.607.000,- (efisiensi dana sebesar Rp. 19.647.478.000,-). Capaian realisasi anggaran dekonsentrasi tahun 2016 terserap sebesar Rp. 17.136.391.169,- atau sebesar 45,28% terhadap pagu awal dan sebesar 89,25% setelah mengalami efisiensi anggaran (self blocking) dengan capaian out sebanyak 97.207 orang (Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi yang memiliki STR) atau sebesar 86,27%. Capaian realisasi dan capaian output dari masing-masing satuan kerja Dinas Kesehatan Provinsi dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut ini:


48

Tabel 3.10 Capaian Realisasi Anggaran Dekonsentrasi dan Capaian Output Berdasarkan Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Tahun 2016

1 DKI Jakarta

Anggaran Pagu Setelah Realisasi % Thd Pagu % Thd Pagu Self Blocking (Rp) Awal Self Blocking (Rp) 162.570.000 979.380.000 169.350.000 16,60 96,00

2 Banten

835.690.000

340.319.000

304.644.000

36,45

3 Jawa Barat

1.492.670.000

369.395.000

315.785.000

21,16

4 Jawa Tengah

1.525.890.000

565.278.000

541.950.075

35,52

795.910.000

187.184.000

22,44

6 Jawa Timur

1.693.380.000

1.139.717.000

178.600.170 959.427.400

7 Aceh

1.369.400.000

1.369.400.000

1.104.870.400

8 Sumatera Utara

1.516.470.000

639.476.000

9 Sumatera Barat

1.090.810.000

293.150.000

638.976.934 263.960.000

No

Provinsi

Pagu Awal (Rp)

5 D I Yogyakarta

10 Riau

944.280.000

345.296.000

11 Kepulauan Riau

784.580.000

345.851.000

12 Jambi

235.198.800 306.524.200

Output Target (Volume)

Realisasi (Volume)

Total Progres (%)

7.834

7.831

99,96

2.721

2.811

103,31

85,49

8.778

3.175

36,17

95,87

16.460

200

1,22

95,41

2.516

5.447

216,49

56,66

84,18

6.762

6.762

100,00

80,68

80,68

6.856

2.662

38,83

42,14

99,92

9.354

24,20

90,04

4.188

8.734 7.339

175,24

24,91

68,12

5.278

39,07

88,63

874

1.584 1.202

137,53

89,52

93,37 30,01

944.000.000

318.160.000

304.478.000

32,25

95,70

1.724

2.104

122,04

13 Sumatera Selatan

1.045.420.000

974.620.000

87,27

93,61

4.590

19.013

414,23

14 Bangka Belitung

888.730.000

203.934.000

912.300.000 183.855.000

20,69

90,15

700

571

81,57

15 Bengkulu

963.150.000

471.684.000

37,79

77,16

1.473

1.137

77,19

36,19

82,07

3.580

950

26,54

10,72

99,77

1.895

1.073

38,28 147,65

16 Lampung

1.024.650.000

451.903.000

363.942.900 370.862.200

17 Kalimantan Barat

1.048.490.000

112.677.000

112.421.000

18 Kalimantan Tengah

1.069.550.000

892.104.000

809.773.550

75,71

90,77

1.425

2.104

19 Kalimantan Selatan

1.007.690.000

468.631.000

443.762.850

44,04

94,69

1.550

1.293

83,42

945.460.000

143.569.000

93.237.750

9,86

64,94

1.550

253

16,32

1.137.630.000

856.899.000

846.111.000

74,37

98,74

1.086

591

54,42

986.150.000

757.091.000

700.896.200

71,07

92,58

634

635

100,16

23 Sulawesi Selatan

1.471.550.000

1.471.550.000

80,38

10.058

8.120

80,73

1.018.370.000

729.046.000

1.182.891.850 703.401.000

80,38

24 Sulawesi Tenggara

69,07

96,48

1.086

674

62,06

791.020.000

237.960.000

220.058.100

27,82

92,48

899

843

93,77

882.750.000

640.050.000

608.845.750

68,97

95,12

512

512

100,00

1.106.200.000

487.930.000

477.653.400

43,18

97,89

1.601

1.601

100,00

20 Kalimantan Timur 21 Sulawesi Utara 22 Sulawesi Tengah

25 Sulawesi Barat 26 Gorontalo 27 Bali 28 Nusa Tenggara Barat

1.063.320.000

558.813.000

470.763.000

44,27

84,24

1.778

3.504

197,08

29 Nusa Tenggara Timur

1.381.030.000

1.198.209.000

1.151.321.000

83,37

96,09

2.214

1.989

89,84

30 Maluku

1.062.410.000

337.529.000

289.714.000

27,27

85,83

1.024

1.082

105,66

31 Maluku Utara

1.037.500.000

536.854.000

404.097.000

38,95

75,27

267

267

100,00

32 Papua

2.001.375.000

272.985.000

220.098.500

11,00

80,63

1.145

1.000

87,34

33 Papua Barat

1.118.310.000

856.837.000

856.775.000

76,61

99,99

1

1

100,00

457.156.000

396.625.140

48,08

86,76

259

143

55,21

19.200.607.000 17.136.391.169

45,28

89,25

112.672,00

97.207,00

86,27

34 Kalimantan Utara TOTAL

824.870.000 37.848.085.000

Keterangan

Sumber: emonev DJA, 2016

F. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja jumlah tenaga kesehatan teregistrasi sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja pada tahun 2016 sebagaimana diperlihatkan pada tabel 3.11 dibawah ini: Laporan Kinerja Puskat Mutu SDM Kesehatan 2016

49

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi Tahun 2016 Sasaran Program

Indikator Kinerja

Terselenggaranya Jumlah tenaga Peningkatan Mutu kesehatan SDM Kesehatan teregistrasi

Target (Orang)

Realisasi (Orang)

Pagu Awal (Rp)

115.000 Orang

219.654 Orang

12.330.036.000

Pagu Setelah Self Blockng (Rp

9.853.091.000

Realisasi (Rp)

8.825.875.641

% Thdp Pagu Awal

% Thd Pagu Self Block Ing

71,58

89,57

Tabel 3.11 diatas menunjukkan bahwa untuk mencapai target kinerja jumlah tenaga kesehatan teregistrasi, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan pada tahun 2016 mengalokasikan anggaran (pagu awal) sebesar Rp. 12.330.036.000,- dan mengalami blokir mandiri (self blocking) menjadi Rp. 9.853.091.000,- (efisiensi sebesar Rp. 2.476.945.000,-). Walaupun anggaran untuk target indikator kinerja ini belum terserap maksimal (71,58% terhadap pagu awal dan 89,57% terhadap pagu self blocking) atau anggaran terserap sebesar Rp. 8.825.875.641,-, tetapi capaian kinerja indikator ini sampai dengan akhir tahun anggaran 2016 sudah melebihi 100% (capaian kinerja sebesar 191,00%). Hal ini

disebabkan antara lain karena

beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan MTKI seperti; operasional MTKI, pengelolaan STR, dukungan pengembangan profesi kesehatan berkelanjutan dan pertemuan koordinasi dan evaluasi MTKI dengan MTKP dan Organisasi Profesi tidak optimal dilaksanakan. Selain itu kegiatan

monitoring dan evaluasi

pemanfaatan dana dekonsentrasi juga tidak terserap maksimal. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada

Kementerian Kesehatan, penerbitan STR dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 100.000 per STR melalui Satuan Kerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Selama tahun 2016, penerimaan PNBP melalui penerbitan STR tersebut sudah mencapai

Rp. 24.774.800.000,- yang disetor ke kas negara.

Namun dikarenakan belum mendapatkan izin penggunaan atas PNBP tersebut


50

oleh Kementerian Keuangan, sehingga penerimaan PNBP STR tidak dapat digunakan untuk operasional dan kegiatan MTKI. Selanjutnya untuk realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja jumlah peserta baru penerima bantuan pendidikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2016, sebagaimana diperlihatkan pada tabel 3.12 dibawah ini: Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Jumlah Peserta Baru Penerima Bantuan Pendidikan Tahun 2016 Sasaran Program

Indikator Kinerja

Target (Orang)

Realisasi (Orang)

Pagu Awal (Rp)

Pagu Setelah Self Blockng (Rp

Meningkatnya pelaksanaan pendidikan tinggi dan peningkatan mutu SDM Kesehatan


3.000 Orang

1.499 Orang

454.996.455.00 0

362.062.840.00 0

Realisasi (Rp)

% Thdp Pagu Awal

% Thd Pagu Self Block ing

61,39

77,15

279.342.672.30 7

Pada tabel 3.12 diatas terlihat bahwa untuk mencapai target kinerja jumlah peserta baru penerima bantuan pendidikan, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan pada tahun 2016 mengalokasikan anggaran (pagu awal) sebesar Rp. 454.996.455.000.- dan mengalami self blocking menjadi Rp. 362.062.840.000, (efisiensi sebesar Rp. 92.933.615.000,-). Walaupun anggaran untuk target indikator kinerja ini tidak terserap optimal (61,39% terhadap pagu awal dan 77,15% terhadap pagu self blocking) atau anggaran terserap sebesar Rp. 279.342.672.307.-, dan capaian kinerja indikator ini sampai dengan akhir tahun anggaran 2016 tidak mencapai target (capaian kinerja sebesar 49,97%). Hal ini disebabkan calon peserta tubel SDM Kesehatan hasil rekrutmen tubel Online, yang lulus administrasi pusat tercatat sebanyak 1.924 orang. Dengan perkiraan lulus seleksi akademik sebanyak

75%

(1.443 orang), tetapi calon peserta tubel SDM Kesehatan yang lulus akademik sebanyak 1.103 orang atau sebesar 57,33%. Demikian pula dengan tingkat kelulusan calon peserta PPDS/PDGS hasil rekrutmen secara online yang lulus seleksi administrasi pusat sebanyak 761 orang. Dengan perkiraan

lulus

seleksi

akademik sebanyak 75% (570 orang), namun


51

kenyataannya calon peserta PPDS/PDGS yang lulus akademik hanya 396 orang atau hanya sebesar 52,00%. Dan kekurangan peserta PPDS/PDGS seyogyanya dapat dipenuhi dari program dokter layanan primer (DLP, tetapi dikarenakan belum siapnya regulasi yang mendukung DLP ini, pengadaan DLP tidak dapat terealisasi. Selanjutnya tidak optimalnya serapan anggaran indikator jumlah peserta baru penerima bantuan pendidikan disebabkan hal-hal sebagai berikut: a.

Jumlah kelulusan akademik peserta tubel baru (tubel reguler dan tubel PPDS/PDGS) tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, sehingga serapan tidak optimal karena pembayaran peserta tubel hanya sekitar 50% dari peserta tubel yang harus dibayarkan.

b. Biaya penunjang pendidikan

bagi

peserta

PPDS/PDGS

sebesar

Rp. 12.400.000,- per semester dan biaya rumah sakit pendidikan sebesar Rp 3.100.000,- per semester tidak dapat dibayarkan (peserta PPDS/PDGS aktif sebanyak 3.898 orang). Hal ini mengingat adanya saran dari BPKP, yaitu: (1) Beberapa rumah sakit belum memiliki pola tarif atau belum memungut/menerapkan pola tarif. (2) Besaran biaya penunjang pendidikan tidak dimasukkan dalam pola tarif Badan Layanan Umum (BLU) di Institusi Pendidikan. c.

Dengan diberlakukannya uang kuliah tunggal (UKT) penyebabkan biaya pedidikan tubel SDM Kesehatan lebih rendah dari

SPP dan dana

pengembangan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dana yang telah dianggarkan tidak terserap optimal. d. Biaya penelitian peserta tubel SDM Kesehatan sebagian besar tidak terserap karena sebagian peserta melebihi masa pendidikan yang telah ditetapkan, sehingga biaya penelitian peserta tidak dapat dibayarkan. Terkait dengan tidak optimalnya penyerapan anggaran untuk pencapaian target indikator kinerja kegiatan, maka untuk tahun anggaran berikutnya masingmasing penanggung jawab Bidang/Sub Bagian di lingkungan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:


52

(1) Menyusun perencanaan tubel SDM Kesehatan dan tubel PPDS/PDGS secermat mungkin, dengan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi kendala tidak terserapnya secara optimal pembayaran peserta tubel reguler dan tubel PPDS/PDGS. (2) Menyusun kegiatan sesuai skala prioritas pelaksanaan kegiatan. (3) Jika diperlukan segera usulkan revisi DIPA/POK dalam rangka percepatan penyerapan anggaran. (4) Mempercepat pertanggungjawaban realisasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan serta percepatan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. (5) Sebagai mekanisme reward dan punishment, perlu dipertimbangkan penyediaan anggaran di tahun berikutnya, agar disesuaikan dengan realisasi kegiatan pada tahun ini.


53

BAB IV PENUTUP Capaian kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan tahun 2016 secara umum cukup baik, dilihat dari besarnya capaian indikator kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan. Walaupun capaian indikator kinerja tahun 2016 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun lalu tetapi masih terbilang wajar, mengingat semua satuan kerja-satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan juga mengalami kondisi yang sama. Dari analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut: 1. Jumlah tenaga kesehatan teregistrasi. Target indikator jumlah tenaga kesehatan teregistrasi sebanyak 115.000 orang, telah terealisasi sebanyak 219.654 orang atau progres capaian sebesar 191,00%. 2. Jumlah peserta baru penerima bantuan pendidikan. Target indikator jumlah peserta baru penerima bantuan pendidikan sebanyak 3.000 orang, telah terealisasi sebanyak 1.499 orang atau progres capaian sebesar 49,97%. Target indikator ini tidak tercapai dikarenakan tingkat kelulusan akademik calon peserta tubel (tubel PPDS/PDGS dan tubel reguler) sangat rendah sekitar 54,79%. Disamping itu program dokter layanan primer (DLP) yang diharapkan dapat berkontribusi sebanyak 300 orang guna memenuhi kebutuhan dokter di pelayanan primer tidak terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan, karena belum siapnya regulasi terkait dengan DLP. 3.

Capaian bulan ke-12 (B12) untuk kegiatan prioritas nasional Kantor Staf Presiden (KSP), program peningkatan dan penjaminan mutu kesehatan melalui pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Kesehatan (LSP Nakes) yang akan didayagunakan ke luar negeri tercapai 100%, yakni dengan terbitnya Lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).


54

4. Jumlah rancangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dari target 13 dokumen telah terealisasi sebanyak 18 dokumen atau capaian sebesar 138,46%. 5. Jumlah peserta penganugerahan tenaga kesehatan teladan dari target 306 orang telah terealisasi sebanyak 216 orang atau capaian sebesar 70,59%. 6. Jumlah dokumen ketatausahaan (kebijakan perencanaan, program, laporan evaluasi, pengelolaan keuangan dan BMN dan pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan) dari target 7 dokumen telah terealisasi sebanyak 11 dokumen atau capaian 157,14%. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan mengarah dan sejalan dengan sasaran bahkan sampai dengan akhir anggaran tahun 2016 capaian rata-rata sudah diatas 100% atau sebesar 117,86%, namum demikian capaian kinerja tersebut tidak diikuti dengan realisasi penyerapan anggaran yang ideal. Serapan anggaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan belum optimal, yakni sebesar 60,40% atau Rp. 306.153.112.456,- dari pagu efisiensi awal sebesar Rp. 506.883.094.000,- dan sebesar 77,08% dari pagu self blocking sebesar Rp. 397.187.649.000,-. Hal ini perlu mendapat perhatian dari masing-masing pejabat Bidang/Sub Bagian/MTKI untuk melakukan evaluasi tidak optimalnya penyerapan anggaran dan melakukan perbaikan untuk perencanaan kegiatan yang lebih cermat dan konsisten pada tahun mendatang.


55

LAMPIRAN

1

RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN TAHUN 2015-2019

MATRIKS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN TAHUN 2015-2019 TARGET (Orang) NO 1

SASARAN Terselenggaranya Peningkatan Mutu Mutu SDM Kesehatan

INDIKATOR 1 Jumlah tenaga kesehatan teregistrasi

2 Jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan a Peserta Lama b Peserta Baru 3 Jumlah peserta penerima bantuan pendidikan profesi kesehatan a Peserta Lama b Peserta Baru

2015

2016

2017

2018

100.000

115.000

175.000

150.000

150.000

2.167

4.288

3.635

4.000

4.030

1.467

2.088

2.535

2.500

2.930

700

2.200

1.100

1.500

1.100

4.387

4.446

4.660

3.689

3.720

4.087

3.646

4.435

3.339

3.320

300

800

225

350

400

!

2019

REVISI RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN TAHUN 2015-2019 TARGET

INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA RPJMN Semula Jumlah tenaga kesehatan teregistrasi

Menjadi Jumlah tenaga kesehatan teregistrasi


1 Jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan (orang)

Semula Jumlah tenaga kesehatan perawat, bidan, gizi, sanitarian, fisioterapis, terapis wicara, okupasi terapis, ortotik prostetik, radiografer, teknisi elektromedis, perawat gigi, teknisi gigi, perawat anestesi, akupuntur terapis, fisikawan medis, analis kesehatan, refraksionis optisien, teknisi transfusi darah, teknisi kardiovaskuler dan tenaga kesehatan lainnya selain dokter, dokter gigi dan tenaga farmasi yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Jumlah SDM kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan yang ditingkatkan kemampuan melalui tugas belajar Diploma/ Strata dan PDS/PDGS (peserta baru)

Tenaga Kesehatan selain Dokter, Dokter Gigi dan Tenaga Farmasi yang Memiliki STR

1 Jumlah SDM kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya melalui tugas belajar Diploma, Strata dan Profesi (peserta lama dan baru) a. Peserta Lama b. Peserta Baru

2 Jumlah peserta penerima bantuan pendidikan profesi kesehatan (orang)

2015

2016

2017

2018

2019

100.000

115.000

175.000

150.000

150.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.167

4.288

3.635

4.000

4.030

1.467

2.088

2.535

2.500

2.930

Menjadi

2 Jumlah peserta penerima bantuan pendidikan profesi kesehatan serta yang disetarakan (peserta lama dan baru) a. Peserta Lama b. Peserta Baru

700

2.200

1.100

1.500

1.100

4.387

4.446

4.660

3.689

3.720

4.087

3.646

4.435

3.339

3.320

300

800

225

350

400

USULAN ALOKASI PENDANAAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN TAHUN 2015-2019 SASARAN

STATUS AWAL

TAHUN ANGGARAN 2015

2016

2017

2018

TOTAL

2019

PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN 469.028.750.000

506.883.094.000

459.803.028.000

482.793.178.000

506.932.835.500

2.425.440.885.500

15.137.040.000

12.111.756.000

13.944.014.000

14.641.214.000

15.373.274.000

71.207.298.000

100.000

115.000

175.000

150.000

150.000

13.074.510.000

8.690.751.000

6.864.144.000

7.138.700.000

7.495.645.000

2.062.530.000

3.421.005.000

7.079.870.000

7.502.514.000

7.877.629.000

Target Kinerja

1

2

3

3

3

Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Standar Profesi Tenaga Kesehatan Target Kinerja

1

2

3

3

3

441.909.990.000

464.281.935.000

416.789.212.000

437.628.672.000

459.510.105.000

89.638.500.000

124.353.980.000

121.780.588.000

125.002.441.000

136.507.587.000

352.271.490.000

339.927.955.000

295.008.624.000

312.626.231.000

323.002.518.000

700

2.200

3.635

4.000

4.030

3

3

3

3

3

Alokasi Pendanaan FASILITASI STANDARISASI DAN PROFESI TENAGA KESEHATAN Alokasi Pendanaan Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi Target Kinerja Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Tenaga Kesehatan Alokasi Pendanaan Fasilitasi Profesi Tenaga Kesehatan Alokasi Pendanaan FASILITASI STANDARISASI DAN PROFESI TENAGA KESEHATAN Jumlah dikumen Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Tenaga Kesehatan

PENDIDIKAN BERKELANJUTAN Alokasi Pendanaan Bantuan Pendidikan (Tubel untuk Diploma, Strata dan Profesi) Alokasi Pendanaan Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/ Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PDGS) Alokasi Pendanaan PENDIDIKAN BERKELANJUTAN Jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan Target Kinerja Jumlah dokumen manajemen pendidikan berkelanjutan SDM Kesehatan Target Kinerja

2.220.119.914.000

ALOKASI PENDANAAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN TAHUN 2015-2019 TAHUN ANGGARAN SASARAN

STATUS AWAL

TOTAL 2015

2016

2017

2018

2019

Pendidikan Berkelanjutan Profesi Kesehatan Jumlah peserta penerima bantuan pendidikan profesi kesehatan Target Kinerja Jumlah Dokumen manajemen pendidikan berkelanjutan profesi kesehatan Target Kinerja PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL Alokasi Pendanaan

300

800

4.660

3.689

3.720

3

1

3

3

3

0

Analisis dan pemetaan jabatan fungsional Alokasi Pendanaan Pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional Alokasi Pendanaan

21.559.955.000

19.500.802.000

20.475.842.000

21.499.634.000

9.870.425.000

8.883.380.000

9.238.700.000

9.700.635.000

11.689.530.000

10.617.422.000

11.237.142.000

11.798.999.000

Analisis dan pemetaan jabatan fungsional Jumlah dokumen analisis dan pemetaan jabatan fungsional Target Kinerja

4

4

7

7

Pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional Target Kinerja

2

2

3

3

306

306

306

306

Penganugerahan Tenaga Kesehatan Teladan Target Kinerja KETATAUSAHAAN PENINGKATAN MUTUSDM KESEHATAN Alokasi Pendanaan

136

11.981.720.000

8.929.448.000

9.569.000.000

10.047.450.000

10.549.822.500

Jumlah Dokumen Perencanaan, Program Anggaran dan Evaluasi Pelaporan Target Kinerja

3

3

3

3

Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN Target Kinerja

2

2

2

2

Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan Target Kinerja

2

2

2

2

83.036.233.000

51.077.440.500

Form RKT

RENCANA KINERJA TAHUNAN Instansi/Unit Organisasi : Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun : 2016

NO 1

1

SASARAN

Indikator Kinerja

TARGET

3

4

2

Terselenggaranya Fasilitasi Standardisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan Kesehatan


SATUAN 5

115,000

Orang

1) Fasilitasi Standardisasi dan sertifikasi Tenaga Kesehatan Jumlah dokumen fasilitasi standardisasi dan sertifikasi tenaga kesehatan

1

Dokumen

2

Dokumen

Diperolehnya Lisensi dari BNSP

Dokumen

2) Fasilitasi Profesi Tenaga Kesehatan Jumlah dokumen fasalitasi profesi tenaga kesehatan 3) Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Kesehatan (LSP Nakes) yang akan didayagunakan ke luar negeri 2

Meningkatnya mutu SDM Kesehatan


3.000

Orang

1 Pendidikan berkelanjutan profesi kesehatan a) Jumlah Dokumen manajemen pendidikan berkelanjutan profesi kesehatan

1

b) Jumlah peserta penerima bantuan pendidikan profesi kesehatan

Dokumen 800

Orang

2 Pendidikan berkelanjutan SDM Kesehatan a) Jumlah dokumen manajemen pendidikan berkelanjutan SDM Kesehatan b) Jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan

3

Dokumen 2.200

Orang

NO

SASARAN

1

2

Indikator Kinerja

TARGET

Satuan

3

4

5

a) Jumlah dokumen analisis dan pemetaan jabatan fungsional

4

Dokumen

b) Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional

2

Dokumen

306

Orang

7

Dokumen

3

Dokumen

3 Pengembangan Jabatan Fungsional

c) Penganugerahan tenaga kesehatan teladan 3


Terlaksananya Ketatausahaan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan 1 Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, program dan laporan evaluasi 2 Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan BMN 3 Jumlah dokumen pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan

2 2

Dokumen Dokumen .

.

Jakarta, 19 September 2011 Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan Kepala,

Drg. Oscar Primadi, MPH NIP : 196110201988031013

Form RKT

RENCANA KINERJA TAHUNAN Instansi/Unit Organisasi : Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun : 2016

NO 1

1

SASARAN

Indikator Kinerja

TARGET

3

4

2



SATUAN 5

115,000

Orang


1

Dokumen

2

Dokumen


Dokumen

2) Fasilitasi Profesi Tenaga Kesehatan Jumlah dokumen fasalitasi profesi tenaga kesehatan 3) Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Kesehatan (LSP Nakes) yang akan didayagunakan ke luar negeri 2



3.000

Orang

1 Pendidikan berkelanjutan profesi kesehatan a) Jumlah Dokumen manajemen pendidikan berkelanjutan profesi kesehatan

1

b) Jumlah peserta penerima bantuan pendidikan profesi kesehatan

Dokumen 800

Orang


3

Dokumen 2.200

Orang

NO

SASARAN

1

2

Indikator Kinerja

TARGET

Satuan

3

4

5

a) Jumlah dokumen analisis dan pemetaan jabatan fungsional

4

Dokumen

b) Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional

2

Dokumen

306

Orang

7

Dokumen

3

Dokumen


c) Penganugerahan tenaga kesehatan teladan 3


Terlaksananya Ketatausahaan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan 1 Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, program dan laporan evaluasi 2 Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan BMN 3 Jumlah dokumen pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan

2 2

Dokumen Dokumen .

.

Jakarta, 19 September 2011 Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan Kepala,

Drg. Oscar Primadi, MPH NIP : 196110201988031013

PENETAPAN KINERJA

Form PK

Instansi/Unit Organisasi : Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun : 2016

NO 1

1

SASARAN

Indikator Kinerja

TARGET

3

4

2



Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Kesehatan (LSP Nakes) yang akan didayagunakan ke luar negeri 2



1) Jumlah peserta penerima bantuan pendidikan profesi kesehatan 2) Jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan 3

5

115,000


SATUAN

Orang

Dokumen

3.000

Orang

800

Orang

2.200

Orang

Rancangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Jumlah rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) 1) Jumlah dokumen fasilitasi standardisasi dan sertifikasi tenaga kesehatan 2) Jumlah dokumen fasalitasi profesi tenaga kesehatan 3) Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Kesehatan (LSP Nakes) yang akan didayagunakan ke luar negeri 4) Jumlah Dokumen manajemen pendidikan berkelanjutan profesi kesehatan 5) Jumlah dokumen manajemen pendidikan berkelanjutan SDM Kesehatan 6) Jumlah dokumen analisis dan pemetaan jabatan fungsional 7) Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional

1 2 Diperolehnya Lisensi dari BNSP

1 3 4 2

Dokumen Dokumen Dokumen

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

NO 3

SASARAN Ketatausahaan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

Indikator Kinerja Terlaksananya Ketatausahaan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan 1 Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, program dan laporan evaluasi 2 Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan BMN 3 Jumlah dokumen pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan

Pagu Anggaran Pusat peningkatan Mutu SDM Kesehatan Rp. 506.883.904.000 ,-

TARGET

SATUAN

7

Dokumen

3

Dokumen

2

Dokumen

2

Dokumen

Form PKK-Renstra

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) Instansi/Unit Organisasi : Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun : 2016

NO 1

1

SASARAN 2


Indikator Kinerja

TARGET

3

4


Realisasi

Satuan 5

115,000

219.654 (191,00%)

Orang


1

2

Dokumen

2

4

Dokumen

2) Fasilitasi Profesi Tenaga Kesehatan Jumlah dokumen fasalitasi profesi tenaga kesehatan

3) Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Kesehatan (LSP Diperolehnya Terbitnya Lisensi Nakes) yang akan didayagunakan ke luar negeri Lisensi dari BNSP dari BNSP 2



3.000

1.499 (49,97%)

Dokumen

Orang

1 Pendidikan berkelanjutan profesi kesehatan a) Jumlah Dokumen manajemen pendidikan berkelanjutan profesi kesehatan b) Jumlah peserta penerima bantuan pendidikan profesi kesehatan

1

2 800

Dokumen 396

Orang


3

3 2.200

Dokumen 1.103

Orang

NO

SASARAN

1

2

Indikator Kinerja

TARGET

3

4

REALISASI

SATUAN

5


3

a)

4

5

Dokumen

b)

2

2

Dokumen

c)

306

Ketatausahaan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Terlaksananya Ketatausahaan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan 1 Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, program dan laporan evaluasi 2 Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan BMN 3 Jumlah dokumen pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan

216 (70,59%)

Orang

7

11

Dokumen

3

7

Dokumen

2

2

2

2

Dokumen Dokumen .

.

Pagu Anggaran Pusat peningkatan Mutu SDM Kesehatan Rp. 506.883.904.000 ,Capaian Serapan Anggaran Pusat peningkatan Mutu SDM Kesehatan sesuai pagu efisiensi awal sebesar Rp. 306.153.112.456 ,- atau 60,40% dan Capaian Serapan Anggaran berdsarkan pagu self blocking sebesar 77,08% dari pagu sebesar Rp. 397.187.649.000,Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan

2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

3

KEKUATAN PERSONIL DAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN TAHUN 2016

KEKUATAN PERSONIL PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN KEADAAN DESEMBER 2016

Jabatan No

Struktural

Nama Satuan Organisasi Eselon I

1 2 3 4

Bidang Fasilitasi Standardisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan

Eselon II Eselon III Eselon IV

Eselon V

Staf

Honor

Jumlah

0

0

1

2

0

22

3

28

0

0

0

2

0

12

5

19

0

0

1

2

0

12

2

17

0

1

0

1

0

17

3

22

0

1

2

7

0

63

13

86

Bidang Pendidikan Berkelanjutan Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Sub Bagian Tata Usaha

TOTAL

KEKUATAN PERSONIL BERDASARKAN GOLONGAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN KEADAAN DESEMBER 2016

Golongan Jml

0

3

0

24

0

0

2

0

14

0

0

0

2

0

16

0

0

0

0

2

0

18

0

0

0

1

0

1

0

1

7

2

0

1

0

10

0

73

A

B

C

D

Jml

A

B

C

D

Jml

A

B

C

D

Jml

A

B

C

D

E

1


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

8

10

1

21

2

1

0

0

Bidang Pendidikan Berkelanjutan

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

4

5

12

2

0

0

Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

3

4

5

13

1

1

Sub Bagian Tata Usaha

1

0

0

0

1

0

0

1

1

2

5

3

2

3

13

2

Satuan Organisasi Kosong

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

2

3

8

17

20

14

59

3 4 5

TOTAL

II

Jumlah

Nama Satuan Organisasi

2

I

Dokumen Tidak Lengkap

No

III

IV

KEKUATAN PERSONIL BERDASARKAN JENIS KELAMIN PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN KEADAAN DESEMBER 2016

Pria

Wanita


7

17

0

24

3

11

0

14

4

12

0

16

10

9

0

19

7

6

0

13

31

55

0

86

Jenis Kelamin No

1 2 3 4 5

Nama Satuan Organisasi

Jumlah

Bidang Fasilitasi Standardisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan Bidang Pendidikan Berkelanjutan Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Subbagian Tata Usaha Tenaga Non PNS

TOTAL

KEKUATAN PERSONIL BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN KEADAAN DESEMBER 2016

Akade mi

SM

D II

DI

SMA

SMP

SD


Pendidikan No

Nama Satuan Organisasi S3

S2

Spesialis A IV 1/2/A V

S1

D IV D III

Jumlah

1


0

8

0

0

10

0

2

0

0

0

0

4

0

0

0

24

2

Bidang Pendidikan Berkelanjutan

0

5

0

0

9

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

15

3

Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional

0

7

0

0

4

0

3

0

0

0

0

1

0

0

0

15

4

Sub Bagian Tata Usaha

0

4

0

0

11

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

18

5

Satuan Organisasi Kosong

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

25

0

0

34

0

6

0

0

0

7

0

1

0

73

TOTAL

0

DAFTAR URUT KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA KEADAAN DESEMBER 2016 TANGGAL CETAK : 29 Desember 2016, 11:06:11 Nama NIP

No

Pangkat NIP Baru

Tempat/Tgl Lahir 1 SUHARTATI, S.Kp, M.Kes

Gol. 196007271985012001'

IV/d

Cepu/27 Juli 1960 2 Dra. TRINI NURWATI, M.Kes

196111101986032022'

IV/b

Palembang/10 November 1961 3 drg. ANGGER RINA WIDOWATI, MKM

196701031993012001'

IV/b

Nganjuk/3 Januari 1967 4 Ir. PURWADI ARDINOTO, M.Kes.

01/04/2015 Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan

15

01/10/2012 Kepala Bidang Fasilitasi Standardisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan

12

01/04/2013 Kepala Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional

12

TMT

Thn

05/01/2016 0 Thn

Eselon

Bln 10 Bln

Thn II.a

01/01/1985 31 Thn

Bln

Thn

Bln

10 Bln 56 Thn 4 Bln

Nama

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

III.a

01/03/1986 30 Thn

8 Bln

55 Thn 0 Bln

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

III.a

01/01/1993 23 Thn

2011 S.2 Kesehatan Masyarakat

10 Bln

IV.a

01/02/1984 32 Thn

9 Bln

56 Thn 2 Bln

DIKLAT PIM-IV

10 Bln

IV.a

01/03/1988 28 Thn

8 Bln

57 Thn 0 Bln

-

01/10/2013 Kepala Sub Bidang Fasilitasi Profesi Tenaga Kesehatan

9

01/10/2015 Kepala Subbidang Fasilitasi Standardisasi & Sertifikasi Tenaga Kesehatan

9

01/04/2016 Kepala Subag. Tata Usaha

9

2010 Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan (FKM UI) -

S2

2005

S2

S.1 Farmasi Perapotikan

2004

S2

1987

S1

2003

S2

2009

S2

2008

S2

1996

S1

(F.MIPA - USU) 13/01/2016 0 Thn

10 Bln

IV.a

01/03/1982 34 Thn

8 Bln

54 Thn 4 Bln

DIKLAT PIM-III

2010 S.2 Kesehatan Masyarakat (Universitas Indonesia)

13/01/2016 0 Thn

10 Bln

IV.a

28/07/1994 22 Thn

4 Bln

50 Thn 7 Bln

Diklat PIM IV

2012 S.2 Pendidikan (UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA)

13/01/2016 0 Thn

10 Bln

IV.a

01/03/1994 22 Thn

8 Bln

46 Thn 10 Bln DIKLAT PIM-IV


Indramayu/17 Januari 1970 9 drg. BUSHRAH TAHIRAH

2000

(Universitas Indonesia)

13/01/2016 0 Thn

IV/a


10 Bln 49 Thn 10 Bln DIKLAT PIM-III

13/01/2016 0 Thn

197001171994032002'

2002

Tingkat Ijazah S2

Lulus


9

IV/a

2006 Magister Ilmu Kesehatan

DIKLAT PIM-III

9

196604131994031003'

Nama

(Universitas Indonesia Jakarta)

01/04/2007 Kepala Sub Bidang Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan

IV/a

Thn

DIKLAT PIM-III

01/04/2005 Kepala Subbidang Pemantauan & Evaluasi Jabatan Fungsional

196207141982032002'

Pendidikan

TMT CPNS

IV/a

TANGERANG/13 April 1966 8 DEWI NURAINI, ST, MKM

Kls

Latihan Jabatan Struktural

IV/a

Kuningan/14 Juli 1962 7 A. SYARONI, S.Sos, M.Pd

Nama

Usia

195911081988032001'

Bandung/8 November 1959 6 SITI HAYATI, SKM, M.Kes

TMT

Masa Kerja

196009081984021003'

BOGOR/8 September 1960 5 Dra. FARIDA ULI SIAHAAN, Apt

Masa Kerja Jabatan

Jabatan

(UNIVERSITAS INDONESIA) 196901212002122004'

IV/a

01/04/2016 Administrator Kesehatan (JFU)

7

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/12/2002 13 Thn

11 Bln 47 Thn 10 Bln -

-

Jakarta/21 Januari 1969

S.1 Kedokteran Gigi (FKG Moestopo Beragama)

10 Drs. ZAINUDIN, M.Kes Jakarta/7 April 1965

196504071989031004'

IV/a

01/04/2016 Perencana (Analis Program dan Anggaran) (JFU)

7

25/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/03/1989 27 Thn

8 Bln

51 Thn 7 Bln

-

-

Magister Kesehatan Lingkungan (FKM-Univ. Indonesia, Jakarta)

2003

S2

11 DRA. YUSMALINAR

196312221989032003'

III/d

01/10/2001 Pengadministrasi Keuangan (JFU)

6

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/03/1989 27 Thn

8 Bln

52 Thn 11 Bln -

-

S.1 Pendidikan

1987

S1

1993

S1

1996

S1

2003

S2

2011

S2

2012

S2

2004

S1

2011

S2

2008

S1

2011

S2

2013

S2

2001

S1

2006

S1

2015

S2

2013

S2

2011

S2

JAKARTA PUSAT/22 Desember 1963 12 Drs. I DEWA GEDE ASTIKA

(IKIP Jakarta) 196701161988031002'

III/d

Gianyar/16 Januari 1967 13 RAUDAH, SKM

196801151991032001'

III/d

01/10/2010 Pengevaluasi (Penata Bahan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan) (JFU)

7


7

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/03/1988 28 Thn

8 Bln

49 Thn 10 Bln -

-

(STIA Yappan) 01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/03/1991 25 Thn

8 Bln

48 Thn 10 Bln -

-

BANJARMASIN/15 Januari 1968 14 SUHARNI SIMBOLON, SKM , MKes

197308271997032001'

III/d


7

01/06/2016 0 Thn

5 Bln

JFU

01/03/1997 19 Thn

8 Bln

43 Thn 3 Bln

-

2013 Megister Kesehatan (Universitas Indonesia)

197303042001122002'

III/d


01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/12/2001 14 Thn

11 Bln 43 Thn 8 Bln

-

-

Palembang/4 Maret 1973 16 dr. JEFRI THOMAS ALPHA EDISON, MKM

197611252005011004'

III/d

01/04/2013 Kepala Subidang Analisis dan Pemetaan Jabatan Fungsional

9

13/01/2016 0 Thn

10 Bln

IV.a

01/01/2005 11 Thn

10 Bln 40 Thn 0 Bln

Diklat PIM IV

196602161986032001'

III/d

01/04/2013 Bendahara (JFU)

7

25/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/03/1986 30 Thn

8 Bln

-

2014 Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan (Universitas Indonesia)

50 Thn 9 Bln

-

Jakarta/16 Februari 1966 197502162000122001'

19 SOBRI, SE

196307201986021001'

III/d


7

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/12/2000 15 Thn

11 Bln 41 Thn 9 Bln

-

-

III/d

01/04/2014 Penata Laporan Keuangan (JFU)

7

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/02/1986 30 Thn

9 Bln

53 Thn 4 Bln

-

-

197201302006042001'

III/d

198002282007012007'

III/d

Jakarta/28 Februari 1980 196911201993032001'

III/d

JAKARTA/20 November 1969 23 drg. ALIA NUTRIA

198001122008012024'

III/d

01/04/2014 Kepala Sub Bidang Pendidikan Berkelanjutan Profesi Kesehatan

9


7


7


7

13/01/2016 0 Thn

10 Bln

IV.a

01/04/2006 10 Thn

7 Bln

44 Thn 10 Bln Diklat PIM IV

2013 S.2 Kesehatan Masyarakat (Universitas Indonesia)

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/01/2007 9 Thn

10 Bln 36 Thn 9 Bln

-

-

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/03/1993 23 Thn

8 Bln

47 Thn 0 Bln

-

-

(Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi) 01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/01/2008 8 Thn


-

197805082003121002'

III/d

197403242005012007'

III/c

01/04/2016 Pranata Komputer (Analis Sistem Informasi dan Jaringan) (JFU)

7


7

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/12/2003 12 Thn

11 Bln 38 Thn 6 Bln

-

-

Batusangkar/16 April 1979

S.1 Kedokteran Gigi

S.2 Kesehatan Masyarakat (Universitas Indonesia)

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/01/2005 11 Thn

10 Bln 42 Thn 8 Bln

-

-

Tegal/24 Maret 1974 26 DESY APRIANA, SKM, MKM

S.1 Administrasi

(FKG. Universitas Padjadjaran Bandung)

Jakarta/8 Mei 1978 25 DERI PINESTI, SKM


Bandung/12 Januari 1980 24 YOPI ANANDA, S.Kom, MKM

S.1 Ekonomi Manajemen (Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti)

Rantau Panjang/30 Januari 1972

22 ENDANG PRIHAYUNI, S.Sos

Magister Ilmu Kesehatan (Universitas Indonesia)

Lahat/20 Juli 1963

21 drg. NI KETUT WIDYANINGSIH, MKM

S.1 Ekonomi Manajemen (STIE Gotong Royong Jakarta Selatan)

18 DONNA FREDISKA PANDIANGAN, SKM, M.KM Pandumaan/16 Februari 1975

20 dr. FITRIA, MKM

Megister Kesehatan (UNIVERSITAS SRIWIJAYA)

Pematang Siantar/25 November 1976 17 RINI SUBEKTI, SE


MEDAN/27 Agustus 1973 15 drg. NYIAYU H.A.SONIA, M.Kes

S.1 Administrasi


197904162005012002'

III/c


7

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/01/2005 11 Thn

10 Bln 37 Thn 7 Bln

-

-

S.2 Kesehatan Masyarakat ()

TANGGAL CETAK : 29 Desember 2016, 11:06:11 Nama 27 MAYA RATNASARI, S.Kep, M.KEP No Jakarta/27 Maret 1978

197803272005012003' NIP Baru

Pangkat Jabatan III/c 01/04/2013 Administrator Kesehatan (JFU)

7

Masa Kerja 01/01/2016 0 ThnJabatan 10 Bln

JFU Eselon

Masa Kerja Usia 01/01/2005 11 Thn 10 Bln 38 Thn 8 Bln TMT CPNS

Latihan Jabatan Struktural Magister Keperawatan

28 RAME MANURITA VERYSANTI SIAHAAN, SKM 197805162005022003'

III/c


7

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/02/2005 11 Thn

9 Bln

38 Thn 6 Bln

-

-

Panei Tongah/16 Mei 1978 29 KRISNA KRISTAWATI

197012091994032001'

III/c

01/04/2013 Pengolah Data (JFU)

6

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/03/1994 22 Thn

8 Bln

45 Thn 11 Bln -

-

197706222009032002'

III/c

196808102000031002'

III/c


7

01/10/2013 Pranata Komputer Muda (JFT)

9

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/03/2009 7 Thn

8 Bln

39 Thn 5 Bln

-

-

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFT

01/03/2000 16 Thn

8 Bln

48 Thn 3 Bln

-

-

196512141988031002'

III/c

01/10/2013 Pengadministrasi Umum (JFU)

5

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/03/1988 28 Thn

8 Bln

50 Thn 11 Bln -

-

198102102010012011'

III/c

01/04/2014

01/06/2016 0 Thn

5 Bln

JFU

01/01/2010 6 Thn

10 Bln 35 Thn 9 Bln

-

-

197701292006042002'

III/c


7

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/04/2006 10 Thn

7 Bln

39 Thn 10 Bln -

-

198101092006042002'

III/c

198004282010032001'

III/c

01/04/2014 Analis Kepegawaian (Analis Manajemen Kepegawaian) (JFU)

7


7

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/04/2006 10 Thn

7 Bln

35 Thn 10 Bln -

-

25/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/03/2010 6 Thn

8 Bln

36 Thn 7 Bln

-

-

197607222006041011'

III/c


7

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/04/2006 10 Thn

7 Bln

40 Thn 4 Bln

-

-

197908222006042002'

III/c


7

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/04/2006 10 Thn

7 Bln

37 Thn 3 Bln

-

-

198012062006042002'

III/c


7

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/04/2006 10 Thn

7 Bln

35 Thn 11 Bln -

-

198103092006042003'

III/c


7

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/04/2006 10 Thn

7 Bln

35 Thn 8 Bln

-

-

198201132006042003'

III/c

198012152009122002'

III/c


7


7

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/04/2006 10 Thn

7 Bln

34 Thn 10 Bln -

-

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/12/2009 6 Thn


-

197912092010122002'

III/c


7

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/12/2010 5 Thn


-

198103292010121002'

III/c


7

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/12/2010 5 Thn

11 Bln 35 Thn 8 Bln

-

-

195905141982011001'

III/b


5

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/01/1982 34 Thn

10 Bln 57 Thn 6 Bln

-

-

196107071982032001'

III/b


5

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/03/1982 34 Thn

8 Bln

55 Thn 4 Bln

-

-

196012241982032005'

III/b


5

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/03/1982 34 Thn

8 Bln

55 Thn 11 Bln -

-

196207151986032001'

III/b

196008301987031001'

III/b

01/04/2005 Arsiparis Pemula (Pengadministrasi Kearsipan) (JFU)

5


6

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/03/1986 30 Thn

8 Bln

54 Thn 4 Bln

-

-

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/03/1987 29 Thn

8 Bln

56 Thn 3 Bln

-

-

195912171982122003'

III/b


5

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/12/1982 33 Thn


-

197801072008122001'

III/b


7

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/12/2008 7 Thn


-

197703232003122004'

III/b


7

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/12/2003 12 Thn

11 Bln 39 Thn 8 Bln

-

-

198501012009121002'

III/b

Jakarta/21 Oktober 1984

S2

S.1 Kedokteran Gigi

2005

S1

S.2 Kesehatan Masyarakat

2013

S2

S2 Fisiologi Olah Raga Konsentrasi Fisioterapi

2012

S2


2014

S2

S.1 Keperawatan

2003

S1


2013

S2

S.1 Kedokteran Umum

2006

S1

S.1 Kedokteran Umum

2005

S1

S.1 Kedokteran Umum

2007

S1

Sekolah Menengah Atas

1980

SLTA


1981

SLTA


1979

SLTA


1983

SLTA

STM Mesin Motor

1981

SLTA

KPAA/KKPA

1991

SLTA

Diploma IV Kebidanan

2006

DIV

S.2 Ilmu Administrasi

2012

S2

01/04/2014 Penata Laporan Keuangan (JFU)

7

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/12/2009 6 Thn


-

S.1 Komunikasi Hubungan Internasional

2007

S1

2006

S1

2009

S1

(Universitas Prof Dr. Moestopo Beragama) 198407272010122002'

III/b

Bandar Lampung/27 Juli 1984 55 RAHAYU ASTUTI, SKM

2012

(-)

Jakarta/1 Januari 1985 54 LENTIK WIENDA KARTIKA, SKM


()

Sui Duri/23 Maret 1977 53 MUHAMMAD TEGUH PRIBADI, S.Sos

S1

(-)

Telukbetung/7 Januari 1978 52 LESTARI, ARO, SKM, MSi

2000

(STM IV DKI Jakarta)

Jakarta/17 Desember 1959 51 ERNI SAPTIANI, SST


(.)

Jakarta/30 Agustus 1960 50 EPON SUWARNI

S1

(SMEA N Ciamis)

Jakarta/15 Juli 1962 49 BAMBANG SUNART0

2006

(.Jakarta)

CIAMIS/24 Desember 1960 48 SITI NURMI

S.1 Kedokteran Gigi

(STM Negeri I)

JAKARTA TIMUR/7 Juli 1961 47 YULIA FATAHILAH

S1

(Universitas Sebelas Maret)

UJUNG PANDANG/14 Mei 1959 46 YULIATI

2009

(Universitas Trisakti)

Jakarta/29 Maret 1981 45 M RAMLI ISMAIL

S.1 Ekonomi

(UPN Veteran Jakarta)

Jakarta/9 Desember 1979 44 dr. DHANY KURNIAWAN

S1


Bitung/15 Desember 1980 43 dr. HENNY ERLINA ARITONANG

2008

(UI)

Klaten/13 Januari 1982 42 dr. R.RATNA WULANDARI

S.1 Teknik Informatika


Jakarta/9 Maret 1981 41 YENNY SULISTYOWATI, SP, MKM

S1

(-)

Pangkalan Brandan/6 Desember 1980 40 Ns. MUFLIHATI, S.Kep

2003

(-)

Sei Rampai/22 Agustus 1979 39 FRANSISCA HARIANJA, SKM,MKM

S.1 Kedokteran Umum

(FKG. Universitas Padjadjaran Bandung)

Brebes/22 Juli 1976 38 LENNY AGUSTARIA BANJARNAHOR, SST, M.Fis

DIII


Bandung/28 April 1980 37 SUGIARTO, SKM, MKM

1992

(Univ. Indonesia)

Tangerang/9 Januari 1981 36 drg. LINDA SUSANTI

D.III Kesehatan Masyarakat


Jakarta/29 Januari 1977 35 ANI FADMAWATY, S.Kep, Ners, MKM

S1

(-)

Pekanbaru/10 Februari 1981 34 DIAN KURNIAWATI, SKM

2003

(Universitas Respati Indonesia)

Jakarta/14 Desember 1965 33 drg. NELLA SAVIRA LIANI



Jakarta/10 Agustus 1968 32 ERWAN SUTIADI, SE

S2

(DIII Analis Kesehatan)

Jambi/22 Juni 1977 31 SOHADI, S.Kom

2012

(FKM USU)

WONOGIRI/9 Desember 1970 30 dr. LILIEK SULISTYOWARDANI

Pendidikan


198410212010122003'

III/b


7


7

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/12/2010 5 Thn

11 Bln 32 Thn 4 Bln

-

-

S.1 Kesmas Gizi (Universitas Negeri Semarang)

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/12/2010 5 Thn

11 Bln 32 Thn 1 Bln

-

-

S.1 Kesehatan Masyarakat (Universitas Muhammadiyah)

TANGGAL CETAK : 29 Desember 2016, 11:06:11 Nama 56 YUDI MULYANA, S.Kep, Ners No

198301132010011011' NIP Baru

Pangkat Jabatan III/b 01/04/2015 Administrator Kesehatan (JFU)

7

Masa Kerja 01/01/2016 0 ThnJabatan 10 Bln

JFU Eselon

Masa Kerja Usia Latihan Jabatan Struktural 01/01/2010 6 Thn 10 Bln 33 Thn 10 Bln Ners TMT CPNS

Sumedang/13 Januari 1983 57 SIGIT DWI SAPUTRO, S.Kom

197910252010121004'

III/b


7

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/12/2010 5 Thn

11 Bln 37 Thn 1 Bln

-

-

Jakarta/25 Oktober 1979 58 HAMDA RAHIMA, S.Kep, Ners

198402072010122001'

III/b


7

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/12/2010 5 Thn

11 Bln 32 Thn 9 Bln

-

-

198704082010121003'

III/b


7

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/12/2010 5 Thn

11 Bln 29 Thn 7 Bln

-

-

198804072010122001'

III/b

197504212002122001'

III/b


7


6

25/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/12/2010 5 Thn

11 Bln 28 Thn 7 Bln

-

-

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/12/2002 13 Thn

11 Bln 41 Thn 7 Bln

-

-

198208162014021001'

III/a

197211282007011020'

III/a


7


6

25/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/02/2014 2 Thn

9 Bln

34 Thn 3 Bln

-

-

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/01/2007 9 Thn

10 Bln 44 Thn 0 Bln

-

-

198412072006042001'

III/a


6

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/04/2006 10 Thn

7 Bln

31 Thn 11 Bln -

-

198204162006042031'

III/a


6

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/04/2006 10 Thn

7 Bln

34 Thn 7 Bln

-

198105222014021001'

III/a

01/04/2015 Analis Data (Analis Data dan Informasi) (JFU)

7

25/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/02/2014 2 Thn

9 Bln

35 Thn 6 Bln

198706192014022002'

III/a

198804062014022001'

III/a


7


7

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/02/2014 2 Thn

9 Bln

29 Thn 5 Bln

198511082014021001'

III/a

Brebes/8 November 1985 70 BUDI SABARUDIN

198106112006041016'

II/d

JAKARTA/11 Juni 1981 71 FAIJAH, Amd

197504082009122003'

II/d

Sukabumi/2 Mei 1977

2010

DIV

D.III Perawat Umum

1996

DIII

S.1 Design Grafis

2011

S1

S.1 Ilmu Komputer

2012

S1

D.III Perawat Umum

2004

DIII

D.III Ekonomi Keuangan Dan Perbankan

2002

DIII

-

-

S1

-

-


S1

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/02/2014 2 Thn

9 Bln

28 Thn 7 Bln


7

01/04/2012 Pranata Komputer Pemula (Pengelola Teknologi Informasi) (JFU)

5

01/04/2014 Bendahara (JFU)

7

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/02/2014 2 Thn

9 Bln

31 Thn 0 Bln

Prajabatan Tingkat III Khusus -


2011

S1

(Universitas Airlangga) -

S.1 Teknik Informatika

S1

() 01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/01/2006 10 Thn

10 Bln 35 Thn 5 Bln

-

-

D.III Teknik Komputer Informatika

2005

DIII

1998

DIII

1992

SLTA

1990

SD

(Bina Sarana Informatika) 21/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/12/2009 6 Thn

11 Bln 41 Thn 7 Bln

-

-

D.III Akuntansi (Akademi Akuntansi Jayabaya)

197202102007011002'

II/c

SLEMAN/10 Februari 1972 73 IWAN HERAWAN

Diploma IV Kebidanan

(Unipersitas Pembangunan Nasional -Veteran Jakarta) S.1 Ilmu Komputer

Jakarta/8 April 1975 72 ANDRIYATNO

S1

()

Surabaya/6 April 1988 69 MOHAMMAD YANI, ST

2009

()

Semarang/19 Juni 1987 68 RARAS PURNA ENRILLADELA, SKM

S.1 Hukum

-

Jakarta/22 Mei 1981 67 LISTYA NURINA PUTRI, SKM

S1

(Poltekkes Jakarta III)

Sudaji/16 April 1982 66 KUNCORO YUDHIANTO, S.Kom

2010

(STMIK Nusa Mandiri)

Jakarta/7 Desember 1984 65 MADE SUDIARTATI

Ners

(Universitas Esa Unggul)

Musi Banyuasin/28 November 1972 64 FARAH AMALIA PUTRI, AMK

S1

(AKPER Depkes Padang)

Balikpapan/16 Agustus 1982 63 SUGENG RIYADI, S.Kom

2005

(Universitas Sebelas Maret Surakarta)

PADANG/21 April 1975 62 DANIEL FERNANDO S, S.Des

S.1 Teknik Komputer

(Universitas Islam Indonesia)

Klaten/7 April 1988 61 PRILUSIANTI, AMK

S1

(Universitas Padjadjaran)

Pemalang/8 April 1987 60 RIZZA NORTA VILLENY ROSITA DEWI, SST

2008

(Universitas Budi Luhur Jakarta)

Jakarta/7 Februari 1984 59 ABDUL AZIZ HAKIM, SH

Pendidikan

(Universitas Padjadjaran)

197705022014121004'

I/a

01/04/2015 Arsiparis Pemula (Pengadministrasi Kearsipan) (JFU)

5

01/12/2014 Caraka (Pengadministrasi Persuratan) (JFU)

3

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/01/2007 9 Thn

10 Bln 44 Thn 9 Bln

-

-

SMEA (-)

01/01/2016 0 Thn

10 Bln

JFU

01/12/2014 1 Thn

11 Bln 39 Thn 6 Bln

-

-

Sekolah Dasar Umum (SDN Babakan Bandung Sukabumi)

No title

Recommend Documents